BUPATI BANYUWANGI SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/ 336 /KEP/429.011/2013 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN APARAT PENUNJANG DAN APARAT PELAKSANA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BANYUWANGI BAGIAN BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2012
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI, : bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi Bagian Bulan November dan Desember Tahun 2012, perlu menunjuk dan mengangkat Aparat Penunjang dan Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penetapan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Bagian Bulan November dan Desember Tahun 2012 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012; 1
2
8.
9.
Menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013.
MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN APARAT PENUNJANG DAN APARAT PELAKSANA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN BANYUWANGI BAGIAN BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2012.
KESATU
: Menunjuk dan Mengangkat Aparat Penunjang dan Aparat Pelaksana Pemungutan dan Menetapkan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Bagian Bulan November dan Desember Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam diktum-diktum dibawah ini.
KEDUA
: Aparat Penunjang dan Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas: 1. Aparat Penunjang Pemungutan meliputi: a. Bupati Banyuwangi; b. Wakil Bupati Banyuwangi; c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; d. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; e. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi; f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; g. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi; h. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi; i. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi. 2. Aparat Pelaksana Pemungutan meliputi: a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan; c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan; d. Juru Pungut.
KETIGA
: Tugas dari Aparat Penunjang dan Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah: 1. Bupati Banyuwangi, bertugas: a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
3
2.
3.
4.
5.
b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB; c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Wakil Bupati Banyuwangi, bertugas: a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, bertugas: a. Menyusun kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; c. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, bertugas: a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, bertugas: a. Menyusun rumusan kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan; b. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; c. Menyusun kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; d. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; e. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB; f. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan DBH PBB P2 dan P3 serta BP PBB tingkat provinsi setiap bulan sekali; h. Menerima SPPT, DHKP dari Kantor Pajak Pratama untuk selanjutnya didistribusikan pada Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi; i. Melaksanakan monitoring terkait pendistribusian penyampaian SPPT PBB oleh Desa/Kelurahan kepada Wajib Pajak; j. Melaksanakan rekonsiliasi kepada Camat, Kades/Lurah terkait realisasi penerimaan PBB P2;
4
k. Membukukan pelaksanaan penyetoran maupun pelunasan PBB sesuai dengan target masing-masing Desa/Kelurahan; l. Membuat buku laporan rekapitulasi bulanan berdasarkan LMP Bank Kepada Gubernur Jawa Timur, Bakorwil Malang, Dispenda Provinsi Jawa Timur, BPKAD Provinsi Jawa Timur, Bupati Banyuwangi dan instansi terkait; m. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas Kecamatan; n. Melaksanakan evaluasi terhadap target (Baku) penerimaan PBB P2 pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan setiap 3 bulan (triwulan); o. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; p. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada WP; q. Menerima kembali SPOP yang sudah terisi oleh WP; r. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; s. Melaksanakan penagihan PBB; t. Menerima SPPT PBB dan mendistribusikan kepada Wajib Pajak dan unit terkait; u. Menatausahakan jumlah ketetapan PBB; v. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB; w. Merealisasikan penerimaan dan tunggakan PBB; x. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB; y. Menyusun draf peraturan perundang-undangan terkait PBB; z. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; aa. Mengadakan registrasi pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, bertugas: a. Menyusun kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Merealisasikan penerimaan dan tunggakan PBB; 7. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pendapatan daerah. 8. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, bertugas menyusun peraturan perundang-undangan terkait PBB.
5
9. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi, bertugas melakukan pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait PBB. 10. Camat, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melakukan Pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait PBB; d. Menetapkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan atas nama Bupati berdasarkan usulan masing-masing kepala desa/kepala kelurahan; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; f. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait; g. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; i. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan. 11. Sekretaris Kecamatan, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Melaksanakan penagihan PBB; c. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait; d. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; f. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan. 12. Kepala Desa/Kepala Kelurahan, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
6
c. Melaksanakan penagihan PBB; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Mengusulkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan kepada Camat; f. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; i. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait; j. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan; k. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak; l. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam; n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. 13. Juru Pungut, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melaksanakan penagihan PBB; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; f. Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan; g. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;
7
i. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan; j. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak; k. Melaporkan kepada Kades/Kakel adanya SPPT PBB yang tidak atau belum sesuai dengan objek pajak; l. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam; n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. KEEMPAT
: Penetapan penggunaan biaya dan besaran pemungutan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KELIMA
: 1. Pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada diktum keempat Keputusan ini digunakan sebagai Upah jasa pungut atau insentif bagi petugas Aparatur Penunjang dan Pelaksana pemungutan PBB; 2. Pembagian biaya pemungutan PBB untuk petugas pemungut, didasarkan atas besar kecilnya peran masingmasing unsur dalam kegiatan pemungutan PBB.
KEENAM
: Menunjuk dan menugaskan kepada: 1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Keputusan ini; 2. Inspektur Kabupaten Banyuwangi untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini.
KETUJUH
: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2013.
KEDELAPAN
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Mei 2013 BUPATI BANYUWANGI,
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
