B u l l e t i n S t a t i s t i k

1

Volume 46/Thn IV/2013

ANTI PENCUCIAN DAN PENDANAAN TERORISME Desember 2013 BULLETIN STATISTIKUANG ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)

Bulletin Statistik

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Volume 36/Thn IV/2013 Februari 2013

Ringkasan Eksekutif

Buletin Statistik

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk Volume 36/Thn IV/2013 menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka FebruariUang 2013 di mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 D AF T AR I SI: tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai Halaman berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: Volume 36/Thn IV/2013 D AF T AR I SI: Ringkasan Eksekutif 1 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Februari 2013 Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), Ringkasan Statistik DAN 2 ANALISIS PUSAT PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada D A F T A R I S I : Laporan Transaksi 3 Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. A. Laporan Transaksi Volume 36/Thn IV/2013

Buletin Statistik Buletin Statistik

Keuangan MencuriHingga akhir Desember 2013, perkembangan jumlahFebruari pelaporan 2013 ke PUSAT PELAPORAN ANALISIS KEUANGAN D Agakan FTA R I S I : DAN PPATK TRANSAKSI semakin meningkat. Peningkatan penerimaan pelaporan (LTKM) 3 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai 12 D A(LTKT) F T AR I SI: C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia D ABarang F T Adan R Jasa ISI: 16

terutama terkait LTKM dan LPUT yang selama tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan masingmasing sebesar 23,8 persen dan 70,7 persen. Dengan adanya peningkatan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima Volume 36/Thn IV/2013 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 13.979.815 laporan. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, Februari disingkat2013 m-tom), penerimaan laporan Desember 2013 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya cenderung menurun, terutama jumlah LTPBJ yang mengalami penurunan sebanyak 85,8 persen.

Buletin Statistik

PUSAT PELAPORAN DAN

Buletin Statistik

PUSAT PELAPORAN DAN Analisis 18 ANALISIS Terkait TRANSAKSI fungsi analisis, KEUANGAN selama Desember D AF T AR I SI: A. Hasil Analisis (HA)

dan Pemeriksaan B. Hasil Pemeriksaan dan D ARekomendasi F T AR I SI: C. Karakteristik Terlapor HA D. Tindak Lanjut terhadap Hasil Analisis E. Pendanaan Terorisme

18

2013 PPATK telah Volume 36/Thn IV/2013 menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada 2013HA penyidik sebanyak 35 HA, dengan 28 HA diantaranyaFebruari merupakan inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 7 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Bila diakumulasikan sejak Januari 2013, jumlah HA selama tahun 2013 telah sebanyak 301 HA, dengan 168 HA (55,8 persen) terkait tindak pidana korupsi. Volume 36/Thn IV/2013 Bila dibandingkan tahun lalu, jumlah HA terindikasi korupsi ini meningkat sebanyak 6,3 persen. Februari 2013

Buletin Statistik 23 26 29

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama tahun 2013, sebanyak 26 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) telah disampaikan ke penyidik, dengan 5 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian saja, 9 HP ke Penyidik Kejaksaan saja, 11 HP ke Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, dan 1 HP ke Penyidik KPK.

Buletin Statistik Lain-lain

30

33

A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 33 B. Keterangan Ahli 36 C. Pertukaran Informasi 38 D. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 40 E. Audit 42 F. Nota Kesepahaman (MoU) 44

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, telah terdapat 12 putusan pengadilan terkait TPPU selama tahun 2013. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 105 kasus dengan hukuman maksimal 17 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Jakarta, Januari 2014

MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)

RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI Periode Januari 2003 s.d. Desember 2013: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Desember 2013 sebanyak 13.979.815 Laporan. A. B. C. D.

LTKM LTKT LTPBJ LPUT

= = = =

153.573 Laporan, bertambah 33,3 persen dibanding posisi Desember 2012. 13.781.899 Laporan. 31.911 Laporan. 12.432 Laporan yang diperoleh melalui 13 lokasi pelaporan. Tahun 2013: Jumlah Laporan yang diterima PPATK selama Januari s.d. Desember 2013 sebanyak 1.605.426 Laporan.

A. B. C. D.


= = = =

A. B. C. D.


= = = =

38.406 Laporan, naik 23,8 persen (c-to-c). 1.534.758 Laporan. 28.801 Laporan. 3.461 Laporan, naik 70,7 persen (c-to-c). Desember 2013: Jumlah Laporan yang diterima PPATK selama Desember 2013 sebanyak 166.483 Laporan, menurun 7,6 persen dibandingkan jumlah November 2013 (m-to-m). 2.933 Laporan, turun 12,8 persen (m-to-m), namun naik 0,8 persen (y-on-y). 161.065 Laporan, turun 1,9 persen (m-to-m). 1.466 Laporan, turun 85,8 persen (m-to-m). 1.019 Laporan, naik 409,5 persen (m-to-m), dan naik 778,4 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

HASIL

Periode Januari 2003 s.d. Desember 2013: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Desember 2013 sebanyak 2.451 HA yang terkait dengan 5.806 LTKM. A. HA - Proaktif = 1.636 HA yang terkait dengan 4.200 LTKM. - Inquiry = 815 HA yang terkait dengan 1.606 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 725 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 56 HA yang terkait dengan 204 LTKM. D. Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke Penyidik = 26 Laporan. Tahun 2013: HA yang disampaikan ke Penyidik selama Tahun 2013 sebanyak 301 HA yang terkait dengan 1.185 LTKM. A. HA - Proaktif = 70 HA yang terkait dengan 163 LTKM. - Inquiry = 231 HA yang terkait dengan 1.022 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 72 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 5 HA yang terkait dengan 13 LTKM. D. Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke penyidik = 8 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Desember 2013, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 2.933 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 147 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 12,8 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun meningkat 0,9 persen (y-on-y) dibandingkan jumlah pada Desember 2012. Bila dibandingkan dengan jumlah LTKM selama tahun 2012, penerimaan LTKM selama tahun 2013 yang sebanyak 38.406 LTKM meningkat 23,8 persen (c-to-c). Sehingga keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Desember 2013 menjadi sebanyak 153.573 LTKM. Sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010, jumlah kumulatif LTKM tahun 2011 s.d. Desember 2013 mengalami penambahan sebanyak 89.649 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 274,0 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor selama Tahun 2013 yang sebanyak 270 PJK, terdapat sebanyak 48,9 persen LTKM diantaranya disampaikan oleh PJK Bank dan 51,1 persen disampaikan oleh PJK Non Bank. Sebagian besar TKM terjadi di Jakarta (42,2 persen), dan Jawa Barat (14,5 persen). Berdasarkan profil terlapor dalam LTKM selama Tahun 2013, terdapat sebanyak 95,1 persen terlapor adalah perorangan, sedangkan 4,9 persen adalah korporasi. Mayoritas terlapor perseorangan adalah Laki-laki (65,1 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta 34,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-40 tahun (28,6 persen). Berdasarkan LTKM selama Tahun 2013, hanya sebanyak 34,2 persen LTKM mengindikasikan tindak pidana, dan sebanyak 65,8 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (71,5 persen), (Korupsi 12,1 persen), dan Narkotika (4,7 persen).

4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013) Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2013 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Jenis PJK Pelapor

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2012

Tahun 2003 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Jumlah

Tahun 2011

Bank

(2) 18.555

(3) 9.394

(4) 8.360

(5) 36.309

Ø Bank Umum

(1)

Tahun 2013

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Jan s.d. Des 2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

Jumlah

(6) 9.687

(7) 1.718

(8) 16.835

(9) 16.835

(10) 1.505

(11) 1.595

(12) 18.792

(13) 45.314

Jumlah PJK Jumlah Jan Pelapor 2003 s.d. Jan 2013 Des-2013 s.d. Des2013

(14) 81.623

(15) 143 101

18.499

9.371

8.152

36.022

9.532

1.714

16.771

16.771

1.492

1.583

18.645

44.948

80.970

¤ Bank Milik Negara

5.454

3.006

2.636

11.096

4.062

827

7.045

7.045

630

738

8.050

19.157

30.253

5

¤ Bank Swasta

6.428

3.125

2.987

12.540

4.138

752

8.035

8.035

716

702

8.666

20.839

33.379

50

¤ Bank Pembangunan Daerah

4.448

2.512

1.654

8.614

863

93

946

946

80

86

1.048

2.857

11.471

25

¤ Bank Asing

1.702

508

405

2.615

354

16

536

536

24

20

326

1.216

3.831

9

467

220

470

1.157

115

26

209

209

42

37

555

879

2.036

12

¤ Bank Campuran Ø Bank Perkreditan Rakyat Non Bank Ø Pasar Modal Ø Asuransi Ø Dana Pensiun Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Pedagang Valuta Asing

56

23

208

287

155

4

64

64

13

12

147

366

653

42

4.501

14.126

8.988

27.615

10.535

1.188

14.186

14.186

1.857

1.338

19.614

44.335

71.950

127

237

576

275

1.088

364

33

518

518

123

172

715

1.597

2.685

41

1.391

741

807

2.939

209

126

1.588

1.588

853

504

7.404

9.201

12.140

21

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

284

567

584

1.435

4.257

623

7.718

7.718

238

236

5.838

17.813

19.248

15

2.588

12.225

7.309

22.122

5.662

350

3.988

3.988

591

410

5.096

14.746

36.868

37

Ø Money Remittance/KUPU

0

17

13

30

43

56

374

374

51

16

557

974

1.004

12

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Pos dan Giro

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

4

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.056

23.520

17.348

63.924

20.222

2.906

31.021

31.021

3.362

2.933

38.406

89.649

153.573

270

Total LTKM

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Desember 2013 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 Desember 2013.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 7.991

Total

Pos dan Giro

0 0

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

0 1

29.883

4 325

Money Remittance/KUPU

2.765 4.915

Pedagang Valuta Asing 179

Lembaga Pembiayaan/Leasing

5.938

0 0

Dana Pensiun Asuransi

367

Pasar Modal

136 532

Bank Perkreditan Rakyat

36 122

Bank Campuran

145 293

Bank Asing

327 405

3.067

1.077 952

Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta

1.568

Bank Milik Negara

1.387 -

5.000

Sebelum berlakunya UU TPPU 6.946

Sesudah berlakunya UU TPPU

6.386 10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013))

Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 5.000

100, 0

4.500

-28,9

80, 0

4.000

9,4 93,3

3.500

-4,9

-22,5 58,1 -28,0

3.000 -9,7

-12,7 60, 0

-12,8

27,1

40, 0

2.500 20, 0

2.000

1.500

0, 0

1.000 - 20, 0

500 2.659

2.401

4.641

3.302

3.139

2.260

3.573

2.768

3.519

3.849

3.362

2.933

0

LTKM per Bulan

*)

Desember

November

Oktober

September

Agustus

Juli

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari s.d. Desember 2013

Bank 18.792 49% Non Bank 19.614 51%

Juni

Mei

April

Maret

Februari

Januari

- 40, 0

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari s.d. Desember 2013

Non Bank 127 47%

Bank 143 53%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2009 s.d. Desember 2013 180.000 160.000

33,3%

140.000 120.000

36,9%

100.000 31,6%

80.000

153.573

37,2%

60.000

115.167 84.146

40.000

46.576

63.924

23.520

17.348

20.222

2009

2010

2011

20.000

31.021

38.406

2012

2013

0 Jumlah Kumulatif

Jumlah Per-tahun

Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 s.d. Desember 2013

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2009 s.d. Desember 2013 45.000

38.406

40.000 35.000

31.021

30.000

25.000

23.520 20.222 17.348

20.000 15.000 10.000 5.000

1.960

1.446

1.685

2.585

3.201

2009

2010

2011

2012

2013

0

Jumlah Per-tahun

Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 s.d. Desember 2013


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2009 s.d. Desember 2013 45.000 38.406

40.000 35.000

31.021

30.000 23.520

25.000

20.222

19.614

17.348

20.000

16.835

14.126

15.000

18.792 10.535

8.988

10.000 9.394

5.000

14.186

9.687

8.360

0 2009 2010 Bank + Non Bank

2011 Bank

2012

2013 Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 s.d. Desember 2013

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2009 s.d. Desember 2013

2013

3.200,5

2012

2.585,1

2011

1.685,2

2010

1.445,7

2009

1.960,0

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 s.d. Desember 2013

8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013) Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Desember 2013 Jumlah LTKM Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi

% Distribusi Jan s.d. Des-2013 Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

16 140 49 50 14 31 38 21 46 1 94 1.174 556 122 294 35 32 10 2 0 2 26 24 2 41 18 40 7 12 0 9 0 0 2.906

140 1.263 245 559 96 242 444 291 330 60 1.023 12.456 4.755 1.442 2.025 280 447 106 27 58 8 160 347 46 244 186 569 41 69 0 72 84 0 28.115

16 240 13 48 8 21 22 61 40 3 143 1.494 446 249 329 43 33 11 4 2 0 17 22 4 16 2 61 3 1 0 0 10 0 3.362

9 200 6 28 5 14 38 49 30 1 96 1.484 373 150 186 48 25 2 5 5 0 9 31 4 21 8 90 2 3 0 1 10 0 2.933

189 2.733 193 788 98 237 448 555 456 84 1.863 16.201 5.579 2.250 3.476 738 303 96 38 32 15 236 431 55 288 131 690 50 35 0 20 98 0 38.406

0,5 7,1 0,5 2,1 0,3 0,6 1,2 1,4 1,2 0,2 4,9 42,2 14,5 5,9 9,1 1,9 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 1,1 0,1 0,7 0,3 1,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 100,0

-43,8 -16,7 -53,8 -41,7 -37,5 -33,3 72,7 -19,7 -25,0 -66,7 -32,9 -0,7 -16,4 -39,8 -43,5 11,6 -24,2 -81,8 25,0 150,0 n.a. -47,1 40,9 0,0 31,3 300,0 47,5 -33,3 200,0 n.a. n.a. 0,0 n.a. -12,8

-43,8 42,9 -87,8 -44,0 -64,3 -54,8 0,0 133,3 -34,8 0,0 2,1 26,4 -32,9 23,0 -36,7 37,1 -21,9 -80,0 150,0 n.a. -100,0 -65,4 29,2 100,0 -48,8 -55,6 125,0 -71,4 -75,0 n.a. -88,9 n.a. n.a. 0,9

35,0 116,4 -21,2 41,0 2,1 -2,1 0,9 90,7 38,2 40,0 82,1 30,1 17,3 56,0 71,7 163,6 -32,2 -9,4 40,7 -44,8 87,5 47,5 24,2 19,6 18,0 -29,6 21,3 22,0 -49,3 n.a. -72,2 16,7 n.a. 36,6

Des-2012

(1)

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total LTKM

Catatan: -

-

Jan s.d. Des-2013

Perkembangan Des-2013 (Dalam Persen)

m-to-m

y-on-y

c-to-c

Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Januari 2003 s.d. Februari 2013

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.







Januari 2013 s.d. Desember 2013

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

9

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013))

10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013) Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Desember 2013 Jumlah LTKM % Distribusi Jan s.d. Des-2013

Jenis Kategori Terlapor

(1)

Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/Korporasi Total LTKM

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.816 1.869 947

29.608 19.576 10.032

3.111 1.968 1.143

2.663 1.701 962

90

1.413

251

2.906

31.021

3.362


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(7)

(8)

(9)

(10)

36.527 23.794 12.733

95,1 65,1 34,9

-14,4 -13,6 -15,8

-5,4 -9,0 1,6

23,4 21,5 26,9

270

1.879

4,9

7,6

200,0

33,0

2.933

38.406

100,0

-12,8

0,9

23,8

Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2013 Jumlah LTKM Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan

% Distribusi Jan s.d. Des-2013 Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

(2) 855 568 300 231 285

(3) 8.459 5.539 2.713 3.009 3.033

(4) 1.123 688 324 242 234

(5) 784 519 263 285 235

(6) 11.921 7.838 4.058 2.965 2.700

(7) 32,6 21,5 11,1 8,1 7,4

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)

217

2.342

66

92

1.178

Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Profesional dan Konsultan Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pengajar dan Dosen Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Pengurus Parpol Ø Petani dan Nelayan Ø Pegawai Bank Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pegawai Money Changer Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Pengrajin Ø Tidak Teridentifikasi dll Total Terlapor Perseorangan

44 33

695 468

97 25

85 34

1.113 591

43

380

38

54

16

268

27

27

443

25

3

48

12 2 11 0

Ø Ø Ø Ø Ø

(1) Pengusaha/Wiraswasta Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga PNS (termasuk pensiunan) Pedagang


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) -30,2 -24,6 -18,8 17,8 0,4

(9) -8,3 -8,6 -12,3 23,4 -17,5

(10) 40,9 41,5 49,6 -1,5 -11,0

3,2

39,4

-57,6

-49,7

3,0 1,6

-12,4 36,0

93,2 3,0

60,1 26,3

582

1,6

42,1

25,6

53,2

41

541

1,5

51,9

156,3

101,9

31

443

1,2

24,0

14,8

0,0

30

35

130

0,4

16,7

1.066,7

170,8

82

5

6

94

0,3

20,0

-50,0

14,6

22 68 0

2 4 5

2 5 9

60 56 34

0,2 0,2 0,1

0,0 25,0 80,0

0,0 -54,5 n.a.

172,7 -17,6 n.a.

0

20

1

0

27

0,1

-100,0

n.a.

35,0

0

0

3

0

12

0,0

-100,0

n.a.

n.a.

0

2

1

2

11

0,0

100,0

n.a.

450,0

0 169 2.816

0 2.017 29.608

0 171 3.111

1 180 2.663

2 2.171 36.527

0,0 5,9 100,0

n.a. 5,3 -14,4

n.a. 6,5 -5,4

n.a. 7,6 23,4

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Desember 2013 Jumlah LTKM Kategori Umur Terlapor Perseorangan

% Distribusi Jan s.d. Des-2013 Des-2012

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Usia Dibawah 30 tahun Usia 30 - 40 tahun Usia 40 - 50 tahun Usia 50 - 60 tahun Usia Diatas 60 tahun Tidak Teridentifikasi

Total Terlapor Perseorangan

Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

934 949 562 268 92 11

9.089 9.523 6.364 3.512 913 207

786 866 705 451 249 54

764 678 570 447 156 48

9.178 10.457 8.073 5.931 2.479 409

25,1 28,6 22,1 16,2 6,8 1,1

-2,8 -21,7 -19,1 -0,9 -37,3 -11,1

-18,2 -28,6 1,4 66,8 69,6 336,4

1,0 9,8 26,9 68,9 171,5 97,6

2.816

29.608

3.111

2.663

36.527

100,0

-14,4

-5,4

23,4

Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Desember 2013 Jumlah LTKM % Distribusi Jan s.d. Des-2013

Dugaan Tindak Pidana Asal Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

(1) Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Narkotika Ø Penyuapan Ø Perjudian Ø Di Bidang Perbankan Ø Penggelapan Ø Di Bidang Perpajakan Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Terorisme Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Pencurian Ø Pemalsuan Uang Ø Di Bidang Kehutanan Ø Psikotropika Ø Penyelundupan Barang Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Di Bidang Asuransi Ø Penyelundupan Imigran Ø Penculikan Ø Perdagangan Senjata Gelap Ø Di Bidang Kelautan Ø Perdagangan Manusia Ø Prostitusi

(2) 1.269 1.079 91 49 5 2 14 22 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 11.965 9.612 985 537 86 128 128 139 34 24 47 19 3 9 6 3 2 1 63 0 0 0 0 3 1

(4) 1.053 786 95 32 5 9 40 5 3 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

(5) 1.151 786 135 45 16 12 30 19 32 0 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

(6) 13.148 9.404 1.596 620 256 256 195 118 88 34 19 19 10 9 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih

2

135

66

67

1.637

19.056

2.309

2.906

31.021

3.362

Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Total LTKM


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(7) 34,2 71,5 12,1 4,7 1,9 1,9 1,5 0,9 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(8) 9,3 0,0 42,1 40,6 220,0 33,3 -25,0 280,0 966,7 -100,0 0,0 n.a. n.a. -100,0 -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 n.a. n.a. -100,0 n.a. n.a.

(9) -9,3 -27,2 48,4 -8,2 220,0 500,0 114,3 -13,6 3.100,0 -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(10) 9,9 -2,2 62,0 15,5 197,7 100,0 52,3 -15,1 158,8 41,7 -59,6 0,0 233,3 0,0 -16,7 0,0 50,0 100,0 -96,8 n.a. n.a. n.a. n.a. -66,7 -100,0

503

3,8

1,5

3.250,0

272,6

1.782

25.258

65,8

-22,8

8,9

32,5

2.933

38.406

100,0

-12,8

0,9

23,8


B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Desember 2013 sebanyak 161.065 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 8.053 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan lalu, jumlah tersebut menurun 1,9 persen (m-to-m), sehingga jumlah LTKT selama tahun 2013 telah mencapai 1.534.758 laporan. Bila diakumulasikan sejak Januari 2003, total LTKT yang telah diterima oleh PPATK s.d. Desember 2013 menjadi sebanyak 13,8 juta LTKT. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor yang selama Tahun 2013 telah berjumlah 495 PJK, mayoritas LTKT dilaporkan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya Bank Umum (99,3 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU pada bulan November 2010, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 57,8 persen atau sebanyak 5,2 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 180.000

400, 0

-1,9

14,0 160.000

350, 0

5,6 300, 0

-28,7

140.000 -12,8

120.000

31,6

35,1

363,5 5,2

-4,0

250, 0

-79,1

200, 0

100.000

150, 0

80.000

100, 0

50, 0

60.000 0, 0

40.000 - 50, 0

20.000

- 100, 0

126.164110.061105.639142.698150.735107.411113.002148.742169.590 35.429 164.222161.065 0

LTKT per Bulan

2013 % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Desember

November

Oktober

September

Agustus

Juli

Juni

Mei

April

Maret

Februari

Januari

- 150, 0

13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Desember 2013 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Jenis PJK


Tahun 2003 2008

Tahun 2009

Bank

(2) 6.382.580

(3) 780.115

Ø Bank Umum

6.381.591

779.805

989

310

520

1.819

3.556

2.299

4.690

2.155

3.685

10.530

4.875

Ø Pasar Modal

10

27

7

44

Ø Asuransi

124

33

8

165

Ø Dana Pensiun

0

0

0

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

0

0

3

3

4.556

2.095

3.321

9.972

Ø Money Remittance/KUPU

0

0

346

Ø Pos dan Giro

0

0

0

Ø Lainnya

0

0

0

6.387.270

782.270

(1)

Ø Bank Perkreditan Rakyat Non Bank

Ø Pedagang Valuta Asing

Total LTKT

*)

Tahun 2010

Jumlah

Tahun 2011 Tahun 2012

Jumlah

Jumlah PJK Jumlah Jan Pelapor Jan 2003 s.d. 2013 s.d. Des-2013 Des-2013

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

(4) (5) (6) (7) 1.458.198 8.620.893 1.577.615 2.028.667

(8) 163.549

(9) 160.340

(10) (11) (12) 1.526.557 5.132.839 13.753.732

(13) 351

1.457.678 8.619.074 1.574.059 2.026.368

163.468

160.177

1.524.940 5.125.367 13.744.441

146

81

163

1.617

7.472

9.291

205

4.561

673

725

8.201

17.637

28.167

144

4

18

1

0

1

23

67

4

18

4

0

0

0

22

187

10

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

5

2

17

45

48

5

4.426

3.727

625

645

7.215

15.368

25.340

119

346

413

798

42

78

968

2.179

2.525

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.222

161.065

1.461.883 8.631.423 1.582.490 2.033.228

1.534.758 5.150.476 13.781.899

0 495

Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2009 s.d. Desember 2013 16.000.000 14.000.000

12,5%

19,9%

12.000.000 18,3%

10.000.000 20,4% 8.000.000

13.781.899 12.247.141

6.000.000 10.213.913 4.000.000

8.631.423 7.169.540

2.000.000

782.270

1.461.883

1.582.490

2009

2010

2011

2.033.228

1.534.758

2012

2013

0

Kumulatif LTKT

LTKT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 s.d. Desember 2013.


C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“

Jumlah LPUT selama Desember 2013 yang diperoleh dari 13 lokasi pelaporan sebanyak 1.019 Laporan, atau meningkat 409,5 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah LPUT pada bulan lalu, atau naik 778,4 persen (y-on-y) dibandingkan jumlah pada Desember 2012.

Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Jumlah LPUT selama tahun 2013 sebanyak 3.461 laporan, dan 78,8 persen diantaranya berasal dari Jakarta (Soekarno Hatta). Bila dibandingkan dengan jumlah LPUT selama tahun 2012, jumlah LPUT ini meningkat sebesar 70,7 persen (c-to-c). Dengan demikian, total LPUT sejak Januari 2006 s.d. Desember 2013 telah mencapai 12.432 laporan atau bertambah 38,6 persen bila dibandingkan jumlah kumulatif LPUT sampai dengan Desember 2012.

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Desember 2013 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Lokasi Pelaporan

(1)

Tahun 2006 2008


Tahun 2009

Tahun 2010

Jumlah

Tahun 2011

Tahun 2013

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Jan s.d. Des 2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

Jumlah

Jumlah Jan 2006 s.d. Des-2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Ø Batam

1.590

412

681

2.683

0

0

0

0

0

676

677

677

3.360

Ø Soekarno Hatta

8.802

1.272

663

931

2.866

1.220

111

1.989

1.989

198

340

2.727

5.936

Ø Bandung

1

0

2

3

1

0

0

0

0

0

0

1

4

Ø Tanjung Balai Karimun

0

0

0

0

1

0

7

7

1

1

16

24

24

Ø Tj. Pinang

95

2

0

97

0

2

12

12

0

0

0

12

109

Ø Ngurah Rai Denpasar

47

2

1

50

9

2

16

16

1

2

38

63

113

Ø Dumai

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Ø Teluk Bayur

7

0

0

7

0

0

1

1

0

0

1

2

9

Ø Teluk Nibung

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ø Medan

0

0

3

3

0

0

1

1

0

0

0

1

4

Ø Balikpapan

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

2

2

Ø Pontianak

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Ø Pekanbaru

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3.014

1.079

1.618

5.711

1.233

116

2.027

2.027

200

1.019

3.461

6.721

12.432

Total LPUT

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2013 s.d. Desember 2013 Pekanbaru

1

Pontianak

1

Balikpapan

2

Medan

4

Teluk Nibung

1

Teluk Bayur

9

Dumai

2

Ngurah Rai Denpasar

113

Tj. Pinang

109

Tanjung Balai Karimun

24

Bandung

4

Soekarno Hatta

8.802

Batam

3.360 0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2009 s.d Desember 2013 14.000 12.000

38,6%

10.000 29,2% 8.000 21,6% 6.000

12.432

39,5% 8.971

4.000

6.944 5.711

2.000

4.093 1.079

1.618

1.233

2.027

3.461

2009

2010

2011

2012

2013

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah per tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 s.d. Desember 2013.


UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau ewallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”

D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Desember 2013 sebanyak 1.466 Laporan, atau menurun sebesar 85,8 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, sehingga jumlah LTPBJ selama tahun 2013 yang diterima PPATK telah mencapai 28.801 Laporan, dan bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ hingga Desember 2013 telah mencapai 31.911 laporan yang berasal dari 168 PBJ. Selama tahun 2013, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 17.377 laporan atau 52,6 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 13.262 laporan atau 46,0 persen, dan Pedagang Perhiasan/logam mulia sebanyak 233 laporan atau 0,8 persen. Sementara itu, selama Mei 2012 s.d. Desember 2013 masih belum ada laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ di bidang perdagangan barang seni/antik.

Tabel 9 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Juni 2012 s.d. Desember 2013 Tahun 2013 Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

(1)

Tahun 2012

Jan s.d. Des-2013

Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Des-2013

Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Des2013

Des-2013 Nov-2013 Jumlah LT

Laju m-to-m

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2.232

5.583

701

-87,4

15.145

17.377

104

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor

596

4.619

760

-83,5

13.262

13.858

56

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia

225

5

2

-60,0

233

458

4

Ø Balai Lelang

57

106

3

-97,2

161

218

4

Ø Perusahaan Properti

Ø Barang Seni / Antik Total LTPBJ

0

0

0

n.a.

0

0

0

3.110

10.313

1.466

-85,8

28.801

31.911

168

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Juni 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).

17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Juni 2012 s.d. Desember 2013

0 0

Barang Seni / Antik

218 4

Balai Lelang

458

Perhiasan / logam mulia

4 13.858

Pedagang Kendaraan Bermotor

56 17.377

Perusahaan Properti

104

0

5.000

Jumlah Laporan Transaksi

10.000

15.000 Jumlah PBJ

Grafik 14 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Juni 2012 s.d. Desember 2013 Balai Lelang 218 1%

Pedagang Kendaraan Bermotor 13.858 43%

Perhiasan / logam mulia 129 5%

Perusahaan Properti 17.377 55%

20.000


A. Hasil Analisis (HA) Selama Desember 2013, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 35 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 318 laporan, yang terdiri dari:

ANALISIS & PEMERIKSAAN UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

o HA Proaktif sebanyak 7 HA (20,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 27 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 28 HA (80,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 291 laporan. Selama tahun 2013, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 301 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.185 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 70 HA (23,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 163 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 231 HA (76,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.022 laporan. Sejak Januari 2003 s.d. Desember 2013, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 2.451 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.806 laporan, yang terdiri dari: o 1.636 HA Proaktif (66,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.200 laporan, dan o 815 HA Inquiry (33,3 persen) dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 1.606 laporan. Berdasarkan HA selama tahun 2013, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan yaitu sebanyak 168 HA (55,8 persen). Dugaan tindak pidana Korupsi yang terindikasi dalam HA pada tahun 2013 ini mengalami peningkatan sebesar 6,3 persen dibandingkan jumlah pada tahun 2012, sedangkan jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen. PPATK juga menyampaikan IHA kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2013, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 72 Informasi Hasil Analisis.

19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Tabel 10 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Desember 2013 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Jenis Hasil Analisis (HA)


Tahun 2013


Tahun 2003 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Jumlah

Tahun 2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ø Hasil Analisis

628

316

228

1.172

297

8

97

97

8

7

Ø LTKM Terkait

1.243

858

750

2.851

686

121

500

500

27

27

Ø Hasil Analisis

295

168

91

259

145

19

180

180

18

28

231

556

815

Ø LTKM Terkait

295

168

91

259

145

19

180

180

50

291

1.022

1.347

1.606

(1)

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Jan s.d. Des 2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

Jumlah

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

70

464

1.636

163

1.349

4.200

PROAKTIF

INQUIRY**)

TOTAL Ø Hasil Analisis

628

484

319

1.431

442

27

277

277

26

35

301

1.020

2.451

Ø LTKM Terkait

1.243

1.026

841

3.110

831

140

680

680

77

318

1.185

2.696

5.806

Keterangan : - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - Angka dalam kotak kuning: HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 15 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2009 s.d. Desember 2013 600

500

484 442

400

301

319 300

316

277

297

231

228

200 180 100

168

145

97 70

91 0 2009

2010 HA per-Tahun

2011

2012 Proaktif

2013 Inquiry


Tabel 11 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Desember 2013 Tahun 2012

Tahun 2003 2011

Penyidik

(1) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

JUMLAH HA

Tahun 2013

Jan s.d. Des-2013


Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Jan s.d. Des 2012

Nov-2013

Des-2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

94 145 123 98

9 5 9 0

93 62 90 1

93 62 90 1

9 5 10 0

22 3 10 0

115 57 118 0

302 264 331 99

1.374 2 2

0 0 0

5 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.379 2 2

4

0

1

1

0

0

0

5

6 13 12

0 1 3

1 15 9

1 15 9

0 1 1

0 0 0

0 6 5

7 34 26

1.873

27

277

277

26

35

301

2.451

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 12 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Desember 2013 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tindak Pidana Asal


Tahun 2003 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Jumlah

Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan; Di bidang Pasar Modal Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan;

276 15 12 29 0 0 5 6 1 10 225 4 5 1 7 6 0

173 11 27 11 0 0 4 8 1 22 153 1 8 3 0 0 0

131 14 8 6 0 1 0 5 2 10 41 0 4 0 0 0 0

580 40 47 46 0 1 9 19 4 42 419 5 17 4 7 6 0

Ø Tidak Teridentifikasi / dll

26

62

97

JUMLAH HA

628

484

319

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih

Tahun 2013


Des-2013

Jan s.d. Des-2013

Jumlah

(11)

(12)

(13)

(14)

14 3 0 3 0 0 1 1 1 2 8 0 1 0 0 0 0

168 8 8 8 0 0 2 5 3 12 43 1 5 0 6 0 2

563 46 43 17 1 0 4 21 4 29 113 1 10 0 33 4 13

1.143 86 90 63 1 1 13 40 8 71 532 6 27 4 40 10 13

2

1

30

118

303

26

35

301

1.020

2.451

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Jan s.d. Des 2012

Nov-2013

(7)

(8)

(9)

(10)

237 30 20 6 1 0 0 9 1 14 28 0 5 0 12 3 6

14 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 1

158 8 15 3 0 0 2 7 0 3 42 0 0 0 15 1 5

158 8 15 3 0 0 2 7 0 3 42 0 0 0 15 1 5

16 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0

185

70

1

18

18

1.431

442

27

277

277

21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Tabel 13 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Desember 2013 (HA database) Hasil Analisis

Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

LTKM Terkait

Tahun 2003 Des 2008

125

171

2009

197

220

2010

231

547

Jumlah

553

938

2011

149

323

2012

71

137

Jan s.d. Des 2013

35

44

Jumlah

255

504

808

1.442

Jumlah Tahun 2003 s.d. Des 2013

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 16 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Desember 2013 700

628

600 484

500

442

400 319 277

300 200

301

231 197

100

149

125

35 71

0 Jan 2003 - Des 2008

2009

2010 HA Database

2011

2012 HA ke Penyidik

2013


Tabel 14 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Desember 2013 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Instansi


Jumlah


Des-2013

Jan s.d. Des-2013

(11)

(12)

(13)

(14)

0

5

5

383

0 1 0

0 0 0

1 5 0

2 8 0

11 13 1

4

0

0

0

14

48

2 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

8 0 0 0 4 0

16 47 1 1 17 6

0 0 0 0 2 0 1 0

6 0 0 0 3 0 1 1

6 0 0 0 3 0 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 1 4 0 0 0

49 0 0 1 11 1 2 1

88 1 1 13 12 1 2 1

0

0

1

1

0

0

1

2

2

0 0 6

0 0 0

0 0 0

0 0 4

0 0 4

0 1 4

0 0 4

0 10 40

0 10 44

0 10 50

563

65

3

25

25

8

4

72

162

725

Tahun 2012

Tahun 2003 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Jumlah

Tahun 2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Lainnya

172

117

89

378

0 1 1

9 2 0

0 2 0

10

3

6 22 1 1 11 4

JUMLAH IHA

(1)

Tahun 2013

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Jan s.d. Des 2012

Nov-2013

(7)

(8)

(9)

(10)

0

0

0

0

0

9 5 1

0 1 0

0 0 0

1 2 0

1 2 0

21

34

10

0

4

0 13 0 0 1 2

2 12 0 0 1 0

8 47 1 1 13 6

5 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0

14 0 0 6 0 0 0 0

7 0 1 2 0 0 0 0

18 1 0 4 1 0 0 0

39 1 1 12 1 0 0 0

39 0 0 0 4 1 1 0

0

0

0

0

0 0 1

0 0 3

0 0 2

250

160

153

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.”

B. Hasil Pemeriksaan (HP) dan Rekomendasi Selama Desember 2013, tidak ada penambahan Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan PPATK kepada Penyidik Kepolisian. Di sisi lain, juga tidak ada penambahan Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP) yang disampaikan kepada Apgakum. Dengan demikian, selama tahun 2013, telah ada 8 HP dan 6 IHP yang telah disampaikan oleh PPATK.

Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

Sejak berlakunya UU TPPU, selama periode Januari 2011 s.d. Desember 2013, jumlah HP yang telah disampaikan ke Penyidik sebanyak 26 HP, dengan 6 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian saja, 9 HP ke Penyidik Kejaksaan saja, 10 HP ke Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, dan 1 HP ke Penyidik KPK. Jumlah PJK yang dilakukan pemeriksaan sejak Januari 2011 s.d. Desember 2013 adalah sebanyak 191 PJK dengan jumlah rekening yang diperiksa sebanyak 1.388 rekening.

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“

Tabel 15 Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) dan Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Desember 2013 Jumlah HP ke Penyidik Bulan

Jumlah HP

Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya

IHP ke Lembaga Terkait sesuai MoU

Jumlah IHP Gubernur BI

Jaksa Agung

Mei 2011

2

2

2

2

2

-

-

-

-

Juni 2011

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Juli 2011

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Agustus 2011

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Februari 2012

1

1

1

3

-

1

-

2

-

Maret 2012

1

1

1

-

-

-

-

-

-

April 2012

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Mei 2012

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Juli 2012

1

-

1

1

1

-

-

-

-

Agustus 2012

3

2

1

3

3

-

-

-

-

Oktober 2012

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Desember 2012

3

-

2

1

1

-

-

-

-

Maret 2013

1

1

-

1

1

-

1

-

-

April 2013

1

-

1

1

1

-

-

-

-

Mei 2013

3

1

2

3

3

-

-

-

-

Juli 2013

2

1

1

1

1

-

-

-

-

November 2013

1

1

-

-

-

-

-

-

-

26

16

19

19

16

1

1

2

0

Jumlah

Kepolisian

Kejaksaan

KPK

BNN

Ditjen Pajak


Tabel 16 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Desember 2013 Tahun

Jumlah HP

Jumlah PJK

Jumlah Rekening

2011

5

16

137

2012

13

117

780

Jan s.d. Des 2013

8

58

471

26

191

1.388

Jumlah Kumulatif

Grafik 17 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Desember 2013

1.388

780

471

191 137

5 16

117

58

13

2011

8

2012 Jumlah HP

Jan s.d. Des 2013 Jumlah PJK

26

Jumlah Kumulatif Jumlah Rekening


Tabel 17 Jumlah Kumulatif Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP) Terkait dengan Pemberian Informasi berdasarkan MoU antara PPATK dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Penyampaian Informasi Januari 2011 s.d. Desember 2013 Informasi Hasil Pemeriksaan

HA Terkait

Gubernur BI

4

4

Bappepam LK

2

2

Jumlah

6

6

Instansi

Tabel 18 Jumlah Rekomendasi Terkait Pejabat Negara dan BUMN per Bulan Januari 2012 s.d. Desember 2013

Bulan

Jumlah

Ja nua ri 2012

0

Februa ri 2012

0

Ma ret 2012

6

Apri l 2012

1

Mei 2012

3

Agus tus 2012

1

September 2012

1

Oktober 2012

0

November 2012

0

Des ember 2012

1

Jumlah

13

*) Sejak 2013, pemberian rekomendasi terkait pejabat Negara dan BUMN disampaikan dalam bentuk pemberian informasi ke instansi peminta informasi terkait dengan pengangkatan pejabat strategis di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 01 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan.


C. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.”

orang

Berdasarkan data sejak tahun 2013, sebagian besar terlapor HA proaktif adalah perorangan, yaitu sebesar 92,9 persen, sedangkan terlapor perusahaan atau korporasi sebesar 7,1 persen. Sebagian besar (sebesar 40,0 persen) transaksi HA proaktif bernominal di atas Rp 5 Miliar, sedangkan transaksi yang bernominal di bawah Rp 1 Miliar terdapat sebanyak 18,6 persen. Sebagian besar propinsi kejadian terlapor HA proaktif ada di DKI Jakarta, yaitu sebesar 52,9 persen, diikuti Propinsi Jawa Barat (11,4 persen).

Tabel 19 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Desember 2013 Jumlah HA Proaktif % Distribusi Jan s.d. Des-2013

Kategori Terlapor


Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan

7 7 0

89 73 16

8 8 0

7 6 1

65 56 9

92,9 86,2 13,8

-12,5 -25,0 n.a.

0,0 -14,3 n.a.

-27,0 -23,3 -43,8

Perusahaan/korporasi

1

5

0

0

5

7,1

n.a.

-100,0

0,0

8

94

8

7

70

100,0

-12,5

-12,5

-25,5

(1)

Total HA Proaktif

Grafik 18 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 2013 s.d. Desember 2013 Tidak Teridentifikasi dll 2,9

Dibawah Rp 1 Miliar 18,6

Di atas Rp 5 Miliar 40,0

Rp 1 Miliar - Rp 2 Miliar 11,4

4 Milyar - 5 Milyar 5,7

Rp 3 Miliar - 4 Miliar 5,7

Rp 2 Miliar - Rp 3 Miliar 15,7

27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Tabel 20 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Desember 2013 Jumlah HA Proaktif % Distribusi Jan s.d. Des-2013

Propinsi

(1) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total HA Proaktif

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

(2) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8

(3) 0 3 1 4 1 3 1 1 0 0 0 55 6 3 5 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 94

(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

(5) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7

(6) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 37 8 3 3 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 70

(7) 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 7,1 52,9 11,4 4,3 4,3 0,0 1,4 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 100,0


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -66,7 0,0 0,0 -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12,5

(9) n.a. n.a. n.a. n.a. -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -40,0 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. -12,5

(10) n.a. -100,0 0,0 -100,0 -100,0 -100,0 0,0 -100,0 n.a. n.a. n.a. -32,7 33,3 0,0 -40,0 n.a. n.a. n.a. -100,0 n.a. n.a. -100,0 -33,3 n.a. n.a. 0,0 -50,0 -100,0 -100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. -25,5

Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.


dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA

Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)

2010, tanpa membedakan profile terlapor. UU No.8 tahun dalam pasal dimaksud2003 Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimanaJanuari 2013 s.d. 2Februari









Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 2013 s.d. Desember 2013

28

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)


D. Tindak Lanjut Terhadap HA UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

Tindak lanjut terhadap HA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut HA yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Desember 2013. Jumlah tindak lanjut yang disajikan ini masih terus disempurnakan dan ditambahkan sesuai dengan pantauan terhadap HA yang dilakukan oleh PPATK maupun penyidik. Selama tahun 2013, ada sebanyak 24 tindak lanjut yang diterima PPATK terhadap HA yang telah disampaikan ke penyidik.

Tabel 21 Feedback/Tindak Lanjut Terhadap HA Yang Disampaikan ke Penyidik*) Januari 2010 s.d. Desember 2013 Penyidik

2010 - 2012

Jan 2013 s.d. Des 2013

2010 s.d. Des 2013

% Distribusi

Kepol i s i a n

706

2

708

56,7

Keja ks a a n

73

21

94

7,5

385

1

386

30,9

1

0

1

0,1

60

0

60

4,8

1.225

24

1.249

KPK BNN Di tjen Pa ja k Jumlah

100,0

*) Jumlah Tindak lanjut masih terbatas pada keadaan sepanjang periode Januari 2010 s.d. Desember 2013, dan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil pantauan PPATK dan penyidik. Tindak lanjut Hasil Analisis dapat berupa: masih dalam proses ataupun sudah selesai di proses oleh penyidik (dihentikan atau diteruskan).


E. Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Sepanjang tahun 2013, terdapat 5 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dari jumlah tersebut, terdapat 13 LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Sejak Januari 2003 s.d. Desember 2013, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 56 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 20 HA o HA Inquiry : sebanyak 36 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Desember 2013 sebanyak 204 LTKM.

Tabel 22 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Desember 2013 Hasil Analisis

Jumlah HA

Tahun Proaktif


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Inquiry

Jumlah Kumulatif HA

2003 - 2008

6

16

6

6

2009

1

7

8

14

2010

1

4

5

19

Jumlah

8

27

35

19

2011

3

6

9

28

2012

6

1

7

35

Jan s.d. Des 2013

3

2

5

40

Jumlah

12

9

21

40

20

36

56

Jumlah Jan 2003 Jan s.d. Des 2013

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.


Grafik 19 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Desember 2013 45 40

40

35

35 28

30 25

19

20

14

15 6 10 5 0

8

5

9

2008

2009

2010

2011

7

5

2012

2013

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah Per-Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2008 dihitung sejak Januari 2003

Grafik 20 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Desember 2013 250

191

200

204

158 150 128 100 78 56 50 17

22

50

30

33

13

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2008 dihitung sejak Januari 2003


Grafik 21 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Desember 2013

Proaktif 20 36%

Inquiry 36 64%

Tabel 23 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Desember 2013 Tahun



Jumlah LTKM

Jumlah Kumulatif LTKM

2003 - 2008

56

56

2009

22

78

2010

50

128

Jumlah

128

128

2011

30

158

2012

33

191

s.d. Des 2013

13

204

Jumlah

76

204

Jumlah Jan 2003 s.d. Des 2013 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

204


A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan data terakhir, selama tahun 2013, terdapat 12 putusan Pengadilan terkait TPPU. Dengan demikian, sejak Januari 2005 s.d. Desember 2013, tercatat sudah ada sebanyak 105 kasus tindak pidana pencucian uang yang telah diputus pengadilan.

LAIN-LAIN

Putusan Pengadilan terkait TPPU sebagian besar adalah putusan pengadilan di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 58 putusan atau 55,2 persen.

LAIN-LAIN

UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 17 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 15 Miliar.

LAIN-LAIN

Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Total hukuman berupa denda secara keseluruhan mencapai Rp 93,5 Miliar.

LAIN-LAIN

Tabel 24 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Desember 2013

LAIN-LAIN LAIN-LAIN

Propinsi

4

3,8

Sumatera Utara

4

3,8

Lampung

1

1,0

Riau

1

1,0

Kepri

1

1,0

Sumatera Selatan

1

1,0

58

55,2

Banten

3

2,9

Jawa Barat

7

6,7

15

14,3

Jawa Timur

2

1,9

Bali

3

2,9

Sulawesi Utara

1

1,0

Kalimantan Barat

2

1,9

Kalimantan Selatan

2

Jawa Tengah

LAIN-LAIN

% Distribusi

Banda Aceh

DKI Jakarta

LAIN-LAIN

2005 s.d. Des-2013

Jumlah

105

1,9 100,0


Grafik 22 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Desember 2013 Narkotika

30

Korupsi

22

Penipuan

16

Penggelapan

13

Perbankan

9

Pemalsuan Surat

6

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

3

Psikotrapika

2

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

1

Penyuapan

1

Perjudian

1

Pencurian

1

Tabel 25 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Desember 2013 Tindak Pidana Asal

2005 s.d. Des-2013

% Distribusi

Penggelapan

13

12,4

Penipuan

16

15,2

Narkotika

30

28,6

Psikotrapika

2

1,9

Pencurian

1

1,0

22

21,0

Pemalsuan Surat

6

5,7

Perbankan

9

8,6

Perjudian

1

1,0

Penyuapan

1

1,0

3

2,9

1

1,0

Korupsi

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Jumlah

105

100,0


Tabel 26 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Desember 2013

Minimal

Maksimal

Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal

Total Denda (dalam rupiah)

Maksimal

Jan 2005 - Des 2008

22

3

12

5.000.000

10.000.000.000

30.755.000.000

2009

8

1

17

50.000.000

10.000.000.000

15.850.000.000

2010

8

5 (bulan)

15

10.000.000

15.000.000.000

25.950.000.000

Jumlah

38

5 (bulan)

17

5.000.000

15.000.000.000

72.555.000.000

2011

4

7

10

300.000.000

500.000.000

8.300.000.000

2012

51

1

13

50.000.000

10.000.000.000

12.600.000.000

Jan s.d. Des 2013

12

-

-

-

-

-

Jumlah

67

1

13

50.000.000

10.000.000.000

20.900.000.000

105

5 (bulan)

17

5.000.000

15.000.000.000

93.455.000.000

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *


Hukuman Penjara (dalam Tahun)

Jumlah Putusan

Tahun

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 23 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Desember 2013 120 105

100

93

80 60 40

22

38

42

30

20 2

8

8

4

2008

2009

2010

2011

51

12

2012

2013

0 Kumulatif Putusan

Jumlah Putusan


B. Keterangan Ahli Selama tahun 2013 terdapat 110 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama tahun 2013 berasal dari Kejaksaan, yakni sebanyak 45 permintaan (40,9 persen). Dengan demikian, sejak Januari 2008 s.d. Desember 2013, permintaan Keterangan Ahli berkaitan dengan TPPU atas permintaan beberapa instansi telah dipenuhi sebanyak 348 permintaan. Instansi yang paling banyak meminta keterangan ahli dari PPATK adalah dari Kejaksaan, yaitu sebanyak 132 kali atau 37,9 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010, PPATK telah menerima permintaan keterangan ahli sebanyak 289 permintaan. Tabel 27 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Desember 2013 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Instansi 2008

2009

2010

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)

4

5

5

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)

2

8

KEJAKSAAN AGUNG RI

2

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) Jan s.d. Des 2013

2011

2012

14

11

19

15

45

59

9

19

35

21

30

86

105

11

13

26

24

37

45

106

132

-

-

-

-

-

1

4

5

5

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

-

-

-

-

8

21

16

45

45

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

-

-

-

-

1

-

-

1

1

PENGADILAN MILITER

-

-

-

-

1

-

-

1

1

8

24

27

59

80

99

110

289

348

Jumlah


Jumlah

JumlahTahun 2008 Jan s.d. Des 2013 Jumlah


Grafik 24 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasrkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. Desember 2013 132

105

59 45

5 BARESKRIM

POLDA & POLRES

KEJAKSAAN

KPK

1 BADAN KOMISI NARKOTIKA INFORMASI PUSAT NASIONAL (BNN) (KIP)

1 PENGADILAN MILITER

Grafik 25 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Januari 2008 s.d. Desember 2013 400 348

350 300 238 250 200 139

150 100

59 32

50 -

8 8 2008

24

27

2009 2010 Jumlah Kumulatif

80

99

2011 2012 Jumlah per Tahun

110 2013


C. Pertukaran Informasi Sejak Januari 2003 s.d Desember 2013, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 664 pertukaran informasi.

UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.”

Jumlah pertukaran informasi selama tahun 2013 sebanyak 107 pertukaran informasi, dengan 52 kali (48,6 persen) diantaranya merupakan permintaan informasi dari FIU lain kepada PPATK dan PPATK memberikan informasi yang diminta (Incoming Mutual Request).

Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU negara lain sebanyak 258 informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 355 informasi atau sebesar 53,5 persen.

Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

Tabel 28 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Desember 2013

No.


Jenis Pertukaran Informasi 2003 2008

2009

2010

Jumlah

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) Jan s.d. Des 2012 2013

2011

Jumlah % Tahun 2003 Distribusi s.d. Des 2013 Jumlah

1

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

137

21

5

163

32

9

36

77

240

36,1

2

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

106

43

49

198

59

46

52

157

355

53,5

3

Spontaneous Incoming Information

13

13

11

37

5

-

18

23

60

9,0

4

Spontaneous Outgoing Information

4

3

1

8

-

-

1

1

9

1,4

260

80

66

406

258

664

100,0

Jumlah

96

55

107

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.


Grafik 26 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2008 s.d. Desember 2013 70

59

60

52 49

50

46 43

40

30

20

36 32

29

21 18

18 13

11

10

-

5 0 2008

9

5

3

5 1

2009

2010

0

0 0

1

2011

2012

2013

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Grafik 27 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Desember 2013 Spontaneous Outgoing Information 9 1% Spontaneous Incoming Information 60 9%

Incoming Mutual Request (Outgoing Information) 355 54%

Outgoing Mutual Request (Incoming Information) 240 36%


D. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya sejak Januari 2010 s.d. Desember 2013 adalah sebanyak 6.360 permintaan. Selama tahun 2013, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 1.296 permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Desember 2013 disampaikan kepada PJK Bank (82,7 persen), kepada PJK Non Bank sekitar 16,9 persen, serta kepada regulator/instansi lainnya sekitar 0,3 persen.

Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK Januari 2010 s.d. Desember 2013 Tahun

Bank

Non Bank

Regulator/ Instansi Lainnya

Jumlah

2010

1.334

422

0

1.756

2011

1.457

388

0

1.845

2012

1.317

146

0

1.463

Jan s.d. Des 2013

1.154

121

21

1.296

Jumlah

5.262

1.077

21

6.360

82,7

16,9

0,3

100,0

% Distribusi


Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2010 s.d. Desember 2013 7.000 6.000

25,6%

5.000

40,6%

4.000 3.000

6.360

105,1%

3.601

2.000

5.064

1.000 1.756

1.845

1.463

1.296

2010

2011

2012

Jan s.d. Des 2013

0

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Grafik 29 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2010 s.d. Desember 2013 1.600 1.400

1.457 1.334

1.317 1.154

1.200

1.000 800 600

422

388

400 146

200

121

0 2010

2011 Bank

2012

Jan s.d. Des 2013 Non Bank


E. Audit Selama Desember 2013, PPATK tidak melakukan kegiatan audit baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ.

UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”

Dengan demikian, jumlah pelaksanaan audit yang telah dilakukan PPATK selama tahun 2013 adalah sebanyak 85 audit. Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama periode ini dilakukan terhadap Bank (24,7 persen), Perusahaan Properti (16,5 persen), dan Pedagang Valuta Asing (15,3 persen). Bila dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan audit selama tahun 2012 yang sebanyak 86 audit, jumlah pelaksanaan audit selama tahun 2013 lebih rendah sebanyak 1,2 persen. Bila diakumulasi sejak Januari 2005 s.d. Desember 2013, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ telah mencapai 658 audit, atau meningkat 14,8 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2012 (573 audit).

Tabel 30 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Desember 2013 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor

(1) Bank Asuransi dan Pialang Asuransi Sekuritas dan Manajer Investasi Perusahaan Pembiayaan Pedagang Valuta Asing Kupu Perposan Pegadaian Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Koperasi Simpan Pinjam Modal Ventura Total Audit

Des-2012

Jan s.d. Des-2012

Nov-2013

Des-2013

Jan s.d. Des-2013

(2) 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 24 0 3 1 6 26 1 1

(4) 0 0 0 0 0 0 0 0

(5) 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) 21 4 7 0 13 3 0 0

0

10

2

0

0

12

1

0

0

2

1

0 0

0 0

0 0

0

86

4

% Distribusi Jan s.d. Des-2013

Perkembangan Des-2013 (Dalam Persen) m-to-m

y-on-y

c-to-c

(7) 24,7 4,7 8,2 0,0 15,3 3,5 0,0 0,0

(8) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(9) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(10) -12,5 n.a. 133,3 -100,0 116,7 -88,5 -100,0 -100,0

14

16,5

-100,0

n.a.

40,0

9

10,6

-100,0

n.a.

-25,0

0

10

11,8

-100,0

n.a.

400,0

0 0

4 0

4,7 0,0

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

0

85

100,0

-100,0

n.a.

-1,2


Grafik 30 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2009 s.d. Desember 2013 700 14,8% 600 17,7% 500

23,3%

400

23,1% 658

300

573 487

200

395 321

100 0

102

74

2009

2010 Jumlah Kumulatif

92

86

2011

2012

Perkembangan (%)

85 2013 Jumlah per-Tahun

Grafik 31 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Desember 2013 4

Koperasi

Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia

10

9

Kendaraan Bermotor

14

Properti

3

Kupu

13

Pedagang Valuta Asing

Sekuritas dan Manajer Investasi

7

21

Bank

-

5

10

15

20

25


F. Nota Kesepahaman (MoU) UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Selama Desember 2013, tidak ada penambahan MoU baru yang ditandatangani oleh PPATK. Jumlah MoU selama tahun 2013 sebanyak 10 MoU, dan 8 diantaranya merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Desember 2013, telah ada sebanyak 115 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 46 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 69 MoU adalah MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 37 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 9 MoU dengan FIU dan 28 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Secara khusus, masih ada 2 (dua) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Kamboja dan Laos.

Tabel 31 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Desember 2013 Internasional (FIU)

Nasional (Instansi/ Lembaga)

Jumlah

Jan 2003- Des 2008

28

23

51

44,3

2009

5

12

17

14,8

Tahun



% Distribusi

2010

4

6

10

8,7

Jumlah

37

41

78

67,8

2011

5

9

14

12,2 11,3

2012

2

11

13

Jan s.d. Des 2013

2

8

10

8,7

Jumlah

9

28

37

32,2

46

69

115

100,0

Jumlah


45 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013)) Grafik 32 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Desember 2013 14

12 12 10

11 7

8

5

6

8

9

5 7

5

5

5 4 6

4

3 5

3

5

4

2

2

2012

2013

2 0

2003

2004

1 2005

1 2006

2007

2008

FIU

2009

2010

2011

Dalam Negeri

Grafik 33 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Desember 2013

Internasional (FIU) 46 40%

Nasional (Instansi/ Lembaga) 69 60%

Tabel 32 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No.

Negara (FIU)

1 2 3 4 5 6

Thailand Malaysia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam

7

Singapura

8 9

Kamboja Laos

Tempat Bangkok Malaysia Brunei Darussalam Jakarta Jakarta Jakarta Singapore Jakarta

Tanggal/Bulan/Tahun

Ket

24 Maret 2003 31 Juli 2003 5 Oktober 2004 18 Agustus 2010 14 November 2006 17 Desember 2008 17 September 2013 25 September 2013 Belum ada Belum ada

46 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013) Tabel 33 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK DALAM NEGERI

No.

Nama Lembaga / Organisasi

Tempat Tahun 2003

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan

1

Bank Indonesia

Jakarta

5 Februari 2003

2 3 4 5

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai

20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003

6 7 8 9

Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI

10

Departemen Kehutanan

11

Badan Pemeriksa Keuangan

12 13 14 15 16 17 18

Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh

19 20 21 22 23

Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember

36 37 38 39 40 41

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)

42 43 44

Jakarta

29 Juli 2011

46 47 48 49 50

Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI) Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2004 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2005 Jakarta Tahun 2006 Jakarta Tahun 2007 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh Tahun 2008 Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta Tahun 2009 Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2010 Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta Tahun 2011 Jakarta Jakarta Ambon

11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama

62 63 64 65

Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta Tahun 2012 Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta Tahun 2013 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

66

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta

45

67 68 69

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud

16 Januari 2004 29 April 2004 16 Juni 2004 27 September 2004

Diperbaharui tgl. 18 Maret 2010 Diperbaharui tgl. 19 Oktober

Diperbaharui tgl. 18 April Diperbaharui tgl. 18 April

28 Maret 2005 25 September 2006 12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 15 Agustus 2007 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 7 November 2008 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011

10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013

Jakarta

30 Juli 2013

Jakarta Jakarta

27 Agustus 2013 30 September 2013

Diperbaharui tgl. 14 Oktober

Diperbaharui tgl. 7 Juli 2010

47

Gambar 3. Negara-negara yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013))

48 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (DESEMBER 2013) Tabel 34 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK LUAR NEGERI (FIU LAIN)

No.

Negara (FIU)

1 2 3

Thailand Malaysia Korea

4 5 6

Australia Philippines Romania

7

Belgium

8 9 10

Italy Poland Spain

11

Peru

12 13

China Mexico

14

Canada

15

Myanmar

16

South Africa

17

Cayman Island

18

Japan

19 20 21

Bermuda Mauritius New Zealand

22

Turkey

23

Finland

24 25 26

Georgia Croatia Moldova

27

United States of America

28

Brunei Darussalam

29 30 31 32 33

Bangladesh Senegal Sri Lanka Macau Fiji Island

34 35 36 37

Solomon Island Qatar United Arab Emirate Vietnam

38 39 40 41 42

India Netherlands Luxembourg Saudi Arabia Samoa

43 44

Ukraine Russia

45

Kazakhstan

46

Singapore

Penandatangan Nota Kesepahaman Tanggal/Bulan/Tahun Tempat Tahun 2003 Bangkok Malaysia Jakarta Tahun 2004 Bali Brunei Darussalam Bucharest Tahun 2005 Jakarta Brussels Rome Washington Washington Sofia Jakarta Tahun 2006 Jakarta Limassol - Cyprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo Tahun 2007 Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki Tahun 2008 Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta Tahun 2009 Jakarta Jakarta Doha Brisbane Brisbane Tahun 2010 Wollonggong Cartagena Cartagena Jakarta Tahun 2011 New Delhi Aruba Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia Tahun 2012 Saint Petersburg Saint Petersburg Tahun 2013 Astana Singapore Jakarta

24 Maret 2003 31 Juli 2003 20 Oktober 2003 4 Februari 2004 5 Oktober 2004 12 Oktober 2004 1 Februari 2005 26 Januari 2005 17 Februari 2005 29 Juni 2005 29 Juni 2005 6 Oktober 2005 18 Oktober 2005 29 Mei 2006 14 Juni 2006 12 Oktober 2006 16 Oktober 2006 14 November 2006 24 November 2006 29 November 2006 27 November 2006 18 Desember 2006 19 Desember 2006 31 Mei 2007 31 Mei 2007 18 Juli 2007 8 Agustus 2007 13 Agustus 2007 27 September 2007 10 Maret 2008 21 April 2008 28 Mei 2008 19 September 2008 6 Oktober 2008 17 Desember 2008 16 Maret 2009 17 April 2009 27 Mei 2009 10 Juli 2009 10 Juli 2009 22 Februari 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 18 Agustus 2010 25 Januari 2011 15 Maret 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 10 Juli 2012 11 Juli 2012 2 September 2013 17 September 2013 25 September 2013

B u l l e t i n S t a t i s t i k

Recommend Documents