13
enyusunan Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada dasarnya dilatarbelakangi mengemban
oleh amanah
keinginan
untuk
yang
ditetapkan
melaksanakan dalam
dan
Program
Pembangunan Nasional, Program Kerja dan Kebijakan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lima tahun ke depan.
Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang idealnya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik masingmasing organisasi. Dalam penyusunan Rencana Strategis berikut substansinya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membantu pimpinan organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh
organisasi.
Mengingat
demikian
pentingnya
kedudukan
perencanaan strategis dalam organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh unit dalam organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada pihakpihak
yang
lebih
luas,
untuk
organisasi
pemerintahan,
pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut diberikan kepada publik (stakeholder).
14
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai instansi di lingkungan Pemerintah Daerah telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2002 sampai dengan 2007 dengan meperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2007 diuraikan dalam rencana kinerja 2007.
Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi
Pemerintah.
Perencanaan
strategis
instansi
pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar dari perwujudan visi dan misi melalui penetapan dan pelaksanaan strategi dalam setiap periode pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang realistis
dengan
mengantisipasi
dan
mengarahkan
anggota
organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya,
15
membangun organisasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang dihadapi.
Perencanaan strategis digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan : dimana kita berada sekarang, kemana kita akan menuju, dan bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis
internal
mendefinisikan
dan
misi
eksternal,
organisasi
para
untuk
perencana
strategis
menggambarkan
posisi
organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju ke sana dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian tersbut di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.
16
A. Analisa SWOT Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlihatkan suatu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theats) sebagai berikut :
1. Kekuatan (Strength) :
a. adanya
dukungan
terselenggaranya
dari
berbagai
pelayanan
di
pihak bidang
dalam hukum
rangka guna
mendukung rencana strategis dan program kerja Biro Hukum.
b. kesadaran
aparatur
Biro
Hukum
untuk
meningkatkan
kemampuan, keahlian dan keterampilan baik perorangan maupun secara bersama.
c. kebijakan Nasional dan kebijakan Gubernur di bidang hukum yang memadai.
d. tekad
Pemerintah
Provinsi
untuk
mewujudkan
Good
Governence dan Clean Government untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.
e. kebijakan Kepala Biro dalam memberdayakan organisasi dan pegawainya.
f. kerjasama tim maupun antar bagian cukup baik.
17
g. kepemimpinan tiap-tiap bagian cukup baik dan waskat berjalan dengan baik.
h. pengalaman kerja para kepala bagian dan kepala sub bagian cukup baik.
2. Kelemahan (Weaknesses) :
a. belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
b. adanya
pelaksanaan
yang
tumpang
tindih
di
dalam
melaksanakan kegiatan (tupoksi).
c. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan
Otonomi
Daerah
dan
perkembangan
masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
d. Masih
kurangnya
tenaga
terampil
dalam
penyusunan
peraturan perundang-undangan.
e. terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugastugas di Biro Hukum.
f. adanya perubahan struktur organisasi yang mengakibatkan tumpang tindihnya kinerja aparat.
18
g. sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat.
h. kurang atau tidak memadainya sumber daya manusia Biro Hukum dalam memahami dan mendalami seluk beluk Tupoksi Biro Hukum.
i. belum
maksimalnya
tingkat
disiplin
pegawai
sehingga
mengakibatkan tingkat kinerja tidak optimal.
j. kesempatan untuk promosi jabatan sangat terbatas.
k. pengelolaan data belum berdasarkan komputerisasi (masih secara manual).
l. sistem pengelolaan arsip masih lemah.
3. Peluang (Opportunity)
a. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.
b. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2007
tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan Daerah.
32
Tahun
2004
tentang
19
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Lembaga Pemerintah.
g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
h. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2002 – 2007.
i. Kebijakan Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
j. Sumber daya manusia Biro Hukum yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung kebijakan Kepala Biro Hukum dan Gubernur.
k. Dukungan anggaran yang cukup memadai dari APBD.
20
l. Adanya koodinasi antar Biro Hukum dengan unit/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagian hukum di wilayah Kotamadya, Pemerintah Pusat, dan masyarakat DKI sendiri yang telah terjalin dengan baik.
m. Sarana diklat dan kesempatan belajar cukup memadai.
n. Sarana
pelayanan
kesehatan
karyawan
di
lingkungan
Balaikota cukup memadai.
4. Tantangan (Threats)
a. Era globalisasi, transparansi dan reformasi di segala bidang.
b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.
c. Tuntutan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum.
d. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbatas.
e. Masih sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban serta adanya pemahaman yang salah tentang isu reformasi sehingga mengakibatkan rusaknya dan terganggunya tatanan serta proses pelayanan dan koordinasi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas Biro Hukum.
f. Kompleksitas masyarakat kota Jakarta yang mencerminkan berbagai budaya dan social, sehingga terjadi benturan
21
kepentingan yang menimbulkan sengketa baik pertanahan maupun perizinan.
g. Banyaknya gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik di Peradilan Perdata maupun di Peradilan Tata Usaha Negara.
h. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta
dalam
penegakan hukum Peraturan Daerah.
B. Rencana Strategis 2002 - 2007
Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini, yang dimaksud Rencana
Strategis
adalah
Rencana
Strategis
Biro
Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 – 2007 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 – 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 – 2007. Dari uraian singkat tersebut di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi,
22
penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategis pencapaian tujuan dari sasaran berupa program kegiatan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan agar dapat mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan Biro Hukum di masa depan, sedangkan misi yang ditetapkan lebih merupakan peran strategis yang diinginkan oleh Biro Hukum untuk mencapai visi tersebut. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dijabarkan sebagai berikut :
“Mewujudkan clean government dan good governance di Provinsi DKI Jakarta melalui penataan hukum yang baik dan berkeadilan dengan berpihak pada kepentingan masyarakat”
Untuk memenuhi visi
tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencanangkan misi sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat ibukota .
2. Memberikan
pertimbangan
dan
bantuan
hukum
secara
profesional kepada semua unsur Pemerintah Provinsi DKI
23
Jakarta berkaitan dengan gugatan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Melakukan
evaluasi
dan
pengkajian
terhadap
peraturan
perundang-undangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Melakukan dokumentasi, publikasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah kepada aparat dan masyarakat. C. Tujuan dan Sasaran Strategis
Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Biro Hukum menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :
Tujuan Strategis:
a. Melakukan
evaluasi
dan
pengkajian
terhadap
peraturan
perundang-undangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
b. Melakukan dokumentasi, publikasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah kepada aparat dan masyarakat.
c. Terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan evaluasi dan kajian peraturan perundang-undangan guna mengetahui produk hukum Daerah yang masih tetap berlaku, yang perlu disempurnakan
24
atau yang perlu dicabut serta sejauh mana peraturan perundangundangan mempunyai daya ikat terhadap pelaksanaan tugastugas Pemerintah Daerah dan masyarakat.
d. Terwujudnya kegiatan dokumentasi produk-produk hukum;
e. Terkoordinasinya pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan Biro Hukum.
Sasaran Strategis:
a. Tersusunnya
Peraturan
Daerah,
Peraturan
Gubernur
dan
Keputusan Gubernur yang sesuai dengan Otonomi Daerah dan perkembangan masyarakat saat ini.
b. Tersusunnya bahan pertimbangan, dan terlaksananya bantuan serta perlindungan hukum terhadap gugatan yang disampaikan kepada Gubernur.
c. Tersusunnya masukan atau rekomendasi hasil evaluasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan Gubernur atau merumuskan/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah.
d. Tersusunnya dokumentasi produk-produk hukum.
e. Terwujudnya pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan Biro Hukum.
25
Cara pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis 2007 merencanakan pelaksanaan 3 (tiga) program yang secara rinci dapat dilihat pada formulir rencana strategis pada bagian lampiran laporan ini. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2007 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dengan rinciannya secara lengkap dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Kegiatan Tahunan (RKT).
Adapun program yang dilaksanakan dalam tahun 2007 adalah Pengembangan
Peraturan
Perundang-undangan
Daerah,
Peningkatan Kesadaran Hukum, dan Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum.
Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2007 adalah : 1. Penyusunan Raperda dan penyempurnaan Perda serta produk hukum lainnya. 2. Penyusunan peta kebutuhan produk hukum. 3. Sosialisasi produk hukum melalui multi media dan tatap muka serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah. 4. Peningkatan Disiplin Aparat Penegak Hukum.
26
5. Kampanye kesadaran hukum. 6. Pendukung kegiatan operasional kantor. 7. Memberikan bantuan hukum pada semua unsur Pemda dan masyarakat dengan menggunakan tenaga-tenaga hukum profesional.
Sedangkan rincian kegiatan yang dilaksanakan tahun 2007 adalah : 1.
Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah berupa Perda, Surat Pengantar Gubernur, dan Risalah Pembahasan Perda
2.
Pengundangan Perda dan Peraturan Gubernur
3.
Penyusunan Raperda Penanggulangan Penyakit Epidemi (Wabah)
4.
Penyusunan Raperda Pengelolaan Sampah
5.
Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh
6.
Penyempurnaan Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar dan Mahasiswa Warga DKI Jakarta
7.
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Kehormatan Daerah
8.
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Tenaga Lepas di Kecamatan/Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
9.
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman RT/RW di Provinsi DKI Jakarta
10. Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Panti Sosial
27
11. Penyusunan Naskah Akademis tentang Pendirian Rumah Ibadah 12. Penyusunan Naskah Akademis tentang Pembatasan Usia Kendaraan 13. Penyusunan Naskah Akademis tentang Moda Transportasi Ojek 14. Penyusunan Naskah Akademis Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
tentang
Lembaga
15. Penyusunan Naskah Akademis tentang Kedudukan Walikotamadya dalam Format Otonomi Tunggal di Provinsi DKI Jakarta 16. Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara 17. Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1968 tentang Peraturan Kendaraan dan atau Alat Pengangkut (Penomoran Kendaraan) 18. Penyusunan Raperda Pembentukan BUMD MRT Jakarta 19. Evaluasi yuridis terhadap Penyelenggaraan Monorail
PKS
Pembangunan
20. Inventarisasi dan Klasifikasi Produk Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Pariwisata
dan
dalam
21. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bintek) pembuatan PKS/MoU 22. Evaluasi yuridis terhadap Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih 23. Inventarisasi dan Klasifikasi Produk Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Bangunan
dalam
24. Inventarisasi dan Klasifikasi Produk Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Kependudukan
dalam
28
25. Inventarisasi dan Klasifikasi Produk Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan 26. Evaluasi dan Pengkajian Peraturan Per-UU-an tentang Penanganan Bantuan Sosial dalam rangka Penanggulangan Bencana dan Pengungsi 27. Evaluasi dan Pengkajian Peraturan Per-UU-an tentang Pengosongan Penghunian Tanpa Hak 28. Evaluasi dan Pengkajian Peraturan Per-UU-an tentang Kedudukan Yayasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 29. Evaluasi dan Pengkajian Peraturan Per-UU-an tentang Penghapusan Aset Daerah 30. Temu pakar dalam rangka kajian hukum ttg Managemen Pelayanan Perparkiran di Provinsi DKI Jakarta 31. Temu pakar dalam rangka kajian hukum ttg Kerjasama Bidang Infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta 32. Evaluasi yuridis terhadap Penggunausahaan Aset
PKS
Pemanfaatan
33. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 34. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007 35. Penyusunan Nama Jalan, Taman dan Bangunan 36. Penyusunan LAKIP Biro Hukum 37. Pembenahan ketatausahaan Biro Hukum 38. Pembinaan kerohanian pegawai 39. Sarana penunjang kegiatan Biro Hukum 40. Penataan arsip Biro Hukum 41. Penyusunan program kegiatan Biro Hukum
/
29
42. Tambahan Kesra PTT 43. Penerangan Hukum melalui media elektronik dan cetak 44. Pembinaan keluarga sadar hukum 45. Pengumpulan, pencetakan perundang-undangan (LD)
dan
pendistribusian
perat.
46. Kodifikasi hukum Peraturan Per-UU-an 47. Jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum 48. Pemasangan dan pemelihara-an billboard hukum 49. Peningkatan perpustakaan hukum 50. Pengembangan dan updating situs informasi Biro Hukum 51. Penyuluhan hukum terpadu 52. Penerbitan Jurnal/buletin hukum 53. Pelaksanaan talk show interaktif di Radio 54. Penyusunan Filler Hukum 55. Penyelenggaraan gema hukum Ibukota Jakarta 56. Penyegaran dan Pemantapan PPNS 57. Administrasi KTA PPNS 58. Kampanye kesadaran hukum pelajar 59. Kampanye kesadaran hukum mahasiswa 60. Temu wicara debat hukum dengan generasi muda 61. Temu wicara peningkatan kesadaran hukum bagi warga komunitas
30
62. Pembelajaran masalah hukum ke Negeri Belanda 63. Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi 64. Inventarisasi dan evaluasi perkara 65. Penyelesaian masalah sengketa pertanahan di Prov. DKI Jakarta 66. Pengurusan perkara perdata, pidana dan TUN
D. Rencana Kinerja Tahun 2007
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2002-2007, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) pada setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat
kegiatan,
dan
merupakan
pembanding
bagi
proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana Kinerja 2007 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya merujuk pada Rencana Kinerja 2007 ini.
31
Sasaran strategis tahun 2007, indikator kinerja dan target kinerja disajikan pada tabel berikut :
SASARAN
INDIKATOR
TARGET 19 kegiatan
1.
Tersusunnya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang sesuai dengan Otonomi Daerah dan perkembangan masyarakat saat ini.
Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat
2.
Tersusunnya bahan pertimbangan, dan terlaksananya bantuan serta perlindungan hukum terhadap gugatan yang disampaikan kepada Gubernur.
4 kegiatan Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum secara profesional kepada semua unsur Pemerintah Daerah terhadap gugatan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3.
Tersusunnya masukan atau rekomendasi hasil evaluasi dan kajian terhadap peraturan perundangundangan sebagai bahan dalam menetapkan
Terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan evaluasi dan kajian peraturan perundangundangan guna mengetahui produk hukum Daerah yang masih tetap berlaku, yang perlu
16 kegiatan
32
kebijakan Gubernur atau merumuskan/ menyempurnakan peraturan perundangundangan daerah.
disempurnakan atau yang perlu dicabut serta sejauh mana peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan masyarakat.
4.
Terwujudnya kegiatan Tersusunnya dokumentasi produk- dokumentasi produkproduk hukum dan produk hukum. publikasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah kepada masyarakat
5.
Terwujudnya pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan Biro Hukum.
Terkoordinasinya pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan Biro Hukum
17 kegiatan
10 kegiatan
