BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain menegaskan “prinsip otonomi yang seluas-luasnya”, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan
rumah
tangganya
sendiri,
untuk
meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan prinsip tersebut maka dilaksanakan pula “prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab”. Prinsip otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
Prinsip
otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan kewenangannya di bidang tertentu yang secara nyata ada, dan berpotensi tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
Prinsip otonomi yang bertanggungjawab, pada dasarnya prinsip ini berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ditentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1)
Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : a.
Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d. Lain-lain PAD yang sah. 2)
Dana perimbangan dan
3)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda”. Undang-Undang tersebut telah membuka peluang bagi daerah otonom untuk mengadakan retribusi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pengaturan
dilakukan dengan peraturan daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kabupaten Belu sebagai sebuah daerah otonom dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mewujudkan pembangunan daerah, mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa dan fasilitas dalam lingkungan terminal untuk berkontribusi melalui usahanya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Terminal. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut diharapkan adanya pemasukan dari sektor retribusi terminal bagi peningkatan PAD. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan bahwa pengenaan retribusi terminal atas penyediaan jasa pelayanan terminal dimaksudkan untuk meningkatkan pengaturan, ketertiban, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dalam terminal serta bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan membiayai pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan daerah, seperti yang diamati bahwa masih terdapat angkutan umum yang tidak menggunakan jasa dan fasilitas dalam terminal. Konsekuensinya retribusi tidak dipungut secara baik dan berdampak pada penerimaan retribusi terminal yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Data di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang semestinya menggunakan jasa terminal yang diuraikan sebagai berikut : Tabel 1 Jumlah Kendaraan yang Seharusnya Menggunakan Terminal Tahun, 2008 Jenis Angkutan Angkutan Kota
Jumlah Kendaraan 72 unit kendaraan
Angkutan Pedesaan
153 unit kendaraan
Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP)
77 unit kendaraan
Jumlah
302
Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab Belu, 2008 Tabel 2 Target dan Realisasi Retribusi Terminal Tahun, 2002-2008 Tahun
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Anggaran
Persentase (%)
2002
162.400.000
74.829.500
46.08
2003
162.400.000
120.477.500
74.19
2004
218.000.000
144.654.000
66.36
2005
225.000.000
162.606.150
72.27
2006
432.550.000
260.858.000
60.31
2007
308.200.000
284.937.000
92,45
2008
308.200.000
262.612.000
85,21
Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab Belu, 2008
Dalam 5 (lima) tahun terakhir pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan target penerimaan Retribusi Terminal. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2002 dan 2003 target penerimaan retribusi terminal ditetapkan sebesar Rp. 162.400.000, namun dalam pelaksanaannya tidak mencapai target, namun adanya peningkatan pada tahun 2003 realisasi sebesar Rp. 120.477.500, dan persentasenya hanya sebesar 74.19 %..
Pada tahun anggaran 2004 target retribusi terminal ditetapkan sebesar Rp. 218.000.000, sedangkan realisasinya meningkat sebesar Rp. 144.654.000 sedangkan persentasenya menurun hanya sebesar 66,36 %. Pada tahun anggaran 2005 target retribusi terminal ditetapkan sebesar Rp. 225.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 162.606.150 (72,27 %). Pada tahun anggaran 2006, target retribusi terminal ditetapkan sebesar Rp. 432.550.000, sedangkan realisasinya Rp. 260.858.000 (60,31 %). Pada tahun 2007 target diturunkan menjadi Rp.308.200.000, realisasinya tidak mencapai target namun meningkat pada nilai persentasenya. Sedangkan pada tahun 2008 target yang ditetapkan sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp.308.200.000, realisasinya pun tidak mencapai target dan nilai persentasenya pun ikut menurun.
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh dan kontribusi retribusi terminal Naresa terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu ?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN a)
Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi retribusi terminal Naresa terhadap peningkatan PAD Kabupaten Belu.
b)
Manfaat Penulisan 1. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Belu sebagai referensi dalam upaya untuk mengoptimalisasikan penerimaan retribusi terminal sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditingkatkan. 2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi.
