B u l l e t i n S t a t i s t i k

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

OKTOBER

2015

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1

Volume 68/Thn VI/2015

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME Oktober 2015 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015)

Bulletin Statistik

bps PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013

Ringkasan Eksekutif

Buletin Statistik

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN D AF T AR I SI:

PUSAT PELAPORAN DAN

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk Volumedalam 36/Thn IV/2013 menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Maret Uang 2013 di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ANALISIS TRANSAKSI Pidana Pencucian Uang KEUANGAN (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 36/Thn IV/2013 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh PihakVolume Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), Maret 2013 serta Ditjen Bea Cukai; ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga awal kuartal keempat tahun 2015, jumlah Volumepenyampaian 36/Thn IV/2013 laporan ke PPATK semakin bertambah. Penerimaan pelaporan Maret 2013 terbanyak selama OktoberKEUANGAN 2015 terutama terkait LTKL (Swift Bank), ANALISIS TRANSAKSI LTKT, LTKM, dan LTPBJ yang selama Oktober 2015 bertambah masing-masing sebanyak 260,3 ribu LTKL, 205,0 ribu LTKT, 3,7 ribu LTPBJ, dan 5,1 ribu LTKM. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 28.675.446 laporan atau meningkat sebanyak ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 30,3 persen dibandingkan jumlah kumulatif Volume laporan36/Thn per IV/2013 akhir Maret 2013 Desember 2014. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-tomonth, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Oktober 2015 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan, terutama penerimaan LTKL dan LTPBJ yang masing-masing turun sebanyak 49,1 persen dan 29,1 persen. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Terkait fungsi analisis, selama Oktober 2015, PPATK telah Volume 36/Thn IV/2013 menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Maret 2013 penyidik sebanyak 10 HA, dengan 8 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 2 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Penipuan menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 3 HA (30,0 persen). Volume 36/Thn IV/2013 Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK Maret 2013 juga memiliki fungsi pemeriksaan. Namun demikian, selama Oktober 2015, belum terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik terkait. Dengan demikian, jumlah LHP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, telah tercatat sebanyak 58 LHP, dengan rincian 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 27 LHP ke Penyidik KPK, 9 LHP ke Penyidik DJP, 3 LHP ke Penyidik BNN, dan 1 LHP ke Penyidik DJBC. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir September 2015 terdapat 98 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 136 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Buletin Statistik Halaman

D AF T AR I SI:

Ringkasan Eksekutif

1

Ringkasan Statistik DAN 2 PUSAT PELAPORAN

Buletin Statistik

D A F TTransaksi AR I SI: Laporan

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri(LTKM) D Agakan FTA R ISI: B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) D ALaporan F T AR ISI: C. Pembawaan Uang Tunai (LPUT) D. Laporan dari Penyedia D ABarang F T Adan R Jasa ISI: E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri F. Laporan Penundaan D ATransaksi F T A R(LPT) ISI:

3

PUSAT PELAPORAN DAN 3

Buletin Statistik PUSAT PELAPORAN DAN 12 14 17

Buletin Statistik

19 PUSAT PELAPORAN DAN 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

Buletin Statistik D AHasil F TAnalisis A R I S(HA) I: A. 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43

Buletin Statistik Lain-lain A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU B. Keterangan Ahli C. Audit D. Pertukaran Informasi Antar FIU E. Nota Kesepahaman (MoU)

45 45 48 50

Jakarta, November 2015

52 54

MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015)

RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI

= = = = =

Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2015: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Oktober 2015 sebanyak 28.675.446 Laporan. 242.786 Laporan, bertambah 23,4 persen dibanding posisi Desember 2014. 17.947.947 Laporan, bertambah 11,3 persen dibanding posisi Desember 2014. 96.022 Laporan, bertambah 53,3 persen dibanding posisi Desember 2014. 13.913 Laporan yang diperoleh melalui 18 lokasi pelaporan. 10.374.778 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

A. B. C. D. E.

LTKM LTKT LTPBJ LPUT LTKL

A. B. C. D. E.

Tahun 2015 (s.d. Oktober 2015): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 6.670.589 Laporan atau naik 8,2 persen dibandingkan jumlah Januari 2014 s.d. Oktober 2014 (c-to-c). LTKM = 46.001 Laporan, naik 53,5 persen (c-to-c). LTKT = 1.826.800 Laporan, naik 19,8 persen (c-to-c). LTPBJ = 33.396 Laporan, naik 33,7 persen (c-to-c). LPUT = 14 Laporan, turun 99,0 persen (c-to-c). LTKL = 4.764.368 Laporan, naik 4,0 persen (c-to-c).

A. B. C. D. E.

Oktober 2015: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 474.081 Laporan, atau turun 34,3 persen dibandingkan jumlah September 2015 (m-to-m), dan turun 30,2 persen (y-on-y). LTKM = 5.130 Laporan, turun 13,0 persen (m-to-m), namun naik 45,2 persen (y-on-y). LTKT = 204.992 Laporan, naik 2,5 persen (m-to-m), dan naik 25,7 persen (y-on-y). LTPBJ = 3.687 Laporan, turun 29,1 persen (m-to-m), namun naik 0,1 persen (y-on-y). LPUT = 4 Laporan. LTKL = 260.268 Laporan, turun 49,1 persen (m-to-m), dan turun 48,8 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

A. B. C. D.

A. B. C. D.

HASIL

Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2015: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Oktober 2015 sebanyak 3.165 HA yang terkait dengan 9.188 LTKM. HA - Proaktif = 1.784 HA yang terkait dengan 4.743 LTKM. - Inquiry = 1.381 HA yang terkait dengan 4.445 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.020 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 73 HA yang terkait dengan 235 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 58 Laporan. Tahun 2015 (s.d. Oktober 2015): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Oktober 2015 sebanyak 258 HA yang terkait dengan 634 LTKM. HA - Proaktif = 75 HA yang terkait dengan 91 LTKM. - Inquiry = 183 HA yang terkait dengan 543 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 155 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 8 HA yang terkait dengan 5 LTKM. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 11 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Oktober 2015, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.130 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 257 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih tinggi 13,0 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan meningkat 45,2 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Oktober 2014 (y-on-y). Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2015 mencapai sebanyak 242.786 LTKM atau bertambah 23,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2014. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Oktober 2015 tercatat sebanyak 178.862 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 363,1 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 tercatat sebanyak 294 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 56,1 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 43,9 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (45,5 persen), Jawa Barat (11,7 persen), dan Jawa Timur (10,8 persen). Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 91,9 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2015 s.d. Oktober 2015 adalah perorangan, sedangkan 8,1 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,3 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (35,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (73,8 persen). Berdasarkan LTKM selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015, diketahui bahwa hanya sebanyak 22,4 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 77,6 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (50,3 persen), Korupsi (17,2 persen), dan Perjudian (8,1 persen).

4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Oktober 2015 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 Tahun (s.d. Oktober 2011-2013 Okt-2014 2010)*)

Jenis PJK Pelapor

(1)

(2) 36,309

Bank Ø Bank Umum

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah PJK Pelapor 2015 (s.d. Okt2015)

Kumulatif s.d. Okt2014

Jan-2014 s.d. Des2014

Sep-2015

Okt-2015


Jumlah

Jumlah Jan 2003 s.d. Okt-2015

(10) 91,181

(11) 127,490

(12) 128 110

Tahun 2014

Tahun 2015

(3) 47,185

(4) 2,015

(5) 17,640

(6) 23,790

(7) 2,163

(8) 2,565

(9) 20,206

36,022

46,828

1,968

17,493

23,580

2,121

2,534

19,808

90,216

126,238

¤ Bank Milik Negara

11,096

19,997

717

6,870

9,314

745

973

7,633

36,944

48,040

5

¤ Bank Swasta

12,540

21,716

1,026

8,650

11,885

1,067

1,193

10,192

43,793

56,333

57

¤ Bank Pembangunan Daerah

8,614

2,929

140

1,364

1,614

189

284

1,217

5,760

14,374

26

¤ Bank Asing

2,615

1,234

29

261

332

66

33

357

1,923

4,538

13

¤ Bank Campuran

1,157

952

56

348

435

54

51

409

1,796

2,953

9

287

357

47

147

210

42

31

398

965

1,252

18

Non Bank

27,615

45,978

1,517

12,341

15,898

2,376

2,565

25,805

87,681

115,296

166

Ø Pasar Modal

1,088

1,769

19

336

432

17

34

371

2,572

3,660

27

Ø Asuransi

2,939

9,919

160

2,524

3,001

374

537

3,976

16,896

19,835

26

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

1,435

18,131

492

3,357

4,829

1,083

1,141

12,064

35,024

36,459

22

Ø Pedagang Valuta Asing

Ø Bank Perkreditan Rakyat

Ø Dana Pensiun

22,122

15,163

503

4,891

6,016

732

688

7,493

28,672

50,794

57

Ø Money Remittance/KUPU

30

992

259

1,097

1,470

164

161

1,853

4,315

4,345

30

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi

0

4

18

68

81

6

4

32

117

117

3

0

0

66

68

69

0

0

16

85

85

1

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,924

93,163

3,532

29,981

39,688

4,539

5,130

46,011

178,862

242,786

294

Total LTKM

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Oktober 2015 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Oktober 2015.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 7,991

Total Pos dan Giro

0 18

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

0 24 4

Money Remittance/KUPU

893 2,765

Pedagang Valuta Asing

5,932

179

Lembaga Pembiayaan/Leasing

37,006

7,246

0 0

Dana Pensiun Asuransi

367

Pasar Modal

136 532

Bank Perkreditan Rakyat

36 200

Bank Campuran

145 372

Bank Asing

327 398

3,496

1,077 1,192

Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta

1,568

Bank Milik Negara

1,387 -

5,000

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

9,061 7,644 10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000


Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2014 s.d. Oktober 2015 6,000

50. 0

-2.7 42.3

40. 0

-37.3

5,000

2.6

4,000

2.6

13.0

-2.4

30. 0

-6.9

24.8

13.4

-7.9

-12.7

25.1

20. 0

10. 0

3,000

0. 0

- 10. 0

2,000 - 20. 0

- 30. 0

1,000 - 40. 0

3,834 3,532 4,007 5,700 5,548 3,478 4,342 4,454 4,148 5,190 4,532 4,650 4,539 5,130 Oct-15

Sep-15

Aug-15

Jul-15

Jun-15

May-15

Apr-15

Mar-15

Feb-15

Jan-15

Dec-14

Nov-14

Oct-14

- 50. 0

Sep-14

0

2015 LTKM per Bulan

*)

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2015 s.d. Oktober 2015

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 2015 s.d. Oktober 2015

Bank 128 44%

Bank 20,206 44%

Non Bank 25,805 56%

Non Bank 166 56%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2011 s.d. Oktober 2015 300,000 250,000

23.4% 25.3%

200,000 36.4%

150,000

242,786

36.9% 100,000

196,775 157,087

50,000

84,146

115,167

20,222

31,021

41,920

39,688

46,011

2011

2012

2013

2014

2015

0 Jumlah Kumulatif

Jumlah Per-tahun

Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Oktober 2015

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2011 s.d. Oktober 2015 46,011

50,000 41,920

45,000

39,688

40,000 35,000

31,021

30,000 25,000

20,222

20,000 15,000 10,000 5,000

2,585

3,493

3,307

4,601

1,685 2011

2012

2013

2014

2015

0

Jumlah Per-tahun

Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Oktober 2015


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2011 s.d. Oktober 2015 50,000

46,011

45,000

41,920

39,688

40,000 35,000

31,021

30,000 25,000

21,257

20,222

20,000

16,835

15,000

10,535

25,805

23,790

20,206

20,663 15,898

14,186

10,000 9,687

5,000 0

2011

2012

2013

Bank + Non Bank

2014

Bank

2015 Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Oktober 2015

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2011 s.d. Oktober 2015

2015

4,601.1

2014

3,307.3

2013

3,493.3

2012

2,585.1

2011

1,685.2

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Oktober 2015

8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Oktober 2015 Jumlah LTKM Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Okt-2014

(1)

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total LTKM

Catatan: -

-

Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. OktDes-2014 2014)

Sep-2015

Okt-2015

Tahun 2015 (s.d. Okt2015)

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Okt-2015)

Perkembangan Okt-2015 (Dalam Persen)

m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

13 79 12 88 6 15 66 57 63 13 142 1,671 395 249 282 62 97 8 7 3 2 30 19 12 13 31 61 5 6 0 3 22 0 3,532

180 1,322 116 526 57 166 445 383 323 85 925 14,502 3,888 1,623 2,446 433 407 92 136 34 14 277 250 69 166 105 738 53 73 0 19 128 0 29,981

220 2,289 176 699 84 219 550 490 454 120 1,812 18,308 4,868 2,206 3,223 604 578 131 146 39 17 377 326 93 262 138 882 89 102 0 26 160 0 39,688

37 189 15 77 20 34 46 84 50 3 363 2,012 519 187 438 37 71 4 5 2 3 24 46 11 29 16 174 6 5 0 1 31 0 4,539

151 195 10 84 22 22 48 88 56 5 304 2,165 535 253 543 50 84 20 7 1 7 30 66 10 23 18 81 13 10 0 6 223 0 5,130

410 1,834 229 741 128 288 563 698 764 66 2,668 20,940 5,367 1,978 4,949 512 781 127 60 25 18 305 491 109 264 153 846 89 134 0 33 441 0 46,011

0.9 4.0 0.5 1.6 0.3 0.6 1.2 1.5 1.7 0.1 5.8 45.5 11.7 4.3 10.8 1.1 1.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.7 1.1 0.2 0.6 0.3 1.8 0.2 0.3 0.0 0.1 1.0 0.0 100.0

308.1 3.2 -33.3 9.1 10.0 -35.3 4.3 4.8 12.0 66.7 -16.3 7.6 3.1 35.3 24.0 35.1 18.3 400.0 40.0 -50.0 133.3 25.0 43.5 -9.1 -20.7 12.5 -53.4 116.7 100.0 n.a. 500.0 619.4 n.a. 13.0

1,061.5 146.8 -16.7 -4.5 266.7 46.7 -27.3 54.4 -11.1 -61.5 114.1 29.6 35.4 1.6 92.6 -19.4 -13.4 150.0 0.0 -66.7 250.0 0.0 247.4 -16.7 76.9 -41.9 32.8 160.0 66.7 n.a. 100.0 913.6 n.a. 45.2

127.8 38.7 97.4 40.9 124.6 73.5 26.5 82.2 136.5 -22.4 188.4 44.4 38.0 21.9 102.3 18.2 91.9 38.0 -55.9 -26.5 28.6 10.1 96.4 58.0 59.0 45.7 14.6 67.9 83.6 n.a. 73.7 244.5 n.a. 53.5

Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Januari 2003 s.d. Maret 2013

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.







Januari 2015 s.d. Oktober 2015

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

9

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015)

10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Oktober 2015 Jumlah LTKM Jenis Kategori Terlapor Okt-2014

(1)

Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/Korporasi Total LTKM


Sep-2015

Okt-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

3,150 2,014 1,136

26,899 17,934 8,965

35,782 23,969 11,813

4,065 2,624 1,441

4,744 3,006 1,738

42,268 27,609 14,659

91.9 65.3 34.7

16.7 14.6 20.6

50.6 49.3 53.0

57.1 53.9 63.5

382

3,082

3,906

474

386

3,743

8.1

-18.6

1.0

21.4

3,532

29,981

39,688

4,539

5,130

46,011

100.0

13.0

45.2

53.5

Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Oktober 2015 Jumlah LTKM Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Okt-2014


Sep-2015

Okt-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(1) Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pegawai Swasta Ø PNS (termasuk pensiunan) Ø Ibu Rumah Tangga Ø Pedagang Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Profesional dan Konsultan Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah

(2) 844 777 311 285 274 115 52

(3) 7,602 5,999 2,871 2,289 2,428 944 343

(4) 10,327 7,983 3,583 2,858 3,541 1,144 442

(5) 1,449 1,111 326 261 153 111 82

(6) 1,700 1,236 329 377 180 153 105

(7) 14,997 10,969 3,263 2,744 2,005 1,160 904

(8) 35.5 26.0 7.7 6.5 4.7 2.7 2.1

(9) 17.3 11.3 0.9 44.4 17.6 37.8 28.0

(10) 101.4 59.1 5.8 32.3 -34.3 33.0 101.9

(11) 97.3 82.8 13.7 19.9 -17.4 22.9 163.6

61

568

713

72

77

735

1.7

6.9

26.2

29.4

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)

40

600

725

65

69

717

1.7

6.2

72.5

19.5

62

476

590

46

86

626

1.5

87.0

38.7

31.5

32 16

271 147

368 199

42 46

68 29

539 332

1.3 0.8

61.9 -37.0

112.5 81.3

98.9 125.9

14

185

215

5

9

213

0.5

80.0

-35.7

15.1

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pengajar dan Dosen Ø Pegawai Bank Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Petani dan Nelayan Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus Parpol Ø Pegawai Money Changer Ø Pengrajin Ø Tidak Teridentifikasi dll Total Terlapor Perseorangan

9

98

126

10

13

101

0.2

30.0

44.4

3.1

11

77

110

2

11

88

0.2

450.0

0.0

14.3

8

59

75

8

5

72

0.2

-37.5

-37.5

22.0

1

16

22

3

4

44

0.1

33.3

300.0

175.0

0 2 0 236 3,150

15 23 1 1,887 26,899

19 24 1 2,717 35,782

1 3 1 268 4,065

2 1 1 289 4,744

15 10 6 2,728 42,268

0.0 0.0 0.0 6.5 100.0

100.0 -66.7 0.0 7.8 16.7

n.a. -50.0 n.a. 22.5 50.6

0.0 -56.5 500.0 44.6 57.1

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Oktober 2015 Jumlah LTKM Kategori Umur Terlapor Perseorangan Okt-2014

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Usia Dibawah 30 tahun Usia 30 - 40 tahun Usia 40 - 50 tahun Usia 50 - 60 tahun Usia Diatas 60 tahun Tidak Teridentifikasi

Total Terlapor Perseorangan


Sep-2015

Okt-2015




m-to-m

y-on-y

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

c-to-c

(11)

829 888 708 494 188 43

7,197 7,561 6,218 4,120 1,496 307

9,506 10,272 8,402 5,339 1,861 402

755 1,240 1,098 712 213 47

950 1,329 1,345 807 261 52

8,537 12,637 11,414 7,156 2,098 426

20.2 29.9 27.0 16.9 5.0 1.0

25.8 7.2 22.5 13.3 22.5 10.6

14.6 49.7 90.0 63.4 38.8 20.9

18.6 67.1 83.6 73.7 40.2 38.8

3,150

26,899

35,782

4,065

4,744

42,268

100.0

16.7

50.6

57.1

Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Oktober 2015 Jumlah LTKM Dugaan Tindak Pidana Asal Okt-2014


Sep-2015

Okt-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(1) Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Perjudian Ø Di Bidang Perbankan Ø Di Bidang Perpajakan Ø Narkotika Ø Penggelapan Ø Terorisme Ø Penyuapan Ø Pencurian Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Di Bidang Kelautan Ø Perdagangan Manusia Ø Di Bidang Kehutanan Ø Penyelundupan Imigran Ø Prostitusi Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Penyelundupan Barang Ø Pemalsuan Uang Ø Psikotropika Ø Di Bidang Asuransi Ø Penculikan Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Perdagangan Senjata Gelap

(2) 1,290 681 374 49 21 10 19 35 7 32 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0

(3) 11,851 6,477 2,339 1,163 326 172 391 205 42 166 15 0 9 2 2 2 15 1 14 2 1 1 8 0 4

(4) 15,401 8,905 2,788 1,244 370 216 422 242 51 236 19 2 9 2 2 2 17 6 15 2 1 1 10 0 5

(5) 1,036 520 231 1 46 75 75 23 13 22 3 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) 1,278 588 170 106 142 154 69 14 8 13 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

(7) 10,320 5,192 1,771 841 716 549 392 206 142 118 41 28 11 7 10 6 5 5 2 1 1 0 0 0 0

(8) 22.4 50.3 17.2 8.1 6.9 5.3 3.8 2.0 1.4 1.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(9) 23.4 13.1 -26.4 10,500.0 208.7 105.3 -8.0 -39.1 -38.5 -40.9 -66.7 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(10) -0.9 -13.7 -54.5 116.3 576.2 1,440.0 263.2 -60.0 14.3 -59.4 -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(11) -12.9 -19.8 -24.3 -27.7 119.6 219.2 0.3 0.5 238.1 -28.9 173.3 n.a. 22.2 250.0 400.0 200.0 -66.7 400.0 -85.7 -50.0 0.0 -100.0 -100.0 n.a. -100.0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih

55

494

834

17

9

276

2.7

-47.1

-83.6

-44.1

2,242

18,130

24,287

3,503

3,852

35,691

77.6

10.0

71.8

96.9

3,532

29,981

39,688

4,539

5,130

46,011

100.0

13.0

45.2

53.5

Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Total LTKM


B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Oktober 2015 sebanyak 204.992 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 10.250 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut naik 2,5 persen (m-to-m), atau tercatat naik 25,7 persen dibandingkan jumlah pada Oktober 2014 (y-on-y). Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2015, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 17,9 juta LTKT dari PJK. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,4 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 78,7 persen atau sebanyak 9,3 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Oktober 2015 250,000

30. 0

25. 0

-9.3

16.7

200,000 -7.8

24.0

-2.5

-8.2 17.5

-1.8

14.5

-7.2

8.8 20. 0

-5.2

2.3 15. 0

150,000 10. 0

5. 0

100,000 0. 0

2015

LTKT per Bulan

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Sep-15 200,005

Aug-15 183,866

Jul-15 202,663

Jun-15 173,602

169,687 May-15

Apr-15 179,041

Mar-15 182,235

Feb-15 159,152

171,557 Jan-15

Dec-14 175,971

Nov-14 149,744

Oct-14 163,123

Sep-14 176,854

0

Aug-14 142,644

50,000

- 5. 0

- 10. 0

- 15. 0

13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Oktober 2015 Sesudah Berlakunya UU TPPU Sebelum No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Berlakunya UU TPPU Tahun 2014 Tahun 2015 No. 8 Thn 2010 Tahun 2011Kumulatif Jan-2014 Kumulatif (s.d. Oktober 2013 Okt-2014 s.d. Okts.d. DesSep-2015 Okt-2015 s.d. Okt2010)*) 2014 2014 2015

Jenis Pihak Pelapor

(1) Bank

(2) 8,620,893

(3) 5,619,857

(4) 161,737

(5) (6) 1,517,357 1,841,116

(7) 198,892

(8) 203,631

(9) (10) (11) 1,817,039 9,278,012 17,898,905

(12) 141

Ø Bank Umum

1,515,820 1,839,252

1,815,149 9,266,493 17,885,567

109

8,619,074

5,612,092

161,561

198,740

203,431

Ø Bank Perkreditan Rakyat

1,819

7,765

176

1,537

1,864

152

200

1,890

11,519

13,338

32

Non Bank

10,530

18,781

1,386

8,014

9,970

1,113

1,361

9,761

38,512

49,042

38

Ø Pasar Modal

44

23

0

0

1

0

0

10

34

78

0

Ø Asuransi

165

22

460

460

495

125

91

346

863

1,028

0

Ø Dana Pensiun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

3

47

25

46

76

35

78

259

382

385

1

9,972

16,522

831

6,943

8,666

888

1,070

8,234

33,422

43,394

32

Ø Pedagang Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU

346

2,167

70

565

731

49

67

836

3,734

4,080

4

Ø Pos dan Giro

0

0

0

0

1

0

0

2

3

3

0

Ø Koperasi

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

Ø Pegadaian

0

0

0

0

0

16

55

71

71

71

1

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,631,423

5,638,638

163,123

200,005

204,992

Total LTKT

*)

Jumlah

Jumlah PJK Jumlah Jan Pelapor Jan 2003 s.d. 2014 s.d. Okt-2015 Okt-2015

1,525,371 1,851,086

1,826,800 9,316,524 17,947,947

0 179

Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2011 s.d. Oktober 2015 20,000,000 11.3%

18,000,000 13.0%

16,000,000 16.5%

14,000,000 19.9%

12,000,000 10,000,000

17,947,947 16,121,147

8,000,000 14,270,061 12,247,141

6,000,000 10,213,913 4,000,000 2,000,000 1,582,490

2,033,228

2,022,920

2011

2012

2013

1,851,086

1,826,800

2014

2015

0 Kumulatif LTKT

LTKT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Oktober 2015.


C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006. Selama Oktober 2015, terdapat 4 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. Dengan adanya penambahan LPUT selama Oktober 2015 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Oktober 2015 tetap sebanyak 13.913 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam. Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Oktober 2015, tercatat terjadi 136 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 13 lokasi pelaporan. Sejalan dengan pelaporan LPUT, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Batam, yakni sebanyak 29,4 persen atau 40 Laporan.

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Oktober 2015 Lokasi Pelaporan

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Mataram Total LPUT

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2014 Tahun 20112013 Okt-2014


Tahun 2015 Jan-2014 s.d. Des2014

Sep-2015

Okt-2015


Jumlah


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2,683 2,866 3 0 97 50 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5,711

677 5,936 1 24 12 63 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 6,721

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

935 494 3 2 3 10 3 0 0 0 0 0 0 1 12 1 2 0 1,466

935 494 3 3 3 10 3 0 0 0 0 0 0 1 12 1 2 0 1,467

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

1 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 14

1,613 6,430 4 33 15 75 4 2 0 1 2 2 2 1 12 1 4 1 8,202

4,296 9,296 7 33 112 125 5 9 1 4 2 2 2 1 12 1 4 1 13,913

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Oktober 2015 Mataram

1

Yogyakarta

4

Palembang

1

Lombok

12

Semarang (Tj. Emas)

1

Pekanbaru

2

Pontianak

2

Balikpapan

2

Medan

4

Teluk Nibung

1

Teluk Bayur

9

Dumai

5

Ngurah Rai Denpasar

125

Tj. Pinang

112 33

Bandung

7

Soekarno Hatta

9,296

Batam

4,296 0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2011 s.d. Oktober 2015 16,000 0.1%

14,000

11.8%

12,000

38.6%

10,000 29.2%

8,000

4,000

13,899

13,913

1,467

14

2014

2015

12,432

6,000 8,971 6,944

2,000 1,233

2,027

2011

2012

3,461

0 Kumulatif LPUT

2013 LPUT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Oktober 2015.

16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Oktober 2015 Lokasi Pelaporan

Jumlah Jan-2006 s.d. Okt-2015

(1)

%

(2)

(3)

Batam

40

29,4%

Ngurah Rai Denpasar

37

27,2%

Soekarno Hatta

32

23,5%

PekanBaru

7

5,1%

Medan

4

2,9%

Pontianak

4

2,9%

Dumai

3

2,2%

Tj. Pinang

2

1,5%

Teluk Bayur

2

1,5%

Bandung

1

0,7%

Tj. Balai Karimun

1

0,7%

Halim Perdana Kusumah

1

0,7%

Tarakan

1

0,7%

Teluk Nibung

1

0,7%

Palembang

0

0,0%

136

100,0%

Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Oktober 2015 Palembang

0

Teluk Nibung

1

Tarakan

1

Halim Perdana Kusumah

1

Tj. Balai Karimun

1

Bandung

1

Teluk Bayur

2

Tj. Pinang

2

Dumai

3

Pontianak

4

Medan

4

PekanBaru Soekarno Hatta Ngurah Rai Denpasar Batam

7 32 37 40


UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau ewallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”

D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Oktober 2015 tercatat sebanyak 3.687 Laporan, atau turun sebesar 29,1 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun meningkat 33,7 persen dibandingkan jumlah pada Oktober 2014. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Oktober 2015 telah mencapai 96.022 laporan yang berasal dari 316 PBJ. Selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 22.372 laporan atau 67,0 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 10.272 laporan atau 30,8 persen, Pedagang Perhiasan/logam mulia sebanyak 661 laporan atau 2,0 persen, dan Balai Lelang sebanyak 50 laporan atau 0,1 persen. Sementara itu, selama Mei 2012 s.d. Oktober 2015 masih belum diterima laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ yang bergerak di bidang perdagangan barang seni/antik.

Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Oktober 2015 Tahun 2014 Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

Tahun 2012-2013 Okt-2014

(1)



Sep-2015

Okt-2015


Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Okt-2015

Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Okt2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ø Perusahaan Properti

17,377

1,685

13,064

17,037

2,479

2,457

22,372

56,786

197

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor

13,858

1,902

10,596

12,204

2,655

1,115

10,272

36,334

106

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia

458

81

1,242

1,395

54

109

661

2,514

4

Ø Balai Lelang

218

1

50

58

13

6

50

326

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Barang Seni / Antik Ø Tidak terklasifikasi Total LTPBJ

0

16

21

21

0

0

41

62

0

31,911

3,685

24,973

30,715

5,201

3,687

33,396

96,022

316

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).


Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Oktober 2015 0 0

Barang Seni / Antik

326 9

Balai Lelang

2,514

Perhiasan / logam mulia

4

36,334

Pedagang Kendaraan Bermotor

106 56,786

Perusahaan Properti

197

0

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Jumlah Laporan Transaksi

Jumlah PBJ

Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Januari 2015 s.d. Oktober 2015 Balai Lelang 50 0% Barang Seni / Antik 0 0% Pedagang Kendaraan Bermotor 10,272 31%

Perhiasan / logam mulia 129 5%

Perusahaan Properti 22,372 67%


UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Oktober 2014 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c. Hingga akhir Oktober 2015 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL. Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (32 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (37 persen), dan KUPU (31 persen). Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Oktober 2015 sebanyak 10,4 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 471,6 ribu laporan atau sebanyak 23,6 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 6,1 juta Laporan atau 59,1 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 4,1 juta Laporan atau 40,9 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.543 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.177 juta untuk setiap LTKL Incoming. Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor

Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor NON BANK UMUM 24 23%

NON BANK UMUM 9.1%

BANK UMUM 80 77%

BANK UMUM 90.9%


Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Oktober 2015

KUPU 31%

SWIFT 32%

NON SWIFT 37%

Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Oktober 2015

Incoming 6,126,520 59%

Outgoing 4,248,258 41%

Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Oktober 2015

Outgoing Rp4,547,319, 848,467,690 52% Incoming Rp4,124,185, 116,965,790 48%

21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Oktober 2014 s.d. Oktober 2015 Ribu Laporan 350 319 300

295

289

301

284

311

309

308

288

262

250 200

333

322

214

213

208

199

193

214

210

204

191

200

203

172

157

150

104

100 Outgoing 50

Incoming

Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15

Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Oktober 2014 s.d. Oktober 2015 Triliun Rp

1,421 1,250 Outgoing

Incoming

950

650 458

368 350

50

347

316

312

285

360

294 291

290 304

339 339

321

335

286

294

331 327

335 275

334

323

177 162


Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Oktober 2014 s.d. Oktober 2015 Juta Rp/Laporan 5,500.0 5,000.0

4,938

4,500.0

Outgoing

4,000.0

Incoming

3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0

1,500.0 1,000.0 500.0

1,621 1,059

1,767 1,480 986

1,528

1,127 1,022

1,683 1,161

1,701 1,053

1,501 950

1,592 945

1,605 1,077

1,754

1,666

1,595 1,706 1,482 1,033

827



F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UndangUndang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Oktober 2015. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Oktober 2015 tercatat sebanyak 28 Laporan, atau lebih rendah 34,9 persen dibandingkan jumlah pada September 2015 (m-to-m), atau turun 3,4 persen dibandingkan jumlah pada Oktober 2014 (y-on-y). Dengan penambahan ini, jumlah LPT selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 telah sebanyak 430 Laporan. Sebagian besar penundaan transaksi selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 dilakukan oleh PJK Bank (94,2 persen), terutama Bank Negara (66,3 persen) dan BPD (14,9 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (41,2 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99,1 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (36,0 persen), Pegawai Swasta (12,6 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (10,2 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, hampir keseluruhan transaksi yang ditunda selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 bernilai dibawah Rp100 juta (96,3 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, mayoritas LPT pada selama periode tersebut atau sebanyak 98,8 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Sedangkan jumlah LPT yang telah memenuhi aspek formil dan materil hanya sebanyak 0,9 persen saja. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (43,5 persen), Sumatera Selatan (15,6 persen), Jawa Barat (15,1 persen), dan Jawa Timur (6,5 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 48,8 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Oktober 2014 s.d. Oktober 2015 120 96

80

69

30

29

28

43

41

39

40

36

32

27

28 19

0 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15

Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Oktober 2015 Jumlah LPT Jenis Pihak Pelapor Okt-2014

(1)

Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing Ø Bank Campuran Non Bank Ø Asuransi Ø Pasar Modal Total LPT

Tahun 2014 Jan-2014 s.d. (s.d. OktSep-2015 Des-2014 2014)

Okt-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

29 25 1 3 0 0 0 0 0 29

559 499 15 21 2 22 41 38 3 600

616 548 16 28 2 22 42 39 3 658

42 28 4 10 0 0 1 1 0 43

27 0 10 0 16 1 1 1 0 28

405 285 35 64 17 4 25 24 1 430

94,2 66,3 8,1 14,9 4,0 0,9 5,8 5,6 0,2 100,0

-35,7 -100,0 150,0 -100,0 n.a. n.a. 0,0 0,0 n.a. -34,9

-6,9 -100,0 900,0 -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,4

-27,5 -42,9 133,3 204,8 750,0 -81,8 -39,0 -36,8 -66,7 -28,3

Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Januari 2013 s.d. Oktober 2015 Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi

(1) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi Total LPT

Jumlah LPT

Okt-2014


Sep-2015

Okt-2015




m-to-m

y-on-y

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

c-to-c

(11)

0

7

7

1

0

4

0,9

-100,0

n.a.

-42,9

28

587

633

42

28

425

98,8

-33,3

0,0

-27,6

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

1

6

18

0

0

1

0,2

n.a.

-100,0

-83,3

29

600

658

43

28

430

100,0

-34,9

-3,4

-28,3

Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Oktober 2015 Jumlah LPT Jenis Transaksi Yang Ditunda Okt-2014

(1) Transfer Tarik/Setor Tunai SMS/Mobile Banking Polis Asuransi Remittance Internet Banking Saham Incoming Valas Penukaran Valas Redemption penyertaan Pembayaran Kirim Valas Lainnya Tidak Terisi Total LPT

(2) 9 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 8 29


(3) 303 50 18 6 1 0 0 2 1 1 3 2 125 88 600

(4) 326 58 20 7 2 0 0 2 1 1 3 2 138 98 658

(5) 23 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 10 43

Okt-2015


(6) 14 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 28

(7) 177 36 23 12 7 3 1 1 0 0 0 0 52 118 430

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Okt-2015) (8) 41,2 8,4 5,3 2,8 1,6 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 27,4 100,0

Perkembangan Okt-2015 (Dalam Persen) m-to-m

y-on-y

c-to-c

(9) -39,1 33,3 -33,3 n.a. n.a. 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 33,3 -90,0 -34,9

(10) 55,6 n.a. -60,0 n.a. -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -33,3 -87,5 -3,4

(11) -41,6 -28,0 27,8 100,0 600,0 n.a. n.a. -50,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -58,4 34,1 -28,3

Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Oktober 2015 Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan (1) Perorangan Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pegawai Swasta Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Pedagang Ø Ibu Rumahtangga Ø Buruh Ø PEPS Ø PNS Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) Ø Pengajar/Dosen Ø Profesional Ø TKW Ø Belum/Tidak Bekerja Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi Total LPT

Jumlah LPT

Okt-2014


Okt-2015




y-on-y

c-to-c

(9) -34,9 -6,3 -37,5 -50,0 -20,0 -50,0 -100,0 -100,0 n.a.

(10) -3,4 114,3 0,0 -66,7 33,3 100,0 -100,0 n.a. -100,0

(11) -28,6 -36,7 -38,6 -27,9 -48,1 -29,7 -12,5 -71,9 -50,0

(2) 29 7 5 6 3 1 1 0 1

(3) 597 245 88 61 52 37 16 32 10

(4) 655 266 96 64 59 40 17 32 11

(5) 43 16 8 4 5 4 1 2 0

(6) 28 15 5 2 4 2 0 0 0

(7) 426 155 54 44 27 26 14 9 5

(8) 99,1 36,0 12,6 10,2 6,3 6,0 3,3 2,1 1,2

0

13

13

0

0

3

0,7

n.a.

n.a.

-76,9

0 0 0 0 5 0 29

9 1 0 3 30 3 600

10 1 0 5 41 3 658

1 0 0 0 2 0 43

0 0 0 0 0 0 28

3 2 0 2 82 4 430

0,7 0,5 0,0 0,5 19,1 0,9 100,0

-100,0 n.a. n.a. n.a. -100,0 n.a. -34,9

n.a. n.a. n.a. n.a. -100,0 n.a. -3,4

-66,7 100,0 n.a. -33,3 173,3 33,3 -28,3

Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Oktober 2015 Jumlah LPT Kategori Nominal Transaksi Okt-2014

(1) Ø Dibawah Rp100 juta Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar Total LPT

(2) 28 1 0 29


(3) 572 21 7 600

(4) 630 21 7 658

(5) 42 0 1 43

Okt-2015


(6) 27 1 0 28

(7) 414 12 4 430

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Okt-2015) (8) 96,3 2,8 0,9 100,0


y-on-y

c-to-c

(9) -35,7 n.a. -100,0 -34,9

(10) -3,6 0,0 n.a. -3,4

(11) -27,6 -42,9 -42,9 -28,3

25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Oktober 2015 Jumlah LPT Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Okt-2014

(1)

DKI JAKARTA SUMSEL JAWA BARAT JAWA TIMUR BANTEN SUMUT JAWA TENGAH LAMPUNG RIAU SUMBAR KALTENG SULSEL BALI KEP BABEL KEPRI JAMBI NAD DIY KALSEL NTB BENGKULU SULTENG SULTRA MALUKU NTT PAPUA SULUT GORONTALO SULBAR KALBAR KALTIM Total LPT


Sep-2015

Okt-2015




y-on-y

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

c-to-c

(11)

6 4 5 2 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29

202 39 130 51 33 23 41 5 21 5 3 7 4 2 5 1 5 4 2 2 5 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2 600

221 45 140 54 40 24 47 5 21 5 3 7 4 4 7 1 5 5 2 2 5 0 0 1 1 1 0 1 2 3 2 658

16 8 9 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

8 11 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

187 67 65 28 13 10 10 10 9 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 430

43,5 15,6 15,1 6,5 3,0 2,3 2,3 2,3 2,1 1,2 1,2 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

-50,0 37,5 -44,4 -66,7 n.a. n.a. 0,0 n.a. -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 n.a. -100,0 n.a. n.a. -100,0 -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -34,9

33,3 175,0 0,0 -50,0 -100,0 -100,0 -50,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100,0 -100,0 -100,0 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,4

-7,4 71,8 -50,0 -45,1 -60,6 -56,5 -75,6 100,0 -57,1 0,0 66,7 -42,9 -25,0 50,0 -60,0 100,0 -80,0 -75,0 -50,0 -50,0 -80,0 n.a. n.a. -100,0 -100,0 -100,0 n.a. -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -28,3

Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Oktober 2015 Jumlah LPT Alasan Penundaan Transaksi Okt-2014

(1) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT

(2) 2 1 2 1 5 1 17 29

Tahun 2014 Jan-2014 s.d. Sep-2015 (s.d. OktDes-2014 2014)

(3) 58 5 11 145 87 51 243 600

(4) 58 7 13 148 97 62 273 658

(5) 2 0 0 2 7 4 28 43

Okt-2015


(6) 1 0 0 1 9 0 17 28

(7) 19 1 8 96 70 26 210 430

% Distribusi Tahun 2015 (s.d. Okt-2015) (8) 4,4 0,2 1,9 22,3 16,3 6,0 48,8 100,0


y-on-y

c-to-c

(9) -50,0 n.a. n.a. -50,0 28,6 -100,0 -39,3 -34,9

(10) -50,0 -100,0 -100,0 0,0 80,0 -100,0 0,0 -3,4

(11) -67,2 -80,0 -27,3 -33,8 -19,5 -49,0 -13,6 -28,3

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


A. Hasil Analisis (HA)

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

Selama Oktober 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 10 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 10 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 2 HA (20,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 8 HA (80,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8 laporan. Selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 258 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 634 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 75 HA (29,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 91 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 183 HA (70,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 543 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Oktober 2015, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.734 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.078 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 612 HA (35,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.892 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.122 HA (64,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.186 laporan. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2015, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.165 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.188 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 1.784 HA (56,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.743 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.381 HA (43,6 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 4.445 laporan. Berdasarkan HA selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 114 HA (44,2 persen). Namun demikian, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 ini lebih rendah sebesar 33,3 persen dibandingkan jumlah HA selama Januari 2014 s.d. Oktober 2014 yang sebanyak 171 HA, sedangkan jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 81,3 persen. PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 155 IHA.

27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Jenis Hasil Analisis (HA)

(1)

(2)


Jumlah


Okt-2015


(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun 2014 Tahun 20112013 Okt-2014

(3)

(4)

Tahun 2015


Jan-2014 s.d. Des2014

Sep-2015

(5)

(6)

PROAKTIF Ø Hasil Analisis

1.172

464

14

60

73

9

2

75

612

1.784

Ø LTKM Terkait

2.851

1.349

35

380

452

9

2

91

1.892

4.743

INQUIRY**) Ø Hasil Analisis

259

556

38

307

383

11

8

183

1.122

1.381

Ø LTKM Terkait

259

1.347

404

1.787

2.296

11

8

543

4.186

4.445

Ø Hasil Analisis

1.431

1.020

52

367

456

20

10

258

1.734

3.165

Ø LTKM Terkait

3.110

2.696

439

2.167

2.748

20

10

634

6.078

9.188

TOTAL

Keterangan : - Cut off data per 31 Oktober 2015. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2011 s.d. Oktober 2015 500

456

442 450 400

383

350 301 300

297

258

277

250 200 150 100

183

231 180 145

97

50

70

73

75

2013

2014

2015

0 2011

2012 HA per-Tahun

Proaktif

Inquiry


Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Penyidik

(1) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

JUMLAH HA


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jan-2014 s.d. Des2014

Sep-2015

Okt-2015


Jumlah


Tahun 2014 Tahun 20112013 Okt-2014


Tahun 2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0 104 0 0

302 160 331 99

25 7 9 0

174 69 75 0

208 96 97 0

7 4 3 0

8 0 0 0

98 54 43 0

608 310 471 99

608 414 471 99

1.327 0 0

52 2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

52 2 2

1.379 2 2

0

5

0

0

0

0

0

0

5

5

0 0 0 0

7 34 0 26

0 8 2 1

0 33 8 8

0 37 9 9

0 6 0 0

0 2 0 0

0 62 1 0

7 133 10 35

7 133 10 35

1.431

1.020

52

367

456

20

10

258

1.734

3.165

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Dugaan Tindak Pidana Asal

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø





Sep-2015

Okt-2015


Jumlah


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Perdagangan orang;

580 40 47 46 0 1 9 19 4 42 419 5 17 4 7 6 0 0

563 46 43 17 1 0 4 21 4 29 113 1 10 0 33 4 0 13

18 0 2 1 0 0 2 6 0 3 7 1 2 0 8 0 0 0

171 2 13 4 0 0 9 9 0 17 65 4 8 0 32 0 2 6

226 2 15 6 0 0 10 9 1 22 76 4 10 0 35 0 3 9

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0

114 0 3 4 0 0 1 8 0 4 28 0 12 0 58 1 1 2

903 48 61 27 1 0 15 38 5 55 217 5 32 0 126 5 4 24

1.483 88 108 73 1 1 24 57 9 97 636 10 49 4 133 11 4 24

185

118

2

25

28

0

1

22

168

353

1.431

1.020

52

367

456

20

10

258

1.734

3.165

Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih

Ø Tidak Teridentifikasi / dll JUMLAH HA

29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Oktober 2015 (HA database) Hasil Analisis

Tahun Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*


LTKM Terkait

Januari 2003 Desember 2010

553

938

2011

149

323

2012

71

137

2013

35

44

2014

36

63

2015 (s.d. Oktober 2015)

1

1

292

568

845

1.506

Jumlah Jumlah Tahun 2003 s.d. Oktober 2015

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Oktober 2015 500

456

442

450 400 350 277

300

301 258

250 200

149

150

71

100

35

50

36 1

0 2011

2012

HA Database

2013

2014

HA ke Penyidik

2015


Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Instansi



Jumlah


Tahun 2015 Sep-2015

Okt-2015


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Lainnya

378

5

0

18

22

2

3

13

40

418

9 5 1

2 8 0

0 1 0

1 4 0

1 5 0

0 0 0

0 0 0

1 7 0

4 20 0

13 25 1

34

14

0

0

0

0

0

0

14

48

8 47 1 1 13 6

8 0 0 0 4 0

1 0 0 0 0 0

1 4 0 0 2 0

3 8 0 0 4 0

1 4 0 0 2 0

0 7 0 0 0 0

1 22 0 0 3 0

12 30 0 0 11 0

20 77 1 1 24 6

39 1 1 12 1 0 0 0

49 0 0 1 11 1 2 1

2 0 0 0 1 0 0 0

24 0 0 1 7 0 0 0

30 0 0 1 7 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 2 2 0 0 1

104 0 0 4 20 1 2 2

143 1 1 16 21 1 2 2

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0 0 0

0 10 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 2 3

0 13 3

0 13 3

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

6

44

8

41

58

4

9

64

166

172

JUMLAH IHA

563

162

13

104

140

18

22

155

457

1.020

(1)


Jan-2014 s.d. Des2014

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.”

Berdasarkan register data HA Proaktif selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 yang berjumlah sebanyak 75 LHA, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (84,0 persen atau sebanyak 63 HA).

orang

Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 bernominal di atas Rp5 Miliar atau sebesar 72,0 persen. Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 73,3 persen. Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Oktober 2015 Jumlah HA Kategori Terlapor Okt-2014

(1) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/korporasi Total HA Proaktif


Okt-2015




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2) 13 11 2

(3) 53 41 12

(4) 66 49 17

(5) 7 6 1

(6) 1 1 0

(7) 63 53 10

(8) 84,0 70,7 13,3

(9) -85,7 -83,3 -100,0

(10) -92,3 -90,9 -100,0

(11) 18,9 29,3 -16,7

1

7

7

2

1

12

16,0

-50,0

0,0

71,4

14

60

73

9

2

75

100,0

-77,8

-85,7

25,0

Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 2015 s.d. Oktober 2015

Rp2 Miliar Rp3 Miliar 9,3

Di atas Rp 5 Miliar 72,0

Rp4 Miliar Rp5 Miliar 8,0


Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Oktober 2015 Jumlah HA Propinsi Okt-2014

(1) Nanggroe Aceh Darussalam



Sep-2015

Okt-2015


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(5) 0

(6) 0

(7) 0

(8) 0,0

(9) n.a.

(10) n.a.

(11) n.a. -100,0

(2) 0

(3) 0

Sumatera Utara

1

6

0 7

0

0

0

0,0

n.a.

-100,0

Sumatera Barat

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sumatera Selatan

0

1

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

Bengkulu

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Jambi

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Riau

3

4

4

0

0

2

2,7

n.a.

-100,0

-50,0

Kepulauan Riau

0

0

0

0

0

1

1,3

n.a.

n.a.

n.a.

Lampung

0

0

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kep Bangka Belitung

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Banten

1

3

4

1

0

2

2,7

-100,0

-100,0

-33,3

DKI Jakarta

1

20

26

7

1

55

73,3

-85,7

0,0

175,0

Jawa Barat

5

9

10

0

0

2

2,7

n.a.

-100,0

-77,8

Jawa Tengah

1

4

5

0

0

4

5,3

n.a.

-100,0

0,0

Jawa Timur

0

3

4

1

1

2

2,7

0,0

n.a.

-33,3

DI Yogyakarta

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Bali

0

3

3

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

Nusa Tenggara Barat

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Nusa Tenggara Timur

0

1

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

Maluku

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Maluku Utara

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Barat

0

1

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

-100,0

Kalimantan Timur

0

2

2

0

0

2

2,7

n.a.

n.a.

0,0

Kalimantan Tengah

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Selatan

0

0

0

0

0

3

4,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Utara

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Selatan

0

0

0

0

0

1

1,3

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Tengah

1

1

1

0

0

1

1,3

n.a.

-100,0

0,0

Sulawesi Tenggara

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Barat

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

Papua

1

2

3

0

0

0

0,0

n.a.

-100,0

-100,0

Papua Barat Total HA Proaktif

(4)


0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

14

60

73

9

2

75

100,0

-77,8

-85,7

25,0

Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.


dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA

Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)

Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam2003 pasal 2s.d. UU No.8 tahun 2013 2010, tanpa membedakan profile terlapor. Januari Maret









Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 2015 s.d. Oktober 2015

33



C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Sepanjang tahun 2015 (hingga Oktober 2015), terdapat 8 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2015, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 73 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 29 HA o HA Inquiry : sebanyak 44 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2015 sebanyak 235 LTKM.

Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Hasil Analisis

Jumlah HA

Tahun Proaktif Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Inquiry

Jumlah Kumulatif HA


8

27

35

35

2011

3

6

9

44

2012

6

1

7

51

2013

3

2

5

56

2014

3

6

9

65

2015 (s.d. Okt 2015)

6

2

8

73

Jumlah

21

17

38

73

29

44

73

Jumlah Jan 2003 s.d. Okt 2015

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.


Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Oktober 2015 80

73 65

70 56

60 50

51 44

40 30 20 10 8

9

7

5

9

2011

2012

2013

2014

0

Jumlah Kumulatif

2015

Jumlah Per-Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Oktober 2015 250

230 191

200

235

204

158 150

100

50 30

33

13

2012

2013

26

5

0 2011

Jumlah Kumulatif

2014 Jumlah per Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

2015


Grafik 30 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Oktober 2015

Proaktif 25 HA 36%

Inquiry 44 HA 64%

Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*


Jumlah LTKM


Jumlah Kumulatif LTKM

128

128

2011

30

158

2012

33

191

2013

13

204

2014

26

230

2015 (s.d. Okt 2015)

5

235

107

235

Jumlah Jumlah Jan 2003 s.d. Okt 2015

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

235


D. Hasil Pemeriksaan (HP) UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.”

Selama Oktober 2015, belum terdapat penambahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK, baik kepada penegak hukum.

Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

Dengan demikian, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga akhir Oktober 2015 telah sebanyak 58 Laporan, dengan perincian: 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 27 LHP ke Penyidik KPK, 9 LHP ke Ditjen Pajak, 3 LHP ke Penyidik BNN, 3 LHP ke Gubernur BI, serta masing-masing 1 LHP ke Ditjen Bea Cukai, Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 3.793 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 372 PJK.

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“

Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Oktober 2015 Jumlah HP ke Penyidik Bulan Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 Februari 2012 Maret 2012 April 2012 Mei 2012 Juli 2012 Agustus 2012 Oktober 2012 Desember 2012 Maret 2013 April 2013 Mei 2013 Juli 2013 November 2013 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Juni 2014 September 2014 November 2014 Desember 2014 Maret 2015 Mei 2015 Juni 2015 Agustus 2015 Jumlah

Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya

Jumlah LHP Kepolisian

Kejaksaan

KPK

BNN

DJP

DJBC

2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 4 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 1 5 2

2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 -

2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

1 1 1 -

1 1 2 1 1 2 1

1 -

58

19

27

27

3

9

1

Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Gubernur Panglima BI TNI 2 1 1 3

1

Ketua Dewan OJK 1 1

1 -

Kemenkop & UKM 1 -

1

1

Kemendagri


Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Oktober 2015 Tahun

Jumlah LHP

Jumlah PJK

Jumlah Rekening

2011

5

16

137

2012

13

117

780

2013

10

58

471

2014

19

95

1.410

2015 (s.d. Okt 2015)

11

86

995

58

372

3.793

Jumlah Kumulatif

Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Oktober 2015 3.793

1.410 995 780

471 5 16

2011

137

13

117

2012 Jumlah LHP

10 58

372 19

2013

95

2014 Jumlah PJK

11

86

2015 (s.d. Okt 2015) Jumlah Rekening

58

Jumlah Kumulatif


UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN. Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Januari 2015. Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama 20112014, PPATK hanya menerima 7 feedback saja.

Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*) Januari 2010 s.d. Januari 2015 600

70.0% 65.1% 60.0%

500 51.2%

50.0%

400 40.0%

38.6% 300

30.0%

28.7% 200

20.0%

20.0% 0.0% 54

10.0%

83

2

10

0

34

254

496

148

383

162

565

100

0

0.0% POLRI

KEJAKSAAN

LHA yang diterima

KPK

BNN

LHA yang ditindaklanjuti

DJBC

DJP

Rasio Tindak Lanjut (%)


Grafik 33 Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima Januari 2011 – Desember 2014 20

19 LHP yang disampaikan Feedback yang diterima

15 13

10 10 7 5 5

0

0

0

2012

2013

0 2011

2014

Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 2011 – Januari 2015 Lainnya

6

0

LHP yang disampaikan 1 1

Panglima TNI DJBC

0

DJP

0

BNN

0

KPK

0

Feedback yang diterima

1 5 2 23

Kejaksaan

26

4

Kepolisian

18

2 0

10

20

30


F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Oktober 2015, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 387 permintaan informasi. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 adalah sebanyak 3.273 permintaan, dan bila diakumulasikan sejak Januari 2010 s.d. Oktober 2015 telah mencapai sebanyak 12.681 permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Oktober 2015 disampaikan kepada PJK Bank (85,0 persen atau 10.780 permintaan), kepada PJK Non Bank (14,7 persen atau 1.869 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 32 permintaan). Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2011 s.d. Oktober 2015

Tahun

Bank

Non Bank

Regulator/ Instansi Lainnya

Jumlah

2011

1.457

388

0

1.845

2012

1.317

146

0

1.463

2013

1.154

121

21

1.296

2014

2.756

284

8

3.048

2015 (s.d. Okt 2015)

2.762

508

3

3.273

Jumlah Jan 2010 s.d. Okt 2015

10.780

1.869

32

12.681

85,0

14,7

0,3

100,0

% Distribusi


Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2011 s.d. Oktober 2015

14.000 34,8%

12.000 10.000 47,9% 8.000

25,6%

6.000

12.681

40,6%

9.408

4.000 6.360

5.064

2.000 1.845

1.463

1.296

3.048

3.273

2011

2012

2013

2014

2015 (s.d. Okt 2015)

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2011 s.d. Oktober 2015

2.762

2.756

3.000 2.500 2.000 1.457

1.317

1.500

1.154

1.000 500

0

508

388

0 2011 Bank

146

121

0 2012

21 2013

Non Bank

284 8 2014

3 2015 (s.d. Okt 2015)

Regulator/ Instansi Lainnya


G. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sejak Januari 2013 s.d. Oktober 2015, PPATK telah menerima 471 Dumas, dengan 102 Dumas diantaranya disampaikan selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015. Sebagian besar Dumas selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 87 Dumas atau sebesar 85,3 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 15 Dumas saja atau sebesar 14,7 persen. Terhadap 102 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015, tercatat keseluruhan 102 Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Oktober 2015 Periode

Jenis Pelapor Individu

Lembaga

Total

2013

33

54

87

2014

219

63

282

2015 (s.d. Okt-2015)

87

15

102

Jumlah Jan-2013 s.d. Okt-2015

339

132

471

Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015

Lembaga, 15, 15%

Individu, 87, 85%


Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 (s.d. Okt-2015)

Jenis Pelapor Individu

Lembaga

Total

Jumlah Laporan Dumas

87

15

102

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

87

15

102

100,0%

100,0%

100,0%

Rasio Tindak Lanjut Dumas

Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 120 102

100

87

102

87

80 60 40 15

20

15

0 Individu Jumlah Laporan Dumas

Lembaga

Total

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI


A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan data terkini, telah terdapat 136 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. September 2015.

LAIN-LAIN

Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 63 putusan atau 46,3 persen.

LAIN-LAIN

UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar.

LAIN-LAIN

Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 39 putusan atau 28,7 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

LAIN-LAIN

Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. September 2015

LAIN-LAIN

Propinsi

LAIN-LAIN LAIN-LAIN LAIN-LAIN

Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Sep 2015)

% Distribusi

Banda Aceh

4

2.9

Sumatera Utara

9

6.6

Lampung

1

0.7

Riau

3

2.2

Kepri

2

1.5

Sumatera Selatan

2

1.5

DKI Jakarta

63

46.3

Banten

3

2.2

Jawa Barat

10

7.4

Jawa Tengah

18

13.2

Jawa Timur

5

3.7

Bali

4

2.9

Sulawesi Utara

1

0.7

Kalimantan Timur

1

0.7

Kalimantan Barat

3

2.2

Kalimantan Selatan

5

3.7

Papua Barat

1

0.7

Sulawesi Tengah

1

Jumlah

136

0.7 100.0


Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. September 2015 Korupsi

39

Narkotika

36

Penipuan

16

Penggelapan

15

Perbankan

11

Pemalsuan Surat

6

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

5

Perjudian

2

Psikotrapika

2

Kehutanan

1

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

1

Penyuapan

1

Pencurian

1

Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. September 2015 Tindak Pidana Asal

Kumulatif 2005 s.d. 2015 (s.d. Sep 2015)

% Distribusi

Penggelapan

15

11.0

Penipuan

16

11.8

Narkotika

36

26.5

2

1.5

Psikotrapika Pencurian Korupsi Pemalsuan Surat

1

0.7

39

28.7

6

4.4

Perbankan

11

8.1

Perjudian

2

1.5

Penyuapan

1

0.7

5

3.7

1

0.7

1

0.7

136

100.0

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Kehutanan Jumlah


Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. September 2015 Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *

Hukuman Penjara (dalam Tahun)

Jumlah Putusan

Minimal

Maksimal

Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal

Maksimal


38

5 (bulan)

17

5,000,000

15,000,000,000

2011

4

7

10

300,000,000

500,000,000

2012

51

1

13

50,000,000

10,000,000,000

2013

12

-

-

-

-

2014

22

-

18

-

-

2015 (s.d. September 2015)

9

-

-

-

-

Jumlah

98

1

18

50,000,000

10,000,000,000

136

5 (bulan)

18

5,000,000

15,000,000,000


Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. September 2015 160

140

127

120

136

105 93

100 80 60

42

40 20 4

51

12

22

9

2011

2012

2013

2014

2015

0

Kumulatif Putusan

Jumlah Putusan


B. Keterangan Ahli Berdasarkan data terkini hingga akhir September 2015, PPATK telah memenuhi sebanyak 117 permintaan keterangan ahli selama Januari 2015 s.d. September 2015. Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. September 2015 telah terdapat 630 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. September 2015 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 344 permintaan atau 54,6 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 571 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 311 permintaan atau sebanyak 54,5 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. September 2015

Instansi


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2011

2012

2013

2014

Jumlah Tahun 2008 s.d. 2014

2015 (s.d. Sep-2015)

Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)

14

11

19

15

19

7

71

85

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)

19

35

21

30

86

68

240

259

KEJAKSAAN AGUNG RI

26

24

37

45

49

33

188

214

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

-

-

1

4

1

1

7

7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

-

8

21

16

10

7

62

62

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

-

1

-

-

-

-

1

1

PENGADILAN MILITER

-

1

-

-

-

-

1

1

DITJEN PAJAK

-

-

-

-

-

1

1

1

59

80

99

110

165

117

571

630

Jumlah



Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. September 2015

259

214

85 62

7 BARESKRIM

POLDA & POLRES

KEJAKSAAN

KPK

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

1

1

1

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

PENGADILAN MILITER

DITJEN PAJAK

Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. September 2015 700 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli 600 500

Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

630

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan

513

400 300

348 238

200 100 -

127

136

110

165

117

2013

2014

2015

93

105

80

99

2011

2012

42


C. Audit Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015, PPATK telah melakukan kegiatan 102 audit terhadap Pihak Pelapor, baik kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya.

UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”

Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2015 dilakukan terhadap Perusahaan/Agen Properti (52,9 persen), Bank (17,6 persen), Pedagang Valuta Asing (14,7 persen), dan Pedagang Kendaraan Bermotor (7,8 persen). Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Oktober 2015 telah mencapai 856 audit, atau meningkat 13,5 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2014 (754 audit).

Tabel 36 *) Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Oktober 2015 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor

(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Perposan Pedagang Valuta Asing Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Kupu PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang Total Audit



m-to-m

y-on-y

c-to-c

Okt-2014

Tahun 2014 (s.d. Okt-2014)

Jan-2014 s.d. Des-2014

Sep-2015

Okt-2015

Tahun 2015 (s.d. Okt-2015)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7)

(9)

(10)

(11)

4 0

23 0

26 0

1 0

1 0

18 0

17,6 0,0

0,0 n.a.

-75,0 n.a.

-21,7 n.a.

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

0

6

6

0

0

4

3,9

n.a.

n.a.

-33,3

0 0 0 0 0

0 15 1 0 0

0 15 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 15 1 0 2

0,0 14,7 1,0 0,0 2,0

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. 0,0 0,0 n.a. n.a.

3

16

24

4

3

54

52,9

-25,0

0,0

237,5

5

21

23

1

1

8

7,8

0,0

-80,0

-61,9

0

0

1

0

0

0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

12

82

96

6

5

102

100,0

-16,7

-58,3

24,4

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.


Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2011 s.d. Oktober 2015 900 13,5% 800

14,6%

700

14,8%

600

17,7%

500 856

400

754

300 200

658

573

487

100 0

92

86

2011

2012 Jumlah Kumulatif

85

96

2013

2014

Perkembangan (%)

102 2015 Jumlah per-Tahun

Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Oktober 2015

0

Balai Lelang Pedagang Barang Seni …

0 13

Pedagang Permata …

52

Pedagang Kendaraan …

102

Perusahaan …

31

Kupu

1

Pegadaian

6

Koperasi Simpan Pinjam

97

Pedagang Valuta Asing

1

Perposan

115

Perusahaan Efek dan …

0

Dana Pensiun …

96

Perusahaan Asuransi …

63

Perusahaan …

279

Bank 0

50

100

150

200

250

300


D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

Selama Oktober 2015, terdapat sebanyak 8 kali pertukaran informasi antara PPATK dengan FIU lain. Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi selama Januari 2015 s.d. Oktober 2015 sebanyak 228 pertukaran informasi, dengan 151 kali atau 66,2 persen merupakan penerimaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain secara spontan, tanpa adanya permintaan dari PPATK (Spontaneous Incoming Information). Sementara itu, sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU negara lain sebanyak 594 informasi. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Oktober 2015, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.000 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 459 informasi atau sebesar 45,9 persen.

Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Oktober 2015 No.

Jenis Pertukaran Informasi


Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari 2003 Desember 2010

2011

2012

2013

2015 (s.d. Okt-2015)

2014

Jumlah Tahun 2003 % Distribusi s.d. Okt 2015 Jumlah

1

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

163

32

9

36

15

10

102

265

26,5

2

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

198

59

46

52

46

58

261

459

45,9

3

Spontaneous Incoming Information

37

5

-

18

43

151

217

254

25,4

4

Spontaneous Outgoing Information

8

-

-

1

4

9

14

22

2,2

406

96

55

107

108

228

594

1000

100,0

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.


Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2010 s.d. Oktober 2015 160 151 140 120 100 80 60

59 58

52 46

40

46 43 36

32

20 0

18 50 2011

15

9

4

1 2013

00 2012

2014

10 9 2015

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Spontaneous Outgoing Information; 22; 2%

Spontaneous Incoming Information; 254; 25%

Outgoing Mutual Request (Incoming Information); 265; 27%

Incoming Mutual Request (Outgoing Information); 459; 46%


E. Nota Kesepahaman (MoU) Selama Oktober 2015, tidak terdapat penandatangan MoU baru antara PPATK dengan Financial Intellgence Unit (FIU) luar negeri maupun Lembaga/Instansi di dalam negeri.

UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Dengan tidak adanyan adanya penambahan MoU di bulan ini, maka sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2015, telah terdapat sebanyak 134 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 50 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 84 MoU adalah MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 56 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 13 MoU dengan FIU dan 43 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Di ASEAN, secara khusus hanya terdapat 1 (satu) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Laos.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Oktober 2015 Internasional (FIU)

Nasional (Instansi/ Lembaga)

Jumlah


37

41

78

58,2

2011

5

9

14

10,4

2012

2

11

13

9,7

2013

2

8

10

7,5

2014

3

7

10

7,5

2015 (s.d. Okt 2015)

1

8

9

6,7

Jumlah

13

43

56

41,8

50

84

134

100,0

Tahun



Jumlah


% Distribusi

55 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Oktober 2015 14 12 12 10

11 7

8

8

9 8

5

6

5 7

5

5

5

7

4 6 4

3 5

3

3

5

2

4

2 1

2

0 2003

2004

1 2005

1 2006

2007

2008

2009

FIU

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dalam Negeri

Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Oktober 2015

Nasional (Instansi/ Lembaga) 84 63%

Internasional (FIU) 50 37%

Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No.

Negara (FIU)

1 2 3 4 5 6

Thailand Malaysia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam

7

Singapura

8 9

Kamboja Laos

Tempat Bangkok Malaysia Brunei Darussalam Jakarta Jakarta Jakarta Singapore Jakarta Jakarta

Tanggal/Bulan/Tahun

Ket

24 Maret 2003 31 Juli 2003 5 Oktober 2004 18 Agustus 2010 14 November 2006 17 Desember 2008 17 September 2013 25 September 2013 22 September 2015 Belum ada

56 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Nama Lembaga / Organisasi

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan

Tempat Tahun 2003

1

Bank Indonesia

Jakarta

5 Februari 2003

2 3 4 5

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

6 7 8 9

Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

10

Departemen Kehutanan

Jakarta

11

Badan Pemeriksa Keuangan

Jakarta

12 13 14 15 16 17 18

Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh

19 20 21 22 23

Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember

Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta

36 37 38 39 40 41

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)

Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara

Jakarta Jakarta Ambon Jakarta Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama

Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta

62 63 64 65 66 67 68 69

Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

70 71 72 73 74 75 76

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Keputusan Bersama antara PPATK dengan Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawasan Obat Makanan PT. Indonesia Power PT. PLN (persero) Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

77 78 79 80

Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Pemuda dan Olahraga PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com) Kementerian Kesehatan Badan SAR Nasional (BASARNAS) Kementerian PPN/BAPPENAS

Jakarta Jakarta Samarinda Jakarta

20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003 Tahun 2004 16 Januari 2004 29 April 2004 16 Juni 2004 27 September 2004 Tahun 2005 28 Maret 2005 Tahun 2006 25 September 2006 Tahun 2007 12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 15 Agustus 2007 Tahun 2008 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 7 November 2008 Tahun 2009 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 Tahun 2010 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 Tahun 2011 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011 29 Juli 2011 11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011 Tahun 2012 10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 Tahun 2013 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013 30 Juli 2013 27 Agustus 2013 30 September 2013 Tahun 2014 30 Januari 2014 4 April 2014 4 Februari 2014 26 Mei 2014 17 Oktober 2014 19 November 2014 18 Desember 2014 Tahun 2015 5 Januari 2015 22 Januari 2015 12 Maret 2015 25 Maret 2015

81 82 83 84

Jakarta

17 April 2015

Jakarta Jakarta Jakarta

30 April 2015 12 Mei 2015 3 Juli 2015

Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015) Diperbaharui pada 19 Oktober 2011

Diperbaharui pada 12 Februari 2015 Diperbaharui pada 18 April 2011 Diperbaharui pada 18 April 2011

Diperbaharui pada 24 Februari 2015

Diperbaharui pada 14 Oktober 2011

Diperbaharui pada 7 Juli 2010

Diperbaharui pada 16 Juni 2015

57

Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK


58 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (OKTOBER 2015) Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Penandatangan Nota Kesepahaman Tanggal/Bulan/Tahun Tempat

Negara (FIU) Tahun 2003

1 2 3

Thailand Malaysia Korea

4 5 6

Australia Philippines Romania

7

Belgium

8 9 10

Italy Poland Spain

11

Peru

12 13

China Mexico

14

Canada

15

Myanmar

16

South Africa

17

Cayman Island

18

Japan

19 20 21

Bermuda Mauritius New Zealand

22

Turkey

23

Finland

24 25 26

Georgia Croatia Moldova

27

United States of America

28

Brunei Darussalam

29 31 32 33

Bangladesh Sri Lanka Macau Fiji Island

34 35 36 37

Solomon Island Qatar United Arab Emirate Vietnam

38 39 40 41 42

India Netherlands Luxembourg Saudi Arabia Samoa

43 44

Ukraine Russia

45

Kazakhstan

46

Singapore

47 48

Timor Leste United Kingdom of Great Britain

49

Jordan

50

Cambodia

Bangkok Malaysia Jakarta

24 Maret 2003 31 Juli 2003 20 Oktober 2003

Bali Brunei Darussalam Bucharest

4 Februari 2004 5 Oktober 2004 12 Oktober 2004

Jakarta Brussels Rome Washington Washington Sofia Jakarta

1 Februari 2005 26 Januari 2005 17 Februari 2005 29 Juni 2005 29 Juni 2005 6 Oktober 2005 18 Oktober 2005

Jakarta Limassol - Cyprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo

29 Mei 2006 14 Juni 2006 12 Oktober 2006 16 Oktober 2006 14 November 2006 24 November 2006 29 November 2006 27 November 2006 18 Desember 2006 19 Desember 2006

Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki

31 Mei 2007 31 Mei 2007 18 Juli 2007 8 Agustus 2007 13 Agustus 2007 27 September 2007

Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta

10 Maret 2008 21 April 2008 28 Mei 2008 19 September 2008 6 Oktober 2008 17 Desember 2008

Jakarta Doha Brisbane Brisbane

16 Maret 2009 27 Mei 2009 10 Juli 2009 10 Juli 2009

Wollonggong Cartagena Cartagena Jakarta

22 Februari 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 18 Agustus 2010

New Delhi Aruba Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia

25 Januari 2011 15 Maret 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011

Saint Petersburg Saint Petersburg

10 Juli 2012 11 Juli 2012

Astana Singapore Jakarta

2 September 2013 17 September 2013 25 September 2013

Dilli London Jakarta Amman

21 February 2014 25 February 2014 14 July 2014 10 August 2014

Jakarta

22 September 2015

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

OKTOBER

2015

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

B u l l e t i n S t a t i s t i k

Recommend Documents