BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Peran investasi infrastruktur dalam proses pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian sejak suksesnya perekonomian Asia Timur yang melakukan investasi besar pada sektor infrastruktur. Bagi sebagian pengambil kebijakan, kesuksesan ini bukanlah suatu kebetulan dan investasi infrastruktur dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi (Straub dkk., 2008). Secara teori, investasi pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman dapat mengurangi dana pinjaman yang tersedia untuk investasi swasta, meningkatkan suku bunga, dan mengurangi tingkat investasi swasta (Mitra, 2006). Sehingga, menurunnya investasi swasta dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini memunculkan perdebatan apakah peran investasi publik (intervensi pemerintah) lebih efektif daripada peran pasar (sektor swasta) dalam mengalokasikan sumber daya. Banyak yang mengkritisi bahwa intervensi pemerintah tidak seefektif peran mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Sementara, menurut teori publik, sektor swasta sangat tidak mungkin untuk menyediakan barang publik, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk investasi publik (Keho dan Echui, 2011). Bank Dunia (1994) mendefinisikan Infrastruktur sebagai istilah umum untuk banyak kegiatan yang disebut sebagai “social overhead capital” oleh ekonom pembangunan Paul Rosenstein - Rodan, Ragnar Nurkse, dan Albert Hirschman.
1
Istilah tersebut tidak didefinisikan, namun dijelaskan sebagai kegiatan yang mencakup fitur teknis (seperti skala ekonomi) dan fitur ekonomi (seperti spillover dari pengguna kepada non-pengguna). Dalam penelitian mengenai infrastruktur, definisi infrastruktur sangat jarang dikemukakan karena tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Sebagian besar penelitian mengenai infrastruktur mendefinisikan infrastruktur sebagai sarana fisik seperti jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, air, dan listrik. Investasi infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sarana listrik dan lain sebagainya. Secara umum, investasi infrastruktur – salah satunya infrastruktur jalan – memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Praktisi pembangunan cenderung untuk menekankan pentingnya investasi infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan dan berkontribusi terhadap pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).1 Infrastrukur transportasi yang baik berpengaruh terhadap pengurangan biaya transportasi dan kemacetan jalan serta meningkatkan pembangunan industri (Keho dan Echui, 2011). Di sisi lain, infrastruktur yang rendah menciptakan bottleneck bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sahoo, 2010). Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, pengeluaran investasi infrastruktur tahunan di Indonesia (sektor pemerintah dan sektor swasta) mencapai 5% dari
1
MDGs merupakan program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi butir-butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Butir-butir tujuan ini antara lain: memberantas kemiskinan dan kelaparan, memberikan pendidikan dasar bagi semua anak, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengendalikan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, serta menjamin kelestariaan lingkungan hidup.
2
Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian menurun hingga di bawah 2% dari PDB pada tahun 2000 (Bank Dunia, 2007). Pada tahun 2012 investasi infrastruktur meningkat menjadi sekitar 4,5% dari PDB, namun peningkatan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia. Sebagai pembanding, dua negara dengan pertumbuhan yang tinggi di wilayah asia timur, Cina dan Vietnam (dengan investasi sekitar 10% PDB untuk infrastruktur) belum berhasil memenuhi kebutuhan listrik, kebutuhan telepon dan mendirikan jaringan transportasi utama (Straub dkk., 2008). Berdasarkan Global Competitivness Report (GCR), pada tahun 2012, Infrastruktur Indonesia berada pada posisi 78 dari total 144 negara.2 Posisi ini jauh lebih rendah daripada Cina dan Malaysia yang masing-masing berada pada posisi 48 dan 32. Sementara itu, untuk kualitas infrastruktur jalan, menurut GCR 2012, Indonesia berada pada posisi 90 dari 144 negara. Posisi ini, lebih rendah dari India, dan Cina yang masing-masing berada pada posisi 86 dan 54. Permasalahan infrastruktur di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pembangunan infrastruktur, namun juga disebabkan oleh tingginya pertumbuhan permintaan infrastruktur. Contohnya dapat dilihat pada infrastruktur jalan (lihat gambar 1.1).
2
GCR merupakan survey yang dilakukan oleh forum ekonomi dunia (world economic forum) mengenai tingkat daya saing secara global.
3
26.53
30.00 23.19
Persen
25.00 20.00 15.00 1.34
9.16 4.18
1.21
14.21
12.56
9.86
10.00 5.00
15.12
15.79 14.76 4.85
3.98
3.68
3.85
0.26
8.81
11.30
2.09 2.12
0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tahun Pertumbuhan Jalan
Pertumbuhan Kendaraan
Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) Gambar 1.1 Pertumbuhan Jalan dan Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Indonesia 2001-2011 Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jalan cenderung lebih rendah daripada pertumbuhan kendaraan bermotor. Dalam pembentukan output (PDB), hal ini menimbulkan inefisiensi karena menghambat proses distribusi barang dan jasa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa infrastruktur jalan di Indonesia secara rata-rata belum memenuhi kebutuhan publik. Kemudian, dilihat dari pola persebaran jalan, pembangunan jalan di Indonesia masih terpusat di daerah-daerah yang berpenduduk padat seperti kawasan
barat
Indonesia.
Sementara
untuk
kawasan
timur
Indonesia,
pembangunan jalan cenderung masih rendah (lihat gambar 1.2)
4
Panjang Jalan (Km)
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Provinisi Kondisi baik
Kondisi kurang baik
Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum (2013) Gambar 1.2 Panjang Jalan Indonesia Per Provinsi Tahun 2010 Gambar 1.2 diatas menunjukan bahwa persebaran jalan di Indonesia masih belum merata. Wilayah timur Indonesia relatif memiliki panjang jalan yang lebih rendah dibandingkan wilayah barat Indonesia. Selain itu, bisa dilihat bahwa kondisi jalan Indonesia yang kurang baik masih cukup besar, terutama di provinsi Papua dan Papua Barat yang hampir setengah jumlah jalannya dalam kondisi kurang baik. Berbagai penelitian telah menunjukan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan
ekonomi,
pembangunan
dimana
infrastruktur
sebagian
memiliki
penelitian
hubungan
menunjukan
yang
positif
bahwa terhadap
pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian lainnya menunjukan hubungan sebaliknya.
Sahoo
dkk.
(2010)
melakukan
penelitian
mengenai
peran
pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Hasilnya, mereka menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Cina memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 5
dibandingkan dengan investasi publik maupun investasi swasta. Kumo (2012) menemukan bahwa investasi infrastruktur ekonomi di Afrika Selatan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sihombing dan Abidin (2009) menemukan bahwa peningkatan belanja modal jalan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB, namun kotribusi ini perlahan-lahan menurun (diminish). Disisi lain, terdapat beberapa penelitian lain yang menunjukan hubungan negatif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Keho dan Echui (2011) menemukan bahwa investasi publik untuk infrastruktur transportasi di Pantai Gading tidak memiliki dampak kausal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak kausal terhadap investasi transportasi. Straub dkk (2008) menemukan bahwa untuk sebagian besar variabel yang digunakan, tidak ditemukan adanya hubungan signifikan antara infrastruktur, produktivitas, dan pertumbuhan di Asia Timur. Fasoranti (2012) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan, transportasi dan komunikasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Celah hasil penelitian tersebut membawa penelitian ini untuk melihat bagaimana peran pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian ini dikembangkan metode Autoregressive Distributed Lag Error Correction Model (ARDL - ECM) yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan interaksi jangka pendek antar variabel yang diteliti.
6
1.2 Rumusan Masalah Infrastruktur jalan merupakan salah satu jenis infrastruktur yang pembangunannya masih belum merata dan belum mememuhi kebutuhan publik. Dari segi kualitas, infrastruktur Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan adanya hubungan positif antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian lainnya menunjukan hubungan yang negatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh dari adanya pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1.3 Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 2. Apakah pembangunan infrastruktur jalan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang?
1.4 Tujuan Penelitian 1. Melihat pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari adanya pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia.
7
