BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) terbagiatas beberapa provinsi dan beberapa provinsi terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan
efektif, maka perlu terwujudnya pelaksanaan otonomi
daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah
untuk
mengatur
dan
mengurusi
sendiri
urusan
pemerintahannya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah agar berbagai kegiatan pemerintahan dapat dilakukan lebih mandiri.Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah.Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD; 2. Dana Perimbangan; 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar yaitu yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber asli daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diharapkan mampu untuk membiayai pengeluaran daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1. Hasil Pajak Daerah; 2. Hasil Retribusi Daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Menurut Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerahyang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan daerah.Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.Sedangkan Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah(PAD) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), digunakan untuk keperluan Daerah dan mempunyai kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalahkontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi adalah pungutan atas pembayaranjasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.Sedangkan Retribusi Daerah yang juga komponen
lain dariPendapatan Asli Daerah(PAD)merupakanpungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di Indonesia, permasalahan yang seringkali terjadi adalah kurangnya kesadaran orang pribadi atau badan dalam hal membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Padahal, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang luas dan nyata bagi pembangunan daerah dan sekaligus dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, Peneliti ingin melakukan penelitian untuk menganalisis seberapa besar kontribusi atau persentase sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya, dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya, Serta untuk mengevaluasi apakah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya sudah mencapai
target yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga bertujuan agar
pemerintah daerah dapat langsung mengkondisikan daerahnya agar tertib dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka dari itu peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya? 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi atau persentase sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya. 3. Untuk mengevaluasi apakah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya sudah mencapai target yang telah ditetapkan. 1.4
Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, manfaat yang diharapkan
dapat diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kontribusi Praktis a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya. b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat diambil khususnya pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya. 2. Kontribusi Teoretis a. Dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya. b. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
3. Kontribusi Kebijakan a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan regulator dalam menetapkan peraturan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Diharapkan penelitian inimampu memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya dalam usaha perbaikan atau pengambilan kebijakan di masa yang akan dating yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.5
Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memberikan pemahaman yang
sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, maka peneliti perlu memberikan batasan-batasan sebagai ruang lingkup penelitian yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Obyek penelitian adalah Dinas PendapatanPemerintah Kota Surabaya. 2. Penelitian ini difokuskan hanya pada sumber-sumber utama pendapatan daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Hubungannya dengan target dan realisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekaligus untuk mengetahui apakah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Faktor-faktor lain diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dimasukkan dalam lingkup penelitian ini.
