KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-nya penyususnan Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor Camat Batulicin Tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan. Sesuai Amanata Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Renstra Kantor Camat Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 merupakan kewajiban dalam mendukung visi dan misi Bupati Tanah Bumbu periode 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021. Renstra ini merupakan kerangka kerja Kantor Camat Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya akan menjadi acuan Kantor Camat Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) setiap tahunnya. Rentsra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan sisten perencanaan yang berkualitas Batulicin, Camat Batulicin
Hj. Radja Aty Afriyanti,SE Pembina TK I ( IV/b ) NIP. 19600301 198903 2 002
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, wajib menyusun Renstra Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tersebut, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk
menyusun
Rencana
Strategis
(Renstra),
dengan
koordinasi
Badan
Perencanaan
Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.
Dengan disahkan UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan tanggal 25 Februari 2003 dan dilantiknya pejabat Bupati pada tanggal 08 April 2003 oleh Mendagri atas nama Presiden RI maka sejak tanggal 08 April 2003 Kabupaten Tanah Bumbu telah berdiri secara nyata sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki hak otonomi. yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk satuan-satuan kerja yang
melaksanakan kegiatan urusan otonomi dmaksud. Salah satu diantaranya adalah Kecamatan. Menurut Pasal 126 ayat (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah. Ayat (3) menegaskan selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan maka juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dari dua ayat tersebut Camat melaksanakan dua tugas pokok yaitu : 1. Melaksanakan tugas pemerintahan umum yang melekat, 2. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati
Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka untuk Kecamatan Batulicin yang merupakan satu dari sepuluh Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pelaksanaan kerja dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) serta RPJM Nasional. 1.2 Landasan Hukum Organisasi : Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan renstra ini adalah : 1.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004: Tentang Pemerintahan Daeah: 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksaaan dalam pembangunan daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD.
13. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan , pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu. 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2016-2021) adalah sebagai rencana pedoman kerja yang terencana, terarah dan terukur terhadap kebijakan – kebijakan dan program – program SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. 1.
Maksud a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah melaksanakan
tugas/program/kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan,
dan
meningkatkan
pembangunan,
Kecamatan dalam tertib
perekonomian,
administrasi
kemasyarakatan,
ketentraman dan ketertiban. b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat. 2. Tujuan a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran. 1.4. Sistematika Penyusunan Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya: Hierarki perencanaan strategis harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah ( RKPD ) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-20
21 dan merupakanbahan Rencana Pembangunan
jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Tanah Bumbu Tahun 2017 – 2021. Karena itu Renstra kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 – 2021 merupakan bagian yang terintregasi dengan RPJM Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu berpedoman pada RPJM Kab. Tanah Bumbu, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Batulicin .
BAB I
: PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Rentra dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika penulisan, serta proses penyusunan.
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.
BAB III
: ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini ( sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian Kinerja ) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan ( sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai.
BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Menerangkan visi dan misi serta tujuan ( merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai ), strategi ( strategi adalah cara untuk mewujud,a kan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensip), kebijakan ( arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapau tujuan.
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari : 1. Program dan kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD ; 2. Program dan kegiatan lintas SKPD; dan 3. Program dan kegiatan Kewilayahan dengan penjelasan untuk kerjasama dengan peran pemerintah daerah lainnya terlibat.
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bagian ini merupakan harapan – harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016 – 2021
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BATULICIN Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah Kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Pemerintah Kecamatan Batulicin berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, Efesien akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada Masyarakat. 1.
Kedudukan
Kecamatan Batulicin merupakan salah satu Kecamatan dari 10 Kecamatan di Tanah Bumbu dengan batasan sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Simpang Empat Sebelah Timur : Kecamatan Kusan Hilir Sebelah Selatan : Kecamatan Karang Bintang Sebelah Barat : Kecamatan Kusan Hulu Secara Geografis kecamatan Batulicin luas wilayah 10.576 Ha Kecamatan Batulicin terbagi dalam 2 Keluarah dan 7 Desa.
Adapun Kelurahan dan Desa yang ada di kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Kelurahan Batulicin Kelurahan Gunung Tinggi Desa Kersik Putih Desa Segumbang Desa Polewali Marajae Desa Maju Bersama Desa Suka Maju Desa Maju Makmur Desa Danau Indah
2 Keadaan Penduduk Jumlah Penduduk Kecamatan Batulicin Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Desa/ Kelurahan Kelurahan Batulicin Kelurahan Gunung Tinggi Segumbang Kersik Putih Maju Makmur Maju Bersama Suka Maju Polewali Marajae Danau Indah JUMLAH TABEL
KK
2.122 538 467 924 194 265 203 156 137 5.006
Laki - Laki 4.143 951 813 2.179 354 507 363 269 243 9.822
Perempuan 3.984 909 776 2.451 335 591 327 261 216 9.850
Jumlah 8.127 1.860 1.589 4.630 689 1.098 690 530 459 19.672
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD A.
2.
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah : 1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka ( 1 ), Kecamatan mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. Mengkoordinasi kan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan f. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dan Desa g. Melaksanakan pelayanan katatausahaan Kecamatan. Adapun tugas pokok dan Fungsi organisasi pada Kecamatan dan Kelurahandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : a. Camat 1. Camat Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ), Camat mempunyai Fungsi : a) Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b) Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum c)Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan; d) Mengkoordinasikan fasilitas sarana/prasarana dan sistem Pelayanan Publik Kecamatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan, e) Membina pemerintahan kelurahan /Desa diwilayah kerjanya.
b. Sekretariat Kecamatan 1.
Sekretariat mempunyai tugas pkook melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ), Sekretariat mempunyai fungsi : a) Pelaksnaan penyususnan rencana program Kegiatan kecamatan; b) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan dan kelurahan; c)Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi; e) Fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan antapani f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan ; dan g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang Umum dan Kepegawaian;
2.
Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi a)
Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, Penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan, Pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas serta pelaksanaan administrasi kepegawaian ; dan c)Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1.
Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang program dan Keuangan
2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada angka ( 1 ), Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi: a)
Penyususunan rencana dn program pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan Kecamatan b) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan dan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan; c)Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunanrencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan penyusunan laporan Kecamatan; dan d) Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan e. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. 1.
Mempunyai tugas memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
2.
Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut pada ayat (1) : a)
Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
b)
Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan;
c)
Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan;
d)
Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan peloporan kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan kenfrehensif kecamatan;
e)
Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap system pelaksanaan kegiatan;
f)
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja terkait dibadang tugasnya;
g)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Seksi Pemerintahan 1.
Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan
2.
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Seksi pemerintahan mempunyai fungsi: a) Penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b) Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c)Pelayanan administrasi pertanahan d) Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan; e) Fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait; f) Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan
g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1.
Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban
2.
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksun pada angka ( 1 ), seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi : a) b) c) d) e)
Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan potensi perlindungan masyarakat; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; Fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketenraman dan ketertiban dengan instansi terkait; f) Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1. a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan b) Inventarisasi dan fasilitasi masalah social kemasyarakatan; c)Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan e) Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan, keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait;dan g) Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan. i. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 1. 2.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ekonomi dan pembangunan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ) , Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Fungsi a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan; b) Fasilitas pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah c)Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestraian hidup; f) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, serta pembangunan denganinstansi terkait; dan g) Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi dan pembangunan.
j. Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN ) 1.
Pelayanan Administrasi Terpadu mempunyai tugas pokok melaksakanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan
2.
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ), pelayanan mempunyai fungsi :
a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b) Pelayanan data dan informasi Kecamatan c)Pelayanan administrasi kependudukan d) Pelayanan administrasi umum lainnya; e) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan instansi terkait; dan f) Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. B. Struktur Organisasi Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Struktur organinisasi kecamatan terdiri dari : a) Camat; b) Sekretaris Kecamatan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian d) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan e) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan f) Seksi Pemerintahan g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban h) Seksi Pemberdayaan Masyarakat i) Seksi Ekonomi dan Pembangunan j) Melaksanakan fungsi pelayanan Masayarakat secara efektif dan efesien k) Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat ; dan l) Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2.2
Sumber Daya SKPD Jumlah Pegawai Kecamatan Batulicin berdasarakan Golongan, Jabatan / Esselonering dan Pendidikan terdiri dari : a. Sumber Daya Yang dimiliki yaitu : Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai berdasarakan status kepegawaian No
PNS ( Orang )
1
Status
18
PTT ( Orang )
Jumlah ( Orang )
8
b. Berdasarkan Golongan :
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Pegawai Tidak Tetap
: : : : :
2 Orang 9 Orang 4 Orang 8 Orang
Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / golongan ruang No 1 2 3 4 5 6 7
Pangkat / Golongan Pembina TK.I ( IV / b ) Penata TK.I ( III / d ) Penata ( III / c ) Penata Muda TK.I ( III b ) Pengatur ( II/c ) Pengatur Muda TK.I ( II b ) Pengatur Muda ( II a ) Jumlah
c. Berdasarkan Jabatan /Eselonering Eselon III/a : 1 Orang Eselon III/b : 1 Orang Eselon IV/a : 4 Orang Eselon IV/b : 3 Orang
Jumlah ( Orang ) 2 3 3 3 2 3 2 16
26
Tabel 2.4 Data Kepegawaian berdasarkan eselonering / Jabatan Struktural No 1 2 3 4
Jabatan Eselon Esselon III a Esselon III b Esselon IV a Esselon IV b Jumlah
Jumlah ( Orang ) 1 1 4 3 9
Tabel 2.5 Data Kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6
Pendidikan S3 S2 S1 D III SLTA SLTP Jumlah
Jumlah ( Orang ) 7 1 16 24
Tabel 2.6 Data Aset Kecamatan Batulicin Tahun 2016 No 1
Nama BArang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Jumlah 1,290.00
Portable Generating Set
15,000.00
Satuan M2
Keterangan Jl. Pem.Kel. Btl. Kec. Btl
M2
Jl. Manggis
2 1 1
buah buah buah
1 hibah
4 1 1
buah buah buah
Global Postioning System 3
buah
Filling Besi/Metal Band Kas Lemari Kaca Papan Visuil Alat Penghancur Kertas Papan Nama Instansi Mesin Absensi Alat Kantor Lainnya Lemari Kayu Meja Kayu/Rotan Kursi Besi / Metal Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) Meja Rapat Meja Tulis Meja Makan Meja Resepsion
2
buah
2
buah
1
buah
1 1
buah
Portable Water Pump Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)
Sepeda Motor Gerobak Dorong Reciver
1 8 16 16 2 1
Buah Buah buah Buah buah buah buah buah
1 1 1 1
buah buah buah buah
11
1 hibah
2.3
Kursi Tamu Kursi Lipat sofa Teralis Mesin penghisap debu Mesin pemotong rumput
4 15 3 1 1 1
buah buah buah lokal buah buah
Lemari es AC Kipas Angin Kompor Gas Tabung Gas Televisi Sound System Unit Power Supply Step Up/Down Stabilisator Camera Film Tangga Aluminium Dispenser Mimbar/podium Gorden+kelengkapannya Penampung Air Karpet Tabung pemadam kebakaran P.C Unit Lap top Printer CD/DVD RW Modem Meja Kerja Pejabat Meja Kerja Pegawai Kursi kerja Pejabat Kursi Kerja Pegawai Kursi Rapat Staf proyektor UPS Sound System P.C Unit Note Book Printer UPS
2 6 6 2 2 4 3 3 5 4 2 1 3 1 3 2 7 2
buah Unit buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah lokal buah Lokal buah
4 4 12 1 2 11 4 11 14 50 3 6 1 2 2 3 2
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah Buah paket buah buah buah buah
Kinerja Pelayanan Kecamatan Batulicin Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 Tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Batulicin berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 Tahun 2007, berdasarkan sasaran /target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan /atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang Kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja.
2.4
Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Faktor-f aktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang
sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Batulicin. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut : Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan analisis lingkungan internal (ALI) dan analisa lingkungan external (ALE).
Untuk
itu
Kecamatan
Angsana
perlu
mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisikondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman
dengan
menggunakan
analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan) Opportunities (peluang),
pendekatan dan Threats
(ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Angsana seperti tabel berikut : Analisis SWOT :
KEKUATAN (Strengths) :
KELEMAHAN (Weaknesses) :
1. Jumlah pegawai yang memadai.
1. Kualitas SDM kurang.
2. Sebagai SKPD tersendiri memiliki sebagian kewenangan Bupati.
2. Minimnya alokasi anggaran dan masih terbatasnya mengajukan anggaran kegiatan.
3. Uraian tugas yang jelas.
3. Motivasi kerja pegawai perlu peningkatan
4. Adanya pedoman dan juknis. 5. Kesadaran akan tupoksi masingmasing. PELUANG (Opportunities) : 6. Memiliki 9 Desa. 1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya.
4. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa. ANCAMAN (Threats) : 1. Perilaku masyarakat belum mendukung program / tingkat partisipasi yang masih rendah.
2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan 2. Masih kurangnya kesempatan kerja. 3. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yg diadakan pemkab.
3. Rendahnya kualitas &kinerja
5. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah.
4. Pengaruh globalisasi terutama mengenai narkotik dan obat-obat terlarang.
6. Kemajuan teknologi terutama bidang komunikasi / informatika.
sebagian aparat pemerintah desa.
5. Kemajuan Teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan.
7. Potensi SDA yang melimpah. Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success factor dengan membagi ke dalam empat strategi dengan mempertimbangkan posisi Kecamatan Batulicin yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive.
Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut: a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang) 1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program bupati dan wakil bupati. 2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi. 3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi. 4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemkab. 5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemkab dan otonomi daerah. 6. Memanfaatkan
peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali
potensi SDA yang ada. 7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman) 1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa. 2. Memanfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah 3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan. c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan) 1. Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor. 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemkab dan otonomi daerah. 3. Meningkatkan
kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang
ada. 4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan
SDM
yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran. 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. d. Strategi WT (Meminimalkankelemahan
untuk menghindari ancaman)
1. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Angsana Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi berubah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/ bidang/ sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan termasuk dengan keluarnya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan
berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Angsana, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sesuai dengan Visi, Misi dan Program tahun 2016 – 2021, Visi nya yaitu : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI ”. Visi ini dijabarkan dala 5 Misi nya yaitu : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang
berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.
Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, maka Kecamatan Batulicin akan mendukung pelaksanaan misi Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Kecamatan Batulicin menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dengan memberikan pelayanan di masyarakat lebih baik dan terus ditingkatkan. Dengan modal semangat dan kerja sama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal. 3.3 Telaahan Renstra SKPD Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh Critical Success Factor yang merupakan strategi kunci untuk kantor Kecamatan Batulicin yang harus dipenuhi sebagai berikut :
1.
Kuantitas,Kualitas dan motivasi pegawai yang memadai
2.
Koordinasi yang mantap antar lini/sector/unit
3.
Peran serta aktif dari masayarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan
4.
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
5.
Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi :
6.
Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk
menguatkan peran Kecamatan.
3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarakan aspek administratif dan / atau aspek fungsiona. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah ( Geografis ) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT RW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT RW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terinterasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan / atau program. Di Kecamatan Batulicin sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari pertanian. Pertanian yang ada yaitu persawahan sehingga sangat tepat arah program dan kebijakan untuk pengembangan produksi dan perdagangan hasil pertanian berbasis ekonomi kerakyatan. 3.5
Penentuan Isu-isu strategis Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Angsana. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. - Peluang Bidang Ekonomi a. Perkebunan Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh petugas perkebunan yang ada yaitu perkebunan kelapa sawit, Kayu sengon dan perkebunan karet. Perkebunan saat ini menjadi pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Batulicin. b. Pertanian Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan Angsana menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sebagaian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan yang semakin baik. c. Peternakan Dalam rangka pengembangan budidaya ternak telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh petugas teknis peternakan Kecamatan Batulicin dengan maksud memasyarakatkan beternak utamanya bagi masyarakat di pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. d. Perikanan Dalam rangka pengembangan budidaya perikanan darat telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh penyuluh lapangan dengan maksud memasarkan budidaya perikanan darat bagi masyarakat di pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Kecamatan Batulicin terdapat 2 (dua) desa dan 1 ( satu ) Kelurahan yang berada di wilayah pesisir sehingga produktivitas dari perikanan / nelayan juga lumayan bagus.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Kecamatan Batulicin Menggunakan
analisis
lingkungan
Strategis
(
Analisis
SWOT/Strenght,Weakness,
Opportunity and Threath ). Dengan hasil pada masing – masing analisis sebagai berikut : 1. Analisis Lingkungan Internal a. Faktor Kekuatan ( Strong ) 1. Telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu 2. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelimpahan penyelenggaraan perizinan non perizinan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi 4. Pola kerja di Kecamatan Batulicin yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efektif dan efesien; 5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan; b. Faktor Kelemahan ( Weakness ) 1. Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai jenjang pendidikan yang kurang 2. Kurangnya personil pegawai di SKPD Kecamatan Batulicin Batulicin dan ditingkat kelurahan; 3. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya Juklak dan Juknis; 4. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan; 5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu /belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena diproses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan. 6. Belum tersedianya data dan dana pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan untuk pembinaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan. 8. Belum
optimalnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan. 2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Faktor peluang ( Opportunity ) 1. Sistem dan birokrasi pemerintah Tanah Bumbu mulai tertata dengan baik; 2. Kepemimpinan Camat yang visioner,berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Batulicin. 3. Penerapan otonomi daeah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluasluasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan ( stakeholders ); 5. Ditetapkannya perda tentang RPJPD Kab. Tanah Bumbu 2005-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kab. Tanah Bumbu. b. Faktor Ancaman ( Threat ) 1.
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan dikoordinasikan
2.
Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan berpartisipatif;
3.
Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Batulicin;
4. 3.2
Masih adanya kebijakan yang kadang – kadang tidak berpihak pada masyarakat.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah A. Visi Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros Maritim Utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata, diKalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan Potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena organisasi itu berkembang dan maju. Kekuatan Visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi ( sense of control / mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik ( Out – Perform ) menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota orgnisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Batulicin sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Batulicin yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa dating yang di inginkan serta dapa menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama
dikatkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas – tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efesien serta mampu mengelola tugas – tugas pelayanan secara optimal, efektif, dan efesien serta mampu merumuskan kebijakan – kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan visi. B. Misi 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritime serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional. 3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejateraan 4. Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal 5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih.
3.5
Penentuan Isu-isu strategis Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat
penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Angsana. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. - Peluang Bidang Ekonomi b. Perkebunan Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh petugas perkebunan yang ada yaitu perkebunan kelapa sawit, kayu Sengon dan perkebunan karet. Perkebunan saat ini menjadi pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Batulicin
b. Pertanian Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan Batulicin menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sebagaian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan yang semakin baik. c. Peternakan Dalam rangka pengembangan budidaya ternak telah diadakan penyuluhan secara intensif
oleh
petugas
teknis
peternakan
Kecamatan
Batulicin
dengan
maksud
memasyarakatkan beternak utamanya bagi masyarakat di pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. d. Perikanan Dalam rangka pengembangan budidaya perikanan darat telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh penyuluh lapangan dengan maksud memasarkan budidaya perikanan darat bagi masyarakat di pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Kecamatan Batulicin terdapat 2 (dua) desa dan 1 satu Kelurahan yang berada di wilayah pesisir sehingga produktivitas dari perikanan / nelayan juga lumayan bagus. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kondisi sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Batulicin sampai saat ini sangat bersahabat, saling mendukung, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Sehingga mudah menerima dan mau mengadopsi untuk menuju kebaikan
- Pengaruh dari Daerah lain Batas wilayah Kecamatan Batulicin yaitu : - Sebelah Utara
: Kecamatan Simpang Empat
- Sebelah Timur
: Kecamatan Kusan Hilir
- Sebelah Selatan
: Kecamatan Karang Bintang
- Sebelah Barat
: Kecamatan Kusan Hulu
Dengan kondisi geografis seperti ini masyarakat Kecamatan Batulicin mudah untuk menerima dan mengadopsi kegiatan daerah lain yang lebih maju dan baik. - Pengaruh Regional dan Global Sebagaimana dijelaskan diatas tentang letak geografis Kecamatan Batulicin sangat memungkinkan sekali untuk menerima pengaruh dan mengadopsi pengaruh regional dan global apalagi masyarakat Kecamatan Batulicin merupakan masyarakat yang dinamis dan cenderung kegiatan usaha yang ditempuh adalah perdagangan.
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN,DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Kecamatan Batulicin Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi. Begitu juga untuk Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun renstra dalam laporan akuntabilitasnya A. VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi dalam hal Instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh organisasi Dalam rangka keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi nya yang diemban Kecamatan Batulicin Menetapkan Visi “MEWUJUDKAN KECAMATAN BATULICIN SEBAGAI KECAMATAN YANG TERDEPAN DALAM PELAYANAN DISEMUA BIDANG “
4.2
B. MISI 1. Meningkatkan pelayanan yang prima cepat, tepat,dan transparansi 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berwibawa 3. Meningkatkan wawasan untuk menunjang peningkatan usaha / Ekonomi Masyarakat. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan peraturan – perundang – undangan 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang kondusif 6. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat Tujuan dan Sasaraana Jangka Menengah SKPD A. Tujuan Tujuan yang ditetapkan oleh pemrintah Kecmatan Batulicin sebagai penjabaran Visi dan Misi yang ingin dicapai untuk kondisi 5 ( lima ) tahun ke depan adalah : 1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi MAsayarakat dalam perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum Masyarakat 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum 5. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 6. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa 7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kelembagaan pemerintah dan masyarakat B. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Batulicin adalah : 1. 2. 3. 4.
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 6. Terwujudnya peningatan penyelenggaraan pemerintahan Desa 7. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi lembaga dan organisasi Masayarakat Desa.
Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel IV. 1 sebagaimana berikut ini :
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
4
1.
2.
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masayarakat dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum
3
Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat
4
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5
Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
6
Menigkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa
7
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kelebagaan pemerintah dan masyarakat
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Terwujudnya Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat
Target kinerja Sasaran Pada 1 2 3 4 2016 2017 2018 2019 5
Terhb 1 Kali laksananya Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa Tingkat Kecamatan Turunnya 42 % Tingkat Kriminalitas
Terlaksananya 80 % pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas secara cepat dan tepat Terwujudnya Kuantitas dan 80 % peningkatan kualitas kualitas dan infrastruktur kuantitas pelayanan prasarana dan umum fasilitas pelayanan umum Terwujudnya Meningkatnya 12 bln peningkatan kenyamanan penyelenggaraan pelayanan kegiatan kantor, pemerintahan di Administrasi tingkat semakin baik Kecamatan Terwujudnya Terlaksananya 12 bln peningatan pembinaan penyelenggaraan dan pemerintahan pengembangan Desa Organisasi kelembagaan Terwujudnya Terlaksananya 12 bln peningkatan pemberdayaan kesadaran dan lembaga & partisipasi organisasi lembaga dan perdesaan organisasi masyarakat desa
6
7
8
5 2020 9
1 Kali
1 Kali
1 kali
1 Kali
40 %
38 %
36 %
34 %
82%
84 %
86 %
88 %
82 %
84 %
86 %
88 %
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
4.3
Strategi dan Kebijakan A. Strategi
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realistis, rasional dan komperhensip. Strategi pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunansebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi maka strategi dilakukan Kecamatan Batulicin.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Batulicin selama 5 Tahun kedepan ( 2016 – 2021 ) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Batulicin. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Batulicin akan menunjang tercapainya visi dan misi Kab. Tanah Bumbu selama 5 Tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan Yng terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Batulicin adalah sebgai berikut : 5.1 Program dan Kegiatan 2016-2021 : 1. Program a. b. c. d. e. f. g. h.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penataan Daerah Otonomi Baru
Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen listrik / penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan rumah Tangga 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 11. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 12. Rapat – rapat koordinasi dalam daerah 13. Penyediaan Alat dan bahan kebersihan Kantor
Program
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas Pengadaan Mebeuler Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
: Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu
Program
: peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Program
: peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Program
: Penyelesaian konflik – konflik Pertanahan
Program
1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program
1. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan : Penataan Daerah Atonom Baru 1. Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran 2. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan pemetaan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATULICIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table 6.11 Tabel 6.11 Indikator kinerja Kecamatan Batulicin mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
No. (1) (2) 1. SKPD yang menerapkan eGovernment 2. LKj (Laporan Kinerja)
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
(3) 0
(4) 1
(5) 2
(6) 3
(7) 4
67,74
74,19
80,65
87,09
B
BB
BB
CC (50)
(60-70) (70-80) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
75,38
76
78,13
Tahun Tahun (8) 5
(9)
93,55
100
100
BB
A
A
(70-80) (70-80) (80-90 79,5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
80,88
82,25
(80-90 82,25
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
Renstra Kecamatan Batulicin tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kecamatan Batulicin yang berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanah Bumbu.
Diharapkan dengan renstra Kecamatan Batulicin Tahun 2016 – 2021 akan tercipta keselarasan kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif selama lima tahun kedepan sejalan dengan visi misi dan program Kecamatan Batulicin dan hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, trasparan, partisipatif, penuh tanggungjawab dan merupakan pedoman bagi Kecamatan Batulicin dalam menyusun program – program kerja tahunan khususnya dalam wilayah Kecamatan Batulicin Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi Kecamatan Batulicin, sehingga diharapkan dapat dicapai hasil perencanaan yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi di masa mendatang. Harapan kami semoga Renstra Kecamatan Batulicin ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta Kecamatan Batulicin pada khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bermuara kepada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Batulicin, Camat Batulicin
Hj. Radja Aty Afriyanti,SE Pembina TK I ( IV/b ) NIP. 19600301 198903 2 002
BAB VI PENUTUP Penetapan Visi,Misi, tujuan, sasaran,kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan misi tersebut diharapkan benar – benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkatkeberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator – indiator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksana kegiatan, program dan kebijakan meliputi : 1) Indikator masukan 2) Indikator keluaran 3) Indikator hasil 4) Indikator manfaat 5) Indikator dampak . Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indicator ini dapat berupa dana, sumber daya Manusia, informasi,kebijakan atau peraturan perundang – undangan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator damfak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya Penyusunan Rencana Stratejik ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 20172021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan – kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2021 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Program – program dan kegiatan – kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Batulicin. Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijakansanaan, program dn kegiatan yang direncanakan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemeintah tingkat atas.
Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada dilingkungan Pemerintah Tanah Bumbu. Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Tanah Bumbu Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing – masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat. Batulicin, Camat Batulicin
Hj. Radja Aty Afriyanti,SE Pembina TK I ( IV/b ) NIP. 19600301 198903 2 002
