BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Luasnya wilayah Indonesia dan jumlah penduduknya mencapai 220 juta jiwa
lebih serta memiliki sumber daya alam yang sangat besar, jelas membutuhkan transportasi yang kuat untuk dapat memperlancar kegiatan perekonomiannya. Indonesia mempunyai luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan memiliki 17.503 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km membuat Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan negara bahari terbesar di dunia. Berdasarkan informasi dari Bappenas, sampai dengan tahun 2009 transportasi laut di Indonesia didukung 2.300 kapal laut baik dalam ukuran besar maupun kecil dengan total nilai investasi mencapai Rp 80 triliun Bisnis Freight forwarder adalah suatu specialis perdagangan yang menyediakan bermacam-macam fungsi dan fasilitas untuk transportasi barang (Murphy & Daley, 2000). Sudah sejak lama freight forwarder diketahui sebagai kunci perantara yang terlibat dalam transportasi barang (cargo) dari titik asal (origin) ketitik tujuan (destination) melalui laut maupun udara. Sedangkan menurut Lai dan Cheng (2004) menjelaskan bisnis utama dari freight forwarding adalah membeli jasa transportasi dari bermacam-macam pelayaran atau pemilik kapal (carrier) dan membuat suatu rangkaian pengiriman (shipment) dari beberapa pengirim barang (shipper) dalam jumlah kecil atupun besar, ke tujuan tertentu dengan harga yang lebih murah. Dalam kalimat diatas sudah terlihat jelas bahwa bisnis utama dari 9
Freight forwader adalah membeli jasa transportasi dari bermacam-macam pelayaran atau pemilik kapal/pesawat (shipping line atau airline atau carrier) dan memuat serangkaian pengiriman (shipment) dari beberapa pengirim barang (shipper atau supplier) yang ditujukan ke beberapa penerima barang (consignee atau buyer) dalam jumlah kecil ataupun besar, ke tujuan tertentu dengan harga yang diharapkan bisa lebih murah dan sesuai dengan waktu yang di harapkan. Hal ini juga merujuk pada definisi jasa freight forwarding pernah didefinisikan dalam PER 178/PJ/2006 yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER 70/PJ/2007 yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan SK Menhub tersebut, yang dimaksud dengan Jasa Freight Forwarding adalah sebagai berikut : “Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya”. Dari perpektif diatas sudah terlihat jelas bahwa Freight forwarding berusaha menjadi arsitek dalam pengiriman barang ekspor keluar negeri atau sebaliknya dan perusahaan freight forwarder menjadi sangatlah penting peran sertanya dalam arus laju perekonomian dunia khususnya Indonesia. Jasa Freight Forwarding atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi, sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan, kondisi barang aman 2
dan tidak rusak. Kegiatan jasa Freight Forwarding merupakan kegiatan usaha untuk memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian biaya-biaya lainnya. Para pengusaha Freight Forwarding dinaungi oleh suatu Asosiasi yang disebut GAFEKSI (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) atau INFA (Indonesian Forwarder Association). GAFEKSI resmi berdiri pada tanggal 25 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 4/AU.001/Phb-89 yang memberikan wadah bagi pelaku usaha dibidang Freight Forwarding. GAFEKSI merupakan Asosiasi hasil peleburan GAVEKSI (Gabungan Veem & Ekspedisi Seluruh Indonesia), INFA (Indonesia Freight Forwarders Association) dan AEMPU (Asosiaso Ekspedisi Muatan Pesawat Udara). Jasa Freight Forwarding kedepan akan semakin menggairahkan seiring dengan adanya rencana penambahan transportasi laut Indonesia untuk mempelancar roda ekonomi yang menjadi agenda pemerintah dalam hal ini Bappenas. Bisnis Freight Forwarding akan semakin kompleks sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bisnis Freight Forwarding sebenarnya sudah lama dikenal. Di Amerika Serikat, bisnis Freight Forwarding mulai dilakukan sejak tahun 1930. Sampai dengan saat ini tercatat sekitar 44.000 perusahaan forwarding didunia yang dinaungi oleh International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Di Indonesia sendiri total perusahaan Forwarding yang tercatat sebagai anggota GAFEKSI sekitar 4.000 perusahaan dimana anggota GAFEKSI juga tercatat sebagai anggota FIATA.
3
Segmentasi jasa Freight Forwarding ini mulai melayani dari door to door (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli), door to port (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke pelabuhan tempat pembeli), dan port to port ( barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke pelabuhan tempat pembeli). Jenis transportasi yang dilayanipun dapat transportasi domestik (tempat penjual dan tempat pembeli sama sama di Indonesia) ataupun transportasi luar negeri (tempat penjual di Indonesia sedangkan tempat pembeli di luar negeri atau sebaliknya). Biasanya sistem pembayaran jasanya bersifat reimbursment, dimana Forwarder membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan Forwarder kepada konsumen. Dalam hal ini tagihan yang diberikan Forwarder ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama Forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama Forwarder saja. Skema ini akan dibahas secara rinci dalam bab selanjutnya. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dala jasa Freight Forwarding adalah
PT.WELGROW
INDOPERSADA.
PT.WELGROW
INDOPERSADA
melayani konsumennya dalam jasa pengurusan transportasi dan jasa pengurusan kewajiban pabean. PT.WELGROW INDOPERSADA mengurusi pengiriman barang baik tujuan domestik maupun tujuan luar negeri. Terkait dengan jasa Freight Forwarding, Direktorat Jenderal Pajak menilai adanya potensi Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksinya. Untuk merealisasikan potensi Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkanlah peraturan pelaksana yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 251/KNK.03/2002 4
tanggal 31 Mei 2002 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga transaksi sehubungan dengan pemberian jasa Freight Forwarding dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air merupakan kelompok jasa tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu
penulis
menyusun
skripsi
yang
berjudul
ANALISIS
PENERAPAN
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR dan IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING (Studi Kasus PT.Welgrow Indopersada).
1.2
Perumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan aspek Perpajakan pada setiap transaksi jasa Freight Forwarding PT.Welgrow Indopersada sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku? 2. Apakah ada perbedaan antara penerapan pajak terhadap transaksi Ekspor dan transaksi Impor atas jasa Freight Forwarding? 3. Bagaimana Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada jasa Freight Forwarding apakah perusahaan sudah melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009? 4. Bagaimana Perlakuan atas Kelebihan Bayar PT. Welgrow Indopersada yang terutang, apakah PT. Welgrow Indopersada sudah melakukan mekanisme
5
kompensasi yang sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009?
1.3
Ruang Lingkup 1. Penelitian ini membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi Ekspor dan Impor Jasa Freight Forwarding 2. Tahun pajak yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian adalah Tahun Pajak 2010, 2011, dan 2012 3. Membahas tentang Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Welgrow Indopersada 4. Membahas
mekanisme
kompensasi
yang
dilakukan
PT.Welgrow
Indopersada.
1.4
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa Freight Forwarding PT Welgrow Indopersada sejauh mana tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. 2. Menganalisis adanya perbedaan antara penerapan Perpajakan atas transaksi Ekspor dan transaksi Impor. 3. Agar mengetahui apakah PT.Welgrow sudah melakukan mekanisme kompensasi atas kelebihan bayar Pajaknya sesuai dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.
6
4. Menganalisis bagaimana Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Welgrow Indopersada apakah masih ada keterlambatan dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya
1.5
Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan dalam skripsi ini memberikan gambaran secara garis besar mengenai tahap – tahap yang dijelaskan dalam setiap bab. Sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami masalah yang akan dibahas. Secara singkat gambaran yang akan dikemukakan dalam tiap bab, sebagai berikut: BAB 1
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, serta tujuan peneltian. Dimana pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai hal – hal yang akan dibahas dalam penelitian tersebut.
BAB 2
LANDASAN TEORI Dalam bab ini diuraikan mengenai pandangan – pandangan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas Ekspor dan Impor jasa Freight Forwarding, penjelasan teori – teori ini berdasarkan pada tinjauan pustaka dan peraturan perpajakan yang berlaku serta perubahan peraturan.
7
BAB 3
OBJEK PENELITIAN Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat, bidang usaha, produk – produk dan struktur organisasi pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini serta proses bisnis dan kebijakan akuntansi perpajakan yang terdapat dalam PT Welgrow Indopersada.
BAB 4
PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan permasalahan penelitian yang dilakukan serta hasil analisis yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Ekspor dan Impor pada PT Welgrow Indopersada sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari penulis atas seluruh pembahasan pada bab sebelumnya disertai saran – saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang bermanfaat penyusunan
bagi
perusahaan
dalam
skripsi
objek
penelitian ini.
8
83
