BULLETIN
STATISTIK
ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
MARET
2015
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail:
[email protected] website: http://www.ppatk.go.id
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
1
Volume 61/Thn VI/2015
ANTIBULLETIN PENCUCIAN UANG PENDANAAN TERORISME Maret 2015 STATISTIK ANTIDAN PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Bulletin Statistik
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013
Ringkasan Eksekutif
Buletin Statistik
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN D AF T AR I SI:
PUSAT PELAPORAN DAN
Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk Volumedalam 36/Thn IV/2013 menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya rangka Maret Uang 2013 di mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ANALISIS TRANSAKSI Pidana Pencucian Uang KEUANGAN (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: Volume 36/Thn IV/2013 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Maret 2013 Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta TRANSAKSI Ditjen Bea Cukai;KEUANGAN ANALISIS 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. IV/2013 Menutup Kuartal I/2015, jumlah penyampaian Volume laporan 36/Thn ke PPATK selama Maret 2015 terus bertambah. Penerimaan pelaporan Maret 2013 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN terbanyak terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ yang selama Maret 2015 bertambah masing-masing sebanyak 473,4 ribu LTKL, 182,2 ribu LTKT, 4,2 ribu LTKM, dan 2,5 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai Volume 8,7 36/Thnpersen IV/2013 23.957.398 laporan atau meningkat sebanyak ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2014. Maret 2013 Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Maret 2015 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami peningkatan, terutama jumlah LTKM, LTKT, dan LTKL yang naik ANALISIS TRANSAKSI masing-masing sebanyak KEUANGAN 22,7 persen, 14,5 persen, dan 6,1 persen. Volume 36/Thn IV/2013 Terkait fungsi analisis, selama Maret 2015, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut Maret HA) 2013 kepada penyidik sebanyak 44 HA, dengan 33 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 11 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak HA Volume 36/Thn20 IV/2013 (45,5 persen). Maret 2013 Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Maret 2015, terdapat 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik. Dengan demikian, sejak berlakunya UU TPPU, terdapat sebanyak 50 LHP telah disampaikan ke penyidik atau Kementerian/Lembaga terkait, dengan 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 23 LHP ke Penyidik KPK, 6 LHP ke Penyidik DJP, 3 LHP ke Penyidik BNN, dan 1 LHP ke Penyidik DJBC. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir Maret 2015 terdapat 92 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 130 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Buletin Statistik Halaman
D AF T AR I SI:
Ringkasan Eksekutif
1
Ringkasan Statistik DAN 2 PUSAT PELAPORAN
Buletin Statistik
D A F TTransaksi AR I SI: Laporan
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri(LTKM) D Agakan FTA R ISI: B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) D ALaporan F T AR ISI: C. Pembawaan Uang Tunai (LPUT) D. Laporan dari Penyedia D ABarang F T Adan R Jasa ISI: E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri F. Laporan Penundaan D ATransaksi F T A R(LPT) ISI:
3
PUSAT PELAPORAN DAN 3
Buletin Statistik PUSAT PELAPORAN DAN 12 14 17
Buletin Statistik
19 PUSAT PELAPORAN DAN 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
Buletin Statistik D AHasil F TAnalisis A R I S(HA) I: A. 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43
Buletin Statistik Lain-lain A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU B. Keterangan Ahli C. Audit D. Pertukaran Informasi Antar FIU E. Nota Kesepahaman (MoU)
45 45 48 50
Jakarta, April 2015
52 54
MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK
2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI
= = = = =
Periode Januari 2003 s.d. Maret 2015: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Maret 2015 sebanyak 23.957.398 Laporan. 210.075 Laporan, bertambah 6,7 persen dibanding posisi Desember 2014. 16.634.091 Laporan, bertambah 3,1 persen dibanding posisi Desember 2014. 70.469 Laporan, bertambah 12,5 persen dibanding posisi Desember 2014. 13.901 Laporan yang diperoleh melalui 17 lokasi pelaporan. 7.028.862 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja sejak Januari 2014).
A. B. C. D. E.
LTKM LTKT LTPBJ LPUT LTKL
A. B. C. D. E.
Tahun 2015 (s.d. Maret 2015): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 1.922.126 Laporan atau naik 15,2 persen dibandingkan jumlah Januari 2014 s.d. Maret 2014 (c-to-c). LTKM = 13.277 Laporan, naik 46,7 persen (c-to-c). LTKT = 512.944 Laporan, naik 16,3 persen (c-to-c). LTPBJ = 7.843 Laporan, turun 6,7 persen (c-to-c). LPUT = 2 Laporan, turun 99,6 persen (c-to-c). LTKL = 1.388.060 Laporan, naik 14,8 persen (c-to-c).
A. B. C. D. E.
Maret 2015: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 662.384 Laporan, atau naik 8,4 persen dibandingkan jumlah Februari 2015 (m-to-m) dan naik 12,0 persen (y-on-y). LTKM = 4.258 Laporan, naik 22,7 persen (m-to-m), dan naik 42,1 persen (y-on-y). LTKT = 182.235 Laporan, naik 14,5 persen (m-to-m), dan naik 38,3 persen (y-on-y). LTPBJ = 2.459 Laporan, turun 3,3 persen (m-to-m), namun naik 36,8 persen (y-on-y). LPUT = 0 Laporan. LTKL = 473.432 Laporan, naik 6,1 persen (m-to-m), dan naik 4,2 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
A. B. C. D.
A. B. C. D.
Periode Januari 2003 s.d. Maret 2015: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Maret 2015 sebanyak 2.991 HA yang terkait dengan 8.797 LTKM. HA - Proaktif = 1.725 HA yang terkait dengan 4.698 LTKM. - Inquiry = 1.266 HA yang terkait dengan 4.099 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 908 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 65 HA yang terkait dengan 232 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 50 Laporan. Tahun 2015 (s.d. Maret 2015): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Maret 2015 sebanyak 84 HA yang terkait dengan 243 LTKM. HA - Proaktif = 16 HA yang terkait dengan 46 LTKM. - Inquiry = 68 HA yang terkait dengan 197 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 43 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 0 HA yang terkait dengan 0 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 3 Laporan.
3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”
LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI
Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Maret 2015, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.258 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 213 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini meningkat 22,7 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan lebih tinggi 42,1 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Maret 2014 (y-on-y). Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Maret 2015 mencapai sebanyak 210.075 LTKM atau bertambah 6,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2014. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak 1 Januari 2011 s.d. Maret 2015 tercatat sebanyak 146.151 LTKM, atau secara ratarata tahunan meningkat 330,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 tercatat sebanyak 195 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 57,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 42,5 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (45,7 persen), dan Jawa Timur (11,9 persen). Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 92,6 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2015 s.d. Maret 2015 adalah perorangan, sedangkan 7,4 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,8 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (35,0 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (74,2 persen). Berdasarkan LTKM selama Januari 2015 s.d. Maret 2015, diketahui bahwa hanya sebanyak 21,8 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 78,2 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (54,9 persen), Korupsi (20,7 persen), dan Perjudian (6,7 persen).
4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret 2015 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2014 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 Tahun Kumulatif Jan-2014 Kumulatif (s.d. Oktober 2011-2013 Mar-2014 Feb-2015 Mar-2015 s.d. Mars.d. Dess.d. Mar2010)*) 2014 2014 2015
Jenis PJK Pelapor
(1)
(2) 36,309
Bank Ø Bank Umum
(3) 47,205
(4) 1,602
(5) 5,292
(6) 23,791
(7) 1,730
(8) 2,050
(9) 5,640
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mar-2015
Jumlah PJK Pelapor 2015 (s.d. Mar2015)
(10) 76,636
(11) 112,945
(12) 86 81
36,022
46,828
1,600
5,288
23,580
1,711
2,017
5,564
75,972
111,994
¤ Bank Milik Negara
11,096
19,997
797
2,382
9,314
667
721
2,065
31,376
42,472
5
¤ Bank Swasta
12,540
21,716
645
2,390
11,885
890
1,114
2,998
36,599
49,139
43
¤ Bank Pembangunan Daerah
8,614
2,929
119
350
1,614
97
103
292
4,835
13,449
18
¤ Bank Asing
2,615
1,234
15
83
332
37
31
102
1,668
4,283
7
¤ Bank Campuran
1,157
952
24
83
435
20
48
107
1,494
2,651
8
287
377
2
4
211
19
33
76
664
951
5
Non Bank
27,615
45,978
1,394
3,758
15,900
1,741
2,208
7,637
69,515
97,130
109
Ø Pasar Modal
1,088
1,769
31
105
432
19
12
62
2,263
3,351
12
Ø Asuransi
2,939
9,919
365
1,138
3,001
209
364
853
13,773
16,712
19
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing
1,435
18,131
449
1,090
4,829
786
974
4,440
27,400
28,835
15
Ø Pedagang Valuta Asing
Ø Bank Perkreditan Rakyat
Ø Dana Pensiun
22,122
15,163
473
1,281
6,016
575
652
1,775
22,954
45,076
45
Ø Money Remittance/KUPU
30
992
76
144
1,472
146
202
486
2,950
2,980
15
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi
0
4
0
0
81
0
4
5
90
90
2
0
0
0
0
69
6
0
16
85
85
1
Ø Lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,924
93,183
2,996
9,050
39,691
3,471
4,258
13,277
146,151
210,075
195
Total LTKM
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Maret 2015 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Maret 2015.
Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 7,991
Total Pos dan Giro
0 20
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
0 21 4
Money Remittance/KUPU
694 2,765
Pedagang Valuta Asing
5,401
179
Lembaga Pembiayaan/Leasing
34,388
6,447
0 0
Dana Pensiun Asuransi
367
Pasar Modal
136 532
Bank Perkreditan Rakyat
36 156
Bank Campuran
145 352
Bank Asing
327 392
3,241
1,077 1,138
Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta
1,568
Bank Milik Negara
1,387 -
5,000
Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU
8,612 7,383 10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2014 s.d. Maret 2015 6,000
-2.7
50. 0
42.3
40. 0
-37.4
5,000 30. 0
4,000 6.9
3,000
20. 0
10. 0
4.0
2.1
7.6
-25.1 17.0
22.7
13.4
-7.9
28.0
0. 0
- 10. 0
2,000 - 20. 0
- 30. 0
1,000 - 40. 0
2,802 2,996 2,243 2,624 2,823 2,881 2,996 3,834 3,532 4,007 5,701 5,548 3,471 4,258
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Apr-14
Mar-14
- 50. 0
Feb-14
0
2015 LTKM per Bulan
*)
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2015 s.d. Maret 2015
Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 2015 s.d. Maret 2015
Bank 86 44%
Bank 5,640 42% Non Bank 7,637 58%
Non Bank 109 56%
6 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2011 s.d. Maret 2015 250,000 6.7% 200,000
25.3% 36.4%
150,000 36.9% 100,000
196,798
210,075
157,107 50,000
84,146
115,167
20,222
31,021
41,940
39,691
13,277
2011
2012
2013
2014
2015
0 Jumlah Kumulatif
Jumlah Per-tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Maret 2015
Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2011 s.d. Maret 2015 41,940
45,000
39,691
40,000 35,000
31,021
30,000 25,000
20,222 13,277
20,000 15,000 10,000 5,000
2,585
3,495
3,308
4,426
1,685
2011
2012
2013
2014
2015
0
Jumlah Per-tahun
Rata-rata per-bulan
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Maret 2015
7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2011 s.d. Maret 2015 45,000
41,940
39,691 40,000 35,000
31,021
30,000 25,000
21,257
20,222
20,000 15,000
14,186 16,835
10,535
23,791 13,277
20,683 15,900
10,000
7,637
9,687
5,000
5,640
0 2011
2012
2013
Bank + Non Bank
2014
Bank
2015 Non Bank
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Maret 2015
Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2011 s.d. Maret 2015
2015
4,425.7
2014
3,307.6
2013
3,495.0
2012
2,585.1
2011
1,685.2 0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Maret 2015
8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Maret 2015 Jumlah LTKM Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Mar-2014
(1)
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total LTKM
Catatan: -
-
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MarDes-2014 2014)
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
43 124 21 36 8 13 34 44 23 1 101 1,412 378 152 271 33 29 12 15 12 1 25 22 9 11 7 125 7 8 0 0 19 0 2,996
81 494 39 129 23 48 153 146 74 9 323 3,981 1,441 570 783 105 62 35 20 21 5 62 54 20 31 18 248 15 21 0 3 36 0 9,050
220 2,289 176 699 84 219 550 491 454 120 1,813 18,309 4,868 2,206 3,223 604 578 131 146 39 17 377 326 93 262 138 882 89 102 0 26 160 0 39,691
25 137 12 70 5 18 48 37 66 7 204 1,650 348 153 350 43 46 13 13 1 0 38 39 7 16 9 87 4 17 0 1 7 0 3,471
21 159 19 81 13 25 63 56 71 10 205 2,008 522 178 451 48 69 11 6 3 1 36 46 5 28 10 74 6 6 0 5 22 0 4,258
76 510 77 249 26 85 207 142 231 23 616 6,067 1,558 625 1,575 178 223 52 24 5 1 113 135 20 72 38 234 24 42 0 11 38 0 13,277
0.6 3.8 0.6 1.9 0.2 0.6 1.6 1.1 1.7 0.2 4.6 45.7 11.7 4.7 11.9 1.3 1.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.9 1.0 0.2 0.5 0.3 1.8 0.2 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 100.0
-16.0 16.1 58.3 15.7 160.0 38.9 31.3 51.4 7.6 42.9 0.5 21.7 50.0 16.3 28.9 11.6 50.0 -15.4 -53.8 200.0 n.a. -5.3 17.9 -28.6 75.0 11.1 -14.9 50.0 -64.7 n.a. 400.0 214.3 n.a. 22.7
-51.2 28.2 -9.5 125.0 62.5 92.3 85.3 27.3 208.7 900.0 103.0 42.2 38.1 17.1 66.4 45.5 137.9 -8.3 -60.0 -75.0 0.0 44.0 109.1 -44.4 154.5 42.9 -40.8 -14.3 -25.0 n.a. n.a. 15.8 n.a. 42.1
-6.2 3.2 97.4 93.0 13.0 77.1 35.3 -2.7 212.2 155.6 90.7 52.4 8.1 9.6 101.1 69.5 259.7 48.6 20.0 -76.2 -80.0 82.3 150.0 0.0 132.3 111.1 -5.6 60.0 100.0 n.a. 266.7 5.6 n.a. 46.7
Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2015 s.d. Maret 2015
Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM
9
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Maret 2015 Jumlah LTKM Jenis Kategori Terlapor Mar-2014
(1)
Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/Korporasi Total LTKM
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MarDes-2014 2014)
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2,762 1,870 892
8,317 5,515 2,802
35,784 23,971 11,813
3,182 2,080 1,102
3,986 2,587 1,399
12,300 8,097 4,203
92.6 65.8 34.2
25.3 24.4 27.0
44.3 38.3 56.8
47.9 46.8 50.0
234
733
3,907
289
272
977
7.4
-5.9
16.2
33.3
2,996
9,050
39,691
3,471
4,258
13,277
100.0
22.7
42.1
46.7
Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Maret 2015 Jumlah LTKM Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Mar-2014
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
(1) Pengusaha/Wiraswasta Pegawai Swasta PNS (termasuk pensiunan) Pedagang Ibu Rumah Tangga Profesional dan Konsultan Pelajar/Mahasiswa
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pengajar dan Dosen Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Pegawai Bank Ø Petani dan Nelayan Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus Parpol Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Pegawai Money Changer Ø Pengrajin Ø Tidak Teridentifikasi dll Total Terlapor Perseorangan
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MarDes-2014 2014)
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2) 873 529 262 261 247 45 89
(3) 2,593 1,679 760 800 846 92 271
(4) 10,327 7,983 3,584 3,541 2,858 442 1,144
(5) 1,013 847 288 122 227 71 98
(6) 1,288 997 319 289 271 75 89
(7) 4,300 3,155 946 769 758 265 255
(8) 35.0 25.7 7.7 6.3 6.2 2.2 2.1
(9) 27.1 17.7 10.8 136.9 19.4 5.6 -9.2
(10) 47.5 88.5 21.8 10.7 9.7 66.7 0.0
(11) 65.8 87.9 24.5 -3.9 -10.4 188.0 -5.9
66
185
726
60
68
218
1.8
13.3
3.0
17.8
78
176
713
60
72
214
1.7
20.0
-7.7
21.6
30
94
368
36
48
185
1.5
33.3
60.0
96.8
29
83
590
43
43
171
1.4
0.0
48.3
106.0
46
113
215
29
46
108
0.9
58.6
0.0
-4.4
11 16
59 37
199 126
30 10
38 7
103 22
0.8 0.2
26.7 -30.0
245.5 -56.3
74.6 -40.5
4
16
75
5
8
20
0.2
60.0
100.0
25.0
3
6
22
1
5
13
0.1
400.0
66.7
116.7
1
4
19
3
3
7
0.1
0.0
200.0
75.0
0
0
110
0
1
5
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
1 0 171 2,762
21 0 482 8,317
24 1 2,717 35,784
1 0 238 3,182
0 0 319 3,986
2 0 784 12,300
0.0 0.0 6.4 100.0
-100.0 n.a. 34.0 25.3
-100.0 n.a. 86.5 44.3
-90.5 n.a. 62.7 47.9
11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Maret 2015 Jumlah LTKM Kategori Umur Terlapor Perseorangan Mar-2014
(1)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Usia Dibawah 30 tahun Usia 30 - 40 tahun Usia 40 - 50 tahun Usia 50 - 60 tahun Usia Diatas 60 tahun Tidak Teridentifikasi
Total Terlapor Perseorangan
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MarDes-2014 2014)
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
806 797 598 375 152 34
2,502 2,284 1,845 1,114 470 102
9,506 10,274 8,402 5,339 1,861 402
689 1,006 784 537 141 25
865 1,261 975 637 199 49
2,529 3,872 3,249 2,007 529 114
20.6 31.5 26.4 16.3 4.3 0.9
25.5 25.3 24.4 18.6 41.1 96.0
7.3 58.2 63.0 69.9 30.9 44.1
1.1 69.5 76.1 80.2 12.6 11.8
2,762
8,317
35,784
3,182
3,986
12,300
100.0
25.3
44.3
47.9
Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Maret 2015 Jumlah LTKM Dugaan Tindak Pidana Asal Mar-2014
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MarDes-2014 2014)
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(1) Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Perjudian Ø Di Bidang Perpajakan Ø Di Bidang Perbankan Ø Narkotika Ø Penggelapan Ø Penyuapan Ø Terorisme Ø Pencurian Ø Perdagangan Manusia Ø Di Bidang Kehutanan Ø Di Bidang Kelautan Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Prostitusi Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Penyelundupan Barang Ø Di Bidang Asuransi Ø Pemalsuan Uang Ø Penculikan Ø Penyelundupan Imigran Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Perdagangan Senjata Gelap Ø Psikotropika
(2) 1,251 893 148 55 18 22 63 10 13 0 3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0
(3) 4,144 2,572 574 375 52 151 180 74 52 2 5 1 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 1 0 1
(4) 15,401 8,905 2,788 1,244 216 370 422 242 236 51 19 9 2 2 2 6 17 15 1 2 1 2 10 0 5
(5) 865 465 191 51 34 41 17 20 5 2 5 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(6) 1,077 664 171 44 34 39 41 28 4 15 2 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(7) 2,896 1,589 600 179 100 86 77 64 18 17 9 9 6 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
(8) 21.8 54.9 20.7 6.2 3.5 3.0 2.7 2.2 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(9) 24.5 42.8 -10.5 -13.7 0.0 -4.9 141.2 40.0 -20.0 650.0 -60.0 n.a. n.a. -75.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
(10) -13.9 -25.6 15.5 -20.0 88.9 77.3 -34.9 180.0 -69.2 n.a. -33.3 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a.
(11) -30.1 -38.2 4.5 -52.3 92.3 -43.0 -57.2 -13.5 -65.4 750.0 80.0 800.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -75.0 -66.7 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih
18
93
834
27
25
126
4.4
-7.4
38.9
35.5
1,745
4,906
24,290
2,606
3,181
10,381
78.2
22.1
82.3
111.6
2,996
9,050
39,691
3,471
4,258
13,277
100.0
22.7
42.1
46.7
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Total LTKM
12 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Maret 2015 sebanyak 182.235 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 9.112 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut meningkat 14,5 persen (m-to-m), dan tercatat naik 38,3 persen dibandingkan jumlah pada Maret 2014 (y-on-y). Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Maret 2015, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 16,6 juta LTKT dari PJK. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,4 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,3 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 74,5 persen atau sebanyak 8,0 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”
Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Maret 2015 200,000
30. 0
180,000
-15.6
22.5
160,000 -1.2
140,000
-8.2
17.5
-7.2
14.5 20. 0
-2.1
-1.0
8.0
-7.8
24.0
-2.5
10. 0
120,000 100,000
0. 0
80,000 - 10. 0
60,000 40,000
133,434131,808142,334140,8831 72,640145,768142,644176,8541 63,123149,744175,971171,5571 59,152182,235
2015
LTKT per Bulan
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Apr-14
- 30. 0
Mar-14
0
- 20. 0
Feb-14
20,000
13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret 2015 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2014 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 Tahun 2011Kumulatif Jan-2014 Kumulatif (s.d. Oktober 2013 Mar-2014 s.d. Mars.d. DesFeb-2015 Mar-2015 s.d. Mar2010)*) 2014 2014 2015
Jenis Pihak Pelapor
(1) Bank
(2) 8,620,893
(3) 5,619,857
(4) 131,054
(5) 439,017
(6) 1,841,116
(7) 158,171
(8) 181,278
(9) 509,993
(10) (11) 7,970,966 16,591,859
(12) 141
Ø Bank Umum
7,960,790 16,579,864
109
8,619,074
5,612,092
130,843
438,616
1,839,252
158,015
181,090
509,446
Ø Bank Perkreditan Rakyat
1,819
7,765
211
401
1,864
156
188
547
10,176
11,995
32
Non Bank
10,530
18,781
754
2,108
9,970
981
957
2,951
31,702
42,232
37
Ø Pasar Modal
44
23
0
0
1
0
0
0
24
68
0
Ø Asuransi
165
22
0
0
495
0
0
8
525
690
0
Ø Dana Pensiun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing
3
47
2
3
76
28
13
53
176
179
1
9,972
16,522
692
1,965
8,666
832
837
2,560
27,748
37,720
32
Ø Pedagang Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU
346
2,167
60
140
731
121
107
330
3,228
3,574
4
Ø Pos dan Giro
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
Ø Lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,631,423
5,638,638
131,808
441,125
1,851,086
159,152
182,235
512,944
Total LTKT
*)
Jumlah
Jumlah PJK Jumlah Jan Pelapor Jan 2003 s.d. 2014 s.d. Mar-2015 Mar-2015
8,002,668 16,634,091
0 178
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2011 s.d. Maret 2015 18,000,000 3.2% 16,000,000
13.0% 16.5%
14,000,000 19.9%
12,000,000 10,000,000 8,000,000
16,121,147
16,634,091
1,851,086
512,944
2014
2015
14,270,061 12,247,141
6,000,000 10,213,913 4,000,000 2,000,000 1,582,490
2,033,228
2,022,920
2011
2012
2013
0 Kumulatif LTKT
LTKT Per-Tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Maret 2015.
14 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006. Selama Maret 2015, tidak ada LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, baik secara elektronis maupun secara manual. Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama Maret 2015, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Maret 2015 tetap sebanyak 13.901 laporan. Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Maret 2015, tercatat terjadi 130 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 13 lokasi pelaporan. Sejalan dengan pelaporan LPUT, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Batam, yakni sebanyak 30,8 persen atau 40 Laporan.
Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Maret 2015 Lokasi Pelaporan
(1)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Total LPUT
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2014 Tahun 20112013 Mar-2014
Kumulatif s.d. Mar2014
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Feb-2015
Mar-2015
Kumulatif s.d. Mar2015
Jumlah
Jumlah Jan 2006 s.d. Mar-2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2,683 2,866 3 0 97 50 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5,711
677 5,936 1 24 12 63 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 6,721
219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
221 340 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571
935 494 3 3 3 10 3 0 0 0 0 0 0 1 12 1 2 1,467
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1,612 6,430 4 29 15 73 4 2 0 1 2 1 1 1 12 1 2 8,190
4,295 9,296 7 29 112 123 5 9 1 4 2 1 1 1 12 1 2 13,901
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Maret 2015 Yogyakarta
2
Palembang
1
Lombok
12
Semarang (Tj. Emas)
1
Pekanbaru
1
Pontianak
1
Balikpapan
2
Medan
4
Teluk Nibung
1
Teluk Bayur
9
Dumai
5
Ngurah Rai Denpasar
123
Tj. Pinang
112
Tanjung Balai Karimun
29
Bandung
7
Soekarno Hatta
9,296
Batam
4,295 0
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2011 s.d. Maret 2015 16,000 0.0%
11.8%
14,000 12,000
38.6%
10,000 29.2% 8,000
4,000
13,899
13,901
12,432
6,000 8,971 6,944
2,000 0
1,233
2,027
3,461
1,467
2
2011
2012
2013
2014
2015
Kumulatif LPUT
LPUT Per-Tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Maret 2015.
16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Maret 2015 Lokasi Pelaporan
Jumlah Jan-2006 s.d. Mar-2015
(1)
%
(2)
(3)
Batam
40
30.8%
Ngurah Rai Denpasar
36
27.7%
Soekarno Hatta
30
23.1%
Medan
4
3.1%
PekanBaru
6
4.6%
Dumai
3
2.3%
Pontianak
3
2.3%
Tj. Pinang
2
1.5%
Teluk Bayur
2
1.5%
Bandung
1
0.8%
Tj. Balai Karimun
1
0.8%
Halim Perdana Kusumah
1
0.8%
Tarakan
1
0.8%
Palembang
0
0.0%
Teluk Nibung
0
0.0%
130
100.0%
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Maret 2015 Teluk Nibung
0
Palembang
0
Tarakan
1
Halim Perdana Kusumah
1
Tj. Balai Karimun
1
Bandung
1
Teluk Bayur
2
Tj. Pinang
2
Pontianak
3
Dumai
3
PekanBaru Medan Soekarno Hatta Ngurah Rai Denpasar Batam
6 4
30 36 40
17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau ewallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Maret 2015 tercatat sebanyak 2.459 Laporan, atau turun sebesar 3,3 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, dan juga turun 6,7 persen dibandingkan jumlah pada Maret 2014. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Maret 2015 telah mencapai 70.469 laporan yang berasal dari 309 PBJ. Selama Januari 2015 s.d. Maret 2015, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 5.402 laporan atau 68,9 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 2.211 laporan atau 28,2 persen, Pedagang Perhiasan/logam mulia sebanyak 222 laporan atau 2,9 persen, dan Balai Lelang sebanyak 8 laporan atau 0,1 persen. Sementara itu, selama Mei 2012 s.d. Maret 2015 masih belum diterima laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ yang bergerak di bidang perdagangan barang seni/antik.
Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Maret 2015 Tahun 2014 Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)
Tahun 2012-2013 Mar-2014
(1)
Kumulatif s.d. Mar2014
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Feb-2015
Mar-2015
Kumulatif s.d. Mar2015
Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Mar-2015
Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Mar2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ø Perusahaan Properti
17,377
1,073
4,908
17,037
1,759
1,731
5,402
39,816
196
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor
13,858
708
3,442
12,204
703
651
2,211
28,273
100
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia
458
10
22
1,395
80
77
222
2,075
4
Ø Balai Lelang
218
2
30
58
1
0
8
284
9
Ø Barang Seni / Antik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ø Tidak terklasifikasi
0
5
5
21
0
0
0
21
0
31,911
1,798
8,407
30,715
2,543
2,459
7,843
70,469
309
Total LTPBJ
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).
18 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Juni 2012 s.d. Maret 2015 0 0
Barang Seni / Antik
284 9
Balai Lelang
2,075
Perhiasan / logam mulia
4 28,273
Pedagang Kendaraan Bermotor
100 39,816
Perusahaan Properti
196
0
10,000
20,000
Jumlah Laporan Transaksi
30,000
Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Selama Maret 2015
Pedagang Kendaraan Bermotor 2,211 28%
40,000
Balai Lelang 8 0% Barang Seni / Antik 0 0% Perhiasan / logam mulia 129 5%
Perusahaan Properti 5,402 69%
50,000
19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Juli 2014 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c. Hingga akhir Maret 2015 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL. Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (37 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (35 persen), dan KUPU (28 persen). Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama s.d. Maret 2015 sebanyak 7,0 juta LTKL, dengan ratarata penerimaan per bulan sebanyak 468,6 ribu laporan atau sebanyak 23,4 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 4,1 juta Laporan atau 58 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 2,9 juta Laporan atau 42 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.195 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp970 juta untuk setiap LTKL Incoming. Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor NON BANK UMUM 24 23%
NON BANK UMUM 9.1%
BANK UMUM 80 77%
BANK UMUM 90.9%
20 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Jan-2014 s.d. Mar-2015
KUPU 28%
SWIFT 37%
NON SWIFT 35%
Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Jan-2014 s.d. Mar-2015
Incoming 4,110,436 58%
Outgoing 2,918,426 42%
Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Jan-2014 s.d. Mar-2015
Incoming 3,986,150,7 68,679,320 47%
Outgoing 4,416,086,2 98,212,670 53%
21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Jan-2014 s.d. Mar-2015 Ribu 600 500 400 300
200 100 0 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Outgoing 137,25 186,96 194,20 208,81 209,83 208,36 188,57 209,57 210,91 214,20 199,87 202,48 196,37 167,78 183,18 Incoming 165,96 264,15 260,32 271,19 289,74 288,74 283,56 270,04 296,53 289,07 266,67 323,70 272,15 278,31 290,24 Total
303,22 451,11 454,53 480,00 499,58 497,11 472,13 479,62 507,44 503,28 466,54 526,19 468,52 446,09 473,43
Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Jan-2014 s.d. Mar-2015 Rp Triliun 800 600 400
200 0 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Outgoing 210,34 254,12 262,11 281,90 304,25 314,17 267,84 308,86 322,64 344,27 300,65 353,16 321,84 272,58 297,27 Incoming 175,53 223,00 223,85 232,78 278,45 265,72 213,47 255,30 306,32 300,64 270,14 338,75 325,28 279,55 297,27 Total
385,88 477,13 485,96 514,68 582,71 579,90 481,32 564,17 628,97 644,92 570,80 691,91 647,13 552,13 594,55
Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Jan-2014 s.d. Mar-2015 Rp Miliar 2,000 1,500 1,000 500 0 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Outgoing 1,532, 1,359, 1,349, 1,350, 1,449, 1,507, 1,420, 1,473, 1,529, 1,607, 1,504, 1,744, 1,638, 1,624, 1,622, Incoming 1,057, 844,24 859,90 858,35 961,05 920,27 752,83 945,39 1,033, 1,040, 1,013, 1,046, 1,195, 1,004, 1,024, Total
1,272, 1,057, 1,069, 1,072, 1,166, 1,166, 1,019, 1,176, 1,239, 1,281, 1,223, 1,314, 1,381, 1,237, 1,255,
22 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UndangUndang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Maret 2015. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Maret 2015 tercatat sebanyak 34 Laporan, atau meningkat 6,3 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2015 (m-to-m), namun turun 68,2 persen dibandingkan jumlah pada Maret 2014 (y-on-y). Dengan penambahan ini, jumlah LPT selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 telah sebanyak 93 Laporan. Sebagian besar penundaan transaksi selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 dilakukan oleh PJK Bank (94,6 persen), terutama Bank Negara (63,4 persen) dan BPD (24,7 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (46,2 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (98,9 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (39,8 persen), Pelajar/Mahasiswa (17,2 persen), dan Pegawai Swasta (15,1 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, hampir keseluruhan transaksi yang ditunda selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 bernilai dibawah Rp100 juta (94,6 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, mayoritas LPT pada selama periode tersebut atau sebanyak 98,9 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Sedangkan jumlah LPT yang telah memenuhi aspek formil dan materil hanya sebanyak 1,1 persen saja. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (36,6 persen), Sumatera Selatan (18,3 persen), Jawa Barat (12,9 persen), dan Jawa Timur (8,6 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 62,4 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Januari 2013 s.d. Maret 2015 120
107
70
80
46
53
41
37
34
40
29
30
28
27
34
32
0 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15
Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Maret 2015 Jumlah LPT Jenis Pihak Pelapor
(1)
Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing Ø Bank Campuran Non Bank Ø Asuransi Ø Pasar Modal Total LPT
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
m-to-m
y-on-y
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
106 100 3 0 0 3 1 1 0 107
256 241 9 3 0 3 34 34 0 290
616 548 16 28 2 22 42 39 3 658
31 17 1 13 0 0 1 1 0 32
32 22 3 7 0 0 2 2 0 34
88 59 6 23 0 0 5 5 0 93
94.6 63.4 6.5 24.7 0.0 0.0 5.4 5.4 0.0 100.0
3.2 29.4 200.0 -46.2 n.a. n.a. 100.0 100.0 n.a. 6.3
-69.8 -78.0 0.0 n.a. n.a. -100.0 100.0 100.0 n.a. -68.2
-65.6 -75.5 -33.3 666.7 n.a. -100.0 -85.3 -85.3 n.a. -67.9
c-to-c
Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Januari 2013 s.d. Maret 2015 Jumlah LPT Alasan Penundaan Transaksi
(1) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
(2) 0 0 0 64 25 1 17 107
(3) 32 2 4 70 42 22 118 290
(4) 58 7 13 148 97 62 273 658
(5) 1 0 0 2 7 1 21 32
(6) 1 0 1 2 7 2 21 34
(7) 2 0 1 8 18 6 58 93
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015) (8) 2.2 0.0 1.1 8.6 19.4 6.5 62.4 100.0
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 0.0 n.a. n.a. 0.0 0.0 100.0 0.0 6.3
(10) n.a. n.a. n.a. -96.9 -72.0 100.0 23.5 -68.2
(11) -93.8 -100.0 -75.0 -88.6 -57.1 -72.7 -50.8 -67.9
Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Maret 2015 Jumlah LPT Jenis Transaksi Yang Ditunda
(1) Transfer Tarik/Setor Tunai SMS/Mobile Banking Remittance Polis Asuransi Internet Banking Redemption penyertaan Penukaran Valas Pembayaran Incoming Valas Kirim Valas Lainnya Tidak Terisi Total LPT
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
(2) 72 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 5 107
(3) 165 25 0 0 3 0 0 0 2 0 0 72 23 290
(4) 326 58 20 2 7 0 1 1 3 2 2 138 98 658
(5) 14 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 6 32
(6) 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 34
(7) 43 12 5 3 1 1 0 0 0 0 0 14 14 93
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015) (8) 46.2 12.9 5.4 3.2 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 100.0
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 50.0 33.3 n.a. -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50.0 -16.7 6.3
(10) -70.8 -55.6 n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -85.0 0.0 -68.2
(11) -73.9 -52.0 n.a. n.a. -66.7 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. -80.6 -39.1 -67.9
Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Maret 2015 Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan (1) Perorangan Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Pegawai Swasta Ø Pedagang Ø Ibu Rumahtangga Ø Buruh Ø Profesional Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) Ø TKW Ø PNS Ø PEPS Ø Pengajar/Dosen Ø Belum/Tidak Bekerja Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi Total LPT
Jumlah LPT
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
(2) 107 54 7 17 8 11 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 107
(3) 290 142 15 30 19 26 13 0 1 0 2 31 4 3 4 0 290
(4) 655 266 64 96 40 59 17 1 13 0 11 32 10 5 41 3 658
(5) 31 13 3 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 32
(6) 34 16 9 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 34
(7) 92 37 16 14 7 6 2 2 0 0 0 0 0 1 7 1 93
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015) (8) 98.9 39.8 17.2 15.1 7.5 6.5 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 7.5 1.1 100.0
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 9.7 23.1 200.0 0.0 -66.7 -66.7 0.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -33.3 -100.0 6.3
(10) -68.2 -70.4 28.6 -76.5 -87.5 -90.9 -80.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -50.0 n.a. -68.2
(11) -68.3 -73.9 6.7 -53.3 -63.2 -76.9 -84.6 n.a. -100.0 n.a. -100.0 -100.0 -100.0 -66.7 75.0 n.a. -67.9
Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Maret 2015 Jumlah LPT Kategori Nominal Transaksi
(1) Ø Dibawah Rp100 juta Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar Total LPT
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
(2) 106 1 0 107
(3) 284 6 0 290
(4) 630 21 7 658
(5) 31 1 0 32
(6) 32 2 0 34
(7) 88 4 1 93
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015) (8) 94.6 4.3 1.1 100.0
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 3.2 100.0 n.a. 6.3
(10) -69.8 100.0 n.a. -68.2
(11) -69.0 -33.3 n.a. -67.9
25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Maret 2015 Jumlah LPT
Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi
(1)
DKI JAKARTA SUMSEL JAWA BARAT JAWA TIMUR BANTEN JAWA TENGAH SUMBAR KEP BABEL LAMPUNG BALI NTB NAD KALSEL SULTRA KALTENG RIAU DIY JAMBI SULUT KEPRI NTT PAPUA KALTIM MALUKU BENGKULU KALBAR SUMUT SULBAR GORONTALO SULSEL SULTENG SULAWESI SELATAN Total LPT
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
m-to-m
y-on-y
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
32 1 21 18 2 14 1 0 1 0 0 1 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 107
97 3 62 39 15 26 3 0 2 1 1 2 2 0 2 8 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 14 2 0 6 0 0 290
221 45 140 54 40 47 5 4 5 4 2 5 2 0 3 21 5 1 0 7 1 1 2 1 5 3 24 2 1 7 0 0 658
10 11 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
14 3 4 6 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
34 17 12 8 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
36.6 18.3 12.9 8.6 4.3 3.2 3.2 3.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
40.0 -72.7 100.0 500.0 -100.0 -100.0 n.a. n.a. 0.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.3
-56.3 200.0 -81.0 -66.7 -100.0 -100.0 200.0 n.a. 0.0 n.a. n.a. -100.0 -100.0 n.a. 0.0 -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. -68.2
-64.9 466.7 -80.6 -79.5 -73.3 -88.5 0.0 n.a. 0.0 0.0 0.0 -50.0 -50.0 n.a. -50.0 -87.5 -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. -100.0 -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. -67.9
c-to-c
Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Maret 2015 Jumlah LPT Alasan Penundaan Transaksi
(1) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
(2) 0 0 0 64 25 1 17 107
(3) 32 2 4 70 42 22 118 290
(4) 58 7 13 148 97 62 273 658
(5) 1 0 0 2 7 1 21 32
(6) 1 0 1 2 7 2 21 34
(7) 2 0 1 8 18 6 58 93
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015) (8) 2.2 0.0 1.1 8.6 19.4 6.5 62.4 100.0
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 0.0 n.a. n.a. 0.0 0.0 100.0 0.0 6.3
(10) n.a. n.a. n.a. -96.9 -72.0 100.0 23.5 -68.2
(11) -93.8 -100.0 -75.0 -88.6 -57.1 -72.7 -50.8 -67.9
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
26 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
A. Hasil Analisis (HA)
ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN
UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”
ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN
Selama Maret 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 44 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 0 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 11 HA (25,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 0 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 33 HA (75,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 0 laporan. Selama Januari 2015 s.d. Maret 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 84 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 243 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 16 HA (19,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 46 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 68 HA (81,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 197 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Maret 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.560 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.687 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 553 HA (35,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.847 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.007 HA (64,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.840 laporan. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Maret 2015, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 2.991 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.797 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 1.725 HA (57,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.698 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.266 HA (42,3 persen) dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 4.099 laporan. Berdasarkan HA selama Januari 2015 s.d. Maret 2015, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 34 HA (40,5 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 ini lebih rendah sebesar 38,2 persen dibandingkan jumlah HA selama Januari 2014 s.d. Maret 2014, sedangkan jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 37,5 persen. PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama Januari 2015 s.d. Maret 2015, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 43 IHA.
27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Maret 2015 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Jenis Hasil Analisis (HA)
(1)
(2)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 20112013
(3)
Tahun 2014 Kumulatif Mar-2014 s.d. Mar2014
(4)
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mar-2015
Mar-2015
Kumulatif s.d. Mar2015
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Feb-2015
(6)
(5)
PROAKTIF Ø Hasil Analisis
1,172
464
6
15
73
4
11
16
553
1,725
Ø LTKM Terkait
2,851
1,349
33
162
452
38
0
46
1,847
4,698
INQUIRY**) Ø Hasil Analisis
259
556
33
91
383
17
33
68
1,007
1,266
Ø LTKM Terkait
259
1,347
50
304
2,296
15
0
197
3,840
4,099
Ø Hasil Analisis
1,431
1,020
39
106
456
21
44
84
1,560
2,991
Ø LTKM Terkait
3,110
2,696
83
466
2,748
53
0
243
5,687
8,797
TOTAL
Keterangan : - Cut off data per 28 Maret 2015. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.
Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2011 s.d. Maret 2015 500
456
442 450 400
383
350 301
300
297
277
250 200
231
150 100
180 145
84 68
97
73
70
50
16
0 2011
2012 HA per-Tahun
2013
2014 Proaktif
2015 Inquiry
28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Maret 2015 Penyidik
Ø Ø Ø Ø
(1) KEPOLISIAN SAJA KEJAKSAAN SAJA KPK SAJA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
JUMLAH HA
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 20112013
Mar-2014
(2)
(3)
(4)
0 104 0 0
302 160 331 99
17 9 4 0
1,327 0 0
52 2 2
0
Tahun 2014 Kumulatif s.d. Mar2014
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mar-2015
(9)
(10)
(11)
37 15 17 0
547 271 445 99
547 375 445 99
0 0 0
0 0 0
52 2 2
1,379 2 2
0
0
0
5
5
0 37 9 9
0 4 0 0
0 9 0 0
0 15 0 0
7 86 9 35
7 86 9 35
456
21
44
84
1,560
2,991
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Feb-2015
Mar-2015
Kumulatif s.d. Mar2015
(5)
(6)
(7)
(8)
49 21 22 0
208 96 97 0
10 4 3 0
18 8 9 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5
0
0
0
0 0 0 0
7 34 0 26
0 5 2 2
0 8 2 4
1,431
1,020
39
106
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Maret 2015 Dugaan Tindak Pidana Asal
(1)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Perdagangan orang;
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih
Ø Tidak Teridentifikasi / dll JUMLAH HA
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 20112013
Tahun 2014 Kumulatif Mar-2014 s.d. Mar2014
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Feb-2015
Mar-2015
Kumulatif s.d. Mar2015
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mar-2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
580 40 47 46 0 1 9 19 4 42 419 5 17 4 7 6 0 0
563 46 43 17 1 0 4 21 4 29 113 1 10 0 33 4 0 13
17 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 1
55 1 3 2 0 0 3 0 0 2 16 0 4 0 8 0 0 1
226 2 15 6 0 0 10 9 1 22 76 4 10 0 35 0 3 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 7 0 0 1
34 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 6 0 11 0 0 2
823 48 58 24 1 0 14 30 5 52 200 5 26 0 79 4 3 24
1,403 88 105 70 1 1 23 49 9 94 619 10 43 4 86 10 3 24
185
118
6
11
28
14
1
18
164
349
1,431
1,020
39
106
456
21
44
84
1,560
2,991
29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Maret 2015 (HA database) Hasil Analisis
Tahun Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
LTKM Terkait
Januari 2003 Desember 2010
553
938
2011
149
323
2012
71
137
2013
35
44
2014
36
63
2015 (s.d. Maret 2015)
1
1
292
568
845
1,506
Jumlah Jumlah Tahun 2003 s.d. Maret 2015
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.
Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Maret 2015 500
456
442 450 400 350 277
300
301
250 200
149
150
84 71
100
35
50
36 1
0 2011
2012
HA Database
2013
2014
HA ke Penyidik
2015
30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Maret 2015 Instansi
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 20112013
Tahun 2014 Kumulatif Mar-2014 s.d. Mar2014
Jan-2014 s.d. Des2014
Feb-2015
Mar-2015
Kumulatif s.d. Mar2015
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mar-2015
Tahun 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi
378
5
0
2
22
0
3
4
31
409
9 5 1
2 8 0
0 0 0
0 1 0
1 5 0
0 1 0
0 2 0
0 3 0
3 16 0
12 21 1
34
14
0
0
0
0
0
0
14
48
8 47 1 1 13 6
8 0 0 0 4 0
0 4 0 0 0 0
0 4 0 0 1 0
3 8 0 0 4 0
0 0 0 0 1 0
0 3 0 0 0 0
0 4 0 0 1 0
11 12 0 0 9 0
19 59 1 1 22 6
39 1 1 12 1 0 0 0
49 0 0 1 11 1 2 1
2 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 2 0 0 0
30 0 0 1 7 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 2 18 1 2 1
127 1 1 14 19 1 2 1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0 0 6
0 10 44
0 0 3
0 1 11
0 1 58
0 0 5
0 1 8
0 1 21
0 12 123
0 12 129
563
162
10
30
140
11
22
43
345
908
Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Lainnya JUMLAH IHA
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
31 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA Berdasarkan register data HA Proaktif selama Januari s.d. d. Maret 2015, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (75 persen).
UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.”
orang
Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 bernominal di atas Rp5 Miliar atau sebesar 56,3 persen. Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 75 persen.
Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Maret 2015 Jumlah HA Kategori Terlapor
(1) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/korporasi Total HA Proaktif
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
(2) 5 3 2
(3) 11 6 5
(4) 66 49 17
(5) 4 0 4
(6) 7 5 2
(7) 12 6 6
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
(8) 75.0 37.5 37.5
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 75.0 n.a. -50.0
(10) 40.0 66.7 0.0
(11) 9.1 0.0 20.0
1
4
7
0
4
4
25.0
n.a.
300.0
0.0
6
15
73
4
11
16
100.0
175.0
83.3
6.7
Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 2015 s.d. Maret 2015
Di atas Rp 5 Miliar 56.3
Rp2 Miliar Rp3 Miliar 18.8
Rp4 Miliar Rp5 Miliar 12.5
32 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Maret 2015 Jumlah HA Propinsi Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar2014)
(2) 0
(3) 0
Sumatera Utara
2
3
0 7
Sumatera Barat
0
0
0
Sumatera Selatan
0
0
Bengkulu
0
Jambi
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar2015)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(5) 0
(6) 0
(7) 0
(8) 0.0
(9) n.a.
(10) n.a.
(11) n.a.
0
0
0
0.0
n.a.
-100.0
-100.0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Riau
0
0
4
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kepulauan Riau
0
0
0
0
1
1
6.3
n.a.
n.a.
n.a.
Lampung
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kep Bangka Belitung
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Banten
0
1
4
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
-100.0
DKI Jakarta
2
6
26
3
8
12
75.0
166.7
300.0
100.0
Jawa Barat
0
2
10
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
-100.0
Jawa Tengah
0
0
5
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Jawa Timur
0
0
4
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
DI Yogyakarta
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Bali
2
2
3
0
0
0
0.0
n.a.
-100.0
-100.0
Nusa Tenggara Barat
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Nusa Tenggara Timur
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Maluku
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Maluku Utara
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kalimantan Barat
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kalimantan Timur
0
0
2
0
1
1
6.3
n.a.
n.a.
n.a.
Kalimantan Tengah
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kalimantan Selatan
0
0
0
1
1
2
12.5
0.0
n.a.
n.a.
Sulawesi Utara
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Selatan
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Tengah
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Tenggara
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Barat
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Gorontalo
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Papua
0
1
3
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
-100.0
(1) Nanggroe Aceh Darussalam
Papua Barat Total HA Proaktif
Jan-2014 s.d. Des-2014
(4)
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
6
15
73
4
11
16
100.0
175.0
83.3
6.7
Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.
Januari 2003 s.d. Maret 2013
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
2010, tanpa membedakan profile terlapor. tahun 2013 UU No.8 pasal 2s.d. dalam2003 Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud Januari Maret
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
Januari 2003 s.d. Maret 2013
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
Januari 2003 s.d. Maret 2013
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 2015 s.d. Maret 2015
33
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
34 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”
Sepanjang kuartal pertama tahun 2015, belum terdapat HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Maret 2015, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme tetap sebanyak 65 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 23 HA o HA Inquiry : sebanyak 42 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Maret 2015 sebanyak 232 LTKM.
Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Maret 2015 Hasil Analisis
Jumlah HA
Tahun Proaktif Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)
Inquiry
Jumlah Kumulatif HA
Januari 2003 Desember 2010
8
27
35
35
2011
3
6
9
44
2012
6
1
7
51
2013
3
2
5
56
2014
3
6
9
65
2015 (s.d. Mar 2015)
0
0
0
65
Jumlah
15
15
30
65
23
42
65
Jumlah Jan 2003 s.d. Mar 2015
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.
35 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Maret 2015 70
65
65 56
60 51 50
44
40 30
20 10 9
7
5
2012
2013
0
9
0 2011
Jumlah Kumulatif
2014
2015
Jumlah Per-Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Maret 2015 250
232 191
200
232
204
158 150
100
50
30
33
13
28
2011
2012
2013
2014
0
Jumlah Kumulatif
Jumlah per Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
2015
36 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 30 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Maret 2015
Proaktif 23 35%
Inquiry 42 65%
Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Maret 2015 Tahun
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)
Jumlah LTKM
Jumlah Kumulatif LTKM
Januari 2003 Desember 2010
128
128
2011
30
158
2012
33
191
2013
13
204
2014
28
232
2015 (s.d. Mar 2015)
0
232
104
232
Jumlah Jumlah Jan 2003 s.d. Mar 2015 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
232
37 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
D. Hasil Pemeriksaan (HP) UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.”
Selama Maret 2015, terdapat 3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK kepada Penyidik/Kementerian/ Lembaga terkait, yakni 1 LHP terindikasi tindak pidana narkotika ke Penyidik BNN, 1 LHP terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan ke Penyidik Ditjen Pajak, dan 1 LHP terindikasi tindak pidana korupsi ke Penyidik Kejaksaan.
Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”
Bila diakumulasikan sejak berlakunya UU TPPU, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga akhir Maret 2015 telah sebanyak 50 Laporan, dengan perincian: 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 23 LHP ke Penyidik KPK, 6 LHP ke Ditjen Pajak, 3 LHP ke Penyidik BNN, 3 LHP ke Gubernur BI, serta masing-masing 1 LHP ke Ditjen Bea Cukai, Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 3.034 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 296 PJK.
Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“
Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Maret 2015 Jumlah HP ke Penyidik Bulan Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 Februari 2012 Maret 2012 April 2012 Mei 2012 Juli 2012 Agustus 2012 Oktober 2012 Desember 2012 Maret 2013 April 2013 Mei 2013 Juli 2013 November 2013 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Juni 2014 September 2014 November 2014 Desember 2014 Maret 2015 Jumlah
Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya
Jumlah LHP
Jumlah IHP ke Instansi Lainnya
Kepolisian
Kejaksaan
KPK
BNN
DJP
DJBC
2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 4 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3
2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 -
1 1 1
1 1 2 1 1
1 -
Gubernur BI 2 1 -
50
18
27
23
3
6
1
3
Panglima Ketua Dewan TNI OJK 1 1 1
1
1 -
Kemenkop & UKM 1 -
1
1
Kemendagri
38 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Maret 2015 Tahun
Jumlah LHP
Jumlah PJK
Jumlah Rekening
2011
5
16
137
2012
13
117
780
2013
10
58
471
2014
19
95
1,410
2015 (s.d. Mar 2015)
3
10
236
50
296
3,034
Jumlah Kumulatif
Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Maret 2015 3,034
1,410
780 471 5 16
2011
296
236
137 13
117
2012 Jumlah LHP
10 58
19
2013
95
2014 Jumlah PJK
3
50
10
2015 (s.d. Mar 2015)
Jumlah Kumulatif
Jumlah Rekening
39 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”
E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN. Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Februari 2015. Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama 2011-2014, PPATK hanya menerima 7 feedback saja.
Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*) Januari 2010 s.d. Februari 2015 600
70.0% 65.1% 60.0%
500 51.2%
50.0%
400 40.0%
38.6% 300
30.0%
28.7% 200
20.0%
20.0% 0.0% 54
10.0%
83
2
10
0
34
254
496
148
383
162
565
100
0
0.0% POLRI
KEJAKSAAN
LHA yang diterima
KPK
BNN
LHA yang ditindaklanjuti
DJBC
DJP
Rasio Tindak Lanjut (%)
40 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 33 Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima Januari 2011 – Desember 2014
20
19 LHP yang disampaikan Feedback yang diterima
15 13
10 10 7 5 5
0
0
0
2012
2013
0 2011
2014
Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 2011 – Februari 2015
Lainnya
6
0
LHP yang disampaikan 1 1
Panglima TNI DJBC
0
DJP
0
BNN
0
KPK
0
Feedback yang diterima
1 5 2 23
Kejaksaan
26
4
Kepolisian
18
2 0
10
20
30
41 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Maret 2015, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 213 permintaan informasi. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya selama tahun 2015 (s.d. Maret 2015) adalah sebanyak 863 permintaan, dan bila diakumulasikan sejak Januari 2010 s.d. Maret 2015 telah mencapai sebanyak 10.271 permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Maret 2015 disampaikan kepada PJK Bank (85,4 persen atau 8.771 permintaan), kepada PJK Non Bank (14,3 persen atau 1.471 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 29 permintaan). Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2011 s.d. Maret 2015
Tahun
Bank
Non Bank
Regulator/ Instansi Lainnya
Jumlah
2011
1,457
388
0
1,845
2012
1,317
146
0
1,463
2013
1,154
121
21
1,296
2014
2,756
284
8
3,048
753
110
0
863
8,771
1,471
29
10,271
85.4
14.3
0.3
100.0
2015 (s.d. Mar 2015) Jumlah Jan 2010 s.d. Mar 2015 % Distribusi
42 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2011 s.d. Maret 2015
12,000 9.2%
10,000 47.9%
8,000
25.6%
6,000 40.6%
9,408
4,000 6,360
5,064
2,000
10,271
1,845
1,463
1,296
3,048
2011
2012
2013
2014
863
0
Jumlah Kumulatif
Jumlah per Tahun
Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2011 s.d. Maret 2015
2,756
3,000
2,500 2,000
1,457 1,500
1,317
1,154
1,000 500
388 146
284
121
0 2011
2012 Bank
2013
2014 Non Bank
43 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
G. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sejak Januari 2013 s.d. Maret 2015, PPATK telah menerima 412 Dumas, dengan 43 Dumas diantaranya disampaikan selama Januari 2015 s.d. Maret 2015. Sebagian besar Dumas selama Januari 2015 s.d.Maret 2015 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 39 Dumas atau sebesar 90,7 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 4 Dumas atau sebesar 9,3 persen. Terhadap 43 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Januari 2015 s.d.Maret 2015, tercatat sebanyak 10 Laporan atau sebesar 23,3 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Maret 2015
Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 Lembaga 4 9%
Individu 39 91%
44 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 Dumas Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Jenis Pelapor Individu
Lembaga
Total
Jumlah Laporan Dumas
39
4
43
Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI
8
2
10
20.5%
50.0%
23.3%
Rasio Tindak Lanjut Dumas
Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Maret 2015
50 45 40
43 39
35
30 25
20 15
10
10
8 4
5
2
0 Individu
Jumlah Laporan Dumas
Lembaga
Total
Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI
45 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan data terkini, telah terdapat 130 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Maret 2015.
LAIN-LAIN LAIN-LAIN
UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”
LAIN-LAIN
Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”
LAIN-LAIN
Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 63 putusan atau 48,5 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika (36 putusan atau 27,7 persen) dan Korupsi (33 putusan atau 25,4 persen).
Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Maret 2015
LAIN-LAIN
Propinsi
LAIN-LAIN LAIN-LAIN LAIN-LAIN
Banda Aceh Sumatera Utara Lampung Riau Kepri Sumatera Selatan DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Papua Barat Sulawesi Tengah Jumlah
Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Mar 2015) 4 9 1 1 2 2 63 3 10 18 5 3 1 1 3 2 1 1 130
% Distribusi 3.1 6.9 0.8 0.8 1.5 1.5 48.5 2.3 7.7 13.8 3.8 2.3 0.8 0.8 2.3 1.5 0.8 0.8 100.0
46 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Maret 2015 Narkotika
36
Korupsi
33
Penipuan
16
Penggelapan
15
Perbankan
11
Pemalsuan Surat
6
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU
5
Perjudian
2
Psikotrapika
2
Kehutanan
1
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
1
Penyuapan
1
Pencurian
1
Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Maret 2015 Tindak Pidana Asal
Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Mar 2015)
% Distribusi
Penggelapan
15
11.5
Penipuan
16
12.3
Narkotika
36
27.7
Psikotrapika
2
1.5
Pencurian
1
0.8
33
25.4
6
4.6
11
8.5
Korupsi Pemalsuan Surat Perbankan Perjudian
2
1.5
Penyuapan
1
0.8
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU
5
3.8
1
0.8
1
0.8
130
100.0
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Kehutanan Jumlah
47 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Maret 2015 Jumlah Putusan
Tahun
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *
Hukuman Penjara (dalam Tahun) Minimal
Maksimal
Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal
Total Denda (dalam rupiah)
Maksimal
Januari 2003 - Desember 2010
38
5 (bulan)
17
5,000,000
15,000,000,000
72,555,000,000
2011
4
7
10
300,000,000
500,000,000
8,300,000,000
2012
51
1
13
50,000,000
10,000,000,000
12,600,000,000
2013
12
-
-
-
-
-
2014
22
-
18
-
-
-
2015 (s.d.Mar 2015)
3
-
-
-
-
-
Jumlah
92
1
18
50,000,000
10,000,000,000
20,900,000,000
130
5 (bulan)
18
5,000,000
15,000,000,000
93,455,000,000
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Maret 2015 140
127
130
22
3
2014
2015
120 105 93
100 80 60 42
40 20 4
51
12
2012
2013
0 2011
Kumulatif Putusan
Jumlah Putusan
48 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
B. Keterangan Ahli Berdasarkan data terkini, terdapat 559 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK sejak Januari 2008 s.d. Maret 2015. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. Maret 2015 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 294 permintaan atau 52,6 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 500 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 261 permintaan atau sebanyak 63,6 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Maret 2015
Instansi
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2011
2012
2013
2014
Jumlah Tahun 2008 s.d. 2014
2015 (s.d. Mar-2015)
Jumlah
BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)
14
11
19
15
19
2
66
80
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)
19
35
21
30
86
23
195
214
KEJAKSAAN AGUNG RI
26
24
37
45
49
16
171
197
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
-
-
1
4
1
1
7
7
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
-
8
21
16
10
4
59
59
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)
-
1
-
-
-
-
1
1
PENGADILAN MILITER
-
1
-
-
-
-
1
1
59
80
99
110
165
46
500
559
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
49 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Maret 2015
214 197
80 59
7 BARESKRIM
POLDA & POLRES
KEJAKSAAN
1
KPK
BADAN KOMISI NARKOTIKA INFORMASI PUSAT NASIONAL (BNN) (KIP)
1 PENGADILAN MILITER
Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Maret 2015 600 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli 500
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun
559
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan 400
513
300 348 238
200
127
130
110
165
46
2013
2014
2015
93
105
80
99
2011
2012
100 42 -
50 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
C. Audit Selama Maret 2015, PPATK telah melakukan kegiatan audit sebanyak 10 audit baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ. Dengan demikian, selama Januari 2015 s.d. Maret 2015, PPATK telah melakukan 36 audit terhadap Pihak Pelapor.
UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”
Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2015 ini dilakukan terhadap Perusahaan/Agen Properti (38,9 persen), Pedagang Valuta Asing (22,2 persen), Bank (16,7 persen), dan Pedagang Kendaraan Bermotor (13,9 persen). Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Maret 2015 telah mencapai 790 audit, atau meningkat 4,8 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2014 (754 audit).
Tabel 36 *) Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Maret 2015 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
Perkembangan Mar-2015 (Dalam Persen)
Mar-2014
Tahun 2014 (s.d. Mar-2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Feb-2015
Mar-2015
Tahun 2015 (s.d. Mar-2015)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(7)
(9)
(10)
(11)
3 0
16 0
26 0
0 0
0 0
6 0
16.7 0.0
n.a. n.a.
-100.0 n.a.
-62.5 n.a.
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
0
0
6
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
0 4 1 0 0
0 8 1 0 0
0 15 1 0 0
0 2 0 0 1
0 4 0 0 1
0 8 1 0 2
0.0 22.2 2.8 0.0 5.6
n.a. 100.0 n.a. n.a. 0.0
n.a. 0.0 -100.0 n.a. n.a.
n.a. 0.0 0.0 n.a. n.a.
Perusahaan Properti/Agen Properti
2
2
24
6
4
14
38.9
-33.3
100.0
Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang
1
1
23
4
1
5
13.9
-75.0
0
0
1
0
0
0
0.0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.0 0.0
11
28
96
13
10
36
100.0
(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Perposan Pedagang Valuta Asing Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Kupu PENYEDIA BARANG DAN JASA:
600.0
0.0 Lelang Balai
0 400.0 0
Pedagang Barang Seni dan Antik
n.a.
n.a.
n.a. 13
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia
n.a. n.a. Pedagang Kendaraan Bermotor n.a. Properti/Agen n.a.Properti Perusahaan
n.a. n.a. 31
Kupu
Total Audit
*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
-23.1
49
-9.1 Pegadaian
1
28.6 6
Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Valuta Asing
1
Perposan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi
0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Perusahaan Pembiayaan Bank 0
50
51 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2011 s.d. Maret 2015 900 800
4.8%
14.6%
700
14.8%
600 17.7% 500 400
790
754 658
300
573 487
200 100
92
86
85
96
2013
2014
36
0
2011
2012 Jumlah Kumulatif
Perkembangan (%)
2015 Jumlah per-Tahun
Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Maret 2015
Balai Lelang
0
Pedagang Barang Seni dan Antik
0 13
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia
49
Pedagang Kendaraan Bermotor
62
Perusahaan Properti/Agen Properti
31
Kupu
1
Pegadaian
6
Koperasi Simpan Pinjam
90
Pedagang Valuta Asing
1
Perposan
111
Perusahaan Efek dan Manajer Investasi
0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
96
Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi
63
Perusahaan Pembiayaan
267
Bank 0
50
100
150
200
250
300
52 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”
Selama Maret 2015, tidak ada pertukaran informasi antara PPATK dengan FIU lain. Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi selama Januari 2015 s.d. Maret 2015 tetap sebanyak 13 pertukaran informasi, dengan 9 kali atau 69,2 persen merupakan penerimaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain kepada PPATK secara spontan tanpa diminta (Spontaneous Incoming Information). Sementara itu, sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU negara lain sebanyak 379 informasi. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Maret 2015, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 785 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 405 informasi atau sebesar 51,6 persen.
Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Maret 2015
No.
Jenis Pertukaran Informasi
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari 2003 Desember 2010
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2011
2012
2013
2015 (s.d. Mar-2015)
2014
Jumlah
1
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
163
32
9
36
15
-
92
2
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
198
59
46
52
46
4
207
3
Spontaneous Incoming Information
37
5
-
18
43
9
75
4
Spontaneous Outgoing Information
8
-
-
1
4
-
5
406
96
55
107
108
13
379
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.
53 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2010 s.d. Maret 2015 70
60
59 52
50
46
46 43
40
36 32 30
20
18 15
10
0
9 5 0 2011
4
1
00 2012
2013
9 4 0 0
2014
2015
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
Spontaneous Incoming Information
Spontaneous Outgoing Information
Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Maret 2015 Spontaneous Outgoing Information 13 2% Spontaneous Incoming Information 112 14%
Incoming Mutual Request (Outgoing Information) 405 52%
Outgoing Mutual Request (Incoming Information) 255 32%
54 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
E. Nota Kesepahaman (MoU) Selama Maret 2015, terdapat 2 MoU baru, 1 perpanjangan MoU, dan 1 Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani PPATK dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Mou baru yang ditandatangani adalah antara PPATK dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani pada 12 Maret 2015 dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditandatangani pada 25 Maret 2015. Perpanjangan MoU dan Perjanjian Kerjasama terkait dengan Bank Indonesia (BI) yang ditandantangani pada 5 Maret 2015. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Maret 2015, tetap sebanyak 129 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 49 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 80 MoU adalah MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.
UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”
Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 51 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 12 MoU dengan FIU dan 39 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Terkait dengan MoU dengan FIU, secara khusus masih ada 2 (dua) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Kamboja dan Laos.
Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Maret 2015 Internasional (FIU)
Nasional (Instansi/ Lembaga)
Jumlah
Januari 2003 Desember 2010
37
41
78
60.5
2011
5
9
14
10.9
2012
2
11
13
10.1
Tahun
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
% Distribusi
2013
2
8
10
7.8
2014
3
7
10
7.8
2015 (s.d. Maret 2015)
0
4
4
3.1
Jumlah
12
39
51
39.5
49
80
129
100.0
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
55 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Maret 2015 14 12
12 10
11
7
8 5
6
8
9 5 7
5
5
5
7
4 6 4
3 5
3
3
5 2
4
2
4
2 0 0 2003
2004
1 2005
1 2006
2007
2008
2009
FIU
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dalam Negeri
Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Maret 2015
Nasional (Instansi/ Lembaga) 80 62%
Internasional (FIU) 49 38%
Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No.
Negara (FIU)
1 2 3 4 5 6
Thailand Malaysia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam
7
Singapura
8 9
Kamboja Laos
Tempat Bangkok Malaysia Brunei Darussalam Jakarta Jakarta Jakarta Singapore Jakarta
Tanggal/Bulan/Tahun
Ket
24 Maret 2003 31 Juli 2003 5 Oktober 2004 18 Agustus 2010 14 November 2006 17 Desember 2008 17 September 2013 25 September 2013 Belum ada Belum ada
56 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.
Nama Lembaga / Organisasi
Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan
Tempat Tahun 2003
1
Bank Indonesia
Jakarta
5 Februari 2003
2 3 4 5
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
6 7 8 9
Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
10
Departemen Kehutanan
Jakarta
11
Badan Pemeriksa Keuangan
Jakarta
12 13 14 15 16 17 18
Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh
19 20 21 22 23
Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember
Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta
36 37 38 39 40 41
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)
Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta
42 43 44 45 46 47 48 49 50
Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara
Jakarta Jakarta Ambon Jakarta Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama
Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta
62 63 64 65 66 67 68 69
Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
70 71 72 73 74 75 76
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawasan Obat Makanan PT. Indonesia Power PT. PLN (persero) Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
77 78 79 80
Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jakarta Jakarta Samarinda Jakarta
20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003 Tahun 2004 16 Januari 2004 29 April 2004 16 Juni 2004 27 September 2004 Tahun 2005 28 Maret 2005 Tahun 2006 25 September 2006 Tahun 2007 12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 15 Agustus 2007 Tahun 2008 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 7 November 2008 Tahun 2009 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 Tahun 2010 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 Tahun 2011 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011 29 Juli 2011 11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011 Tahun 2012 10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 Tahun 2013 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013 30 Juli 2013 27 Agustus 2013 30 September 2013 Tahun 2014 30 Januari 2014 4 April 2014 4 Februari 2014 26 Mei 2014 17 Oktober 2014 19 November 2014 18 Desember 2014 Tahun 2015 5 Januari 2015 22 Januari 2015 12 Maret 2015 25 Maret 2015
Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015) Diperbaharui pada 19 Oktober 2011
Diperbaharui pada 12 Februari 2015 Diperbaharui pada 18 April 2011 Diperbaharui pada 18 April 2011
Diperbaharui pada 24 Februari 2015
Diperbaharui pada 14 Oktober 2011
Diperbaharui pada 7 Juli 2010
57
Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015)
58 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MARET 2015) Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.
Penandatangan Nota Kesepahaman Tanggal/Bulan/Tahun Tempat
Negara (FIU) Tahun 2003
1 2 3
Thailand Malaysia Korea
4 5 6
Australia Philippines Romania
7
Belgium
8 9 10
Italy Poland Spain
11
Peru
12 13
China Mexico
14
Canada
15
Myanmar
16
South Africa
17
Cayman Island
18
Japan
19 20 21
Bermuda Mauritius New Zealand
22
Turkey
23
Finland
24 25 26
Georgia Croatia Moldova
27
United States of America
28
Brunei Darussalam
29 31 32 33
Bangladesh Sri Lanka Macau Fiji Island
34 35 36 37
Solomon Island Qatar United Arab Emirate Vietnam
38 39 40 41 42
India Netherlands Luxembourg Saudi Arabia Samoa
43 44
Ukraine Russia
45
Kazakhstan
46
Singapore
47 48 49
Timor Leste United Kingdom of Great Britain Jordan
Bangkok Malaysia Jakarta
24 Maret 2003 31 Juli 2003 20 Oktober 2003
Bali Brunei Darussalam Bucharest
4 Februari 2004 5 Oktober 2004 12 Oktober 2004
Jakarta Brussels Rome Washington Washington Sofia Jakarta
1 Februari 2005 26 Januari 2005 17 Februari 2005 29 Juni 2005 29 Juni 2005 6 Oktober 2005 18 Oktober 2005
Jakarta Limassol - Cyprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo
29 Mei 2006 14 Juni 2006 12 Oktober 2006 16 Oktober 2006 14 November 2006 24 November 2006 29 November 2006 27 November 2006 18 Desember 2006 19 Desember 2006
Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki
31 Mei 2007 31 Mei 2007 18 Juli 2007 8 Agustus 2007 13 Agustus 2007 27 September 2007
Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta
10 Maret 2008 21 April 2008 28 Mei 2008 19 September 2008 6 Oktober 2008 17 Desember 2008
Jakarta Doha Brisbane Brisbane
16 Maret 2009 27 Mei 2009 10 Juli 2009 10 Juli 2009
Wollonggong Cartagena Cartagena Jakarta
22 Februari 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 18 Agustus 2010
New Delhi Aruba Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia
25 Januari 2011 15 Maret 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011
Saint Petersburg Saint Petersburg
10 Juli 2012 11 Juli 2012
Astana Singapore Jakarta
2 September 2013 17 September 2013 25 September 2013
Dilli London Jakarta Amman
21 February 2014 25 February 2014 14 July 2014 10 August 2014
Tahun 2004
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
BULLETIN
STATISTIK
ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
SEPTEMBER
2014
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail:
[email protected] website: http://www.ppatk.go.id
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN