BULLETIN
STATISTIK
ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
MEI
2015
Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail:
[email protected] website: http://www.ppatk.go.id
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN INDONESIA
1
Volume 63/Thn VI/2015
ANTI BULLETIN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN 2015 STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG &TERORISME PENDANAAN TERORISME (MEIMei2015)
Bulletin Statistik
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013
Ringkasan Eksekutif
Buletin Statistik
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN D AF T AR I SI:
PUSAT PELAPORAN DAN
Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk Volumedalam 36/Thn IV/2013 menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Maret Uang 2013 di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ANALISIS TRANSAKSI Pidana Pencucian Uang KEUANGAN (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 36/Thn IV/2013 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh PihakVolume Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), Maret 2013 serta Ditjen Bea Cukai; ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Menjelang pertengahan tahun 2015, jumlah penyampaian laporan ke Volume 36/Thn IV/2013 PPATK selama Mei 2015 semakin bertambah. Penerimaan pelaporan Maret 2013 terbanyak terutama terkaitKEUANGAN LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, LTPBJ, ANALISIS TRANSAKSI dan LPUT yang selama Mei 2015 bertambah masing-masing sebanyak 178,6 ribu LTKL, 169,7 ribu LTKT, 4,0 ribu LTKM, 3,8 ribu LTPBJ, dan 2 LPUT. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 25.026.523 laporan atau meningkat sebanyak ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 13,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif Volume laporan36/Thn per IV/2013 akhir Maret 2013 Desember 2014. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-tomonth, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Mei 2015 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan, terutama penerimaan LTKL, LTKM, dan LTKT yang turun masing-masing sebanyak 65,3 persen, 10,9 persen, dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 5,2 persen. Volume 36/Thn IV/2013 Terkait fungsi analisis, selama Mei 2015, PPATK telah menyampaikan Maretsebanyak 2013 Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik 22 HA, dengan 18 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 4 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 12 HA (54,5Volume persen). 36/Thn IV/2013 Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK Maret 2013 juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Mei 2015, terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik. Dengan demikian, sejak berlakunya UU TPPU, terdapat sebanyak 51 LHP telah disampaikan ke penyidik atau Kementerian/Lembaga terkait, dengan 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 24 LHP ke Penyidik KPK, 6 LHP ke Penyidik DJP, 3 LHP ke Penyidik BNN, dan 1 LHP ke Penyidik DJBC. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir Mei 2015 terdapat 95 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 133 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Buletin Statistik Halaman
D AF T AR I SI:
Ringkasan Eksekutif
1
Ringkasan Statistik DAN 2 PUSAT PELAPORAN
Buletin Statistik
D A F TTransaksi AR I SI: Laporan
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri(LTKM) D Agakan FTA R ISI: B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) D ALaporan F T AR ISI: C. Pembawaan Uang Tunai (LPUT) D. Laporan dari Penyedia D ABarang F T Adan R Jasa ISI: E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri F. Laporan Penundaan D ATransaksi F T A R(LPT) ISI:
3
PUSAT PELAPORAN DAN 3
Buletin Statistik PUSAT PELAPORAN DAN 12 14 17
Buletin Statistik
19 PUSAT PELAPORAN DAN 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
Buletin Statistik D AHasil F TAnalisis A R I S(HA) I: A. 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43
Buletin Statistik Lain-lain A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU B. Keterangan Ahli C. Audit D. Pertukaran Informasi Antar FIU E. Nota Kesepahaman (MoU)
45 45 48 50 52 54
Jakarta, Juni 2015
MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK
2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI
= = = = =
Periode Januari 2003 s.d. Mei 2015: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Mei 2015 sebanyak 25.026.523 Laporan. 218.555 Laporan, bertambah 11,1 persen dibanding posisi Desember 2014. 16.982.819 Laporan, bertambah 5,3 persen dibanding posisi Desember 2014. 78.024 Laporan, bertambah 24,6 persen dibanding posisi Desember 2014. 13.903 Laporan yang diperoleh melalui 17 lokasi pelaporan. 7.733.222 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
A. B. C. D. E.
LTKM LTKT LTPBJ LPUT LTKL
A. B. C. D. E.
Tahun 2015 (s.d. Mei 2015): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 3.021.666 Laporan atau naik 6,4 persen dibandingkan jumlah Januari 2014 s.d. Mei 2014 (c-to-c). LTKM = 21.780 Laporan, naik 56,5 persen (c-to-c). LTKT = 861.672 Laporan, naik 19,0 persen (c-to-c). LTPBJ = 15.398 Laporan, naik 26,2 persen (c-to-c). LPUT = 4 Laporan, turun 99,6 persen (c-to-c). LTKL = 2.122.812 Laporan, naik 1,6 persen (c-to-c).
A. B. C. D. E.
Mei 2015: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 355.988 Laporan, atau turun 49,3 persen dibandingkan jumlah April 2015 (m-to-m) dan turun 44,0 persen (y-on-y). LTKM = 3.964 Laporan, turun 10,9 persen (m-to-m), namun naik 51,1 persen (y-on-y). LTKT = 169.687 Laporan, turun 5,2 persen (m-to-m), dan naik 20,4 persen (y-on-y). LTPBJ = 3.775 Laporan, turun 0,1 persen (m-to-m), namun naik 144,3 persen (y-on-y). LPUT = 2 Laporan, turun 98,1 persen (y-on-y). LTKL = 178.560 Laporan, turun 65,3 persen (m-to-m), dan turun 63,6 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
A. B. C. D.
A. B. C. D.
Periode Januari 2003 s.d. Mei 2015: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2015 sebanyak 3.039 HA yang terkait dengan 8.797 LTKM. HA - Proaktif = 1.739 HA yang terkait dengan 4.698 LTKM. - Inquiry = 1.300 HA yang terkait dengan 4.099 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 937 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 67 HA yang terkait dengan 230 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 51 Laporan. Tahun 2015 (s.d. Mei 2015): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Mei 2015 sebanyak 132 HA yang terkait dengan 243 LTKM. HA - Proaktif = 30 HA yang terkait dengan 46 LTKM. - Inquiry = 102 HA yang terkait dengan 197 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 72 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 2 HA yang terkait dengan 0 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 4 Laporan.
3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”
LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI
Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
LAPORAN TRANSAKSI
LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Mei 2015, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 3.964 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 198 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 10,9 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun meningkat 51,1 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Mei 2014 (y-on-y). Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Mei 2015 mencapai sebanyak 218.555 LTKM atau bertambah 11,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2014. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak 1 Januari 2011 s.d. Mei 2015 tercatat sebanyak 154.631 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 338,2 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 tercatat sebanyak 222 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 46,5 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (45,0 persen), Jawa Barat (12,2 persen), dan Jawa Timur (10,8 persen). Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 92,9 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2015 s.d. Mei 2015 adalah perorangan, sedangkan 7,1 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,9 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (35,5 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (73,7 persen). Berdasarkan LTKM selama Januari 2015 s.d. Mei 2015, diketahui bahwa hanya sebanyak 23,6 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 76,4 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (50,7 persen), Korupsi (15,6 persen), dan Perjudian (10,6 persen).
4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2015 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2014 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 Tahun Kumulatif Jan-2014 Kumulatif (s.d. Oktober 2011-2013 Mei-2014 Apr-2015 Mei-2015 s.d. Meis.d. Dess.d. Mei2010)*) 2014 2014 2015
Jenis PJK Pelapor
(1)
(2) 36,309
Bank Ø Bank Umum
(3) 47,185
(4) 1,774
(5) 8,333
(6) 23,790
(7) 2,030
(8) 1,882
(9) 9,568
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2015
Jumlah PJK Pelapor 2015 (s.d. Mei2015)
(10) 80,543
(11) 116,852
(12) 98 91
36,022
46,828
1,772
8,320
23,580
1,995
1,862
9,437
79,845
115,867
¤ Bank Milik Negara
11,096
19,997
605
3,422
9,314
978
606
3,649
32,960
44,056
5
¤ Bank Swasta
12,540
21,716
885
3,944
11,885
887
1,080
4,981
38,582
51,122
47
¤ Bank Pembangunan Daerah
8,614
2,929
224
686
1,614
71
91
454
4,997
13,611
22
¤ Bank Asing
2,615
1,234
29
131
332
29
26
157
1,723
4,338
8
¤ Bank Campuran
1,157
952
29
137
435
30
59
196
1,583
2,740
9
287
357
2
13
210
35
20
131
698
985
7
Non Bank
27,615
45,978
850
5,584
15,898
2,418
2,082
12,212
74,088
101,703
124
Ø Pasar Modal
1,088
1,769
28
168
432
18
12
93
2,294
3,382
14
Ø Asuransi
2,939
9,919
241
1,607
3,001
329
276
1,528
14,448
17,387
20
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing
1,435
18,131
178
1,445
4,829
986
928
6,354
29,314
30,749
18
Ø Pedagang Valuta Asing
Ø Bank Perkreditan Rakyat
Ø Dana Pensiun
22,122
15,163
337
2,042
6,016
950
719
3,446
24,625
46,747
50
Ø Money Remittance/KUPU
30
992
64
319
1,470
135
146
769
3,231
3,261
19
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi
0
4
2
2
81
0
1
6
91
91
2
0
0
0
1
69
0
0
16
85
85
1
Ø Lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,924
93,163
2,624
13,917
39,688
4,448
3,964
21,780
154,631
218,555
222
Total LTKM
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Mei 2015 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Mei 2015.
Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 7,991
Total Pos dan Giro
0 19
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
0 21 4
Money Remittance/KUPU
732 2,765
Pedagang Valuta Asing
5,575
179
Lembaga Pembiayaan/Leasing
35,011
6,637
0 0
Dana Pensiun Asuransi
367
Pasar Modal
136 519
Bank Perkreditan Rakyat
36 158
Bank Campuran
145 358
Bank Asing
327 390
3,271
1,077 1,131
Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta
1,568
Bank Milik Negara
1,387 -
5,000
Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU
8,736 7,463 10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2014 s.d. Mei 2015 6,000
50. 0
-2.7 42.3
-37.3
40. 0
5,000 30. 0
2.4
4,000
24.8
13.4
-7.9
28.0
-10.9 20. 0
10. 0
3,000
2.1
7.5
17.0
4.0 0. 0
- 10. 0
2,000 - 20. 0
- 30. 0
1,000 - 40. 0
2,243 2,624 2,822 2,880 2,996 3,834 3,532 4,007 5,700 5,548 3,478 4,342 4,448 3,964
May-15
Apr-15
Mar-15
Feb-15
Jan-15
Dec-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Aug-14
Jul-14
Jun-14
May-14
- 50. 0
Apr-14
0
2015 LTKM per Bulan
*)
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2015 s.d. Mei 2015
Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 2015 s.d. Mei 2015
Bank 98 44%
Bank 9,568 44% Non Bank 12,212 56%
Non Bank 124 56%
6 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2011 s.d. Mei 2015 250,000 11.1% 200,000
25.3% 36.4%
150,000 36.9% 100,000
196,775
218,555
157,087 50,000
84,146
115,167
20,222
31,021
41,920
2011
2012
2013
39,688
21,780
2014
2015
0 Jumlah Kumulatif
Jumlah Per-tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Mei 2015
Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2011 s.d. Mei 2015 41,920
45,000
39,688
40,000 35,000
31,021
30,000 25,000
21,780 20,222
20,000 15,000 10,000 5,000
2,585
3,493
3,307
4,356
1,685
2011
2012
2013
2014
2015
0
Jumlah Per-tahun
Rata-rata per-bulan
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Mei 2015
7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2011 s.d. Mei 2015 45,000
41,920 39,688
40,000 35,000
31,021
30,000
21,780
25,000
21,257
20,222
20,000 16,835 15,000
10,535
23,790
20,663 15,898
14,186
12,212
10,000
9,568
9,687
5,000 0
2011
2012
2013
Bank + Non Bank
2014
Bank
2015 Non Bank
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Mei 2015
Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2011 s.d. Mei 2015
2015
4,356.0
2014
3,307.3
2013
3,493.3
2012
2,585.1
2011
1,685.2 0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Mei 2015
8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Mei 2015 Jumlah LTKM Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Mei-2014
(1)
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total LTKM
Catatan: -
-
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiDes-2014 2014)
Apr-2015
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
15 111 12 50 3 25 24 29 18 7 39 1,194 317 112 299 26 34 10 52 2 4 28 45 14 31 18 69 8 10 0 3 15 0 2,624
110 685 57 221 27 80 199 201 116 32 400 6,267 2,052 808 1,270 151 136 58 83 27 9 119 134 38 83 37 379 25 41 0 8 64 0 13,917
220 2,289 176 699 84 219 550 490 454 120 1,812 18,308 4,868 2,206 3,223 604 578 131 146 39 17 377 326 93 262 138 882 89 102 0 26 160 0 39,688
42 210 37 69 9 37 57 96 53 7 273 1,919 605 199 448 42 92 10 4 2 0 21 56 17 26 7 63 11 24 0 4 8 0 4,448
26 122 21 66 10 28 39 95 59 3 400 1,797 490 147 315 39 76 10 0 1 2 23 56 14 23 16 62 7 4 0 3 10 0 3,964
144 859 136 388 45 150 305 334 344 33 1,291 9,811 2,656 977 2,357 260 392 74 28 8 3 157 247 52 122 62 359 42 70 0 18 56 0 21,780
0.7 3.9 0.6 1.8 0.2 0.7 1.4 1.5 1.6 0.2 5.9 45.0 12.2 4.5 10.8 1.2 1.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.7 1.1 0.2 0.6 0.3 1.6 0.2 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 100.0
-38.1 -41.9 -43.2 -4.3 11.1 -24.3 -31.6 -1.0 11.3 -57.1 46.5 -6.4 -19.0 -26.1 -29.7 -7.1 -17.4 0.0 -100.0 -50.0 n.a. 9.5 0.0 -17.6 -11.5 128.6 -1.6 -36.4 -83.3 n.a. -25.0 25.0 n.a. -10.9
73.3 9.9 75.0 32.0 233.3 12.0 62.5 227.6 227.8 -57.1 925.6 50.5 54.6 31.3 5.4 50.0 123.5 0.0 -100.0 -50.0 -50.0 -17.9 24.4 0.0 -25.8 -11.1 -10.1 -12.5 -60.0 n.a. 0.0 -33.3 n.a. 51.1
30.9 25.4 138.6 75.6 66.7 87.5 53.3 66.2 196.6 3.1 222.8 56.6 29.4 20.9 85.6 72.2 188.2 27.6 -66.3 -70.4 -66.7 31.9 84.3 36.8 47.0 67.6 -5.3 68.0 70.7 n.a. 125.0 -12.5 n.a. 56.5
Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2015 s.d. Mei 2015
Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM
9
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Mei 2015 Jumlah LTKM Jenis Kategori Terlapor Mei-2014
(1)
Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/Korporasi Total LTKM
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiDes-2014 2014)
Apr-2015
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2,164 1,411 753
12,477 8,199 4,278
35,782 23,969 11,813
4,152 2,747 1,405
3,699 2,446 1,253
20,233 13,325 6,908
92.9 65.9 34.1
-10.9 -11.0 -10.8
70.9 73.4 66.4
62.2 62.5 61.5
460
1,440
3,906
296
265
1,547
7.1
-10.5
-42.4
7.4
2,624
13,917
39,688
4,448
3,964
21,780
100.0
-10.9
51.1
56.5
Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Mei 2015 Jumlah LTKM Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Mei-2014
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
(1) Pengusaha/Wiraswasta Pegawai Swasta PNS (termasuk pensiunan) Ibu Rumah Tangga Pedagang Pelajar/Mahasiswa Profesional dan Konsultan
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pengajar dan Dosen Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Pegawai Bank Ø Petani dan Nelayan Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus Parpol Ø Pegawai Money Changer Ø Pengrajin Ø Tidak Teridentifikasi dll Total Terlapor Perseorangan
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiDes-2014 2014)
Apr-2015
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2) 583 507 232 198 199 73 14
(3) 3,773 2,606 1,231 1,224 1,151 413 137
(4) 10,327 7,983 3,583 2,858 3,541 1,144 442
(5) 1,608 1,055 287 296 158 123 85
(6) 1,257 1,062 240 218 170 103 78
(7) 7,188 5,287 1,476 1,288 1,098 487 436
(8) 35.5 26.1 7.3 6.4 5.4 2.4 2.2
(9) -21.8 0.7 -16.4 -26.4 7.6 -16.3 -8.2
(10) 115.6 109.5 3.4 10.1 -14.6 41.1 457.1
(11) 90.5 102.9 19.9 5.2 -4.6 17.9 218.2
47
284
725
68
52
338
1.7
-23.5
10.6
19.0
54
268
713
61
50
325
1.6
-18.0
-7.4
21.3
33
152
590
51
56
279
1.4
9.8
69.7
83.6
28
134
368
52
33
270
1.3
-36.5
17.9
101.5
6
130
215
41
7
156
0.8
-82.9
16.7
20.0
8 9
74 55
199 126
19 10
13 12
135 44
0.7 0.2
-31.6 20.0
62.5 33.3
82.4 -20.0
1
2
110
19
10
34
0.2
-47.4
900.0
1,600.0
7
32
75
6
6
32
0.2
0.0
-14.3
0.0
1
9
22
5
7
25
0.1
40.0
600.0
177.8
2 0 0 162 2,164
9 21 0 772 12,477
19 24 1 2,717 35,782
1 1 0 206 4,152
0 0 0 325 3,699
8 3 0 1,324 20,233
0.0 0.0 0.0 6.5 100.0
-100.0 -100.0 n.a. 57.8 -10.9
-100.0 n.a. n.a. 100.6 70.9
-11.1 -85.7 n.a. 71.5 62.2
11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Mei 2015 Jumlah LTKM Kategori Umur Terlapor Perseorangan Mei-2014
(1)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Usia Dibawah 30 tahun Usia 30 - 40 tahun Usia 40 - 50 tahun Usia 50 - 60 tahun Usia Diatas 60 tahun Tidak Teridentifikasi
Total Terlapor Perseorangan
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiDes-2014 2014)
Apr-2015
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
c-to-c
(11)
471 629 545 361 129 29
3,493 3,431 2,875 1,806 712 160
9,506 10,272 8,402 5,339 1,861 402
856 1,217 1,189 655 203 32
832 1,141 944 564 183 35
4,227 6,246 5,409 3,250 920 181
20.9 30.9 26.7 16.1 4.5 0.9
-2.8 -6.2 -20.6 -13.9 -9.9 9.4
76.6 81.4 73.2 56.2 41.9 20.7
21.0 82.0 88.1 80.0 29.2 13.1
2,164
12,477
35,782
4,152
3,699
20,233
100.0
-10.9
70.9
62.2
Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Mei 2015 Jumlah LTKM Dugaan Tindak Pidana Asal Mei-2014
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiDes-2014 2014)
Apr-2015
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(1) Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Perjudian Ø Di Bidang Perbankan Ø Di Bidang Perpajakan Ø Narkotika Ø Penggelapan Ø Terorisme Ø Penyuapan Ø Pencurian Ø Perdagangan Manusia Ø Di Bidang Kehutanan Ø Penyelundupan Imigran Ø Di Bidang Kelautan Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Prostitusi Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Penyelundupan Barang Ø Di Bidang Asuransi Ø Pemalsuan Uang Ø Penculikan Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Perdagangan Senjata Gelap Ø Psikotropika
(2) 944 496 152 136 30 11 24 19 6 6 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0
(3) 5,874 3,502 880 518 232 80 248 102 13 76 9 5 2 1 0 1 0 10 4 1 0 1 5 0 1
(4) 15,401 8,905 2,788 1,244 370 216 422 242 51 236 19 9 2 2 2 2 6 17 15 1 2 1 10 0 5
(5) 1,271 523 115 106 307 56 51 16 51 11 19 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
(6) 979 496 86 260 10 12 32 34 11 11 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(7) 5,148 2,608 802 545 403 169 160 114 79 40 29 10 6 6 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0
(8) 23.6 50.7 15.6 10.6 7.8 3.3 3.1 2.2 1.5 0.8 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(9) -23.0 -5.2 -25.2 145.3 -96.7 -78.6 -37.3 112.5 -78.4 0.0 -94.7 n.a. n.a. -80.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
(10) 3.7 0.0 -43.4 91.2 -66.7 9.1 33.3 78.9 83.3 83.3 -66.7 0.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a.
(11) -12.4 -25.5 -8.9 5.2 73.7 111.3 -35.5 11.8 507.7 -47.4 222.2 100.0 200.0 500.0 n.a. 400.0 n.a. -70.0 -75.0 -100.0 n.a. -100.0 -100.0 n.a. -100.0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih
54
183
834
10
23
159
3.1
130.0
-57.4
-13.1
1,680
8,043
24,287
3,177
2,985
16,632
76.4
-6.0
77.7
106.8
2,624
13,917
39,688
4,448
3,964
21,780
100.0
-10.9
51.1
56.5
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Total LTKM
12 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Mei 2015 sebanyak 169.687 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 8.484 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 5,2 persen (m-to-m), namun tercatat naik 20,4 persen dibandingkan jumlah pada Mei 2014 (y-on-y). Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Mei 2015, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 17,0 juta LTKT dari PJK. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,4 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,3 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 75,3 persen atau sebanyak 8,4 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”
Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Mei 2015 200,000
30. 0
180,000
-15.6
22.5
160,000
-7.8
24.0
-8.2
-2.5
17.5
-7.2
14.5
-1.8
-5.2
25. 0
20. 0
-2.1
-1.0
140,000
15. 0
120,000
10. 0
100,000
5. 0
80,000
0. 0
60,000
2015
LTKT per Bulan
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
169,687
- 10. 0
- 15. 0
- 20. 0
May-15
Apr-15 179,041
Mar-15 182,235
Feb-15 159,152
Jan-15 171,557
Dec-14 175,971
Nov-14 149,744
Oct-14 163,123
Sep-14 176,854
Aug-14 142,644
Jul-14 145,768
140,883
Jun-14 172,640
0
May-14
20,000
Apr-14 142,334
40,000
- 5. 0
13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2015 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2014 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 Tahun 2011Kumulatif Jan-2014 Kumulatif (s.d. Oktober 2013 Mei-2014 s.d. Meis.d. DesApr-2015 Mei-2015 s.d. Mei2010)*) 2014 2014 2015
Jenis Pihak Pelapor
(1)
Jumlah
Jumlah PJK Jumlah Jan Pelapor Jan 2003 s.d. 2014 s.d. Mei-2015 Mei-2015
Bank
(2) 8,620,893
(3) 5,619,857
(4) 140,277
(5) 720,900
(6) 1,841,116
(7) 177,966
(8) 168,550
(9) 856,509
(10) (11) 8,317,482 16,938,375
(12) 141
Ø Bank Umum
8,306,898 16,925,972
109
8,619,074
5,612,092
140,145
720,214
1,839,252
177,762
168,346
855,554
Ø Bank Perkreditan Rakyat
1,819
7,765
132
686
1,864
204
204
955
10,584
12,403
32
Non Bank
10,530
18,781
606
3,442
9,970
1,075
1,137
5,163
33,914
44,444
37
Ø Pasar Modal
44
23
0
0
1
1
0
1
25
69
0
Ø Asuransi
165
22
0
0
495
0
0
8
525
690
0
Ø Dana Pensiun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing
3
47
0
3
76
17
13
83
206
209
1
9,972
16,522
544
3,168
8,666
911
1,036
4,507
29,695
39,667
32
346
2,167
62
271
731
143
88
561
3,459
3,805
4
Ø Pos dan Giro
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
Ø Koperasi
0
0
0
0
0
3
0
3
3
3
0
Ø Lainnya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,631,423
5,638,638
140,883
724,342
1,851,086
179,041
169,687
861,672
Ø Pedagang Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU
Total LTKT
*)
8,351,396 16,982,819
0 178
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2011 s.d. Mei 2015 18,000,000
5.3%
16,000,000
13.0% 16.5%
14,000,000 19.9%
12,000,000 10,000,000
16,121,147
8,000,000
16,982,819
14,270,061 12,247,141
6,000,000 10,213,913 4,000,000 2,000,000 1,582,490
2,033,228
2,022,920
2011
2012
2013
1,851,086
861,672
2014
2015
0 Kumulatif LTKT
LTKT Per-Tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Mei 2015.
14 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006. Selama Mei 2015, terdapat 2 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. Dengan adanya penambahan LPUT selama Mei 2015 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Mei 2015 tetap sebanyak 13.903 laporan. Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Mei 2015, tercatat terjadi 130 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 13 lokasi pelaporan. Sejalan dengan pelaporan LPUT, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Batam, yakni sebanyak 30,8 persen atau 40 Laporan.
Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Mei 2015 Lokasi Pelaporan
(1)
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Total LPUT
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2014 Tahun 20112013 Mei-2014
Kumulatif s.d. Mei2014
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Apr-2015
Mei-2015
Kumulatif s.d. Mei2015
Jumlah
Jumlah Jan 2006 s.d. Mei-2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2,683 2,866 3 0 97 50 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5,711
677 5,936 1 24 12 63 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 6,721
87 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
550 385 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947
935 494 3 3 3 10 3 0 0 0 0 0 0 1 12 1 2 1,467
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1,612 6,430 4 31 15 73 4 2 0 1 2 1 1 1 12 1 2 8,192
4,295 9,296 7 31 112 123 5 9 1 4 2 1 1 1 12 1 2 13,903
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Mei 2015 Yogyakarta
2
Palembang
1
Lombok
12
Semarang (Tj. Emas)
1
Pekanbaru
1
Pontianak
1
Balikpapan
2
Medan
4
Teluk Nibung
1
Teluk Bayur
9
Dumai
5
Ngurah Rai Denpasar
123
Tj. Pinang
112 31
Bandung
7
Soekarno Hatta
9,296
Batam
4,295 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2011 s.d. Mei 2015 16,000 0.0% 14,000
11.8%
12,000
38.6%
10,000 29.2%
8,000
4,000
13,899
13,903
12,432
6,000 8,971 6,944
2,000 1,233
2,027
3,461
1,467
4
2011
2012
2013
2014
2015
0 Kumulatif LPUT
LPUT Per-Tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Mei 2015.
16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Mei 2015 Lokasi Pelaporan
Jumlah Jan-2006 s.d. Mei-2015
(1)
%
(2)
(3)
Batam
40
30.8%
Ngurah Rai Denpasar
36
27.7%
Soekarno Hatta
30
23.1%
Medan
4
3.1%
PekanBaru
6
4.6%
Dumai
3
2.3%
Pontianak
3
2.3%
Tj. Pinang
2
1.5%
Teluk Bayur
2
1.5%
Bandung
1
0.8%
Tj. Balai Karimun
1
0.8%
Halim Perdana Kusumah
1
0.8%
Tarakan
1
0.8%
Palembang
0
0.0%
Teluk Nibung
0
0.0%
130
100.0%
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Mei 2015 Teluk Nibung
0
Palembang
0
Tarakan
1
Halim Perdana Kusumah
1
Tj. Balai Karimun
1
Bandung
1
Teluk Bayur
2
Tj. Pinang
2
Pontianak
3
Dumai
3
PekanBaru Medan Soekarno Hatta Ngurah Rai Denpasar Batam
6 4
30 36 40
17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau ewallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Mei 2015 tercatat sebanyak 3.775 Laporan, atau turun sebesar 0,1 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun meningkat 26,2 persen dibandingkan jumlah pada Mei 2014. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Mei 2015 telah mencapai 15.398 laporan yang berasal dari 311 PBJ. Selama Januari 2015 s.d. Mei 2015, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 11.147 laporan atau 72,4 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 3.887 laporan atau 25,2 persen, Pedagang Perhiasan/logam mulia sebanyak 350 laporan atau 2,3 persen, dan Balai Lelang sebanyak 14 laporan atau 0,1 persen. Sementara itu, selama Mei 2012 s.d. Mei 2015 masih belum diterima laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ yang bergerak di bidang perdagangan barang seni/antik.
Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Mei 2015 Tahun 2014 Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)
Tahun 2012-2013 Mei-2014
(1)
Kumulatif s.d. Mei2014
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Apr-2015
Mei-2015
Kumulatif s.d. Mei2015
Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Mei-2015
Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Mei2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ø Perusahaan Properti
17,377
738
6,711
17,037
2,745
3,000
11,147
45,561
197
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor
13,858
661
4,725
12,204
968
708
3,887
29,949
101
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia
458
146
733
1,395
65
63
350
2,203
4
Ø Balai Lelang
218
0
32
58
2
4
14
290
9
Ø Barang Seni / Antik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ø Tidak terklasifikasi
0
0
5
21
0
0
0
21
0
31,911
1,545
12,206
30,715
3,780
3,775
15,398
78,024
311
Total LTPBJ
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).
18 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Mei 2015 0 0
Barang Seni / Antik
290 9
Balai Lelang
2,203
Perhiasan / logam mulia
4
29,949
Pedagang Kendaraan Bermotor
101 45,561
Perusahaan Properti
197
0
10,000
20,000
30,000
Jumlah Laporan Transaksi
Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Januari 2015 s.d. Mei 2015
Pedagang Kendaraan Bermotor 3,887 25%
40,000
Balai Lelang 14 0% Barang Seni / Antik 0 0% Perhiasan / logam mulia 129 5%
Perusahaan Properti 11,147 73%
50,000
19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Juli 2014 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c. Hingga akhir Mei 2015 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL. Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (35 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (35 persen), dan KUPU (30 persen). Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Mei 2015 sebanyak 7,7 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 454,9 ribu laporan atau sebanyak 22,7 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 4,4 juta Laporan atau 56,9 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 3,3 juta Laporan atau 43,1 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.443 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.003 juta untuk setiap LTKL Incoming. Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor NON BANK UMUM 24 23%
NON BANK UMUM 9.1%
BANK UMUM 80 77%
BANK UMUM 90.9%
20 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Mei 2015
KUPU 30%
SWIFT 35%
NON SWIFT 35%
Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Mei 2015
Incoming 4,399,890 57%
Outgoing 3,333,332 43%
Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Mei 2015
Incoming Rp4,124,185, 116,965,790 48%
Outgoing Rp4,547,319, 848,467,690 52%
21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2014 s.d. Mei 2015 Ribu Laporan 350 322
319 300
290
292
295 274
286
295
301
289
282 262
250 222 200
200
198
201
215
214
213
208
213
198
193 172
150 109
100 Outgoing 50
Incoming
69
May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2014 s.d. Mei 2015 Triliun Rp 400
368 357 330
260
327
324
304 275
253
224
225
296
347
316
338
360
312 285
294
304
288
290
338
321 286
241
190 120 120
115 Outgoing
50
Incoming
May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Mei 2014 s.d. Mei 2015 Juta Rp/Laporan 2,000.0 1,767
1,700.0 1,609
1,400.0
1,683
1,621 1,514
1,523
1,705
1,528
1,480
1,661 1,502
1,393 1,265
1,100.0
800.0
1,108
1,035
1,059
1,161
1,127 986
1,020
950
880 777
760
Outgoing 500.0
1,096
1,051
Incoming
May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
22 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UndangUndang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Mei 2015. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Mei 2015 tercatat sebanyak 94 Laporan, atau meningkat 36,2 persen dibandingkan jumlah pada April 2015 (m-to-m), atau naik 154,1 persen dibandingkan jumlah pada Mei 2014 (y-on-y). Dengan penambahan ini, jumlah LPT selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 telah sebanyak 261 Laporan. Sebagian besar penundaan transaksi selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 dilakukan oleh PJK Bank (94,6 persen), terutama Bank Negara (73,2 persen) dan BPD (15,7 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (37,2 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (98,9 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (32,2 persen), Pelajar/Mahasiswa (11,5 persen), dan Pegawai Swasta (9,2 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, hampir keseluruhan transaksi yang ditunda selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 bernilai dibawah Rp100 juta (95,8 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, mayoritas LPT pada selama periode tersebut atau sebanyak 99,2 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Sedangkan jumlah LPT yang telah memenuhi aspek formil dan materil hanya sebanyak 0,8 persen saja. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (49,8 persen), Sumatera Selatan (13,4 persen), Jawa Barat (11,1 persen), dan Jawa Timur (5,4 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 44,4 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Mei 2014 s.d. Mei 2015 120 94
80
69 53 46
41
37
39
34
40
30
29
28
27
32
0 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15
Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Mei 2015 Jumlah LPT Jenis Pihak Pelapor Mei-2014
(1)
Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing Ø Bank Campuran Non Bank Ø Asuransi Ø Pasar Modal Total LPT
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiApr-2015 Des-2014 2014)
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
36 33 1 1 1 0 1 1 0 37
362 324 10 6 1 21 35 35 0 397
616 548 16 28 2 22 42 39 3 658
64 48 4 10 0 2 5 5 0 69
91 82 3 6 0 0 3 3 0 94
247 191 13 41 0 2 14 14 0 261
94.6 73.2 5.0 15.7 0.0 0.8 5.4 5.4 0.0 100.0
42.2 70.8 -25.0 -40.0 n.a. -100.0 -40.0 -40.0 n.a. 36.2
152.8 148.5 200.0 500.0 -100.0 n.a. 200.0 200.0 n.a. 154.1
-31.8 -41.0 30.0 583.3 -100.0 -90.5 -60.0 -60.0 n.a. -34.3
Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Januari 2013 s.d. Mei 2015 Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi
(1) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi Total LPT
Jumlah LPT
Mei-2014
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiApr-2015 Des-2014 2014)
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
0
1
7
0
1
2
0.8
n.a.
n.a.
100.0
36
394
633
69
93
259
99.2
34.8
158.3
-34.3
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
1
2
18
0
0
0
0.0
n.a.
-100.0
-100.0
37
397
658
69
94
261
100.0
36.2
154.1
-34.3
Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Mei 2015 Jumlah LPT Jenis Transaksi Yang Ditunda Mei-2014
(1) Transfer Tarik/Setor Tunai SMS/Mobile Banking Polis Asuransi Remittance Internet Banking Penukaran Valas Pembayaran Incoming Valas Redemption penyertaan Kirim Valas Lainnya Tidak Terisi Total LPT
(2) 17 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 37
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiApr-2015 Des-2014 2014)
(3) 227 33 7 4 0 0 0 2 0 0 1 88 35 397
(4) 326 58 20 7 2 0 1 3 2 1 2 138 98 658
(5) 37 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 13 8 69
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
(6) 13 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8 64 94
(7) 97 16 12 8 6 1 0 0 0 0 0 35 86 261
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015) (8) 37.2 6.1 4.6 3.1 2.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 33.0 100.0
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) -64.9 n.a. -25.0 -60.0 -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -38.5 700.0 36.2
(10) -23.5 -40.0 0.0 100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 166.7 700.0 154.1
(11) -57.3 -51.5 71.4 100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. -100.0 -60.2 145.7 -34.3
Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Mei 2015 Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan (1) Perorangan Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Pegawai Swasta Ø Pedagang Ø Ibu Rumahtangga Ø Buruh Ø PNS Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) Ø Pengajar/Dosen Ø Profesional Ø PEPS Ø TKW Ø Belum/Tidak Bekerja Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi Total LPT
Jumlah LPT
Mei-2014
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiApr-2015 Des-2014 2014)
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
(2) 37 15 5 4 4 4 0 2
(3) 397 184 26 58 26 36 13 5
(4) 655 266 64 96 40 59 17 11
(5) 67 29 6 10 5 4 4 2
(6) 94 15 6 0 2 3 1 1
(7) 258 84 30 24 14 13 7 3
(8) 98.9 32.2 11.5 9.2 5.4 5.0 2.7 1.1
0
1
13
1
1
2
0.8
1 0 1 0 0 1 0 37
6 0 32 0 3 7 0 397
10 1 32 0 5 41 3 658
2 0 0 0 0 4 2 69
0 0 1 0 0 64 0 94
2 2 1 0 1 75 3 261
0.8 0.8 0.4 0.0 0.4 28.7 1.1 100.0
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 40.3 -48.3 0.0 -100.0 -60.0 -25.0 -75.0 -50.0
(10) 154.1 0.0 20.0 -100.0 -50.0 -25.0 n.a. -50.0
(11) -35.0 -54.3 15.4 -58.6 -46.2 -63.9 -46.2 -40.0
0.0
n.a.
100.0
-100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,500.0 -100.0 36.2
-100.0 n.a. 0.0 n.a. n.a. 6,300.0 n.a. 154.1
-66.7 n.a. -96.9 n.a. -66.7 971.4 n.a. -34.3
Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Mei 2015 Jumlah LPT Kategori Nominal Transaksi Mei-2014
(1) Ø Dibawah Rp100 juta Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar Total LPT
(2) 35 2 0 37
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiApr-2015 Des-2014 2014)
(3) 381 15 1 397
(4) 630 21 7 658
(5) 68 1 0 69
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
(6) 90 3 1 94
(7) 250 9 2 261
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015) (8) 95.8 3.4 0.8 100.0
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) 32.4 200.0 n.a. 36.2
(10) 157.1 50.0 n.a. 154.1
(11) -34.4 -40.0 100.0 -34.3
25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Mei 2015 Jumlah LPT
Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Mei-2014
(1)
DKI JAKARTA SUMSEL JAWA BARAT JAWA TIMUR BANTEN SUMUT LAMPUNG JAWA TENGAH SUMBAR RIAU KALTENG SULSEL KEP BABEL KEPRI NAD BALI SULTRA NTB KALSEL DIY KALTIM BENGKULU KALBAR JAMBI SULUT SULTENG SULBAR PAPUA NTT MALUKU GORONTALO Total LPT
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiDes-2014 2014)
Apr-2015
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
c-to-c
(11)
8 5 9 3 3 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37
137 13 86 43 21 17 3 30 4 14 2 7 0 0 4 3 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 397
221 45 140 54 40 24 5 47 5 21 3 7 4 7 5 4 0 2 2 5 2 5 3 1 0 0 2 1 1 1 1 658
24 10 9 4 4 6 4 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
71 6 8 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
130 35 29 14 8 7 7 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261
49.8 13.4 11.1 5.4 3.1 2.7 2.7 1.9 1.9 1.5 1.5 1.1 1.1 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
195.8 -40.0 -11.1 -50.0 -100.0 -83.3 -75.0 n.a. n.a. -50.0 -50.0 -50.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36.2
787.5 20.0 -11.1 -33.3 -100.0 0.0 n.a. 100.0 -100.0 -66.7 n.a. 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 154.1
-5.1 169.2 -66.3 -67.4 -61.9 -58.8 133.3 -83.3 25.0 -71.4 100.0 -57.1 n.a. n.a. -75.0 -66.7 n.a. -50.0 -50.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. -34.3
Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Mei 2015 Jumlah LPT Alasan Penundaan Transaksi Mei-2014
(1) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT
(2) 0 0 0 22 5 2 8 37
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. Apr-2015 (s.d. MeiDes-2014 2014)
(3) 32 2 4 134 64 27 134 397
(4) 58 7 13 148 97 62 273 658
(5) 7 0 0 5 12 7 38 69
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
(6) 0 0 1 61 10 2 20 94
(7) 9 0 2 74 45 15 116 261
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015) (8) 3.4 0.0 0.8 28.4 17.2 5.7 44.4 100.0
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen) m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) -100.0 n.a. n.a. 1,120.0 -16.7 -71.4 -47.4 36.2
(10) n.a. n.a. n.a. 177.3 100.0 0.0 150.0 154.1
(11) -71.9 -100.0 -50.0 -44.8 -29.7 -44.4 -13.4 -34.3
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
26 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
A. Hasil Analisis (HA)
ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN
UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”
ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN
Selama Mei 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 22 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 0 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 4 HA (18,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 0 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 18 HA (81,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 0 laporan. Selama Januari 2015 s.d. Mei 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 132 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 243 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 30 HA (22,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 46 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 102 HA (77,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 197 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Mei 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.608 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.687 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 567 HA (35,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.847 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.041 HA (64,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.840 laporan. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Mei 2015, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.039 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.797 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 1.739 HA (57,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.698 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.300 HA (42,8 persen) dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 4.099 laporan. Berdasarkan HA selama Januari 2015 s.d. Mei 2015, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 59 HA (44,7 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 ini lebih rendah sebesar 28,0 persen dibandingkan jumlah HA selama Januari 2014 s.d. Mei 2014, sedangkan jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 120,0 persen. PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama Januari 2015 s.d. Mei 2015, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 72 IHA.
27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2015 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Jenis Hasil Analisis (HA)
(1)
(2)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2015
Mei-2015
Kumulatif s.d. Mei2015
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Tahun 2014 Tahun 20112013 Mei-2014
(3)
(4)
Tahun 2015
Kumulatif s.d. Mei2014
Jan-2014 s.d. Des2014
Apr-2015
(5)
(6)
PROAKTIF Ø Hasil Analisis
1,172
464
5
26
73
9
4
30
567
1,739
Ø LTKM Terkait
2,851
1,349
11
256
452
0
0
46
1,847
4,698
INQUIRY**) Ø Hasil Analisis
259
556
24
137
383
15
18
102
1,041
1,300
Ø LTKM Terkait
259
1,347
148
570
2,296
0
0
197
3,840
4,099
Ø Hasil Analisis
1,431
1,020
29
163
456
24
22
132
1,608
3,039
Ø LTKM Terkait
3,110
2,696
159
826
2,748
0
0
243
5,687
8,797
TOTAL
Keterangan : - Cut off data per 30 Mei 2015. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.
Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2011 s.d. Mei 2015 500
456
442 450 400
383
350 301 300
297
277
250 200
231
150
180
100
97
145
132 102 73
70
50
30
0 2011
2012 HA per-Tahun
2013
2014 Proaktif
2015 Inquiry
28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2015 Penyidik
(1) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
JUMLAH HA
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jan-2014 s.d. Des2014
Apr-2015
Mei-2015
Kumulatif s.d. Mei2015
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2015
Tahun 2014 Tahun 20112013 Mei-2014
Kumulatif s.d. Mei2014
Tahun 2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
0 104 0 0
302 160 331 99
15 7 6 0
78 34 34 0
208 96 97 0
7 5 5 0
6 7 5 0
50 29 27 0
560 285 455 99
560 389 455 99
1,327 0 0
52 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
52 2 2
1,379 2 2
0
5
0
0
0
0
0
0
5
5
0 0 0 0
7 34 0 26
0 1 0 0
0 11 2 4
0 37 9 9
0 7 0 0
0 4 0 0
0 26 0 0
7 97 9 35
7 97 9 35
1,431
1,020
29
163
456
24
22
132
1,608
3,039
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Mei 2015 Dugaan Tindak Pidana Asal
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2014 Tahun 20112013 Mei-2014
Kumulatif s.d. Mei2014
Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014
Apr-2015
Mei-2015
Kumulatif s.d. Mei2015
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Perdagangan orang;
580 40 47 46 0 1 9 19 4 42 419 5 17 4 7 6 0 0
563 46 43 17 1 0 4 21 4 29 113 1 10 0 33 4 0 13
16 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1
82 2 6 2 0 0 3 2 0 2 23 1 4 0 10 0 1 2
226 2 15 6 0 0 10 9 1 22 76 4 10 0 35 0 3 9
11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 7 0 0 0
12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0
59 0 1 1 0 0 0 2 0 2 17 0 7 0 22 0 1 2
848 48 59 24 1 0 14 32 5 53 206 5 27 0 90 4 4 24
1,428 88 106 70 1 1 23 51 9 95 625 10 44 4 97 10 4 24
185
118
2
23
28
0
0
18
164
349
1,431
1,020
29
163
456
24
22
132
1,608
3,039
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih
Ø Tidak Teridentifikasi / dll JUMLAH HA
29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Mei 2015 (HA database) Hasil Analisis
Tahun Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
LTKM Terkait
Januari 2003 Desember 2010
553
938
2011
149
323
2012
71
137
2013
35
44
2014
36
63
2015 (s.d. Mei 2015)
1
1
292
568
845
1,506
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jumlah Tahun 2003 s.d. Mei 2015
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.
Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Mei 2015 500
456
442
450 400 350
277
300
301
250 200
149
132
150 71
100
35
50
36 1
0 2011
2012
HA Database
2013
2014
HA ke Penyidik
2015
30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Mei 2015 Instansi
(1)
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2014 Tahun 20112013 Mei-2014
Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2015
Mei-2015
Kumulatif s.d. Mei2015
Tahun 2015
Kumulatif s.d. Mei2014
Jan-2014 s.d. Des2014
Apr-2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Lainnya
378
5
2
4
22
1
1
6
33
411
9 5 1
2 8 0
1 0 0
1 1 0
1 5 0
1 0 0
0 0 0
1 3 0
4 16 0
13 21 1
34
14
0
0
0
0
0
0
14
48
8 47 1 1 13 6
8 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 1 0
3 8 0 0 4 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 6 0 0 1 0
11 14 0 0 9 0
19 61 1 1 22 6
39 1 1 12 1 0 0 0
49 0 0 1 11 1 2 1
1 0 0 1 1 0 0 0
10 0 0 1 3 0 0 0
30 0 0 1 7 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 1 0 0 0
13 0 0 0 1 0 0 1
92 0 0 2 19 1 2 2
131 1 1 14 20 1 2 2
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0 0 0
0 10 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 2
0 0 0
0 1 2
0 12 2
0 12 2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
6
44
4
20
58
5
7
33
135
141
JUMLAH IHA
563
162
10
46
140
16
13
72
374
937
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
31 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.”
Berdasarkan register data HA Proaktif selama Januari 2015 s.d. Mei 2015, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (83,3 persen). orang
Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 bernominal di atas Rp5 Miliar atau sebesar 66,7 persen. Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 76,7 persen.
Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Mei 2015 Jumlah HA Kategori Terlapor Mei-2014
(1) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/korporasi Total HA Proaktif
(2) 5 3 2
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiApr-2015 Des-2014 2014)
(3) 21 13 8
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
(7) 25 18 7
(4) 66 49 17
(5) 9 8 1
(6) 3 3 0
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
(8) 83.3 60.0 23.3
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(9) -66.7 -62.5 -100.0
(10) -40.0 0.0 -100.0
(11) 19.0 38.5 -12.5
0
5
7
0
1
5
16.7
n.a.
n.a.
0.0
5
26
73
9
4
30
100.0
-55.6
-20.0
15.4
Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 2015 s.d. Mei 2015
Rp2 Miliar Rp3 Miliar 13.3 Di atas Rp 5 Miliar 66.7
Rp4 Miliar Rp5 Miliar 6.7
32 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Mei 2015 Jumlah HA Propinsi Mei-2014
(1) Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. MeiApr-2015 Des-2014 2014)
Tahun 2015 (s.d. Mei2015)
(5) 0
(6) 0
(7) 0
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(8) 0.0
(9) n.a.
(10) n.a.
(11) n.a.
(2) 0
(3) 0
Sumatera Utara
0
4
0 7
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
-100.0
Sumatera Barat
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Sumatera Selatan
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Bengkulu
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Jambi
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Riau
0
0
4
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kepulauan Riau
0
0
0
0
0
1
3.3
n.a.
n.a.
n.a.
Lampung
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kep Bangka Belitung
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Banten
0
2
4
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
-100.0
DKI Jakarta
3
11
26
8
3
23
76.7
-62.5
0.0
109.1
Jawa Barat
1
4
10
0
0
0
0.0
n.a.
-100.0
-100.0
Jawa Tengah
0
0
5
1
0
1
3.3
-100.0
n.a.
n.a.
Jawa Timur
0
0
4
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
DI Yogyakarta
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Bali
1
3
3
0
0
0
0.0
n.a.
-100.0
-100.0
Nusa Tenggara Barat
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Nusa Tenggara Timur
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Maluku
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Maluku Utara
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kalimantan Barat
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kalimantan Timur
0
1
2
0
0
1
3.3
n.a.
n.a.
0.0
Kalimantan Tengah
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Kalimantan Selatan
0
0
0
0
0
2
6.7
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Utara
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Selatan
0
0
0
0
0
1
3.3
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Tengah
0
0
1
0
1
1
3.3
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Tenggara
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Sulawesi Barat
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Gorontalo
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
Papua
0
1
3
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
-100.0
Papua Barat Total HA Proaktif
(4)
Mei-2015
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
5
26
73
9
4
30
100.0
-55.6
-20.0
15.4
Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.
Januari 2003 s.d. Maret 2013
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam2003 pasal 2s.d. UU No.8 tahun 2013 2010, tanpa membedakan profile terlapor. Januari Maret
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
Januari 2003 s.d. Maret 2013
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
Januari 2003 s.d. Maret 2013
dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA
Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)
Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 2015 s.d. Mei 2015
33
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
34 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”
Sepanjang tahun 2015 hingga Mei 2015, terdapat 2 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Mei 2015, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme tetap sebanyak 67 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 24 HA o HA Inquiry : sebanyak 43 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Mei 2015 sebanyak 232 LTKM.
Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Mei 2015 Hasil Analisis
Jumlah HA
Tahun Proaktif Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)
Inquiry
Jumlah Kumulatif HA
Januari 2003 Desember 2010
8
27
35
35
2011
3
6
9
44
2012
6
1
7
51
2013
3
2
5
56
2014
3
6
9
65
2015 (s.d. Mei 2015)
1
1
2
67
Jumlah
16
16
32
67
24
43
67
Jumlah Jan 2003 s.d. Mei 2015
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.
35 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Mei 2015 80 67
65
70 56 60 50
51 44
40 30
20 10 2
9
7
5
9
2011
2012
2013
2014
0
Jumlah Kumulatif
2015
Jumlah Per-Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Mei 2015 250
230 191
200
230
204
158 150
100
50 30
33
13
2012
2013
26
0 2011
Jumlah Kumulatif
2014 Jumlah per Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
2015
36 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 30 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Mei 2015
Proaktif, 24, 36%
Inquiry, 43, 64%
Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Mei 2015 Tahun
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)
Jumlah LTKM
Jumlah Kumulatif LTKM
Januari 2003 Desember 2010
128
128
2011
30
158
2012
33
191
2013
13
204
2014
26
230
0
230
102
230
2015 (s.d. Mei 2015) Jumlah
Jumlah Jan 2003 s.d. Mei 2015 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
230
37 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
D. Hasil Pemeriksaan (HP) UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.”
Selama Mei 2015, terdapat 1 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK kepada Penyidik KPK. LHP tersebut mengindikasikan adanya TPPU dengan tindak pidana asal Korupsi.
Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”
Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak berlakunya UU TPPU, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga akhir Mei 2015 telah sebanyak 51 Laporan, dengan perincian: 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 24 LHP ke Penyidik KPK, 6 LHP ke Ditjen Pajak, 3 LHP ke Penyidik BNN, 3 LHP ke Gubernur BI, serta masing-masing 1 LHP ke Ditjen Bea Cukai, Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 3.147 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 312 PJK.
Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“
Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Mei 2015 Jumlah HP ke Penyidik Bulan Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 Februari 2012 Maret 2012 April 2012 Mei 2012 Juli 2012 Agustus 2012 Oktober 2012 Desember 2012 Maret 2013 April 2013 Mei 2013 Juli 2013 November 2013 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Juni 2014 September 2014 November 2014 Desember 2014 Maret 2015 Mei 2015 Jumlah
Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya
Jumlah LHP Kepolisian
Kejaksaan
KPK
BNN
DJP
DJBC
2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 4 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 1
2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 -
2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 -
1 1 2 1 1 -
1 -
51
18
27
24
3
6
1
Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Gubernur Panglima BI TNI 2 1 1 3
1
Ketua Dewan OJK 1 1
1 -
Kemenkop & UKM 1 -
1
1
Kemendagri
38 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Mei 2015 Tahun
Jumlah LHP
Jumlah PJK
Jumlah Rekening
2011
5
16
137
2012
13
117
780
2013
10
58
471
2014
19
95
1,410
2015 (s.d. Mei 2015)
4
26
349
51
312
3,147
Jumlah Kumulatif
Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Mei 2015 3,147
1,410
780
471 349 5
137 16
2011
13
117
2012 Jumlah LHP
10 58
19
2013
95
2014 Jumlah PJK
4
26
2015 (s.d. Mei 2015) Jumlah Rekening
312 51
Jumlah Kumulatif
39 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”
E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN. Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Januari 2015. Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama 20112014, PPATK hanya menerima 7 feedback saja.
Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*) Januari 2010 s.d. Januari 2015 600
70.0% 65.1% 60.0%
500 51.2%
50.0%
400 40.0%
38.6% 300
30.0%
28.7% 200
20.0%
20.0% 0.0% 54
10.0%
83
2
10
0
34
254
496
148
383
162
565
100
0
0.0% POLRI
KEJAKSAAN
LHA yang diterima
KPK
BNN
LHA yang ditindaklanjuti
DJBC
DJP
Rasio Tindak Lanjut (%)
40 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 33 Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima Januari 2011 – Desember 2014 20
19 LHP yang disampaikan Feedback yang diterima
15 13
10 10 7 5 5
0
0
0
2012
2013
0 2011
2014
Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 2011 – Januari 2015 Lainnya
6
0
LHP yang disampaikan 1 1
Panglima TNI DJBC
0
DJP
0
BNN
0
KPK
0
Feedback yang diterima
1 5 2 23
Kejaksaan
26
4
Kepolisian
18
2 0
10
20
30
41 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Mei 2015, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 237 permintaan informasi. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 adalah sebanyak 1.368 permintaan, dan bila diakumulasikan sejak Januari 2010 s.d. Mei 2015 telah mencapai sebanyak 10.776 permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Mei 2015 disampaikan kepada PJK Bank (85,5 persen atau 9.210 permintaan), kepada PJK Non Bank (14,2 persen atau 1.534 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 32 permintaan). Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2011 s.d. Mei 2015
Tahun
Bank
Non Bank
Regulator/ Instansi Lainnya
Jumlah
2011
1,457
388
0
1,845
2012
1,317
146
0
1,463
2013
1,154
121
21
1,296
2014
2,756
284
8
3,048
2015 (s.d. Mei 2015)
1,192
173
3
1,368
Jumlah Jan 2010 s.d. Mei 2015
9,210
1,534
32
10,776
85.5
14.2
0.3
100.0
% Distribusi
42 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2011 s.d. Mei 2015
12,000 14.5% 10,000 47.9%
8,000 25.6%
6,000
40.6% 4,000 6,360
5,064
2,000
10,776
9,408
1,845
1,463
1,296
3,048
2011
2012
2013
2014
1,368
0
Jumlah Kumulatif
Jumlah per Tahun
Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2011 s.d. Mei 2015
2,756
3,000 2,500 2,000
1,457 1,500
1,317
1,154
1,000 500
388 146
121
2012
2013
284
0 2011
Bank
2014 Non Bank
43 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
G. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sejak Januari 2013 s.d. Mei 2015, PPATK telah menerima 434 Dumas, dengan 65 Dumas diantaranya disampaikan selama Januari 2015 s.d. Mei 2015. Sebagian besar Dumas selama Januari 2015 s.d.Mei 2015 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 54 Dumas atau sebesar 83,1 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 11 Dumas saja atau sebesar 16,9 persen. Terhadap 65 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Januari 2015 s.d.Mei 2015, tercatat sebanyak 56 Laporan atau sebesar 86,2 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Mei 2015 Periode
Jenis Pelapor Individu
Lembaga
Total
2013
33
54
87
2014
219
63
282
2015 (s.d. Mei-2015)
54
11
65
Jumlah Jan-2013 s.d. Mei-2015
306
128
434
Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Januari 2015 s.d. Mei 2015
Lembaga, 11, 17%
Individu, 54, 83%
44 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Jenis Pelapor Individu
Lembaga
Total
Jumlah Laporan Dumas
54
11
65
Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI
50
6
56
92.6%
54.5%
86.2%
Rasio Tindak Lanjut Dumas
Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 70 60
50
65 54
56
50
40 30 20
11 6
10 0 Individu Jumlah Laporan Dumas
Lembaga
Total
Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI
45 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan data terkini, telah terdapat 133 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Mei 2015.
LAIN-LAIN
Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 63 putusan atau 47,4 persen.
LAIN-LAIN
UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”
Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar.
LAIN-LAIN
Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika dan Korupsi masingmasing sebanyak 36 putusan atau 25,4 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.
Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”
LAIN-LAIN
Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Mei 2015
LAIN-LAIN
Propinsi
LAIN-LAIN LAIN-LAIN LAIN-LAIN
Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Mei 2015)
% Distribusi
Banda Aceh
4
3.0
Sumatera Utara
9
6.8
Lampung
1
0.8
Riau
1
0.8
Kepri
2
1.5
Sumatera Selatan
2
1.5
DKI Jakarta
63
47.4
Banten
3
2.3
Jawa Barat
10
7.5
Jawa Tengah
18
13.5
Jawa Timur
5
3.8
Bali
3
2.3
Sulawesi Utara
1
0.8
Kalimantan Timur
1
0.8
Kalimantan Barat
3
2.3
Kalimantan Selatan
5
3.8
Papua Barat
1
0.8
Sulawesi Tengah
1
Jumlah
133
0.8 100.0
46 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Mei 2015 Korupsi
36
Narkotika
36
Penipuan
16
Penggelapan
15
Perbankan
11
Pemalsuan Surat
6
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU
5
Perjudian
2
Psikotrapika
2
Kehutanan
1
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
1
Penyuapan
1
Pencurian
1
Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Mei 2015 Tindak Pidana Asal
Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Mei 2015)
% Distribusi
Penggelapan
15
11.3
Penipuan
16
12.0
Narkotika
36
27.1
2
1.5
Psikotrapika Pencurian Korupsi Pemalsuan Surat Perbankan
1
0.8
36
27.1
6
4.5
11
8.3
Perjudian
2
1.5
Penyuapan
1
0.8
5
3.8
1
0.8
1
0.8
133
100.0
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Kehutanan Jumlah
47 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Mei 2015 Jumlah Putusan
Tahun
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)
Hukuman Penjara (dalam Tahun) Minimal
Maksimal
Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal
Total Denda (dalam rupiah)
Maksimal
Januari 2003 Desember 2010
38
5 (bulan)
17
5,000,000
15,000,000,000
72,555,000,000
2011
4
7
10
300,000,000
500,000,000
8,300,000,000
2012
51
1
13
50,000,000
10,000,000,000
12,600,000,000
2013
12
-
-
-
-
-
2014
22
-
18
-
-
-
2015 (s.d. Mei 2015)
6
-
-
-
-
-
Jumlah
95
1
18
50,000,000
10,000,000,000
20,900,000,000
133
5 (bulan)
18
5,000,000
15,000,000,000
93,455,000,000
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Mei 2015 140
127
133
120 105 93
100 80
60 42 40 20 4
51
12
22
6
2011
2012
2013
2014
2015
0 Kumulatif Putusan
Jumlah Putusan
48 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
B. Keterangan Ahli Selama Mei 2015, PPATK telah memenuhi sebanyak 13 permintaan keterangan ahli, sehingga total permintaan keterangan ahli yang telah dipenuhi selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 sebanyak 78 keterangan ahli. Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Mei 2015 telah terdapat 591 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. Mei 2015 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 316 permintaan atau 53,5 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 532 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 283 permintaan atau sebanyak 63,6 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Mei 2015
Instansi
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2011
2012
2013
2014
Jumlah Tahun 2008 s.d. 2014
2015 (s.d. Mei-2015)
Jumlah
BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)
14
11
19
15
19
4
68
82
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)
19
35
21
30
86
43
215
234
KEJAKSAAN AGUNG RI
26
24
37
45
49
25
180
206
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
-
-
1
4
1
1
7
7
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
-
8
21
16
10
5
60
60
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)
-
1
-
-
-
-
1
1
PENGADILAN MILITER
-
1
-
-
-
-
1
1
59
80
99
110
165
78
532
591
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
49 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Mei 2015 234 206
82 60
7 BARESKRIM
POLDA & POLRES
KEJAKSAAN
1
KPK
BADAN KOMISI NARKOTIKA INFORMASI PUSAT NASIONAL (BNN) (KIP)
1 PENGADILAN MILITER
Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Mei 2015 700 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli 600
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun 591
500
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan
513
400 300
348 238
200 100 -
127
133
110
165
78
2013
2014
2015
93
105
80
99
2011
2012
42
50 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
C. Audit Selama Mei 2015, PPATK telah melakukan kegiatan audit sebanyak 13 audit baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ. Dengan demikian, selama Januari 2015 s.d. Mei 2015, PPATK telah melakukan 61 audit terhadap Pihak Pelapor.
UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”
Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2015 dilakukan terhadap Perusahaan/Agen Properti (42,6 persen), Pedagang Valuta Asing (21,3 persen), Bank (14,8 persen), dan Pedagang Kendaraan Bermotor (9,8 persen). Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Mei 2015 telah mencapai 815 audit, atau meningkat 8,1 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2014 (754 audit).
Tabel 36 *) Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Mei 2015 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor
(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Perposan Pedagang Valuta Asing Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Kupu PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang Total Audit
% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
Perkembangan Mei-2015 (Dalam Persen)
Mei-2014
Tahun 2014 (s.d. Mei-2014)
Jan-2014 s.d. Des-2014
Apr-2015
Mei-2015
Tahun 2015 (s.d. Mei-2015)
m-to-m
y-on-y
c-to-c
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(7)
(9)
(10)
(11)
0 0
16 0
26 0
1 0
2 0
9 0
14.8 0.0
100.0 n.a.
n.a. n.a.
-43.8 n.a.
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
0
0
0
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
3
3
6
4
0
4
6.6
-100.0
-100.0
33.3
0 0 0 0 0
0 12 1 0 0
0 15 1 0 0
0 3 0 0 0
0 2 0 0 0
0 13 1 0 2
0.0 21.3 1.6 0.0 3.3
n.a. -33.3 n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. 8.3 0.0 n.a. n.a.
2
4
24
3
9
26
42.6
200.0
350.0
550.0
7
11
23
1
0
6
9.8
-100.0
-100.0
-45.5
0
0
1
0
0
0
0.0
n.a.
n.a.
n.a.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.0 0.0
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
12
47
96
12
13
61
100.0
8.3
8.3
29.8
*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
51 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2011 s.d. Mei 2015 900 8.1% 800
14.6%
700
14.8%
600
17.7% 500 400
815
754
658
300
573 487
200 100 92
86
85
96
2013
2014
61
0 2011
2012 Jumlah Kumulatif
Perkembangan (%)
2015 Jumlah per-Tahun
Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Mei 2015
0
Balai Lelang Pedagang Barang Seni …
0 13
Pedagang Permata …
50
Pedagang Kendaraan …
74
Perusahaan …
31
Kupu
1
Pegadaian
6
Koperasi Simpan Pinjam
95
Pedagang Valuta Asing
1
Perposan
115
Perusahaan Efek dan …
0
Dana Pensiun …
96
Perusahaan Asuransi …
63
Perusahaan …
270
Bank 0
50
100
150
200
250
300
52 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”
Selama Mei 2015, terdapat sebanyak 31 kali pertukaran informasi antara PPATK dengan FIU lain. Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi selama Januari 2015 s.d. Mei 2015 sebanyak 75 pertukaran informasi, dengan 38 kali atau 50,7 persen merupakan penerimaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain secara spontan, tanpa adanya permintaan dari PPATK (Spontaneous Incoming Information). Sementara itu, sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU negara lain sebanyak 441 informasi. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Mei 2015, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 847 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 432 informasi atau sebesar 51,0 persen.
Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Mei 2015 No.
Jenis Pertukaran Informasi
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari 2003 Desember 2010
2011
2012
2013
2015 (s.d. Mei-2015)
2014
Jumlah Tahun 2003 % Distribusi s.d. Mei 2015 Jumlah
1
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
163
32
9
36
15
5
97
260
30.7
2
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
198
59
46
52
46
31
234
432
51.0
3
Spontaneous Incoming Information
37
5
-
18
43
38
104
141
16.6
4
Spontaneous Outgoing Information
8
-
-
1
4
1
6
14
1.7
406
96
55
107
108
75
441
847
100.0
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.
53 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2010 s.d. Mei 2015 70
60
59 52
50
46
46 43
40
38
36
32
31
30
20
18 15
10
0
9
5 0 2011
4 1
00 2012
5 1
2013
2014
2015
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
Spontaneous Incoming Information
Spontaneous Outgoing Information
Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Mei 2015 Spontaneous Outgoing Information, 14, 2% Spontaneous Incoming Information, 141, 16%
Incoming Mutual Request (Outgoing Information), 432, 51%
Outgoing Mutual Request (Incoming Information), 260, 31%
54 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
E. Nota Kesepahaman (MoU) Selama Mei 2015, belum ada penambahan MoU baru yang ditandatangani PPATK dengan Lembaga di dalam negeri maupun Fiu luar negeri. Mou terakhir yang ditandatangani adalah antara PPATK dengan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang ditandatangani pada 17 April 2015. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Mei 2015, terdapat sebanyak 130 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 49 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 81 MoU adalah MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 52 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 12 MoU dengan FIU dan 40 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.
UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”
Terkait dengan MoU dengan FIU, secara khusus masih ada 2 (dua) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Kamboja dan Laos.
Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Mei 2015 Internasional (FIU)
Nasional (Instansi/ Lembaga)
Jumlah
Januari 2003 Desember 2010
37
41
78
60.0
2011
5
9
14
10.8
2012
2
11
13
10.0
2013
2
8
10
7.7
2014
3
7
10
7.7
2015 (s.d. Mei 2015)
0
5
5
3.8
Jumlah
12
40
52
40.0
49
81
130
100.0
Tahun
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
% Distribusi
55 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Mei 2015 14 12 12 10
11 7
8 5
6
8
9 5 7
5
5
5
7
4 6 4
3 5
3
3
5
2
4
5
2
2 0
0 2003
2004
1 2005
1 2006
2007
2008
2009
FIU
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dalam Negeri
Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Mei 2015
Nasional (Instansi/ Lembaga) 81 62%
Internasional (FIU) 49 38%
Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No.
Negara (FIU)
1 2 3 4 5 6
Thailand Malaysia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam
7
Singapura
8 9
Kamboja Laos
Tempat Bangkok Malaysia Brunei Darussalam Jakarta Jakarta Jakarta Singapore Jakarta
Tanggal/Bulan/Tahun
Ket
24 Maret 2003 31 Juli 2003 5 Oktober 2004 18 Agustus 2010 14 November 2006 17 Desember 2008 17 September 2013 25 September 2013 Belum ada Belum ada
56 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.
Nama Lembaga / Organisasi
Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan
Tempat Tahun 2003
1
Bank Indonesia
Jakarta
5 Februari 2003
2 3 4 5
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
6 7 8 9
Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
10
Departemen Kehutanan
Jakarta
11
Badan Pemeriksa Keuangan
Jakarta
12 13 14 15 16 17 18
Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh
19 20 21 22 23
Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember
Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta
36 37 38 39 40 41
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)
Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta
42 43 44 45 46 47 48 49 50
Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara
Jakarta Jakarta Ambon Jakarta Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama
Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta
62 63 64 65 66 67 68 69
Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
70 71 72 73 74 75 76
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Keputusan Bersama antara PPATK dengan Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawasan Obat Makanan PT. Indonesia Power PT. PLN (persero) Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
77 78 79 80 81
Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Pemuda dan Olahraga PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
Jakarta Jakarta Samarinda Jakarta Jakarta
20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003 Tahun 2004 16 Januari 2004 29 April 2004 16 Juni 2004 27 September 2004 Tahun 2005 28 Maret 2005 Tahun 2006 25 September 2006 Tahun 2007 12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 15 Agustus 2007 Tahun 2008 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 7 November 2008 Tahun 2009 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 Tahun 2010 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 Tahun 2011 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011 29 Juli 2011 11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011 Tahun 2012 10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 Tahun 2013 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013 30 Juli 2013 27 Agustus 2013 30 September 2013 Tahun 2014 30 Januari 2014 4 April 2014 4 Februari 2014 26 Mei 2014 17 Oktober 2014 19 November 2014 18 Desember 2014 Tahun 2015 5 Januari 2015 22 Januari 2015 12 Maret 2015 25 Maret 2015 17 April 2015
Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015) Diperbaharui pada 19 Oktober 2011
Diperbaharui pada 12 Februari 2015 Diperbaharui pada 18 April 2011 Diperbaharui pada 18 April 2011
Diperbaharui pada 24 Februari 2015
Diperbaharui pada 14 Oktober 2011
Diperbaharui pada 7 Juli 2010
57
Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015)
58 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (MEI 2015) Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.
Penandatangan Nota Kesepahaman Tanggal/Bulan/Tahun Tempat
Negara (FIU) Tahun 2003
1 2 3
Thailand Malaysia Korea
4 5 6
Australia Philippines Romania
7
Belgium
8 9 10
Italy Poland Spain
11
Peru
12 13
China Mexico
14
Canada
15
Myanmar
16
South Africa
17
Cayman Island
18
Japan
19 20 21
Bermuda Mauritius New Zealand
22
Turkey
23
Finland
24 25 26
Georgia Croatia Moldova
27
United States of America
28
Brunei Darussalam
29 31 32 33
Bangladesh Sri Lanka Macau Fiji Island
34 35 36 37
Solomon Island Qatar United Arab Emirate Vietnam
38 39 40 41 42
India Netherlands Luxembourg Saudi Arabia Samoa
43 44
Ukraine Russia
45
Kazakhstan
46
Singapore
47 48 49
Timor Leste United Kingdom of Great Britain Jordan
Bangkok Malaysia Jakarta
24 Maret 2003 31 Juli 2003 20 Oktober 2003
Bali Brunei Darussalam Bucharest
4 Februari 2004 5 Oktober 2004 12 Oktober 2004
Jakarta Brussels Rome Washington Washington Sofia Jakarta
1 Februari 2005 26 Januari 2005 17 Februari 2005 29 Juni 2005 29 Juni 2005 6 Oktober 2005 18 Oktober 2005
Jakarta Limassol - Cyprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo
29 Mei 2006 14 Juni 2006 12 Oktober 2006 16 Oktober 2006 14 November 2006 24 November 2006 29 November 2006 27 November 2006 18 Desember 2006 19 Desember 2006
Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki
31 Mei 2007 31 Mei 2007 18 Juli 2007 8 Agustus 2007 13 Agustus 2007 27 September 2007
Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta
10 Maret 2008 21 April 2008 28 Mei 2008 19 September 2008 6 Oktober 2008 17 Desember 2008
Jakarta Doha Brisbane Brisbane
16 Maret 2009 27 Mei 2009 10 Juli 2009 10 Juli 2009
Wollonggong Cartagena Cartagena Jakarta
22 Februari 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 18 Agustus 2010
New Delhi Aruba Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia
25 Januari 2011 15 Maret 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011
Saint Petersburg Saint Petersburg
10 Juli 2012 11 Juli 2012
Astana Singapore Jakarta
2 September 2013 17 September 2013 25 September 2013
Dilli London Jakarta Amman
21 February 2014 25 February 2014 14 July 2014 10 August 2014
Tahun 2004
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014