BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAII BARITO SELATAN PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN NOMOR L2 TAHUN 2015 TENTANG I(AUIASAN TANPA ROKOK
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2\ undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan_, pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung zat Adiktif Berupi produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan
Nomor iaS/N,IpNKES/pB/IlZOll dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2oll tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang menyatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dengan Peraturan Daerah;
b.
bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan, diperlukan pengetahtlan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
c.
bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu,masyarakat,dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung,sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Mengingat :
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pembentukan 2.7 Tarrtrn 1959 tentang Undang-Undang Nomor DaerahTingkaitldiKalimantan(LembaranNegaraRepublik 72' Tambahan Lembaran
2.
Indonesia
f'f'"'
1959 Nomor
Nomor 1320); Negara Republik Indonesia
3.
8 Tahun lggg tentang Perlindungan Undang-Undang Nomor Konsumen(LembaranNegar.n.p,,uriklndonesiaTahun1999 Negara Republik Indonesia Nomor +2, iambahan Lembaran Nomor 3821);
+.Undang-UndangNomor3gTahuntgggtentangHakAsasi Manusia(LembaranNegaraRepubliklnd'onesiaTahunL999 Nomor165,Tambahanl.embaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 3886);
5.Undang-UndangNomor23Tahun2oo2tentangPerlindungan
Anak(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2ao2 Nomorlog,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor+.zzslsebagaimanatelahdiubahdengan
Undang-UndangNomor35Tahun2ol4tentangPerubahan
AtasUndang_UndangNomor23Tahun2oo2tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2g7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2oo9 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa9 Nomor l4o, Tambahan
dan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7. Undang-Undang 5O6s);
8. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2
38 Tahun 2OOT tentang l0.Peraturan Pemerintah Nomor Antara Pemerintah' Pembagian Urusan PemerintahanPemerintahan Daerah Daerah Provinsi' dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran
Ne
gara Republik- Indonesia Tahun
2ooTNomorS2,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a737\;
ll.PeraturanPemerintahNomor2TTahun2al2tentanglzin Indonesia Tahun Lingkungan (Lembaran Negara ne.nuUtlt< Negara Republik 2or2 Nomor 4g, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5285);
Tahun 2Ol2 tentang l2.Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Zat Adiktif Berupa Pengamanan Bahan Yang Mengandwg ProdukTembakauBagiKesehatan(LembaranNegara Tambahan Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 278' 5380); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
l3.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan
Nomor
18s/MENKES/PB/|l2olldanMenteriDalamNegeriNomor 7 Tahun 20lltentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2oll
Nomor
ae); 14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAIY PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BARITO SELATAN
dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAII TENTANG I(AWASAN TANPA ROKOK.
3
BAB
T
I{BTEHTUAIT UffiTIM
Pasal
1
dengan Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud
:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan' 2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan' 3.
pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom'
hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum' nicotianarustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung
4. Rokok adalah
nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan' Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk
5. Kawasan
tembakau.
dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai
6. Pimpinan lembaga
Kawasan Tanpa Rokok.
adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara
7. Kesehatan
sosial dan ekonomi.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap asap rokok. 9. Perokok aktif adalah setiap orang yang rnembakar rokok danf atau secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar. 10.
Perokok pasif adalah orcrng yang bukan perokok tetapi terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain atau setiap orang yang secara. tidak langsr.rng atau terpaksa rnenghisap asap rokok dari a.sap perokok aktif.
4
ll.Tempatprosesbelajarmengajaradalahtempatyangdimanfaatkanuntuk kegiatanbelajardanmengajardar,latautempatpengelolaanpendidikan d.an/atau Pelatihan'
l2.Tempatumumadalahsemuatempattertutupyangd'apatdiaksesoleh masyarakatumumd'an/atautempatyangdimanfaatkanbersama-Sama untukkegiatanmasyarakat,tertepasdarikepemilikanatauhakuntuk d'anlatau masyarakat' menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta
13. Penyelenggaraan kawasan tanpa
rokok adalah serangkaian kegiatan yang
meliputipenetapankawasantanpaasaprokok/pemanfaatankawasan rokok' tanpa rokok, dan pengendalian pemanfaatan kawasan tanpa
kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan konpensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat
14. Tempat
lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
15. Tempat
dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat Anak bermain
17.
Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18.
Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19.
Perkantoran adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Kabr-lpaten Barito Selatan.
2O.
Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalk€rn, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengarurhi konsurnen agar rnenggunakan rokok yang ditawarkan.
21.Tempat Khusus untuk merokok adalah ru€rngan yang di.peruntukan khusus unflrk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR. 22. Angkutan Umum adalah Sarana transportasi yang dapat digunakan oleh
masyarakat baik di sungai fiIaupun di darat.
usaha, baik yang berbadan 23. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum ataupun tidak berbadan hukum'
yang merupakan 24.Badan adalah adalah sekumpulan orang d.anf ata.u
kesatuanbaikyangmelakukanusahamaupunyangtidakmelakukan milik Negara atau usaha yang meliputi perseroan terbatas, badan usaha
daerahdengannamadandalambentukapapun,kongsi,koperasi,
usaha tetap' yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik,bentuk serta bentuk badan lainnYa' penanggung 25. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, jawab dalam suatu kelembagaan'
26.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sarna untuk kegiatan masyarakat. BAB
II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan
a.
:
kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti
bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.
kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
d.
keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.
keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
g. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
h.
keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus rnencerrrrinkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
berarti bahwa setiap warga i. transparansi dan akuntabiiitas, mengakses dan mendapatkan informasi dapat dengan mudah uniuk sesuai dengan masyarakat
Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungiawabkan ketentuan peiaturan perundang-undangan' Bagian Kedua
Tujuan Pasal 3 Penetapan KTR bertujuan untuk
a.
:
sehat bagi masyarakat; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan
b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.
menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
d. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; e. untuk mencegah perokok pemula; dan f.
memberikan perlindungan
dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif
danf atau perokok Pasif. BAB
III
RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi
a. KTR; b. peran serta masyarakat; c. pembentuk satuan tugas penegak d. hak dan kewajiban; e. pembinaan dan pengawasan; dan
f.
:
KTR;
sanksi.
BAB
tTI
KAITASAN TAITPA ROKOK
Pasal 5
(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. tempat pelayanan dan sarana kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermainltennpat enak berkurnpul;
d. ternpat ibadah;
7
e. di dalam angkutan unrrm dan ruang tunggu;
f.
temPat kerja Perkantoran;
g.tempaturoumtertutupd'ansaranaolahragatertutup;dan h. tempat lainnya yang ditetapkan' pada ayat (1) wajib (21 Pimpinan Lernbaga tempat sebagaimana dimaksud menetaPkan dan meneraPkan KTR' pada ayat (1) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan BuPati' Pasal 6 dengan KTR sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai
huruf
e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar' Pasal 7
(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. merupakan
ruang terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung
dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan
untuk beraktivitas; c. jauh dari pintu masuk dan keluar; d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; e. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus
untuk merokok;
f. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan g. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
BAB V PIRAJS SEETA ffiASYABAITAT Pasat 8
(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah. (21
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan caxa: a. memberikan sumbangan pernikiran terkait KTR di Daerah; b. memberikan bantuan saralla dan prasarafla unhrk mewujudkan KTR;
c.
bimbiagan, penyt-lluhan, dan penyebarluasan informasi
kepada
masyarakat; 8
d.
yang memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka melanggar; dan kepada melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan
e.
pimpinan lembaga atau badan'
BAB VI
TN{PA ROKOK PEMBENTUK SATUAN TUGAS PENEGAK I(AWASAN Pasal 9 KTR Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas penegak di Daerah. ayat (1) (2) Pembentukan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud
(1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati' BAB
VII
HAK, LARANGAN DAN KEtrIAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 1O Setiap orang berhak
:
a. atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; b. atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
c.
mendapatkan informasi mengenai KTR.
Bagian Kedua Larangan Pasal 11 Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR,
kecuali di tempat khusus untuk merokok. Pasal 12 Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk: a. memproduksi atau membuat rokok; b. menjual rokok; c. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau d. mempromosikan rokok.
9
Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 13 (1)
sebagai pimpinan lembaga dan/atau bad.an pad.a KTR yang telah d'itetapkan d,anlatau lokasi yang KTR wajib meiarang orang merokok pada tempat
menjadi tanggung jawabnYa' {21
pimpinan lembaga d,anlatau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja untuk yang ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus merokok.
(3)
Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib memasang tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan f atau audio visual di KTR pada tempat d,anf atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
untuk;
t4) Pimpinan lembaga dan/atau a.
melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnYa;
b. melarang semua
orang untuk tidak merokok
di KTR yang menjadi
tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti; c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan
di
semua pintu
masuk utama dan ditempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca. Pasal 14 t1)
pimpinan Tembaga danf atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenakan Sanksi administratif.
{21
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
b. sanksi polisionai. Pasal 15 (1) Pengenaarl sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
huruf a dilaksanakan dengan cara: a. Pemberian teguran tertulis Pertama; b. Pemberian teguran tertulis Kedua disertai pemanggilan; c. Pemberian teguran tertulis Ketiga; d. Penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencab:utan titn-
(2)
10
i')r Sanksi poiisior:al. se.i;agairnaila ciimarsud caiam Pasai
i+ ayat i2i irur.ri b
ciapat berupa penSregelan.
EAB =EIII
PEMBINAAI{ DAN PENGAWASAN Pasai (1.l
Bupati mela-kuka-n pembina-a-n
i6
r1-a-n penga-r=.r'a-sa-a
ter:ha-rla-p pela-ksa-na-a-n KTR-
di Desa/Keiurahan. meiakukan pembinaan dan pengar,vasan sebagaimana cirmaksuti pa
r,)l Lralam
pada alrat t3i pembinaan dan penga\nrasan sebagaimana dimaksud
ii) riiiakukan
c. koasuitasi;
c'-'i- nernherien nensharsgan -*' f ---o-----o'-----' Pasal 17 /i r \r, Daiarn rangka mcrvtijurikan KTR, Femerintah Daeran meiakukan pembinaan dan pengawasan umum atas;
a. periindungan terhacap \lrarga masyarakat dari baha5ra rokok; dan b. tenx,'ujudnya KTR.
Fentbinaan se'bagaimana dimaksud paria ayat a..
penyebarluasan informasi
(ii meiipuu;
dan sosialisasi melalui media cetak dan
eiektronik; b.
koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kaiangan pendiciikan, tokoh masyarakat,
c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk L:.j,,^ ^^L^+ +^*--^ i^*^-* *^i^i-"i-^* i-^-*,.--,^ i.';T't). f\r r\2 rllgtd.ALlr\d.r! r\.r.rrrP.e.rrJs r(rl\\-rr\ LrcrIBdrr rrJ.LtLrP Dt,rrd.L LarIPd, aDd,P -^i-^i,
d. merumuskan kebijakan-kebijakan
masyarakat
iari
yang terkait dengan perlindungan
paparan asap roKok;
e. bekedasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional ciaiam upaya meiineiungi masyarakat ciari papararL asap rokok.
1i
iembaga diiakukan daiam iipai/a incngarahkan pimpinan tempat yang dimiliki atau d.anlatau badan pada KTR untuk mengefekti{kan
t3l pembinaan
dari asap rokok' ciikeioia cieh iemb aga Aat,faiau baria-n agar ieriltebas pada ayat (1) dilakukan dengan: (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud a.kunjungan ke iokasi KTR; cianlatau
b.melakukan pembinaan kepada pemilik,pengelola,manager,pimpinan,dan penanggung jarvab KTR'
BAB II( KETENTUAN PENYIDII(AN Pasai 18
(ri Penyi5iiiq Peganirai Iriegeri Sipii tefteniu cii iingkungan Pcinerintair Daei'ah ciapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap peianggaran terhadap ketentuan-ketentuan ciaiam Peraturan Daerah Kabupaten ini. (2i Wewenang PPNS sebagaimana
a. Menerima laporan pengaduan
dari
iii
adaiah:
seseorang tentang adanya tindak
piciana; b. Melakukan
tindakan pertama pada saat
n:eiakukan pemeriksaan
itu di tempat kejadian
dan
;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangaka dan memeriksa tanda pengenal
ciiri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e
. Iufengambii siriik jari rian rnernotrct tersangka;
f. Memanggil orang untuk mendengar
dan diperiksa sebagai tersangka atau
g" Mendatangkan
orang
ahli dalam hubungannya dengan
pemeriksaan
perkara;
petunjuk dari Penyidik PULRI bahwa tidai< cukup bukti aiau peristiwa tersebut
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
merupakan tinda.k pidana dan selanjutnya melalui Penyidik rnemberitahukan hak tersebut kepa
Meiakukan tin
merrurut hukum yang
ciapat
dipertan ggungj awa bkan.
i2
(3i
ppi.is sebagaimana dimaxsud pada ayat t1i beracia eii'oau,ah koorciinasi penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
(4)
Hukum Pidana. ppNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya kcpaca Pcnuiriut Limum per1Sric.ikan dan ffrenyampaikan hasii penyiciikannya dalam undangmelalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur un
BAB X ,:l
::
KETENTUAN PIDANA Pasal 19
i1l
{21
(3)
Setiap orang yang meianggar ketentuan se-hagaimana ciimaksuci
pacia
pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau piciana cienda paiing banyak Rp.I.OCO.UCO.GO isatu juta rupiah)' Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) adalah pelanggaran. Seiain tin
E/18
Xi
KBTENTUAN PERALIHAN Pasal 2O
i1) Peraturan l)aerah ini m-iiiai beriaku pada tanggal
14 Desember 2U16.
{21 Dalam masa 1 (satu) tahun diiakukan sosialisasi dan pembinaan.
i3
BAB
XII
I{ETEilTUAI{ PEIIUTUP Pasal 21 pada tanggal diundangkan' Peraturan Daerah ini mulai berlaku
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah Kabupaten Barito ini dengan penempatannya dalam Lembaral Daerah
Selatan.
DitetaPkan di Buntok' Pada taqggat 14 Desember 2015
Diundangkan di Buntok Pada tanggal 14 Desember 2015
DAERAH BARITO SELATAN,
Art,a
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
:
KABUPATEN
I 20rs
BARITO
1?
SELATAN,
PENJEI"ASAN ATAS
PERATURANDAERAHKABUPATENBARITOSELATAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
I.
UMUM
dan Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi
terpeliharanya komponen penting dari tercapainya kesejahteraarl tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan' untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan. Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah
berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan
tembakau dan produk yang mengandung tembakau
(seperti
rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan
produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.
Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengLrrangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif). 15
bertemu pada suatu Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas
titik, yang
antara
terbuka ruang merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih orang lain tetap bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok' penetapan kawasan Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui soal perlindungan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negafa dalam hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan rokok. Bahwa untuk kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa Nomor 36 Tahun melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOg tentang Kesehatan, , Pasal 52 Peraturan Berupa Produk 2Ol2 tentang Pengamanan Bahan Yang MengandungZat Adiktif Menteri Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Nomor 7 Kesehatan Nomor 1SS/MENKES/PB/ll2ol1 dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2OII tentang Ped.oman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang menyatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang
diatur dengan Peraturan Daerah; Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu daerah otonom, sebetulnya telah melaksanakan kewajiban hukum tersebut dengan menetapkan kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5O Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setelah dua tahun lebih berlakunya peraturan Bupati tersebut, ternyata pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan efektif.
Sejalan dengan mandat UU Kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperlukan kuatnya komitmen untuk mengefektifkan kembali penatapan kawasan tanpa rokok dan pengelolaannya agar kesehatan masyarakat dapat dilindungi dan ditingkatkan terutama dari gangguan asap rokok. Dalam kerangka itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan derajat peraturan ke dalam
peraturan daerah untuk lebih memperkuat komitmen daerah dan lebih memperluas daya jangkau pengaturannya. Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai
Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengqiar; e.
ternpat anak berxnain;
d. tempat ibadah; e.
anglrutan umum;
16
f. tempat kerja; g. temPat umum;
h. tempat lain Yang ditetaPkan' orang atau 2.Di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan setiap dan/atau badan d.ilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklarrkan' mempromosikan Produk tembakau' memproduksi' menjual' 3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, mempromosikan produk tembakau, maka di
mengiklankan, dan/atau tanda-tanda Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang pengumuman dan pengawasan dan larangan tersebut. Di samping itu, dilakukan aktivitas Rokok penertiban oleh pimpinan atau penanggungiawab Kawasan Tanpa pokok dan fungsinya d"an/atau oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas ketenteraman dan ketertiban. Pimpinan atau penanggungiawab
di bidang
dan Kawasan Tanpa Rokok Pengawasan dalam melakukan pengawasan penertiban dapat menunjuk petugas atau membentuk satuan tugas penegak Kawasan TanPa Rokok.
dilakukan pemantauan terhadap ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
4. Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,
ketenteraman dan ketertiban. 5.
Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati melakukan pembinaan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung
jawabnya berjalan efektif; dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat. 6. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka
5,
Bupati
membentuk tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan anggota rnasyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
T.Dalarn rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat berhak berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan,
dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
17
II.PASAL DETfiI PASAL Pasal
1
CukuP Jelas. Pasal 2 CuIruP JelasPasal 3
Cukup Jelas. Pasai 4
Cukup Jelas. ],1:
Pasal 5
':...;.
,'l
:
Ayat (1) CukuP jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6
Cukup Jelas. Pasal 7
Ayat
(1)
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jeias
18
Pasal 10 CukuP jelas.
Pasal
11
CukuP jelas'
Pasal 12 CukuP Jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) CukuP jelas. Ayat (3) CukuP jelas. Ayat (a) CukuP jelas. Pasai 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. (2) Ayat Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. L9
Ayat (4i CukuP jeias Pasai
i8
Ayat (i)
l,\._L,r-u{t/ iel:r.'vLii.r JL!4ot
Ayat (2) CukuP jeias.
a]'at
i3,i C,;-ki-:-p
jelas.
Ayat {4) CukuP jelas Pasal 19 Ayat ti) n-.1----:-1-^ i-'ti
Ayat
(ti
Cukup jelas.
Ayat (2)
(}rkrrn J-'*-ieias
Pasai
2i
Cuku-p Jela-s.
-iAM BAi IAN LE
I\,{
BARAii
-iJARITC
SE
LA-i'Aii
T'{
O M C} R
2A
