b) NIP

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dapat tersusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 menggambarkan sejumlah capaian kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2016 dan beberapa tahun sebelumnya beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang maju dan sejahtera, melaui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Mataram, 16 Februari 2017 Kepala Dinas,

Ir. LALU HAMDI, M. Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19661231 199003 1 100

LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN (Dekonsentrasi) dan Tugas Pembantuan (TP). Mekanisme pengajuan anggaran telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip rencana strategis organisasi dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan penjaringan aspirasi serta usulan dari daerah dan masyarakat (Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi). Hasil penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 secara umum menunjukan hasil capaian kinerja yang baik. Beberapa indikator Kerja telah mencapai target sesuai dalam Renstra tahun 2013 – 2018, antara lain sebagai berikut: 1. Capaian produksi kelautan dan perikanan pada bidang perikanan budidaya sebesar 1.183.076,31 Ton melampaui target 109,26% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 1.082.767 Ton, sedangkan bidang perikanan tangkap tercapai 170.164,5 Ton (79,99%) dari target 212.727 Ton. Perubahan musim yang tidak menentu sepanjang Tahun 2016 sangat mempengaruhi jumlah produksi garam, sehingga produksinya hanya capaian 14,51% dari 150.000 Ton yang ditargetkan. 2. Indeks Nilai Tukar Perikanan (NTP) Provinsi NTB Tahun 2016 terletak pada indeks 101,98 atau tercapai 100,97% dari target (indeks 101) artinya petani perikanan dalam hal ini nelayan dan pembudidaya ikan secara rata-rata pada kondisi yang sejahtera. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tinggi pada indeks 108,07 atau naik 102,92% dari target masih menjadi pendorong utama kontraksi positif nilai tukar perikanan. Sedangkan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada indeks 89,71 atau tercapai 101,94% dari target tahun 2016 (indeks 88,00). 3. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada angka 31,58 kg per kapita per tahun, lebih tinggi 101,87% dari target 31 kg/kapita/thn. Realisasi Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 192.136 ton atau senilai 100,07% dari target sebesar 192.000 Ton. 4. Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Sumber daya Kelautan dan perikanan yang aktif di Provinsi NTB sebanyak 68 kelompok, tercapai 100% dari pada target Tahun 2016. Meningkatnya POKMASWAS yang aktif memberikan dampak positif terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dan menurunnya persentase kasus IUU Fishing (Tindak Pidana Pelanggaran Penangkapan Ikan). 5. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dicadangkan sampai dengan Tahun 2016 adalah 229.555,36 Ha, tercapai 100% dari yang ditargetkan. Lahan yang telah dicadangkan tersebut terdiri dari 12 kawasan konservasi yang telah mempunyai legalitas melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dna Perikanan sebanyak 3 kawasan dan 9 kawasan lainnya melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat. LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

ii

6. Meningkatnya kualitas rekomendasi yang diberikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dari capaian indikator kinerja berupa jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuai rekomendasi. Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tercapai 126,92% (33 ijin) dari 26 ijin yang ditargetkan. Sedangkan, persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuai rekomendasi telah terealisasi 100%. 7. Meningkatnya kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan bagi keuangan daerah yang diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, tercapai 99,90% atau senilai Rp 1.337.375.915,59,- masih kurang hanya senilai Rp. 1.304.084,41,- dari target sebesar Rp. 1.338.680.000,00. Nilai realisasi serapan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA. 2016 untuk APBD secara keseluruhan program/kegiatan mencapai 94,95% dan fisik 99,33%, sedangkan untuk APBN sebesar 98,632% dari pagu setelah pembekuan (self blocking) dengan capaian fisik 100%. Kondisi ini menunjukan bahwa implementasi organisasi pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat, masuk dalam katagori sangat baik. Artinya seluruh nilai capaian, masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Secara keseluruhan baik kegiatan, program dan kebijakan telah memberikan

kontribusi

terhadap

standar

pelayanan

ekonomi

masyarakat

dan

telah

mewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi. Implementasi kegiatan dengan komponen pembiayaannya sejauh ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat peraturan perundangundangan yang dipedomani meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Daerah, PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi proses ketaatan dalam implementasi tata cara manajemen keuangan sesuai dengan azas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


iii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

vii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan ..........................................................................

3

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................................

3

1.4. Susunan Organisasi ..........................................................................

8

1.5. Personalia …………………...............................................……………………

9

1.6. Isu Strategis dan Khusus ………………………………..................................

10

1.7. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ............ BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencanaan ....................................................................................

12

2.1.1. Visi dan Misi..............................................................................

12

2.1.2. Tujuan dan Sasaran...................................................................

13

2.1.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ............................................

13

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .........................................................

18

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Organisasi ………..................

20

3.2. Realisasi Anggaran …………….............................................................

42

PENUTUP

51

LAMPIRAN – LAMPIRAN


iv

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

Tabel 2

19

Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTB Tahun 2014-2016

Tabel 3

20

Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016

Tabel 4

22

Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016

25

Tabel 5

Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2014-2016

26

Tabel 6

Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi Garam Tahun 2016

Tabel 7

27

Target dan Realisasi Indeks Nilai Tukar Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

28

Tabel 8

Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2014-2016

29

Tabel 9

Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB Tahun 2014-2016

Tabel 10

29

Capaian Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun Masyarakat di Provinsi NTB Tahun 2014-2016

Tabel 11

31

Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2014-2016

Tabel 12

32

Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Sasaran Strategis dalam Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2016

Tabel 13

34

Capaian Jumlah POKMASWAS SDKP yang aktif di Provinsi NTB Tahun 2014-2016

Tebel 14

35

Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung meningkatkan Jumlah POKMASWAS SDKP yang aktif Tahun 2016

36

Tabel 15

Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB

38

Tabel 16

Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Meningkatkan Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016

Tabel 17

39

Capaian Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB Tahun 2016

Tabel 18

40

Capaian Persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuai rekomendasi Provinsi NTB Tahun 2016


41

v

Tabel 19

Persentase Ketercapaian Realisasi PAD Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Target Tahun 2016

Tabel 20

41

Rincian target dan realisasi anggaran TA. 2016 Pendukung Perjanjian Kinerja


43

vi

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

8

Gambar 2

Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

9

Gambar 3

Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

9

Gambar 4

Proporsi Pegawai Berdasarkan Golongan

10

Gambar 5

Komposisi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

Gambar 6

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014-2016

Gambar 7

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Provinsi NTB Tahun 2014-

20

2016 Gambar 8 Gambar 9

10

24

Realisasi Produksi PUGAR (Ton) Kota/Kab se-Provinsi NTB Tahun TA. 2014-2016

26

Perkembangan Indeks NTPi Bulan Januari-Desember Tahun 2014-2016

30


vii

DAFTAR LAMPIRAN Hal Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

19

Lampiran 2

Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

20

Lampiran 3

Data Produksi Komoditas Utama Perikanan Budidaya Setiap Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Lampiran 4

22

Produksi Perikanan Tangkap Setiap Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Lampiran 5

Produksi

Garam,

Luas

25 Lahan,

Jumlah

Kelompok

dan

Anggota

Setiap

Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Lampiran 6

26

Izin-izin yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

Lampiran 7

27

Rincian Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Lampiran 8

28

Rincian Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Berdasarkan Pelaksanaan Program/Kegiatan dalam DPA-APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA. 2016

Lampiran 9

29

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA-APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA. 2016


29

viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi kepulauan yang memiliki potensi dan prospek sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Dengan luas perairan laut sebesar 29.159,04 km2 (59,13 %) yang lebih luas dari wilayah daratannya yang sebesar 20.153,15 km2 (40,87 %). Jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 278 Pulau dan panjang pantai sekitar 2.333 Km. Potensi Sumberdaya Perikanan tangkap di laut sebesar 185.158,5 Ton dengan komoditas ikan Tuna, Tongkol, Cakalang. Selain itu,Provinsi NTB mempunyai ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, padang lamun, mangrove hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai dan embung yang berlimpah sumberdaya perikanan dan kelautan. Di bidang perikanan budidaya Provinsi NTB memiliki potensi areal budidaya laut sebesar 57.245,98 Ha, budidaya air payau seluas 26.287,5 Ha dan areal air tawar 5.108,8 Ha. Melihat potensi dan kondisi umum perairan yang subur serta relatif bebas pencemaran sangat mempengaruhi produktivitas kelautan dan perikanan Provinsi NTB secara keseluruhan. Oleh karenanya di Provinsi NTB dapat dikembangkan kegiatan perikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar, pengolahan produk hasil perikanan dan kelautan, tambak garam, konservasi dan wisata bahari, hingga pemanfaatan sumberdaya laut sebagai bahan kosmetik, obatobatan maupun industri. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan sebagai salah satu prime mover pembangunan ekonomi Provinsi NTB, terutama dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa laut adalah masa depan bangsa serta tiga pilar pembangunan nasional yaitu: Kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan Kesejahteraan (prosperity). Pada sisi yang lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk : 1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan; 2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara; 3. Mendorong perluasan kesempatan kerja; 4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

1

6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; 7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; 8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan; dan 9. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Sedangkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah : 1. Melindungi,

mengonservasi,

sumberdaya

pesisir

dan

merehabilitasi, pulau-pulau

kecil

memanfaatkan, serta

sistem

dan

memperkaya

ekologinya

secara

berkelanjutan; 2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan 4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebagai pengemban pembangunan di bidang kelautan dan perikanan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang bertujuan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi NTB ini dapat memenuhi tujuan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan untuk pertanggungjawaban dan untuk menerangkan kinerja yang meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB setiap tahun dari periode rencana strategis maka diperlukan laporan akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas yang dimaksud yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang merupakan media pertanggungjawaban untuk memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara periodik setiap triwulan dan tahunan ketika berakhirnya tahun anggaran. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 ini disajikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, hasil pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dikerjakan oleh Dinas Kelautan dan LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

2

PerikananProvinsi NTB, baik yang bersumber dari APBD, APBN (Dekonsentrasi) dan Tugas Pembantuan (TP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB kepada Gubernur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : 1.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas

membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. 2.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyelengggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan; b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;


3

NTB

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan; d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kelautan dan perikanan; e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan pemerintahan Provinsi

dan tugas

pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Sekretariat Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi

yang

meliputi

Ketatausahaan,

Umum,

Kepegawaian,

Keuangan,

Perlengkapan dan Pemeliharaan kantor. Sekretariat membawahi : a. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan. b. Subbagian

Keuangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan

urusan

keuangan. c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai melakukan urusan ketatausahakan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas. 3. Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dan membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dibidang perikanan budidaya yang meliputi usaha budidaya, pengembangan produksi, sarana dan prasarana, pembenihan dan kesehatan lingkungan. Bidang Perikanan Budidaya membawahi : a. Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka standarisasi dan sertifikasi budidaya ikan; menyusun draf pola pengembangan budidaya perikanan; mengembangkan sistem informasi geografis untuk pengembangan budidaya ikan.


4

b. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun draft petunjuk teknis dalam rangka produksi dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam serta pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan; melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pembenihan skala kecil khususnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR); menyusun draf juklak pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; melakukan evaluasi status lingkungan dan melakukan upaya pengendalian dan rehabilitasi lingkungan hidup akuatik. c. Seksi Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi dan permodalan di bidang budidaya perikanan di Provinsi Nusa Tenggara

Barat;

memfasilitasi

dan

melakukan

pendampingan

terhadap

pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan investasi; melakukan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dan usaha pembudidaya ikan; memfasilitasi penanaman modal di bidang budidaya ikan baik melalui fasilitasi maupun non fasilitasi; melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pemasaran hasil budidaya ikan; melakukan pembinaan dalam rangka akreditas lembaga sertifikasi pembenihan ikan. 4. Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan usaha penangkapan. Bidang Perikanan Tangkap membawahi : a. Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas menghimpun dan mengidentifikasi data fasilitas pokok dan fasilitas penunjang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan; menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan; menghimpun dan mengidentifikasi kebutuhan sarana perikanan tangkap di pelabuhan perikanan; membuat laporan pelaksanaan kegiatan. b. Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan kapal ikan; kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan; kebijakan penggunaan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan; standarisasi teknologi penangkapan; melakukan pembinaan nelayan lintas wilayah. c. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Usaha Penangkapan mempunyai tugas pengelolaan dan pemanfaatan perikanan; pelaksanaan estimasi stock ikan; fasilitasi kerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan antar Kabupaten/Kota; kebijakan


5

pemberdayaan nelayan kecil; kebijakan dan pelaksanaan penguatan perikanan tangkap. 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 pasal 40 dirubah menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2011 bahwa Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan; melaksanakan sebagian tugas bidang usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan; melaksanakan sebagian tugas Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi dan kelembagaan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi : a. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan bimbingan teknis pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan; b. Seksi Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan bimbingan layanan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan fasilitas promosi dan pemasaran hasil perikanan, memfasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dan USB pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. c. Seksi Pengembangan Produk Non konsumsi dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi, menyiapkan bahan bimbingan penguatan kelembagaan kelompok dan dunia usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan usaha produk hasil perikanan nonkonsumsi. 6. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tata ruang pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelautan dan perikanan.


6

Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahi : a. Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasi studi penyusunan rencana umum tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasi studi penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

perikanan;

menghimpun,

mengidentifikasi

data

dan

memfasilitasi

penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perikanan (cagar alam/daerah konservasi); menghimpun dan mengidentifikasi potensi dan penamaan pulau-pulau kecil; merencanakan dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan potensi pulaupulau kecil; memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menghimpun dan mengidentifikasi data pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dan kekayaan laut lainnya; melaksanakan dan melakukan koordinasi pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya diwilayah pesisir dan laut; melaksanakan reklamasi pantai, mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan diwilayah pesisir dan laut; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyerasian riset kelautan dalam rangka pengembangan jasa kelautan. c. Seksi

Pengawasan

dan

Pengendalian

mempunyai

tugas

menghimpun

dan

mempelajari peraturan perundang-undangan bidang perikanan dan kelautan serta juklak dan juknis khusus mengenai pengawasan dan sanksi hukum yang dapat diterapkan atas pelanggarannya; menyiapkan bahan konsep kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi yang ideal berdasarkan ketentuan undang-undang perikanan dan kelautan yang berlaku; menyiapkan bahan konsep pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk tertib dan terpeliharanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; membuat peta lokasi rawan kegiatan pelanggaran penangkapan ikan dan hasil laut lainnya untuk memudahkan pengawasan dan upaya pencegahannya; menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan menerapkan sistem kerja MCS dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui pemberdayaan SISWASMAS upaya kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya selaras dengan ketentuan yang berlaku; membina hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum supaya di dalam penegakan/penerapan sanksi hukum dapat diproses lebih cepat dengan sanksi hukum yang berat, sehingga mereka menjadi jera dan yang lain menjadi takut untuk melakukan hal serupa.


7

7. Jabatan Fungsional : a.

Fungsional Perencana;

b.

Fungsional Pengawas Perikanan;

c.

Fungsional Pengawas Benih;

d.

Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

e.

Fungsional Arsiparis.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : a.

Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Sekotong;

b.

Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Aikmel;

c.

Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) Tanjung Luar;

d.

Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP) Mataram;

e.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Lombok;

f.

Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BKIKSDKP);

g.

Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh (BPPPTS)

1.4 Susunan Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Organinsasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB Pasal 40, struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organinsasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB


8

1.5 Personalia Sumberdaya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 257 orang dengan rincian

sebanyak 237 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 20 orang.

Sumber Daya Manusia untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Berdasarkan Jenis Kelamin : 

Laki-laki :172 orang



Wanita

: 65 orang

Proporsi Pegawai (%)

Perempuan 27% Laki-laki

Laki-laki 73%

Perempuan

Gambar 2. Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin b. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari : 

S2

: 15 orang



S1

: 136 orang



Diploma

: 8 orang



SMA

: 68 orang



SMP

: 5 orang



SD

: 5 orang

Proporsi Pegawai (orang) 2,1% 2,1%

6,3%

28,7%

3,4 %

S2

S1

Diploma

57,3 %

SMA

SMP

SD

Gambar 3. Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

9

c. Berdasarkan golongan/pangkat, terdiri dari 

Golongan IV

: 21 orang,



Golongan III

: 145 orang,



Golongan II

: 64 orang, dan



Golongan I

: 7 orang.

Proporsi Pegawai menurut Golongan Gol. IV 9%

Gol. I 3% Gol. II 27%

Gol. I Gol. II Gol. III

Gol. III 61%

Gol. IV

Gambar 4. Proporsi pegawai berdasarkan Golongan 1.6 Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2016 mengelola anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat serta anggaran APBN dari Kementerian Kelautandan Perikanan. APBD Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sementara APBN berupa Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) dengan komposisi sebagai berikut :

Anggaran (Rp) 20.000.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 -

18.536.974.700

19.313.708.000

10.180.541.000

2.505.866.000

BTL

BL

APBN (DK)

APBN(TP)

Anggaran (Rp)

Gambar 5. Komposisi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016


10

1.7 Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016. Dalam Laporanini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekilas pengantar lainnya. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja. Bab III: Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dan analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Bab IV: Penutup Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja

LAMPIRAN


11

BAB II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Sesuai Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, adalah sebagai berikut : 2.1.1 Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas dasar pertimbangan kondisi, potensi dan hasil analisis lingkungan strategik yang diwarnai dengan kearifan daerah sebagai unsur-unsur pendukung maupun penghambatnya, maka visi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB yang Maju” Adapun rincian Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: 1.

Meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB;

2.

Meningkatkan kesejahteraan nelayan;

3.

Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Lombok;

4.

Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Sumbawa;

5.

Meningkatkan kemampuan penerapan dan perekayasaan teknologi penangkapan Ikan;

6.

Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan;

7.

Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan air tawar;

8.

Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan laut dan air payau;

9.

Meningkatkan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan; serta pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan;

10. Meningkatkan kesejahteraan

pengolah dan pemasar produk perikanan dan

kelautan; 11. Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan kelautan; 12. Memelihara kelestarian dan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan.


12

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memiliki tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen Renstra. Namun, sesuai dengan penetapan kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, ada 7 (tujuh) sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan;

2.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan;

3.

Meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat dan nilai tambah produk hasil perikanan;

4.

Terwujudnya pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan (SDKP) yang partisipatif;

5.

Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah;

6.

Meningkatnya kualitas rekomendasi yang diberikan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; dan

7.

Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi kemampuan keuangan daerah.

2.1.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi yang digunakan untuk dapat mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dijabarkan dalam rumusan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : A. Kebijakan 1.

Peningkatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

2.

Pengembangan

dan

peningkatan

pelayanan

administrasi

umum

dan

kepegawaian; 3.

Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang lestari;

4.

Pengembangan dan peningkatan kapal perikanan dan fasilitas pendukungnya;

5.

Pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan perikanan;

6.

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan se Pulau Lombok;

7.

Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan perikanan se Pulau Lombok;

8.

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Pelabuhan PerikananPantai Labuhan Lombok;

9.

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan se Pulau Sumbawa;


13

10. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan perikanan se Pulau Sumbawa; 11. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh; 12. Pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan ikan; 13. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana balai; 14. Peningkatan

dan

pengembangan

penatausahaan

Balai

Pengembangan

Penangkapan Ikan Tanjung Luar; 15. Pengembangan dan peningkatan pembenihan ikan; 16. Pengembangan dan peningkatan usaha pembudidayaan ikan; 17. Peningkatan produksi perikanan budidaya; 18. Peningkatan produksi benih ikan air tawar; 19. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana perbenihan ikan air tawar; 20. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar; 21. Peningkatan dan pengembangan produksi benih ikan air payau; 22. Peningkatan dan pengembangan produksi benih ikan laut; 23. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; 24. Pengembangan dan pengelolaan kesehatan ikan. 25. Peningkatan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan 26. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 27. Peningkatan dan pengembangan produk ikan non konsumsi 28. Peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan dan kelautan 29. Peningkatan dan pengembangan

pemasaran produk olahan kelautan dan

perikanan 30. Pengembangan dan peningkatan ruang

lingkup pengujian mutu produk hasil

kelautan dan perikanan 31. Pengembangan dan peningkatan efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan 32. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Mataram 33. Pengembangan dan pengelolaan

wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

terpadu 34. Peningkatan pemulihan dan pelestarian sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil 35. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

14

B. Program 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5.

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

6.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

7.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;

8.

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Prakiraan Iklim Laut;

9.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan ;

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 12. Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Data dan Informasi; 13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. C. Kegiatan Kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengimplementasikan ketiga belas program tersebut sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan pada tahun anggaran 2016 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi: a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; c. Penyediaan jasa administrasi keuangan; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor; e. Penyediaan alat tulis kantor; f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; i.

Penyediaan makanan dan minuman;

j.

Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah;

k. Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; l.

Penyediaan jasa keamanan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur meliputi: a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; b. Pengadaan peralatan gedung kantor; c. Pengadaan meubelair; d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

15

e. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional; f.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal; dan b. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b. Penyusunan rencana kerja SKPD. 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah a. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah 6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a.

Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sumberdaya Kelautan a. Pengawasan dan Penertiban illegal fishing 8. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut a. Pengembangan kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana. 9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ; a. Pengendalian hama penyakit ikan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan; b. Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya; c. Peningkatan produksi budidaya air tawar; d. Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan pantai. 10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; a. Pengembangan teknologi penangkapan ikan dan perekayasaan penangkapan ikan; b. Motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatandaya jelajah dan produktivitas Nelayan; c. Penguatan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap. 11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; a. Pengembangan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. b. Optimalisasi dan peningkatan fungsi laboratorium perikanan; 12. Program Pengembangan Aplikasi Teknologi data dan Informasi a. Pengembangan sistem Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan. 13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan a. Pengembangan pegelolaan konservasi laut dan perairan


16

Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana APBN Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (DK) a. Pengelolaan Keuangan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) b. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP c. Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (DK) a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan a. Pengelolaan pelabuhan perikanan b. Pengendalian Penangkapan ikan c. Pengelolaan Kenelayanan d. Pengelolaan Sumberdaya Ikan e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Perikanan Tangkap. 3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (DK) a. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan b. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan c. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya d. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan; e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Perikanan Budidaya. f.

Pengelolaan Pakan Ikan

4. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (TP) a. Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan; b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DK) a. Pengoperasian Kapal Pengawas b. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan c. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan d. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan e. Pemantauan

Sumber

Daya

Kelautan

dan

Perikanan

dan

Peningkatan

Infrastruktur Pengawasan f.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP


17

6. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DK) a. Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan b. Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan c. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan d. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan e. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan 7. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (TP) a. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan 8. Program Pengelolaan Ruang Laut (DK) a. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut b. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan c. Pendayagunaan pesisir d. Perencanaan Ruang Laut e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2.2

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2016 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan telah menandatangani perjanjian kinerja dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penetapan kinerja

pada

dasarnya

merupakan

pernyataan

komitmen

pimpinan

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur selama tahun 2016. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja perubahan tahun 2016. Adanya perubahan perjanjian kinerja ini disebabkan untuk sebagai langkah penyesuaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi/klarifikasi data hasil tindak lanjut evaluasi akuntabilitas Kinerja LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

18

(SAKIP/LAKIP)

Pemerintah

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Bulan September 2016. Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Program dan Anggaran pendukung perjanjian kinerja ini dapat dilihat pada lampiran 1, sedangkan capaian perjanjian kinerja terdapat pada lampiran 2. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 No

1.

(3) Jumlah Produksi perikanan budidaya

Target 2016 (4) 1.082.767 ton

2.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

212.727 ton

3.

Jumlah Produksi garam

175.000 ton

Terwujudnya Kesejahteraan

4.

NTP

101

Masyarakat Kelautan dan

5.

NTN

105

Perikanan

6.

NTPi

88

Meningkatnya angka konsumsi

7.

Jumlah/Tingkat konsumsi ikan

ikan dan Nilai Tambah Produk

8.

Jumlah Produksi olahan hasil

Sasaran Strategis

(1) (2) 1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan 2.

3.

Indikator Kinerja

Hasil Perikanan 4.

Terwujudnya efektifitas

31 Kg/kap/thn 192.000 Ton

perikanan 9.

Jumlah Pokmaswas SDKP yang aktif

10.

Luas Kawasan Konservasi Perairan

68 kelompok

pengawasan SDKP yang partisipatif 5.

Peningkatan Luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

6.

Meningkatnya Kualitas

Daerah 11.

Rekomendasi yang diberikan di wilayah pesisir dan pulau -

229.555 Ha

Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir

26 Ijin

dan pulau - pulau kecil 12.

pulau kecil

Persentase Pengusaha yang

96%

menjalankan usaha sesuai rekomendasi

7.

Meningkatnya kontribusi sektor

13.

Persentase ketercapaian realisasi PAD

kelautan dan perikanan bagi

sektor kelautan dan perikanan

kemampuan keuangan daerah

terhadap target


100%

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI Sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2013 - 2018 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 terdapat 7 (Tujuh) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang akan diakuntabilitaskan capaiannya adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan. Ada 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Realisasi capaian produksi perikanan budidaya setiap tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan target. Realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2016 senilai 109,26% dari target tahun 2016, naik 133,32% dari realisasi tahun 2014, lebih tinggi 110,89% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan melewati 105,05% dibandingkan capaian yang ditargetkan pada akhir periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sekitar 1.126.173,-. Perbandingan capaian jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 2 yang diperjelas dengan grafik pada gambar 6 berikut.

Produksi Perikanan Budidaya

Tabel 2. Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTB Tahun 2014-2016 Tahun Uraian No 2014 2015 2016 1 Target (ton) 864.670,00 920.945,00 1.082.767,00 2 Realisasi (Ton) 887.402,67 1.066.921,78 1.183.076,31 3 Pencapaian (%) 102,63 115,85 109,26 Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00

Target (Ton)

600.000,00

Realisasi (ton)

400.000,00 200.000,00 0,00

2014

2015

2016

Tahun Produksi

Gambar 6. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014-2016


20

Kenaikan jumlah produksi ini dipacu dengan tingginya produksi rumput laut jenis Eucheuma cottoni yang menempati urutan pertama hingga menembus angka 1.001.651,42 Ton, kemudian diikuti oleh produksi udang vaname sejumlah 115.389,37 Ton. Sisanya sebesar 66.035,52 Ton bersumber dari rumput laut jenis lainnya, ikan nila dan ikan bandeng serta beberapa jenis ikan lainnya. Data produksi komoditas utama perikanan budidaya setiap Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3. Bidang Budidaya Perikanan sebagai penanggung jawab terhadap capaian produksi perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah menyiapkan langkah-langkah ke depan untuk terus meningkatkan produksi rumput laut antara lain: a.

Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB sebagai turunan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diharapkan selesai pada tahun 2017.

b.

Mengembangkan kawasan budidaya rumput laut ke Pulau Sumbawa yang mempunyai potensi 20.302 Ha dan baru dimanfaatkan sekitar 11.173,37 Ha seperti di daerah Teluk Waworada dan Teluk Saleh.

c.

Penggunaan benih hasil kultur jaringan jenis Eucheuma cottonii yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, penyakit dan memiliki daya tumbuh lebih cepat.

d.

Mengembangkan rumput laut jenis Gracillaria SP yang dibudidayakan di tambak bandeng dengan sistem Polyculture. Melihat peningkatan capaian produksi setiap tahun seperti yang tertera di atas,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sangat optimis dapat mencapai target akhir sesuai dokumen Renstra Tahun 2013-2018. Strategi kebijakan pembangunan perikanan budidaya Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dengan menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);

2. Mengembangkan perbenihan ikan dengan penggunaan induk unggul dan peningkatan kapasitas panti-panti perbenihan maupun Unit Perbenihan Rakyat (UPR);

3. Mengembangkan sistem usaha Pembudidayaan ikan; 4. Mengembangkan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan; 5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembudidayaan ikan; 6. Pengembangan kawasan perikanan budidaya berdasarkan potensi, Rencana Tata Ruang maupun Rencana Zonasi Wilayah Perairan;

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia perikanan budidaya; dan 8. Mengembangkan data dan informasi perikanan budidaya. LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

21

Program, kegiatan dan sumber pendanaan yang mendukung capaian indikator kinerja produksi perikanan budidaya tahun 2016 ini dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 Program/Kegiatan No. Output Kegiatan (Sumber Dana) 1.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan (APBD) a. Pengendalian hama penyakit ikan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan; b. Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya; c. Peningkatan produksi budidaya air tawar; d. Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan pantai. 2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (APBN - DK) a. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan b. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan c. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya d. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan; e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Perikanan Budidaya. f. Pengelolaan Pakan Ikan 3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (APBN - TP) a. Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan; b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

1. Adanya kegiatan Pengembangan kultur jaringan dan Kebun Bibit rumput laut di kabupaten Lombok tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu, KSB dan Sumbawa. Kegiatan ini didukung oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2. Pengembangan dan pengadaan sarana budidaya Eucheuma sp, Gracillaria sp, dan bibit kebun bibit rumput laut Eucheuma sp 3. Bantuan sarana budidaya ikan air tawar dan mutiara. 4. Budidaya lele sistem bioflok 5. Pengadaan dan bantuan bibit ikan serta pengadaan mesin pembuat pakan ikan

Peluang pengembangan perikanan budidaya yang dapat mendorong tingginya angka capaian produksi perikanan budidaya masih sangat besar potensinya. Hal ini dapat

dilihat

dari

perbandingan

antara

luasnya

potensi

lahan/areal

dengan

pemanfaatannya. Potensi perikanan budidaya laut sekitar 57.245,98 Ha yang baru dimanfaatkan hingga tahun 2016 adalah 13.444,12 Ha (Angka sementara), sehingga untuk pengembangannya masih berpeluang sekitar 43.801,86 Ha. Potensi budidaya air payau seluas 26.287,5 Ha yang baru dimanfaatkan hingga tahun 2016 adalah 7.617,17Ha dan peluang pengembangannya sekitar 18.670,77 Ha. Demikian juga untuk budidaya air tawar potensi areal hingga 5.108,8 Ha, termanfaatkan 3.612,04 Ha dan peluang pengembangan sekitar 1.496,76 Ha.


22

Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan capaian produksi perikanan budidaya yaitu: 1. Rendahnya harga komoditas rumput laut kering di tingkat pembudidaya dimana pada Tahun 2016 rata-rata harganya Rp. 6.000-7.000,-/Kg kering. Padahal pada Tahun 2015 harga rumput laut mencapai Rp.13.000 - Rp.15.000/Kg kering. 2. Semakin tingginya harga pakan ikan air tawar sehingga margin keuntungan usaha budidaya air tawar semakin menipis, karena harga jual ikan air tawar cenderung tetap setiap tahun 3. Adanya wabah penyakit ice-ice dan mudah rontok pada rumput laut akibat pengaruh perubahan iklim dan bencana alam banjir pada beberapa lokasi budidaya di Bima dan Kota Bima akhir Tahun 2016. 4. Masih sulitnya para pelaku usaha perikanan budidaya untuk mendapatkan fasilitas kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas dilakukan tindaklanjut sebagai solusinya antara lain: 1.

Perlu dikembangkan Unit Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan rumput laut di Provinsi NTB sehingga produk rumput laut tidak hanya tergantung pada pemasaran ke luar negeri yang sangat dipengaruhi pada kondisi perekonomian global;

2.

Dengan berkembangnya produk olahan di Provinsi NTB, maka produk budidaya rumput laut akan banyak terserap di pasar lokal daerah provinsi terutama dengan semakin berkembangnya pariwisata NTB;

3.

Dibutuhkan pengembangan pakan ikan yang diproduksi secara mandiri di beberapa sentra budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan sumber bahan baku lokal;

4.

Pembudidaya ikan perlu didorong untuk mendapatkan fasilitas permodalan dari pihak perbankan dimana program Sertifkasi Hak atas Tanah untuk Budidaya Ikan (SEHATKan) dikembangkan agar para pembudidaya dapat menggunakan sertifikat tanah sebagai bahan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan.

b. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Realisasi capaian produksi perikanan tangkap provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan target tahun 2016 dan produksi pada waktu yang sama di Tahun 2015. Pada diagram Gambar 7 dapat dilihat perbandingan target dan capaian produksi perikanan tangkap Tahun 2014-2016. Capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 berkisar sampai 161,11% dari target tahun yang sama, dan persentase capaian terhadap target pada tahun 2015 adalah 143,34%. Sedangkan, realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2016 senilai 79,99% dari target LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

23

tahun 2016, lebih rendah 73,77% dari realisasi tahun 2014, turun 80,25% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan 76,88% dibandingkan capaian yang ditargetkan pada akhir periode Renstra Tahun 2018 yaitu 221.321 ton. Secara rinci produksi perikanan tangkap setiap Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 4. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Target (Ton)

2014 143.159

2015 147.921

2016 212.727

Realisasi (Ton)

230.644

212.036

170.165

Gambar 7. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Provinsi NTB Tahun 2014-2016 Penurunan produksi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi ubur-ubur dan rumput laut jenis sargasum yang terjadi di Kabupaten Dompu dan Sumbawa. Pada tahun 2015 produksi ubur-ubur mencapai 26.780 ton dan rumput laut jenis sargasum sebanyak 20.211 ton, sedangkan sampai akhir tahun 2016 produksinya menurun hingga 1.674 ton untuk ubur-ubur dan rumput laut jenis sargasum sejumlah 8.319 ton. Selain itu, banyaknya nelayan rumput laut yang beralih menangkap benih lobster juga menjadi penyebab turunnya angka produksi perikanan tangkap di Pulau Lombok dan Sumbawa sehingga berpengaruh terhadap capaian produksi perikanan tangkap Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan yang telah diambil sebagai pendukung capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap tahun 2016 meliputi Program, kegiatan dan sumber pendanaan ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Sementara program penunjang dalam keakuratan data, bidang Perikanan Tangkap sebagai bidang yang bertanggung jawab bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) dan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Kerjasama yang dilaksanakan dengan WCS meliputi pendataan khusus ikan karang di Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk kegiatan pendataan ikan tuna secara spesifik setiap tahunnya dilakukan enumerator di Labuhan Lombok disponsori oleh MDPI yang berkedudukan di Bali, koneksi ini tergabung dalam wadah DMC (Data Management Committee).


24

Tabel 4. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 N Program/Kegiatan o Output Kegiatan (Sumber Dana) . 1 .

Program Pengembangan Perikanan Tangkap (APBD)

1. Pembangunan dan pemasangan rumah ikan

a. Pengembangan teknologi

2. Pengadaan sarana pemantauan

penangkapan ikan dan

dan evaluasi perkembangan

perekayasaan penangkapan ikan;

kondisi bangunan rumah ikan

b. Motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatandaya

3. Bantuan alat penangkapan ikan 4. Pengadaan alat tangkap, mesin

jelajah dan produktivitas

tempel, Pengadaan bagang

Nelayan;

kapal, mesin ketinting, pukat,

c. Penguatan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya

mesin genset, perahu sampan dan rumpon.

perikanan tangkap 2

Program Pengelolaan Perikanan

.

Tangkap (APBN - DK) a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan a. Pengelolaan pelabuhan perikanan b. Pengendalian Penangkapan ikan c. Pengelolaan Kenelayanan d. Pengelolaan Sumberdaya Ikan e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Perikanan Tangkap.

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Kendala yang dihadapi oleh bidang perikanan tangkap pada tahun 2016 yaitu adanya ketidaklancaran suplai data laporan produksi perikanan tangkap setiap triwulan dari kabupaten sehingga menghambat keakuratan, validasi dan evaluasi terhadap data produksi perikanan tangkap. Permasalahan lainnya yang dapat mempengaruhi program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta produksi perikanan adalah ketidakjelasan informasi mengenai hibah dari program pusat Dirertorat Jenderal Perikanan Tangkap yang meliputi jumlah kapal dan waktu penyerahan bantuan dilaksanakan. Hingga bulan Januari 2017, baru satu kapal yang diketahui telah LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

25

diserahkan kepada masyarakat dari sejumlah kapal yang direncanakan. Upaya yang dilakukan sebagai solusi tindaklanjut atas permasalahan tersebut diatas yaitu mengalokasikan anggaran APBD 1 yang diharapkan dapat

mendukung penguatan

sistem data berupa sumber daya manusia dan insentifnya. c. Jumlah Produksi Garam Tabel 5. Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2014-2016 Tahun No Uraian 2014 2015 2016 1 Target (ton) 212.505,83 232.090,9 150.000 2 Realisasi (Ton) 169.369,45 178.605,18 21.768,75 3 Pencapaian (%) 79,70 76,95 14,51 Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Realisasi produksi garam tahun 2016 hanya sebesar 14,51% dari target tahun 2016, menurun drastis hanya 12,85% dari realisasi tahun 2014 dan hanya 12,19% dibandingkan realisasi tahun 2015. Rincian produksi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2016 pada masing-masing Kota/Kabupaten tertera pada Gambar 4. Walaupun Kabupaten Bima masih sebagai penyumbang produksi garam tertinggi di Provinsi NTB tahun 2016 yaitu 50,78% dari total produksi atau sebesar 11.055,19 Ton akan tetapi angka ini masih jauh lebih rendah dari

produksi dua tahun sebelumnya

yaitu hanya 7,24% dari produksi Tahun 2015 dan 8,73% dari produksi Tahun 2014. Begitu pula kondisinya dengan Kota/Kabupaten lain yang ada di Provinsi NTB. Namun, apabila penyebab menurunnya capaian tahun 2016 ini dapat diatasi, besar harapan dapat mencapai angka yang ditargetkan tahun 2018 yaitu 170.000 ton jika melihat trend angka capaian di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan melihat sangat luasnya potensi lahan untuk produksi PUGAR sekitar 77,46% dari total keseluruhan 9.789,92 Ha, dan luas lahan yang baru digunakan untuk produksi hanya 2.206,79 Ha atau sekitar 22,54%.. Kabupaten Lombok Barat; 3.181

Kabupaten Lombok Tengah; 712 Kabupaten Lombok Timur; 5.325

Kabupaten Bima; 11.055

Kota Bima; 9,0

Kabupaten Sumbawa; 1.486

Gambar 8. Realisasi Produksi PUGAR (Ton) Kota/Kab Se Provinsi NTB Tahun 2016 LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

26

Data produksi garam setiap bulan, luas lahan, jumlah kelompok dan anggota per Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Lampiran 5. Untuk faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap menurunnya capaian produksi garam/PUGAR provinsi NTB antara lain: 1. Iklim/cuaca yang tidak menentu sepanjang Tahun 2016 merupakan faktor penyebab utama dalam produksi garam. Faktor cuaca merupakan indikator keberhasilan PUGAR selain lahan; 2. Masih menggunakan teknologi tradisional walaupun ada beberapa yang semi intensif; 3. Belum adanya mitra kerjasama pendukung serta lembaga keuangan/Bank yang dapat membantu memberikan modal usaha/akses ke lembanga keuangan masih sulit; 4. Belum adanya tata niaga yang terorganisir terhadap produk garam, untuk saat ini sebagian besar bergantung pada tengkulak. 5. Harga rendah. Pada waktu musim panen harga sangat rendah karena tidak adanya

standarisasi harga dan dikarenakan rembesan garam impor, banyak

petambak atau calon petambak garam yang tidak terlalu berani berspekulasi untuk menginvestasikan modalnya untuk produksi garam. Kebijakan yang telah diambil untuk mendukung capaian indikator kinerja produksi Garam tahun 2016 meliputi Program, kegiatan dan sumber pendanaan ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut: Tabel 6. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi Garam Tahun 2016 Program/Kegiatan No. Output Kegiatan (Sumber Dana) 1.

Program Pemberdayaan Ekonomi

1. Penyelenggaraan lokakarya PUGAR

Masyarakat Pesisir (APBD)

2. Kegiatan PUGAR

 Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; 2.

Program Pengelolaan Ruang Laut (APBN-DK)  Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB


27

2. Sasaran Strategis 2: terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: a. Nilai Tukar Perikanan (NTP) Penetuan Nilai Tukar Periakan (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur perkembangan kesejahteraan petani Perikanan karena berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran yang menjadi tolok ukur kesejahteraan kemampuan tukar produk

yang

dijual

nelayan/pembudidaya

dengan

produk

yang

dibutuhkan

nelayan/pembudidaya dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2016 indeks NTP Provinsi NTB baru dijadikan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. NTP berkaitan dengan kemampuan dan daya beli nelayan dan pembudidaya ikan dalam membiayai hidup rumah tangganya. Apabila kenaikan pendapatan yang diterima akibat kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan daya dan kemampuan nelayan/pembudidaya dan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudidaya. Tabel 7. Target dan Realisasi Indeks Nilai Tukar Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 Uraian

Target (Indeks)

Nilai Tukar Perikanan

101

Realisasi

Capaian

(Indeks)

(%)

101,98

100,97

Sumber data : Badan Pusat Statistik Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 7 menunjukkan indeks Rata-rata Nilai tukar perikanan (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 lebih tinggi 100,97% dari index yang ditargetkan 101 menjadi 101,98. Tingginya Nilai Tukar Nelayan Tahun 2016 dengan indeks 108,07 masih menjadi pendorong utama kontraksi positif nilai tukar perikanan. b. Nilai Tukar Nelayan (NTN) NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Dapat diartikan sebagai salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan. Dari tabel 8 di bawah ini, terlihat bahwa perkembangan NTN mengalami perubahan yang positif. Seperti yang tertera pada Tabel 8 di bawah ini bahwa dibandingkan dengan target pada tahun 2016, realisasi indeks NTN mencapai 102,92% atau lebih tinggi 3,03. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,2% dari realisasi indek NTN tahun 2015 dan naik 6,9% dari tahun 2014. LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

28

Tabel 8. Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2014 - 2016 Tahun No Uraian 2014 2015 2016 1 Target (Index) 98,00 104,00 105 2 Realisasi (Index) 101,09 106,79 108,07 3 Pencapaian (%) 103,15 102,68 102,92 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kenaikan capaian index NTN Provinsi NTB menunjukkan index harga yang diterima (penerimaan) nelayan lebih tinggi bila dibandingkan index beli (pengeluaran nelayan). Artinya, nelayan mengalami surplus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan nelayan pada provinsi NTB Tahun 2016 tersebut cenderung meningkat. Program/kegiatan pemerintah berupa bantuan untuk nelayan yang dilaksanakan selama ini sangat membantu menekan biaya pengeluaran nelayan sehingga semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. c.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan perbandingan antara indeks

harga yang diterima oleh pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan. NTPi dijadikan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan/daya keluarga pembudidaya ikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi indeks NTPi yaitu indeks >100, maka akan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya. Tabel 9. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB Tahun 2014-2016 Tahun No Uraian 2014 2015 2016 1 Target (Index) 97,00 97,10 88 2 Realisasi (Index) 93,90 91,45 89,71 3 Pencapaian (%) 96,80 94,18 101,94 Sumber data : Badan Pusat Statistik Berdasarkan hasil pemantauan oleh BPS di Provinsi NTB, NTPi akhir Bulan Desember 2016 pada posisi indeks 89,71 atau tercapai 101,94% dari target tahun 2016, tetapi turun 98,09% dari indeks realisasi Tahun 2015 dan hanya 95,53% dari realisasi Tahun 2014 seperti yang tertera pada Tabel 9. Diperjelas dalam Gambar 9 di bawah ini, perkembangan indeks NTPi yang semakin menurun sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan semakin kecil. Menurunnya indeks NTPi setiap bulan pada Tahun 2014-2016 disebabkan terutama dengan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan opersional produksinya. LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

29

98,00 96,00 Index

94,00 92,00 90,00

2014

88,00

2015

86,00

2016

84,00 Bulan

Gambar 9. Perkembangan Indeks NTPi Bulan Januari-Desember Tahun 2014-2016 Faktor/input produksi yang sangat berpengaruh terutama adalah semakin meningkatnya harga pakan ikan. Padahal proporsi yang dikeluarkan untuk membiayai produksi ikan adalah sekitar 60-70% sehingga semakin meningkanya harga pakan ikan akan berdampak pada menurunnya indeks Nilai Tukar Pembudidaya ikan karena harga jual produk ikan budidaya relatif tetap sepanjang tahun. Untuk itu upaya-upaya berupa program/kegiatan yang bertujuan untuk menekan ketergantungan pada pakan ikan pabrikan

sangat

diperlukan.

Kegiatan

yang

dimungkinkan

untuk

mewujudkan

kemandirian para pembudidaya ikan khususnya dalam penyediaan pakan ikan hasil produksi sendiri dengan mensukseskan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). 3. Sasaran Strategis 3: meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: a. Jumlah/Tingkat Konsumsi Ikan

Perkapita Pertahun Masyarakat di

Provinsi NTB Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per kapita per tahun. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan protein yang bersumber dari ikan memberikan pengaruh positif terhadap semakin meningkatnya jumlah konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun. Dalam tabel 10 di bawah ini terlihat capaian angka konsumsi ikan di Provinsi NTB tahun 2016 senilai 101,87% dari target, meningkat hanya 0,05 kg/kapita/thn dari tahun 2015 dan 0,43 kg/kapita/thn dari capaian tahun 2014. Namun, angka ini masih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang mencapai 41,11 kg per kapita per tahun pada 2015 dan masih lebih rendah 1,42 kg/kapita/thn dari target Tahun 2018 dengan Angka Konsumsi ikan sebesar 33 kg/kapita/tahun.


30

Tabel 10. Capaian Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun Masyarakat di Provinsi NTB Tahun 2014-2016 Tahun No Uraian 2014 2015 2016 1 Target (kg/kapita/thn) 29,04 30,00 31,00 2 Realisasi (kg/kapita/thn) 31,15 31,53 31,58 3 Pencapaian (%) 107,41 105,83 101,87 Sumber data : Badan Pusat Statistik Upaya meningkatkan konsumsi ikan terus dilakukan, selain dilaksanakan melalui penyediaan produk yang berkualitas, menjaga kestabilan pasokan, rehabilitasi sarana dan prasarana pemasaran serta pembenahan jalur distribusidisamping hal tersebut perlu dilakukan stimulus atau dukungan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat dan pelaku pasar untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dengan jumlah yang memadai. Dengan demikian Program Nasional Pameran Promosi Peluang Investasi diharapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi sehingga program dalam meningkatkan dan mengembangkan produksi serta bisnis perikanan dalam negeri dapat tecapai. Meningkatnya angka konsumsi ikan di Provinsi NTB didukung melalui pelaksanaan beberapa kegiatan. Antara lain melalui program/kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), peningkatan mutu produk perikanan seperti pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Gemarikan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan promosi dan kampanye Gemarikan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait di wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk mendorong peningkatan Konsumsi Ikan dan Pengembangan pasar ikan. Program/Kegiatan GEMARIKAN ini antara lain melalui:  Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) berbahan baku ikan untuk anak-anak Sekolah Dasar secara berkelanjutan, sehingga diharapkan anak-anak sekolah menyukai makanan berbahan baku ikan sejak dini.  Lomba masak serba ikan dari tingkat kabupaten/kota, tingkat Provinsi NTB sampai tingkat Nasional kerja sama dengan Tim Penggerak PKK.  Penguatan kelembagaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di 10 kota/kabupaten yang ada di Provinsi NTB.  Demonstrasi pengolahan ikan dengan menggunakan mobil Alih Teknologi Informasi (ATI) di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.  Melakukan demo masak berbahan baku ikan kepada ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan Kelompok Organisasi Wanita lainnya.  Mengembangkan produk nilai tambah kepada para pelaku usaha  Penyebarluasan leaflet, brosur tentang manfaat ikan untuk kesehatan dan kecerdasan.


31

 Melakukan penebaran ikan di perairan umum terutama pada daerah yang mempunyai embung dan bendungan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan masyarakat antara lain adalah image tentang produk perikanan masih kurang baik dimata konsumen.

Hal ini berkaitan dengan anggapan adanya masalah kesehatan

(misalnya alergi), selain itu belum berkembangnya jenis-jenis olahan dan masakan yang berbahan dasar ikan juga menyebabkan keengganan dalam menyiapkan masakan ikan. Menyikapi masalah tersebut sekaligus sebagai upaya meningkatkan angka konsumsi ikan, pemerintah perlu merancang suatu rangkaian kegiatan secara menyeluruh yang terangkum dalam suatu program besar yaitu Program Nasional Pameran Promosi Peluang Investasi. Program ini dapat dijadikan wadah dalam melakukan ajakan dan himbauan agar masyarakatnya lebih mengenal berbagai macam olahan berbahan baku ikan bukan hanya sebagai makanan menu pendamping namun juga sebagai makanan camilan yang sehat dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang didukung oleh ahli kesehatan baik itu dokter maupun ahli gizi, instansi terkait yaitu kemeterian kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta stakeholders lain untuk dapat bekerjasama dalam setiap kegiatan guna mewujudkan masyarakat gemar makan ikan. b. Jumlah Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan Realisasi angka produksi olahan hasil kelautan dan perikanan provinsi NTB Tahun 2016 mencapai 100,07% dibandingkan dengan target, lebih tinggi 30.547 Ton dibandingkan capaian tahun 2014. Secara rinci target dan capaian jumlah produksi olahan hasil kelautan dan perikanan tahun 2014-2016 terdapat pada tabel 11. Dilihat dari capaian seperti yang tertera pada tabel berikut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB optimis dapat mencapai target produksi olahan seperti yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 211.680 ton. Tabel 11. Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2014-2016 Tahun No Uraian 2014 2015 2016 1 Target (Ton) 140.240,00 178.520,00 192.000 2 Realisasi (Ton) 161.589,00 210.882,84 192.136 3 Pencapaian (%) 115,22 118,13 100,07 Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB


32

Potensi untuk menggerakkan sektor riil melalui pengembangan agribisnis berbahan dasar rumput laut sangat besar, karena kualitas rumput laut yang baik dan bisa diolah menjadi ratusan produk olahan mulai dari makanan, bahan kosmetik, kertas, obat-obatan hingga bahan bakar alternatif. Capaian jumlah produksi olahan hasil kelautan dan perikanan tahun 2016 ini didukung adanya bantuan melalui Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi NTB antara lain pengadaan mesin kemasan, fasilitasi uji produk UMKM,

pengadaan

coolbox,

freezer

dan

kulkas

serta

adanya

dukungan

program/kegiatan di Kabupaten/ Kota serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi angka capaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan diantaranya: 1. Harga bahan baku yang tinggi saat musim paceklik. 2. Ketersediaan bahan baku masih kurang karena kapasitas armada penangkapan yang belum menjangkau daerah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) masih sedikit,. 3. Infrastruktur pengiriman produk ekspor masih belum optimal. 4.

Jumlah Usaha Kecil, menengah dan besar yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan masih kurang.

5. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung yang memadai di setra-setra pengolahan hasil perikanan. 6. Terbatasnya akses permodalan bagi UKM hasil Perikanan. Untuk

mengatasi

permasalahan-permasalahan

tersebut

diperlukan

solusi

pemecahan masalah agar usaha perikanan di Nusa Tenggara Barat dapat berkembang dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan khususnya pengolah ikan tradisional atau pengolah skala kecil dan menengah sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah olahan hasil kelautan dan perikanan yaitu:

1. Pemerintah agar membangun dan menyediakan cold storage. 2. Menyiapkan armada dan SDM yang mampu beroperasi di ZEEI. 3. Mengupayakan adanya kerjasama dengan maskapai internasional serta mendorong operasional pelabuhan agar menjadi pelabuhan ekspor seperti Perlabuhan Perikanan Teluk Awang.

4. Membuat forum UKM, melakukan Pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi/ komprehensif dalam memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;

5. Kerjasama pendampingan dan pembangunan sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur seperti pasar higinis, jalan memadai, drainase, pengelolaan limbah/sampah, kendaraan logistik, dan pengadaan sentra kuliner; serta

6. Memfasilitasi

pertemuan

dengan

lembaga

perkreditan/bank

dalam

penjaminan modal.


33

hal

Program/kegiatan dan sumber pendanaan pendukung sasaran strategis 3 ini dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini. Tabel 12. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Sasaran Strategis dalam Meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Tahun 2016 Program/Kegiatan No. Output Kegiatan (Sumber Dana) 1.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (APBD) 

Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;

2.

GEMARIKAN 2. Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah

Pemberdayaan masyarakat dalam

3. Terlaksananya pameran/promosi

pengawasan dan pengendalian

4. Terlaksananya pembangunan rumah

sumberdaya kelautan (APBD)  Pengawasan dan penertiban Ilegal

jaga 5. Terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat (sarana

Fishing; 3.

1. Terlaksananya sosialisasi

Program Pengelolaan Ruang Laut

prasarana pengolahan dan

(APBN-DK)

pemasaran).

 Penataan dan Pemanfaatan Jasa

6. Terlaksananya lanjutan pembangunan UPI kosmetik dan

Kelautan

Rumput laut. 7. Tersedianya display informasi perikanan. Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB 4. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang aktif. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan ujung tombak pengawasan dan juga mitra pemerintah yang berperan dalam melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

yang

berbentuk

berdasarkan

inisiataif

masyarakat.

Adapun

yang

melatarbelakangi terbentuknya POKMASWAS ini diantaranya adalah : 1) laut Indonesia yang sangat luas dan sumberdaya ikan maupun sumberdaya lainnya yang sangat banyak, namun SDM aparat pengawasan khususnya Kelautan dan Perikanan sangat terbatas, begitu juga dengan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki; 2) kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang merupakan tanggung jawab bersama; 3) potensi maupun kemampuan masyarakat sangat besar; dan 4) perlunya LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

34

peran serta masyarakat sehingga pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif, cepat dan kuat. Dasar hukum yang menjadi landasan operasional POKMASWAS Perikanan adalah UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang tercantum dalam Pasal 67 bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Khusus dalam KEPMEN-KP tersebut menyebutkan bahwa sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Adanya POKMASWAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan fungsi dan manfaat, antara lain: (a) membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di tingkat lapangan dengan cara memantau, mengawasi dan melaporkan kepada pemerintah ataupun aparat penegak hukum lainnya apabila dijumpai kegiatan-kegiatan atau tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan; (b) Mendorong partisipasi masyarakat (petani nelayan) dalam menjaga dan memelihara sumberdaya kelautan dan perikanan; (c) Agar sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan; dan (d) Tegaknya hukum di bidang kelautan dan perikanan. Tabel 13. Capaian Jumlah POKMASWAS SDKP yang aktif di Provinsi NTB Tahun 2014 - 2016 Tahun No Uraian 2014 2015 2016 1 Target (Kelompok) 125 129 68 2 Realisasi (Kelompok) 125 129 68 3 Pencapaian (%) 100 100 100 Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 perkembangan jumlah POKMASWAS sumber daya kelautan dan perikanan yang aktif dijadikan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Nomenkelatur indikator ini sedikit berubah dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2014 dan 2015 indikator ini dititikberatkan pada jumlah POKMASWAS Sumberdaya Kelautan dan perikanan yang dibina. Sebagaimana tertera pada tabel 13, sejak tahun 2014-2016 ini realisasi POKMASWAS berkembang positif dan sesuai dengan target. Meningkatnya jumlah POKMASWAS yang aktif mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan sangat berpengaruh memberikan dampak positif terjadinya penurunan tingkat IUU (illegal, LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

35

Unreported dan unregulated) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Faktor pendukung tercapainya target jumlah POKMASWAS Provinsi NTB tahun 2016 tidak terlepas dengan tersedianya sarana prasarana (perahu pokmaswas, Seragam, KTA/Kartu Tanda Anggota Pokmaswas, Camera, Alat Komunikasi dan GPS/Global Positioning System) serta mulai tertibnya administrasi kelompok yang didukung adanya laptop, printer, dan buku-buku administrasi kelompok. Program, kegiatan dan sumber pendanaan yang telah diambil untuk mendukung capaian indikator kinerja dalam meningkatkan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang aktif di Provinsi NTB Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 14. Tabel 14. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung meningkatkan Jumlah POKMASWAS SDKP yang aktif Tahun 2016 Program/Kegiatan No. Output Kegiatan (Sumber Dana) 1.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (APBD) 

Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

2.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan (APBD)  Pengawasan dan penertiban Ilegal Fishing;

3.

Program Pengelolaan Ruang Laut (APBN-DK)  Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

1. Pengadaan Glass Bottom Boat dan perahu patroli kelompok Pelestarian lingkungan laut 2. Penyelenggaraan Bimtek penguatan kelembagaan pokmaswas 3. Pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian SDKP 4. Pembangunan pos jaga/pos pengawasan 5. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan 6. Pelaksanaan kegiatan persiapan Sail Moyo Tambora 7. Pengadaan kendaraan operasional pengawasan

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Kendala yang dihadapi pokmaswas dalam menjaga kelestarian Sumber daya Kelautan dan Perikanan, yaitu: 1. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki pokmaswas dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan. 2. Keterbatasan jumlah petugas/ aparat keamanan terkait lainnya serta jangkauan petugas dengan tempat kejadian perkara relatif jauh sehingga tidak dapat menangani secara cepat laporan tindak pidana kelautan dan perikanan dari POKMASWAS. LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

36

3. Tidak adanya sumber pendapatan penunjang untuk kelompok sebagai biaya operasional dalam melakukan pemantauan dan pengawasan SDKP. Solusi yang diharapkan mampu menyelesaikan kendala tersebut, yakni: 1. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan kepada POKMASWAS berupa (Pos Pokmaswas, Seragam, Teropong, maupun speed boat Pokmaswas ataupun sarana lainnya) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 2. Membentuk UPT Pengawasan di tingkat daerah sehingga laporan dari POKMASWAS dapat direspon dengan cepat dan tepat. 3. Mendorong kelompok untuk melakukan kemitraan dengan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan serta memberikan fasilitas pendukung untuk mengembangkan usaha alternatif sesuai dengan potensi yang ada di wilayah pokmaswas. 5. Sasaran Strategis 5: Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah, capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan definisi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam PP Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (SDI) bahwa kawasan perairan yang dilindungi, dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Dasar lainnya yaitu sejalan dengan tujuan KKP dalam Permen KP Nomor 2 Tahun 2009 yaitu: (1) Melindungi, melestarikan dan memanfaatkan SDI dan tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; (2) Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan SDI yang berada di dalam dan atau sekitar KKP; dan (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Alasan

perlunya

memelihara

keanekaragaman

hayati

ekosistem

mempertimbangkan fungsi, integritas, kesehatan dan jasa ekosistem. Fungsi ekosistem untuk menjaga hubungan di dalam atau di antara beberapa ekosistem, integritas ekosistem untuk menjaga kemampuan suatu komunitas hidup dalam jangka panjang. Sedangkan, kesehatan ekosistem untuk menjaga stabilitas/ketangguhan terhadap tekanan

serta

jasa

ekosistem

yaitu

agar

dapat

dinikmati

dan

dimanfaatkan

keindahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencanangkan memiliki kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Sehingga KKP terus melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah luas kawasan tersebut dari tahun ke tahun. Upaya ini dilaksanakan dengan kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah


37

Provinsi seluruh Indonesia yang diharapkan memiliki komitmen untuk mencadangkan sebesar 10% dari total teritorial wilayah perairannya sebagai kawasan konservasi hingga tahun 2020. Tabel 15. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB Tahun No Uraian 2014 2015 2016 1 Target (Ha) 229.555 2 Realisasi (Ha) 151.089,16 229.555,36 229.555,36 3 Pencapaian (%) 100 Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas perairan laut sebesar 29.159,04 Km2, sehingga diharapkan Provinsi NTB dapat merencanakan pencadangan kawasan konservasi perairan seluas 291.594 Ha (10%) sampai tahun 2020. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya program kegiatan ini belum dijadikan indikator kinerja utama DKP Provinsi NTB, namun sejak Tahun 2014 Provinsi NTB telah mencadangkan kawasan konservasi seluas 151.089 Ha, tahun 2015-2016 seluas 229.555,36 Ha dan hingga tahun 2016 ini Provinsi NTB telah berhasil mencadangkan 7,87% atau seluas 229.555,36 Ha dari luas perairan teritorialnya. Jumlah lahan yang telah dicadangkan tersebut terdiri dari 12 kawasan konservasi yang telah mempunyai legalitas melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 kawasan dan 9 kawasan lainnya melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penetapan lahan berdasarkan Keputusan Menteri yaitu (1) TWP Pulau Gili Anyer, Meno dan Trawangan di Lombok Utara; (2) TWAL Pulau moyo di Kabupaten Sumbawa; dan (3) TWA Pulau Satonda di Kabupaten Dompu. Sedangkan pencadangan lahan berdasarkan Keputusan Gubernur adalah (1) TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak di Kabupaten Lombok Barat; (2) TWP Gili Sulat dan Gili lawang Kabupaten Lombok Timur; (3) TWP Teluk Bumbang di Kabupaten Lombok Tengah; (4) TPK Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat; (5) TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong di Kabupaten Sumbawa; (6) TWP Pulau Liang dan Ngali di Kabupaten Sumbawa; (7) TWP Gili Banta di Kabupaten Bima; (8) SAP teluk Cempi di Kabupaten Dompu; dan (9) TP Penyu Tatar Sepang – Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Status, legalitas dan luas lahan masing-masing kawasan dapat di lihat pada Lampiran 6. Keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan kawasan konservasi perairan daerah karena Dinas Kelautan Provinsi NTB mampu dengan cepat menyesuaikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah, dimana DKP mencoba untuk melakukan harmonisasi Kawasan Konservasi perairan dan mensinkronkan dengan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Selain itu, DKP juga dibantu secara teknis oleh mitra kawasan konservasi LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

38

perairan yaitu Wildlife Conservation Society (WCS) dalam menyusun rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah. Program, kegiatan dan sumber pendanaan yang telah diambil untuk mendukung capaian indikator kinerja dalam meningkatkan capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi NTB Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 16 berikut. Tabel 16. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Meningkatkan Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Program/Kegiatan No. Output Kegiatan (Sumber Dana) 1.

Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim (APBD)  Pengembangan kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana

2.

Program Pengelolaan Ruang Laut (APBN-DK) 

Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut



Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan



Pendayagunaan Pesisir



Perencanaan Ruang Laut



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

1. Penyusunan dokumen RZWP3K dan Draft Dokumen Raperda RZWP3K 2. Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif [Base Line] 3. NSPK Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan 4. Vegetasi pantai untuk rehabilitasi kawasan pesisir 5. Kawasan pesisir yang difasilitasi reklamasi dan pengembangan kawasan. 6. Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan 7. Perencanaan, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi berdasarkan data terkini dan akurat 8. Produk hukum, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana berdasarkan reformasi birokrasi 9. Humas, pelayanan publik dan kerjasama yang difasilitasi 10. Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga lingkup Ditjen PRL 11. Layanan Perkantoran

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB


39

6. Sasaran Strategis 6: meningkatnya kualitas rekomendasi yang diberikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu a. Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan adanya penyerahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota ke Provinsi, khususnya dalam pengelolaan konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang memanfaatkan perairan 0-12 mil laut untuk kegiatan usaha budidaya maupun usaha lain maka otomatis izin di bidang perikanan tangkap dan budidaya yang selama ini menjadi tanggung jawab kabupaten, pada Tahun 2016 diserahkan kepada provinsi. Namun demikian, mengingat belum adanya Perda tentang perizinan maka pengurusan perizinan hanya berupa administrasi melalui perizinan terpadu di BKPM&PT (Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Provinsi NTB. Tabel 17. Capaian Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB Tahun 2016 No

Uraian

Target (Ijin)

Realisasi (Ijin)

Jumlah ijin investasi di wilayah 26 pesisir dan pulau-pulau kecil Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB 1

33

Capaian (%) 127

Izin yang masuk pada Tahun 2016 merupakan izin-izin untuk pengoperasian kapal ≤30 GT berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dan SIPI (Surat Izin kapal Penangkapan Ikan). Pada Tabel 17 terlihat jumlah izin yang telah dikeluarkan oleh BKPM&PT berdasarkan rekomendasi dari Bidang Perikanan Tangkap -Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebanyak 33 izin. Angka ini telah melebihi 127% dari jumlah target Tahun 2016 yang ditetapkan sebanyak 26 izin. Kedepannya telah diusulkan Perda untuk perizinan tentang Usaha tertentu di bidang kelautan dan perikanan melalui BAPPENDA (Badan Pengelolaan Pendapatan daerah) Provinsi NTB sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dari izin-izin tersebut. Izin-izin yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA. 2016 secara detail dapat dilihat pada lampiran 7.


40

b. Persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuai rekomendasi Tabel 18. Capaian Persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuai rekomendasi Provinsi NTB Tahun 2016 No

Uraian

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

100

104,16

Persentase pengusaha yang 1 menjalankan usaha sesuai 96 rekomendasi Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Beberapa pengusaha yang berinvestasi di bidang kelautan dan perikanan baik itu di bidang perikanan tangkap (rekomendasi izin penangkapan ikan), bidang budidaya (rekomendasi izin pembudidaya ikan, mutiara maupun rumput laut) serta izin usaha di bidang pengolahan ikan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui BKPMPT dari akumulasi jumlah dapat direalisasikan secara keseluruhannya, bahkan melebihi target dari pada jumlah izin yang ditetapkan. Namun demikian, dari Provinsi NTB belum bisa mengenakan biaya pengurusan izin tersebut mengingat belum adanya Perda khusus yang mengatur, dan kabupaten sudah tidak memungut kembali. Otomatis pada tahun 2016 pengusaha tidak dikenakan biaya administrasi pengurusan. 7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan bagi keuangan daerah, yang capaiannya dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian realisasi PAD sektor Kelautan dan Perikanan terhadap target. Tertera pada tabel 19 berikut bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 sebesar 99,90 %, berkurang Rp. 1.304.084,41,- dari target. Namun, realisasi PAD tahun 2016 ini lebih tinggi 1,21% (sekitar Rp. 16.019.752,59,-) dari pada realisasi Tahun 2015 dan naik 14,26% atau senilai Rp. 166.937.245,59,- dari realisasi tahun 2014. Tabel 19. Persentase Ketercapaian Realisasi PAD Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Target Tahun 2016 No

Uraian

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Capaian (%)

PAD sektor Kelautan dan 1.338.680.000,00 1.337.375.915,59 Perikanan Provinsi NTB Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB 1

99,90

Belum maksimalnya pencapaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan dibandingkan dengan target Tahun 2016 disebabkan rendahnya penerimaan yang bersumber dari pekanian kekayaan daerah yang berasal dari KPP Labuan Lombok, PPI Tanjung Luar, PPI Sape Bima, P3TS Sumbawa dan menurunnya hasil penjualan produksi usaha daerah pada BBI Taliwang Sumbawa. Terjadinya kerusakan pabrik es pada UPTD-Pelabuhan LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

41

Perikanan Labuhan Lombok sehingga UPTD ini hanya mampu menyumbang 50,80% saja dari target Rp. 328.430.000,-. Berbanding terbalik dengan PAD yang bersumber dari UPTD-BPBPP Sekotong yang naik mencapai 130,09% atau Rp.435.815.000,- dari target Rp. 335.000.000,-. Rincian sumber realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dapat dilihat pada lampiran 8. 3.2 REALISASI ANGGARAN Total pagu Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-APBD) yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2016 senilai Rp. 37.850.682.700,- terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi APBN pagu awal sebesar 12.666.407.000,- sedangkan pagu baru setelah penundaan senilai Rp. 10.621.527.000,-. yang berasal dari dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP). Secara umum seluruh kegiatan yang di programkan Tahun 2016 dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari hasil realisasi penyerapan APBD sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Program/kegiatan DPA-APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 secara keseluruhan sebesar Rp. 35.939.964.507,- atau mencapai 94,95% dengan perkembangan fisik 99,33%. Sedangkan, total capaian APBN sampai dengan 31 Desember 2016 adalah senilai Rp. 10.476.455.959,- atau sebesar 98,63% dari pagu setelah self bloking (dibekukan). Rincian capaian serapan APBD dan APBN ini dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10. Alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung langsung sasaran strategis dan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA. 2016 berjumlah Rp. 22.319.293.200,- yang berasal dari APBD Provinsi adalah sejumlah Rp. 12.517.766.200,- dan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

sejumlah

Rp.

9.801.527.000,-.

Rincian

anggaran

tersebut

sesuai

program/kegiatan pendukung perjanjian kinerja Tahun 2016 tertera pada tabel 20 berikut.


42

Tabel 20. Rincian anggaran yang sesuai program/kegiatan pendukung perjanjian kinerja Tahun 2016 No. 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan

Indikator Kinerja 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Program/ Kegiatan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Kegiatan Peningkatan Produksi Budidaya Air Tawar Kegiatan Peningkatan Produksi Benih Budidaya Perikanan Pantai Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan pemulihan SDKP Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Anggaran

APBD Pagu

Realisasi

3.070.915.200

3.017.872.710

98,27

100

1.926.720.000

1.900.425.250

98,64

100

613.665.200

608.902.200

99,22

100

378.100.0000

378.066.500

99,99

100

152.430.000

130.478.760

85,60

100


%

Fisik (%)

APBN Pagu

Realisasi

3.669.965.000

3.658.973.818

%

99,70

Ket

Fisik (%)

100

43

Lanjutan Tabel 20....... No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Penguatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Perekayasaan Penangkapan Ikan Kegiatan Motorisasi Armada Perikanan dalam Upaya Peningkatan Daya Jelajah dan Produktivitas Nelayan

Anggaran

APBD Pagu

Realisasi

3.820.056.500

3.723.097.500

97,46

98,95

3.720.361.500

3.637.647.500

97,78

98,92*)

83.045.000

69.000.000

83,09

100

16.650.000

16.450.000

98,80

100

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap


%

Fisik (%)

APBN Pagu

1.333.872.000

Realisasi

1.322.184.300

%

99,12

Fisik (%)

Ket *) Adanya kelompok penerima bantuan hibah tidak sesuai dengan kriteria bantuan sehingga perlu identifikasi lebih lanjut terhadap calon kelompok penerima bantuan

100

44

Lanjutan Tabel 20........ No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 3. Jumlah Produksi Garam

Program/ Kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau - pulau kecil Program Pengelolaan Ruang Laut Kegiatan Pugar

Jumlah Sasaran 1 2.

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanandan Kelautan

Pagu 293.780.000

293.780.000

Realisasi

%

Fisik (%)

283.783.900

96,60

100

96,60

100

283.783.900

7.184.751.700

4. NTP

Anggaran

APBD

7.024.754.110

97,77

APBN Pagu

99,44

Realisasi

93,94

5.076.426.000

5.049.347.118

99,47

100

-

-

*) Didukung Anggaran Program yang sama pada Sasaran No.1


6. NTPi

Program Pengembangan Budidaya Perikanan




-

-

-

100

68.189.000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

-

Fisik (%)

72.589.000

5. NTN

Jumlah Sasaran 2

%

-

-

Ket

45

Lanjutan Tabel 20........ No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya 7. Angka Angka Konsumsi Konsumsi Ikan Ikan dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil 8. Produksi Perikanan Olahan Hasil Perikanan dan Kelautan

Jumlah Sasaran 3

Program/ Kegiatan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Optimalisasi dan Peningkatan Fungsi BLPMHP Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Anggaran

APBD Pagu

Realisasi

%

Fisik (%)

1.994.996.000

1.921.957.850

96,34

97,80

1.863.329.000

1.808.790.850

97,07

97,88*)

131.667.000

113.167.000

85,95

96,71**)

1.994.996.000


1.921.957.850

96,34

97,80

APBN Pagu

Realisasi

%

Fisik (%)

Ket *)

Fasilitasi uji produk tidak dapt dilaksanakan karena adanya ketidaksesuaia n kode rekening anggaran sehingga pelaksanaanny a ditunda tahun 2017 Sertifikasi tidak dapat terealisasi hingga akhir Tahun 2016, jadwal tim assesor pusat di bulan Februari Tahun 2017

**)

2.933.970.000

2.869.737.100

97,81

100

2.933.970.000

2.869.737.100

97,81

100

46

Lanjutan Tabel 20........ No 4.

Sasaran Strategis Terwujudnya efektifitas pengawasan dan pengendalian SDKP yang partisipatif

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

9. Jumlah Pokmaswas SDKP yang aktif

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah Sasaran 4 5.

Terwujudnya 10.Luas Kawasan Kawasan Konservasi Konservasi Perairan Daerah Perairan yang Daerah ditingkatkan sarana pengelolaannya

Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan

Anggaran

APBD Pagu

Realisasi

%

Fisik (%)

1.940.072.500

1.572.240.050

81,04

91,66

1.940.072.500

1.572.240.050

81,04

91,66*)

1.940.072.500

1.572.240.050

81,04

91,66

59.350.000

54.935.000

92,56

100


APBN Pagu

Realisasi

%

Fisik (%)

-

750.120.000

749.879.000

99,97

100

750.120.000

749.879.000

99,97

100

Ket Tidak terealisasinya Publikasi untuk kegiatan sail moyo tambora (samota) dan pelaksanaannya ditunda pada tahun 2017 *)

47

Lanjutan Tabel 20........ No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Konservasi laut dan perairan Program Pengelolaan Ruang Laut

Jumlah Sasaran 5 6.

Meningkatnya Kualitas Rekomendasi yang diberikan di Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil

11.Jumlah Ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

Pagu

59.350.000

Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana Program Pengelolaan Ruang Laut

Realisasi

54.935.000

%

92,56

Fisik (%)

APBN Pagu

54.935.000

92,56

100

1.338.596.000

1.263.463.800

94,39

100

1.338.596.000

1.263.463.800

94,39

100


Realisasi

%

Fisik (%)

Ket

100

117.500.000 59.350.000

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Anggaran

APBD

117.500.000

923.511.000

117.500.000 117.500.000

895.092.200

100

100

100

100

96,92

100

48

Lanjutan Tabel 20........ No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 12.Persentase Pengusaha yang menjalankan usaha sesuai dengan rekomendasi

Jumlah Sasaran 6

Program/ Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Anggaran

APBD Pagu

Realisasi

%


Fisik (%)

APBN Pagu

Realisasi

%

-

Fisik (%)

Ket


1.338.596.000


1.263.463.800

94,39

100

923.511.000

895.092.200

96,92

100

49

Lanjutan Tabel 20........ No 7.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya 13.Persentase Kontribusi ketercapaian Sektor Kelautan realisasi PAD dan Perikanan sektor bagi kelautan dan kemampuan perikanan keuangan terhadap daerah target

Program/ Kegiatan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Anggaran

APBD Pagu

Realisasi

Fisik (%)

%

*) Didukung Anggaran Program yang sama pada Sasaran No.1 *) Didukung Anggaran Program yang sama pada Sasaran No.1 *) Didukung Anggaran Program yang sama pada Sasaran No.3

Jumlah Sasaran 7

-

-

Jumlah Sasaran 1+2+3+4+5+6+7

12.517.766.200

11.837.350.810


94,56

Pagu

98,04

APBN Realisasi

Fisik (%)

%

-

-

9.801.527.000

9.681.555.418

98,78

100

50

Ket


51

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 adalah wujud dari transparansi penyelenggaraan pemerintahaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tahun 2016, namun demikian dibalik keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu perlu upaya-upaya nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai lebih optimal. Demikian LAKIP/LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kami buat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kami sadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.


51

b) NIP

Recommend Documents