BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah membawa dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Krisis tersebut telah menyebabkan kemisikinan bagi rakyat Indonesia, tetapi di sisi yang lain, krisis juga memberi dampak positif. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana reformasi total di segala aspek telah dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Reformasi yang dapat dilihat sekarang adalah mulai terciptanya masyarakat
madani,
pemerintahan
yang
good
governance
dan
pembangunan yang merata di segala aspek. Reformasi juga terlihat dari sikap
keterbukaan
pemerintah,
fleksibilitas
sistem
politik,
dan
kelembagaan sosial. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu unsur penting dari reformasi. Otonomi yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah kabupaten atau kota diharapkan adalah menjadikan suatu daerah itu menjadi maju dan mandiri. Salah satu upaya pemerintah daerah membiayai daerahnya adalah melalui penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
1
2
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian hasilnya (sekitar 80 persen) diserahkan kembali kepada daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada lima sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa dengan luas wilayah 574,82 Km dan jumlah penduduk sebesar 850.176 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman cukup besar. Kabupaten Sleman terbatas dalam sumber daya alam maka solusi terbaik dalam meningkatkan sumber pendapatan adalah menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan. Efektivitas dalam pengertian umum adalah sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan organisasi yang terlebih dahulu ditetapkan oleh organisasi tersebut. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksudkan di sini adalah seberapa jauh tercapainya target potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Sleman dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah potensi dan target Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditetapkan Kabupaten Sleman sudah terlaksana dengan baik atau belum.
3
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan antara lain penyuluhan, faktor pengawasan, faktor koordinasi dan kerjasama. Adapun faktor penghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, dan faktor penyampaian
SPPT
(Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terhutang).
Ketidakpahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada menjadikan wajib pajak memilih untuk tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikarenakan wajib pajak tidak memahami terhadap arti dari pajak dalam membiayai pembangunan. Demi mencapai tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan banyak upaya yang sudah dilakukan Kabupaten Sleman. Upayaupaya yang dilakukan antara lain, menerbitkan surat himbauan untuk membayar dan melaporkan pajak yang dikirim ke Wajib Pajak melalui pos dan melakukan penyuluhan – penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara bertatap muka langsung, iklan, brosur, spanduk, surat kabar, majalah, media elektronik (televisi dan radio) dan website. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman dan dengan judul: “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2010 dan 2011 di Kabupaten Sleman”.
4
B. Identifikasi Masalah 1. Besar potensi dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2010 dan 2011 di Kabupaten Sleman. 2. Adanya faktor – faktor yang mendorong dan menghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Adanya perbedaan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 dan 2011 di Kabupaten Sleman. 4. Kurang optimalnya upaya yang dilakukan KPP Pratama Sleman untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
C. Pembatasan Masalah Dalam hal ini penulis membatasi masalah pada : 1. Seberapa besar efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011. 2. Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman.
D. Rumusan Masalah Dari pembahasan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Berapa besar efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011?
5
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Sleman?
E. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian : 1. Mengetahui seberapa besar efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011. 2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dan Kabupaten Sleman.
F. Manfaat Penelitian 1. Bagi mahasiswa dan pengelola perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. Dapat menambah referensi di perpustakaan UNY dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 2. Bagi petugas pemungut pajak KPP Pratama Sleman. Sebagai bahan referensi oleh petugas pemungut pajak KPP Pratama Sleman untuk meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Sleman.
6
3. Bagi penulis Menambah referensi tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan penulis tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.
