BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Informasi merupakan hal penting dalam persaingan di dunia bisnis pada masa seperti sekarang ini. Untuk itu para pengambil keputusan membutuhkan informasi-informasi penting dengan cepat dan lengkap untuk dapat menunjang keputusan bisnis yang akan diambil. Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi stakeholders atau calon investor, perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih transparan dan lengkap guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang optimal. Kepentingan para stakeholder yang menghendaki pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan lengkap bertentangan dengan kepentingan manajemen perusahaan yang tidak dapat menyampaikan informasi yang bersifat penting dan rahasia. Menurut Scott (2000:91), perbedaan kepentingan antara stakeholders dengan perusahaan tersebut dapat memunculkan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah kondisi yang terjadi pada saat terdapat perbedaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan dengan informasi yang dimiliki oleh stakeholder. Adanya asimetri informasi dalam perusahaan jelas merugikan investor atau calon investor, karena investor memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kerugian ini, investor memerlukan perlindungan berupa pengungkapan informasi
1
2
dan fakta-fakta yang relevan mengenai perusahaan dalam laporan tahunan. Di Indonesia, perlindungan investor mengenai praktek pengungkapan informasi perusahaan publik telah diatur melalui badan regulator pasar modal Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan keputusan ketua BAPEPAM KEP134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, dan melalui lembaga profesi akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan (Fitriani, 2001). Pengungkapan laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary). Pengungkapan wajib merupakan jenis-jenis informasi yang diwajibkan pemerintah untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan
melalui
keputusan
ketua
BAPEPAM
KEP-134/BL/2006.
Pengungkapan sukarela merupakan jenis-jenis informasi yang tidak diwajibkan oleh pemerintah untuk diungkapkan, sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan pengungkapan atau tidak. Motif dari pengungkapan sukarela ini adalah manajemen perusahaan ingin mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan informasi secara sukarela kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik tertentu perusahaan sehingga akan mengakibatkan perbedaan luas pengungkapan dalam laporan tahunan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain (Wulansari, 2008). Informasi pada laporan keuangan dan laporan tahunan sangat membantu investor dalam pengambilan keputusan transaksi investasi di pasar modal. Bagi
3
pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan media informasi untuk mengetahui kondisi perusahaan. Sejauh mana informasi dapat diperoleh tergantung pada sejauh mana keterbukaan informasi dan pengungkapan (disclosure) pada pelaporan keuangan emiten. Beberapa kasus pasar modal menyangkut benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan. Benturan kepentingan dan tidak diungkapkannya informasi penting akan menyebabkan kerugian bagi pihak investor eksternal. Apabila
dilihat
dari
sudut
pandang
teori
keagenan,
rendahnya
pengungkapan informasi pada pelaporan keuangan timbul sebagai dampak persoalan keagenan, yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen (Beneish, 2001). Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Corporate Governance (CG) merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas, 2004). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal, yaitu struktur kepemilikan yang salah satu aspeknya adalah konsentrasi kepemilikan saham, struktur dewan komisaris yang salah satu aspeknya adalah komposisi dewan komisaris, dan mekanisme eksternal, yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, serta audit oleh auditor eksternal (Babic, 2001). Pengungkapan informasi yang kurang memadai dapat merugikan pemegang saham, selain itu informasi yang disajikan tersebut dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang
4
mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela adalah kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme corporate governance (Nuryaman, 2009). Mekanisme corporate governance dalam hal ini adalah komposisi dewan komisaris dan kualitas audit oleh auditor eksternal dengan proksi spesialisasi industri Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut Midyastuty dan Machfoedz (2003), konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme corporate governance. Musnadi (2006) juga mengungkapkan
bahwa
konsentrasi
kepemilikan
oleh
individu
dapat
meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat dijadikan mekanisme corporate governance. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan
informasional yang dimiliki
manajemen (Hubert dan Langhe, 2002). Jika ini dapat diwujudkan, maka tindakan moral hazard manajemen berupa menyembunyikan informasi dapat dikurangi. Menurut Mohd dan Abdullah (2005), untuk mengurangi asimetri informasi, maka pemegang saham pengendali akan meningkatkan pengungkapan informasi untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para
5
stakeholder untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. Halim et al. (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan sukarela. Peranan dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, salah satunya adalah kompoisisi keanggotaannya. Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari komposisinya, apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari dalam perusahaan dan/atau dari luar perusahaan. Komposisi keanggotaan dewan, dalam hal ini semakin besar persentase anggota yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) akan menjadikan peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena dianggap semakin independen. Selain itu, komisaris independen dapat berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dalam rangka melindungi hak-hak pemegang saham minoritas (Cheng dan Courteney, 2004). Komposisi komisaris independen di perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan. Semakin besar proporsi komisaris independen pada komposisi keanggotaan dewan komisaris, maka akan semakin luas pengungkapan sukarela perusahaan. Menurut Dunn dan Mayhew (2004), kualitas audit dengan menggunakan proksi spesialisasi industri KAP dapat mempengaruhi pengungkapan pada laporan keuangan. Auditor spesialis industri dapat membantu perusahaan klien dalam penyajian pengungkapan di luar yang dipersyaratkan oleh GAAP. Industry specialist auditor yang memiliki pengetahuan dan keahlian industri tertentu dapat dimanfaatkan secara cost effective oleh klien untuk membantu klien dalam
6
mengembangkan strategi pengungkapan spesifik industri. Pemilihan auditor spesialis juga merupakan sinyal (isyarat) terhadap investor bahwa perusahaan bermaksud menyajikan pengungkapan informasi berkualitas. Spesialisasi industri KAP akan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Pengungkapan informasi akan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sebagai efek dari efisiensi pasar modal. Beberapa hasil penelitian memberikan
kesimpulan
bahwa
pengungkapan
sukarela
berguna
untuk
mengurangi kesenjangan informasi antar para pelaku pasar modal, sehingga investor percaya bahwa transaksi saham di pasar modal terjadi pada harga yang wajar. Kepercayaan investor ini kemudian akan diikuti dengan peningkatan likuiditas saham dan penurunan biaya modal.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela? 2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela? 3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela? 4. Apakah spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?
7
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela. 2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. 3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela. 4. Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi industri KAP terhadap pengungkapan sukarela.
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan berguna bagi investor yang ingin melakukan investasi dalam suatu perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan yang terdaftar di pasar modal. 2. Kontribusi Teoritis. Penulisan ini akan menambah kepustakaan dibidang akuntansi untuk mengetahui dalam kenyataan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan yang terdaftar di
8
pasar modal, serta dapat dipergunakan sebagai sumber acuan bagi penelitian selanjutnya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian adalah pengujian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen, dan spesialisasi industri KAP terhadap pengungkapan sukarela.
