1
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perubahan sistem perpajakan (reformasi perpajakan) dari official assessment system menjadi self assessment system sejak tahun 1984, menghendaki adanya kepatuhan dari Wajib Pajak dalam menjalankan semua kewajiban perpajakannya. Reformasi perpajakan tersebut membuat perubahan dalam penetapan besarnya pajak yang harus disetor ke negara. Kalau dalam official assessment system besarnya pajak ditetapkan oleh fiskus, maka dalam self assessment system besarnya pajak yang harus disetor dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak sangat diharapkan untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang dengan penuh kesadaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam sistem yang baru ini peran kantor pajak (Kantor Pelayanan Pajak) menjadi terbatas, yakni hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Wajib Pajak mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Mereka mempertanggungjawabkan
kepercayaan
ini
antara
lain
dengan
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang baik, membayar atau menyetor pajak yang terutang, dan melaporkan pajak-pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah pajak yang terutang
2
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Jadi, pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangan adalah pajak yang terutang yang dilaporkan dalam SPT, sepanjang Wajib Pajak telah menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang secara benar. Besar kecilnya pajak penghasilan terutang tergantung pada besar kecilnya penghasilan kena pajak yang dihitung dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negative terhadap laba bersih sebelum pajak dari Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Namun, kepercayaan ini acapkali disalahgunakan. Tidak semua Wajib Pajak mengedepankan itikad baik dalam menyusun laporan keuangan dan laporan pajaknya. Penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak tidak semuanya dimasukkan ke dalam SPT dan dihitung pajaknya. Demikian juga dengan laporan
keuangan,
pemilik/pemegang
sengaja saham
dibuat
dan
beda
laporan
antara
keuangan
laporan untuk
keuangan perpajakan.
Keuntungan usaha dalam laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan pemilik/pemegang saham atau untuk tujuan pengajuan kredit bank dibuat setinggi-tingginya, sedangkan keuntungan usaha atau penghasilan dalam laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan perpajakan dibuat serendah mungkin. Kecurangan semacam ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.
3
Menurut Gunadi (2005:4) penengertian kepatuhan pajak (tax compliance) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas Negara (Rozie 2005). Dalam pemeriksaan biasanya ditemukan perbedaan antara laporan yang dibuat Wajib Pajak (SPT Tahunan dan Lampirannya) dengan hasil pemeriksaan. Perbedaan tersebut dapat berupa: perbedaan peredaran usaha (omset), harga pokok penjualan, biaya usaha, penghasilan di luar usaha, kompensasi kerugian tahun lalu. Sayangnya, pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung pajak tersebut sangatlah sedikit, hanya sebagian kecil saja dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan, sedangkan sebagian besar Wajib Pajak yang lain tidak tersentuh dan tidak diketahui kepatuhannya. Ini tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak dan kepercayaan yang besar yang diberikan kepada Wajib Pajak tersebut. Hal-hal
tersebut
di
atas
menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan
mengenai seberapa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung pajak
4
yang terutang. Berdasarkan urauian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
dengan
judul
“PENGARUH
TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG PADA
KPP PRATAMA (KEBAYORAN LAMA)”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah:
1. Apakah tingkat kepatuhan dan penghasilan kena pajak secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang ? 2. Apakah tingkat kepatuhan dan penghasilan kena pajak secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang ?
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan penghasilan kena pajak terhadap pajak penghasilan terutang secara simultan dan parsial pada KPP Kebayoran Lama Jakarta. 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada: a. Bagi Penulis Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan dapat membandingkan antara teori dengan praktek yang nyata dilapangan. b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya c. Bagi pihak lain yang berkepentingan Dapat menambah informasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak yang ingin mengaplikasikan peelitian ini
