BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
-2-
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan
Presiden
Pengesahan,
Nomor
Pengundangan,
1
Tahun dan
2007
tentang
Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan; 9.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Daerah
Kabupaten
Kabupaten
Sragen
Tahun
Sragen 2008
(Lembaran Nomor
2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2); 10.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
-3-
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Sragen. b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. c. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen selanjutnya disingkat BLH. d. Kepala
Badan
adalah
Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Sragen. a. Kelompok
Jabatan
Fungsional
adalah
Kelompok
Jabatan
Fungsional Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. B A B II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat Badan ; c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup ; d. Kepala Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup ;
-4-
e. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan ; f.
Kepala Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; b. Sub Bagian dan Keuangan ; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3) Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri dari : a. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; b. Sub Bidang Pengembanagan Kapasitas dan Tekniologi Lingkungan Hidup.
(4) Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari : a. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Hidup; b. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup.
(5) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf e, terdiri dari : a. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan; b. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dn Pemakaman.
(6) Bidang
Keindahan
Kota
dan
Pergedungan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari : a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Aset Khusus; b. Sub Bidang Penerangan Jalan, Penataan dan Penertiban Reklame.
(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, yaitu sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
-5-
BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Badan Lingkungan Hidup Pasal 3 Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi
pelaksanaan
sebagian fungsi Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, tata kota
dan
kebersihan
yang
meliputi
Pengkajian
Dampak,
Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup , PengendalianPemulihan
dan
Pengamanan
Lingkungan
Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan , Keindahan Kota dan Pergedungan. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 1.
MMelaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
2.
Melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang lingkungan hidup;
3.
Mengesahkan rekomendasi dokumen AMDAL, UKL – UPL dan SPPL;
4.
Mengadakan pembinaan dan pengarahan kepada staf;
5.
Melaksanakan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
6.
Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan audit ligkungan;
7.
Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam bidang lingkungan hidup;
8.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 5
Kepala
Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan tugas
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
dan
-6-
Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Badan Lingkungan Hidup di bidang kesekretariatan, yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai tugas : 1.
Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan tata laksana rumah tangga;
2.
Mengkoordinasikan
pengelolaan
urusan
keuangan
meliputi
penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja badan, pembukuan dan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan; 3.
Mengelola pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
4.
Mengelola administrasi surat-menyurat, penanganan kearsipan dan dokumen,
perawatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor; 5.
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
lintas
program,
monitoring dan evaluasi; 6.
Menyusun bahan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
7.
Mengkoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis bidang;
8.
Mengkoordinasikan bidang untuk penyiapan bahan pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menyelesaikan masalah;
9.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dan bidang satuan kerjanya;
10. Menjabarkan tugas dari atasan, mengkoordinasikan bidang dan bawahan serta memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 11. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan; 12. Mengkoordinasikan penyiapan konsep laporan kinerja dan keuangan satuan kerjanya; 13. Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-7-
Pasal 8 (1) Sub
Bagian
Perencanaan,
Evaluasi
dan
Pelaporan
mempunyai tugas : 1.
Menghimpun data dan mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja;
2.
Melaksanakan
dan
mengkoordinasikan
penyusunan
Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, RKA/DPA dan LPPD; 3.
Melaksanakan penyusunan LAKIP dan laporan-laporan insidentil;
4.
Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, panyajian data dan menyiapkan bahan laporan kerja Badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
5.
Melaksanakan koordinasi secara internal dilingkungan unit kerja;
6.
Membantu mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis
bidang
perencanaan,
evaluasi
dan
pelaporan. 7.
Memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan
untuk
menyelesaikan
masalah
sesuai
bidang
tugasnya; 8.
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai bidang tugasnya;
9.
Menyiapkan
bahan
penyusunan
laporan
kinerja
dan
keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 10. Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 1.
Melaksanakan perencanaan keuangan;
2.
Menyusun anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
3.
Melaksanakan pembukuan,
kegiatan verifikasi,
perbendaharaan rekapitulasi
dan
meliputi
:
dokumentasi
pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung; 4.
Menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
5.
Mengurus gaji dan tunjangan pegawai.
6.
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai bidang tugasnya;
-8-
7.
Menyiapkan
bahan
penyusunan
laporan
kinerja
dan
keuangan sesuai bidang tugasnya; 8.
Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan;
9.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 1.
Melaksanakan ketatalaksanaan umum yang meliputi : administrasi
umum,
surat
menyurat,
kearsipan
dan
administrasi kepegawaian; 2.
Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
3.
Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
4.
Melaksanakan pengelolaan barang inventaris kantor;
5.
Melaksanakan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
6.
Melaksanakan koordinasi internal dilingkungan unit kerja;
7.
Melaksanakan kehumasan dan keprotokolan;
8.
Membantu mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
9.
Memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan
untuk
menyelesaikan
masalah
sesuai
bidang
tugasnya; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai bidang tugasnya; 11. Menyiapkan
bahan
penyusunan
laporan
kinerja
dan
keuangan sesuai bidang tugasnya; 12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan; 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup Pasal 9 Bidang
Pengkajian
Dampak,
Pengembangan
Kapasitas
dan
Teknologi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian
fungsi
Badan
di
Bidang
Pengkajian
Dampak,
Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup yang meliputi
Penelitian dan Pengujian Dampak Lingkungan Hidup ,
Pengembangan Kapasitas dan Tehnologi Lingkungan Hidup.
-9-
Pasal 10 Dalam menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 1.
Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis Analisis Mengenai
Dampak
Lingkungan (
Pengelolaan
Lingkungan
(
UKL
AMDAL
),
Upaya
)
,
Upaya
Pemantauan
Lingkungan ( UPL ), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 2.
Melaksanakan koordinasi dan menyusun pedoman teknis serta melaksanakan penelitian dan pengkajian uji laboratorium lingkungan ;
3.
Melaksanakan koordinasi dan menyusun pedoman teknis serta melaksanakan Analisis dan Evaluasi dalam mencegah dampak lingkungan ;
4.
Pengawasan baku mutu kualitas lingkungan;
5.
Melaksanakan koorBadani pengesahan rekomendasi dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;
6.
Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada staf ;
7.
Memberikan penilaian DP.3 kepada staf ;
8.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang ;
9.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11
(1) Sub
Bidang
Pengkajian
Teknis
Dampak
Lingkungan
mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan sub bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis AMDAL di
segala
kehutanan,
bidang
(bidang
perhubungan,
pertambangan parpostel,
dan
energi,
kesehatan,
pengembangan tenaga nuklir, pertanian, pekerjaan umum, perindustrian dan perdagangan, transmiugrasi dan pemukiman perambah hutan, pertahanan dan keamanan) UKL – UPL dan DPPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL - UPL ; 3. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan teknis AMDAL di segala bidang, UKL – UPL dan DPPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL - UPL;
- 10 -
4. Menghimpun dan mengkaji usulan kegiatan pembahasan AMDAL untuk menyusun program ; 5. Menyusun/merumuskan pedoman teknis kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dokumen lingkungan ; 6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penilaian AMDAL ; 7. Melaksanaan koordinasi dalam
rangka pembinaan dan
pelaksanaan AMDAL ; 8. Melaksanakan pengawasan terhadap baku mutu lingkungan ; 9. Menyiapkan bahan pengesahan rekomendasi atas dokumen lingkungan ( AMDAL, UKL-UPL dan DPPL ) 10. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada staf ; 11. Memberikan penilaian DP-3 kepada staf ; 12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang ; 13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang ; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub
Bidang
Pengembangan
Kapasitas
dan
Teknologi
Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan sub bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; 3. Menyiapkan bahan perumusan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan AMDAL dan Kualitas Lingkungan; 4. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan AMDAL dan Kualitas Lingkungan; 5. Menganalisa dan mengevaluasi
pelaksanaan AMDAL dan
Kualitas Lingkungan; 6. Melakukan analisa dan evaluasi penerapan standarisasi di bidang lingkungan hidup ; 7. Memberikan rekomendasi rancangan pembuatan Instalasi Pengelolaan Limbah (cair, padat, gas); 8. Melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan usaha eksploitasi pertambangan; 9. Melakukan Analisis dan evaluasi atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam, reklamasi dan kegiatan serupa lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup; 10. Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada staf;
- 11 -
11. Memberikan penilaian DP.3 kepada staf ; 12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang ; 13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bidang; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup Pasal 12 Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi badan di Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup yang meliputi pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan serta pengendalian kualitas lingkungan. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 1.
Melaksanakan tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pemulihan dan pengamanan lingkungan hidup;
2.
Melaksanakan tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pemberian ijin pengelolaan lingkungan hidup dan ijin Pemukiman;
3.
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian pemulihan dan pengamanan lingkungan hidup ;
4.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan atau Sekretaris sesuaidengan tugas dan fungsinya. Pasal 14
(1)
Sub Bidang Pengendalian Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan sub bidang
sebagai pedoman
pelaksanaan tugas ; 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya ; 3. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian pemulihan lingkungan hidup ;
- 12 -
4. Melaksanakan
pengendalian
dan
penanggulangan
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan air, udara dan tanah ; 5. Melaksanakan
pembinaan dan bimbingan teknis serta
evaluasi pengawasan dan atau kerusakan lingkungan pada semua sektor ; 6. Menyiapkan
pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair, kerusakan lingkungan pertambangan, limbah padat, polusi udara serta bahan berbahaya dan beracun ( B3 ). 7. Melaksanakan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat dari dampak kegiatan dan atau usaha pada semua sector diantaranya adalah sector pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, kesehatan, pekerjaan umum / permukiman dan sektor lain yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan; 8. Melaksanakan
Pengendalian,
pencegahan
dan
penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kerusakan lingkungan hidup. 9. Melaksanakan
Pengendalian,
pencegahgan
dan
penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kerusakan lahan . 10. Melaksanakan
pengendalian,
pencegahan
dan
penanggulangan kualitas lingkungan pada kawasan lindung . 11. Melaksanakan
pengendalian
penanggulangan
kualitas
,
pencegahan
lingkungan
akibat
dan suatu
usaha/kegiatan yang menimbulkan pencegahan udara dari sumber bergerak . 12. Melaksanakan
pengendalian
penanggulangan
kualitas
,
pencegahan
lingkungan
akibat
dan suatu
usaha/kegiatan yang menimbulkan pencegahan udara dari sumber tidak bergerak . 13. Melaksanakan pengendalian lingkungan
akibat
limbah
dan penanggulangan kualitas domestik
yang
menimbulkan
Pencemaran air,tanah dan udara . 14. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian pembuangan limbah cair, padat dan B3.
- 13 -
15. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang udara emisi tidak bergerak, udara emisi sumber bergerak, kualitas udara ambient, kebauan, kebisingan, getaran, limbah cair, limbah padat dan limbah domestik. 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2)
Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 1.
Menyusun perencanaan program kerja sub bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2.
Melaksanakan tugas koordinasi dengan unit terkait .
3.
Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan lingkungan hidup
4.
Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengamanan kualitas lingkungan .
5.
Melaksanakan pengamanan lingkungan.
6.
Melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan bimbingan
teknis serta evaluasi pengamanan lingkungan hidup . 7.
Melaksanakan
pengendalian,
pencegahan
dan
penanggulangan lingkungan hidup akibat dari dampak kegiatan pertanian, pertambangan, kehutanan, kesehatan, pelayanan umum, pemukiman dan kegiatan lain uyang menimbulkan dampak pencemaran. 8.
Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber emisi bergerak ;
9.
Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat suatu usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber emisi yang tidak bergerak ;
10. Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan
akibat
limbah
domestik
yang
dapat
menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara ; 11. Pengawasan terhadap sistem dan kinerja pengelolaan limbah cair di semua sektor kegiatan yang relevan ; 12. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan ijin lingkungan ;
- 14 -
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengendalian
Pemulihan
dan
Pengamanan
Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Kebersihan dan Pertamanan Pasal 15 Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Badan Lingkungan Hidup yang meliputi kebersihan
lingkungan,
pengangkutan,
pembuangan
dan
pemanfaatan sampah, pembangunan dan pemeliharaan taman, pelayanan dan pengelolaan pemakaman. Pasal 16 Dalam menyelenggarakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas : 1.
Melaksanakan kegiatan yang meliputi kebersihan , keindahan kota
2.
Melaksanakan koordinasi antar bidang yang berkaitan dengan tugas di lapangan.
3.
Memberikan penilaian DP3 kepala pelaksana
4.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
5.
Memberikan tugas - tugas kepada pelaksana baik di bidang Administrasi maupun di lapangan .
6.
Memelihara kebersihan kota serta keindahan taman kota.
7.
Membagi tugas kepada pelaksana
8.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17
(1)
Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas : 1.
Membuat rencana kerja harian.
2.
Membagi tugas harian kepada pelaksana
3.
Merencanakan kegiatan
4.
Merencanakan program tahunan
5.
Mengevaluasi hasil kerja di lapangan
6.
Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait.
- 15 -
7.
Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebersihan
8.
Melaksanakan program 3 R tentang pengelolaan sampah
9.
Memberikan laporan perkembangan kegiatan kepada atasan.
10.
Memberikan pengarahan kepada pelaksana
11.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
12.
Memberikan penilain DP3 kepada pelaksana
13.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)
Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas : 1.
Menyusun rencan kegiatan sub bidang Pertamanan dan Pemakaman
2.
Mengumpulkan bahan/informasi untuk perencaan sub bidang Pertamanan dan Pemakaman.
3.
Melaksanakan tugas teknisndan administrasi sub bidang Pertamanan dan Pemakaman.
4.
Membagi tugas – tugas kepada pelaksana .
5.
Melaksanakan koordinasi dengan bidang /instansi terkait .
6.
Memberikan
petunjuk,
pengarahan
dan
pembinaan
kepada pelaksana 7.
Menyusun
laporan
pelaksanaan
tugas
sub
bidang
Pertamanan dan Pemakaman. 8.
Memberikan penilain DP3 kepada pelaksana
9.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
10.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan Pasal 18 Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Badan Lingkungan Hidup yang meliputi pengelola dan pemeliharaan aset/gedung, keindahan kota, penataan
- 16 -
kota, pengendalian perijinan dan pengelolaan lampu penerangan jalan. Pasal 19 Dalam menyelenggarakan fungsi Pasal 18
sebagaimana dimaksud dalam
keputusan ini, Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan
mempunyai tugas : 1.
Menyusun rencan kerja tahunan sebagai pedoman kerja di bidang Keindahan Kota dan Pergedungan.
2.
Memberikan pengarahan teknis kepada kepala seksi agar rencana kerja tercapai tepat sasaran.
3.
Melaksanakan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
untuk
kelancaran pelaksanaan tugas. 4.
Menindaklanjuti tugas yang diberikan
oleh atasan dan utnuk
ditindaklanjuti oleh bawahan 5.
Mengeluarkan kebijakan atas masalah yang terjadi
6.
Memberikan penilain DP3 kepada pelaksana guna memotivasi kerja
7.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka proses pengmabilan keputusan
8.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20
(1)
Sub Bidang Pengelola dan Pemanfaatan Gedung Aset Khusus mempunyai tugas : 1.
Menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang pengendalian perijinan dan pengelolaan , pemelihara asset/gedung
2.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas.
3.
Melaksanakan penataan kota, pengendalian perijinan, bimbingan teknis serta monitoring dan evalusi perijinan.
4.
Melaksanakan proses perijinan penggunaan asset ( gedung kartini, KNPI, GOR Diponegoro, Alun – Alun Sasono Langen Putro, Stadion Taruna, Bumi Perkemahan Kyai Srenggi Sambirejo dan Padepokan Mas Karebet.
5.
Melaksanakan asset/gedung.
inventarisasi
sarana
prasarana
- 17 -
6.
Melaksanakan pengembangan sarana prasarana asset dan gedung meliputi alat kebersihan , keindahan dan peralatan olah raga.
7.
Melaksanakan rencana kerja yang berkaitan dengan pengembangan sarana prasarana aset/gedung.
8.
Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sarana prasarana aset/gedung.
9.
Memelihara dan mengelola areal parkir khusus.
10.
Memberikan pengarahan teknis kepada bawahan dalam rangka pencapaian tepat sasaran pelaksanaan tugas.
11.
Memberikan penilaian DP3 kepada pelaksana guna memotivasi kerja.
12.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka proses pengambilan keputusan.
13.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)
Sub Bidang Penerangan Jalan , Penataan dan Penertiban Reklame mempunyai tugas : 1.
Melaksanakan
perencanaan
dan
penataan reklame,
pengelolaan lampu penerangan jalan umum 2.
Menentukakn titik reklame di lapngan bersama – sama dengan tim reklame
3.
Mengatur tata ruang/letak reklame di lokasi
4.
Menertibkan pemasangan reklame
5.
Memonitor kondisi reklame yang kurang layak
6.
Mengevaluasi
pelaksanaan
pembongkaran reklame bersama
pemasangan
atau
- sama dengan Tim
Reklame yang terkait serta mengadakakn bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan lampu penerangan jalan umum. 7.
Memberikan pengarahan teknis kepada pelaksana dalam rangka pencapaian tepat sasaran pelaksanaan tugas.
8.
Memberikan penilaian DP3 kepada pelaksana guna memotivasi kerja.
9.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka proses pengambilan keputusan.
- 18 -
10.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 21
Kelompok jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sesuai keahlian dan ketrampilannya . Pasal 22 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya .
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup .
(3)
Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 23
Kepala Badan
dalam menyelenggarakan fungsi berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati .
- 19 -
Pasal 24 Dalam menyelenggarakan fungsi , Kepala Badan , Sekretaris Badan, para Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di dalam lingkungan masing- masing dan antar satuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sragen serta dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya. Pasal 25 (1)
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Lingkungan
Hidup
bertanggung
jawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya . (2)
Setiap
pimpinan
tugasnya wajib
satuan
organisasi
dalam
melaksanakan
mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan
menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing. (3)
Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengkaji laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut .
(4)
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan mengambil tindakan bila terjadi penyimpangan serta mengambil langkah
langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan yang berlaku . Pasal 26 Para Kepala Bidang menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan Sekretaris Badan menyusun laporan berkala Badan Lingkungan Hidup kepada Bupati . BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 20 -
Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 15 Juni 2009 BUPATI SRAGEN,
UNTUNG WIYONO Diundangkan di Sragen pada tanggal
15 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KUSHARDJONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2009 NOMOR 42
- 21 -
