BAB 1 PENDA HUL UA N. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

BAB 1

1.1

Latar Belakang

P E NDA H UL UA N

P Kinerja

enyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 mengacu kepada

Intruksi

Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah

(AKIP).

Adapun

pedoman

penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor

53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

kinerja

merupakan

bentuk

akuntabilitas

dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan pengukuran

kinerja

dan

evaluasi

(disclosure)

secara

memadai

serta

hasil

pengungkapan

analisis

terhadap

pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai : 1.

Sarana/instrumen reformasi

dalam

penting

untuk

melaksanakan

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat; 2.

Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

3.

Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;

4.

Alat

untuk

keberhasilan

mengetahui atau

dan

kegagalan

mengukur

dari

setiap

tingkat pimpinan

instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

1


jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan 5.

Cara

dan

sarana

untuk

mendorong

usaha

penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan

prosedur

pelayanan

masyarakat

berdasarkan

permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.2.

Dasar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota

Hukum

Bandung Tahun 2015 ini disusun berdasarkan : a.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

1999

tentang

13

Tahun

2003,

tentang

Pemerintahan Daerah; b.

Undang–Undang

Nomor

Ketenagakerjaan; c.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2007

tentang

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; e.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; f.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

g.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

h.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Pembentukan

tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; i.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

2


j.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018; k.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.3

Isu

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati

Strategis

untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 menetapkan 9 (sembilan) isu strategis Kota Bandung, sebagai berikut :

1.

Lingkungan Hidup;

2.

Infrastruktur;

3.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

4.

Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;

5.

Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran;

6.

Pendidikan dan Kebudayaan;

7.

Kesehatan;

8.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan

9.

Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah isu strategis ke-5 (kelima) yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran.

Walaupun

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya kesempatan kerja pada tahun ini melebihi target,

namun

tidak

dapat

disangkal

bahwa

jumlah

penganggur masih banyak. Tahun 2014 tingkat pengangguran


3


di Kota Bandung mencapai 8,05%. Nilai ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Nasional Agustus 2014, menurut Kepala BPS Suryamin adalah sebesar 5,94%. Jika dibandingkan dengan Agustus 2013, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 6,17%

menjadi

5,94%.

(BPS

Pusat),

sedangkan

Tingkat

Pengangguran Terbuka Kota Bandung Tahun 2013 sebesar 10,98%. Permasalahan

utama

(strategic

issued)

di

bidang

ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran di Kota Bandung, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya warga

luar

yang

datang

ke

Bandung

tanpa

memiliki

keterampilan khusus, tingkat persaingan kerja tinggi, dan terbatasnya

ketersediaan

lapangan

kerja

baru

juga

memberikan kontribusi pada lambatnya penyerapan tenaga kerja.

Penanganan permasalahan tersebut pada prinsipnya

merupakan tanggungjawab bersama, melibatkan beberapa stake holder termasuk hampir seluruh SKPD, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Dari permasalahan tersebut di atas hasil evaluasi dan pemantaun

secara

mendalam

Isu

Strategis

Urusan

Ketenagakerjaan adalah : 1.

Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;

2.

Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;

3.

Tingginya

pelanggaran

norma

ketenagakerjaan,

dan

meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial; 4.

Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;

5.

Masih kurang maksimalnya pelayanan

publik Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung.

Strategi

Urusan

Ketenagakerjaan

yang

disusun

untuk

mencapai misi 4 RPJMD Kota Bandung 2013-2018 difokuskan pada 4 (empat) aspek utama adalah :

1.

Pemberian

kesempatan

memperoleh

pelatihan,

peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

4


2.

Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan

mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru;

3.

Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi;

4.

Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.

1.4 Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi Teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Dinas. Berikut ini uraian prosedur pengumpulan data dinas: 1.

Memberi

arahan/disposisi

kepada

Sekretaris

untuk

melaksanakan

pengumpulan data dinas 2.

Memberi

arahan

menyiapkan

kepada

bahan/nota

Ka

Sub

dinas

Bag

untuk

Keuangan

dan

pengumpulan

Program

data

Dinas

untuk sesuai

kebutuhan 3.

Menerima, menelaah dan selanjutnya bersama Jabatan Fungsional Umum (JFU) mempersiapkan bahan pengumpulan data Dinas.

4.

Kepala bidang menyampaikan bahan kebutuhan data dinas.

5.

Menerima,

menginventarisasi

data

dinas

dari

semua

bidang

kemudian

diserahkan kepada Ka Sub Bag Keuangan dan Program. 6.

Menerima hasil inventarisasi data dari seluruh bidang

7.

Menerima dan menelaah rekapitulasi data dari bidang sesuai kebutuhan kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

8.

Menerima, dan mengoreksi data dinas

9.

Menggandakan dan mengarsipkan data dinas

10. Jika dibutuhkan oleh Instansi terkait dapat menyampaikan / mengirimkan data ke Instansi terkait sesuai permintaan.


5


BAB 2 P ER ENCA NA A N K INER J A

P

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2015

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas

Tenaga

Kerja

Kota

Bandung

Nomor

800/482/SK/DISNAKER/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun selaras dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

RI,

dan

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan

pembangunan

nasional,

secara

simultan

sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan Tenaga

hasil

Kerja

berkaitan

kesepakatan

Kota

dengan

Bandung urusan

bersama dan

antara

stakeholder

ketenagakerjaan

Dinas yang dan

ketransmigrasian.


6


Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun

menuju

Bandung

sebagai

Kota

Jasa

yang

Bermartabat. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik“

Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja; 2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan; 3. Meningkatkan minat bertransmigrasi; 4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance).

2.2.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

Target

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia

Indikator

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Kinerja Utama (IKU)

Aparatur Indonesia

Negara Nomor:

dan

Reformasi

Birokrasi

Republik

PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Mengacu pada Keputusan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Tahun 2013-2018,


7

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung setelah melakukan reviu atas Rencana Strategis Tahun 2013-2018 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Tenaga

Kerja

Kota

Bandung

Tahun

2015.

Reviu

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2015 yang

ditetapkan

dengan

Keputusan

Walikota

adalah

sebagai berikut: Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015 No.

Indikator

Target

Target

Target

Target

Kinerja

Satuan

Triwulan

Triwulan

Triwulan

Triwulan

Utama

1

2

3

4

1.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen

-

-

-

10,55%

2.

Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Loker

1.042

4.986

6.153

10.000

WUB

180

600

1.020

1.340

Baru 3.

Penciptaan Wirausaha Baru

Sumber Data : RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

2.2.1. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013 - 2018 Pada tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 ORPAD&RB

(Organisasi

dan

Pendayagunaan

Aparatur

Bagian

Daerah

dan

Reformasi Birokrasi) Sekretariat Kota Bandung melaksanakan Reviu IKU RENSTRA

SKPD,

Pendayagunaan

asistensi

Aparatur

dilakukan

Negara

dan

Tim

Reviu

Reformasi

Kementerian

Birokrasi

Republik

Indonesia. Hasilnya atau rekomendasi Tim Menpan sebagai berikut : Tabel 2.2 Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hasil Reviu Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA

1.

SATUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN

KONDISI AWAL RENSTRA

KONDISI AKHIR RENSTRA

HASIL REVIU TAHUN 2015 2014

2015

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


%

10,98

10,78

10,55

10,36

10,17

10,00

10,00


8

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2.

Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten

3.

Jumlah Calon Wirausaha Baru

4.

5.

6.

7.

%

--

81,23

68,02

68,06

68,08

68,10

68,10

0rang

780

1.120

1.340

1.520

1.680

1.840

7.500

Loker

2.452 J

3.000

10.000

11.000

12.000

14.000

50.000

%

14,05 P

14,22

42,44

43,16

44,43

44,88

44,88

5,51

4,76

4,53

4,31

4,09

4,09

57,00

58,00

58,00

58,00

umlah Lowongan Pekerjaan Baru rosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan %

--

rosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan %

P

61,32 P

rosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

55,00 56,00

8.

Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

%

27,67

72,33

73,70

76,90

79,19

82,97

82,97

9.

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan

Perusaha an

--

--

28

42

70

84

224

10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perusaha an

--

1.977

2.101

2.164

2.229

2.300

2.300

Jiwa

--

60

88

130

140

150

568

11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014

Indikator kinerja hasil REVIU tersebut di atas tetap konsisten mengacu dan masih selaras dengan Target RPJMD Kota Bandung 2013-2018.

2.3.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dokumen Rencana Kerja (Renja)


9

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

1.


%

10,55

2.

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

2.


%

68,02

3.


0rang

1.340

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

4.

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru

Loker

10.000

5.

Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

%

42,44

Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

6.

Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan

%

4,76

7.

Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

%

56,00

3.

4.

8.

P %

73,70

rosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9.

Perusahaan J

28

Perusahaan J

28

umlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan 10.

5.

Meningkatnya Minat Bertransmigrasi

11.

6.

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

12.

Terwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

14.

7.

umlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan umlah Calon Transmigran Terseleksi

JJiwa

88

NNilai

65,00

ilai Evaluasi AKIP 13.

rosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti KM

P %

I Nilai


100

62,51

10

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Triwulanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET TAHUN 2015

TARGET TRIWULAN I

TARGET TRIWULAN II

TARGET TRIWULAN III

TARGET TRIWULAN IV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

1.


1. Tingkat Pengangguran Terbuka

%

10,55

-

-

-

10,55

2.


2.


%

68,02

64,72

65,44

67,89

68,02

3.


0rang

1.340

180

600

1020

1340


4.


Loker

10.000

1.042

4.986

6153

10.000

5.


%

42,44

37,57

46,55

28,10

42,44


6.


%

4,76

3,48

4,45

4,51

4,76

7.


%

56,00

14,00

28,00

42,00

56,00

73,70

67,42

67,42

69,15

73,70

28

-

5

15

28

718

1.124

1.664

2.101

3.

4.

8.

P % rosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

9.

Perusahaan J umlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan

10.

5. 6.

7.


11.


12.


umlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perusahaan J 2.101 JJiwa

88

22

44

55

88

NNilai

65,00

-

-

65,00

65,00

100

-

-

-

100

78,90

-

-

-

78,90

umlah Calon Transmigran Terseleksi ilai Evaluasi AKIP 13.

14.

rosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti KM

P %

I Nilai


11


BAB 3 A K UN T A B I L I T A S K I N E R J A

3.1 Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja Tahun 2015

P

ada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Selanjutnya setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. 3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan

Visi Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja

mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas


12

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya sesuai dengan Silakip Online Kota Bandung, sebagai berikut : No.

Prosentase

Interpretasi

1.

n/a

Tidak Ada Target

2.

< 100 %

Tidak Tercapai

3.

= 100 %

Tercapai

4.

> 100 %

Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh Silakip Kota Bandung yang dibangun oleh Bagian Organisasi Penertiban Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kota Bandung, dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah 100% diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100% interpretasi tercapai, dan di atas 100% interpretasi melebihi target. Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018, dan Indikator Kinerja Utama Kota Bandung telah ditetapkan sesuai sasaran RPJMD 20132018 dengan 2 (dua) indikator kinerja (outcomes) yang menjadi Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kota

Bandung

Urusan

Ketenagakerjaan Tahun 2014 terdapat dalam Sasaran Misi 4 RPJMD 2013-2018, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka; dan Lapangan Pekerjaan Baru yang didasarkan pada Tujuan: “Membangun Perekonomian Kota Yang Berkeadilan” Sasaran: “Meningkatkan Kesempatan Kerja”. Hasil Pra Evaluasi yang dilaksanakan Tim Kemmenpan & RB pada tanggal 24 Juni 2015 disarankan adanya indikator kinerja tujuan yang merupakan sari atau resume dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

13

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung indikator sasaran, dapat juga diambil dari indikator sasaran yang paling pokok, sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 (SETELAH REVIU TAHUN 2015) NO.

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN

SATU AN

KONDISI AWAL RENSTRA

2014

2015

2016

2017

2018

KONDISI AKHIR RENSTRA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja

Tingkat Penganggura n Terbuka

%

10,98

10,78

10,55

10,36

10,17

10,00

10,00

2.

Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja)

Perus ahaan

13

15

16

17

18

19

20

3.

Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi

Calon Transmigran Siap diberangkatk an

KK

3

0

5

7

8

10

30

4.

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja

Nilai Evaluasi AKIP

Nilai

64,16

64,29

65,00

67,00

68,00

69,00

69,00

Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra sebelum Reviu yang dituangkan pada Bab 2, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai 6 sasaran dan 11 indikator kinerja, setelah dilakukan reviu maka tersusun 7 sasaran dengan 13 indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) dengan rincian sebagai berikut : -

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

-


-


-


-


-


-

Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

14

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja setelah di-reviu oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana di bawah ini : Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2014 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

1.


1.


2.


2.


3.


3.

Meningkatnya Penempatan Tenaga 4. Kerja 5.

4.


5.


6.


6.

Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan 7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan 10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi 12. 13.

7.

Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan


Nilai

AKIP

Evaluasi

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

14.

IKM

dalam sasaran dan indikator RENSTRA tersebut ditentukan 5 Sasaran dan 10 Indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sasaran 1 sampai dengan sasaran 5. 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja A.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan RENSTRA Tahun 2015

NO

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(5)

KONDISI TAHUN 2013 (6)

1.

Menyiapkan tenaga

%

10,98

Tingkat

TARGET 2015

REALISASI

CAPAIAN

(7)

(8)

(9)

10,55%

9,02%

116,96%


15

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;

Pengangguran Terbuka

2.

Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;

Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja)

3.

Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;

4.

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

B.

Perusaha an

16

19

118,75%

Jumlah Calon Transmigran Siap Diberangkat kan

KK

5

--

n/a

Nilai Evaluasi AKIP

Nilai

65,00

68.03%

104.66%

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan RPJMD 2013-2018 Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama

Target Tahun 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan 1 1 2 2 3 3 4 4

Capaian Kinerja


10,55%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

10,55%

9,02%

116,96% Tercapai melebihi target

Lapangan Pekerjaan Baru

10.000 Loker

1.042 loker

1.183 loker

4.986 loker

4.212 loker

6.153 loker

5.460 loker

10.000 loker

10.172

101,72%

Wira Usaha Baru

1.340 Orang

180 orang

220 orang

600 orang

860 orang

1.020 orang

1.060 orang

1.340 orang

1.340

Tercapai melebihi target


100,00% Tercapai sesuai target

16

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Jika digambarkan dalam grafik maka akan terlihat realisasi yang sudah dicapai dari triwulan 1 sampai triwulan 4 untuk setiap indikator pada tahun 2015. Seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Lapangan Pekerjaan Baru masuk di Misi Keempat Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan, sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja. Capaian kinerja(1) Tingkat Pengangguran capaian kinerja sebesar 9,02% target tercapai melebihi target dari target 10,55%; Kemudian indikator (2) Lapangan Pekerjaan Baru, didukung oleh target kinerja Dinas Tenaga Kerja dengan indikator “Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru” tercapai 101,72% target tercapai melebihi target yaitu membandingkan target tahun 2015 sebanyak 10.000 Lowongan Kerja Baru, dengan realisasi 10.172 Lowongan Kerja Baru. Indikator (3) Wirausaha Baru dari target

tahun 2015 sebanyak 1.340 orang calon wirausaha tercapai

seluruhnya yaitu 1.340 orang atau 100,00% target tercapai. Peningkatan penempatan tenaga kerja akan terjadi apabila kompetensi tenaga kerja meningkat.

Kebijakan

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah Pusat harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam upaya perluasan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah Daerah mempunyai target penciptaan wira usaha baru melalui program pelatihanpelatihan orientasi penempatan tenaga kerja atau penciptaan wira usaha baru mandiri. Semua unsur dan potensi diberdayakan dalam membangun kepekaan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

17

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kepedulian aparatur daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran. Penyusunan kebijakan dan strategi program kegiatan harus terarah. Salah satu tolak ukur keberhasilan kebijakan nasional dan regional adalah mampu meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. (penjelasan selanjutnya dibahas di analisa capaian kinerja Sasaran 1 RENSTRA Disnaker pada Indikator yang sama). 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung setelah dilakukan reviu oleh Tim Asistensi Menpan yang difasilitasi Bagian ORPAD&RB Sekretariat Kota Bandung. tetap mengacu pada Dokumen RPJMD 2013-2018 Kota Bandung, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi menjadi perhatian pula dalam penyusunan reviu target kinerja. IKU adalah target utama yang merupakan indikator kelompok program Urusan Pemerintahan yaitu indikator inti atau core bussinesnya tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan IKU Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014. Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini : Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 dibanding Tahun sebelumnya, dan Tahun 2018

No

Indikator Kinerja Sasaran Renstra

Satuan

Tahun 2014

Tahun 2015

Realisasi

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Target Akhir 2018

1.


Persen

8,05

10,55%

9,02%

116,96% Melebihi target

10,00

2.


Persen

81,23

68,02

84,69


68,10

3.

Jumlah Calon Wira Usaha Baru

Orang

1.160

1.340

1.340

7.500

4.


Jumlah Loker

9.695

10.000

10.172

5.

Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

Orang

41,92

42,44

51,96

100,00% Tercapai sesuai target 101,72% Melabihi Target 122,43% Melebihi target

6.


Persen

5,51

4,76

4,81

50.000 44,88

98,96% Target tidak tercapai


4,09

18


7.

Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)

Persen

55

56,00

57,27


58,00

8.

Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK

Persen

72,33

73,70

86,54


82,97

9.


Perusahaan

-

28

34


224

10.

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib lapor Ketenagakerjaan

Perusahaan

1977

2.101

2.285


2.300

11.

Jumlah Calon Transmigrasi Yang Terseleksi

Jiwa

60

88

100


568

Tahun 2015 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2018, dan

Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

640/Kep.2108

Bag.ORPAD

tentang

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Hasil Reviu. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja yang masuk dalam IKU Kota Bandung sebanyak 3 indikator dengan rincian capaian : 2 Indikator atau 66,67% melebihi target dengan kategori sangat baik 1 Indikator atau 33,33% sesuai target dengan kategori sangat baik. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama sebagai berikut :


19


Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Tahun 2015 ditetapkan 7 sasaran dengan 14 indikator sasaran, hasil pengukuran terhadap Indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Grafik 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA Tahun 2015 -

9 Indikator atau 81,82% melebihi target dengan kategori sangat baik

-

3 Indikator atau 9,09% sesuai target dengan kategori sangat baik

-

2 Indikator atau 9,09% tidak mencapai target dengan kategori baik.

Pengukuran

kinerja

yang

telah

di-Reviu,

analisis

pencapaian

kinerja

dalam

pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :


20

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1


Pengangguran terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu yang paling pokok adalah perlu meningkatkan

pertumbuhan

pertumbuhan

ekonomi

ekonomi,

akan

dengan

memberikan

adanya peluang

kesempatan kerja baru atau dengan kata lain memberikan kesempatan

industri

peningkatan

output

untuk

meningkatkan

tentunya

akan

output,

meningkatkan

penggunaan faktor produksi. Dan Tenaga Kerja adalah salah satu

faktor

produksi,

peningkatan

kebutuhan

faktor

produksi tenaga kerja berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Antara Target dan Realisasi Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

1.


Tahun 2015

Existing Tahun 2014

Target

Realisasi

8,05%

10,55%

9,02%

Persentase Target Capaian Akhir Kinerja RENSTRA 2018 116,96%

Pada Tahun 2015 capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 116,96% atau kategori melebihi target karena dari target sebesar 10,55% terealisasi sebesar 9,02%. Realisasi

dan

Pencapaian

Kinerja

Indikator

Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2015 Menyimak perkembangan target dan realisasi sebagaimana diuraikan diatas maka pengukuran kinerja Pemerintah Daerah perlu dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai progress report kinerja Pemerintah Daerah, sebagai perbandingan capaian kinerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

21

10,00

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 3.7 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2010 – 2015 Uraian

TPT (%/Tahun)

Realisasi Meningkat Menurun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13,75

10,34

9,17

10,98

8,05

9,02

-

-

-

1,81

-

0,97

0,08

3,41

1,17

-

2,93

-

Sebagaimana pada tabel tersebut tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, banyak

faktor

yang

menyebabkan

jumlah

pengangguran

menjadi bertambah dibandingkan tahun 2014. Salah satu faktor

naiknya

angka

pengangguran

disebabkan

tingkat

kesempatan kerja di Kota Bandung juga mengalami penurunan dari nilai 91,95% pada tahun 2014 menjadi 90,98% pada tahun 2015. Selain itu faktor adanya tenaga kerja yang dirumahkan (PHK), hal tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2010 - 2015 Untuk lebih jelasnya jumlah penganggur, jumlah bekerja, dan jumlah angkatan kerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

22

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 3.8 Data Jumlah Penganggur, Jumlah Bekerja dan Angkatan Kerja Kota Bandung Tahun 2010 – 2015 No

Uraian

1.

Jumlah Penganggur Jumlah Bekerja Jumlah Angkatan Kerja

2. 3.

Tahun 2010

2011

2012

2013

131.353

116.798

107.384

1,000,140

1,012,946

1,064,167 1,047,235

1,096,799 1.084.956

1.079.477

1.129.744

1.171.551 1.176.377

1.192.770 1.192.521

129.142

2014

2015

95.971

107.565

Sumber data : BPS Kota Bandung Dari data perkembangan tersebut, untuk memperjelas bahan evaluasi dapat dilihat pada grafik perbandingan sebagai berikut:

Grafik 3.5 Perkembangan Jumlah Penganggur, Bekerja, dan Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2010 - 2015 Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung perlu dibandingkan pula dengan pencapaian kinerja Kota lainnya, namun pada kesempatan ini hanya bisa diperbandingan dengan capaian kinerja Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Indikator kinerja

yang

dapat

diperbandingkan

dan

dianalisa

ketercapaiannya antara Propinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat pada tabel berikut ini: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

23


1.

Tabel 3.9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2013 – 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun/%) Uraian Satuan 2013 N/T 2014 N/T 2015 N/T Propinsi Jawa Barat % 9,16 N 0,16 8,45 T 0,71 8,72 N 0,27

2.

Kota Bandung

No.

%

10,98

N 1,81

8,05

T 2,93

9,02

N 0,97

Sumber Data : Sakernas 2013 s.d. 2015 BPS Jabar. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat dari tahun 2012 naik sebesar 0,16 persen menjadi 9,16 persen di tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 menurun 0,71persen menjadi 8,45 persen dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen menjadi 8,72 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung pada tahun 2012 meningkat 1,81 persen pada tahun 2013 menjadi 10,98 persen, pada tahun 2014 secara signifikan turun sebesar 2,93 persen menjadi 8,05 persen sedangkan pada tahun 2015 naik sebesar 0,97 persen menjadi 9,02 persen. Untuk lebih jelasnya dilihat dalam grafik di bawah ini :

Grafik 3.6 Perbandingan TPT Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2011 -2015


24

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Menyimak perkembangan realisasi target dan perbandingan tersebut, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diciptakan dengan adanya lapangan kerja yang memadai,

karena

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

korelasinya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan faktor produksi terutama pekerja juga akan mengalami kenaikan, secara simultan akan mengurangi tingkat pengangguran. b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja

dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2015 No.

1.

2.

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten

%


Orang

Existing 2014

81,23

Tahun 2015 Target

Realisasi

68,02

84.69

1.340

1.340

Prosentase Target Capaian Akhir Kinerja Renstra (Tahun 2018) 124,51% 68,10

(7655/ 9424) 1.160

100,00%

7.500

Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten

Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten adalah cerminan

kinerja

bidang

Pelatihan

Keterampilan

dan

Produktivitas Kerja, dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja, rumusan

yang

terkandung

dalam

target

tersebut

adalah

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar lulusan SMK sampai dengan Sarjana (produk kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja), ditambah dengan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kerja yang lulus dan mendapatkan sertifikat (produk kinerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

25

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan

kerja

setiap

individu

yang

mencakup

aspek

pengetahuan, keterampilan / keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja 124,51% realisasi melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator ini melebihi target merupakan data real capaian pada tahun 2015 untuk mengukur seberapa persen pencari kerja yang terdaftar, dan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi kerja; target ini adalah target kinerja baru hasil Reviu Tim Menpan, merevisi target Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif, alasan revisi adalah target Rasio tersebut hanya mengukur seberapa banyak/persen usulan musrenbang yang diakomodir untuk dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, target ini tidak mencerminkan outcome, hanya mengukur output saja.

Perbandingan Tenaga Kerja yang Kompeten Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Analisa Prosentase Tenaga Kerja yang

Kompeten,

membandingkan dengan

hanya

kinerja

nyata

kinerja

direncanakan,

karena

yang indikator

ini baru ditetapkan setelah ReviuRenstra. Untuk membandingkan kinerja

nyata

tahun-tahun dengan

dengan

sebelumnya kinerja

Kabupaten/Kota tidak

kinerja

tersedia.

instansi

sekitar Sebagai

dan data upaya

menyajikan laporan kinerja yang lebih berkualitas Disnaker Kota Bandung melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat.


26

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Pada tahun 2015 prosentase tenaga kerja kompeten di Propinsi Jawa Barat sebesar 77,76% hasil dari pengukuran antara jumlah pencari kerja terdaftar lulusan SMK s.d

sarjana

sebanyak 346.930 orang ditambah 660 orang yang mengikuti UJK

dibagi dengan jumlah pencari kerja seluruh jawa barat

sebanyak 447.016 orang. Dari 77.76% tenaga kerja kompeten di seluruh jawa barat sebanyak 84,69% merupakan hasil capaian pengukuran tenaga kerja kompeten yang dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Berikut ini grafik perbandingan prosentase tenaga kerja yang kompeten antara Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat :

Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Tenaga Kerja Kompeten Tahun 2014 - 2015 Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar Pencari Kerja diterima Dunia Kerja, adalah : 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pelatihan Kerja melalui pembinaan sertifikasi LPK

2.

Mendorong majunya pendidikan formal, karena merupakan salah

satu

persyaratan

untuk

bekerja

dalam

suatu

perusahaan, serta melalui pendidikan non formal, berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi serta diarahkan untuk menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

27


Meningkatkan kegiatan pelatihan kerja Pengangguran

kebanyakan

disebabkan

oleh

masalah

tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Relevansinya adalah kenyataannya sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. 2.

Indikator Jumlah Calon Wirausaha Baru

Selanjutnya indikator kedua adalah turunan dari target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 : Penciptaan 100.000 Wira Usaha Baru yang terdapat di Misi 4 Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan; sasaran 13 meningkatkan Kesempatan Kerja; Strategi 2 Menciptakan 100.000 Wira Usaha Baru,

SKPD

leading

sektornya

adalah

Dinas

KUKM,

Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai gambaran target SKPD terkait sebagai berikut : Tabel 3.11 Target Penciptaan Wira Usaha Baru sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 No

1. 2. 3. 4. 5.

SKPD

Target Akhir Renstra (Tahun 2018)

Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pertanian

Tenaga

Kerja

hasil

pelatihan

35.000 40.000 7.500 7.500 1.000

yang

sudah

mengikuti

Uji

Kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi dibidangnya agar diterima di dunia kerja (dapat bekerja di sektor formal), jika tidak berhasil diarahkan untuk menjadi Calon Wira Usaha Baru Target Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung pada akhir Tahun 2018 dapat melatih sebanyak 7.500 orang Calon Wira Usaha Baru. Untuk mencapai target tersebut pada umumnya yang dilakukan SKPD adalah melakukan pelatihan sesuai tupoksi bidangnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

28

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Realisasi dari indikator untuk sasaran tersebut di atas, target pada tahun 2015 sebanyak 1.340 orang tercapai sebanyak 1.340 orang. Pencapaian target tersebut di Dinas Tenaga Kerja dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja, yaitu oleh Bidang Lattas (840 orang), Bidang Penta dan Transmigrasi (180 orang), dan UPT BLK (320 orang). Berikut ini dijelaskan tabel perkembangan jumlah wirausaha baru yang sudah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2010 – 2015 : Tabel 3.12 Perkembangan Wirausaha Baru Berbasis Masyarakat, Kompetensi, Dan Berbasis Kewirausahaan Tahun 2010 – 2015 No. 1.

Uraian Pelatihan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40

80

80

80

80

180

Berbasis

Masyarakat 2.

Pelatihan Kompetensi

260

165

220

220

240

320

3.

Pelatihan

710

660

610

560

760

1.020

Kewirausahaan2 Lebih rinci dengan grafik perkembangan jumlah wirausaha baru, berikut ini :

1600 1400 1200 1020

1000

800 600

710

760

610

660

560

400

320

200

260

0

40 2010

165 80

220

220

240

80

80

80

2011

2012

2013

2014

Pelatihan Berbasis Masyarakat

180 2015

Pelatihan Kompetensi

Pelatihan Kewirausahaan Grafik 3.8 Perkembangan Wirausaha Baru Tahun 2010-2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

29

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Perkembangan penciptaan wirausaha baru yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2010 – 2015 mengalami fluktuatif bergantung pada permintaan/kebutuhan dari

masyarakat

melalui

Musrenbang

dan

juga

adanya

ketersediaan anggaran. Penciptaan wirausaha baru dikategorikan kedalam 3 kategori, yaitu : Pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis

kewirausahaan,

dari

ketiga

pelatihan

tersebut

pelatihan yang paling banyak dilaksanakan adalah pelatihan berbasis

kewirausahaan

sebanyak

1.020

orang

karena

mengakomodir semua permintaan dari masyarakat melalui Musrenbang, sedangkan untuk pelatihan berbasis kompetensi targetnya adalah lulusan SLTA sebanyak 320 orang, dan pelatihan berbasis masyarakat paling sedikit pelaksanaannya karena fokusnya pada permintaan dari kelompok masyarakat yaitu sebanyak 180 orang. Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas melaksanakan pemagangan di perusahaan bagi Calon Wira Usaha Baru yang sudah dilatih harapannya tenaga kerja siap pakai dan diterima di dunia kerja atau menjadi wira usaha baru, sedangkan yang dilaksanakan oleh Bidang Penempatan dan Transmigrasi melakukan pelatihan teknis bagi penciptaan Wira Usaha Baru arahnya murni menyiapkan tenaga kerja calon wira usaha baru, karena materi 100% semua praktek mengolah

suatu

produksi/industri

sejenis,

pelatihan

dilaksanakan ditempat Wirausahawan yang sudah berhasil. Permasalahan, jika Calon WUB hanya diberikan pelatihan kewirausahaan, pemagangan serta fasilitasi akses permodalan melalui

intermediasi,

dikhawatirkan

akan

mengakibatkan

kurang berhasil dalam menciptakan WUB, karena untuk menciptakan satu orang Wira Usaha Baru dari 100 orang yang dilatih hasil seleksi rekruitment Calon WUB paling yang berhasil menjadi WUB sukses hanya 2 orang saja. Sudah tentu untuk penciptaan WUB perlu penanganan yang sinergi antara para pihak. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

30

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Penyelesaian permasalahan Penciptaan WUB pelaksanaannya harus terkoordinasikan dengan baik dengan SKPD dan Instansi serta Lembaga terkait lain sesuai tupoksinya, seperti Perguruan Tinggi,

Perbankan,

KADIN,

dan

instansi/lembaga

yang

berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, sehingga harapan akhir Tahun 2018 dapat menciptakan 100.000 Wira Usaha Baru akan berhasil, karena program ini merupakan program

unggulan

Bapak

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Bandung terpilih periode 2013-2018 harapan terjadi multiplayer effect satu orang wira usaha baru berhasil

akan mampu

menciptakan lapangan kerja yang baru. Upaya selanjutnya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penciptaan

wira

usaha

baru

yaitu

mendorong

sikap

kewirausahaan para pencari kerja.

Perbandingan Jumlah Wirausaha Baru Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Jumlah calon wirausaha baru yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari Tahun 2014 – 2015 mengalami kenaikan ini sebagai bukti keseriusan Disnaker untuk

mencapai

target

janji Walikota Bandung dalam

menciptakan 100.000 Wirausahan baru. Berikut ini dijelaskan data perkembangan penciptaan calon wirausaha baru Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat pada tahun 2014 -2015 : tabel 3.13 Perkembangan Penciptaan Calon Wirausaha Baru Pada Disnaker Kota Bandung Dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2015 Tahun Tahun No. Uraian 2014 2015 1.

Disnaker Kota Bandung

1.160 orang

1.340 orang

2.

Disnakertrans Jabar

5.044 orang

7.781 orang


31

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berikut ini grafik perkembangan penciptaan calon wirausaha baru pada Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Jabar Tahun 2014 – 2015 :

Grafik 3.9 Perkembangan Penciptaan Calon Wirausaha Baru Pada Disnaker Kota Bandung Dan Disnakertrans Propinsi Jabar Tahun 2014 - 2015

c.

Analisis Capaian Kinerja

Pada dasarnya untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu

Sasaran 3

adanya pemberian informasi yang cepat. Salah satu penyebab munculnya masalah pengangguran karena pencari kerja tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau


perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Berkat kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang didukung para Pejabat fungsional Pengantar Kerja, target kinerja terlampaui. Proses Penyediaan Informasi Lowongan Pekerjaan yang dilakukan adalah melalui Job Fair/Pameran Kerja yang dilaksanakan 2 kali Pameran/Bursa Kerja, melalui Bursa Kerja On-line. (BKOL) memberi kemudahan kepada Pengusaha melakukan entry secara on-line lowongan yang tersedia di perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, perusahaan mempunyai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

32

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kewajiban melaporkan perkembangan perusahaannya kepada Pemerintah melalui SKPD yang membidangi ketenagakerjaan. Tahun 2014 Disnaker termasuk sebagai Smart SKPD, inovasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang diberi nama BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Aplications), sub sistem yang sudah berjalan di bidang Pengawasan yaitu Wajib Lapor On-line. dengan sistem ini,

memberi

kemudahan

terhadap

perusahaan

untuk

menyampaikan laporan perusahaannya melalui website Wajib Lapor On-line (paperless), diantara contentnya perusahaan wajib

mengisi

format

lowongan

kerja

yang

tersedia

di

perusahaannya, harapan kedepan adalah jumlah lowongan kerja yang tersedia di Kota Bandung meningkat dengan diketahuinya

dan

dilaksanakannya

Wajib

Lapor

Ketenagakerjaan oleh Perusahaan melalui Website tersebut. Target lowongan kerja pada tahun 2015 sebanyak 10.000 loker, dapat direalisasikan sebanyak 10.172 lowongan kerja, berarti tercapai melebihi target. Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

1.


2.


Satuan

Existing Tahun 2014

Target

Realisasi

Loker

9.695

10.000

10.172

101,72%

50.000

%

41,92

42,44

51,96

122,43%

44,88

1.

Tahun 2015

Prosentase Target Capaian Akhir Renstra Kinerja (Tahun 2018)

Indikator Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru

Indikator Menciptakan 250.000 Lapangan Pekerjaan Baru adalah janji politik Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih

yang

dituangkan

dalam

Dokumen

RPJMD

Kota

Bandung Tahun 2013-2018, untuk mencapai target tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

33

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dinas Tenaga Kerja menetapkan target pada akhir Tahun 2018 Lowongan Pekerjaan Baru sebanyak 50.000 lowongan kerja, dan Tahun 2015 dari target 10.000 Lowongan Kerja Baru, terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 10.172 Lowongan Kerja Baru; Dipersentase mencapai 101,72%, kategori target tercapai melebihi

target.

Berikut

ini

tabel

perkembangan

jumlah

lowongan kerja dari tahun 2010 – 2015, sebagaimana dibawah ini : Tabel 3.15 Perkembangan Lowongan Pekerjaan Tahun 2010 – 2015 No.

1.

Uraian

Lowongan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.779

10.313

11.882

6.989

9.695

10.172

Kerja Lebih rincinya dijelaskan pula dalam grafik perkembangan jumlah lowongan kerja dari tahun 2010 – 2015 dibawah ini :

Grafik 3.10 Perkembangan Lowongan Pekerjaan Pada tahun 2011 – 2012 jumlah lowongan kerja sangat tinggi yaitu 10.313 loker dan 11.882 loker, ini disebabkan pada tahun tersebut ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung maupun yang lainnya, sehingga pencatatan lowongan kerja pada tahun tersebut sangat tinggi, sementara tahun berikutnya di tahun 2013 – 2014 jumlah lowongan kerja


34

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menurun tajam, jumlah ini murni jumlah lowongan kerja yang di data para fungsional kerja Dinas Tenaga Kerja, baru pada tahun 2015 jumlah lowongan kerja tinggi lagi yaitu sebesar 10.172.

Perbandingan Jumlah Lowongan Pekerjaan antara Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Jika

lowongan

kerja

yang

terdaftar

pada

Disnaker Kota

Bandung dibandingkan dengan lowongan kerja yang ada pada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berkontribusi pada penyediaan lowongan kerja sebesar 9.695 loker pada tahun 2014 dan 10.172 loker pada tahun 2015. Dibawah ini dijelaskan tabel perbandingan capaian lowongan kerja Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat : Tabel 3.16 Perbandingan Lowongan kerja Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2015 Tahun Tahun No. Uraian 2014 2015 9.695 loker 10.172 loker 1. Lowongan Kerja terdaftar pada Disnaker Kota Bandung 2.

Lowongan Kerja terdaftar

601.205

534.172

pada Disnakertrans Jabar

loker

loker

2014

2015

534.172 10.172

601.205

9.695


Disnakertrans Jabar

Grafik 3.11 Perbandingan Lowongan kerja Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

35


Indikator

Prosentase

Pencari

Kerja

terdaftar

yang

Pencari

Kerja

terdaftar

yang

ditempatkan Target

Kedua

Prosentase

ditempatkan akhir Tahun 2018 ditentukan target sebesar 44,88 persen, Tahun 2015 telah ditetapkan target sebesar 42,44 dan direalisasikan sebesar 51,96 persen kategori melebihi target. Realisasi data pendukung pencapaian sasaran 3 apabila dibuat tabel Tahun 2009 – 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.17 Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2010 – 2015 No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun

1.

Lowongan Kerja Baru

Loker

2010 4.779

2011 10.313

2012 11.882

2013 6.989

2014 9.695

2015 10.172

2.

Pendaftaran Pencari Kerja

Orang

24.159

7.757

8.815

17.455

9.181

7.788

3.

Penempatan Tenaga Kerja

Orang

2.281

3.044

4.035

2.452

3.849

4.047

Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 3.12 Perbandingan loker, pencari kerja dan penempatan tenaga kerja Tahun 2010 - 2015 Perkembangan pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja dari tahun 2010 – 2015 mengalami naik turun. Jumlah pencari kerja tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2013, terjadi karena adanya penerimaan tes CPNS, sementara pada tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015 jumlah pencari kerja relatif stabil. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

36

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Untuk lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2010 – 2015 relatif stabil, hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan

adanya

lowongan

kerja

maupun

penempatan

tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja.

Perbandingan Jumlah penempatan tenaga kerja antara Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Jika dibandingkan jumlah penempatan tenaga kerja yang terdaftar pada Disnaker Kota Bandung capaiannya sebesar 0,98% dari jumlah penempatan tenaga kerja di Disnakertrans Jabar sebesar 411.990 orang pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2014 capaiannya sebesar 0,81% dari jumlah penempatan tenaga kerja Disnakertrans Jabar sebesar 475.743 orang. Realisasi perkembangannya dijelaskan dalam tabel dan grafik berikut ini : Tabel 3.18 Perkembangan penempatan tenaga kerja Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Jawa Barat Tahun 2014 – 2015 No.

Uraian

1.

Penempatan Tenaga Kerja terdaftar pada Disnaker Kota Bandung

2.

Penempatan Tenaga Kerja terdaftar pada Disnakertrans Jabar

Tahun

Tahun

2014

2015

3.849 orang

4.047 orang

475.743 orang

411.990 orang

Grafik perbandingan penempatan tenaga kerja :


37


Grafik 3.13 Perbandingan penempatan tenaga kerja tahun 2014-2015 Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Jabar Pada tahun 2015 jika membandingkan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebagaimana tabel di atas terjadi kesenjangan antara penempatan tenaga kerja 4.047 orang, dan lowongan kerja yang tersedia 10.172 formasi, berarti hanya 39,79

persen

terjadi

penyerapan

tenaga

kerja.

Permasalahannya adalah Pencari Kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk pengisian lowongan kerja yang

tersedia

kemampuannya,

tidak

sesuai

serta

tidak

dengan sesuai

bakat,

minat

dengan

dan

kualifikasi

pekerjaan yang tersedia atau dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari Kerja tidak Link and Match. Penyelesaian masalah di atas adalah dengan pelatihan kerja untuk

memberi,

mengembangkan

memperoleh,

kompetensi

kerja,

meningkatkan, produktivitas,

serta disiplin,

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, kemudian dilakukan uji kompetensi kerja adalah pengukuran kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan adalah melalui :


38


Penyediaan

Informasi

tentang

Kebutuhan

Tenaga

Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan Bursa Kerja On-line. Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi. 2.

Adanya

dorongan-dorongan

(penyuluhan)

untuk

giat

bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal

yang

berguna

dan

berdampak

positif.

Seperti;

pembinaan mental, taat beragama, memperbaiki karakter, memiliki kepribadian yang baik, memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung bila upah kerja rendah maka orang lebih suka menganggur. 3.

Bisnis online Apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini cukup berhasil dalam mengurangi pengangguran bahkan mengatasi

kemiskinan

menjalankan

bisnis

di

suatu

online

negara.

sangatlah

Dalam

mudah

dapat

dijalankan semua orang, karena tidak diperlukan modal yang besar d.

Analisis

Capaian

Kinerja Sasaran 4

Pencapaian sasaran 4 Misi disusun 5 indikator yaitu: (1) Prosentase

Perusahaan

ketenagakerjaan, diselesaikan


Prosentase program

(2)

melalui

yang

Prosentase Perjanjian

pekerja/buruh

Jamsostek,

(4)

yang

Jumlah

berkasus

tentang

Kasus

yang

Bersama menjadi

(PB),

peserta

Perusahaan

Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan

(3)

Yang

dan (5)

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Misi ini menjadi target kinerja Bidang Perselisihan Hubungan Industrial dan Jamsostek, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

39

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Bidang

Pengawasan

Realisasinya

sebagaimana

tabel

di

bawah

ini

:

Ketenagakerjaan. Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2015 No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2015

Existing Tahun 2014

Target

Realisasi

Target Akhir 2018

1.


Persen

5,51

4,76

4,81

4,09

2.


Persen

55,00

56,00

57,27

58,00

3.


Persen

72,33

73,70

86,54

82,97

4.


Perusah aan

--

28

34

224

5.

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Perusah aan

1.977

2.101

2.285

2.300

1.

Indikator Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan Indikator kinerja pertama direalisasikan 4,81 persen target tidak tercapai dari target 4,76, rumusannya adalah realisasi 110 kasus yang masuk dibanding dengan 2.285 perusahaan yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan Tahun 2015 target ini adalah indikator kinerja baru hasil reviu Tim Menpan & RB. Meningkat

dan

menurunnya

tergantung

pada

pembinaan

kasus dan

yang

masuk

pengawasan

yang

dilakukan oleh kedua bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan,

selain

faktor

internal

juga

faktor

eksternal sangat mempengaruhi tingginya kasus yang masuk, diantaranya faktor ekonomi dan politik, seperti adanya peningkatan harga BBM dan tarif Listrik akan berpengaruh pada pelaku ekonomi, yaitu menurunkan


40

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya produksi, dan Tenaga Kerja adalah salah satu faktor produksi yang ikut terpengaruh akibat kebijakan Pemerintah tersebut. Target akhir RENSTRA menurunnya prosentase kasus yang masuk dari Tahun 2014 sebesar 5,51 persen menjadi 4,09 persen

dari

jumlah

Perusahaan

Wajib

Lapor

Ketenagakerjaan pada Tahun 2018 dapat direalisasikan dengan

mengoptimalkan

kinerja

menangani

Perlindungan

pembinaan

SP/SB

kedua

Bidang

Ketenagakerjaan,

/SBSI,

sosialisasi

yang

melalui peraturan

ketenagakerjaan & jamsostek, pemeriksaan dan pengawasan perusahaan karena walaupun prosentase kecil tetapi yang namanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial bobotnya

sangat

berat

dan

memerlukan

waktu

untuk

penyelesaiannya.

Perbandingan Jumlah Kasus masuk antara Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2015 jumlah kasus yang tercatat pada Disnaker Kota Bandung yaitu sebanyak 110 kasus, dengan rincian 63 kasus selesai melalui perjanjian bersama, 37 kasus anjuran dan sisanya 10 kasus masih dalam proses mediasi. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang tercatat pada Disnakertrans Propinsi Jawa Barat pada tahun 2015 ada 1.361 kasus, berarti sebesar 8,08% kasus yang ada di Propinsi Jawa Barat merupakan kasus yang terjadi di Kota Bandung. Sedangkan pada tahun 2014 kasus yang masuk lebih sedikit yaitu sebanyak 1.266 kasus dibandingkan dengan

kasus

yang

masuk

pada

Disnaker Kota

Bandung

sebanyak 109 kasus berarti 8,61% kasus terjadi di Kota Bandung berikut ini tabel dan grafik perbandingan kasus yang masuk pada tahun 2014 – 2015 :


41

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 3.20 Perbandingan Kasus Yang Masuk dan selesai dengan Perjanjian Bersama (PB) pada Tahun 2015 Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat No.

Uraian

1.

Jumlah kasus terdaftar pada Disnaker Kota Bandung

2.

Jumlah kasus terdaftar pada Disnakertrans Jabar

Kasus Masuk 110 kasus

Selesai dengan PB 63 kasus

1.361 kasus

330 kasus

Dijelaskan juga dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.14 Perbandingan Kasus Yang Masuk dan selesai dengan Perjanjian Besama (PB) Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2015 2.

Indikator Prosentase Kasus

yang diselesaikan melalui

Perjanjian Bersama (PB) Target kedua yang didasarkan pada indikator kinerja SPM Permennakertrans Nomor 2 Tahun 2014, adalah tindak lanjut penanganan target pertama yaitu 110 kasus yang masuk, realisasi 57,27 persen yaitu dengan perbandingan 63 kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. Target kinerja ini sama dengan target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari 110 kasus yang masuk diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 63 kasus, anjuran 37 kasus, dan 10 kasus masih dalam proses mediasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

42

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berikut ini kami sajikan tabel perbandingan kasus yang masuk dengan kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) dari tahun 2010 - 2015 : Tabel 3.21 Perkembangan kasus yang masuk dan kasus selesai melalui Perjanjian Bersama Tahun 2010 - 2015 No.

Uraian

1.

Jumlah Kasus masuk

2.

Jumlah kasus selesai melalui perjanjian bersama (PB)

Untuk

lebih

Tahun 2012 2013 90 106

2010 46

2011 74

42

46

61

dapat

dilihat

jelasnya

65

melalui

2014 100

2015 110

60

63

grafik

perbandingan antara kasus yang masuk dengan kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) :

Grafik 3.15 Perbandingan Kasus yang masuk dan Kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama Tahun 2010 - 2015


43

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dari tahun 2010 – 2015 angka kasus perselisihan hububungan industrial yang masuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terus

meningkat,

ini

disebabkan

oleh

kompleksitas

permasalahan

yang terjadi di perusahaan, mediasi yang

dilaksanakan

Disnaker

tidak

mudah

untuk

medapatkan

kesepakan antara pihak yang berselisih, sementara jumlah mediator

yang

ada

pada

Disnaker

Kota

Bandung

tidak

sebanding dengan jumlah kasus yang masuk. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau

jasa

yang

terdiri

dari

unsur

pengusaha,

pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilainilai Pancasila dan UUD 1945. Perselisihan Hubungan Industrial

merupakan

mengakibatkan

perbedaan

pertentangan

antara

pendapat

yang

pengusaha

atau

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan,

PHK

atau

perselisihan

antar

serikat

pekerja/buruh dalam satu perusahaan . Suatu hal yang sangat mendukung pada kondusifitas tripartit yaitu adanya aksi Walikota Bandung yang proaktif menanggapi usulan para pengusaha dan Serikat Pekerja pada tahun 2014 Walikota Bandung langsung menghadap Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmgirasi RI pada saat diminta Serikat Pekerja menyampaikan

usulan

peningkatan

jumlah

item

yang

dijadikan alat survey dalam penentuan Kebutuhan Hidup Layak/KHL, maka hubungan industrial di Kota Bandung cukup kondusif sehingga target kinerja dapat direalisasikan dengan baik. Target akhir RENSTRA di Tahun 2018, kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama meningkat menjadi 58

persen,

karena

trend

yang

terjadi

berdasarkan

pengalaman setiap akhir masa jabatan seorang Kepala Daerah,

suhu

politik

meningkatkan,

berkaitan

dengan

kondisi politik diluar kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

44

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Bandung biasanya paling mudah mempropokasi para pekerja untuk dijadikan alat politik, sehingga sering terjadi demo, akibatnya kegiatan perekonomian terganggu, bisa berdampak pada terjadinya PHK. Maka untuk target ini tidak dapat diperjanjikan berakhirnya

pada masa

akhir

RENSTRA

Jabatan

Walikota

yang

otomatis

Bandung

untuk

menetapkan target dibawah Tahun sebelumnya. 3.

Indikator

Prosentase pekerja/buruh yang menjadi

peserta program Jamsostek Indikator

ketiga

dari

Ketenagakerjaan

yaitu

target

sasaran

Prosentase

4

Perlindungan

pekerja/buruh

yang

menjadi peserta program Jamsostek adalah, sama seperti indikator

kedua

adalah

target

kinerja

SPM

urusan

ketenagakerjaan. Tahun 2015 realisasi prosentase 86,54 persen, dari 143.762 pekerja/buruh yang masuk program Jamsostek, dari 166.127 orang tenaga kerja berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pemberian penghargaan K3 Award dari Kementerian Ketenagakerjaan RI

yang

selanjutnya

disingkat

JAMSOSTEK

adalah

suatu

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang penggganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Penjaminan ini sangat penting bagi para pekerja/buruh sebagai upaya

preventif bagi perlindungan

diri sendiri

maupun keluarganya. Dari data di atas, Kota Bandung tingkat kesadaran perusahaan dan pekerjanya sangat tinggi dalam

hal

keikutsertaan

ketenagakerjaan,

realisasi

dalam

penjaminan

kepesertaan

dari

sosial data

pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada tahun 2015 sebesar 86,54 persen.


45


Perbandingan Jumlah peserta jamsostek antara Disnaker Kota Bandung dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja Kota Bandung yang masuk program

jamsostek

sebesar

143.762,

sedangkan

peserta

jamsostek yang terdaftar pada Disnakertrans Propinsi Jawa Barat sebesar 2.294.235 orang. Berarti hanya 6,27% kontribusi yang diberikan

oleh

Kota

Bandung

dalam

program

Jamsostek.

Dibawah ini disajikan tabel dan grafik capaian jumlah tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek di Kota Bandung dan Jawa Barat pada tahun 2015 : Tabel 3.22 Perkembangan peserta jamsostek antara Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2015 No

Uraian

1.

Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Jamsostek

2.

Jumlah tenaga kerja terdaftar berdasarkan wajib lapor

Disnaker Kota Bandung 143.762

Disnakertrans Jawa Barat 2.294.235

166.127

2.744.345

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :

Grafik 3.16 Perkembangan Peserta Jamsostek Antara Disnaker Kota Bandung Dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

46


Indikator

Jumlah

Perusahaan

Yang

Melaksanakan

Peraturan Ketenagakerjaan Indikator

ke-empat

Perusahaan

adalah

yang

realisasi

sebanyak

melaksanakan

34

peraturan

ketenagakerjaan, sama dengan indikator nomor 1 adalah target baru hasil Reviu Tim Menpan, Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai data perusahaan yang

melaksanakan

peraturan

ketenagakerjaan

dari

rencana 2.101 perusahaan yang melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dapat dipilah berapa perusahaan yang melaksanakan ketentuan norma ketenagakerjaan (dari 33 norma, minimal 5 atau 10 norma dilaksanakan) dan realisasi pada Tahun 2015 ini sebanyak 34 perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. Karena makin meningkatnya

jumlah

perusahaan

yang

melaksanakan

norma ketenagakerjaan adalah bukti keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Pengawasan dengan dibantu 15 orang fungsional Pengawas Ketenagakerjaan (Umum dan spesialis) dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan. 5.

Indikator Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Indikator kelima adalah realisasi sebanyak 2.285 Jumlah Perusahaan

Yang

Melaksanakan

Wajib

Lapor

Ketenagakerjaan, sama dengan indikator nomor 1 adalah target baru hasil Reviu Tim Menpan. Target tahun 2015 ini sebanyak 2.101 perusahaan yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan

dapat

terealisasi

sebanyak

2.285

perusahaan, realisasi melebihi target. Upaya

yang

dilakukan

untuk

meningkatkan

perlindungan

ketenagakerjaan di atas, diantaranya adalah : 1.

Meningkatkan kerjasama dan harmonisasi LKS Tripartit melalui peningkatan volume rapat-rapat koordinasi dengan


47

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung semua anggota Tim berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung. 2.

Semakin bertambahnya kasus perselisihan kepentingan yang sulit diselesaikan secara damai (PB), sudah menjadi keharusan adanya penambahan tenaga fungsional mediator PHI secara proporsional membandingkan dengan jumlah 7.653 perusahaan terdaftar kumulatif pada buku induk sampai

tahun

2015,

sehingga

mediator

PHI

dapat

melaksanakan fungsinya yang utama yaitu melakukan pembinaan untuk

hubungan

pencegahan

industrial

terjadinya

terhadap

perusahaan

perselisihan

hubungan

industrial secara prefentif. Sehubungan tenaga fungsional mediator hanya tinggal 2 (dua) orang lagi, maka selama ini hanya fungsi penyelesaian kasus yang masuk saja yang dapat dilaksanakan. Yang terjadi seorang pejabat fungsional mediator tersita waktunya hanya untuk menyelesaikan kasus saja 3.

Fungsi pemeriksaan perusahaan yang dilaksanakan oleh fungsional

Pengawas

dimaksimalkan, pelanggaran

Ketenagakerjaan

perlu

menyelesaikan

kasus

misalkan

norma

ketenagakerjaan

secara

tuntas,

sehingga pada tahun berikutnya kasus yang sama di perusahaan yang sama tidak muncul kembali. e. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 Pengangguran terutama di Pulau Jawa dapat sedikit teratasi Meningkatnya Minat Bertransmigrasi

melalui

upaya

mendorong

minat

masyarakat

untuk

bertransmgirasi dengan penyuluhan dan pemberian stimulan bagi

yang

siap

diberangkatkan

dengan

motivasi

dan

penyampaian informasi positif. Masih luasnya lahan di luar Pulau Jawa lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Baik peluang berwirausaha maupun pekerjaan di perusahaan lebih terbuka lebar.


48

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Minat Bertransmigrasi Tahun 2015 No.

1.

Indikator Sasaran Jumlah Calon Transmigran Terseleksi

Target

Tahun

Satuan

Kondisi Tahun 2014

Jiwa

2015

sebanyak

Target Tahun 2015

Realisa si Tahun 2015

Target Akhir (2018)

88

100

568

60

88

Jiwa

Jumlah

Calon

Transmigran Terseleksi dan berhasil dilaksanakan lebih dari 100 persen yaitu sebanyak 100 jiwa adalah target hasil Reviu Tim Menpan sesuai tupoksi dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pengganti target penempatan transmigrasi yang tidak dapat direalisasikan, tahun 2015 sama seperti tahun 2014

adalah

Nol

Persen

berarti

tidak

ada

penempatan

transmigrasi. Target 568 Calon Transmigran terseleksi sudah direalisasikan di Tahun 2014 sebanyak 60 orang, ditambah realisasi tahun 2015 sebanyak 100 Jiwa berarti 408 lagi sisa target di akhir Tahun 2018 dalam kurun waktu empat tahun lagi

diupayakan

dilaksanakan

melalui sosialisasi

program

dan penyuluhan yang dilakukan di kewilayahan. Perkembangan Calon Transmigran Terseleksi Disnaker Kota Bandung Dan Disnakertrans Jawa Barat Tahun 2015 Pada tahun 2015 jumlah calon transmigran terseleksi pada Disnaker Kota Bandung sebanyak 100 jiwa, sedangkan calon transmigran terseleksi pada Disnakertrans Propinsi Jawa Barat sebanyak 251 jiwa. Berarti 39,84% calon transmigran terseleksi berasal dari Kota Bandung. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.24 Perbandingan jumlah calon transmigran terseleksi antara Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2015 No Uraian 2014 2015 1.


2.

Disnakertrans Barat

Jawa

60 Jiwa

100 Jiwa

108 Jiwa

251 Jiwa


49

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berikut ini grafik Perbandingan jumlah calon transmigran terseleksi antara Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2015:

Grafik 3.17 Calon Transmigran Terseleksi Disnaker Kota Bandung dan Disnakertrans Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 -2015 C.

Capaian Indikator Kinerja RENSTRA Pendukung

Target Kinerja pokok dalam RENSTRA menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu nomor 1 sampai nomor 11 seperti tersebut di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Walikota Bandung, kemudian target kinerja nomor 12 sampai 14 adalah target kinerja RENSTRA yang mendukung atas ketercapaian 11 target IKU. Realisasi 4 target pendukung sebagaimana di bawah ini : Tabel 3.25 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja Sasaran Renstra

Satuan

12.

Nilai Evaluasi AKIP

Kategori

13.

Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Persen

14.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kategori

Target tahun 2015 65,00

Realisasi triwulan 1 n/a



Realisasi triwulan 4 68,03

100

n/a

n/a

n/a

100

100

78,85

n/a

n/a

n/a

78,85

100


50

Capaian Kinerja 104

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung f.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6


No.

1. 2.

1.

Selanjutnya pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Tahun 2015

Indikator Sasaran

Satuan

2 Nilai Evaluasi AKIP

3 Kategori

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Kondisi Tahun 2014 4 64,29

Persen

100

Target Tahun 2015 5 65,00

Realisasi Tahun 2015 6 68,03

100,00

100

Capaian kinerja (%) 104,66% Melebihi targte 100% Tercapai sesuai target

Target Akhir Renstra 7 69

100

Indikator Nilai Evaluasi AKIP

Indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung pada pertengahan tahun 2015 sebesar 68,03% namun self assesment yang dilaksanakan oleh Kementerian Menpan & RB nilai AKIP Disnaker Kota Bandung sebesar 82,47 yang merupakan kontribusi Disnaker Kota Bandung dalam upaya mewujudkan SAKIP Juara Kota Bandung dan mendapatkan hasil nilai A dari Kemenpan & RB RI pada tahun 2015. 2.

Indikator Sasaran Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tercapai 100 persen. g.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7 Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

sebesar 78,85 persen sesuai target. Selanjutnya

pencapaian

sasaran

7

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik satu indikator, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:


51

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perbandingan Tahun 2014 dan 2015 No.

Indikator Sasaran

(1) (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setelah Dikonversi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggungjawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Pelayanan

Satuan

Realisasi Tahun 2014

Target Renstra Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

(3) Nilai

(4) 70,5

(5) 78,85

(6)

Prosentase Capaian Kinerja (perbandingan realisasi 2014 dengan 2015) (7)

Target Akhir Renstra

78,85

8,35

Nilai

2,82

-

3,15

0,33

-

Nilai

2,91

-

3,22

0,31

-

Nilai

2,92

-

3,18

0,26

-

Nilai

2,88

-

3,22

0,34

-

Nilai

2,83

-

3,22

0,39

-

Nilai

2,85

-

3,01

0,16

-

Nilai

2,87

-

3,17

0,30

-

Nilai

2,65

-

3,19

0,54

-

Nilai

2,89

-

3,16

0,27

-

Nilai

2,79

-

2,99

0,20

-

Nilai

2,91

-

3,37

0,46

-

Nilai

2,79

-

3,31

0,52

-

Nilai

2,67

-

3,22

0,55

-

Nilai

2,84

-

3,03

0,19

-

Nilai

2,96

-

3,13

0,17

-

(8) 70

Sumber : Subbag Keu&Program Disnaker, diolah Tahun 2015

Nilai Interval Konversi IKM dari 25 ke 43,75 mutu pelayanan D; dari 43,76 ke 62,50 mutu pelayanan C; interval 62,51 ke 81,25 mutu pelayanan B; kemudian interval 81,20 ke 100 mutu pelayanan A. Berdasarkan tabel di atas target penilaian IKM yang direncanakan dengan skor 62, dari 150 responden yang disebar dengan 14 (empat belas) variabel unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

KEP/25/M.PAN.2.2004,

yaitu

Unsur

:

1).prosedur pelayanan; 2).persyaratan pelayanan; 3).kejelasan petugas pelayanan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

52

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 4).kedisiplinan petugas pelayanan; 5) tanggungjawab petugas pelayanan; 6).kemampuan petugas pelayanan; 7).kecepatan pelayanan; 8).keadilan mendapatkan pelayanan; 9).kesopanan dan keramahan petugas; 10).kewajaran biaya pelayanan; 11).kepastian biaya pelayanan; 12).kepastian jadwal pelayanan; 13).kenyamanan lingkungan; 14).dan keamanan pelayanan. Sasaran survey adalah 27 Standar Operasional Pelayanan urusan ketenagakerjaan (terlampir) hasilnya mendapatkan skor IKM Tahun 2015 nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (3,15 x 25) sama dengan 78,85 dan dikategorikan “Baik”, meningkat 8,35 persen dari Tahun 2014 sebesar 70,50, secara menyeluruh mutu kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja mendapatkan kategori BAIK, capaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan menunjukkan 100 persen berarti tercapai sesuai rencana yang ditetapkan. Kalau dilihat dari data di atas, terdapat beberapa point/unsur yang progres peningkatannya lebih tinggi yaitu Kepastian Jadwal Pelayanan meningkat 0,55%, Kecepatan Pelayanan meningkat 0,54%, dan Kepastian Biaya Pelayanan meningkat 0,52%. Selain itu ada juga progres peningkatannya yang kurang yaitu Tanggungjawab Petugas Pelayanan hanya 0,16%, Keamanan Pelayanan sebesar 0,17%, Kenyamanan Lingkungan pun hanya meningkat 0,19%. Jika dibandingkan dengan hasil survey IKM Kota Bandung dengan nilai 75,23, kepuasan pelanggan terhadap layanan aparat Dinas Tenaga Kerja lebih tinggi. Berikut tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang, adalah sebagai berikut : Tabel 3.28 Tanggapan responden terhadap pelayanan Bidang-Bidang Tahun 2015 Jumlah SOP

Nilai

Nilai Tertinggi/Terendah

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

7

80,50/B

Tertinggi U6 (3,14)

Penempatan Tenaga Kerja

9

No. 1. 2.

Bidang

Terendah U9 (2,57) 78,22/B

Tertinggi U10 (3,33) Terendah U9 (3,04)

3. 4.

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

4

Pengawasan Ketenagakerjaan

7

72,78/B


81,79/A


Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek di posisi terendah dengan nilai 72,78 karena bidang ini tugas pokok dan fungsinya adalah memediasi perselisihan antar pekerja/buruh

dan

perusahaan

di

Kota

Bandung.

Survey

dilakukan

terhadap

perusahaan/pekerja yang sedang berselisih, dan atau yang sudah selesai dimediasi, tentunya kepuasan pekerja dan pengusaha bisa sama atau bisa berbeda, ketika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

53

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kepentingan yang berselisih tidak terpenuhi maka hasilnya tentu akan menyatakan tidak puas walaupun benar/sesuai secara norma/aturan hukum ketenagakerjaan. Kemudian di bidang yang bersangkutan sangat kekurangan SDM fungsional mediator (hanya 3 orang), sedangkan kasus perselisihan hubungan industrial yang terdaftar setiap tahun lebih dari 100 kasus, dan memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Bidang Pengawasan mendapatkan nilai tertinggi 81,79 kategori A, hal ini selain SDM fungsional pengawas ketenagakerjaannya terlatih dari 13 orang fungsional 5 orang fungsional pengawasan spesialis. Pekerjaan (SOP) yang di survey adalah penerbitan perijinan dan rekomendasi, pada umumnya perusahaan yang membutuhkannya karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Pengukuran Kinerja 7 (tujuh) Sasaran RENSTRA dengan 14 (empat belas) indikator kinerja dikelompokkan berdasarkan kategori dengan interpretasi, sebagai berikut : Tabel 3.29 Pencapaian Kinerja Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 NO.

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

1

Tidak Ada Target

0

2

Tidak Tercapai

1

3

Tercapai sesuai target

3

4

Melebihi Target

10

Jumlah

14

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sesuai Misi dan Sasaran, rata-rata capaian dari pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut: Tabel 3.30 Capaian Kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 No.

Sasaran

Jumlah Indikator

Rata-rata capaian Sasaran

n/a

< 100%

= 100%

>100%

I

Misi 1: Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja

1.



116,96%

-

-

-

116,96%

2.



112,26%

-

-

-

124,51%

-

-

100,00%

-

Meningkatnya Penempatan


-

-

-

101,72%

3.

Jumlah Calon Wirausaha Baru 112,08%


54

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tenaga Kerja

-

-

-

122,43%

-

98,96%

-

-


-

-

-

102,27%


-

-

-

117,42%

-

121,43%

-

-

108,76%

-

-

113,64%


II

Misi 2 : Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

4.



109,76%

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan -

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan III

Misi 3: Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;

5.


IV

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

6.

Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Nilai Evaluasi AKIP

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


7.

Jumlah Calon Transmigran Terseleksi

113,64%

102,00%

-

-

-

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Jumlah

-

100%

14

-

-

104,00%

100%

-

-

-

100%

-

-

1

3

10

Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Misi terhadap target yang sudah ditetapkan dilihat dari tingkat pencapaian target, sebagai berikut: Tabel 3.31 Pencapaian target Misi RENSTRA Setelah Reviu Tahun 2015 Misi

Jumlah Indikator Sasaran

Rata-rata capaian Misi (%)

Tingkat Pencapaian Target Melebihi

Tercapai (=100%)

Tidak Tercapai (<100%)

Tidak Ada

(>100%)

Misi 1

5

113,12%

4

1

-

-

Misi 2

5

109,76%

4

-

1

-

Misi 3

1

113,64%

1

-

-

-

Misi 4

3

101,33%

1

2

-

-

14

109,46%

10

3

1

-

Jumlah


55


Berikut ini grafik pencapaian target misi Renstra Tahun 2015 :

Kemudian

Grafik 3.18 Pencapaian Target Misi Renstra Tahun 2015 selanjutnya kinerja pencapaian dirinci menurut kategori

pencapaian

indikator sasaran sebagai berikut: Tabel 3.32 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2015 Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Rata-rata capaian Sasaran (%)

Tingkat Pencapaian Target Melebihi (>100%)

Tercapai (=100%)

Tidak Tercapai (<100%)

Tidak Ada

Sasaran 1

1

116,96

1

-

-

-

Sasaran 2

2

112,26

1

1

-

-

Sasaran 3

2

112,08

2

-

-

-

Sasaran 4

5

109,77

4

-

1

-

Sasaran 5

1

113,64

1

-

-

-

Sasaran 6

2

102,00

1

1

-

-

Sasaran 7

1

100,00

-

1

-

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran RENSTRA dijelaskan dalam grafik berikut ini:


56


Grafik 3.19 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Untuk mengukur keseluruhan kinerja Dinas Tenaga Kerja baik terhadap kinerja teknis, pelayanan publik dan pengukuran kinerja internal tercermin atau sudah terwakili dalam empat misi, tujuh sasaran dan empat belas indikator sebagaimana dijelaskan di atas. Misi yang disusun dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja merupakan jawaban “Mengapa Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung”. Disnaker menangani permasalahan ketenagakerjaan dari awal (pre employment), yaitu penganggur dan pencari kerja, kemudian setelah tidak mendapatkan pekerjaan (post employment) yaitu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tenaga kerja kurang produktif, penanganannya diakomodir dalam Misi I “Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja”. Kemudian penanganan ketika sedang bekerja atau disebut during employment yaitu melindungi perusahaan dan pekerja ketika sedang bekerja, dicerminkan dalam Misi 2 (dua) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan. Misi 3 (tiga) Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi dengan satu sasaran Meningkatnya Minat Bertransmigrasi, indikator Jumlah Calon Transmigran Terseleksi.

Misi

ini

merupakan

salah

satu

upaya

penyelesaian

permasalahan

ketenagakerjaan ketika tenaga kerja yang hidup di Kota Bandung sudah tidak mempunyai kompetensi kerja/kalah bersaing dengan Pencari Kerja di Kota Bandung, maka masyarakat tersebut diberikan penyuluhan, diseleksi termasuk keluarganya untuk disiapkan menjadi calon transmigrasi, sehingga apabila mendapat kuota pemberangkatan dari Pusat para calon tersebut sudah siap untuk diberangkatkan. Untuk target ini

direalisasikan lebih dari seratus persen dengan kategori melebihi

target. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

57

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Misi

4

(empat)

Meningkatkan

Kualitas

Kinerja

dengan

Prinsip

Tata

Kelola

Kepemerintahan yang Baik (good governance), dua sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan dua indikator yaitu Nilai Evaluasi AKIP, Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, dan sasaran kedua Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat. Misi ini sebagai misi pendukung yang tetap penting untuk menilai dan mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta untuk mengukur kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja. 3.3

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dalam mencapai target kinerja pada Tahun 2015 ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:


58

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tabel 3.33 Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Menurunn ya Tingkat Penganggu ran Terbuka


Target Tahun 2015 10,55%

Program 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (4 kegiatan)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

---

---

---

2. Program peningkatan kesempatan kerja (5 kegiatan) 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (6 kegiatan) 4. Program pengembangan wilayah transmigrasi (2 kegiatan) 5. Program Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

59

Jadual Kegiatan Satu Tahun

Penanggung jawab Kegiatan Ka Disnaker


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Kegiatan Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta kompetensi lembaga latihan kerja

Terlaksananya UJK, pelatihan kompetensi, akreditasi LPK, pelatihan cbt, pelatihan produktivitas, bimtek akreditasi, dan pelatihan publik speaking Terlaksananya pelatihan melalui pemagangan untuk pencari kerja (2 paket)dan sosialisasi magang (1 paket) Tersusunnya data informasi lowongan kerja dan data pencari kerja, tersusunnya perwal dan juklak juklis perda retribusi perpanjangan IMTA, tersosialisasinya perda retribusi IMTA dan BKOL

Target

Jadual Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan

transmigrasi regional (1 kegiatan) 2.

Meningkat nya Kompetens i Tenaga Kerja


68,02%

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Pemagangan Dalam Negeri

Program peningkatan kesempatan kerja

Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja


60

11 paket

Pelatihan Produktivitas : Oktober

Bid Lattas

3 paket

Sosialisasi magang : Oktober

Bid Lattas

10.000 data lowongan kerja, 1 berkas perwal, 210 perusahaan/ instansi

Pencaker, Lowongan, Penempatan : OktoberDesember

Bid Penta kerja


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Jumlah Calon Wirausaha Baru

Target Tahun 2015 1.340 orang

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terselenggaranya pelatihan teknisi automotif mobil, otomotif motor, teknisi Las Listrik, teknisi Hardware komputer, pelatihan IT, teknisi handphone,dan sablon Tebentuknya Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah


Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

terlaksananya pelatihan menjahit (11 pkt),tata rias pengantin (7 pkt),pastry (6 pkt), industri kreatif (5 pkt), service HP (3 paket), sablon (1 pkt), desgin grafis (1 pkt), intermediasi perbankan (4 pkt),


61

Target 16 paket

1 paket pengembang an sistem informasi ketenagakerj aan (BIMMA'S) 1 dokumen IKM dan Buku Profil 47 paket

Jadual Kegiatan Pengelasan (Las Listrik) : 1-24 Oktober (2 paket)

Penanggung jawab Kegiatan UPT BLK

---

Sekretariat

Menjahit : Oktober, Menjahit : Oktober, Tata Rias Pengantin : Oktober, Pembuatan boneka : Oktober, Intermediasi :

Bid Lattas


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan sosialisasi (1 pkt)

3.

Meningkat nya Penempata n Tenaga Kerja


10.000 Loker


Prosentase Pencari Kerja

42,44%


Kegiatan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Kegiatan Penyebarluasan

Jadual Kegiatan

Target


Oktober, Intermediasi : Oktober, Intermediasi : Oktober, Intermediasi : Oktober

Terselenggaranya pelatihan penciptaan usaha baru berbasis masyarakat

7 paket

--

Bid Penta kerja

Tersusunnya data informasi lowongan kerja dan data pencari kerja, tersusunnya perwal dan juklak juklis perda retribusi perpanjangan IMTA, tersosialisasinya perda retribusi IMTA dan BKOL Terselenggaranya Pameran Bursa

10.000 data lowongan kerja, 1 berkas perwal, 210 perusahaan/ instansi

----

Bid Penta kerja

2 kali, 10.000

Bursa Kerja 6-7 Oktober

Bid Penta kerja


62


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

Program

Terdaftar Yang Ditempat kan

Kegiatan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

4.

Meningkat nya Perlindung an Ketenagak erjaan

Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerja an

4,76%

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kegiatan Penyusunan dan perumusan UMK Kota Bandung Prosentase Kasus Yang

56,00%

Program perlindungan dan

Kegiatan Fasilitasi

Indikator Kegiatan Kerja yang menyediakan informasi lowongan kerja Terselenggaranya kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

lowongan kerja

Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, rapat LKS Tripartit, pembinaan hubungan industrial dan Work Shop Hubungan Industrial, terlaksananya pemilihan pekerja teladan Terlaksananya rapat Dewan Pengupahan Kota dan sosialisasi UMK

100 kasus PHI,10 kali rapat/Rakor LKS tripartit,30 orang pemilihan calon pekerja teladan dan terbinanya 700 orang pekerja/peng usaha 1 Rekomendasi UMK, sosialisasi UMK 200 orang ---

---


63

Jadual Kegiatan

Target

6 lokasi, 300 orang

35 -40 Perusahaan, 3000 lowongan ----


Bid Penta kerja

22 kasus PHI : OktoberDesember 3 kali rapat : Oktober 230 orang pekerja/peng usaha : Nopember

BID. PHIJK

---

BID. PHIJK

---

BID. PHIJK


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)

Program pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK

73,70%


Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerja an

28 perusah aan


Kegiatan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kegiatan Penyusunan dan perumusan UMK Kota Bandung Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Indikator Kegiatan

Jadual Kegiatan

Target


---

---

---

BID. PHIJK

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan

400 orang

---

Bid Pengawasan

3 Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan, Melakukan penyusunan BAP terhadap perusahaan yang melanggar dan tidak mentaati sesuai dengan peraturan perundangundangan

---

---

Bid Pengawasan


64


No.

5.

Sasaran Strategis

Meningkat nya Minat Bertransm igrasi

Indikator Kinerja

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerja an Jumlah Calon Transmigran Yang Terseleksi

Target Tahun 2015

Program

2.101 perusah aan


88 Jiwa

Program pengembangan wilayah transmigrasi

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Jadual Kegiatan

Target

Penanggung jawab Kegiatan Bid Pengawasan

Kegiatan Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Terlaksananya bimtek Petugas P3K, Bimtek pesawat angkat angkut, pencegahan dan penanggulangan kebakaran

30 orang, 30 orang, 60 orang

Kegiatan Peningkatan higiene dan kesehatan lingkungan kerja Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Kegiatan Peningkatan kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka

Terselenggaranya sosialisasi higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja

8 paket (210 orang)

---

UPT HIPERKES

---

---

---

Bid Pengawasan

Terlaksananya penjajagan/koordina si ke lokasi transmigrasi

3 lokasi

---

Bid Penta Kerja


65


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

Program

Program Transmigrasi Regional

6.

Meningkat nya Kapasitas dan Akuntabilit as Kinerja Birokrasi

Nilai Evaluasi AKIP

65,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Temuan BPK/Inspektor at Yang Ditindaklanjut i

100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi Kegiatan Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Indikator Kegiatan

Jadual Kegiatan

Target


Terlaksananya pemberangkatan transmigran ke lokasi transmigrasi

10 kk

November 10 kk

Bid Penta Kerja

Terlaksananya sosialisasi/penyuluh an tentang transmigrasi ke masyarakat Terlaksananya penyusunan Renja, Laptah, LAKIP, LKPJ

6 kali, 180 orang

Paket 5 : September Paket 6 : Oktober

Bid Penta Kerja

4 dokumen

---

Sekretariat

Terlaksananya penyusunan RKA, DPA, RKAP, DPPA dan Laporan Keuangan

5 dokumen

DPA Perubahan : Oktober

Sekretariat


66


No. 7.

Sasaran Strategis Terwujud nya Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Tahun 2015 78,85

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan)

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya pembinaan kinerja aparatur

3 kegiatan

---

Penanggung jawab Kegiatan Sekretariat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2 kegiatan) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (4 kegiatan)

---

---

Satu Tahun

---

Sekretariat

---

---

Satu Tahun

---

Bid. Lattas, UPT BLK

Program peningkatan kesempatan kerja (5 kegiatan)

---

---

Satu Tahun

---

Bid Penta kerja

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (6 kegiatan)

---

---

Satu Tahun

---

Bid. PHIJK, dan Bid. Pengawasan

Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan


67

Jadual Kegiatan

Target


3.4.

Akuntabilitas Keuangan Selama Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Bandung

DPA

Rp.13.133.019.897,00

Dinas

Tenaga

realisasi

Kerja

anggaran

Kota

Bandung

mencapai

total

nilai

sebesar

Rp.11.862.172.337,00

atau

serapan dana APBD mencapai 90,32%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2015 sebesar Rp.1.270.847.560,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Setelah Reviu pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Misi RENSTRA Tahun 2015 No.

Misi

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

Persen

1

Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya Meningkatkan kesempatan kerja

6.526.372.900,00

5.734.988.960,00

87,87%

2

Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan

2.852.940.298,00

2.739.957.820,00

96,96%

3

Meningkatkan Minat Bertransmigrasi

479.971.250,00

429.861.460,00

89,55%

4.

Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

3.300.735.449,00

2.957.364.097,00

89,59%

Jumlah

13.133.019.897,00

11.862.172.337,00

90,32%


68


Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar 90,32 persen, sisa anggaran

sebesar

9,68

persen,

pemanfaatan

anggaran

sangat

efisien

karena

pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan 14 target kinerja tercapai melebihi 100 persen yaitu mencapai 109,46 persen, jika dibanding dengan persentase realisasi anggaran (109,46 dikurangi 90,32) selisih efisiensinya sebesar 19,14 persen.

Grafik 3.20 Penyerapan Anggaran Per Misi Tahun 2015 Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dilihat dari capaian kinerja Sasaran RENSTRA setelah reviu dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.35 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 No

Sasaran

Indikator Kinerja

1



2


1.


2.


1.

Jumlah Calon Wirausaha Baru Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru

3

2.

Capaian Kinerja (≥100%) 116,96

Penyerapan Anggaran (%) 90,32

Tingkat Efisiensi (%) 26,64

112,26

87,14

25,12

112,08

90,92

21,15

Prosentase Pencari Kerja


69


4


1.

Terdaftar yang Ditempatkan Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan

2.

Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)

3.

Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

4.

Jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan

5.

Jumlah perusahaan yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan

109,77

96,96

12,81

5


Jumlah Calon Transmigran Terseleksi

113,64

89,56

24,08

6

Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas KInerja Birokrasi

1.Nilai AKIP

102,00

95,75

6,25

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


100

89,14

10,86

7

2.Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 sebagai berikut : 

Sasaran 1 tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja melingkupi seluruh realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015;



Sasaran 2 tingkat efisiensi sebesar 25,12% dan tingkat efektifitas sebesar 128,82%;















Sasaran 7 tingkat efisiensi sebesar 10,86% dan tingkat efektifitas sebesar 112,18%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

70


BAB 4

L

P E NUT UP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun

2015

ini

merupakan

pertanggung

jawaban

tertulis

atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tenaga Kerja

Kota Bandung Tahun 2015. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7

Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak. LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menetapkan 7 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut : 

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 116,96% interpretasi melebihi target



Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 124,51% interpretasi melebihi target dan 100,00% atau interpretasi sesuai target.



Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 101,72% interpretasi melebihi target dan 122,43% atau interpretasi melebihi target.



Sasaran 4 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 1 indikator 98,96% interpretasi target tidak tercapai, dan 4 indikator lebih dari 100% atau interpretasi melebihi target.



Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai

113,64% atau interpretasi

melebihi target 

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan 1 indikator nilai 104,66% interpretasi melebihi target, dan 1 indikator 100% atau interpretasi sesuai target



Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi seuai target


71


Selama Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung total nilai sebesar Rp.13.133.019.897,00 realisasi anggaran mencapai Rp.11.863.982.337,00 atau serapan dana APBD mencapai 90,34%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan

dan

Anggaran)

Dinas

Tenaga

Kerja

Tahun

2015

sebesar

Rp.1.269.037.560,00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai. Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masuk dalam kategori memuaskan, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015

ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung selama satu tahun.

Bandung, Maret 2016 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

DR. TONO RUSDIANTONO, M.Si Pembina Tk. 1 NIP. 19651118 198603 1 005


72

BAB 1 PENDA HUL UA N. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Recommend Documents