BUPATI BANYUWANGI SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/745/KEP/429.011/2013 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DAN PEGAWAI INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN DAN PEMUNGUT SERTA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 BAGIAN TRIWULAN I DAN II
Menimbang
:
Mengingat
:
BUPATI BANYUWANGI, bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan dan Pemungut serta Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Bagian Triwulan I dan II. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 1
2
8.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 tentang tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi; 11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/734/KEP/ 249.011/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati. MEMUTUSKAN: PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DAN PEGAWAI INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN DAN PEMUNGUT SERTA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 BAGIAN TRIWULAN I DAN II.
Menetapkan
:
KESATU
:
Menunjuk dan Mengangkat Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan dan Pemungut serta Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Bagian Triwulan I dan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas: 1. Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi; 4. Camat; 5. Kepala Desa/Lurah; 6. Pemungut PBB Tingkat Kecamatan; 7. Pemungut PBB Tingkat Desa/Kelurahan.
KETIGA
:
Tugas Pejabat dan Pegawai instansi Pelaksana Pemungutan dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah: 1. Bupati Banyuwangi, bertugas:
3
a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB; c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. 2. Wakil Bupati Banyuwangi, bertugas: a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, bertugas : a. Menyusun kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; b. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; c. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB. 4. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, bertugas: a. Menyusun rumusan kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan; b. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; c. Menyusun kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; d. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; e. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB-P2; f. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB P2 dengan Bank Operasional (Bank Jatim) h. Melaksanakan Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHKP); i. Melaksanakan Pendistribusian SPPT dan DHKP pada Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi; j. Melaksanakan monitoring terkait pendistribusian penyampaian SPPT PBB oleh Desa/Kelurahan kepada Wajib Pajak; k. Melaksanakan rekonsiliasi kepada Camat, Kades/Lurah terkait realisasi penerimaan PBB P2;
4
l.
Membukukan pelaksanaan penyetoran maupun pelunasan PBB sesuai dengan target masing-masing Desa/Kelurahan; m. Membuat laporan Tri Wulanan Perkembangan PBB P-2 Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta; n. Membuat buku laporan rekapitulasi bulanan berdasarkan LMP Bank Kepada Gubernur Jawa Timur, Bakorwil Malang, Dispenda Provinsi Jawa Timur, BPKAD Provinsi Jawa Timur, Bupati Banyuwangi dan instansi terkait; o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas Kecamatan; p. Melaksanakan evaluasi terhadap target (Baku) penerimaan PBB P2 pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan setiap 3 bulan (triwulan); q. Melaksanakan Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB; r. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada WP; s. Menerima kembali SPOP yang sudah terisi oleh WP; t. Menyampaikan SPPT dan DHKP dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; u. Melaksanakan Pelayanan PBB-P2 terkait Komplain, Keberatan, Keringanan, Mutasi, Kesalahan Nama dll; v. Melaksanakan penagihan PBB; w. Menatausahakan jumlah ketetapan PBB; x. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB; y. Merealisasikan penerimaan dan tunggakan PBB; z. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB; aa. Menyusun draf peraturan perundang-undangan terkait PBB; bb. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; cc. Mengadakan registrasi pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. 5. Camat, bertugas: a. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Membantu menyampaikan SPPT, DHKP dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melakukan Pembinaan kepada aparat Desa/ Kelurahan terkait PBB;
5
d. Menetapkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan atas nama Bupati berdasarkan usulan masing-masing kepala desa/kepala kelurahan; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; f. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait; g. Memonitor pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; i. Melakukan monitoring kepada Desa/Kelurahan tentang penagihan PBB kepada wajib pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan. 6. Sekretaris Kecamatan, bertugas: a. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Membantu melaksanakan penagihan PBB; c. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait; d. Memonitor pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; f. Melakukan monitoring kepada Desa/Kelurahan tentang penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan. 7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melaksanakan penagihan PBB; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Mengusulkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan kepada Camat;
6
f.
Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; i. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait; j. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan; k. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak; l. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam; n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. 8. Juru Pungut, bertugas: a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB; b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak; c. Melaksanakan penagihan PBB; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; e. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan; f. Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan; g. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait; i. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan; j. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak; k. Melaporkan kepada Kades/Kakel adanya SPPT PBB yang tidak atau belum sesuai dengan objek pajak;
7
l.
Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan; m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam; n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak. KEEMPAT
:
Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
KELIMA
:
Besarnya penerimaan insentif berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap triwulan pada tahun berkenaan.
KEENAM
:
Tata cara penetapan dan pemberian insentif Tahun 2013 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
KETUJUH
:
Tatacara pengaturan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada: a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Dinas Pendapatan sebesar 1% (satu persen) dari 5% (lima persen); b. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Jurupungut Desa/Kelurahan sebesar 4% (empat persen) dari 5% (lima persen).
KEDELAPAN
:
Pembagian sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh adalah: a. Pembagian sebesar 1% dari 5% diberikan kepada: Bupati sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen); Wakil Bupati sebesar 6,68% (enam koma enam puluh delapan persen); Sekretaris Daerah sebesar 7,73% (tujuh koma tujuh puluh tiga persen); Dinas Pendapatan sebesar 77,34% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh empat persen). b. Pembagian sebesar 4% (empat persen) dari 5% (lima persen) diberikan kepada:
8
Camat sebesar 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen); Sekcam sebesar 6,59% (enam koma lima puluh sembilan persen); Kepala Desa/Lurah sebesar 38,07% (tiga puluh delapan koma nol tujuh persen); Juru pungut Desa/Kelurahan sebesar 45,35% (empat puluh lima koma tiga puluh lima persen). KESEMBILAN
:
1. Pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai upah jasa pungut atau insentif bagi petugas Aparatur Penunjang dan Pelaksana pemungutan PBB; 2. Pembagian biaya pemungutan PBB untuk petugas pemungut, didasarkan atas besar kecilnya peran masingmasing unsur dalam kegiatan pemungutan PBB.
KESEPULUH
:
Menunjuk dan menugaskan kepada: 1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Keputusan ini; 2. Inspektur Kabupaten Banyuwangi untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini.
KESEBELAS
:
Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.20.06.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung, Kode Rekening 5.1.1.04. (Biaya Pemungutan Pajak).
KEDUABELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2013. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 22 Oktober 2013 WAKIL BUPATI BANYUWANGI, Ttd. YUSUF WIDYATMOKO
