BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahterakehidupan ini. Salah satu jalan dalam mengarungi kehidupan adalah denganadanya sebuah pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam pernikahanmerupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) dalamketentuan sebagai ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.1 Pernikahan adalah buah dari hubungan dua insan yang menjalin hubungandari
mengenal
hinggakelebihan
dan
nama,
kemudian
kekurangan
dari
menuju
pengenalan
masing-masing,
karakter,
hingga
pada
akhirnyamemutuskan untuk menyatukan keluarga yang berbeda dan menciptakan keluargabaru2. Hubungan laki-laki dan perempuan yang dipenuhi dengan cinta kinidikenal dengan sebutan pacaran bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat zamansekarang bahkan tingkat sekolah dasarpun telah mengenal pacaran,. Pacaranzaman sekarang banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pra nikah atau
1
Muhamad Dlori, Jeratan Nikah Dini :Wabah Pergaulan,cet ke-1 (Yogyakarta: BinaryPress,2005),h. 7 2 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h.43
seks bebas. Hubungan seperti ini berdampak pada lembaga perkawinan danpergaulan yang telah melenceng jauh dari kaidah-kaidah agama. 3 Seks bebas (zina) dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknatoleh Allah.Allahtelah menegaskan dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 32:
ِّ َو ََل تَ ْق َربُىا اح َشةً َو َسا َء َس ِبيال ِ َالسنَا إِنَّهُ َمانَ ف Artinya : ”Dan janganalah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk ”. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Terjadinya hamil di luar pernikahan menjadi sebuah beban tidak hanya bagi pelaku zina, tetapi juga bagi keluarga pelaku. Hingga akhirnya keluarga korban mengambil keputusan untuk menikahkan wanita dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bersedia menutup aib kejadian tersebut. Permasalahan kawin hamil tidak secara eksplisit diaturdalam al-Qur’an dan Sunah. Karena itu jika ingin mengkaji masalah hukum kawin hamil maka harus dikaji dengan menggunakan metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para mujtahid, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip alQur’an dan Sunah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. 4
3
Abdul Hamid, Fiqih Kontemporer cet- 1 (yogyakarta : ar-RuzzMedia,2011),
4
Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta : Teras, 2009), h.
h. 146 107
Dengan ketiadaaan hukum yang secara tegas menjelaskan mengenai hukum kawin hamilmembuat pemerintah harus berijtihad untuk menangani permasalahan kawin hamil. Adapun ijtihad yang dihasilkan mengenai permasalahan kawin hamil terdapat dalam KHI pasal 53, dengan ketentuan sebagai berikut 5 : 1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapatdilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidakdiperlukanperkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir Kebolehan menikahi wanita hamil tersebut didasarkan pada firman Allah Q. S an-Nur ayat 3 sebagai berikut :
ٌ ان أَوْ ُم ْش ِر ك َوحُرِّ َم ٍ ال َّسانِي ََل يَ ْن ِن ُح َّإَل َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َمةً َوال َّسانِيَةُ ََل يَ ْن ِن ُحهَا إِ ََّل َز يي َ َِ لِلَ َ َ ْال ُ ْ ِمن Artinya :”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. Kompilasi Hukum Islam adalah fiqih Indonesia(Fiqih biasa disebut dengan hukum Islam,syariah al-Islamy dan Islamic law)6 karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqih Indonesia yang dimaksud adalah fiqih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fiqih sebelumnya mempunyai tipe fiqih lokal semacam fiqih Hijazy, fiqih Mishry, fiqih Hindy, dan fiqih lainnya yang sangat Page 2 of 15 2
5
KHI, Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Depag RI, 2002), h. 33 6 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta; Penamadani, 2004), h. 7
mempehatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.7 Pengembangan hukum Islam, disamping dilandasi oleh epistemologinya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik alJuwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. 8 Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori maqasid al-syari’ah adalah mengenai tujuan hukum islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus dipelihara yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.9Oleh karena itu, formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan
7
hukum
Islam
harus
mengacu
pada
Abd Salam Arif, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta& Realita: Kajian Pemikiran HukumMahmud Syaltut (Yogyakarta : LESFI,2003), h. 15 8 Ibid 9 Ibid
terwujudnya kemaslahatan tersebut. Salah satunya penggalian hukum mengenai kawin hamil tersebut. Berdasarkandari
latar
belakang
di
atas
maka
akan
diadakan
penelitianmengenai pemahamanhukumIslamtentang permasalahankawin hamil, khususnya
rumusan
hukumyang
lebih
mengedepankan aspek
moraldan
kemaslahatan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini Penulis mengkaji mengenai kawin hamil dalam tinjauan maqashid syariah. B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian Penulis, yaitu sebagi berikut: 1. Bagaimana ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi HukumIslam apabila ditinjau dariperspektifmaqashid syariah? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menjelaskan mengenai ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam 2. Untuk menjelaskanmengenai hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila ditinjaudari perspektif maqashid syariah.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Untuk memperluas cakrawala pandang sekaligus berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan pikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum kawin hamil sebagaimana tercantum dalam KHI, terlebih jika permasalahan tersebut ditinjau dari perspektif maqashid syariah. 2. Manfaat Praktis Sebagai
bahan
masukan
bagi
pemerintah
khususnyabagiankeagamaan dan masyarakat dalam rangka mengadakan selfcritic
dan
self
evaluation
yang
bisa
menjadi
titik
tolak
dalammenyelesaikan permasalahan kawin hamil. 3. ManfaatAkademik Berguna untuk memenuhi tugas dalam penyelesaian studi Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah. E. Kerangka Teori Mengenai pembolehan nikah hamil di Indonesia diatur dalam KHI pasal53 Bab VIII tentang kawin hamil yang terdiri dari tiga ayat yaitu 10 : 1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapatdilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidakdiperlukanperkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.
10
KHI, h. 33
Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bolehtidaknya menikahi wanita hamil karena zina, titik perbedaan mereka terletakdalam menafsirkan surat an-Nur (24) : 3 Jumhur ulama memahami isi ayat
tersebut
dimaksudkan untuk
mencelabukanuntuk mengharamkan kawin dengan pria zina. Lebih jauh dalammenanggapi surat an-Nur tersebut Imam As-Syafi’i seperti dikutip oleh KamalMuchtar menegaskan bahwa ayat 3 suratan-Nur tidak berlaku lagi hukumnyakarena telah dinasakh oleh ayat 32 surat an-Nur.11 Menurut sebagian ulama yang lain, bahwa ayat 3 surat an-Nur bukan ayatyang menasakh. Tujuan ayat tersebut untuk mengharamkan perkawinan denganwanita pezina. Isyarat yang terdapat pada ayat tersebut ditujukan kepada hokummenikahi wanita pezina. 12Karena itu haram hukumnya kawin dengan seorangpezina. Hal ini sesuai dengan kaidah “menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.13 Apalagi jika suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata membawa kepada kemudzaratan, maka dapat dikatakan bahwa denganjalan
mencari
kemaslahatan
tersebut
justru
menjadi
perantara
terjadinyakemadaratan. Dalam agama Islam, apabila mengharamkan segala sesuatu makaditutuplah jalan-jalan yang akanmembawa perbuatan yang haram itu
11
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. 1 (Jakarta : BulanBintang, 1974), h. 65 12 Ibid. 13 Ade Dedi Rohayana,Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), h.88
sertamengharamkan segala cara dan pendahulunya yang mungkin dapat membawapada perbuatan haram. 14 Syari’ah ada yang diterangkan secara eksplisit (tertulis jelas) dalam alQur’an dan ada pula yang bersifat implisit. Hukum Allah yang dituangkan dalam al-Qur’an secara eksplisit itu pun masih terbagi dalam dua bagian, yaitu muhkam (terang) dan mutasyabih (samar). Hukum-hukum yang terkandung dalam ayatayat mutasyabih yang ditemui umat Islam pada masa Nabi Muhammad telah dijelaskan melalui sunnah-sunnahnya dengan sempurna, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang beliau tampakkan. Namun demikian, penjelasan-penjelasan Rasul kala itu terikat oleh dimensi-dimensi kultural, situasi, kondisi, waktu, dan tempat.15 Di sinilah dibutuhkan peran ulama untuk melakukan penggalian hukum (Istinbat al-hukm) sesuai ketentuan al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad saw. berdasarkan maksud dan tujuannya (Maqashid syariah).16 Maqasid syariah (tujuan syari’at) mengandung empat aspek.Keempat aspek tersebut adalah17: 1. Tujuan awal dari syari’at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan .akhirat 2. Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami . 3. Syari’at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan . 4. Tujuan syari’at adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. 14
Muhammad Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Jakarta :PT. Bina Ilmu,1993), h. 201 15 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 9 16 Maqashid Syari’ah: Tujuan dan Maksud Hukum Islam dalam http://www.republika, diunduh pada 16 jan 2012 17 Fathurrahman Djamil, Filsafat . . . . . . h. 11
Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu ditelititerlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut, agar dalam menerapkan nashterhadap satu kasus yang barudan kandungannash harus diteliti dengan cermat,termasuk meneliti disyari’atkannya hukum tersebut. Setelah itu perludilakukan”studi kelayakan” (tanqih al-manat), apakah ayat atau hadis tertentulayak diterapkan pada
kasus
baru
tersebut.Disini
dapat
dipahami
bahwa
tujuanAllah
mensyari’atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatanmanusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan, baik didunia maupundiakhirat.Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannyasangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Quran danhadist. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan diakhirat setidaknya ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebutadalah18: 1. Memelihara agama 2. Memelihara jiwa 3. Memelihara akal 4. Memelihara keturunan 5. Memelihara harta Berangkat dari kerangka teori di atas, penulis ingin mengungkap persoalan kawin hamil dalam KHI pada kajian tujuan hukum Islam (maqashid syari’ah) yang berprinsip utama pada kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individual maupun sosial, di dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan hal ini dapat diketahui perspektif hukum Islam seutuhnya terhadap kawin hamil. 18
M .Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam.(Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999), h. 21
F. Hasil Penelitian yang Relevan Menelaah hasil penelitian terdahulu dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian merupakan halyang terpenting agar penelitian ini terjaga keabsahannya. Penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian yang yang peneliti lakukan yaitu tentang kawin hamil dan maqashid syariah. Penelitian tentang kawin hamil dan maqashid syariah telah dilakukan oleh Kamilin Budi (2009), Lia Afiani (2010), dan Moh. Imron (2000). Kamilin Budi dalam penelitian yang berjudul Ihdad bagi Wanita Karier dalam Perspektif Maqashid Syariahmemaparkan bahwa ihdad bagi wanita karier tidak perlu dilakukan karena wanita berkarier tingkat kemaslahatannya lebih banyak daripada melakukan ihdad dalam masa iddah yang mana akan menjaga eksistensi jiwa dan keluarganya. 19 Lia afiani dalam penelitian yang berjudul Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah menjelaskan bahwa pemberian batas minimal pernikahan di Indonesia dimaksudkan untuk menyiapkan kesiapan mental dari calon pengantin agar pernikahan yang dilakukan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis yang berakhir tanpa perceraian. Maka demi kemaslahatan tersebut pernikahan usia dini perlu dicegah dengan cara penetapan batas usia minimal pernikahan di indonesia. 20 Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan kedua penelitian di atas. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan
19
Kamilin Budi, Ihdad bagi Wanita Karier dalam Perspektif Maqashid Syariah, (Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2009), h. 49 20 Lia Afiani, Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah, (Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2010), h. 63
maqashid syariah dalam meninjau suatu hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang dikaji. Pada penelitian di atas peneliti menggunakan ihdad dan pernikahan dini sebagai permasalahan yang diteliti sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan kawin hamil sebagai permasalahannya. Moh. Imron dalam penelitian yang berjudul Pandangan Para Ulama’ Kab.
Batang
tentang
Kawin
Hamil
Zina
dan
Status
Anak
yang
Dikandungnyamengungkapkan mengenai gagasan para ulama’ Kab. Batang dalam menanggapi masalah kawin hamil. Hukum kawin hamil pada penelitian tersebut masih bersifat kontroversial, namun jumhur membolehan untuk melindungi nasab anak yang dikandungnya.21 Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji kawin hamil. sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan variabel peninjaunya. Pada penelitian Moh. Imron, kawin hamil ditinjau oleh para ulama’ di Kab Batang, sehingga penelitian tersebut berjenis penelitian lapangan sedangkan pada penelitian ini kawin hamil ditinjau oleh maqashid syariah yang menggunakan referensi dari buku-buku ijtihadiyah, sehingga penelitian ini berjenis kepustakaan. G. Metode Penelitian Adapun metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian
21
Moh. Imron, Pandangan Para Ulama’ Kab. Batang tentang Kawin Hamil Zina dan Status Anak yang Dikandungnya, (Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2000), h. 43
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan merupakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang sesuai atau relevan dengan penelitian tersebut.22 2. Pendekatan Masalah Suatu penelitian yang mengkaji mengenai mengenai aturan hukum dalam undang-undang maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. 23 Pendekatan normatif dalam penelitian ini yaitu menyoroti kaidah pembolehan kawin hamil dalam KHI dari sudut pandang maqashid syariah. 3. Sumber Data Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber dan literatur yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah dan sebagainya. Adapun sumber data penelitian ini adalah :kitab yang mengkaji mengenai maqashid syariah, yaitu Muwafaqat yang dikarang oleh Imam al-Syatibi dan bukulain yang mengkaji tentangkasus kawin hamil serta buku penunjang yang memaparkan mengenai maqashid syariah. Bukubuku
tersebut
diantaranya:
Ahmad
Rofiq
:Hukum
Islam
di
Indonesia.Sulaiman Abdullah : Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan
22
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6 23 Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 85
Fleksibilitasnya), Dadan Muttaqin :Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam di Indonesia,Mohammad Hasan Bisri: Penerapan Teori Maqashid Al-Syari’at dalam Ijtihad Majelis Ulama Indonesia,Asafri Jaya Bakrie : Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi, serta sejumlah informasi yang mendukung sumber data masalah terkait. 4. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan yaitu library research,maka teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis cukup dengan mengumpulkan data-data literer seperti yang dimaksud diatas kemudian mendokumentasikan dalam bentuk tulisan 5. Analisa Data Analisa
datamerupakan
proses
pengaturan
urutan
data,
mengorganisir ke dalam pola,kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskanhipotesis kerja yang digunakan untukmenganalisa data.24 Untuk menganalisa data yang terkumpul,penulis menggunakan analisis deskriptifanalitis.Data yang diperoleh berupakumpulan karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang didokumentasikan melalui proses pencatatanakan diperluas dan disusun dalam teks. 25 Selain itu datatersebut juga akan dianalisa denganmenggunakan pendekatan maqashidsyariah, dengan mengoperasionalkananalisaterhadap maslahah 24 25
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif . . . hlm.112 Ibid. hlm.5
dan mafsadah,serta menguji data tersebut denganmenggunakan lima unsur
yang
harus
dipeliharaseperti
disyaratkan
dalam
pendekatanmaqashid syariah yaitu: agama,akal, jiwa, harta, dan keturunan. Untukmemudahkan dalam proses analisa, secaraberurutan dan interaksionis, analisa data dilakukan dengan melalui beberapatahap, yaitu:dimulai
dari
dikumpulkankemudian
pengumpulandata. dilakukan
Setelah
penyusunan
menggolongkan,
mengarahkan,membuang
danmengorganisir
sehingga
data
data datadengan
yang
tidak
terpilah-pilahuntuk
selesai cara perlu
selanjutnya
dilakukan analisa.Tahap berikutnya data tersebut diinterpretasikan,lalu diambil kesimpulan.26 H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan sistem dari bab ke bab, dan dari bab ke bab tersebut diterangkan lagi dalam sub-sub bab. Dengan adanya sistematika
penulisan
ini
diharapkan
tidak
terjadi
kekaburan
dalam
pengelompokkan materi dan data-data. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
26
Winarto Surakhmad, Pengantar Teknik”(Bandung : Tarsito,1990),hlm. 139
Penelitian
Ilmiah
“Dasar
Petodik
Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikonsep maqashid syariah yang berisi pengertian maqashid syariah, pembagian maqashid syariah, dan relevansi maqashid syariah sebagai pertimbangan keputusan hukum. Bab III adalah hasi penelitian dan pembahasan yang berisi pengertian umum perkawinan, perkawinan wanita hamil dan landasan hukumnyatinjauan maqashid syariah terhadap kawin hamilyang meliputi landasan hukum kawin hamil dan analisis kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari’ah). Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.
