BAB I PENDAHULUAN. baik pembiayaan untuk badan usaha, kegiatan pemerintah maupun perorangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kebutuhan akan pembiayaan di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat, baik pembiayaan untuk badan usaha, kegiatan pemerintah maupun perorangan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari Tabel Pangsa Pembiayaan berikut: Tabel 1.1 Tabel Pangsa Pembiayaan per Debitur Golongan Debitur/ No

Debitor Type

Jumlah (miliar Rupiah)/Total (billion Rupiah) 2009

2010

2011

2012

2013

1

Bank/Bank

1.061,45

661,86

855,19

1.351,04

1.779,77

2

LKNB/NBFI's

125,17

116,00

104,58

110,00

107,48

3

Persh. Non Keuangan/NF Corps. 34.783,14 43.887,32 57.303,18 74.711,26 87.508,53

4

Pemerintah/Government

14.716,65 14.685,41 23.490,57 31.670,11 30.472,73

5

Perseorangan/Individuals

91.853,09 127.003,39 163.545,62 194.236,86 228.157,96

Jumlah/Total

142.539,49 186.353,99 245.299,14 302.079,27 348.026,48

Sumber: Statistik 2013 dan Direktori 2014 Lembaga Pembiayaan, OJK Pada tabel terlihat bahwa kebutuhan pembiayaan untuk bank dan lembaga keuangan non-bank setiap tahunnya semakin menurun karena setiap tahunnya bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki pemenuhan kecukupan modal yang baik sehingga tidak membutuhkan banyak pinjaman/pembiayaan guna membiayai kegiatan operasionalnya. Hal tersebut ditunjukan oleh angka rasio pemenuhan kecukupan modal bagi bank pada tahun 2012 sebesar 17,43% , tahun

1 http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

2013 18,13% dan tahun 2014 sebesar 19,57% (Statistik Perbankan Indonesia 2016, OJK). Pada

lembaga

keuangan

non-bank

khususnya

lembaga

pembiayaan

pemenuhan kebutuhan modal dapat diukur melalui gearing ratio yaitu rasio total pinjaman Perusahaan Pembiayaan terhadap total modal sendiri dan pinjaman subordinasi setelah dikurangi penyertaan modal yang ada, pinjaman subordinasi yang termasuk dalam perhitungan gearing ratio sebanyak-banyaknya sebesar 50% dari modal disetor (Statistik Lembaga Pembiayaan 2014, OJK). Angka gearing ratio dari lembaga pembiayaan pada tahun 2012 sebesar 3,98, tahun 2013 sebesar 3,55 dan tahun 2014 sebesar 2,65 (Statistik Lembaga Pembiayaan 2014, OJK). Hal tersebut berarti bahwa tiap tahunnya total modal dari lembaga pembiayaan semakin menigkat sehingga tidak membutuhkan pinjaman yang banyak guna membiayai kegiatan operasionalnya. Sedangkan kebutuhan pembiayaan untuk perusahaan non keuangan dan perseorangan semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia yang besar. Menurut Kepala BPS, Suryamin sektor pengeluaran rumah tangga masih menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi 2015 dengan persentase 55,92%, disusul komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 33,19% dan komponen ekspor barang dan jasa 21,09% (http://www.bisnis.com). Kebutuhan pembiayaan tersebut merupakan hal yang baik untuk bank maupun lembaga keuangan non-bank karena baik bank maupun lembaga keuangan nonbank memiliki peluang yang besar untuk menyalurkan kredit atau pembiayaannya

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3

guna memenuhi kebutuhan pembiayaan perseorangan maupun perusahaan non keuangan. Dalam memenuhi kebutuhan akan pembiayaan selain melalui bank, masyarakat biasanya mendapatkannya melalui lembaga pembiayaan yang termasuk dalam lembaga keuangan non-bank karena proses dan syarat untuk pengajuan pembiayaannya lebih mudah (http://news.viva.co.id). Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha bukan bank yang kegiatan usahanya langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan, baik berupa pinjaman maupun berupa penyertaan modal (financial institution nonbank) (http://www.ojk.go.id/pedia#). Lembaga Keuangan non-Bank terdiri dari: perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, koperasi, pegadaian dan lembaga jasa keuangan khusus. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Peraturan Presiden tersebut juga membagi lembaga pembiayaan berdasarkan kegiatannya menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. 2. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee


4

Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Pada saat ini di Indonesia lembaga pembiayaan masih didominasi oleh perusahaan pembiayaan hal ini dapat dilihat dari grafik komposisi aset lembaga pembiayaan tahun 2013 berikut:

Gambar 1.1 Grafik Komposisi Aset Lembaga Pembiayaan Tahun 2013 (triliun Rupiah) Sumber: Statistik 2013 dan Direktori 2014 Lembaga Pembiayaan, OJK Selain memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, tujuan perusahaan pembiayaan

adalah

memperoleh

profitabilitas

yang

maksimal

untuk

mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan


5

manajemen perusahaan agar perusahaan mengetahui berapa laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu (Wiagustini, 2013). Untuk mendapatkan profitabilitas yang besar maka perusahaan pembiayaan harus menyalurkan pembiayaan yang besar guna mendapatkan laba dari pembiayaan yang disalurkan tersebut. Berikut adalah grafik piutang pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan:

Gambar 1.2 Grafik Piutang Pembiayaan Tahun 2010-2014 (triliun Rupiah) Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan 2014, OJK Jika dilihat dari data pada grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa total pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan tiap tahunnya semakin meningkat. Berarti perusahaan pembiayaan dapat memanfaatkan peluang pembiayaan yang terdapat pada tabel pangsa pembiayaan, dimana nilai total pembiayaannya selalu meningkat juga tiap tahunnya dan dapat memberikan kesempatan pada perusahaan pembiayaan dalam memperoleh profit. Namun hal kenaikan nilai total pangsa pembiayaan dan piutang pembiayaan tidak diikuti dengan kenaikan profita pada perusahaan pembiayaan. Dari tahun 2010 hingga


6

2014 profitabilitas perusahaan pembiayaan yang ditunjukkan dari nilai ROA-nya justru mengalami penurunan. Hal tersebut dapat ditunjukan dalam tabel profitabilitas yang diwakili oleh nilai ROA dari perusahaan pembiayaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berikut: Tabel 1.2 Tabel Data Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan Kode Saham ADMF BBLD BFIN CFIN HDFA MFIN TRUS VRNA WOMF

Nama Perusahaan Adira Dinamika Multi Finance Tbk Buana Finance Tbk BFI Finance Indonesia Tbk Clipan Finance Indonesia Tbk Radana Bhaskara Finance Tbk Mandala Multifinance Tbk Trust Finance Indonesia Tbk Verena Multi Finance Tbk Wahana Ottomitra MultiarthaTbk

2010 19.32 3.82 9.36 7.45 2.21 4.24 7.08 2.70 3.83

ROA 2011 2012 9.37 5.57 3.54 4.30 8.02 7.46 5.77 6.85 1.70 0.95 4.77 5.37 5.34 5.13 1.62 1.69 0.14 0.23

2013 5.51 3.60 6.13 6.30 0.92 6.53 4.67 1.65 1.73

2014 2.65 3.09 6.17 5.99 1.51 6.27 2.15 0.92 0.84

Sumber: Ringkasan Kinerja Perusahaan Tercatat, IDX Dilihat dari data tabel diatas bahwa tiap perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang berbeda tiap tahunnya ada yang menaik dan yang menurun padahal Profitabilitas menjadi salah satu hal yang penting karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan lebih terjamin. Hal ini seperti yang diungkapkan Battazzi et al (2008) dalam jurnalnya yang berjudul “Productivity, Profitabilty, and Financial Performance” menyatakan bahwa A comparative analysis of two crucial dimensions of firms performance: profitability and productivity, and find independently from the particular sector of activity and from financial conditions, there seems to be weak market pressure and little behavioral inclination for the more efficient and more profitable firms to grow faster.


7

Dalam mencapai profitabilitasnya, semua perusahaan pembiayaan tentunya akan menghadapi berbagai risiko, sehingga wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Menimbang semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan non-bank maka OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan tersebut mengatur bagaimana seharusnya lembaga pembiayaan yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan non-bank dalam menerapkan manajemen risikonya. Pada perusahaan pembiayaan manajemen resiko yang harus diterapkan diatur pada pasal 4 ayat 4, yang isinya: Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LJKNB berupa perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk: a. Risiko Strategi; b. Risiko Operasional; c. Risiko Aset dan Liabilitas; d. Risiko Kepengurusan; e. Risiko Tata Kelola; f. Risiko Dukungan Dana; dan g. Risiko Pembiayaan. Pengelolaan risiko-risiko di atas bagi lembaga pembiayaan berbadan usaha perseroan terbatas yang sudah go public menjadi sangat penting karena dengan pengelolaan manajemen risiko yang baik akan membuat kinerja perusahaan yang


8

baik sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi dengan membeli saham perusahaan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai penerapan manajemen risiko masih berfokus pada industri perbankan pada umumnya dan masih terbatas untuk penelitian yang memfokuskan pada perusahaan pembiayaan. Penelitian mengenai pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap profitabilitas diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Oktaviantari & Wiagustini (2013) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Tingkat Risiko Perbankan terhadap Profitabilitas pada BPR di Kabupaten Badung” yang hasilnya Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dini dan Shabri (2014) pada jurnalnya berjudul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI" mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko yang menggunakan indikator NPL (Non-Performing Loan) untuk risiko kredit, LDR (Loan to Deposit Ratio) untuk risiko likuiditas dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) untuk risiko operasional secara simultan berpengaruh terhadap


9

kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan, secara parsial hanya penerapan manajemen risiko likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA dan ROE. Penelitian lainnya adalah Dayu (2015) dari Universitas Negeri Padang meneliti Pengaruh kecukupan modal yang diukur dengan CAR, likuiditas yang diukur dengan LDR, dan risiko kredit yang diukur dengan NPL tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada profitabilitas bank konvensional yang diukur dengan ROA. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap profitabilitas bank konvensional hanya sebesar 45,3%, sedangkan sisanya 54,7% ditentukan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya. Berdasarkan penjelasan pentingnya penerapan manajemen risiko, fungsi serta peranan perusahaan pembiayaan dan masih terbatasnya penelitian mengenai pengaruh penerapan manajemen risiko bisnis terhadap perusahaan pembiayaan maka diajukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Bisnis Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015.

B. Batasan Masalah Agar tidak meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengukuran dari penerapan manajemen risiko bisnis menggunakan indikator berupa BOPO sebagai indikator dari penerapan manajemen


10

risiko operasional, FAR sebagai indikator dari penerapan manajemen risiko likuiditas dan NPF sebagai indikator dari penerapan manajemen risiko pembiayaan. 2. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk penelitian ini adalah ROA. 3. Perusahaan pembiayaan yang diteliti adalah perusahaan pembiayaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan memiliki laporan keuangan lengkap pada periode 2010-2015.

C. Rumusan Masalah Kinerja dari lembaga pembiayaan antara lain dipengaruhi oleh keberhasilan dalam pengelolaan risiko bisnisnya. Pengelolaan risiko bisnis yang baik akan membuat kinerja perusahaan meningkat. Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham secara berkelanjutan dalam bentuk return saham dan hal tersebut dapat dicapai dengan kinerja perusahaan yang baik (memiliki profitabilitas yang tinggi). Tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dari laporan keuangan dimana penilaiannya dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio keuangan. Rasio keuangan yang merupakan indikator dari profitabilitas adalah Return on Asset (ROA). Rasio keuangan yang merupakan indikator dari penerapan manajemen risiko bisnis antara lain adalah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang merupakan indikator penerapan manajemen risiko operasional, Financing to Asset Ratio (FAR) sebagai indikator penerapan


11

manajemen risiko likuiditas dan Non Performing Financing (NPF) yang merupakan indikator untuk penerapan manajemen risiko pembiayaan/kredit. Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko operasional yang diukur dengan BOPO terhadap profitabilitas perusahaan pembiayaan? 2. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko likuiditas yang diukur dengan FAR terhadap terhadap profitabilitas perusahaan pembiayaan? 3. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF terhadap profitabilitas perusahaan pembiayaan?

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: a. Untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko operasional yang diukur dengan BOPO terhadap profitabilitas perusahaan pembiayaan. b. Untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko likuiditas yang diukur dengan FAR terhadap profitabilitas perusahaan pembiayaan.


12

c. Untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF terhadap profitabilitas perusahaan pembiayaan. 2. Kontribusi Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 1. Kegunaan Teoritis Bagi Akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi bagi penelitian yang sejenis yang akan datang. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan terutama mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko bisnis pada industri pembiayaan pemegang

dalam sahamnya

rangka

meningkatkan

yang

ditunjukkan

kesejahteraan dengan

nilai

profitabilitas yang meningkat. 2. Kegunaan Praktis a. Bagi Praktisi Industri Pembiayaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi penerapan manajemen risiko bisnis dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan.


13

b. Bagi Investor Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam

pengambilan

keputusan

pembelian

perusahaan pembiayaan di Indonesia.


saham-saham

BAB I PENDAHULUAN. baik pembiayaan untuk badan usaha, kegiatan pemerintah maupun perorangan

Recommend Documents