B II P. effectiveness

B BA AB B II P PEEN ND DA AH HU ULLU UA AN N

1.1 Latar Belakang Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan

cost

effectiveness

anggaran

instansi

LAKIP Badan Penanaman Modal dan Perizinan 2015

bersangkutan,

sekaligus

memudahkan

1

pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur

dan

legitimate,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pernbangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);


2

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;

10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan wajib dan pilihan. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan wajib dan pilihan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.

Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan

(Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat


3

memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan wajib dan pilihan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanaman Modal

dan

Perizinan

Kabupaten

Gresik

ini

dimaksudkan

sebagai

wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015. Adapun tujuannya adalah: a.

Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015;

b.

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik pada tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik di masa yang akan datang;

c.

Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.4 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik,

sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 50

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk: “ melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan”.


4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Perizinan menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal

dan pelayanan

perizinan; b.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahanan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Struktur kelembagaan atau organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Program dan Pelaporan; c. Subbagian Keuangan; 3. Bidang Pengembangan Investasi, terdiri dari: a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan; 4. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari: a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal ; b. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non-Penanaman Modal; 5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari: a. Sub Bidang Pengawasan Usaha; b. Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan; 6. Bidang Kebijakan dan Kerjasama, terdiri dari: a. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan iklim Investasi; b. Sub Bidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional; 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.


5

Secara operasional, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2015

No.

Uraian Pangkat/ Golongan

SD

2.

S2

2

3

4

5

6

7

8

9

Juru Muda (Ia)

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda Tingkat I (Ib)

-

-

-

-

-

-

-

Juru (Ic)

-

-

-

-

-

-

-

Juru Tingkat I (Id)

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur Muda (IIa)

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur Muda Tingkat I (IIb)

-

-

3

-

-

-

3

Pengatur (IIc)

-

-

8

-

-

-

8

Pengatur Tingkat I (IId)

-

-

4

-

-

4


SMP SMA D3

Jumlah

S1

1 1.

Pendidikan

6

Uraian

No.

Pangkat/ Golongan

SD

4.

SMP SMA D3

2

3

4

5

Penata Muda (IIIa)

-

-

Penata Muda Tingkat I (IIIb)

-

Penata (IIIc)

Jumlah

S1

S2

6

7

8

9

-

1

-

-

1

-

4

-

13

-

17

-

-

-

-

6

2

8

Penata Tingkat I (IIId)

-

-

-

-

4

3

7

Pembina (IVa)

-

-

-

-

-

4

4

Pembina Tingkat I (IVb)

-

-

-

-

-

1

1

Pembina Utama Muda (IVc)

-

-

-

-

-

1

1

Pembina Utama Madya (IVd)

-

-

-

-

-

-

-

Pembina Utama (IVe)

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

-

-

15

5

23

11

54

1 3.

Pendidikan

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

No.

Jumlah

1.

Ruang Kerja

6

2.

Meja/Kursi Kerja

3.

Komputer

68

4.

Kendaraan Operasional Roda 4

8

5.

Kendaraan Operasional Roda 2

6

92/231

1.5 Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun

Anggaran

2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur


7

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihaapi organisasi Bab II.

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja A.

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B.

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV.

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1. 2. 3. 4.

Formulir Formulir Formulir Formulir

Rencana Strategis (RS) 2011-2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Perjanjian Kinerja 2015 Pengukuran Kinerja 2015


8

B BA AB B IIII PPEER E N C A N A RENCANAA AN NK KIIN NEER RJJA A

2.1 Rencana Strategis Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali

serta

dapat

mengakomodasi

dan

mengantisipasi

perubahan

lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut

telah

dituangkan

dalam

Dokumen

Rencana

Strategis

Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang ditetapkan pada tanggal 05 Maret 2011 dengan Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2011 -2015.

2.1.1

Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran

kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif

serta

mampu

memberikan

harapan

bagi

semua

komponen

instansi/organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu “Gresik

yang

Agamis,

Adil,

Makmur

dan

Berkehidupan

yang

Berkualitas” dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya


9

merumusan visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan utama investasi pada tahun 2015“ Arti dan makna dari visi tersebut adalah : 1. Daerah tujuan investasi, adalah ditinjau dari letak geografis Kabupaten Gresik sebagai daerah penyangga (hinterland) kota Surabaya yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa terbesar di kawasan Indonesia Timur dan sekaligus pintu yang menghubungkan dunia luar baik regional maupun internasional dengan dukungan pelabuhan dan bandara internasional. Kondisi ini yang melatarbelakangi semakin tertariknya para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik. Ditambah lagi keterbatasan ruang dan pengembangan wilayah Kota Surabaya serta harga tanah yang tinggi menjadi pertimbangan lain bagi pengusaha untuk memilih Kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan investasi; 2. Tujuan utama investasi pada tahun 2015, adalah pada Tahun 2015 Kabupaten Gresik menjadi pilihan utama para investor untuk menanamkan modalnya karena keunggulan-keunggulan, antara lain: a. Secara geografis (sebagai hinterland Kota Surabaya) b. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2011 mencapai 7,36% lebih tinggi jika dibanding tahun 2010 sebesar 6,93%. Multiplier efek dari tumbuhnya ekonomi akan semakin maraknya kegiatan pembangunan, tanpa kecuali pembangunan fasilitas infrastruktur melalui pembangunan di sektor pembangunan utilitas (jaringan telepon, instalasi PLN, dan pengadaan air bersih) c. Pembangunan suprastruktur melalui perbaikan perundang-undangan yang terus menerus dalam upaya penyederhanaan hukum, penawaran paket perizinan paralel, pemberian insentif yang semakin menarik serta upaya smart lainnya untuk menciptakan tumbuh dan berkembangnya investasi di Kabupaten Gresik.


10

2.1.2

Misi Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang

diemban Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal da Perizinan yang berkualitas; 2. Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi; 3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal dan Perizinan; 4. Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; 5. Mewujudkan

iklim

yang

lebih

kondusif

untuk

investasi

dengan

meningkatkan kerja sama dan kemitraan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik


11

tahun 2011-2015, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.

Tabel 2.1 Misi – Tujuan MISI 1. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkualitas 2. Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi 3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal dan Perizinan 4. Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan modal 5. Mewujudkan

iklim

yanng

lebih

kondusif

untuk

investasi

dengan

meningkatkan kerjasama dan kemitraan

TUJUAN 1. Meningkatnya kinerja dan kualitas aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik 2. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi dan penataan kawasan dalam rangka pertumbuhan investasi 3. Meningkatnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal 4. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha 5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif


12

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna: 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis; 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya kinerja dan kualitas aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kinerja aparatur Badan 1. Terselenggaranya perencanaan Penanaman Modal dan Perizinan

program 2. Terselenggaranya administrasi perkantoran 3. Tersedianya sarana dan parasarana kerja 4. Terselenggaranya kegiatan kualitas SDM


13

5. Terselenggaranya program pelaporan Tujuan 2 : Meningkatnya pengelolaan sistem informasi dan penataan kawasan dalam rangka pertumbuhan investasi Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya

Indikator Kinerja

ketersediaan 1. Tersedianya

informasi

dan

pelayanan perizinan secara online

sistem informasi dalam rangka pertumbuhan investasi; 2. Meningkatnya

pengembangan 2. Persentase rumah dan bangunan

dan penataan kawasan; 3. Meningkatnya

yang ber IMB

pertumbuhan 3. Jumlah investasi

investasi. Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya

Indikator Kinerja

penyelesaian 1.

permohonan izin tepat waktu;

Persentase

penyelesaian

Izin

penyelesaian

Izin

Lokasi

2. Meningkatnya profesionalisme di 2. bidang pelayanan publik.

Persentase

Pertambangan Daerah 3.

Persentase

penyelesaian

Izin

Gangguan (HO) 4.

Persentase

penyelesaian

Izin

Mendirikan Bangunan 5.

Persentase

penyelesaian

Izin

penyelesaian

Izin

penyelesaian

Izin

Prinsip 6.

Persentase Usaha

7.

Persentase Reklame

8.


Persentase penyelesaian Izin Air

14

Bawah Tanah (ABT) 9.

Persentase penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

10. Pengaduan pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan Tujuan 4 : Meningkatnya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya

Indikator Kinerja

pengendalian

1. Persentase

perusahaan aturan

yang

pelaksanaan penanaman modal

mentaati

dalam pemanfaatan lahan dan

modal dalam pemanfaatan lahan

bangunan

dan bangunan 2. Persentase mentaati modal

penanaman

perusahaan aturan

dalam

yang

penanaman pemanfaatan

usaha Tujuan 5: Meningkatnya

kerjasama

dan

kemitraan

dalam

rangka

mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif Sasaran Strategis 1.

Indikator Kinerja

Meningkatnya iklim yang lebih 1.

Jumlah

kondusif untuk investasi

dilaksanakan 2.

Jumlah

promosi

yang

kerjasama

dan

kemitraan yang terlaksana di Kabupaten Gresik

Strategi

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

dirumuskan

dalam

perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, Badan


15

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik menentukan strategi sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi

MISI I

:

Mewujudkan

peningkatan

pelaksanaan

kegiatan

Badan

Penanaman Modal dan Perizinan yang berkualitas Tujuan

Sasaran

Meningkatnya

Meningkatnya

kinerja dan

kinerja

aparatur

kualitas aparatur

Badan

Penanaman

Badan

Modal dan Perizinan

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik

Strategi 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Mengikuti

diklat

teknis

penanaman modal, PTSP dll  Pemenuhan barang cetakan dan alat tulis kantor  Pemenuhan

kebutuhan

makan dan minum pegawai  Pemenuhan dan

bahan

peraturan

bacaan

perundang-

undangan 2. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Evaluasi

pelaksanaan

program dan kegiatan tahun lalu  Perencanaan kegiatan tahun depan 3. Program

Peningkatan

Sarana

dan Prasarana Aparatur


16

 Pemenuhan

sarana

dan

prasarana aparatur

MISI II

:

Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan

dalam

rangka

memberikan

pelayanan

pada

masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi Tujuan

Sasaran

Meningkatnya

1.

Meningkatnya

Strategi 1. Program Peningkatan Promosi

pengelolaan sistem

ketersediaan

dan Kerjasama Investasi

informasi dan

sistem

penataan kawasan

informasi

Investasi dan Realisasi Investasi

dalam rangka

dalam

 Meningkatkan

pertumbuhan

pertumbuhan

memantapkan koordinasi dan

investasi

investasi;

advokasi antara masyarakat

2. Meningkatnya

dunia usaha dan pemerintah

2. Program

rangka

Peningkatan

pengembangan

dalam

dan

realisasi investasi

penataan

upaya

Iklim

dan

peningkatan

kawasan; 3. Meningkatnya pertumbuhan investasi. MISI III

: Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal dan Perizinan

Tujuan Meningkatnya

Sasaran 1. Meningkatnya

Strategi 1. Program

pelayanan

penyelesaian

Investasi

perizinan yang

permohonan izin

Investasi

berkualitas dan

tepat waktu;


2. Program

Peningkatan dan

Iklim

Realisasi

Pembinaan

dan

17

profesional di

2. Meningkatnya

bidang

profesionalisme

Penanaman

di

Modal

pelayanan

Pengawasan

Bidang

Pertambangan

bidang 3. Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

publik.

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Meningkatkan

dan

mengoptimalkan

SDM,

sarana dan prasarana yang ada

dalam

peningkatan

upaya kualitas

pelayanan

di

penanaman

modal

bidang dan

perizinan

: Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan modal

MISI IV Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya

Meningkatnya

iklim 1. Program Peningkatan Promosi

pengendalian

yang lebih kondusif

pelaksanaan

untuk investasi

dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim

Penanaman

Investasi dan Realisasi

Modal dalam

Investasi

pemanfaatan

 Meningkatkan peran serta

lahan dan

masyarakat dan dunia usaha

bangunan serta

dalam pemanfaatan lahan

usaha

serta usaha

MISI V

:

Mewujudkan iklim yanng lebih kondusif untuk investasi


18

dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya

Meningkatnya

1. Program Peningkatan Promosi

kerjasama dan

pengendalian

dan Kerjasama Investasi

kemitraan dalam

pelaksanaan

2. Program Peningkatan Iklim

rangka

penanaman

modal

Investasi dan Realisasi

mewujudkan iklim Dalam pemanfaatan

Investasi

investasi yang

 Meningkatkan daya saing

lahan dan bangunan

lebih kondusif

Kabupaten Gresik sebagai wilayah utama tujuan investasi melalui pemberian fasilitas dan kemudahankemudahan yang lain.

2.2.7 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2015 Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 adalah meliputi : 1. Revitalisasi

sistem

pengawasan

yang

dapat

mencegah

tumbuh

dan berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan aparatur dan penyelenggara pemerintahan. 2. Standarisasi semua jenis pelayanan guna terciptanya pelayanan yang murah, mudah, terjangkau dan transparan serta tidak diskiriminatif. 3. Memupuk dan meningkatkan budaya kerja di kalangan pegawai melalui pelatihan secara teratur guna menciptakan pegawai yang profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga memahami posisinya sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. 4. Membangun komitmen yang saling menguntungkan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola/ operator, agar hasilnya selain dapat


19

memberikan kontribusi yang memadai untuk membangun Kabupaten Gresik, juga tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada dan masyarakat sekitarnya. 5. Mengendalikan dan mengawasi secara ketat pertambangan rakyat skala kecil maupun besar agar tidak merusak lingkungan dengan mewajibkan kepada semua penambang rakyat dan pertambangan strategis lainnya agar melaksanakan dan menaati ketentuan dan petunjuk yang ada. 6. Mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan rasa aman dan nyaman berusaha, serta mereorientasi sistem dan prosedur perizinan, sehingga dapat memberi kemudahan bagi para investor 7. Meningkatkan promosi dengan memperkenalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Gresik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui peran serta Kadinda Gresik. 8. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD Kabupaten, seperti dana sharing dengan APBD Provinsi dan APBN, perbankan, masyarakat, kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, lembaga donor dan dunia usaha, terutama fasilitasi penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2015 secara lebih rinci adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan

perencanaan

program,

dengan

target

dokumen

perencanaan 4 item. b. Menyelenggarakan administrasi perkantoran, dengan target 14 kegiatan. c. Menyediakan

sarana

dan

prasarana

kerja,

dengan

target

385

sarana/prasarana kerja. d. Menyelenggarakan program pelaporan, dengan target 8 jenis pelaporan. e. Menyediakan informasi dan pelayanan perizinan, dengan target 3 unit sistem informasi.


20

f. Persentase rumah dan bangunan yang ber IMB, dengan target 15%. g. Jumlah investasi, dengan target 894,00 milyar. h. Persentase penyelesaian Izin Lokasi, dengan target 75%. i. Persentase penyelesaian Izin Pertambangan Daerah, dengan target 75%. j. Persentase penyelesaian Izin Gangguan (HO), dengan target 75%. k. Persentase penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan target 75%. l. Persentase penyelesaian Izin Usaha, dengan target 75%. m. Persentase penyelesaian Izin Reklame, dengan target 75%. n. Persentase penyelesaian Izin Air Bawah Tanah, dengan target 75%. o. Persentase penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan, dengan target 75%. p. Persentase pengaduan pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan, dengan target 100%. q. Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan, dengan target 100%. r. Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha, dengan target 100%. s. Jumlah promosi yang dilaksanakan dengan target 2 paket. t. Jumlah kerjasama dan kemitraan yang terlaksana di Kabupaten Gresik, dengan target 1 Ranperda, 2 Ranperbup dan 3 kali temu bisnis.


21

1.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan

INDIKATOR KINERJA Terselenggaranya perencanaan program

4 item

Terselenggaranya administrasi perkantoran

14 kegiatan

Tersedianya sarana dan prasarana kerja

385 sarana/ prasarana

Terselenggaranya program pelaporan 2

Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dalam rangka pertumbuhan investasi

Tersedianya informasi pelayanan perizinan

Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan

% rumah dan bangunan yang ber IMB

4

Meningkatnya pertumbuhan investasi

Jumlah investasi

5

Meningkatnya % penyelesaian Izin Lokasi penyelesaian permohonan izin dengan % penyelesaian Izin Usaha tepat waktu % penyelesaian Izin Pertmbangan Daerah

3

TARGET

8 jenis

dan 3 unit

15%

894 milyar 75% 75% 75%

% penyelesaian Izin Gangguan (HO)

75%

% penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

75%


22

NO

6

7

8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

% penyelesaian Izin Reklame

75%

% penyelesaian Izin Air Bawah Tanah

75%

% penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan

75%

Meningkatnya profesionalisme di bidang pelayanan publik

% pengaduan pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan

100%

Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal Dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha

% perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

100%

% perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha

100%

Meningkatnya iklim yang Jumlah promosi yang lebih kondusif untuk dilaksanakan investasi Jumlah kerjasama dan kemitraan yang terlaksana di Kabupaten Gresik


2 paket 1 Ranperda, 2 Ranperbup dan 3 kali temu bisnis

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. pengukuran

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil kinerja

untuk

mengetahui

hal-hal

yang

mempengaruhi

keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut : - Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan; - Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2015 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Secara umum kinerja

Badan

Penanaman

Modal dan

Perizinan

Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : 1.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur

Pelayanan

Perizinan

dan

Non

Perizinan

pada

Badan

Penanaman Modal dan Perizinan sejak 11 Desember 2015;


24

2.

Melakukan audit internal dan eksternal melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 ;

3.

Mengintensifkan

pertemuan-pertemuan/rapat-rapat

internal

baik

dengan pejabat struktural dan staf, sehingga terwujud sinkronisasi program antar bidang serta seluruh jajaran Badan Penanaman Modal dan

Perizinan

sehingga

memiliki

persepsi

yang

sama

dalam

menyelesaikan berbagai persoalan; 4.

Peningkatan

kualitas

SDM

dengan

mengikutsertakan

karyawan

karyawati pada diklat-diklat penanaman modal dan PTSP; 5.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk proses pelayanan;

6.

Mengintensifkan pertemuan-pertemuan dengan pengusaha dan pelaku usaha baik dalam rangka gathering maupun evaluasi pelaksanaan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan;

7.

Menyampaikan laporan penanaman modal secara berkala kepada BKPM RI;

8.

Penyimpanan berkas izin melalui sistem digital storage;

9.

Tracking

system,

pelacakan

berkas

izin

melalui

website

:

http://www.perijinan.gresikkab.go.id;

Disamping itu juga untuk TA. 2015 Badan Penanaman Modal dan Perizinan mendapatkan penghargaan ” Indonesia’s Attractiveness Award

2015 kategori Kabupaten Terbaik untuk Kategori Investasi Peringkat Ketiga” Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan output penerbitan izin dan realisasi investasi digambarkan dalam Grafik Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2015 sebagai berikut :


25

Grafik 3.1 Penerbitan Izin Tahun 2015

Dari Grafik tersebut di atas, penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) menempati urutan terbanyak sejumlah 1.981 izin, kemudian disusul dengan IMB sejumlah 495 izin, IPPM 322 izin, dan IPR sebanyak 278 izin.

Grafik 3.2 Realisasi Investasi PMDN Tahun 2015

4.44% 2.22% 4.44% 8.89%

4.44%

Industri Makanan

Industri Tekstil

13.33%

Industri Kayu 2.22% 31.11%

Industri Kertas, Barang dari Kertas

11.11% Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi 13.33%

4.44%

Industri Karet, Barang dari Karet

Industri Mineral Non Logam Industri Logam Dasar, Barang Logam Industri Alat Angkutan

Industri Lainnya Transportasi, Gudang


26

Dari Grafik tersebut di atas, realisasi investasi terbesar dari sektor industri kayu sebesar 31,11%, industri logam dasar,barang logam sebesar 13,33%, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi sebesar 13,33% dan industri karet, barang dari karet sebesar 11,11%.

Rincian realisasi dan capaian kinerja TA. 2015 adalah sebagai berikut : 3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Visi, Misi Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur untuk masa tahun 2016-2021, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kinerja dan kualitas aparatur Badan

TUJUAN 1

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik SASARAN

Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman

STRATEGIS 1

Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator (Tujuan 1 – Sasaran Strategis 1)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terselenggaranya perencanaan program

4 item

4 item

100%

14 kegiatan

14 kegiatan

100%



106.75%

8 jenis

8 jenis

100%

Terselenggaranya administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Terselenggaranya program pelaporan

REALISASI CAPAIAN

Rerata Berdasarkan

tabel

diatas,

untuk

sasaran

strategis

pertama

101.68% yaitu

“Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik” capaiannya melebihi dari 100% yakni 101.68%. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :


27

1.

Terselenggaranya perencanaan program Perencanaan program meliputi Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA.

Pada tahun 2015 terealisasi semua. Pada 2 tahun sebelumnya capaian kinerja juga telah mencapai 100% di tahun 2013 dan 2014 2.

Terselenggaranya administrasi perkantoran Program administrasi perkantoran dengan target 14 kegiatan terealisasi

14 kegiatan. Pada 2 tahun sebelumnya capaian kinerja juga telah mencapai 100% di tahun 2013 dan 2014 3.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja Sarana dan prasarana kerja dengan target 385 sarana/parasarana kerja

yang

seharusnya

tercukupi

dengan

kondisi

baik.

Terealisasi

411

sarana/prasarana kerja. Pada 2 tahun sebelumnya capaian kinerja juga telah mencapai 100% di tahun 2013 dan 2014. Hal ini disebakan adanya perbaikan-perbaikan sarana/prasarana yang dalam kondisi kurang baik. 4.

Terselenggaranya program pelaporan Pelaporan program pada BPMP antara lain LAKIP, Laporan Keuangan,

Laporan Barang, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dll Berdasarkan tujuan dan sasaran kedua capaian kinerja adalah sebagai berikut : TUJUAN 2

Meningkatnya pengelolaan sistem informasi dan penataan kawasan dalam rangka pertumbuhan investasi

SASARAN STRATEGIS 2

1.


2. Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan; 3. Meningkatnya pertumbuhan investasi.


28

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator (Tujuan 2 – Sasaran Strategis 2) INDIKATOR KINERJA Tersedianya informasi dan pelayanan

TARGET

REALISASI CAPAIAN

3 unit

3 unit

100%

15%

12%

80%

894 milyar

4.601,53 milyar

514,71%

perizinan secara online Persentase rumah dan bangunan yang ber IMB Jumlah investasi

Rerata Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kedua yaitu :

231.57%

1. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi Dalam rangka pertumbuhan investasi 2. Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan 3. Meningkatnya pertumbuhan investasi capaiannya melebihi dari 100% yakni 231.57%. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran kedua sebagai berikut : 1.

Tersedianya informasi dan pelayanan perizinan secara online Target indikator kinerja ini sebanyak 3 unit dan terealisasi 3 unit

aplikasi/pengembangan aplikasi sehingga capaian kinerja 100%. Pada 2 tahun sebelumnya capaian kinerja juga mencapai 100% di tahun 2013 dan 2014. 2.

Persentase rumah dan bangunan yang ber IMB Target persentase rumah dan bangunan yang ber IMB sebesar 15%

dengan realisasi 12% sehingga capaian kinerjanya 80%. Pada tahun 2013 capaian kinerja 105.57% sedangkan pada tahun 2014 capaian kinerja 208.27%. 3.

Jumlah investasi Jumlah realisasi investasi PMDN tahun 2015 ini sebesar 4.601,53 milyar

dari target 894 milyar sehingga capaian kinerjanya 514,71%. Sedangkan LAKIP Badan Penanaman Modal dan Perizinan 2015

29

pada tahun 2013 capaian kinerjanya 116,23% dan pada tahun 2014 sebesar 893.29%. Berdasarkan tujuan dan sasaran ketiga capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatnya pelayanan perizinan yang berkualitas

TUJUAN 3

dan professional di bidang Penanaman Modal 1. Meningkatnya penyelesaian permohonan izin

SASARAN

tepat waktu

STRATEGIS 3

2. Meningkatnya

profesionalisme

di

bidang

pelayanan publik

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator (Tujuan 3 – Sasaran Strategis 3) INDIKATOR KINERJA % penyelesaian Izin Lokasi

TARGET

REALISASI CAPAIAN

75%

93.22%

124.29%

75%

0%

0%

% penyelesaian Izin Gangguan (HO)

75%

93.09%

124.12%

% penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

75%

88.24%

117.65%

% penyelesaian Izin Prinsip

75%

105.70%

140.93%

% penyelesaian Izin Usaha

75%

90.12%

120.16%

% penyelesaian Izin Reklame

75%

74.11%

98.81%

% penyelesaian Izin Air Bawah Tanah

75%

0%

0%

% penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

75%

100%

133.33%

15 masalah

9 masalah

60.00%

%

penyelesaian

Izin

Pertambangan

Daerah

Pengaduan pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan

Rerata Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis ketiga yaitu :

91.93%

1. Meningkatnya penyelesaian permohonan izin tepat waktu 2. Meningkatnya profesionalisme di bidang pelayanan publik LAKIP Badan Penanaman Modal dan Perizinan 2015

30

capaiannya sebesar 91.93%. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran ketiga sebagai berikut : 1.

Persentase penyelesaian Izin Lokasi Izin Lokasi yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 55 izin dengan

jumlah permohonan 59 izin sehingga realisasi yang didapat sebesar 93.22%. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 124.29%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 86% dan pada tahun 2014 sebesar 103.33%. 2.

Persentase penyelesaian Izin Pertambangan Daerah Permohonan dan realisasi izin pertambangan daerah tahun 2015 tidak

ada atau ekuivalen dengan 0% sehingga realisasi yang didapat sebesar 0%.Hal ini dikarenakan sesuai UU 23 Tahun 2014 kewenangan penebitan izin pertambangan bukan lagi pada pemerintah daerah, melainkan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 0%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2014 sebesar 78.26%. 3.

Persentase penyelesaian Izin Gangguan (HO) Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 256

izin dengan jumlah permohonan 275 izin sehingga realisasi yang didapat sebesar 93.09%. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 124.12%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 101% dan pada tahun 2014 sebesar 66.83%. 4.

Persentase penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan pada tahun 2015

sebanyak 495 izin dengan jumlah permohonan 561 izin sehingga realisasi yang didapat sebesar 88.24%. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 117.65%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 141% dan pada tahun 2014 sebesar 66.83%.


31

5.

Persentase penyelesaian Izin Prinsip Izin Prinsip yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 278 izin dengan

jumlah permohonan 263 izin sehingga realisasi yang didapat sebesar 105.70%. Penerbitan izin lebih banyak dari permohonannya dikarenakan ada permohonan tahun lalu yang diterbitkan tahun ini. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 140.93%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 104% dan pada tahun 2014 sebesar 79.40%. 6.

Persentase penyelesaian Izin Usaha Izin Usaha yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 73 izin dengan

jumlah permohonan 81 izin sehingga realisasi yang didapat sebesar 90.12%. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 120.16%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 125% dan pada tahun 2014 sebesar 100%. 7.

Persentase penyelesaian Izin Reklame Izin Reklame yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak 189 izin

dengan jumlah permohonan 255 izin sehingga realisasi yang didapat sebesar 74.11%. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 98.81%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2014 sebesar 83.83%. 8.

Persentase penyelesaian Izin Air Bawah Tanah (ABT) Permohonan dan realisasi izin air bawah tanah tahun 2015 tidak ada

atau ekuivalen dengan 0% sehingga realisasi yang didapat sebesar 0%. Hal ini dikarenakan sesuai UU 23 Tahun 2014 kewenangan penebitan izin pertambangan bukan lagi pada pemerintah daerah, melainkan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 0%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2014 sebesar 83.83%.


32

9.

Persentase penyelesaian Tanda Daftar Perusahaan Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2015 sebanyak

1981 izin dengan jumlah permohonan 1981 izin sehingga realisasi yang didapat sebesar 100%. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%, didapat persentase capaiannya sebesar 133.33%. Pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 133.33% dan pada tahun 2014 sebesar 133.33%.

10. Pengaduan pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan Pengaduan pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan dengan target 15 masalah, akan tetapi pengaduan yang masuk hanya 9 masalah sehingga realisasi yang didapat sebesar 60%. Hal ini disebabkan penyelesaian masalah tidak hanya selesai pada Badan Penanaman Modal dan Perizina saja, masih memerlukan tingkatan penyelesaian lebih lanjut di tempat lain. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 capaian kinerjanya 100%.

Berdasarkan tujuan dan sasaran keempat capaian kinerja adalah sebagai berikut : TUJUAN 4

Meningkatnya

pengendalian

pelaksanaan

penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan SASARAN

Meningkatnya

pengendalian

pelaksanaan

STRATEGIS 4

penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator (Tujuan 4 – Sasaran Strategis 4) INDIKATOR KINERJA % perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan


TARGET 50%

REALISASI CAPAIAN 50%

100%

33

lahan dan bangunan % perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan

50%

50%

100%

usaha Berdasarkan “Meningkatnya

tabel

diatas,

pengendalian

untuk

sasaran

pelaksanaan

Rerata 100% strategis keempat yaitu

penanaman

modal

dalam

pemanfaatan lahan dan bangunan” capaiannya sebesar 100%. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran keempat sebagai berikut : 1.

Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan Indikator persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman

modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan sebesar 50% dan terealisasi sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya 100%. Capaian tersebut didukung oleh adanya kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA dan Peningkatan Realisasi Investasi serta adanya peninjauan lokasi ke lapangan/BAP. 2.

Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator

tersebut ditetapkan target 50% terealisasi 50% sehingga capaian kinerjanya 100%. Capaian tersebut didukung oleh adanya kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha dan kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA serta adanya peninjauan lokasi ke lapangan/BAP.


34

Berdasarkan tujuan dan sasaran kelima capaian kinerja adalah sebagai berikut : TUJUAN 5

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan Dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif

SASARAN

Meningkatnya iklim yang lebih kondusif untuk

STRATEGIS 5

investasi

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator (Tujuan 5 – Sasaran Strategis 5) TARGET

INDIKATOR KINERJA Jumlah promosi yang dilaksanakan Jumlah kerjasama dan kemitraan yang terlaksana di Kabupaten Gresik

REALISASI CAPAIAN

2 paket

2 paket

100%

3 pertemuan

3 pertemuan

100%

Rerata 100% Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya

iklim yang lebih kondusif untuk investasi” capaiannya sebesar 100%. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran kedua sebagai berikut : 1.

Jumlah promosi yang dilaksanakan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator

tersebut ditetapkan target 2 paket promosi investasi dan terealisasi 2 paket sehingga realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan kegiatan promosi investasi dengan selalu memberikan arahan guna suksesnya pameran investasi. Sedangkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanaman Modal dan Perizinan target pelaksanaan promosi hanya 1 kali dalam setahun sesuai dengan standar SPM nasional. 2.

Jumlah

kerjasama

dan

kemitraan

yang

terlaksana

di

Kabupaten Gresik


35

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan target 1 Ranperda dan 3 pertemuan dan terealisasi sebesar 1 Ranperda dan 3 pertemuan sehingga capaian kinerjanya 100%.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Dalam melaksanakan pencapaian berbagai program dan kegiatan, masih ditemui beberapa permasalahan dan kendala, antara lain: a.

Pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jumlah permohonan yang masuk mencapai 561 pemohon. Realisasi penerbitan izin sebanyak 495 izin atau sebesar 88,24%. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya: - Belum ada validasi BPHTB dari instansi terkait - Kesesuaian status tanah belum jelas - Klarifikasi lahan tidak sesuai dengan permohonan - Terdapat revisi gambar setelah dilakukan survey lapangan - Beberapa

permohonan

masuk

register

di

akhir

bulan

Desember 2015 b.

Izin Usaha merupakan salah satu izin yang diproses melalui SPIPISE. Di tahun 2015, permohonan Izin Usaha yang masuk mencapai 81 permohonan. Jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 73 izin sehingga pencapaian kinerja sebesar 90,12%. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah: - Belum adanya realisasi mesin sehingga izin belum dapat diterbitkan - Kewenagan penerbitan izin (woodpallet) berada di provinsi - Pemohon belum dapat melengkapi kekurangan berkas - Berkas permohonan izin masuk di akhir Desember 2015 sebanyak 6 (enam) izin


36

c.

Pencapaian kinerja penerbitan Izin lokasi mencapai 93,22% dari jumlah permohonan Izin Lokasi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pemohon. Sedangkan yang diterbitkan sebanyak 55 (lima puluh lima) izin. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya: - Pemohon belum melampirkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) - Status tanah belum jelas - Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) telah habis masa berlakunya. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah,

beberapa

kewenangan penerbitan izin di daerah diubah menjadi kewenangan provinsi. Demikian pula dengan penerbitan Izin Pertambangan dan Izin Air Bawah Tanah yang bukan lagi menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik melainkan penerbitannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Termasuk kewenangan penerbitan izin investasi diatas 10 milyar juga menjadi kewenangan dari provinsi

1. Indikator yang tercapai melebihi target kinerja; Peran strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2010-2015 adalah mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai tujuan utama investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan penanaman modal diarahkan melaui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi. Penilaian capaian kinerja Badan penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik tahun 2015 dapat dilihat dari peningkatan realisasi investasi menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 48,53% dari tahun

sebelumnya.

Pertumbuhan

investasi

ini

menunjukkan

kepercayaan investor terhadap kinerja investasi Badan Penanaman


37

Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sehingga Kabupaten Gresik menjadi daerah tujuan penanaman modal. Peningkatan realisasi investasi berdasarkan penerbitan izin usaha pada Badan penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

REALISASI INVESTASI

TARGET

REALISASI

2011

73.550.000.000

87.680.000.000

2012

772.300.000.000

898.950.000.000

2013

810.900.000.000

942.530.000.000

2014

851.500.000.000

7.606.330.000.000

2015

894.000.000.000

4.601.530.000.000

Realisasi investasi pada kurun waktu lima tahun menunjukkan hasil yang melebihi target. Keberhasilan pencapaian ini ekuivalen dengan jumlah penerbitan izin yang meliputi : JENIS IZIN

2011

2012

2013

2014

2015

IPPM

76

172

200

332

322

Izin Usaha

50

77

58

52

73

IPR

99

190

206

212

278

Izin Lokasi

47

54

40

62

55

Izin Blockplan

120

357

300

19

60

IMB

791

404

439

420

495

Izin Gangguan

146

170

123

83

275

Izin Kepelabuhanan

0

4

14

1

8

Izin reklame

727

115

228

197

213

Izin Pertambangan*

21

13

15

18

-


38

ABT*

7

58

58

71

-

TDP

1054

1315

1704

1750

1981

TOTAL

3131

2929

3385

3199

3760

*Kewenangan penerbitan izin menjadi kewenangan provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014

2. Permasalahan dan solusi dalam rangka pelaksanaan Tupoksi SKPD Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

menciptakan

lapangan

kerja

baru,

meningkatkan

pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Gresik yang semakin sejahtera. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin meningkat dan menggiatkan investasi di Kabupaten Gresik. Peraturan dan kebijakan penanaman modal mencakup semua kegiatan penanaman modal termasuk hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal yang diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban investor


39

terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab investor diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang

sehat,

memperbesar

pemenuhan

hak

serta

mendorong

ketaatan

tanggung

kewajiban penanam

jawab

tenaga modal

lingkungan

kerja

serta

terhadap

dan upaya

peraturan

perundang-undangan. Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, serta untuk mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan investasi, perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan perizinan yang terpadu sehingga dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

3. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan perizinan

kepada

masyarakat

serta

memperpendek

proses

pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,

pasti

dan

terjangkau,

daerah

membentuk

Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan perizinan. Oleh karenanya untuk segera dapat melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai amanat

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah maka maka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Dasar hukum yang melandasinya adalah: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diundangkan tanggal 2 Oktober 2014;


40

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diundangkan tanggal 17 Oktober 2014; c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diundangkan tanggal 18 September 2014; d. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 291/A.1/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten/Kota; e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/6310/SJ tanggal 6 November 2014 perihal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; f. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terbitlah Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik yang mengatur tentang rincian jenis perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan

oleh

Badan

Penanaman

Modal

dan

Perizinan

Kabupaten Gresik. Izin-izin dimaksud terbagi menjadi 13 (tiga belas) bidang dengan jumlah 86 (delapan puluh enam) izin. Ketentuan pelaksanaan pelayanan izin diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.


41

3.1.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 1.

Hasil analisis program-program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja 119,13% dan capaian penyerapan anggaran 97,31% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja 100% dan capaian penyerapan anggaran 96,95% 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan capaian kinerja 97,23% dan capaian penyerapan anggaran 92,77% Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran diklat dikarenakan adanya komitmen dari seluruh jajaran Badan Diklat Provinsi Jawa Timur untuk berkewajiban turut menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yakni : 1. Untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019 secara murni dan konsekuen; 2. Untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi JawaTimur; 3.

Untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

2.

Hasil analisis program-program yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja yaitu : 1. Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur dengan capaian kinerja 71,37% dan capaian penyerapan anggaran 68,85%


42

Ketidakberberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran diklat dikarenakan tidak tercapainya target peserta Pemetaan Kompetensi Aparatur dan Assesment Complex (Job Target) disebabkan dengan terbitnya Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, utamanya pada pasal 72, Bupati yang akan habis masa jabatannya enam bulan sebelum habis masa jabatannya dilarang melakukan mutasi atau promosi jabatan, hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana pelaksanaan assesment kompetensi yang sudah direncanakan.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Cost Per Outcome) Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya ada tiga hal yang diukur yaitu : 1.

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Berdasarkan alokasi per sasaran pembangunan pada Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, anggaran untuk setiap sasaran pada 2015 sebagai berikut : Tabel 3.28 Alokasi Per Sasaran Pembangunan NO

1

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

TOTAL ANGGARAN

% ANGGAR AN

Terselenggaranya perencanaan program Terselenggaranya administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana kerja Terselenggaranyan kegiatan peningkatan kualitas SDM Terselenggaranya program pelaporan

2.063.962.000

7.645.982.500

26.99


43

NO

2

SASARAN STRATEGIS


3 Meningkatnya pengembanga n dan penataan kawasan 4

Meningkatnya penyelesaian permohonan izin dengan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya informasi dan pelayanan perizinan secara online

ANGGARAN

555.000.000

% ANGGAR AN

TOTAL ANGGARAN

7.645.982.500

Jumlah investasi

Persentase rumah dan bangunan yang ber IMB

465.500.000

Persentase penyelesaian Izin Lokasi

2.959.750.500

7.645.982.500

7.645.982.500

6.09

38.71

Persentase Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Persentase penyelesaian Izin Gangguan atau HO Persentase penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan Persentase penyelesaian Izin Prinsip Persentase penyelesaian Izin Usaha Persentase penyelesaian Izin Reklame Persentase penyelesian Izin Air Bawah Tanah (ABT)

5

6

Meningkatnya profesionalism e di bidang pelayanan publik Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman

Persentase penyelesaian TDP Peningkatan profesionalisme di bidang pelayanan publik

Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan


228.500.000

629.920.000

7.645.982.500

7.645.982.500

44

2.99

8.23

NO

SASARAN STRATEGIS

modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

7

2.

Meningkatnya iklim yang lebih kondusif untuk investasi

INDIKATOR KINERJA

% ANGGAR AN

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

bangunan

Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha Jumlah promosi yang dilaksanakan

743.350.000

7.645.982.500

Jumlah kerjasama dan kemitraan yang terlaksana di Kabupaten Gresik

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan

target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan PerizinanKabupaten Gresik pada Sasaran pertama yakni “Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan” didukung program : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran kedua “Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dalam rangka pertumbuhan investasi” didukung program : 1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Sasaran ketiga “Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan ” didukung program : 1.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sasaran keempat “Meningkatnya penyelesaian permohonan izin dengan tepat waktu” didukung program :


45

9.72

1.

Program Peningkatan Iklim Investas dan Realisasi Investasi

2.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

3.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.


Sasaran kelima “Meningkatnya profesionalisme di bidang pelayanan publik” didukung program : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Sasaran keenam “Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan” didukung program : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.


Sasaran ketujuh “Meningkatnya iklim yang lebih kondusif untuk investasi” didukung program : 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2.



46

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Sasaran / Program

1

Anggaran

Indikator

2

Target

Realisasi

Capaian

Alokasi

Realisasi

Capaian

3

4

5

6

7

8

Sasaran I : Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Program 1.1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Program 1.2


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 item

4 item

100%

14 kegiatan

14 kegiatan

100%

Program 1.3 Tersedianya sarana 385 411 sarana/ Program Peningkatan Sarana dan dan prasarana kerja sarana/ 106.75% prasarana Prasarana Aparatur prasarana Program 1.4 Terselenggaranya Program Peningkatan program pelaporan 8 jenis 8 jenis 100% Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran II : Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dalam rangka pertumbuhan investasi Program 2.1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tersedianya informasi dan pelayanan perizinan secara online Jumlah investasi


3 unit

3 unit

100%

894

4.601,53

514.71%

23

milyar

milyar

Sasaran III : Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan Persentase penyelesaian Izin Lokasi Persentase Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Persentase penyelesaian Izin Gangguan atau HO Persentase penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan Persentase penyelesaian Izin Prinsip Persentase penyelesaian Izin Usaha Persentase penyelesaian Izin Reklame Persentase penyelesian Izin Air Bawah Tanah (ABT)


24

Persentase penyelesaian TDP


25


25

BAB IV PENUTUP

Secara umum

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten

Gresik pada Tahun 2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015 terdiri 7 (tujuh) sasaran. Secara umum, pencapaian 7 (tujuh) sasaran dicapai oleh umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan kategori sangat baik. Bila dirinci, dari 20 (dua puluh ) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori sangat baik sebanyak 15 (dua puluh) indikator kinerja sasaran atau 75%; 2. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 5%; 3. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori cukup baik sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 10%; 4. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori kurang sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 10%; Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 7 (tujuh) sasaran, yang didukung oleh 44 (empat puluh empat) kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :


39

1. Dari 7 (tujuh) sasaran, realisasi keuangannya 11 (sebelas) sasaran diatas 85%, 9 (sembilan) sasaran dibawah 70% pencapaiannya, sehingga masuk dalam kategori sangat baik. 2. Tidak ada realisasi keuangan yang masuk dalam kategori baik atau bahkan kurang dari rencana anggaran. Beberapa sasaran melakukan efisiensi berupa kontrak pada pekerjaan, namun tidak merubah kategori pencapaian sangat baik. Untuk

dapat

mempertahankan

capaian

kinerja

sasaran

dan

memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut: 1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Provinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang urusan wajib dan pilihan di Kabupaten Gresik. 2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang urusan wajib dan pilihan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.


40


41

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN PENANAMAN MODAL & PERIZINAN KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015 VISI MISI 1

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Badan penanaman Modal & Perizinan yang berkualitas

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 1 2 3 4 5

: Meningkatnya kinerja dan kualitas aparatur : Satuan Terselenggaranya perencanaan program % Terselenggaranya administrasi perkantoran % Tersedianya sarana dan pra sarana kerja % Tercapainya peningkatan kualitas SDM % Terselenggaranya program pelaporan %

Sasaran Uraian 1 Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Indikator Kinerja 1.1 Terselenggaranya perencanaan program

Satuan item

Badan Penanaman Modal & Perizinan Kabupaten Gresik 2011 100 100 70 60 100

2012 100 100 77 70 100

2013 100 100 85 80 100

2014 100 100 93 90 100

2015 100 100 100 100 100

2011 5

2012 4

Target 2013 4

2014 4

2015 5

Kebijakan Meningkatkan keterlibatan

stakeholders

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Program Pembangunan Kegiatan Perencanaan Pembangunan 1) Penyusunan Rencana Kerja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam pelaksanaan perencanaan program 1.2 Terselenggaranya administrasi perkantoran

kegiatan

14

14

14

14

14

Meningkatkan terciptanya sistem administrasi perkantoran yang tertib

2) Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan Bangunan Kantor

I-1

8) Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Barang Bacaan & Peraturan Perundangundangan 11) Penyediaan Minuman

Makanan

dan

12) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 13) Penyediaan Jasa Komunikasi 14) Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 1.3 Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Jenis

2

2

2

2

2

Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Mobil Jabatan 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5) Pengadaan Mebeleur 6) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 7) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 8) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 9) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 11) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 12) Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional 13) Pengadaan Pakaian Dinas Harian

I-2

1.4 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kualitas SDM

Kegiatan

6

6

6

6

6

Mengupayakan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia

1) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi 2) Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah 3) On The Job Training Tata Naskah Dinas 4) On The Job Training Penanaman Modal dan Perizinan 5) On The Job Training Manajemen Pertanahan 6) On The Job Training Tata Lingkungan dan Tata Bangunan

1.5 Terselenggaranya program pelaporan

jenis

7

7

7

7

7

Meningkatkan penyelenggaraan program pelaporan yang akurat dan akuntabel

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal

Gresik,

April 2011

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN GRESIK

Ir. AGUS MUALIF, M.Si. Pembina Tingkat I 19580820 198603 1 018

I-3

BADAN PENANAMAN MODAL & PERIZINAN KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015

VISI

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015

MISI 2

: Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi

Tujuan

: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi dan penataan kawasan dalam rangka pertumbuhan investasi

Indikator Kinerja Tujuan

: Satuan

2011

2012

2013

2014

1

Pengelolaan sistem informasi

%

40

50

60

70

90

2

Pengembangan kawasan sesuai dengan RTRW

%

60

70

80

90

100

3

Pertumbuhan investasi (PMDN)

Rp (Milyar)

735,50

772,30

810,90

851,50

894,00

Sasaran Uraian

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya ketersediaan 1.1 Tersedianya informasi sistem informasi dalam dan pelayanan perizinan rangka pertumbuhan investasi

Satuan Unit

2015

Target 2011 4

2012 5

Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

2013

2014

6

7

2015 8

Kebijakan Mengupayakan peningkatan ketersediaan sistem informasi dalam pertumbuhan investasi

Program Pembangunan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan 1)

Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi

2)

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

3)

Pemetaan Data dan Ruang Wilayah Investasi Kabupaten Gresik

4)

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Gresik Penyusunan Profil dan Kelayakan Lokasi untuk Pengembangan Investasi

5)

2 Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan

2.1 Persentase rumah dan bangunan yang Ber-IMB

%

19

20

21

22

23

Mendorong peningkatan pengembangan dan penataan kawasan sesuai dengan RTRW

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1)

2) 3)

4) 5)

II - 2

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah dan Lahan untuk Kegiatan Investasi Pembudayaan dan Partisipatif IMB Penyusunan Data Sarana, Prasarana dan Utilitas Lingkungan Kemitraan Pemutihan IMB Optimalisasi Sekretariat Percepatan Pengembangan Investasi

3 Meningkatnya pertumbuhan investasi

3.1 Jumlah investasi

Rp (Milyar)

735,50

772,30

810,90

851,50

894,00

Meningkatkan pertumbuhan investasi dengan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Gresik,

1)

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

2)

Penyusunan Pedoman Kemitraan Pembangunan Konstruksi

April 2011 KEPALA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN GRESIK


II - 5


VISI MISI 3

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal dan Perizinan

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 1 2

: Meningkatnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman modal : Satuan 2011 2012 2013 2014 Penyelesaian penerbitan izin % 100 100 100 100 Peningkatan profesionalisme pelayanan perizinan % 50 60 70 80 Sasaran

Uraian 1 Meningkatnya penyelesaian permohonan izin dengan tepat waktu

2015 100 90

%

2011 100

2012 100

Target 2013 100

2014 100

2015 100

Kebijakan Mengupayakan peningkatan penyelesaian permohonan izin dengan tepat waktu

1.2 Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

%

82

100

100

100

100

Mengupayakan peningkatan penyelesaian permohonan izin dengan tepat waktu


1) Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

1.3 Izin Gangguan (HO)

%

84

100

100

100

100



1) Operasionalisasi Penerbitan dan Pemantauan Izin Gangguan

1.4 Izin Mendirikan Bangunan

%

95

100

100

100

100


Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1) Operasionalisasi Penerbitan IMB dan Tata Ruang/ Siteplan/ Block Plan



Indikator Kinerja 1.1 Izin Lokasi

1.5 Izin Prinsip

Satuan

%

100

100

100

100

III -6

100

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Program Pembangunan Kegiatan Peningkatan Iklim 1) Operasionalisasi Pokja Penerbitan Investasi dan Realisasi izin Lokasi Investasi

2) Pengembangan Sistem Pengendalian Pemanfatan Ruang 1) Operasionalisasi Pokja Penerbitan izin Prinsip

1.6 Izin Usaha

%

100

100

100

100

100



1) Operasionalisasi Penerbitan dan Pemantauan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Tetap 2) Sosialisasi Pelayanan Perizinan 3) Verifikasi Perizinan Usaha

2 Meningkatnya profesionalisme di bidang pelayanan publik

1.7 Izin Reklame

%

100

100

100

100

100



1) Operasionalisasi Pokja Penerbitan Izin Reklame

1.8 Izin ABT

%

100

100

100

100

100



1) Operasionalisasi Pokja Penerbitan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)

1.9 Izin TDP

%

100

100

100

100

100



1) Operasionalisasi Pokja Penerbitan Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2.1 Persentase pengaduan pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan

%

100

100

100

100

100

Mendorong terciptanya profesionalisme dibidang pelayanan publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1) Monitoring dan Evaluasi Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Gresik,

April 2011



III -7


VISI MISI 4

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 1 2

: Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha : Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 % 100 100 100 100 100 Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan 100 100 100 100 100 % Peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam pemanfaatan usaha Sasaran

Uraian 1 Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha

Indikator Kinerja 1.1 Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

1.2 Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha

Satuan %

%

2011 98

98

2012 98

98

Target 2013 98

2014 98

98

98

IV-8

2015 98

98

Kebijakan Mendorong peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

Mendorong peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Peningkatan 1) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Promosi dan Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Investasi Pelaksanaan Penanaman Modal 2) Koordinasi Antarlembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3) Pemantauan Izin Usaha Pertambangan 1) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pelaksanaan Penanaman Modal 2) Peningkatan Realisasi Investasi 3) Audit Pemafaatan Lahan dan Bangunan bagi Industri 1) Operasionalisasi Task Force Perizinan 2) Fasilitasi dan Monitoring Kemitraan Pengusaha Daerah dengan PMA-PMDN serta Sektor Migas 3) Evaluasi Realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (PMA/PMDN) 4) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Pelaksanaan Penanaman Modal

5) Monitoring Pelaksanaan Eksport-Import Perusahaan 6) Penyusunan Direktori Perusahaan di Kabupaten Gresik Gresik,

April 2011

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN KABUPATEN GRESIK


IV-9


VISI

:

TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015

MISI 5

:

Mewujudkan ikilim yang lebih kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan

Tujuan

:

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan ikilim investasi yang lebih kondusif

Indikator Kinerja Tujuan

: Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

1

Peningkatan Kerjasama

%

20

25

30

40

50

2

Peningkatan Kemitraan dengan pengusaha lokal

%

30

35

40

50

60

2011 1

2012 1

2014 1

2015 1

Sasaran Uraian 1 Meningkatnya iklim yang lebih kondusif untuk investasi

Indikator Kinerja 1.1 Jumlah promosi yang dilaksanakan

Satuan Paket

Target 2013 1

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Melaksanakan promosi investasi/pelayana n publik

Program Pembangunan

Kegiatan

Peningkatan Promosi 1) Peningkatan Promosi Investasi dan Kerjasama 2) Pembuatan Media Promosi Daerah Potensi Investasi Penyiapan potensi 1) Pengembangan potensi sumber daya, sarana unggulan investasi dan prasarana 2) Kajian potensi sumber daya yang daerah terkait dengan investasi

1.2 Jumlah kerjasama dan kemitraan yang terlaksana di Kabupaten Gresik

Buah

4

8

12

17

V-10

24

Mendorong tercapainya peningkatan kemitraan dengan dunia usaha

Program 1) Peningkatan koordinasi dan Peningkatan Promosi kerjasama di bidang penanaman dan Kerjasama modal dengan instansi Daerah pemerintah dan dunia usaha 2) Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM 3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Pengembang 4) Pengembangan Kegiatan Community Development Perusahaan PMA/PMDN dan Badan Usaha Tetap


Gresik,

1) Kajian Kebijakan Penanaman Modal 2) Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Infrastruktur

April 2011



V-11

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 VISI MISI Ke 1 TUJUAN ke 1

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkualitas : Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik

Sasaran dan Indikator Sasaran 1 Meningkatnya kinerja aparatur 1 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terselenggaranya perencanaan 1.1 program

Target

Target

Tahun 2016 2

Tahun 2015 3


Penanggungjawab

4

5 Sekretariat

4 item

4 item

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a

1.2

Program dan Kegiatan

15 kegiatan

14 kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan Jasa Surat Menyurat b

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan e Kerja

I-1

Sasaran dan Indikator Sasaran 1

Target

Target

Tahun 2016 2

Tahun 2015 3


Penanggungjawab

4

5

f Penyediaan Alat Tulis Kantor g

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i Penyediaan Peralatan Rumah Tangga j

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - undangan

k Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah m Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber n Daya Air dan Listrik l

2

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a Operasionalisasi Digital Storage

1.3 Tersedianya sarana dan prasarana 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400 385 kerja sarana/prasarana sarana/prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung a Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan b Dinas/Operasional c

I-2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Kantor

Sasaran dan Indikator Sasaran 1 1.4

Tercapainya peningkatan kualitas SDM

Target

Target

Tahun 2016 2

Tahun 2015 3

80%

-

1


9 jenis

8 jenis

1

Penanggungjawab

4

5

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a

1.5


Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan Investasi

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan a Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

I-3

b

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

c

Direktori Perusahaan berdasarkan Lokasi Usaha


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015

VISI

:

MISI Ke 2

Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan : dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi

TUJUAN ke 2



Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3

Meningkatnya ketersediaan sistem 1 informasi dalam rangka pertumbuhan investasi 1.1

Tersedianya informasi dan pelayanan perizinan


Penanggungjawa b

4

5

1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3 unit

3 unit

a

Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi

b Pemetaan Data dan Ruang Wilayah Investasi d

2


1

II-4

Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal


Bidang Pengembangan Investasi

Sasaran dan Indikator Sasaran 1 2.1


Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3

35%

15%

a


Penanggungjawa b

4

5

Operasional Sekretariat Percepatan Pengembangan Investasi

Sinkronisasi Kebutuhan Pengembangan b Infrastruktur dan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Gresik Utara c

3 Meningkatnya pertumbuhan investasi 3.1 Jumlah Investasi

1 2 triliun

894,00 milyar

II-5


Monitoring Pelaksanaan Izin Blok Plan Perumahan dan Pemanfaatan Lahan


Bidang Pelayanan Perizinan


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 VISI


MISI Ke 3


TUJUAN ke 3

: Meningkatnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman modal


Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3

Meningkatnya penyelesaian 1 permohonan izin dengan tepat waktu

1

1.1 Izin Lokasi

75%

75%

Izin Prinsip

75%

75%

75%

75%

1.2 Izin Usaha

Penanggungjawab

4

5

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a

1


Operasionalisasi Tim Pertimbangan Penerbitan Izin Prinsip Dan Lokasi

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a Sosialisasi Pelayanan Perijinan b Verifikasi Perijinan Usaha

1.3 Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

-

75%

1

III-6

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Bidang Pengembangan Investasi, Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang Pengendalian dan Bidang Kebijakan dan Kerjasama



Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3

25 kali

-

75%

75%

1


Penanggungjawab

4

5

a

Operasional Penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan

b

Koordinasi Izin Dibidang Pertambangan dan Air Tanah

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Operasionalisasi Pokja Penerbitan dan a Pemantauan Izin Gangguan (HO) dan Izin Usaha


75%

1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

75%

a

1.6 Izin Reklame

75%

Operasionalisasi penerbitan IMB dan Tata Ruang/Site Plan


75%

a Operasional Pelayanan Izin Reklame

1.7 Izin ABT

-

75%

1

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a Operasional Penyelenggaraan Izin Air Tanah

1.8 Izin TDP

75%

75%

1

III-7



Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3 a

1.8 Izin IMB dan HO

75%


Penanggungjawab

4

5

Operasionalisasi Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan/TDP


75%

a Percepatan Pelayanan Perizinan 2

Meningkatnya profesionalisme di bidang pelayanan publik Persentase Pengaduan Pelayanan 2.1 Perizinan yang Dapat Diselesaikan


100%

Monitoring dan Evaluasi Surveillance Audit a Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008

100%

b Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

III-8

Sekretariat




MISI Ke 4

: Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

TUJUAN ke 4

: Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha


Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3

Meningkatnya pengendalian pelaksanaan 1 penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha Persentase perusahaan yang mentaati 1.1 aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

1

100%


Penanggungjawab

4

5

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan, a Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

100%

Koordinasi antar Lembaga dalam b Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 2

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a Peningkatan Realisasi Investasi

Persentase perusahaan yang mentaati 1.2 aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha

100%

100%

IV-9

1


Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3 a

2


Penanggungjawab

4

5

Operasionalisasi Task Force Perizinan dan Helpdesk

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi dan Monitoring Kemitraan a pengusaha daerah dengan PMA PMDN serta sektor migas

IV-10




MISI Ke 5

: Mewujudkan ikilim yang lebih kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan

TUJUAN ke 5

: Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan ikilim investasi yang lebih kondusif


1

Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3

Meningkatnya iklim yang lebih kondusif untuk investasi 1.1

Jumlah promosi yang dilaksanakan

Jumlah Kerjasama dan Kemitraan 1.2 yang Terlaksana di Kabupaten Gresik

1 2 paket

2 paket


Penanggungjawab

4

5

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a Peningkatan Promosi Investasi

1 Ranperda, 3 1 Ranperda, 2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Ranperbub dan 3 Ranperbub dan 3 1 Investasi kali temu bisnis kali temu bisnis Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama a Dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

2

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a Kajian Kebijakan Penanaman Modal

V-11

Bidang Kebijakan dan Kerjasama


Target

Target

Tahun 2016

Tahun 2015

2

3 b.


Penanggungjawab

4

5

Penyusunan Kajian Strategi Promosi Investasi

Penyusunan Kajian Identifikasi terhadap Usaha Kecil dan Menengah untuk c Program Kemitraan dan Penggunaan Komponen Lokal

V-12


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 VISI


MISI Ke 1

: Mewujudkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkualitas

TUJUAN ke 1

: Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 1

Target


Tahun 2015

3

2

Rincian Anggaran (Rp.) Program

Sasaran

4

5

Meningkatnya kinerja aparatur 1 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 1.1


2.340.800.000

4 item

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a

1.2


14 kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

20.000.000

20.000.000

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.051.700.000

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat

13.196.000

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor b

I-1

15.000.000 52.200.000 90.404.000


Target


Tahun 2015 2

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan e Kerja f Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan h Kantor i Penyediaan Peralatan Rumah Tangga g

j

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - undangan

k Penyediaan Makanan dan Minuman l

1.3


Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah


Sasaran

4

5

80.000.000 50.000.000 80.000.000 795.500.000 2.400.000 16.000.000 50.000.000 140.000.000

m Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

525.000.000

n Operasionalisasi Digital Storage

142.000.000

385 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran sarana/prasaran Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung a a Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan b Dinas/Operasional C

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Kantor

I-2

234.100.000 70.000.000 134.100.000 30.000.000


Target


Tahun 2015

3

2

1.4 Terselenggaranya program pelaporan

8 jenis

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja a dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Indeks Kepuasan b Masyarakat

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

I-3


Sasaran

4

5

35.000.000

20.000.000 15.000.000

I-4

I-5

I-6




MISI Ke 2

Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan : dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi

TUJUAN ke 2



Target Tahun 2015

Program dan Kegiatan 3

2


Sasaran

4

5

Meningkatnya ketersediaan sistem 1 informasi dalam rangka pertumbuhan investasi 1.1

2



1.020.500.000 3 unit

1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan a Komunikasi dan Informasi Pemetaan Data dan Ruang Wilayah b Investasi Pengembangan Sistem Informasi c Perizinan dan Penanaman Modal

15%

555.000.000 130.000.000 175.000.000 250.000.000

465.500.000

II-7

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 1 Persentase rumah dan bangunan 2.1 yang ber IMB

Target


Tahun 2015 2

3 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 1 Investasi Operasional Sekretariat Percepatan a Pengembangan Investasi Sinkronisasi Kebutuhan Pengembangan b Infrastruktur dan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Gresik Utara Monitoring Pelaksanaan Izin Blok Plan c Perumahan dan Pemanfaatan Lahan

3 Meningkatnya pertumbuhan 3.1 Jumlah Investasi


Sasaran

4

5

465.500.000 115.500.000 200.000.000 150.000.000 -

894,00 milyar

1


BUPATI GRESIK


II-8




MISI Ke 3


TUJUAN ke 3

: Meningkatnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman modal


Target Tahun 2015


2


Sasaran

4

5

1 Meningkatnya penyelesaian permohonan izin dengan tepat waktu 1.1 Izin Lokasi

1.2 Izin Usaha

2.739.012.500

75%

1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

100.000.000

75%

a Operasionalisasi Tim Pertimbangan Penerbitan Izin Prinsip Dan Lokasi

100.000.000

75%


266.625.000

a Sosialisasi Pelayanan Perijinan

120.450.000

b Verifikasi Perijinan Usaha

146.175.000

III-9

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 1 1.3 Izin Pertambangan Daerah (SIPD)



Target Tahun 2015 2 75%

75%

75%

Program dan Kegiatan 3 1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

75%

75%

4 100.000.000 100.000.000

1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a Operasionalisasi Pokja Penertiban dan Pemantauan Izin Gangguan dan Izin Usaha

125.087.500 125.087.500


300.000.000

1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a Operasional Pelayanan Ijin Reklame

1.7 Izin ABT

Program

a Operasional Penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan

a Operasional Penerbitan IMB dan Tata Ruang/Site Plan 1.6 Izin Reklame

Rincian Anggaran (Rp.)

1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a Operasional Penyelenggaraan Izin Air Tanah

III-10

300.000.000

150.000.000 150.000.000

125.000.000 125.000.000

Sasaran 5


Target Tahun 2015 2 75%

1.8 Izin TDP

1.9 Izin IMB dan HO

75%



3 1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4 40.000.000

a Operasionalisasi Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan/TDP

40.000.000

1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang a Percepatan Pelayanan Perizinan

5

1.532.300.000 1.532.300.000

2 Meningkatnya profesionalisme di bidang pelayanan publik 2.1 Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan yang Dapat Diselesaikan

Sasaran

148.400.000 100%

1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a Monitoring dan Evaluasi Surveillance Audit Sistem Management Mutu ISO 9001 : 2008 b Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BUPATI GRESIK


III-11

148.400.000 75.400.000

73.000.000




MISI Ke 4

: Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

TUJUAN ke 4

: Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha


Target Tahun 2015


2


Sasaran

4

5

1 Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha 1.1 Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

747.840.000

100%

1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal b Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

IV-12

225.000.000 125.000.000

100.000.000


Target Tahun 2015 2

1.2 Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha

100%



3 2 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a Peningkatan Realisasi Investasi

4 175.000.000


223.920.000

a Operasionalisasi Task Force Perizinan dan Helpdesk 2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b Fasilitasi dan Monitoring Kemitraan Antara Pengusaha Daerah PMA PMDN Serta Sektor Migas

100.000.000

BUPATI GRESIK


IV-13

175.000.000

123.920.000 123.920.000

Sasaran 5




MISI Ke 5

: Mewujudkan ikilim yang lebih kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan

TUJUAN ke 5

: Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan ikilim investasi yang lebih kondusif


Target Tahun 2015


2


Sasaran

4

5

1 Meningkatnya iklim yang lebih kondusif untuk investasi 1.1 Jumlah promosi yang dilaksanakan

1.2 Jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang Terlaksana di Kabupaten Gresik

568.350.000 2 paket


350.000.000

a Peningkatan Promosi Investasi

350.000.000

1 Ranperda, 2 1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Ranperbub dan Investasi 3 kali temu a Peningkatan Koordinasi dan bisnis Kerjasama Dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

V-14

118.350.000

118.350.000


Target Tahun 2015 2

Program dan Kegiatan 3 2 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a Kajian Kebijakan Penanaman Modal

BUPATI GRESIK


V-15


Sasaran

4

5

100.000.000 100.000.000


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

VISI MISI 1 TUJUAN 1

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan peningkatan pelaksanaan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkualitas : Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2014

Sasaran dan Indikator Sasaran

(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

Capaian 2015 Penanggung dibandingkan jawab Capaian 2014

(8)=(7/4)

1 Meningkatnya kinerja aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan

(9)

Sekretariat

1.1


4 item

1.2


1.3


50,00 %

1.4

Tercapainya peningkatan kualitas SDM

80,00 %

14 kegiatan

4 item 14 kegiatan

100,00

4 item

4 item

100,00

1,00

100,00

14 kegiatan

14 kegiatan

100,00

1,00

95,82 %

191,64



106,75

0,56

80,00 %

100,00

-

-

-

I-1

-

Tahun 2014 Sasaran dan Indikator Sasaran

(1) 1.5


Tahun 2015 Capaian 2015 Penanggung dibandingkan jawab Capaian 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

7 jenis

100,00

8 jenis

100,00

1,00

7 jenis

8 jenis

Gresik,

Februari 2016


Ir. AGUS MUALIF, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580820 198005 1 018

I-2

(9)


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 VISI MISI 2

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebaga peningkatan investasi

TUJUAN 2

: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi dan penataan kawasan dalam rangka pertumbuhan investasi Tahun 2014


(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Capaian 2015 dibandingkan Capaian 2014

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

1 Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dalam rangka pertumbuhan investasi

1.1.


3 unit

3 unit

100,00

3 unit

3 unit

100,00

1,00

80,00

0,38

2 Meningkatnya pengembangan dan penataan kawasan 2.1


15,00

%

31,24

%

208,27

II-3

15,00

%

12,00

%


(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

3 Meningkatnya pertumbuhan investasi 3.1

Jumlah Investasi

894,00

milyar

7.606,33

milyar

850,82

catatan :

894,00

milyar

4.601,53

milyar

Gresik,

514,71

0,60

Februari 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Realisasi Investasi berdasarkan penerbitan Izin Usaha di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2012, tidak termasuk realisasi investasi yang baru pada tahap pembebasan lahan, penerbitan IMB atau sampai dengan penerbitan izin HO Tahun 2012

KABUPATEN GRESIK


II-4

sebagai upaya

Penanggung jawab

(9)



II-5

Penanggung jawab

(9) Bidang Pelayanan Perizinan

II-6



VISI MISI 3

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman Modal dan Perizinan

TUJUAN 3

: Meningkatnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan profesional di bidang Penanaman modal Tahun 2014


(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

(9)


Penanggung jawab

1 Meningkatnya penyelesaian permohonan izin dengan tepat waktu 1.1.

Izin Lokasi

75,00 %

64,52

%

86,03

75,00 %

93,22

%

124,29

1,44

Izin Prinsip

75,00 %

78,33

%

104,44

75,00 %

105,70

%

140,93

1,35

1.2

Izin Usaha

75,00 %

93,55

%

124,73

75,00 %

90,12

%

120,16

0,96


1.3

Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

75,00 %

75,00

%

100,00

75,00 %

-

%

-

0,00


1.4

Izin Gangguan (HO)

75,00 %

75,93

%

101,24

75,00 %

107,42

%

143,23

1,41


III-7


(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

(9)

Penanggung jawab

1.5

Izin Mendirikan Bangunan

75,00 %

105,57

%

140,76

75,00 %

88,24

%

117,65

0,84


1.6

Izin Reklame

75,00 %

75,00

%

100,00

75,00 %

74,12

%

98,82

0,99


1.7

Izin ABT

75,00 %

75,00

%

100,00

75,00 %

-

%

-

0,00


1.8

Izin TDP

75,00 %

75,00

%

100,00

75,00 %

100,00

%

133,33

1,33


100,00 %

100,00

100,00 %

60,00 %

60,00

0,60

Sekretariat

2 Meningkatnya profesionalisme di bidang pelayanan publik 2.1

Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan yang Dapat Diselesaikan

100,00 %

Gresik,

Februari 2016


III-8



(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

III-9

Penanggung jawab

(9)


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 VISI MISI 4

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan peningkatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal

TUJUAN 4

: Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha Tahun 2014


(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

(9)

1,00


Penanggung jawab

1 Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan serta usaha 1.1.

Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan lahan dan bangunan

50,00

%

50,00

%

100,00

IV-10

50,00

%

50,00

%

100,00


(1) 1.2

Persentase perusahaan yang mentaati aturan penanaman modal dalam pemanfaatan usaha

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

(9)

1,00


50,00

%

50,00

%

100,00

50,00

%

50,00

%

100,00

Gresik,

Februari 2016



IV-11

Penanggung jawab



VISI MISI 5

: TERWUJUDNYA KABUPATEN GRESIK SEBAGAI DAERAH TUJUAN UTAMA INVESTASI PADA TAHUN 2015 : Mewujudkan ikilim yang lebih kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan

TUJUAN 5 : Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan ikilim investasi yang lebih kondusif Tahun 2014 Sasaran dan Indikator Sasaran

(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

(9)

Penanggung jawab

1 Meningkatnya iklim yang lebih kondusif untuk investasi 1.1.

Jumlah promosi yang dilaksanakan

2

paket

2

paket

100,00

2

paket

2

paket

100,00

1,00


1.2

Jumlah kerjasama dan kemitraan yang terlaksana di Kabupaten Gresik

1

Ranperda

1

Ranperda

100,00

1

Ranperda

1

Ranperda

100,00

1,00


V-12


(1) 3

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

pertemuan

3

pertemuan

100,00

3

pertemuan

3

pertemuan

100,00

Gresik,

1,00

Februari 2016



V-13

Penanggung jawab

(9)


(1)

Tahun 2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)


(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(5)

(6)

(7)=(6/5X100)

(8)=(7/4)

V-14

Penanggung jawab

(9)

B II P. effectiveness

Recommend Documents