B u l l e t i n S t a t i s t i k

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

JANUARI

2017

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1

Volume 83/Thn VIII/2017

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME Januari 2017 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017)

Bulletin Statistik

bps PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Volume 36/Thn IV/2013 Maret 2013

Ringkasan Eksekutif

Buletin Statistik

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN D AF T AR I SI:

PUSAT PELAPORAN DAN

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk Volumedalam 36/Thn IV/2013 menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Maret Uang 2013 di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ANALISIS TRANSAKSI Pidana Pencucian Uang KEUANGAN (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 36/Thn IV/2013 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh PihakVolume Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), Maret 2013 serta Ditjen Bea Cukai; ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Mengawali tahun 2017, jumlah penyampaian laporan ke PPATK Volume 36/Thn IV/2013 semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Maret 2013 Januari 2017 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LTPBJ, yang masing-masing bertambah sebanyak 469,9 ribu LTKL, 208,6 ribu LTKT, 4,7 ribu LTKM, dan 2,6 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 40.302.499 laporan atau meningkat sebanyak 1,7 persen Volume 36/Thn IV/2013 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2016. Bila Maret disingkat 2013 diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Januari 2017 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 4,2 persen. Penurunan terbesar terjadi pada penerimaan LTKT dan LTPBJ, yakni masing-masing turun sebesar ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 19,9 persen dan 16,2 persen. Volume 36/Thn IV/2013 Terkait fungsi analisis, selama Januari 2017, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut Maret HA) 2013 kepada penyidik sebanyak 30 HA, dengan 22 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 8 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu Volume sebanyak 14IV/2013 HA 36/Thn (46,7 persen). Maret 2013 Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Januari 2017, terdapat 1 (satu) penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian /Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 87 HP, dengan rincian 35 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 25 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Penyidik DJP, 5 HP ke Penyidik DJBC, dan 4 HP ke Penyidik BNN. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga awal tahun 2017 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Buletin Statistik Halaman

D AF T AR I SI:

Ringkasan Eksekutif

1

Ringkasan Statistik DAN 2 PUSAT PELAPORAN

Buletin Statistik

D A F TTransaksi AR I SI: Laporan

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri(LTKM) D Agakan FTA R ISI: B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) D ALaporan F T AR ISI: C. Pembawaan Uang Tunai (LPUT) D. Laporan dari Penyedia D ABarang F T Adan R Jasa ISI: E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri F. Laporan Penundaan D ATransaksi F T A R(LPT) ISI:

3

PUSAT PELAPORAN DAN 3

Buletin Statist ik PUSAT PELAPORAN DAN 12 14 17

Buletin Statistik

19 PUSAT PELAPORAN DAN 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

Buletin Statistik D AHasil F TAnalisis A R I S(HA) I: A. 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43

Buletin Statistik Lain-lain A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU B. Keterangan Ahli C. Audit D. Pertukaran Informasi Antar FIU E. Nota Kesepahaman (MoU)

45 45 48 50

Jakarta, Februari 2017

52 54

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017)

RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI

A. B. C. D. E.

LTKM LTKT LTPBJ LPUT LTKL

= = = = =

Periode Januari 2003 s.d. Januari 2017: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Januari 2017 sebanyak 40.302.499 Laporan. 302.050 Laporan, bertambah 1,5 persen dibanding posisi Desember 2016. 21.522.389 Laporan, bertambah 1,0 persen dibanding posisi Desember 2016. 152.046 Laporan, bertambah 1,8 persen dibanding posisi Desember 2016. 21.224 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. 18.300.144 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2016 (s.d. Januari 2017): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 685.855 Laporan atau turun 1,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 (c-to-c). A. LTKM = 4.651 Laporan, naik 5,1 persen (c-to-c). B. LTKT = 208.626 Laporan, turun 7,6 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 2.633 Laporan, turun 42,3 persen (c-to-c). D. LPUT = 0 Laporan. E. LTKL = 469.945 Laporan, naik 1,9 persen (c-to-c). Januari 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 685.855 Laporan, atau turun 4,2 persen dibandingkan Desember 2016 (m-to-m), atau turun 1,4 persen dibandingkan Januari 2016 (y-on-y). A. LTKM = 4.651 Laporan, naik 5,4 persen (m-to-m), atau naik 5,1 persen (y-on-y). B. LTKT = 208.626 Laporan, turun 19,9 persen (m-to-m), atau turun 7,6 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 2.633 Laporan, turun 16,2 persen (m-to-m), atau turun 42,3 persen (y-on-y). D. LPUT = 0 Laporan. E. LTKL = 469.945 Laporan, naik 4,9 persen (m-to-m), atau naik 1,9 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

A. B. C. D.

A. B. C. D.

HASIL

Periode Januari 2003 s.d. Januari 2017: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Januari 2017 sebanyak 3.733 HA yang terkait dengan 9.967 LTKM. HA - Proaktif = 1.930 HA yang terkait dengan 4.937 LTKM. - Inquiry = 1.803 HA yang terkait dengan 5.030 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.421 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 124 HA yang terkait dengan 310 LTKM. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 87 Laporan. Tahun 2017 (s.d. Januari 2017): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Januari 2017 sebanyak 30 HA yang terkait dengan 190 LTKM. HA - Proaktif = 8 HA yang terkait dengan 44 LTKM. - Inquiry = 22 HA yang terkait dengan 146 LTKM. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 21 IHA. HA terkait Pendanaan Terorisme = 3 HA. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 1 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI LAPORAN TRANSAKSI

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.  Selama Januari 2017, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.651 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 233 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini meningkat 5,4 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, atau lebih tinggi 5,1 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Januari 2016 (y-on-y).  Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Januari 2017 mencapai sebanyak 306.701 LTKM atau bertambah 1,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2016.  Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Januari 2017 tercatat sebanyak 242.777 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 399,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.  Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari2017 tercatat sebanyak 167 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,2 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 46,8 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (52,9 persen), Jawa Barat (14,7 persen), dan Jawa Timur (7,1 persen).  Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 90,4 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada selama Januari 2017 adalah perorangan, sedangkan 9,6 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (63,6 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (28,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,3 persen).  Berdasarkan LTKM selama Januari 2017, diketahui bahwa hanya sebanyak 26,1 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 73,9 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (55,3 persen), Korupsi (21,6 persen), dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (4,9 persen).

4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Januari 2017 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 Tahun (s.d. Oktober 2011-2015 Jan-2016 2010)*)

Jenis PJK Pelapor

(1)

(2) 36,309

Bank Ø Bank Umum

(3) 97,542

(4) 2,175

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2016 Des-2016

Tahun 2017 Jan-2016 s.d. Kumulatif Jan-2017 Des-2016 s.d. Jan-2017

(5) 2,372

(6) 25,501

(7) 2,475

Jumlah

Jumlah Jan Jumlah PJK Pelapor 2017 2003 s.d. (s.d. Jan-2017) Jan-2017

(8) 2,475

(9) 125,518

(10) 161,827

(11) 71 61

36,022

96,352

2,072

2,324

24,808

2,441

2,441

123,601

159,623

¤ Bank Milik Negara

11,096

40,177

893

1,331

10,023

1,096

1,096

51,296

62,392

4

¤ Bank Swasta

12,540

46,303

966

767

11,763

1,052

1,052

59,118

71,658

30

¤ Bank Pembangunan Daerah

8,614

5,984

114

143

1,975

117

117

8,076

16,690

13

¤ Bank Asing

2,615

2,012

54

50

580

154

154

2,746

5,361

8

¤ Bank Campuran

1,157

1,876

45

33

467

22

22

2,365

3,522

6

287

1,190

103

48

693

34

34

1,917

2,204

10

Non Bank

27,615

92,042

2,249

2,042

23,041

2,176

2,176

117,259

144,874

96

Ø Pasar Modal

1,088

2,638

21

156

820

125

125

3,583

4,671

7

Ø Asuransi

2,939

17,592

227

322

3,267

393

393

21,252

24,191

20

Ø Bank Perkreditan Rakyat

Ø Dana Pensiun

1

0

0

0

13

0

0

13

14

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

1,435

36,962

968

266

6,324

276

276

43,562

44,997

16

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

22,122

29,917

818

888

6,921

990

990

37,828

59,950

31

Ø Money Remittance/KUPU

30

4,711

194

297

4,742

272

272

9,725

9,755

15

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi

0

137

21

113

947

120

120

1,204

1,204

7

0

85

0

0

2

0

0

87

87

0

Ø Penyelenggara E-Money

0

0

0

0

5

0

0

5

5

0

Ø Lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,924

189,584

4,424

4,414

48,542

4,651

4,651

242,777

306,701

167

Total LTKM

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Januari 2017 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Januari 2017.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor 7,991

Total

39,909 0 14 0 198 4 1,599 2,765

Pos dan Giro Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Money Remittance/KUPU Pedagang Valuta Asing

6,218

Lembaga Pembiayaan/Leasing

179

Dana Pensiun

0 2 367

7,161

Asuransi

3,493 136 589 36 315 145 389 327 451 1,077 1,328 1,568

Pasar Modal

Bank Perkreditan Rakyat Bank Campuran Bank Asing Bank Pembangunan Daerah

Bank Swasta

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

9,718 1,387

Bank Milik Negara

8,432 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000


Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2016 s.d. Januari 2017 6,000 5,000

120. 0

8.3

-30.6

-15.7

100. 0

-5.4

102.3 -3.7

4,000

-7.3

3.4

5.4

34.8

80. 0

-5.2

60. 0

-30.3

3,000

40. 0

20. 0

2,000 0. 0

1,000 - 20. 0

0

4,424 4,792 4,040 3,892 3,607 3,730 2,600 5,261 3,652 3,462 4,668 4,414 4,651 - 40. 0

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 2016

LTKM per Bulan *)

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2017

Non Bank 2,176 47%

2017

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 2017

Bank 2,475 53%

Bank 71 43% Non Bank 96 57%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2013 s.d. Januari 2017 350,000 1.5%

300,000

19.1%

250,000

28.8%

200,000

25.3%

150,000

302,050

306,701

253,508 100,000

157,087

196,775

41,920

39,688

56,733

48,542

4,651

2013

2014

2015

2016

2017

50,000 0

Jumlah Kumulatif

Jumlah Per-tahun

Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Januari 2017

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2013 s.d. Januari 2017 56,733

60,000

48,542

50,000 41,920

39,688

40,000 30,000 20,000 10,000

3,493

3,307

4,728

4,045

4,651 4,651

2013

2014

2015

2016

2017

0 Jumlah Per-tahun

Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Januari 2017


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2013 s.d. Januari 2017 60,000

56,733

50,000 40,000

48,542 41,920

39,688

30,000

21,257

23,790 15,898

20,000 20,663

30,166 26,567

25,501 23,041

10,000

4,651

0

2,475 2,176 2017

2013

2014

Bank + Non Bank

2015

2016

Bank

Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d.Januari 2017

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2013 s.d. Januari 2017

2017

4,651.0

2016

4,045.2

2015

4,727.8

2014

3,307.3

2013

3,493.3 0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Januari 2017

8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Januari 2017 Jumlah LTKM Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Jan-2016

(1)

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Papua Papua Barat Total LTKM

Catatan: -

-

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017

Kumulatif s.d. Jan-2017

% Distribusi Kumulatif s.d. Jan2017

Perkembangan Jan-2017 (Dalam Persen)

m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

44 207 30 80 14 30 65 108 158 4 234 1,992 471 179 464 51 51 12 4 9 0 39 38 4 20 0 8 74 9 8 0 3 14 0 4,424

33 138 17 98 18 22 32 90 66 10 243 2,148 591 154 420 38 25 45 9 4 1 23 30 7 18 2 17 79 24 7 0 1 4 0 4,414

334 1,781 196 1,172 114 294 518 919 1,072 124 2,398 24,507 5,402 1,591 3,846 532 543 240 88 87 26 350 408 94 208 15 139 819 110 113 1 31 467 3 48,542

48 178 25 74 11 22 53 38 46 6 232 2,459 682 122 329 66 25 16 2 2 1 15 31 11 23 5 15 71 15 9 0 1 17 1 4,651

48 178 25 74 11 22 53 38 46 6 232 2,459 682 122 329 66 25 16 2 2 1 15 31 11 23 5 15 71 15 9 0 1 17 1 4,651

1.0 3.8 0.5 1.6 0.2 0.5 1.1 0.8 1.0 0.1 5.0 52.9 14.7 2.6 7.1 1.4 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.2 0.5 0.1 0.3 1.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 100.0

45.5 29.0 47.1 -24.5 -38.9 0.0 65.6 -57.8 -30.3 -40.0 -4.5 14.5 15.4 -20.8 -21.7 73.7 0.0 -64.4 -77.8 -50.0 0.0 -34.8 3.3 57.1 27.8 150.0 -11.8 -10.1 -37.5 28.6 n.a. 0.0 325.0 n.a. 5.4

9.1 -14.0 -16.7 -7.5 -21.4 -26.7 -18.5 -64.8 -70.9 50.0 -0.9 23.4 44.8 -31.8 -29.1 29.4 -51.0 33.3 -50.0 -77.8 n.a. -61.5 -18.4 175.0 15.0 n.a. 87.5 -4.1 66.7 12.5 n.a. -66.7 21.4 n.a. 5.1

9.1 -14.0 -16.7 -7.5 -21.4 -26.7 -18.5 -64.8 -70.9 50.0 -0.9 23.4 44.8 -31.8 -29.1 29.4 -51.0 33.3 -50.0 -77.8 n.a. -61.5 -18.4 175.0 15.0 n.a. 87.5 -4.1 66.7 12.5 n.a. -66.7 21.4 n.a. 5.1

Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Januari 2003 s.d. Maret 2013

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.







1 Januari 2017 s.d. 31 Januari 2017

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

9

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017)

10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Januari 2017 Jumlah LTKM Jenis Kategori Terlapor

(1)

Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Perusahaan/Korporasi Total LTKM

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4,157 2,726 1,431

4,063 2,649 1,414

44,497 28,581 15,916

4,203 2,672 1,531

267

351

4,045

4,424

4,414

48,542



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8)

(9)

(10)

(11)

4,203 2,672 1,531

90.4 63.6 36.4

3.4 0.9 8.3

1.1 -2.0 7.0

1.1 -2.0 7.0

448

448

9.6

27.6

67.8

67.8

4,651

4,651

100.0

5.4

5.1

5.1

Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Januari 2017 Jumlah LTKM Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan

(1) Ø Pegawai Swasta Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø PNS (termasuk pensiunan) Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Ibu Rumah Tangga Ø Pedagang Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Profesional dan Konsultan Ø Pengajar dan Dosen Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Petani dan Nelayan Ø Pegawai Bank Ø Pengurus Parpol Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pegawai Money Changer Ø Pengrajin Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya Ø Tidak Teridentifikasi dll Total Terlapor Perseorangan

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


(2) 1,126 1,476 362 183 254 190 67

(3) 1,051 1,272 336 169 261 164 107

(4) 11,425 13,475 4,513 1,828 2,854 1,899 1,010

(5) 1,214 1,044 373 300 279 136 132

(6) 1,214 1,044 373 300 279 136 132

70

60

774

86

36

67

777

79 67

86 40

1,221 506

11

18

5 7 27 2



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 28.9 24.8 8.9 7.1 6.6 3.2 3.1

(9) 15.5 -17.9 11.0 77.5 6.9 -17.1 23.4

(10) 7.8 -29.3 3.0 63.9 9.8 -28.4 97.0

(11) 7.8 -29.3 3.0 63.9 9.8 -28.4 97.0

86

2.0

43.3

22.9

22.9

69

69

1.6

3.0

91.7

91.7

65 45

65 45

1.5 1.1

-24.4 12.5

-17.7 -32.8

-17.7 -32.8

193

26

26

0.6

44.4

136.4

136.4

20

170

25

25

0.6

25.0

400.0

400.0

17 0 3

168 200 28

12 3 2

12 3 2

0.3 0.1 0.0

-29.4 n.a. -33.3

71.4 -88.9 0.0

71.4 -88.9 0.0

6

1

50

2

2

0.0

100.0

-66.7

-66.7

1 0

1 1

4 2

1 1

1 1

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 n.a.

0.0 n.a.

7

1

69

0

0

0.0

-100.0

-100.0

-100.0

181 4,157

388 4,063

3,331 44,497

388 4,203

388 4,203

9.2 100.0

0.0 3.4

114.4 1.1

114.4 1.1

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Januari 2017 Jumlah LTKM Kategori Umur Terlapor Perseorangan Jan-2016

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Usia Dibawah 30 tahun Usia 30 - 40 tahun Usia 40 - 50 tahun Usia 50 - 60 tahun Usia Diatas 60 tahun Tidak Teridentifikasi

Total Terlapor Perseorangan

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

1,006 1,218 1,094 617 190 32

985 1,197 971 565 270 75

10,392 12,870 11,319 6,815 2,519 582

1,043 1,212 1,008 607 283 50

1,043 1,212 1,008 607 283 50

24.8 28.8 24.0 14.4 6.7 1.2

5.9 1.3 3.8 7.4 4.8 -33.3

3.7 -0.5 -7.9 -1.6 48.9 56.3

3.7 -0.5 -7.9 -1.6 48.9 56.3

4,157

4,063

44,497

4,203

4,203

100.0

3.4

1.1

1.1

Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Januari 2017 Jumlah LTKM Dugaan Tindak Pidana Asal Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


(1) Terkait Tindak Pidana Ø Penipuan Ø Korupsi Ø Di Bidang Perpajakan Ø Penyuapan Ø Perjudian Ø Terorisme Ø Narkotika Ø Di Bidang Perbankan Ø Penggelapan Ø Di Bidang Pasar Modal Ø Prostitusi Ø Di Bidang Kehutanan Ø Penyelundupan Barang Ø Pencurian Ø Psikotropika Ø Di Bidang Asuransi Ø Pemalsuan Uang Ø Penyelundupan Tenaga Kerja Ø Di Bidang Kelautan Ø Penculikan Ø Di Bidang Lingkungan Hidup Ø Perdagangan Manusia Ø Penyelundupan Imigran Ø Perdagangan Senjata Gelap

(2) 970 563 141 43 13 79 31 47 7 15 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 1,127 707 137 23 37 19 77 57 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

(4) 13,164 6,574 2,829 387 320 883 340 528 602 118 5 8 7 4 10 6 0 6 0 72 0 6 63 1 0

(5) 1,213 671 262 60 57 56 44 18 15 9 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6) 1,213 671 262 60 57 56 44 18 15 9 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih

23

29

395

14

3,454

3,287

35,378

4,424

4,414

48,542

Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll Total LTKM



m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 26.1 55.3 21.6 4.9 4.7 4.6 3.6 1.5 1.2 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(9) 7.6 -5.1 91.2 160.9 54.1 194.7 -42.9 -68.4 -40.0 -40.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a.

(10) 25.1 19.2 85.8 39.5 338.5 -29.1 41.9 -61.7 114.3 -40.0 n.a. -83.3 n.a. -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(11) 25.1 19.2 85.8 39.5 338.5 -29.1 41.9 -61.7 114.3 -40.0 n.a. -83.3 n.a. -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

14

1.2

-51.7

-39.1

-39.1

3,438

3,438

73.9

4.6

-0.5

-0.5

4,651

4,651

100.0

5.4

5.1

5.1


B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.  Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Januari 2017 sebanyak 208.626 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 10.431 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 19,9 persen (m-to-m), atau tercatat lebih rendah 7,6 persen jika dibandingkan jumlah pada Januari 2016 (y-on-y).  Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Januari 2017, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 21,3 juta LTKT dari PJK.  Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,4 persen).  Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 93,2 persen atau sebanyak 12,7 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Januari 2017 300,000

20. 0

10.6

250,000

-3.6

9.6

-4.2

2.7

-3.5

-6.9

-5.7

14.4

0.7

15. 0

-19.9

2.8

10. 0

200,000

5. 0

0. 0

150,000 - 5. 0

100,000

- 10. 0

0

208,626

260,376

235,423

229,053

227,406

241,030

210,640

226,168

220,268

228,300

236,780

216,104

225,688

- 15. 0

50,000

- 20. 0

- 25. 0

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 2016

LTKT per Bulan

% Perkembangan Bulanan (month-to-month)

2017

13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Januari 2017 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 Tahun 2011(s.d. Oktober 2015 Jan-2016 2010)*)

Jenis Pihak Pelapor

(1)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2016

Tahun 2017

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017

Kumulatif s.d. Jan2017

Jumlah

Jumlah Jan 2003 s.d. Jan-2017

Jumlah PJK Pelapor Tahun 2017 (s.d. Jan-2017)

Bank

(2) 8,620,893

(3) 9,676,385

(4) 224,894

(5) 258,975

(6) 2,741,092

(7) 207,541

(8) 207,541

(9) (10) 12,625,018 21,245,911

(11) 147

Ø Bank Umum

12,609,858 21,228,932

99

8,619,074

9,664,504

224,663

258,745

2,737,980

207,374

207,374

Ø Bank Perkreditan Rakyat

1,819

11,881

231

230

3,112

167

167

15,160

16,979

48

Non Bank

10,530

40,088

794

1,401

16,144

1,085

1,085

57,317

67,847

7

Ø Pasar Modal

44

34

0

0

5

0

0

39

83

0

Ø Asuransi

165

863

0

0

4

4

4

871

1,036

1

Ø Dana Pensiun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

3

476

39

31

328

21

21

825

828

1

9,972

34,752

704

1,245

14,862

992

992

50,606

60,578

1

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Ø Money Remittance/KUPU

346

3,827

34

125

784

68

68

4,679

5,025

4

Ø Pos dan Giro

0

3

0

0

0

0

0

3

3

0

Ø Koperasi

0

3

0

0

84

0

0

87

87

0

Ø Pegadaian

0

130

17

0

77

0

0

207

207

0

0

0

Ø Lainnya Total LTKT

*)

0

0

0

0

0

0

0

8,631,423

9,716,473

225,688

260,376

2,757,236

208,626

208,626

12,682,335 21,313,758

0 154

Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2013 s.d. Januari 2017 24,000,000 1.0% 21,000,000

15.0%

13.8%

18,000,000

13.0% 15,000,000 12,000,000 21,105,132

21,313,758

2,757,236

208,626

2016

2017

18,347,896

9,000,000 14,270,061

16,121,147

6,000,000 3,000,000 0

2,022,920

1,851,086

2013

2014

Kumulatif LTKT

2,226,749 2015 LTKT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d.Januari 2017.


C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.  Selama Januari 2017, tidak terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.  Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama Januari 2017 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Januari 2017 tercatat tetap sebanyak 21.224 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam (59,4 persen).  Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Januari 2017, tercatat terjadi 275 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 17 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 49,8 persen atau 137 Laporan.

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Januari 2017 Lokasi Pelaporan

(1)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Batam Soekarno Hatta Bandung Tanjung Balai Karimun Tj. Pinang Ngurah Rai Denpasar Dumai Teluk Bayur Teluk Nibung Medan Balikpapan Pontianak Pekanbaru Semarang (Tj. Emas) Lombok Palembang Yogyakarta Mataram Entikong Kuala Namu Juanda Total LPUT

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 Tahun 2011(s.d. Oktober 2015 Jan-2016 2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2016

Tahun 2017 Jumlah

Jumlah Jan 2006 s.d. Jan-2017

Jan-2017


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2,683 2,866 3 0 97 50 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,711

1,613 6,430 4 34 15 75 4 2 0 1 2 2 2 3 12 1 4 4 1 0 0 8,209

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,595 3,556 0 2 2 108 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 1 3 15 14 7,304

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,208 9,986 4 36 17 183 4 2 0 2 3 4 2 6 12 2 4 5 4 15 14 15,513

7,891 12,852 7 36 114 233 5 9 1 5 3 4 2 6 12 2 4 5 4 15 14 21,224

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

Jan-2016 s.d. Des-2016 Des-2016

15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Januari 2017 14 15 4 5 4 2 12 6 2 4 3 5 1 9 5 233 114 36 7

Juanda Kuala Namu Entikong Mataram Yogyakarta Palembang Lombok Semarang (Tj. Emas) Pekanbaru Pontianak Balikpapan

Medan Teluk Nibung Teluk Bayur Dumai Ngurah Rai Denpasar Tj. Pinang Tanjung Balai Karimun Bandung

12,852

Soekarno Hatta

7,891

Batam

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2013 s.d. Januari 2017 24,000 0.0%

20,000

52.5%

16,000 0.1%

11.8% 12,000

21,224

21,224

8,000 13,902

13,920

3,461

1,470

18

7,304

0

2013

2014

2015

2016

2017

12,432 4,000

0

Kumulatif LPUT

LPUT Per-Tahun


Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Januari 2017.

16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Januari 2017 Jumlah Jan-2006 s.d. Jan-2017

%

(1) Ngurah Rai Denpasar

(2) 137

(3) 49.8%

Batam

49

17.8%

Soekarno Hatta

50

18.2%

Pekan Baru

8

2.9%

Pontianak

7

2.5%

Medan

6

2.2%

Dumai

3

1.1%

Tarakan

3

1.1%

Tj. Pinang

2

0.7%

Teluk Bayur

2

0.7%

Kuala Namu

2

0.7%

Tj. Balai Karimun

1

0.4%

Halim Perdana Kusumah

1

0.4%

Teluk Nibung

1

0.4%

Juanda

1

0.4%

Mataram

1

0.4%

Bandung

1

0.4%

275

100.0%

Lokasi Pelaporan

Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Januari 2017 Bandung

1

Mataram

1

Juanda

1

Teluk Nibung

1

Halim Perdana Kusumah

1

Tj. Balai Karimun

1

Kuala Namu

2

Teluk Bayur

2

Tj. Pinang

2

Tarakan

3

Dumai

3

Medan

6

Pontianak

7

Pekan Baru

8

Soekarno Hatta

50

Batam

49

Ngurah Rai Denpasar

137


D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau ewallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.”

Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.  Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Januari 2017 tercatat bertambah sebanyak 2.633 Laporan, atau turun sebesar 16,2 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau turun 42,3 persen dibandingkan jumlah pada Januari 2016.  Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Januari 2017 telah mencapai 149.413 laporan yang berasal dari 325 PBJ.  Dari sejumlah 42.212 LTPBJ yang dilaporkan selama Januari 2016 s.d. Januari 2017, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 27.663 laporan atau 65,5 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 13.801 laporan atau 32,7 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 618 laporan atau 1,5 persen, Balai Lelang sebanyak 126 laporan atau 0,3 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Januari 2017 Tahun 2016 Jenis Perusahaan Tahun Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) 2012-2015 Jan-2016

(1)

Des-2016

Jumlah PBJ Jumlah LTPBJ Pelapor Mei Mei 2012 s.d. Jan2012 s.d. JanKumulatif s.d. 2017 2017 Jan-2017

Tahun 2017 Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ø Perusahaan Properti

63,199

3,956

1,948

27,430

1,902

1,902

92,531

203

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor

38,575

534

1,170

13,751

704

704

53,030

108

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia

2,678

64

18

616

9

9

3,303

4

342

8

5

123

18

18

483

10

Ø Barang Seni / Antik

0

0

0

4

0

0

4

0

Ø Tidak terklasifikasi

62

0

0

0

0

0

62

0

104,856

4,562

3,141

41,924

2,633

2,633

149,413

325

Ø Balai Lelang

Total LTPBJ

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).


Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Januari 2017 4

Barang Seni / Antik

0 483

Balai Lelang

10 3,303

Perhiasan / logam mulia

4 53,030

Pedagang Kendaraan Bermotor

108 92,531

Perusahaan Properti

203

0

20,000

40,000

Jumlah Laporan Transaksi

60,000

80,000

Jumlah PBJ

Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ Januari 2017

Pedagang Kendaraan Bermotor 704 27%

Balai Lelang 18 1%

Perhiasan / logam mulia 129 5%

Barang Seni / Antik 0 0%

Perusahaan Properti 1,902 72%

100,000


UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.  Hingga akhir Januari 2017 sebanyak 176 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 90 PJK Bank Umum dan 86 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 54,5 persen dari keseluruhan LTKL.  Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (30 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (39 persen), dan KUPU (31 persen).  Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Januari 2017 sebanyak 18,3 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 494,6 ribu laporan atau sebanyak 24,7 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).  Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 10,9 juta Laporan atau 59,5 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 7,4 juta Laporan atau 40,5 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) cenderung lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming), khususnya selama semester I/2016. Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.181 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp834 juta untuk setiap LTKL Incoming.

Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor

NON BANK UMUM 86 49%

BANK UMUM 90 51%

Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor

NON BANK UMUM 45.5%

BANK UMUM 54.5%


Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Januari 2017

KUPU 31%

SWIFT 30%

NON SWIFT 39%

Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Januari 2017

Outgoing 7,408,596 40% Incoming 10,891,548 60%

Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Januari 2017

Incoming Rp4,124,185, 116,965,790 48%

Outgoing Rp4,547,319, 848,467,690 52%

21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Desember 2015 s.d. Januari 2017 Ribu Laporan 450 400

402

350 300 250 200

315 266 195

313

313

313

305

312

320 271

263

266 212 175

203

198

227

212

205

209

219 177

174

150

289

181

100 50

Outgoing

Incoming

0 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17

Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Desember 2015 s.d. Januari 2017 Triliun Rp 1,450

1,440 Outgoing

1,250

Incoming

1,050 850 650

608

450 250

314 239 224

268 224

293

323 308

457

324

320 271

294

457 308

371 335

369 323

350

314

267

256

264

50 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17

Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Desember 2015 s.d. Januari 2017 Juta Rp/Laporan 5,000.0 Outgoing

Incoming

4,507

4,000.0

3,000.0 2,682

2,000.0

1,836 1,373

1,000.0 844

1,368

841

1,480 929

1,592 984

1,641 940

1,136

1,503 1,458

1,031

1,582

1,543

1,215

1,183

1,596

1,446 1,160

1,460 924

0.0 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17


F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UndangUndang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Januari 2017.  Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Januari 2017 tercatat sebanyak 32 Laporan, atau meningkat sebesar 113,3 persen dibandingkan jumlah pada Desember 2016.  Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK hingga Januari 2017 tercatat sebanyak 2.646 laporan.  Mayoritas penundaan transaksi selama Januari 2017 dilakukan oleh PJK Bank (96,9 persen), terutama BPD (65,6 persen) dan Bank Negara (21,9 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (71,9 persen). Dilihat dari profil terlapor, keseluruhan terlapor adalah perorangan (100,0 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (37,5 persen), Pegawai Swasta (21,9 persen), Buruh (18,8 persen), PNS (9,4 persen), dan Ibu Rumahtangga (9,4 persen).  Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama Januari 2017 bernilai dibawah Rp100 juta (90,6 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 93,8 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.  Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2017 terjadi di Propinsi Sumatera Selatan (59,4 persen) dan DKI Jakarta (31,3 persen).  Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 68,8 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Desember 2015 s.d. Januari 2017 60 41 40

34

33

39

34 29 24

23

26

23

20

15

13

0 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Januari 2017 Jumlah LPT Jenis Pihak Pelapor Jan-2016

(1)

Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta Ø BPD Ø Bank Asing Ø Bank Campuran Non Bank Ø Asuransi Ø Pasar Modal Total LPT

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017




m-to-m

y-on-y

c-to-c

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

23 20 0 3 0 0 0 0 0 23

13 5 3 5 0 0 2 2 0 15

314 201 16 92 3 2 20 20 0 334

31 7 3 21 0 0 1 1 0 32

31 7 3 21 0 0 1 1 0 32

96.9 21.9 9.4 65.6 0.0 0.0 3.1 3.1 0.0 100.0

138.5 40.0 0.0 320.0 n.a. n.a. -50.0 -50.0 n.a. 113.3

34.8 -65.0 n.a. 600.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 39.1

34.8 -65.0 n.a. 600.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 39.1

Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil s.d. Januari 2017 Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi

(1) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi Total LPT

Jumlah LPT


Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0

1

9

1

1

3.1

23

14

322

30

30

93.8

0

0

0

0

0

0.0


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8)

(9)

(10)

0.0

n.a.

n.a.

114.3

30.4

30.4

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

3

1

1

3.1

n.a.

n.a.

n.a.

23

15

334

32

32

100.0

113.3

39.1

39.1

Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Januari 2017 Jumlah LPT Jenis Transaksi Yang Ditunda

(1) Transfer Tarik/Setor Tunai Internet Banking Polis Asuransi Incoming Valas Redemption penyertaan Penukaran Valas SMS/Mobile Banking Saham Remittance Pembayaran Kirim Valas Lainnya Tidak Terisi Total LPT

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


(2) 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 23

(3) 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15

(4) 165 41 1 13 4 0 0 21 0 4 0 0 39 46 334

(5) 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 32

(6) 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 32

% Distribusi Kumulatif s.d. Jan2017 (7) 71.9 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 3.1 100.0

Perkembangan Jan-2017 (Dalam Persen) m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) 228.6 25.0 -100.0 -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -50.0 113.3

(9) 130.0 25.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 -75.0 39.1

(10) 130.0 25.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 -75.0 39.1

Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Januari 2017 Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan (1) Perorangan Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pegawai Swasta Ø Buruh Ø PNS Ø Ibu Rumahtangga Ø Pedagang Ø PEPS Ø Profesional Ø TKW Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Pengajar/Dosen Ø Belum/Tidak Bekerja Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi Total LPT

Jumlah LPT

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


(2) 23 8 5 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 3 0 23

(3) 14 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15

(4) 330 120 66 9 7 38 11 4 0 0 1 46 2 4 22 4 334

(5) 32 12 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

(6) 32 12 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

% Distribusi Kumulatif s.d. Jan2017 (7) 100.0 37.5 21.9 18.8 9.4 9.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0


y-on-y

c-to-c

(8) 128.6 33.3 600.0 200.0 200.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 113.3

(9) 39.1 50.0 40.0 n.a. n.a. 200.0 -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -100.0 n.a. -100.0 n.a. 39.1

(10) 39.1 50.0 40.0 n.a. n.a. 200.0 -50.0 n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 -100.0 n.a. -100.0 n.a. 39.1

Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Januari 2017 Jumlah LPT Kategori Nominal Transaksi

(1) Ø Dibawah Rp100 juta Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar Ø Diatas Rp1 miliar Total LPT

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


(2) 23 0 0 23

(3) 10 4 1 15

(4) 306 19 9 334

(5) 29 2 1 32

(6) 29 2 1 32

% Distribusi Kumulatif s.d. Jan2017 (7) 90.6 6.3 3.1 100.0


y-on-y

c-to-c

(8) 190.0 -50.0 0.0 113.3

(9) 26.1 n.a. n.a. 39.1

(10) 26.1 n.a. n.a. 39.1

25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Januari 2017 Jumlah LPT Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi

(1)

SUMSEL DKI JAKARTA JAWA BARAT NTB JAWA TIMUR SULUT NAD GORONTALO DIY SULTENG JAWA TENGAH SUMUT BENGKULU BALI PAPUA JAMBI SULBAR RIAU KALBAR SULSEL KALSEL SULTRA KALTENG BANTEN SUMBAR KALTIM NTT KEP BABEL MALUKU KEPRI LAMPUNG Total LPT

Jan-2016

Des-2016

(2)

(3)

3 9 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23

4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15



Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


m-to-m

y-on-y

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

92 147 35 0 8 0 1 0 2 3 2 4 0 1 0 3 0 10 0 1 0 1 1 13 3 2 0 1 0 2 2 334

19 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

19 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

59.4 31.3 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

375.0 11.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 113.3

533.3 11.1 -80.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 39.1

533.3 11.1 -80.0 n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 39.1

c-to-c

Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Januari 2017 Jumlah LPT Alasan Penundaan Transaksi

(1) Pertimbangan (1) dan (2) Pertimbangan (1) dan (3) Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT

Jan-2016

Des-2016

(2) 4 0 0 3 2 1 13 23

(3) 1 0 0 2 2 0 10 15

Jan-2016 s.d. Des2016

(4) 40 1 2 38 56 14 183 334

Jan-2017


(5) 0 0 0 3 6 1 22 32

(6) 0 0 0 3 6 1 22 32

% Distribusi Kumulatif s.d. Jan2017 (7) 0.0 0.0 0.0 9.4 18.8 3.1 68.8 100.0


y-on-y

c-to-c

(8) -100.0 n.a. n.a. 50.0 200.0 n.a. 120.0 113.3

(9) -100.0 n.a. n.a. 0.0 200.0 0.0 69.2 39.1

(10) -100.0 n.a. n.a. 0.0 200.0 0.0 69.2 39.1

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


A. Hasil Analisis (HA)  Selama Januari 2017, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 30 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 190 laporan, yang terdiri dari:

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN ANALISIS & PEMERIKSAAN

o HA Proaktif sebanyak 8 HA (26,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 44 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 22 HA (73,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 146 laporan.  Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Januari 2017, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.302 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.857 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 758 HA (32,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.086 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.544 HA (67,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.771 laporan.  Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Januari 2017, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.733 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.967 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 1.930 HA (51,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.937 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.803 HA (48,3 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 5.030 laporan.  Berdasarkan jumlah HA selama Januari 2017, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 14 HA (46,7 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut lebih rendah sebesar 33,3 persen dibandingkan jumlah HA selama Januari 2016 yang berjumlah sebanyak 20 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan jumlah HA pada Januari 2016.  PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama Januari 2017, jumlah IHA yang telah disampaikan sebanyak 21 IHA.

27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Januari 2017 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Jenis Hasil Analisis (HA)

(1)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jan-2017


Jumlah

Jumlah Jan 2003 s.d. Jan2017

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

(7)

(8)

(9)

(10)

Tahun 2016 Tahun 20112015 Jan-2016

(2)

Tahun 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

PROAKTIF Ø Hasil Analisis

1,172

647

8

10

103

8

8

758

1,930

Ø LTKM Terkait

2,851

1,939

8

10

103

44

44

2,086

4,937

Ø Hasil Analisis

259

1,190

35

27

332

22

22

1,544

1,803

Ø LTKM Terkait

259

4,293

35

27

332

146

146

4,771

5,030

Ø Hasil Analisis

1,431

1,837

43

37

435

30

30

2,302

3,733

Ø LTKM Terkait

3,110

6,232

43

37

435

190

190

6,857

9,967

INQUIRY**)

TOTAL

Keterangan : - Cut off data per 31 Januari 2017. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2013 s.d. Januari 2017 500

456

435

450 400 350

361

301

383 332

300 250 200

251 231

150 100 50

70

73

2013

2014

110

103

30 22

2015

2016

2017

8

0

HA per-Tahun

Proaktif

Inquiry

28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. Januari 2017

Penyidik

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(1) KEPOLISIAN SAJA KEJAKSAAN SAJA KPK SAJA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KPK KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

JUMLAH HA

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun 2016 Tahun 20112015 Jan-2016

Des-2016

Jumlah



Jan-2017


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0 104 0 0 1,327 0 0

645 328 487 99 52 2 2

15 8 9 0 0 0 0

19 2 14 0 0 0 0

186 86 100 0 0 0 0

19 4 4 0 0 0 0

19 4 4 0 0 0 0

850 418 591 99 52 2 2

850 522 591 99 1,379 2 2

0

5

0

0

0

0

0

5

5

0 0 0 0

7 162 12 36

0 9 0 2

0 2 0 0

0 52 2 9

0 3 0 0

0 3 0 0

7 217 14 45

7 217 14 45

1,431

1,837

43

37

435

30

30

2,302

3,733

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Januari 2017

Dugaan Tindak Pidana Asal

(1)

Ø Korupsi; Ø Penyuapan; Ø Narkotika; Ø Di bidang perbankan; Ø Di bidang Pasar Modal Ø Di bidang perasuransian; Ø Kepabeanan; Ø Terorisme; Ø Pencurian; Ø Penggelapan; Ø Penipuan; Ø Pemalsuan uang; Ø Perjudian; Ø Prostitusi; Ø Di bidang perpajakan; Ø Di bidang kehutanan; Ø Di bidang kelautan dan perikanan; Ø Perdagangan orang; Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih

Ø Tidak Teridentifikasi / dll JUMLAH HA



Des-2016


Jan-2017


Jumlah


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

580 40 47 46 0 1 9 19 4 42 419 5 17 4 7 6 0

944 48 62 30 1 0 18 45 5 59 224 5 35 1 151 7 0

21 0 5 1 0 0 0 2 0 1 4 0 1 0 8 0 0

20 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0

221 11 31 11 0 0 2 29 0 5 54 0 5 1 46 0 0

14 3 1 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 3 0 1

14 3 1 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 3 0 1

1,179 62 94 41 1 0 20 77 5 65 282 5 40 2 200 7 1

1,759 102 141 87 1 1 29 96 9 107 701 10 57 6 207 13 1

0 0

4 25

0 0

0 0

3 1

0 0

0 0

7 26

7 26

185

173

0

10

15

0

0

188

373

1,431

1,837

43

37

435

30

30

2,302

3,733

29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Januari 2017 (HA database) Hasil Analisis

Tahun Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

LTKM Terkait

Januari 2003 Desember 2010

553

938

2011-2012

220

460

2013

35

44

2014

36

63

2015

1

1

2016

-

-

2017 (s.d. Jan)

-

-

Jumlah

292

568

Jumlah Tahun 2003 s.d. Jan 2017

845

1,506

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Januari 2017 500

456

435

450

400 350

361 301

300 250 200 150 100 50

35

30

36 1

0

0

2015

2016

2017

0 2013

2014

HA Database

HA ke Penyidik

30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan #) MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. Januari 2017

Instansi

(1)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri Ø Kementrian Kehutanan Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan Ø Ditjen Bea dan Cukai Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Kementerian Agama RI Ø Tentara Nasional Indonesia Ø BNPB Ø Kementerian Pertahanan Ø Bappenas Ø Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ø Badan Kepegawaian Negara Ø Kementerian Kesehatan Ø Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Ø Badan Intelijen Negara Ø Lainnya JUMLAH IHA



Tahun 2017

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des2016

Jan-2017


Jumlah


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

378

45

3

6

36

5

5

86

464

9 5 1

4 20 0

0 0 0

0 0 0

0 3 0

0 0 0

0 0 0

4 23 0

13 28 1

34

14

0

0

0

0

0

14

48

8 47 1 1 13 6

13 43 0 0 13 0

1 5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

7 49 0 0 2 0

0 3 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0

20 95 0 0 15 0

28 142 1 1 28 6

39 1 1 12 1 0 0 0

110 1 0 4 20 1 2 2

2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

24 5 1 3 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

135 6 1 7 20 1 2 3

174 7 2 19 21 1 2 3

0

2

0

0

2

0

0

4

4

0 0 0

0 13 3

0 1 0

0 0 0

0 5 1

0 0 0

0 0 0

0 18 4

0 18 4

0

5

1

1

6

1

1

12

12

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

4

1

0

5

0

0

9

9

0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 13 1 7 4 2

0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0

1 15 1 8 4 2

1 15 1 8 4 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 1

0 0 0

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0

0

0

4

7

2

2

9

9

6

180

4

7

147

8

8

335

341

563

503

19

21

334

21

21

858

1,421

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.”

 Berdasarkan register data HA Proaktif selama Januari 2017 yang berjumlah sebanyak 8 HA, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (62,5 persen atau sebanyak 5 HA).

orang

 Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama Januari 2017 bernominal di bawah Rp1 Miliar, yakni sebesar 50,0 persen atau sebanyak 4 HA.  Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 50,0 persen.

Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Januari 2017 Jumlah HA Kategori Terlapor

(1) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan Non Perorangan/Korporasi Total HA Proaktif

% Distribusi Kumulatif s.d. Jan2017 Kumulatif s.d.

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des-2016

Jan-2017

(2) 7 7 0

(3) 8 6 2

(4) 54 48 6

(5) 5 4 1

(6) 5 4 1

Jan-2017

(7) 62.5 50.0 12.5


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(8) -37.5 -33.3 -50.0

(9) -28.6 -42.9 n.a.

(10) -28.6 -42.9 n.a.

1

2

49

3

3

37.5

50.0

200.0

200.0

8

10

103

8

8

100.0

-20.0

0.0

0.0

Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 2016 s.d. Januari 2017

Di atas Rp 5 Miliar Dibawah Rp1 Rp3 Miliar - Rp4 37.5 Miliar Miliar 50.0 0.0 50% 0% Rp1 Miliar - Rp2 Miliar 12.5 12%

Rp2 Miliar - Rp3 Miliar 0.0 Rp4 Miliar - Rp5 Miliar 0.0




Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Januari 2017 Jumlah HA Propinsi

(1) Nanggroe Aceh Darussalam

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des-2016

(2) 0

(3)

(4)

0 4

Jan-2017

% Distribusi Kumulatif s.d. Jan2017 Kumulatif s.d. Jan-2017


m-to-m

y-on-y

c-to-c

(5) 0

(6) 0

(7) 0.0

(8) n.a.

(9) n.a.

(10) n.a.

Sumatera Utara

0

0 0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sumatera Barat

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sumatera Selatan

0

0

1

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Bengkulu

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Jambi

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Riau

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kepulauan Riau

0

0

0

1

1

12.5

n.a.

n.a.

n.a.

Lampung

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kep Bangka Belitung

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Banten

0

0

1

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

DKI Jakarta

8

5

61

4

4

50.0

-20.0

-50.0

-50.0

Jawa Barat

0

1

7

0

0

0.0

-100.0

n.a.

n.a.

Jawa Tengah

0

0

3

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Jawa Timur

0

0

5

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

DI Yogyakarta

0

0

2

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Bali

0

0

1

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Nusa Tenggara Barat

0

0

1

1

1

12.5

n.a.

n.a.

n.a.

Nusa Tenggara Timur

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Maluku

0

0

2

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Maluku Utara

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Barat

0

1

2

0

0

0.0

-100.0

n.a.

n.a.

Kalimantan Timur

0

0

5

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Tengah

0

0

1

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Kalimantan Selatan

0

0

2

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Utara

0

1

1

0

0

0.0

-100.0

n.a.

n.a.

Sulawesi Selatan

0

0

1

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Tengah

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Tenggara

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Sulawesi Barat

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Gorontalo

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

Papua

0

2

3

2

2

25.0

0.0

n.a.

n.a.

Papua Barat

0

0

0

0

0

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

8

10

103

8

8

100.0

-20.0

0.0

0.0

Total HA Proaktif

Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.


dugaan tindak pidana yang terindikasikan dalam HA

Pemetaan Menurut Locus (tempat kejadian)

Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam2003 pasal 2s.d. UU No.8 tahun 2013 2010, tanpa membedakan profile terlapor. Januari Maret









Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif 1 Januari 2017 s.d. 31 Januari 2017

33



C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

 Sepanjang Januari 2017, terdapat 3 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme.  Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Januari 2017, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 112 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 50 HA o HA Inquiry : sebanyak 62 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)  Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Januari 2017 sebanyak 310 LTKM.

Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Januari 2017 Hasil Analisis

Jumlah HA

Tahun Proaktif Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)

Inquiry

Jumlah Kumulatif HA


8

27

35

35

2011-2012

9

7

16

51

2013

3

2

5

56

2014

3

6

9

65

2015

11

4

15

80

2016

13

16

29

109

2017 (s.d. Jan)

3

0

3

112

Jumlah

42

35

77

112

50

62

112

Jumlah Jan-2003 s.d. Jan-2017

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.


Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Januari 2017 120

112

109 100 80

80 65 56

60 40 20

5

9

15

29

2013

2014

2015

2016

0

Jumlah Kumulatif

3 2017

Jumlah Per-Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Januari 2017 350 310 300

271

230

250

242

204 200

191

150 100 50 0

33

13

26

12

29

39

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.


Grafik 30 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Januari 2017

Inquiry 62 55%

Proaktif 50 45%

Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Januari 2017 Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*


Jumlah LTKM


Jumlah Kumulatif LTKM

128

128

2011-2012

63

349

2013

13

204

2014

26

230

2015

12

242

2016

29

271

2017 (s.d. Jan)

39

310

Jumlah

182

310


*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

310


D. Hasil Pemeriksaan (HP) UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.”

 Selama Januari 2017, terdapat penambahan 1 Hasil Pemeriksaan (HP) yang dihasilkan oleh PPATK dan telah disampaikan kepada Penyidik Ditjen Bea dan Cukai.

Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

 Dengan adanya 1 penambahan HP tersebut, maka jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga akhir Januari 2017 tercatat sebanyak 87 HP, dengan perincian: 35 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 25 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Ditjen Pajak, 5 HP ke Ditjen Bea Cukai, 4 HP ke Penyidik BNN, 3 HP ke Gubernur BI, 2 HP ke Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.  Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 6.584 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 756 PJK.

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“

Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. Januari 2017 Jumlah HP ke Penyidik Periode

Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya

Jumlah HP Kepolisian

Kejaksaan

KPK

BNN

DJP

DJBC

Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Gubernur Panglima Ketua Dewan Kemendagri BI TNI OJK

Kemenkop & UKM

Tahun 2011

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Tahun 2012

13

7

10

5

1

0

0

2

0

0

0

0

Tahun 2013

10

4

4

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Tahun 2014

19

2

7

7

1

4

1

1

1

1

1

1

Tahun 2015

20

1

3

9

1

6

0

0

0

0

0

0

Tahun 2016

19

6

1

3

1

4

3

0

1

0

0

0

3 1 4 1 5 1 4

3 1 2 -

1

1 1 1

1 -

1 2 1

1 1 1 -

-

1

-

-

0

Maret 2016 Mei 2016 Agustus 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Desember 2016 Tahun 2017

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Januari 2017

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Jumlah

87

25

30

35

4

15

5

3

2

1

1

1


Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. Januari 2017 Tahun

Jumlah HP

Jumlah PJK

Jumlah Rekening

2012

13

117

780

2013

10

58

471

2014

19

95

1,410

2015

20

200

1,831

2016

19

261

1,774

2017 (s.d. Jan)

1

9

181

87

756

6,584

Jumlah Kumulatif

Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. Januari 2017 6,584

1,831

1,774

1,410 780 13 117

2012

756 471 10 58

2013

Jumlah HP

19 95

2014

20

200

2015

Jumlah PJK

261 19

1

2016

9

181

2017 (s.d. Jan)

Jumlah Rekening

87

Jumlah Kumulatif


UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP/Informasi  Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis (IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.  Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. September 2016 serta tindak lanjut atas HP periode Januari 2015 s.d. Januari 2017.  Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU masih belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif secara rata-rata sebesar 33,0 persen, dengan rasio feedback tertinggi adalah terkait HP sebesar 100,0 persen, HA Proaktif sebesar 48,0 persen, diikuti oleh HA Inquiry sebesar 38,7 persen, dan IHA sebesar 16,0 persen.  Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback selama Januari 2015-September 2016, mayoritas status tindak lanjutnya masih dalam tahap penyidikan, yaitu sebesar 47,1 persen.

Grafik 32 *) Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA Januari 2015 s.d. Januari 2017 HP 40 8% IHA 89 19%

HA-Proaktif 106 23%

HA-Inquiry 234 50%

Catatan: Informasi feedback HA/IHA terbatas pada periode Januari 2015 s.d. September 2016.


Grafik 33 Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima Januari 2015 s.d. Januari 2017

1,600

1,422

1,400

120.0% 100.0%

100.0%

1,200 80.0%

1,000 800 600 400 200

60.0% 48.0%

605

556

469 33.0%

38.7% 234

221

16.0% 89

106

40.0% 20.0%

40

40

0

0.0% HA-Proaktif

HA-Inquiry

Jumlah HA/HP/INF

IHA

HP

Jumlah Feedback

Total Rasio Feedback


Grafik 34 Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima Januari 2015 – Januari 2017 Persidangan Henti 3.4% Penyidikan 3% 0.9% 1% SP-3 3.0% 3%

Putusan Hakim 7.7% 8%

Pemeriksaan 13.2% 13%

Penyelidikan 26.4% 27%

Penyidikan 45.4% 45%



F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA  Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Januari 2017, PPATK telah menyampaikan sebanyak 441 permintaan informasi, dengan rincian 367 permintaan informasi kepada PJK Bank, 70 permintaan informasi kepada PJK Non Bank, dan 4 permintaan informasi kepada instansi terkait.  Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d. Januari 2017 telah mencapai sebanyak 18.490 permintaan.  Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Januari 2017 disampaikan kepada PJK Bank (84,1 persen atau 15.559 permintaan), kepada PJK Non Bank (15,4 persen atau 2.846 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,5 persen atau 85 permintaan).

Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2010 s.d. Januari 2017

Tahun

Bank

Non Bank

Regulator/ Instansi Lainnya

Jumlah

2010-2012

4,108

956

0

5,064

2013

1,154

121

21

1,296

2014

2,756

284

8

3,048

2015

3,205

616

4

3,825

2016

3,969

799

48

4,816

2017

367

70

4

441

15,559

2,846

85

18,490

84.1

15.4

0.5

100.0

Jumlah 2010 s.d. Jan 2017 % Distribusi


Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2013 s.d. Januari 2017

20,000

36.4% 40.7%

16,000

47.9%

12,000 25.6%

8,000

18,049

18,490

13,233 9,408

4,000 1,296

3,048

3,825

4,816

441

2013

2014

2015

2016

2017

0

2.4%

Jumlah Kumulatif

Jumlah per Tahun

Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2013 s.d. Januari 2017

4,500

3,969

4,000 3,205

3,500 2,756

3,000 2,500 2,000 1,500

1,154 616

1,000 500 0

799

284

121 21 2013

8 2014 Bank

367 70

4 2015 Non Bank

48 2016 Regulator/ Instansi Lainnya

4 2017


G. Pengaduan Masyarakat (Dumas)  Sejak Januari 2013 s.d. Januari 2017, PPATK telah menerima 543 Dumas, dengan 58 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2016. Selama Januari 2017, belum terdapat Dumas yang diterima PPATK.  Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. Januari 2017 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 398 Dumas atau sebesar 73,3 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 145 Dumas saja atau sebesar 26,7 persen.  Terhadap 543 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. Januari 2017, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 2013 s.d. Januari 2017 Jenis Pelapor

Periode

Individu

Lembaga

Total

2013

33

54

87

2014

219

63

282

2015

99

17

116

2016

47

11

58

2017 (s.d. Jan-2017)

0

0

0


398

145

543

Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Januari 2017

Lembaga 145 27%

Individu 398 73%


Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Januari 2013 s.d. Januari 2017

Pengaduan Masyarakat Jan-2013 s.d. Jan-2017

Jenis Pelapor Individu

Lembaga

Total

Jumlah Laporan Dumas

398

145

543

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

398

145

543

100.0%

100.0%

100.0%

Rasio Tindak Lanjut Dumas

Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Januari 2013 s.d. Januari 2017 600

543

543

500 400

398

398

300 200

145

145

100 0 Individu Jumlah Laporan Dumas

Lembaga

Total

Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI


A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU  Berdasarkan data terkini, telah terdapat 144 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Januari 2017.

LAIN-LAIN

 Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 67 putusan atau 46,5 persen.

LAIN-LAIN

UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

LAIN-LAIN

Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

LAIN-LAIN

 Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar.  Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 40 putusan atau 28,4 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Januari 2017

LAIN-LAIN

Propinsi

LAIN-LAIN LAIN-LAIN LAIN-LAIN

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Lampung Riau Kepri Sumatera Selatan DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Barat Jumlah

Kumulatif 2005 s.d. 2017 (s.d. Jan 2017) 4 9 1 3 2 2 67 3 10 18 5 5 1 2 3 5 1 1 1 1 144

% Distribusi 2.8 6.3 0.7 2.1 1.4 1.4 46.5 2.1 6.9 12.5 3.5 3.5 0.7 1.4 2.1 3.5 0.7 0.7 0.7 0.7 100.0


Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Januari 2017 Korupsi

41

Narkotika

37

Penipuan

18

Penggelapan

16

Perbankan

13

Pemalsuan Surat

6

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

5

Perjudian

2

Psikotropika

2

Kehutanan

1

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

1

Penyuapan

1

Pencurian

1

Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. Januari 2017

Tindak Pidana Asal

Kumulatif 2005 s.d. 2017 (s.d. Jan 2017)

% Distribusi

Penggelapan

16

11.1

Penipuan

18

12.5

Narkotika

37

25.7

Psikotropika

2

1.4

Pencurian

1

0.7

41

28.5

6

4.2

Korupsi Pemalsuan Surat Perbankan

13

9.0

Perjudian

2

1.4

Penyuapan

1

0.7

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

5

3.5

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

1

0.7

Kehutanan

1

0.7

144

100.0

Jumlah


Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. Januari 2017 Jumlah Putusan

Tahun

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *

Hukuman Penjara (dalam Tahun) Minimal

Maksimal

Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal

Total Denda (dalam rupiah)

Maksimal

Januari 2003 - Desember 2010

38

5 (bulan)

17

5,000,000

15,000,000,000

72,555,000,000

2011

4

7

10

300,000,000

500,000,000

8,300,000,000


2012

51

1

13

50,000,000

10,000,000,000

12,600,000,000

2013

12

-

-

-

-

-

2014

22

-

18

-

32,000,000,000

-

2015

10

-

Seumur Hidup

-

-

-

2016

7

-

-

-

-

-

2017 (s.d. Jan 2017)

0

-

-

-

-

-

Jumlah

106

1

Seumur Hidup

50,000,000

32,000,000,000

20,900,000,000

144

5 (bulan)

Seumur Hidup

5,000,000

32,000,000,000

93,455,000,000

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. Januari 2017 160 140 120

137

144

144

22

10

7

0

2014

2015

2016

2017

127

105

100 80 60 40 20 0

12

2013

Kumulatif Putusan

Jumlah Putusan


B. Keterangan Ahli  Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Selama Januari 2017 tercatat sebanyak 15 permintaan keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPATK.  Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Januari 2017, telah terdapat 874 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.  Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. Januari 2017 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 504 permintaan atau 57,7 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.  Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 815 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 471 permintaan atau sebanyak 57,8 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Januari 2017

Instansi



Jumlah Tahun 2008 s.d. Jan2017

20112012

2013

2014

2015

2016

2017 (s.d. Jan 2017)

Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)

14

30

15

19

19

15

3

101

115

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)

19

56

30

86

71

122

5

370

389

KEJAKSAAN AGUNG RI

26

61

45

49

33

41

5

234

260

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

0

1

4

1

1

0

0

7

7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

0

29

16

10

7

34

2

98

98

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

0

1

0

0

0

0

0

1

1

PENGADILAN MILITER

0

1

0

0

0

0

0

1

1

DITJEN PAJAK

0

0

0

0

2

1

0

3

3

59

179

110

165

133

213

15

815

874

Jumlah



Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Januari 2017 389

260

115 98

7 BARESKRIM

POLDA & POLRES

KEJAKSAAN

KPK

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

1

1

3

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

PENGADILAN MILITER

DITJEN PAJAK

Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Januari 2017 1,000

Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

800

859

874

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan

646 600

513

400

348

200

127

137

144

144

110

165

133

213

15

2013

2014

2015

2016

2017

105

-


C. Audit UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”

 Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang Januari 2017, PPATK belum melakukan melakukan audit secara on-site kepada Pihak Pelapor.  Berdasarkan data historis kegiatan audit selama tahun 2016, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 dilakukan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti (46,5 persen), Bank (18,1 persen), Pedagang Kendaraan Bermotor (16,5 persen), dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (10,2 persen).  Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Januari 2017 telah mencapai 1.007 audit.

Tabel 36 *) Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Januari 2017 Jumlah Audit Jenis Pihak Pelapor

(1) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Perposan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang Total Audit

Tahun 2005-2015

Jan-2016

Des-2016

Jan-2016 s.d. Des-2016

Jan-2017


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

280 63

0 0

0 0

23 0

0 0

0 0

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

5

0

13

0

0

1

0

0

0

0

0

98

0

0

10

0

0

7 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

31

0

0

1

0

0

124 51

2 0

0 0

59 21

0 0

0 0

13

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

880

7

0

127

0

0

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.


Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2013 s.d. Januari 2017 1,100

0.0% 14.4% 16.7%

900 14.6% 700

1,007

500

1,007

880 300 100 -100

754

658

85

96

126

127

2013

2014

2015

2016

Jumlah Kumulatif

Perkembangan (%)

0

Jumlah per-Tahun

Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. Januari 2017 0

Balai Lelang Pedagang Barang Seni dan …

0 13

Pedagang Permata dan …

51

Pedagang Kendaraan …

124

Perusahaan Properti/Agen …

31

Penyelenggara Kegiatan …

1

Pegadaian

7

Koperasi Simpan Pinjam

98

Kegiatan Usaha Penukaran …

1

Perposan

115

Perusahaan Efek dan … Dana Pensiun Lembaga …

0 96

Perusahaan Asuransi dan …

63

Perusahaan Pembiayaan

280

Bank

0

50

100

150

200

250

300


D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

 Selama Januari 2017, terdapat 1 (satu) pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan FIU lain, yaitu permintaan informasi yang bersifat Incoming Mutual Request (Outgoing Information). Dalam hal ini, PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diperlukan.  Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. Januari 2017 tercatat sebanyak 890 pertukaran informasi, dengan 365 kali atau 41,0 persen merupakan penerimaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain secara spontan atau tanpa diminta (Spontanious Incoming Information).  Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Januari 2017, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.296 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 557 informasi atau sebesar 43,0 persen.

Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. Januari 2017

No.

Jenis Pertukaran Informasi

Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Januari 2003 Desember 2010

Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 20112012

2013

2014

2015

2016

2017 (s.d. Jan)

Jumlah Tahun 2003 s.d. Jan 2017

% Distribusi

Jumlah

1

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

163

41

36

15

15

31

-

138

301

23.2

2

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

198

105

52

46

71

84

1

359

557

43.0

3

Spontaneous Incoming Information

37

5

18

43

194

105

-

365

402

31.0

4

Spontaneous Outgoing Information

8

-

1

4

9

14

-

28

36

2.8

406

151

107

108

289

234

1

890

1,296

100.0

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.


Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2013 s.d. Januari 2017 250

200

194

150

105

100

84

71

50

52 36

46 43

31 0

18 1

15 4

2013

2014

15 9

14

2015

2016

0 1 0 0 2017

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Januari 2017 Spontaneous Outgoing Information, 36, 3% Outgoing Mutual Request (Incoming Information), 301, 23% Spontaneous Incoming Information, 402, 31%

Incoming Mutual Request (Outgoing Information), 557, 43%


E. Nota Kesepahaman (MoU) UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.”

 Selama Januari 2017, tidak terdapat penandatangan MoU/Nota Kesepahaman baru antara PPATK baik dengan Lembaga/Instansi dalam negeri maupun dengan FIU luar negeri. Namun demikian, terdapat 2 (dua) pemutakhiran MoU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada 11 Januari 2017 dan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Januari 2017.  Dengan tidak adanya penambahan MoU baru selama Januari 2017, maka sejak Januari 2003 s.d. Januari 2017, telah terdapat sebanyak 144 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 52 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 92 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.  Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, terdapat 65 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 15 MoU dengan FIU dan 50 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Januari 2017 Internasional (FIU)

Nasional (Instansi/ Lembaga)

Jumlah


37

41

78

54.5

2011-2012

7

20

27

18.9

2013

2

8

10

7.0

2014

3

7

10

7.0

2015

1

9

10

7.0

2016

2

6

8

5.6

2017 (s.d. Jan)

0

0

0

-

Jumlah

15

50

65

45.5

52

91

143

100.0

Tahun


Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah


% Distribusi

55 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Januari 2017 14 12 12 10

11 7

8 5

6 4

7 5

5

5

9

5

3

5 2

3

2

2 1

2 0

6

7

4 6

4

3 5

8

9

0 0

1 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FIU

Dalam Negeri

Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. Januari 2017

Nasional (Instansi/ Lembaga) 91 64%

Internasional (FIU) 52 36%

Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK Penandatangan Nota Kesepahaman No.

Negara (FIU)

Tempat

Tanggal/Bulan/Tahun

1

Thailand

Bangkok

2

Malaysia

Malaysia

31 Juli 2003

3 4

Philippines Vietnam

Brunei Darussalam Jakarta

5 Oktober 2004 18 Agustus 2010

5

Myanmar

Jakarta

14 November 2006

6

Brunei Darussalam

Jakarta

17 Desember 2008

Singapore

17 September 2013

Jakarta

25 September 2013

Jakarta Bali

22 September 2015 11 Agustus 2016

7

Singapura

8 9

Kamboja Laos

24 Maret 2003

Ket

56 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Nama Lembaga / Organisasi

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggal Keterangan

Tempat Tahun 2003

1

Bank Indonesia

Jakarta

5 Februari 2003

2 3 4 5

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Ditjen Pajak Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Ditjen Bea & Cukai

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

6 7 8 9

Center For International Forestry Research Komisi Pemberantasan Korupsi Kepolisian Negara RI Kejaksaan Agung RI


10

Departemen Kehutanan

Jakarta

11

Badan Pemeriksa Keuangan

Jakarta

12 13 14 15 16 17 18

Itjen Departemen Keuangan Komisi Yudisial Ditjen Administrasi Hukum Umum Ditjen Imigrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Narkotika Nasional Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh

19 20 21 22 23

Universitas Surabaya STIE Perbanas Surabaya Universitas Gadjah Mada Badan Pengawas Pemilu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jakarta Surabaya Yogyakarta Jakarta Jakarta

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Universitas Soedirman Badan Pertanahan Nasional Universitas Andalas Ditjen Pos dan Telekomunikasi Universitas Hasanuddin Institut Teknologi Bandung Universitas Diponogoro Lembaga Penjamin Simpanan Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Universitas Indonesia Universitas Jember

Purwokerto Jakarta Padang Jakarta Makassar Bandung Semarang Jakarta Solo Jakarta Jakarta Jakarta

36 37 38 39 40 41

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Universitas Padjajaran Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Universitas Mataram Universitas Syiah Kuala Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)

Jakarta Bandung Jakarta Mataram Banda Aceh Jakarta

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kementerian Perhubungan RI Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Universitas Pattimura Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Ombudsman RI Universitas Sriwijaya Universitas Udayana PT. Pertamina (Persero) Universitas Bina Nusantara

Jakarta Jakarta Ambon Jakarta Jakarta Palembang Denpasar Jakarta Jakarta

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Universitas Esa Unggul Universitas Sumatera Utara Universitas Airlangga Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Itjen Kementerian Hukum dan HAM Universitas Lambung Mangkurat Universitas Cendrawasih Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Satgas REDD NCB Interpol Indonesia Itjen Kementerian Agama

Jakarta Jakarta Surabaya Jakarta Jakarta Banjarmasin Jayapura Surabaya Jakarta Jakarta Jakarta

62 63 64 65 66 67 68 69

Setjen Mahkamah Konstitusi LPSE Kementerian Keuangan Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Itjen Kemendikbud

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

70 71 72 73 74 75 76

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Keputusan Bersama antara PPATK dengan Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawasan Obat Makanan PT. Indonesia Power PT. PLN (persero) Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

77 78 79 80

Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kementerian Pemuda dan Olahraga PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com) Kementerian Kesehatan Badan SAR Nasional (BASARNAS) Kementerian PPN/BAPPENAS Lembaga Sandi Negara

Jakarta Jakarta Samarinda Jakarta

20 Oktober 2003 28 Oktober 2003 28 Oktober 2003 31 Oktober 2003 Tahun 2004 16 Januari 2004 29 April 2004 16 Juni 2004 27 September 2004 Tahun 2005 28 Maret 2005 Tahun 2006 25 September 2006 Tahun 2007 12 Januari 2007 1 Februari 2007 6 Maret 2007 6 Maret 2007 19 April 2007 13 Juni 2007 15 Agustus 2007 Tahun 2008 17 April 2008 31 Juli 2008 17 September 2008 6 November 2008 7 November 2008 Tahun 2009 23 Januari 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 12 Juni 2009 23 Juni 2009 25 Juni 2009 12 Agustus 2009 17 November 2009 20 November 2009 3 Desember 2009 7 Desember 2009 7 Desember 2009 Tahun 2010 14 April 2010 22 Juni 2010 7 Juli 2010 27 Juli 2010 8 Oktober 2010 29 Desember 2010 Tahun 2011 27 Januari 2011 18 April 2011 5 Mei 2011 29 Juli 2011 11 Agustus 2011 12 September 2011 4 Oktober 2011 19 Oktober 2011 19 Oktober 2011 Tahun 2012 10 januari 2012 30 Januari 2012 28 Februari 2012 11 April 2012 23 Oktober 2012 5 November 2012 29 November 2012 3 Desember 2012 20 Desember 2012 21 Desember 2012 26 Desember 2012 Tahun 2013 7 Januari 2013 5 Februari 2013 15 Februari 2013 18 Juni 2013 21 Juni 2013 30 Juli 2013 27 Agustus 2013 30 September 2013 Tahun 2014 30 Januari 2014 4 April 2014 4 Februari 2014 26 Mei 2014 17 Oktober 2014 19 November 2014 18 Desember 2014 Tahun 2015 5 Januari 2015 22 Januari 2015 12 Maret 2015 25 Maret 2015

Kementerian Pertahanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) UIN Alauddin Makassar Badan Intelijen Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK

Jakarta

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Jakarta

17 April 2015


30 April 2015 12 Mei 2015 3 Juli 2015 9 November 2015 Tahun 2016 14 Maret 2016

Jakarta

2 Mei 2016

Gowa Jakarta

15 Juli 2016 4 Agustus 2016

Jakarta

17 Oktober 2016

Jakarta

24 Oktober 2016

Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015) Diperbaharui pada 19 Oktober 2011

Diperbaharui pada 12 Februari 2015 Diperbaharui pada 18 April 2011 Diperbaharui pada 18 April 2011

Diperbaharui pada 24 Februari 2015

Diperbaharui pada 14 Oktober 2011

Diperbaharui pada 16 November 2015 Diperbaharui pada 7 Juli 2010

Diperbaharui pada 16 Juni 2015

Diperbaharui pada 20 November 2015

57

Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK


58 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (JANUARI 2017) Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No.

Penandatangan Nota Kesepahaman Tanggal/Bulan/Tahun Tempat

Negara (FIU) Tahun 2003

1 2 3

Thailand Malaysia Korea

4 5 6

Australia Philippines Romania

7

Belgium

8

Italy

9 10

Poland Spain

11

Peru

12 13

China Mexico

14

Canada

15

Myanmar

16

South Africa

17

Cayman Island

18

Japan

19 20 21

Bermuda Mauritius New Zealand

22

Turkey

23

Finland

24 25 26

Georgia Croatia Moldova

27

United States of America

28

Brunei Darussalam

29 31 32 33

Bangladesh Sri Lanka Macau Fiji Island

34 35 36 37

Solomon Island Qatar United Arab Emirate Vietnam

38 39 40 41 42

India Netherlands Luxembourg Saudi Arabia Samoa

43 44

Ukraine Russia

45

Kazakhstan

46

Singapore

47 48

Timor Leste United Kingdom of Great Britain

49

Jordan

50

Cambodia

Bangkok Malaysia Jakarta

24 Maret 2003 31 Juli 2003 20 Oktober 2003

Bali Brunei Darussalam Bucharest

4 Februari 2004 5 Oktober 2004 12 Oktober 2004

Jakarta Brussels Rome

1 Februari 2005 26 Januari 2005 17 Februari 2005

Washington Washington Sofia Jakarta

29 Juni 2005 29 Juni 2005 6 Oktober 2005 18 Oktober 2005

Jakarta Limassol - Cyprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo

29 Mei 2006 14 Juni 2006 12 Oktober 2006 16 Oktober 2006 14 November 2006 24 November 2006 29 November 2006 27 November 2006 18 Desember 2006 19 Desember 2006

Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki

31 Mei 2007 31 Mei 2007 18 Juli 2007 8 Agustus 2007 13 Agustus 2007 27 September 2007

Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta

10 Maret 2008 21 April 2008 28 Mei 2008 19 September 2008 6 Oktober 2008 17 Desember 2008

Jakarta Doha Brisbane Brisbane

16 Maret 2009 27 Mei 2009 10 Juli 2009 10 Juli 2009

Wollonggong Cartagena Cartagena Jakarta

22 Februari 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 18 Agustus 2010

New Delhi Aruba Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia Yerevan-Armenia

25 Januari 2011 15 Maret 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011

Saint Petersburg Saint Petersburg

10 Juli 2012 11 Juli 2012

Astana Singapore Jakarta

2 September 2013 17 September 2013 25 September 2013

Dilli London Jakarta Amman

21 February 2014 25 February 2014 14 July 2014 10 August 2014

Jakarta

22 September 2015

Jakarta Bali

1 Agustus 2016 11 Agustus 2016

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 Tahun 2016 51 52

Tajikistan Lao PDR

BULLETIN

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

JANUARI

2017

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: [email protected] website: http://www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

B u l l e t i n S t a t i s t i k

Recommend Documents