B u l l e t i n S t a t i s t i k

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

FEBRUARI

2015

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1

Volume 60/Thn VI/2015

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME Februari 2015 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015)

Bulletin Statistik


Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013

Ringkasan Eksekutif

Buletin Statistik

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN D AF T AR I SI:

PUSAT PELAPORAN DAN

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk Volumedalam 36/Thn IV/2013 menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya rangka Maret 2013 mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ANALISIS TRANSAKSI Pidana Pencucian Uang KEUANGAN (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: Volume 36/Thn IV/2013 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Maret 2013 Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta TRANSAKSI Ditjen Bea Cukai;KEUANGAN ANALISIS 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Volume 36/Thn IV/2013 Memasuki awal 2015, jumlah penyampaian laporan ke PPATK terus Maret 2013 bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak terutama terkait LTKT, ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LTKM, dan LTPBJ yang selama Februari 2015 bertambah masingmasing sebanyak 159,2 ribu LTKT, 3,4 ribu LTKM, dan 2,5 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 (termasuk LTKL SWIFT Bank s.d. Januari 2015) telah mencapai 22.779.179 Volume 36/Thn IV/2013 ANALISIS KEUANGAN laporan TRANSAKSI atau meningkat sebanyak 3,7 persen dibandingkan jumlah Maret 2013 kumulatif laporan per akhir Desember 2014. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Februari 2015 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan, terutama jumlah LTKM, LTPBJ, dan LTKT yang turun ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Volume 36/Thn IV/2013 masing-masing sebanyak 38,8 persen, 10,5 persen, dan 7,2 persen. Maret 2013 Terkait fungsi analisis, selama Februari 2015, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 21 HA, dengan 17 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 4 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi Volume 36/Thnmasih IV/2013 menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 4 HA Maret 2013 (19,0 persen). Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Februari 2015, belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik. Namun demikian, sejak berlakunya UU TPPU, terdapat sebanyak 47 LHP telah disampaikan ke penyidik atau Kementerian/Lembaga terkait, dengan 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 26 LHP ke Penyidik Kejaksaan, dan 23 LHP ke Penyidik KPK. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir Februari 2015 terdapat 91 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 129 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Buletin Statist ik Halaman

D AF T AR I SI:

Ringkasan Eksekutif

1

Ringkasan Statistik DAN 2 PUSAT PELAPORAN

Buletin Statistik

D A F TTransaksi AR I SI: Laporan

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri(LTKM) D Agakan FTA R ISI: B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) D ALaporan F T AR ISI: C. Pembawaan Uang Tunai (LPUT) D. Laporan dari Penyedia D ABarang F T Adan R Jasa ISI: E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri F. Laporan Penundaan D ATransaksi F T A R(LPT) ISI:

3

PUSAT PELAPORAN DAN 3

Buletin Statistik PUSAT PELAPORAN DAN 12 14 17

Buletin Statistik

19 PUSAT PELAPORAN DAN 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

Buletin Statistik D AHasil F TAnalisis A R I S(HA) I: A. 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43

Buletin Statistik Lain-lain A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU B. Keterangan Ahli C. Audit D. Pertukaran Informasi Antar FIU E. Nota Kesepahaman (MoU)

45 45 48 50

Jakarta, Maret 2015

52 54

MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015)

RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

LTKM LTKT LTPBJ LPUT LTKL

LTKM LTKT LTPBJ LPUT LTKL

= = = = =

Periode Januari 2003 s.d. Februari 2015: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Februari 2015 sebanyak 22.779.179 Laporan. 205.708 Laporan, bertambah 4,5 persen dibanding posisi Desember 2014. 16.451.856 Laporan, bertambah 2,1 persen dibanding posisi Desember 2014. 68.010 Laporan, bertambah 8,6 persen dibanding posisi Desember 2014. 13.901 Laporan yang diperoleh melalui 17 lokasi pelaporan. 6.039.704 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja, Januari 2014 s.d. Januari 2015).

= = = = =

Tahun 2015 (s.d. Februari 2015): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 818.723 Laporan. 8.910 Laporan, naik 47,2 persen (c-to-c). 330.709 Laporan, naik 6,9 persen (c-to-c). 5.384 Laporan, turun 18,5 persen (c-to-c). 2 Laporan 473.718 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja, selama Januari 2015).

Februari 2015: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 165.079 Laporan, atau turun 74,7 persen dibandingkan jumlah Januari 2015 (m-to-m). A. LTKM = 3.382 Laporan, turun 38,8 persen (m-to-m), namun naik 20,7 persen (y-on-y). B. LTKT = 159.152 Laporan, turun 7,2 persen (m-to-m), namun naik 19,3 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 2.543 Laporan, turun 10,5 persen (m-to-m), dan turun 38,9 persen (y-on-y). D. LPUT = 2 Laporan.

HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

A. B. C. D.

A. B. C. D.

HASIL

Periode Januari 2003 s.d. Februari 2015: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Februari 2015 sebanyak 2.947 HA yang terkait dengan 8.797 LTKM. HA - Proaktif = 1.714 HA yang terkait dengan 4.698 LTKM. - Inquiry = 1.233 HA yang terkait dengan 4.099 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 886 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 65 HA yang terkait dengan 232 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 47 Laporan. Tahun 2015 (s.d. Februari 2015): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Februari 2015 sebanyak 40 HA yang terkait dengan 243 LTKM. HA - Proaktif = 5 HA yang terkait dengan 46 LTKM. - Inquiry = 35 HA yang terkait dengan 197 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 21 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 0 HA yang terkait dengan 0 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 0 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Februari 2015, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 3.382 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 169 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 38,8 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun lebih tinggi 20,7 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Februari 2014 (y-on-y). Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Februari 2015 mencapai sebanyak 205.708 LTKM atau bertambah 4,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2014. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak 1 Januari 2011 s.d. Februari 2015 tercatat sebanyak 141.784 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 325,9 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Februari 2015 tercatat sebanyak 165 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 60,1 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 39,9 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (44,8 persen), dan Jawa Timur (12,5 persen). Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 92,2 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Februari 2015 adalah perorangan, sedangkan 7,8 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (66,4 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (36,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (75,2 persen). Berdasarkan LTKM selama Februari 2015, diketahui bahwa hanya sebanyak 20,4 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 79,6 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (50,9 persen), Korupsi (23,5 persen), dan Perjudian (7,4 persen).

4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Februari 2015 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 Tahun (s.d. Oktober 2011-2013 Feb-2014 2010)*)

Jenis PJK Pelapor

(1)

(2) 36,309

Bank Ø Bank Umum

(3) 47,205

(4) 1,805

Jumlah PJK Pelapor 2015 (s.d. Feb2015)

Kumulatif s.d. Feb2014

Jan-2014 s.d. Des2014

Jan-2015

Feb-2015


Jumlah

Jumlah Jan 2003 s.d. Feb-2015

(5) 3,690

(6) 23,791

(7) 1,844

(8) 1,711

(9) 3,555

(10) 74,551

(11) 110,860

(12) 73 69

Tahun 2014

Tahun 2015

36,022

46,828

1,803

3,688

23,580

1,820

1,693

3,513

73,921

109,943

¤ Bank Milik Negara

11,096

19,997

930

1,585

9,314

677

667

1,344

30,655

41,751

5

¤ Bank Swasta

12,540

21,716

713

1,745

11,885

978

876

1,854

35,455

47,995

36

¤ Bank Pembangunan Daerah

8,614

2,929

93

231

1,614

92

93

185

4,728

13,342

17

¤ Bank Asing

2,615

1,234

37

68

332

34

37

71

1,637

4,252

6

¤ Bank Campuran

1,157

952

30

59

435

39

20

59

1,446

2,603

5

287

377

2

2

211

24

18

42

630

917

4

Non Bank

27,615

45,978

997

2,364

15,900

3,684

1,671

5,355

67,233

94,848

92

Ø Pasar Modal

1,088

1,769

23

74

432

31

19

50

2,251

3,339

11

Ø Asuransi

2,939

9,919

316

773

3,001

277

169

446

13,366

16,305

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

1,435

18,131

281

641

4,829

2,680

786

3,466

26,426

27,861

14

Ø Pedagang Valuta Asing

Ø Bank Perkreditan Rakyat

Ø Dana Pensiun

22,122

15,163

354

808

6,016

547

545

1,092

22,271

44,393

35

Ø Money Remittance/KUPU

30

992

23

68

1,472

138

146

284

2,748

2,778

14

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi

0

4

0

0

81

1

0

1

86

86

1

0

0

0

0

69

10

6

16

85

85

1

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,924

93,183

2,802

6,054

39,691

5,528

3,382

8,910

141,784

205,708

165

Total LTKM

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Februari 2015 menggunakan Database SIAPUPPT per 28 Februari 2015.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 7,991

Total Pos dan Giro

0 20

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

0 21

4

Money Remittance/KUPU

34,028

660 2,765 5,345

Pedagang Valuta Asing 179

Lembaga Pembiayaan/Leasing

6,342

0 0

Dana Pensiun Asuransi

367

Pasar Modal

136 540

Bank Perkreditan Rakyat

36 151

Bank Campuran

145 347

Bank Asing

327 393

3,208

1,077 1,135

Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta

1,568

Bank Milik Negara

1,387 -

5,000

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

8,509

7,357 10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000


Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2014 s.d. Februari 2015 6,000

60. 0

-3.0 42.3 -38.8

5,000 4,000 -13.8

6.9

3,000

-25.1

17.0

20. 0

4.0

2.1

7.6

13.4

-7.9

28.0

40. 0

0. 0

2,000

- 20. 0

1,000

- 40. 0

3,252 2,802 2,996 2,243 2,624 2,823 2,881 2,996 3,834 3,532 4,007 5,701 5,528 3,382

0

2014 LTKM per Bulan

*)

2015

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2015 s.d. Februari 2015

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 2015 s.d. Februari 2015

Bank 3,555 40%

Non Bank 5,355 60%

Feb-15

Jan-15

Dec-14

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Aug-14

Jul-14

Jun-14

May-14

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

- 60. 0

Bank 73 44% Non Bank 92 56%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2011 s.d. Februari 2015 250,000 4.5% 200,000

25.3%

36.4%

150,000 36.9% 100,000

196,798

205,708

39,691

8,910

2014

2015

157,107 50,000

84,146

115,167

20,222

31,021

41,940

2011

2012

2013

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah Per-tahun

Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Februari 2015

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2011 s.d. Februari 2015 41,940

45,000

39,691

40,000 35,000

31,021

30,000

25,000

20,222

20,000 8,910

15,000 10,000 5,000

2,585

3,495

3,308

4,455

1,685

2011

2012

2013

2014

2015

0

Jumlah Per-tahun

Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Februari 2015


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2011 s.d. Februari 2015 45,000

41,940 39,691

40,000 35,000

31,021

30,000 25,000

21,257

20,222

20,000 15,000

14,186 16,835

10,535

23,791

20,683 8,910

15,900

10,000

5,355

9,687

5,000

3,555

0 2011 2012 Bank + Non Bank

2013 Bank

2014

2015 Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Februari 2015

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2011 s.d. Februari 2015

2015

4,455.0

2014

3,307.6

2013

3,495.0

2012

2,585.1

2011

1,685.2

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Februari 2015

8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Februari 2015 Jumlah LTKM Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Feb-2014

(1)

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total LTKM

Catatan: -

-

Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. FebDes-2014 2014)

Jan-2015

Feb-2015

Tahun 2015 (s.d. Feb2015)

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Feb-2015)

Perkembangan Feb-2015 (Dalam Persen)

m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

23 164 11 50 10 19 51 54 30 5 96 1,173 474 185 262 34 23 16 2 3 0 18 19 8 9 4 36 6 9 0 3 5 0 2,802

38 370 18 93 15 35 119 102 51 8 222 2,569 1,063 418 512 72 33 23 5 9 4 37 32 11 20 11 123 8 13 0 3 17 0 6,054

220 2,289 176 699 84 219 550 491 454 120 1,813 18,309 4,868 2,206 3,223 604 578 131 146 39 17 377 326 93 262 138 882 89 102 0 26 160 0 39,691

30 212 45 97 8 42 94 49 93 6 206 2,406 686 292 771 87 108 28 5 1 0 37 50 8 28 19 73 14 19 0 5 9 0 5,528

25 134 12 66 5 18 48 37 63 7 201 1,582 346 152 347 43 46 13 13 1 0 38 39 6 16 9 86 4 17 0 1 7 0 3,382

55 346 57 163 13 60 142 86 156 13 407 3,988 1,032 444 1,118 130 154 41 18 2 0 75 89 14 44 28 159 18 36 0 6 16 0 8,910

0.6 3.9 0.6 1.8 0.1 0.7 1.6 1.0 1.8 0.1 4.6 44.8 11.6 5.0 12.5 1.5 1.7 0.5 0.2 0.0 0.0 0.8 1.0 0.2 0.5 0.3 1.8 0.2 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 100.0

-16.7 -36.8 -73.3 -32.0 -37.5 -57.1 -48.9 -24.5 -32.3 16.7 -2.4 -34.2 -49.6 -47.9 -55.0 -50.6 -57.4 -53.6 160.0 0.0 n.a. 2.7 -22.0 -25.0 -42.9 -52.6 17.8 -71.4 -10.5 n.a. -80.0 -22.2 n.a. -38.8

8.7 -18.3 9.1 32.0 -50.0 -5.3 -5.9 -31.5 110.0 40.0 109.4 34.9 -27.0 -17.8 32.4 26.5 100.0 -18.8 550.0 -66.7 n.a. 111.1 105.3 -25.0 77.8 125.0 138.9 -33.3 88.9 n.a. -66.7 40.0 n.a. 20.7

44.7 -6.5 216.7 75.3 -13.3 71.4 19.3 -15.7 205.9 62.5 83.3 55.2 -2.9 6.2 118.4 80.6 366.7 78.3 260.0 -77.8 -100.0 102.7 178.1 27.3 120.0 154.5 29.3 125.0 176.9 n.a. 100.0 -5.9 n.a. 47.2

Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Januari 2003 s.d. Maret 2013

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.







Januari 2015 s.d. Februari 2015

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

9

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015)

10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Februari 2015 Jumlah LTKM Jenis Kategori Terlapor Feb-2014

(1)

Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/Korporasi Total LTKM


Jan-2015

Feb-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2,566 1,671 895

5,555 3,645 1,910

35,784 23,971 11,813

5,112 3,417 1,695

3,102 2,039 1,063

8,214 5,456 2,758

92.2 66.4 33.6

-39.3 -40.3 -37.3

20.9 22.0 18.8

47.9 49.7 44.4

236

499

3,907

416

280

696

7.8

-32.7

18.6

39.5

2,802

6,054

39,691

5,528

3,382

8,910

100.0

-38.8

20.7

47.2

Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Februari 2015 Jumlah LTKM Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Feb-2014

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(1) Pengusaha/Wiraswasta Pegawai Swasta PNS (termasuk pensiunan) Ibu Rumah Tangga Pedagang Profesional dan Konsultan Pelajar/Mahasiswa

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pengajar dan Dosen Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pegawai Bank Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Petani dan Nelayan Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus Parpol Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Pegawai Money Changer Ø Pengrajin Ø Tidak Teridentifikasi dll Total Terlapor Perseorangan


Jan-2015

Feb-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2) 845 519 225 282 221 27 97

(3) 1,720 1,150 498 599 539 47 182

(4) 10,327 7,983 3,584 2,858 3,541 442 1,144

(5) 1,994 1,305 339 258 358 116 67

(6) 987 833 282 224 120 71 93

(7) 2,981 2,138 621 482 478 187 160

(8) 36.3 26.0 7.6 5.9 5.8 2.3 1.9

(9) -50.5 -36.2 -16.8 -13.2 -66.5 -38.8 38.8

(10) 16.8 60.5 25.3 -20.6 -45.7 163.0 -4.1

(11) 73.3 85.9 24.7 -19.5 -11.3 297.9 -12.1

54

119

726

90

57

147

1.8

-36.7

5.6

23.5

34

98

713

82

60

142

1.7

-26.8

76.5

44.9

22

64

368

101

36

137

1.7

-64.4

63.6

114.1

16

54

590

85

42

127

1.5

-50.6

162.5

135.2

23

48

199

35

30

65

0.8

-14.3

30.4

35.4

19

67

215

30

29

59

0.7

-3.3

52.6

-11.9

14

21

126

5

10

15

0.2

100.0

-28.6

-28.6

7

12

75

7

4

11

0.1

-42.9

-42.9

-8.3

1

3

22

7

1

8

0.1

-85.7

0.0

166.7

2

3

19

1

3

4

0.0

200.0

50.0

33.3

0

0

110

4

0

4

0.0

-100.0

n.a.

n.a.

0 0 158 2,566

20 0 311 5,555

24 1 2,717 35,784

1 0 227 5,112

1 0 219 3,102

2 0 446 8,214

0.0 0.0 5.4 100.0

0.0 n.a. -3.5 -39.3

n.a. n.a. 38.6 20.9

-90.0 n.a. 43.4 47.9

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Februari 2015 Jumlah LTKM Kategori Umur Terlapor Perseorangan Feb-2014

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Usia Dibawah 30 tahun Usia 30 - 40 tahun Usia 40 - 50 tahun Usia 50 - 60 tahun Usia Diatas 60 tahun Tidak Teridentifikasi

Total Terlapor Perseorangan


Jan-2015

Feb-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

832 689 557 311 146 31

1,696 1,487 1,247 739 318 68

9,506 10,274 8,402 5,339 1,861 402

974 1,600 1,482 828 188 40

673 991 759 518 138 23

1,647 2,591 2,241 1,346 326 63

20.1 31.5 27.3 16.4 4.0 0.8

-30.9 -38.1 -48.8 -37.4 -26.6 -42.5

-19.1 43.8 36.3 66.6 -5.5 -25.8

-2.9 74.2 79.7 82.1 2.5 -7.4

2,566

5,555

35,784

5,112

3,102

8,214

100.0

-39.3

20.9

47.9

Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Februari 2015 Jumlah LTKM Dugaan Tindak Pidana Asal Feb-2014


Jan-2015

Feb-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(1) Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Perjudian Ø Di Bidang Perpajakan Ø Di Bidang Perbankan Ø Narkotika Ø Penggelapan Ø Penyuapan Ø Perdagangan Manusia Ø Pencurian Ø Di Bidang Kelautan Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Prostitusi Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Terorisme Ø Penyelundupan Barang Ø Di Bidang Asuransi Ø Di Bidang Kehutanan Ø Pemalsuan Uang Ø Penculikan Ø Penyelundupan Imigran Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Perdagangan Senjata Gelap Ø Psikotropika

(2) 1,425 954 228 12 16 77 92 7 21 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

(3) 2,893 1,679 426 320 34 129 117 64 39 0 2 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1

(4) 15,401 8,905 2,788 1,244 216 370 422 242 236 9 19 2 2 6 17 51 15 1 2 2 1 2 10 0 5

(5) 953 460 238 84 31 6 19 16 9 8 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) 861 464 189 51 33 41 17 20 5 0 5 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7) 1,814 924 427 135 64 47 36 36 14 8 7 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(8) 20.4 50.9 23.5 7.4 3.5 2.6 2.0 2.0 0.8 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(9) -9.7 0.9 -20.6 -39.3 6.5 583.3 -10.5 25.0 -44.4 -100.0 150.0 n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(10) -39.6 -51.4 -17.1 325.0 106.3 -46.8 -81.5 185.7 -76.2 n.a. 150.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0

(11) -37.3 -45.0 0.2 -57.8 88.2 -63.6 -69.2 -43.8 -64.1 n.a. 250.0 n.a. n.a. n.a. -50.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih

14

75

834

74

27

101

5.6

-63.5

92.9

34.7

1,377

3,161

24,290

4,575

2,521

7,096

79.6

-44.9

83.1

124.5

2,802

6,054

39,691

5,528

3,382

8,910

100.0

-38.8

20.7

47.2

Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Total LTKM


B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Februari 2015 sebanyak 159.152 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 7.958 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 7,2 persen (m-to-m), namun tercatat naik 19,3 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2014 (y-on-y). Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Februari 2015, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 16,5 juta LTKT dari PJK. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,4 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,3 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 74,0 persen atau sebanyak 7,8 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Februari 2015 200,000 180,000

30. 0

-0.4 22.5

-24.1

160,000

-1.2

140,000

24.0

-15.6

-2.5

-8.2 17.5

-7.2 20. 0

-2.1

-1.0

8.0

-7.8

10. 0

120,000 100,000

0. 0

80,000 - 10. 0

60,000 40,000 20,000

- 20. 0

176,655 175,883 133,434 131,808 142,334 140,883 172,640 145,768 142,644 176,854 163,123 149,744 175,971 171,557 159,152

0

2014 LTKT per Bulan

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

2015

Feb-15

Jan-15

Dec-14

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Aug-14

Jul-14

Jun-14

May-14

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

Dec-13

- 30. 0

13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Februari 2015 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2014 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 Tahun 2011Kumulatif Jan-2014 Kumulatif (s.d. Oktober 2013 Feb-2014 s.d. Febs.d. DesJan-2015 Feb-2015 s.d. Feb2010)*) 2014 2014 2015

Jenis Pihak Pelapor

(1)

Jumlah

Jumlah PJK Jumlah Jan Pelapor Jan 2003 s.d. 2014 s.d. Feb-2015 Feb-2015

Bank

(2) 8,620,893

(3) 5,619,857

(4) 132,774

(5) 307,963

(6) 1,841,116

(7) 170,544

(8) 158,171

(9) 328,715

(10) (11) 7,789,688 16,410,581

(12) 141

Ø Bank Umum

7,779,700 16,398,774

109

8,619,074

5,612,092

132,673

307,773

1,839,252

170,341

158,015

328,356

Ø Bank Perkreditan Rakyat

1,819

7,765

101

190

1,864

203

156

359

9,988

11,807

32

Non Bank

10,530

18,781

660

1,354

9,970

1,013

981

1,994

30,745

41,275

37

Ø Pasar Modal

44

23

0

0

1

0

0

0

24

68

0

Ø Asuransi

165

22

0

0

495

8

0

8

525

690

0

Ø Dana Pensiun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

3

47

0

1

76

12

28

40

163

166

1

9,972

16,522

625

1,273

8,666

891

832

1,723

26,911

36,883

32

346

2,167

35

80

731

102

121

223

3,121

3,467

4

Ø Pos dan Giro

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,631,423

5,638,638

133,434

309,317

1,851,086

171,557

159,152

330,709

Ø Pedagang Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU

Total LTKT

*)

7,820,433 16,451,856

0 178

Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2011 s.d. Februari 2015 18,000,000

2.1% 13.0%

16,000,000 16.5%

14,000,000 19.9%

12,000,000 10,000,000 8,000,000

16,121,147

16,451,856

14,270,061

12,247,141

6,000,000

10,213,913 4,000,000 2,000,000 1,582,490

2,033,228

2,022,920

1,851,086

330,709

2011

2012

2013

2014

2015

0

Kumulatif LTKT

LTKT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Februari 2015.


C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006. Selama Februari 2015, PPATK hanya menerima 2 LPUT dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI yang disampaikan secara manual kepada PPATK. Penambahan 2 LPUT selama Februari 2015 ini berasal dari Tanjung Balai Karimun. Dengan adanya penambahan LPUT selama Februari 2015, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Februari 2015 sebanyak 13.901 laporan. Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Februari 2015, tercatat terjadi 127 pelanggaran pembawaan uang tunai yangterjadi di 14 lokasi pelaporan. Sejalan dengan pelaporan LPUT, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Batam, yakni sebanyak 31,5 persen.

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Februari 2015 Lokasi Pelaporan

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Total LPUT

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2014 Tahun 20112013 Feb-2014


Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014

Jan-2015

Feb-2015


Jumlah


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2,683 2,866 3 0 97 50 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5,711

677 5,936 1 24 12 63 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 6,721

2 175 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187

2 340 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352

935 494 3 3 3 10 3 0 0 0 0 0 0 1 12 1 2 1,467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1,612 6,430 4 29 15 73 4 2 0 1 2 1 1 1 12 1 2 8,190

4,295 9,296 7 29 112 123 5 9 1 4 2 1 1 1 12 1 2 13,901

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Februari 2015 Yogyakarta

2

Palembang

1

Lombok

12

Semarang (Tj. Emas)

1

Pekanbaru

1

Pontianak

1

Balikpapan

2

Medan

4

Teluk Nibung

1

Teluk Bayur

9

Dumai

5

Ngurah Rai Denpasar

123

Tj. Pinang

112

Tanjung Balai Karimun

29

Bandung

7

Soekarno Hatta

9,296

Batam

4,295 0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2011 s.d. Februari 2015 16,000 0.0%

11.8%

14,000 12,000

38.6%

10,000 29.2% 8,000

4,000

13,899

13,901

12,432

6,000 8,971 6,944

2,000 0

1,233

2,027

3,461

1,467

2

2011

2012

2013

2014

2015

Kumulatif LPUT

LPUT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Februari 2015.

16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Februari 2015 Lokasi Pelaporan

Jumlah Jan-2006 s.d. Feb-2015

(1)

%

(2)

(3)

Batam

40

31.5%

Ngurah Rai Denpasar

36

28.3%

Soekarno Hatta

30

23.6%

Medan

4

3.1%

PekanBaru

4

3.1%

Dumai

3

2.4%

Pontianak

3

2.4%

Tj. Pinang

2

1.6%

Teluk Bayur

2

1.6%

Bandung

1

0.8%

Tj. Balai Karimun

1

0.8%

Halim Perdana Kusumah

1

0.8%

Palembang

0

0.0%

Teluk Nibung

0

0.0%

127

100.0%

Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Februari 2015 Teluk Nibung

0

Palembang

0

Halim Perdana Kusumah

1

Tj. Balai Karimun

1

Bandung

1

Teluk Bayur

2

Tj. Pinang

2

Pontianak

3

Dumai

3

PekanBaru

4

Medan

4

Soekarno Hatta Ngurah Rai Denpasar Batam

30 36 40


UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau ewallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”

D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Februari 2015 tercatat sebanyak 2.543 Laporan, atau turun sebesar 10,5 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, dan juga turun 18,5 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2014. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Februari 2015 telah mencapai 68.010 laporan yang berasal dari 309 PBJ. Selama Januari 2015 s.d. Februari 2015, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 3.671 laporan atau 68,2 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 1.560 laporan atau 29,0 persen, Pedagang Perhiasan/logam mulia sebanyak 145 laporan atau 2,7 persen, dan Balai Lelang sebanyak 8 laporan atau 0,1 persen. Sementara itu, selama Mei 2012 s.d. Februari 2015 masih belum diterima laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ yang bergerak di bidang perdagangan barang seni/antik.

Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Februari 2015 Tahun 2014 Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

Tahun 2012-2013 Feb-2014

(1)



Jan-2015

Feb-2015


Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Feb-2015

Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Feb2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ø Perusahaan Properti

17,377

2,103

3,835

17,037

1,912

1,759

3,671

38,085

196

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor

13,858

2,038

2,734

12,204

857

703

1,560

27,622

100

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia

458

7

12

1,395

65

80

145

1,998

4

Ø Balai Lelang

218

14

28

58

7

1

8

284

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Barang Seni / Antik Ø Tidak terklasifikasi Total LTPBJ

0

0

0

21

0

0

0

21

0

31,911

4,162

6,609

30,715

2,841

2,543

5,384

68,010

309

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).


Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Juni 2012 s.d. Februari 2015 0 0

Barang Seni / Antik

284 9

Balai Lelang

1,998

Perhiasan / logam mulia

4

27,622

Pedagang Kendaraan Bermotor

100 38,085

Perusahaan Properti

196

0

10,000

20,000

Jumlah Laporan Transaksi

30,000 Jumlah PBJ

Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Selama Februari 2015

Pedagang Kendaraan Bermotor 1,560 29%

Balai Lelang 8 0% Barang Seni / Antik 0 0% Perhiasan / logam mulia 129 5%

Perusahaan Properti 3,671 68%

40,000


UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Juli 2014 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c. Hingga akhir Januari 2015 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL. Jumlah LTKL yang disampaikan PJK kepada PPATK selama s.d. Januari 2015 sebanyak 15,2 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 1,2 juta laporan atau sebanyak 58,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (40 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (34 persen), dan KUPU (26 persen). Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 3,5 juta Laporan atau 58 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing masing sebesar Rp1.479 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp950 juta untuk setiap LTKL Incoming.

Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor NON BANK UMUM 24 23%

Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor NON BANK UMUM 9.1%

BANK UMUM 80 77%

BANK UMUM 90.9%


Grafik 18 Jumlah LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Jan-2014 s.d. Jan-2015 7,000,000 6,000,000

6,039,704 5,196,497

5,000,000 3,984,712

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 SWIFT

NON SWIFT

Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Jan-2014 s.d. Jan-2015

Incoming 3,500,749 58%

Outgoing 2,538,955 42%

Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Jan-2014 s.d. Jan-2015

Incoming 3,326,843,892 ,996,480 47%

Outgoing 3,755,379,165 ,167,980 53%

KUPU

21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Jan-2014 s.d. Jan-2015 Thousands 600 500

400 300 200 100 0 Jan-14 Jan-14

Feb-14 Mar-14 Apr-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

May-14 Jun-14 May-14 Jun-14

Jul-14 Jul-14

Aug -14 Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Aug -14 Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Outgoing 103,299 184,405 198,568 202,851 200,362 221,578 187,278 200,719 214,919 211,860 213,131 208,041 191,944 Incoming 116,816 267,802 271,398 253,662 290,262 292,295 263,596 274,112 286,259 294,379 288,934 319,460 281,774 Total

220,115 452,207 469,966 456,513 490,624 513,873 450,874 474,831 501,178 506,239 502,065 527,501 473,718

Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Jan-2014 s.d. Jan-2015 Trillions 800 600

400 200 0 Jan-14 Jan-14



Jul-14 Jul-14

Aug-14 Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Aug -14 Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Outgoing 128,884 263,725 264,383 278,046 253,395 356,623 260,603 303,986 327,354 345,223 315,522 367,640 289,989 Incoming 102,527 229,275 224,865 223,538 225,467 323,867 215,602 241,289 296,273 311,972 284,801 359,983 287,377 Total

231,412 493,000 489,249 501,584 478,862 680,490 476,206 545,276 623,627 657,196 600,324 727,623 577,366

Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Jan-2014 s.d. Jan-2015 Millions 2,000

1,500 1,000 500

0 Jan-14 Jan-14



Jul-14 Jul-14

Aug -14 Sep-14 Aug -14 Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Outgoing 1,247,6 1,430,1 1,331,4 1,370,6 1,264,6 1,609,4 1,391,5 1,514,4 1,523,1 1,629,4 1,480,4 1,767,1 1,510,8 Incoming 877,686 856,136 828,546 881,246 776,771 1,108,0 817,927 880,260 1,034,9 1,059,7 985,698 1,126,8 1,019,8 Total

1,051,3 1,090,2 1,041,0 1,098,7 976,027 1,324,2 1,056,1 1,148,3 1,244,3 1,298,1 1,195,7 1,379,3 1,218,7


F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UndangUndang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Februari 2015. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Februari 2015 tercatat sebanyak 31 Laporan, atau meningkat 14,8 persen dibandingkan jumlah pada Januari 2015 (m-to-m), namun turun 56,9 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2014 (y-on-y). Sebagian besar penundaan transaksi selama Februari 2015 dilakukan oleh PJK Bank (94,8 persen), terutama Bank Negara (63,8 persen) dan Bank Pembangunan Daerah (25,9 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (37,9 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (98,3 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (36,2 persen), Pegawai Swasta (17,2 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (12,1 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, hampir keseluruhan transaksi yang ditunda selama Februari 2015 bernilai dibawah Rp100 juta (94,8 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, mayoritas LPT pada Februari 2015 atau sebanyak 98,3 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Sedangkan jumlah LPT yang telah memenuhi aspek formil dan aspek materil hanya sebanyak 1,7 persen saja. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Februari 2015 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (34,5 persen), Sumatera Selatan (22,4 persen), Jawa Barat (13,8 persen), dan Banten (6,9 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 62,1 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Januari 2013 s.d. Februari 2015 120

80

107

72

70 53 46

41

37

34

40

29

30

28

31

27

0 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14

Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15

Feb-15

Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Februari 2015 Jumlah LPT Jenis Pihak Pelapor Feb-2014

(1)

Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing Ø Bank Campuran Non Bank Ø Asuransi Ø Pasar Modal Total LPT


Jan-2015

Feb-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

69 65 1 3 0 0 3 3 0 72

150 141 6 3 0 0 33 33 0 183

616 548 16 28 2 22 42 39 3 658

25 20 2 3 0 0 2 2 0 27

30 17 1 12 0 0 1 1 0 31

55 37 3 15 0 0 3 3 0 58

94.8 63.8 5.2 25.9 0.0 0.0 5.2 5.2 0.0 100.0

20.0 -15.0 -50.0 300.0 n.a. n.a. -50.0 -50.0 n.a. 14.8

-56.5 -73.8 0.0 300.0 n.a. n.a. -66.7 -66.7 n.a. -56.9

-63.3 -73.8 -50.0 400.0 n.a. n.a. -90.9 -90.9 n.a. -68.3

Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Januari 2013 s.d. Februari 2015 Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi

(1) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi Total LPT

Jumlah LPT

Feb-2014


Jan-2015

Feb-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0

0

7

1

0

1

1.7

-100.0

n.a.

n.a.

72

183

633

26

31

57

98.3

19.2

-56.9

-68.9

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

18

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

72

183

658

27

31

58

100.0

14.8

-56.9

-68.3

Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Februari 2015 Jumlah LPT Jenis Transaksi Yang Ditunda Feb-2014

(1) Transfer Tarik/Setor Tunai SMS/Mobile Banking Remittance Polis Asuransi Internet Banking Incoming Valas Penukaran Valas Redemption penyertaan Pembayaran Kirim Valas Lainnya Tidak Terisi Total LPT

(2) 39 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 9 72


(3) 93 16 0 0 2 0 0 0 0 2 0 52 18 183

(4) 326 58 20 2 7 0 2 1 1 3 2 138 98 658

Jan-2015

Feb-2015


(5) 8 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 5 3 27

(6) 14 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 6 31

(7) 22 8 4 3 1 1 0 0 0 0 0 10 9 58

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Feb-2015) (8) 37.9 13.8 6.9 5.2 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 15.5 100.0

Perkembangan Feb-2015 (Dalam Persen) m-to-m

y-on-y

c-to-c

(9) 75.0 -40.0 -100.0 100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 100.0 14.8

(10) -64.1 -62.5 n.a. n.a. -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -64.3 -33.3 -56.9

(11) -76.3 -50.0 n.a. n.a. -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -80.8 -50.0 -68.3

Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Februari 2015 Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan (1) Perorangan Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pegawai Swasta Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Pedagang Ø Ibu Rumahtangga Ø Profesional Ø Buruh Ø TNI/POLRI (Termasuk Ø TKW Ø PNS Ø PEPS Ø Pengajar/Dosen Ø Belum/Tidak Bekerja Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi Total LPT

Jumlah LPT

Feb-2014

(2) 72 43 6 4 4 7 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 72


(3) 183 88 13 8 11 15 0 8 1 0 2 31 4 2 0 0 183

(4) 655 266 96 64 40 59 1 17 13 0 11 32 10 5 41 3 658

Jan-2015

Feb-2015


(5) 27 8 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 27

(6) 30 13 4 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 31

(7) 57 21 10 7 6 5 2 1 0 0 0 0 0 1 4 1 58

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Feb-2015) (8) 98.3 36.2 17.2 12.1 10.3 8.6 3.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.9 1.7 100.0


y-on-y

c-to-c

(9) 11.1 62.5 -33.3 -25.0 0.0 50.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 0.0 n.a. 14.8

(10) -58.3 -69.8 -33.3 -25.0 -25.0 -57.1 n.a. -50.0 -100.0 n.a. -100.0 -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. -56.9

(11) -68.9 -76.1 -23.1 -12.5 -45.5 -66.7 n.a. -87.5 -100.0 n.a. -100.0 -100.0 -100.0 -50.0 n.a. n.a. -68.3

Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Februari 2015 Jumlah LPT Kategori Nominal Transaksi Feb-2014

(1) Ø Dibawah Rp100 juta Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar Total LPT

(2) 69 3 0 72


(3) 178 5 0 183

(4) 630 21 7 658

Jan-2015

Feb-2015


(5) 25 1 1 27

(6) 30 1 0 31

(7) 55 2 1 58

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Feb-2015) (8) 94.8 3.4 1.7 100.0


y-on-y

c-to-c

(9) 20.0 0.0 -100.0 14.8

(10) -56.5 -66.7 n.a. -56.9

(11) -69.1 -60.0 n.a. -68.3

25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Februari 2015 Jumlah LPT

Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Feb-2014

(1)

DKI JAKARTA SUMSEL JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH JAWA TIMUR NAD RIAU NTB KEP BABEL SULTRA BALI KALSEL LAMPUNG NTT SULUT SULTENG JAMBI BENGKULU KALBAR MALUKU DIY KALTIM PAPUA SUMBAR KALTENG SUMUT SULAWESI SELATAN GORONTALO SULBAR KEPRI SULSEL Total LPT


Jan-2015

Feb-2015




y-on-y

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

c-to-c

(11)

19 0 25 2 5 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 72

65 2 41 13 12 21 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 10 0 0 1 0 3 183

221 45 140 40 47 54 5 21 2 4 0 4 2 5 1 0 0 1 5 3 1 5 2 1 5 3 24 0 1 2 7 7 658

10 3 6 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

10 10 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

20 13 8 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

34.5 22.4 13.8 6.9 5.2 3.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

0.0 233.3 -66.7 0.0 100.0 0.0 -100.0 n.a. -100.0 -100.0 n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.8

-47.4 n.a. -92.0 0.0 -60.0 -90.9 n.a. 0.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -56.9

-69.2 550.0 -80.5 -69.2 -75.0 -90.5 0.0 -80.0 0.0 n.a. n.a. 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 -100.0 -100.0 n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 -68.3

Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Februari 2015 Jumlah LPT Alasan Penundaan Transaksi Feb-2014

(1) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT

(2) 2 2 2 3 11 9 43 72


(3) 32 2 4 6 17 21 101 183

(4) 58 7 13 148 97 62 273 658

Jan-2015

Feb-2015


(5) 0 0 0 4 4 3 16 27

(6) 1 0 0 2 7 1 20 31

(7) 1 0 0 6 11 4 36 58

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Feb-2015) (8) 1.7 0.0 0.0 10.3 19.0 6.9 62.1 100.0


y-on-y

c-to-c

(9) n.a. n.a. n.a. -50.0 75.0 -66.7 25.0 14.8

(10) -50.0 -100.0 -100.0 -33.3 -36.4 -88.9 -53.5 -56.9

(11) -96.9 -100.0 -100.0 0.0 -35.3 -81.0 -64.4 -68.3

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


A. Hasil Analisis (HA)

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

Selama Februari 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 21 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 53 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 4 HA (19,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 38 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 17 HA (81,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 15 laporan. Selama Januari 2015 s.d. Februari 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 40 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 243 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 5 HA (12,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 46 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 35 HA (87,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 197 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Februari 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.516 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.687 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 542 HA (35,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.847 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 974 HA (64,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.840 laporan. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Februari 2015, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 2.947 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.797 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 1.714 HA (58,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.698 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.233 HA (41,8 persen) dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 4.099 laporan. Berdasarkan HA selama Januari 2015 s.d. Februari 2015, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 14 HA (35,0 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi selama Januari 2015 s.d. Februari 2015 ini lebih rendah sebesar 63,2 persen dibandingkan jumlah HA selama Januari 2014 s.d. Februari 2014, sedangkan jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 33,3 persen. PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama Januari 2015 s.d. Februari 2015, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 21 IHA.

27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Februari 2015 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Jenis Hasil Analisis (HA)

(1)

(2)


(3)

(4)

Jumlah


Feb-2015


(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun 2015


Jan-2014 s.d. Des2014

Jan-2015

(5)

(6)

(7)

PROAKTIF Ø Hasil Analisis

1.172

464

4

9

73

1

4

5

542

1.714

Ø LTKM Terkait

2.851

1.349

52

129

452

8

38

46

1.847

4.698

INQUIRY**) Ø Hasil Analisis

259

556

22

58

383

18

17

35

974

1.233

Ø LTKM Terkait

259

1.347

100

254

2.296

182

15

197

3.840

4.099

Ø Hasil Analisis

1.431

1.020

26

67

456

19

21

40

1.516

2.947

Ø LTKM Terkait

3.110

2.696

152

383

2.748

190

53

243

5.687

8.797

TOTAL

Keterangan : - Cut off data per 28 Februari 2015. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2011 s.d. Februari 2015 500

456

442 450 400

383

350 301 300

297

277

250 200

231

150 100

180 145

70

73

40 35

2013

2014

2015

97

50

5

0 2011

2012 HA per-Tahun

Proaktif

Inquiry


Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Februari 2015 Penyidik

(1) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

JUMLAH HA


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jan-2014 s.d. Des2014

Jan-2015

Feb-2015


Jumlah


Tahun 2014 Tahun 20112013 Feb-2014


Tahun 2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0 104 0 0

302 160 331 99

13 5 7 0

32 12 18 0

208 96 97 0

9 3 5 0

10 4 3 0

19 7 8 0

529 263 436 99

529 367 436 99

1.327 0 0

52 2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

52 2 2

1.379 2 2

0

5

0

0

0

0

0

0

5

5

0 0 0 0

7 34 0 26

0 0 0 1

0 3 0 2

0 37 9 9

0 2 0 0

0 4 0 0

0 6 0 0

7 77 9 35

7 77 9 35

1.431

1.020

26

67

456

19

21

40

1.516

2.947

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Februari 2015 Dugaan Tindak Pidana Asal

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø





Jan-2015

Feb-2015


Jumlah


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Perdagangan orang;

580 40 47 46 0 1 9 19 4 42 419 5 17 4 7 6 0 0

563 46 43 17 1 0 4 21 4 29 113 1 10 0 33 4 0 13

15 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0

38 1 2 1 0 0 2 0 0 2 9 0 4 0 3 0 0 0

226 2 15 6 0 0 10 9 1 22 76 4 10 0 35 0 3 9

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 0 0 1

803 48 58 23 1 0 14 30 5 52 191 5 21 0 72 4 3 23

1.383 88 105 69 1 1 23 49 9 94 610 10 38 4 79 10 3 23

185

118

3

5

28

3

14

17

163

348

1.431

1.020

26

67

456

19

21

40

1.516

2.947

Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih

Ø Tidak Teridentifikasi / dll JUMLAH HA

29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Februari 2015 (HA database) Hasil Analisis

Tahun Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

LTKM Terkait

Januari 2003 Desember 2010

553

938

2011

149

323

2012

71

137

2013

35

44

2014

36

63

2015 (s.d. Februari 2015)

1

1

292

568

845

1.506

Jumlah Jumlah Tahun 2003 s.d. Februari 2015

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Februari 2015 500

456

442 450 400 350 277

300

301

250 200

149

150 71

100

35

50

36

40 1

0 2011

2012

HA Database

2013

2014

HA ke Penyidik

2015


Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Februari 2015 Instansi



Jumlah


Tahun 2015 Jan-2015

Feb-2015


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Lainnya

378

5

1

2

22

1

0

1

28

406

9 5 1

2 8 0

0 0 0

0 1 0

1 5 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

3 14 0

12 19 1

34

14

0

0

0

0

0

0

14

48

8 47 1 1 13 6

8 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

3 8 0 0 4 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 1 0

11 9 0 0 9 0

19 56 1 1 22 6

39 1 1 12 1 0 0 0

49 0 0 1 11 1 2 1

5 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 1 0 0 0

30 0 0 1 7 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

83 0 0 2 18 1 2 1

122 1 1 14 19 1 2 1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0 0 6

0 10 44

0 0 3

0 1 8

0 1 58

0 0 8

0 0 5

0 0 13

0 11 115

0 11 121

JUMLAH IHA

563

162

9

20

140

10

11

21

323

886

(1)


Jan-2014 s.d. Des2014

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA Berdasarkan register data HA Proaktif selama Januari 2015 s.d. Februari 2015, keseluruhan terlapor HA proaktif adalah perorangan.

UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.”

orang

Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama Januari 2015 s.d. Februari 2015 bernominal di atas Rp5 Miliar atau sebesar 60 persen. Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 80 persen.

Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Februari 2015 Jumlah HA Kategori Terlapor Feb-2014

(1) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/korporasi Total HA Proaktif


Jan-2015

Feb-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2) 1 0 1

(3) 6 3 3

(4) 66 49 17

(5) 1 1 0

(6) 4 0 4

(7) 5 1 4

(8) 100,0 20,0 80,0

(9) 300,0 -100,0 n.a.

(10) 300,0 n.a. 300,0

(11) -16,7 -66,7 33,3

3

3

7

0

0

0

0,0

n.a.

-100,0

-100,0

4

9

73

1

4

5

100,0

300,0

0,0

-44,4

Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 2015 s.d. Februari 2015

Rp2 Miliar Rp3 Miliar 20,0 Di atas Rp 5 Miliar 60,0

Rp4 Miliar Rp5 Miliar 20,0


Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Februari 2015 Jumlah HA Propinsi Feb-2014

(1) Nanggroe Aceh Darussalam


Feb-2015


(5) 0

(6) 0

(7) 0


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 0,0

(9) n.a.

(10) n.a.

(11) n.a.

(2) 0

(3) 0

Sumatera Utara

0

1

0 7

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

Sumatera Barat

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sumatera Selatan

0

0

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Jambi

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Riau

0

0

4

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kepulauan Riau

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Lampung

0

0

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kep Bangka Belitung

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Banten

0

1

4

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

DKI Jakarta

4

4

26

1

3

4

80,0

200,0

-25,0

0,0

Jawa Barat

0

2

10

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

Jawa Tengah

0

0

5

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Jawa Timur

0

0

4

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

DI Yogyakarta

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Bali

0

0

3

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Nusa Tenggara Barat

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Nusa Tenggara Timur

0

0

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Maluku

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Barat

0

0

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Timur

0

0

2

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Tengah

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Selatan

0

0

0

0

1

1

20,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Utara

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Selatan

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Tengah

0

0

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Tenggara

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Barat

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Papua

0

1

3

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

4

9

73

1

4

5

100,0

300,0

0,0

-44,4

Papua Barat Total HA Proaktif

(4)

Jan-2015


Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.


dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA

Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)

Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam2003 pasal 2s.d. UU No.8 tahun 2013 2010, tanpa membedakan profile terlapor. Januari Maret









Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 2015 s.d. Februari 2015

33



C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Sepanjang awal tahun 2015, belum terdapat HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Februari 2015, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme tetap sebanyak 65 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 23 HA o HA Inquiry : sebanyak 42 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Februari 2015 sebanyak 232 LTKM.

Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Februari 2015 Hasil Analisis

Jumlah HA

Tahun Proaktif Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Inquiry

Jumlah Kumulatif HA


8

27

35

35

2011

3

6

9

44

2012

6

1

7

51

2013

3

2

5

56

2014

3

6

9

65

2015 (s.d. Feb 2015)

0

0

0

65

Jumlah

15

15

30

65

23

42

65

Jumlah Jan 2003 s.d. Feb 2015

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.


Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Februari 2015 70

65

65 56

60 51

50

44

40 30 20 10 9

7

5

2012

2013

0

9

0 2011

Jumlah Kumulatif

2014

2015

Jumlah Per-Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Februari 2015 250

232 191

200

232

204

158 150

100

50 30

33

13

28

2011

2012

2013

2014

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

2015


Grafik 30 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Februari 2015

Proaktif 23 35%

Inquiry 42 65%

Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Februari 2015 Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*


Jumlah LTKM

Jumlah Kumulatif LTKM


128

128

2011

30

158

2012

33

191

2013

13

204

2014

28

232

0

232

104

232

2015 (s.d. Feb 2015) Jumlah

Jumlah Jan 2003 s.d. Feb 2015 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

232


D. Hasil Pemeriksaan (HP) UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.”

Selama Februari 2015, belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK kepada Penyidik/Kementerian/ Lembaga terkait.

Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

Bila diakumulasikan sejak berlakunya UU TPPU, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga akhir Februari 2015 telah sebanyak 47 Laporan, dengan perincian: 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 26 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 23 LHP ke Penyidik KPK, 5 LHP ke Ditjen Pajak, 2 LHP ke Gubernur BI, serta masing-masing 1 LHP ke Penyidik BNN, Ditjen Bea Cukai, Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 2.798 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 286 PJK.

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“

Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Februari 2015 Jumlah HP ke Penyidik

Bulan Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 Februari 2012 Maret 2012 April 2012 Mei 2012 Juli 2012 Agustus 2012 Oktober 2012 Desember 2012 Maret 2013 April 2013 Mei 2013 Juli 2013 November 2013 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Juni 2014 September 2014 November 2014 Desember 2014 Jumlah

Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya

Jumlah LHP Kepolisian

Kejaksaan

KPK

BNN

DJP

DJBC

2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 4 2 1 1 2 2 3 3 4 4

2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 -

2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1

1 1

1 1 2 1

1

47

18

26

23

2

5

1

Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Gubernur Panglima BI TNI 2 1 1 3

1

Ketua Dewan OJK 1 1

1 -

Kemenkop & UKM 1 -

1

1

Kemendagri


Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Februari 2015 Tahun

Jumlah LHP

Jumlah PJK

Jumlah Rekening

2011

5

16

137

2012

13

117

780

2013

10

58

471

2014

19

95

1,410

2015 (s.d. Feb 2015)

0

0

0

47

286

2,798

Jumlah Kumulatif

Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Februari 2015 2,798

1,410

780

471 286 5

137 16

2011

117 13

2012 Jumlah LHP

10 58

19

2013

95

2014 Jumlah PJK

0

0

47

0

2015 (s.d. Feb 2015)

Jumlah Kumulatif

Jumlah Rekening


UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN. Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Januari 2015. Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama 2011-2014, PPATK hanya menerima 7 feedback saja.

Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*) Januari 2010 s.d. Januari 2015 600

70.0% 65.1% 60.0%

500 51.2%

50.0%

400 40.0%

38.6% 300

30.0%

28.7% 200

20.0%

20.0% 0.0% 54

10.0%

83

2

10

0

34

254

496

148

383

162

565

100

0

0.0% POLRI

KEJAKSAAN

LHA yang diterima

KPK

BNN

LHA yang ditindaklanjuti

DJBC

DJP

Rasio Tindak Lanjut (%)


Grafik 33 Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima Januari 2011 – Januari 2015

20

19 LHP yang disampaikan Feedback yang diterima

15 13

10 10 7 5 5

0

0

0

2012

2013

0 2011

2014

Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 2011 – Januari 2015

Lainnya

6

0

LHP yang disampaikan 1 1

Panglima TNI DJBC

0

DJP

0

BNN

0

KPK

0

Feedback yang diterima

1 5 2 23

Kejaksaan

26

4

Kepolisian

18

2 0

10

20

30


F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Februari 2015, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 346 permintaan informasi. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya selama tahun 2015 adalah sebanyak 650 permintaan, dan bila diakumulasikan sejak Januari 2010 s.d. Februari 2015 telah mencapai sebanyak 10.058 permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Februari 2015 disampaikan kepada PJK Bank (85,3 persen atau 8.584 permintaan), kepada PJK Non Bank (14,4 persen atau 1.445 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 29 permintaan). Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2011 s.d. Februari 2015

Tahun

Bank

Non Bank

Regulator/ Instansi Lainnya

Jumlah

2011

1,457

388

0

1,845

2012

1,317

146

0

1,463

2013

1,154

121

21

1,296

2014

2,756

284

8

3,048

566

84

0

650

Jumlah Jan 2010 s.d. Feb 2015

8,584

1,445

29

10,058

% Distribusi

85.3

14.4

0.3

100.0

2015 (s.d. Feb 2015)


Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2011 s.d. Februari 2015

12,000 6.9%

10,000 47.9%

8,000

25.6%

6,000 40.6% 4,000

10,058

650

6,360

5,064

2,000

9,408

1,845

1,463

1,296

3,048

2011

2012

2013

2014

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2011 s.d. Februari 2015

2,756

3,000

2,500 2,000

1,457 1,500

1,317

1,154

1,000 500

388 146

284

121

0 2011

2012 Bank

2013

2014 Non Bank


G. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sejak Januari 2013 s.d. Februari 2015, PPATK telah menerima 406 Dumas, dengan 37 Dumas diantaranya disampaikan selama Januari 2015 s.d. Februari 2015. Sebagian besar Dumas selama Januari 2015 s.d.Februari 2015 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 33 Dumas atau sebesar 89,2 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 4 Dumas atau sebesar 10,8 persen. Terhadap 37 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Januari 2015 s.d.Februari 2015, tercatat sebanyak 10 Laporan atau sebesar 27,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Februari 2015 Periode

Jenis Pelapor Individu

Lembaga

Total

2013

33

54

87

2014

219

63

282

2015 (s.d. Feb-2015)

33

4

37

Jumlah Jan-2013 s.d. Feb-2015

285

121

406

Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Januari 2015 s.d. Februari 2015 Lembaga 4 11%

Individu 33 89%


Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Februari 2015 Dumas Tahun 2015 (s.d. Feb-2015)

Jenis Pelapor Individu

Lembaga

Total

Jumlah Laporan Dumas

33

4

37

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

8

2

10

24.2%

50.0%

27.0%

Rasio Tindak Lanjut Dumas

Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Februari 2015

40 35

37 33

30 25 20

15 10

10

8

4

5

2

0 Individu Jumlah Laporan Dumas

Lembaga

Total

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI


A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan data terkini, telah terdapat 129 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Februari 2015.

LAIN-LAIN

Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 63 putusan atau 48,8 persen.

LAIN-LAIN

UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar.

LAIN-LAIN

Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika (28,1 persen) dan Korupsi (25,8 persen).

Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

LAIN-LAIN

Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Februari 2015

LAIN-LAIN

Propinsi

LAIN-LAIN LAIN-LAIN LAIN-LAIN

Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Feb 2015)

% Distribusi

Banda Aceh

4

3,1

Sumatera Utara

9

7,0

Lampung

1

0,8

Riau

1

0,8

Kepri

2

1,6

Sumatera Selatan

2

1,6

DKI Jakarta

63

48,8

Banten

3

2,3

Jawa Barat

10

7,8

Jawa Tengah

17

13,2

Jawa Timur

5

3,9

Bali

3

2,3

Sulawesi Utara

1

0,8

Kalimantan Timur

1

0,8

Kalimantan Barat

3

2,3

Kalimantan Selatan

2

1,6

Papua Barat

1

0,8

Sulawesi Tengah

1

Jumlah

129

0,8 100,0


Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Februari 2015 Narkotika

36

Korupsi

33

Penipuan

16

Penggelapan

14

Perbankan

11

Pemalsuan Surat

6

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

5

Perjudian

2

Psikotrapika

2

Kehutanan

1

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

1

Penyuapan

1

Pencurian

1

Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Februari 2015 Tindak Pidana Asal

Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Feb 2015)

% Distribusi

Penggelapan

14

10,9

Penipuan

16

12,4

Narkotika

36

27,9

Psikotrapika

2

1,6

Pencurian

1

0,8

33

25,6

Korupsi Pemalsuan Surat

6

4,7

Perbankan

11

8,5

Perjudian

2

1,6

Penyuapan

1

0,8

5

3,9

1

0,8

1

0,8

129

100,0

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Kehutanan Jumlah


Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Januari 2015 Jumlah Putusan

Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *

Hukuman Penjara (dalam Tahun) Minimal

Maksimal

Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal

Total Denda (dalam rupiah)

Maksimal


38

5 (bulan)

17

5.000.000

15.000.000.000

72.555.000.000

2011

4

7

10

300.000.000

500.000.000

8.300.000.000

2012

51

1

13

50.000.000

10.000.000.000

12.600.000.000

2013

12

-

-

-

-

-

2014

22

-

18

-

-

-

2015 (s.d. Jan 2015)

2

-

-

-

-

-

Jumlah

91

1

18

50.000.000

10.000.000.000

20.900.000.000

129

5 (bulan)

18

5.000.000

15.000.000.000

93.455.000.000


Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Januari 2015 140

127

129

22

2

2014

2015

120 105 93

100 80 60 42

40 20 4

51

12

2012

2013

0 2011

Kumulatif Putusan

Jumlah Putusan


B. Keterangan Ahli Berdasarkan data terkini, terdapat 539 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK sejak Januari 2008 s.d. Februari 2015. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. Februari 2015 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 285 permintaan atau 52,9 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 480 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 252 permintaan atau sebanyak 63,6 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Februari 2015 Instansi


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2011

2012

2013

2014

Jumlah Tahun 2008 s.d. 2014

2015 (s.d. Jan-2015)

Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)

14

11

19

15

19

1

65

79

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)

19

35

21

30

86

15

187

206

KEJAKSAAN AGUNG RI

26

24

37

45

49

8

163

189

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

-

-

1

4

1

-

6

6

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

-

8

21

16

10

2

57

57

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

-

1

-

-

-

-

1

1

PENGADILAN MILITER

-

1

-

-

-

-

1

1

59

80

99

110

165

26

480

539

Jumlah



Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Februari 2015

206 189

79 57

6 BARESKRIM

POLDA & POLRES

KEJAKSAAN

1

KPK

BADAN KOMISI NARKOTIKA INFORMASI PUSAT NASIONAL (BNN) (KIP)

1 PENGADILAN MILITER

Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Februari 2015 600 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli 500

Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

539

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan 400

513

300 348 238

200

127

129

110

165

26

2013

2014

2015

93

105

80

99

2011

2012

100 42 -


C. Audit Selama Februari 2015, PPATK telah melakukan kegiatan audit sebanyak 13 audit baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ. Dengan demikian, selama Januari 2015 s.d. Februari 2015, PPATK telah melakukan 26 audit terhadap Pihak Pelapor.

UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”

Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2015 ini dilakukan terhadap Perusahaan/Agen Properti (38,5 persen), Bank (23,1 persen), dan Pedagang Valuta Asing serta Pedagang Kendaraan Bermotor (masing-masing sebesar 15,4 persen). Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Februari 2015 telah mencapai 780 audit, atau meningkat 3,4 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2014 (754 audit).

Tabel 36 *) Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Februari 2015 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor

(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Perposan Pedagang Valuta Asing Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Kupu PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang Total Audit



m-to-m

y-on-y

c-to-c

Feb-2014

Tahun 2014 (s.d. Feb-2014)

Jan-2014 s.d. Des-2014

Jan-2015

Feb-2015

Tahun 2015 (s.d. Feb-2015)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7)

(9)

(10)

(11)

7 0

13 0

26 0

6 0

0 0

6 0

23.1 0.0

-100.0 n.a.

-100.0 n.a.

-53.8 n.a.

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

6

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0 3 0 0 0

0 4 0 0 0

0 15 1 0 0

0 2 1 0 0

0 2 0 0 1

0 4 1 0 1

0.0 15.4 3.8 0.0 3.8

n.a. 0.0 -100.0 n.a. n.a.

n.a. -33.3 n.a. n.a. n.a.

n.a. 0.0 n.a. n.a. n.a.

0

0

24

4

6

10

38.5

50.0

n.a.

n.a.

0

0

23

0

4

4

15.4

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

1

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.0 0.0

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

10

17

96

13

13

26

100.0

0.0

30.0

52.9

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.


Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2011 s.d. Februari 2015 900 800

3.4%

14.6%

700

14.8%

600 17.7% 500 400

780

754 658

300

573 487

200 100 0

92

86

2011

2012 Jumlah Kumulatif

85

96

2013

2014

Perkembangan (%)

26 2015 Jumlah per-Tahun

Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Februari 2015

Balai Lelang

0

Pedagang Barang Seni dan Antik

0 13

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

48

Pedagang Kendaraan Bermotor

58

Perusahaan Properti/Agen Properti

30

Kupu

1

Pegadaian

6

Koperasi Simpan Pinjam

86

Pedagang Valuta Asing

1

Perposan

111

Perusahaan Efek dan Manajer Investasi

0

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

96

Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi

63

Perusahaan Pembiayaan

267

Bank

0

50

100

150

200

250

300


D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

Selama Februari 2015, tidak ada pertukaran informasi antara PPATK dengan FIU lain. Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi selama Januari 2015 s.d. Februari 2015 tetap sebanyak 13 pertukaran informasi, dengan 9 kali atau 69,2 persen merupakan penerimaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain kepada PPATK secara spontan tanpa diminta (Spontaneous Incoming Information). Sementara itu, sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU negara lain sebanyak 379 informasi. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Februari 2015, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 785 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 405 informasi atau sebesar 51,6 persen.

Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Februari 2015 No.

Jenis Pertukaran Informasi


Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari 2003 Desember 2010

2011

2012

2013

2015 (s.d. Feb-2015)

2014

Jumlah Tahun 2003 % Distribusi s.d. Feb 2015 Jumlah

1

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

163

32

9

36

15

-

92

255

32.5

2

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

198

59

46

52

46

4

207

405

51.6

3

Spontaneous Incoming Information

37

5

-

18

43

9

75

112

14.3

4

Spontaneous Outgoing Information

8

-

-

1

4

-

5

13

1.7

406

96

55

107

108

13

379

785

100.0

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.


Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2010 s.d. Februari 2015 70

60

59 52

50

46

46 43

40

36 32 30

20

18 15

10

0

9 5 0 2011

4

1

00 2012

2013

9 4 0 0

2014

2015

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Februari 2015 Spontaneous Outgoing Information 13 2% Spontaneous Incoming Information 112 14%

Incoming Mutual Request (Outgoing Information) 405 52%

Outgoing Mutual Request (Incoming Information) 255 32%


E. Nota Kesepahaman (MoU) Selama Februari 2015, terdapat 2 pepanjangan MoU yang ditandatangani PPATK dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri, yakni dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani pada 12 Februari 2015 dan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditandatangani pada 24 Februari 2015.

UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Februari 2015, tetap sebanyak 127 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 49 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 78 MoU adalah MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 49 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 12 MoU dengan FIU dan 37 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Terkait dengan MoU dengan FIU, secara khusus masih ada 2 (dua) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Kamboja dan Laos.

Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Februari 2015 Internasional (FIU)

Nasional (Instansi/ Lembaga)

Jumlah


37

41

78

61.4

2011

5

9

14

11.0

2012

2

11

13

10.2

2013

2

8

10

7.9

2014

3

7

10

7.9

2015 (s.d. Februari 2015)

0

2

2

1.6

Jumlah

12

37

49

38.6

49

78

127

100.0

Tahun


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah


% Distribusi

55 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Februari 2015 14

12 12 10

11 7

8

5

6

8

9

5 7

5

5

5

7

4 6

4

3 5

3

3

5 2

4

2

2 0 2 0

2003

2004

1 2005

1 2006

2007

2008

2009

FIU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dalam Negeri

Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Februari 2015

Internasional (FIU) 49 39%

Nasional (Instansi/ Lembaga) 78 61%

Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No.

Negara (FIU)

1 2 3 4 5 6

Thailand Malaysia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam

7

Singapura

8 9

Kamboja Laos

Tempat Bangkok Malaysia Brunei Darussalam Jakarta Jakarta Jakarta Singapore Jakarta

Tanggal/Bulan/Tahun

Ket

24 Maret 2003 31 Juli 2003 5 Oktober 2004 18 Agustus 2010 14 November 2006 17 Desember 2008 17 September 2013 25 September 2013 Belum ada Belum ada

56 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Nama Lembaga / Organisasi

Tempat Tahun 2003

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan

1

Bank Indonesia

Jakarta

5 Februari 2003

2 3 4 5

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai

20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003

6 7 8 9

Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI

10

Departemen Kehutanan

11

Badan Pemeriksa Keuangan

12 13 14 15 16 17 18

Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh

19 20 21 22 23

Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember

36 37 38 39 40 41

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)

42 43 44

Jakarta

29 Juli 2011

46 47 48 49 50

Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI) Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2004 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2005 Jakarta Tahun 2006 Jakarta Tahun 2007 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh Tahun 2008 Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta Tahun 2009 Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2010 Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta Tahun 2011 Jakarta Jakarta Ambon

11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama

62 63 64 65

Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta Tahun 2012 Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2013 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

66

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta

45

67 68 69

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud

12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 15 Agustus 2007 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 7 November 2008 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011

10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013 30 Juli 2013 27 Agustus 2013 30 September 2013

Jakarta

30 Januari 2014

Jakarta

4 April 2014

Jakarta Jakarta Jakarta

4 Februari 2014 26 Mei 2014 17 Oktober 2014

75

Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta

76

PT. PLN (persero)

77 78

Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Tahun 2015 Jakarta Jakarta

Diperbaharui tgl. 18 April Diperbaharui tgl. 18 April

25 September 2006

Jakarta Jakarta Tahun 2014

72 73 74

71

Diperbaharui tgl. 19 Oktober

28 Maret 2005

Jakarta

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Perjanjian Kerja Sama) Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawasan Obat Makanan PT. Indonesia Power

70

16 Januari 2004 29 April 2004 16 Juni 2004 27 September 2004

Diperbaharui tgl. 18 Maret 2010

5 Januari 2015 22 Januari 2015

Diperbaharui tgl. 14 Oktober

Diperbaharui tgl. 7 Juli 2010

57

Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK


58 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (FEBRUARI 2015) Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Nama Lembaga / Organisasi

Tempat

1 2 3 4 5

Bank Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

6 7 8 9

Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

10

Departemen Kehutanan

Jakarta

11

Badan Pemeriksa Keuangan

Jakarta

12 13 14 15 16 17 18

Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh

19 20 21 22 23

Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember

Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta

36 37 38 39 40 41

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)

Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara

Jakarta Jakarta Ambon Jakarta Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama

Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta

62 63 64 65 66 67 68 69

Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

70 71 72 73 74 75 76

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Keputusan Bersama antara PPATK dengan Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawasan Obat Makanan PT. Indonesia Power PT. PLN (persero) Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

77 78

Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Jakarta

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan Tahun 2003 5 Februari 2003 Diperbaharui tgl. 18 Maret 2010 dan tgl. 5 Maret 20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 Diperbaharui tgl. 19 Oktober 2011 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003 Tahun 2004 16 Januari 2004 29 April 2004 Diperbaharui tgl. 12 Februari 2015 16 Juni 2004 Diperbaharui tgl. 18 April 2011 27 September 2004 Diperbaharui tgl. 18 April 2011 Tahun 2005 28 Maret 2005 Tahun 2006 25 September 2006 Diperbaharui tgl. 24 Februari 2015 Tahun 2007 12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 Diperbaharui tgl. 14 Oktober 2011 15 Agustus 2007 Tahun 2008 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 Diperbaharui tgl. 7 Juli 2010 7 November 2008 Tahun 2009 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 Tahun 2010 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 Tahun 2011 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011 29 Juli 2011 11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011 Tahun 2012 10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 Tahun 2013 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013 30 Juli 2013 27 Agustus 2013 30 September 2013 Tahun 2014 30 Januari 2014 4 April 2014 4 Februari 2014 26 Mei 2014 17 Oktober 2014 19 November 2014 18 Desember 2014 Tahun 2015 5 Januari 2015 22 Januari 2015

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

SEPTEMBER

2014

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id


B u l l e t i n S t a t i s t i k

Recommend Documents