EUPATI SAMCISIffi PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 17 rnHuN zotg
TENTANG
STRATEGI PENCAPAIAN BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SAMOSIR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI SAMOSIR,
11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Mentmbang
Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang
Nomorl2Tahun2O0BtentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor32Tahun2004tentangPemerrntahanDaerah,penyelenggalaan urusanpemerintahanyangbersifatwajibyangberpedomanpadastandar pelayananminimaldilaksanakansecarabertahapdandrtetapkanoleh Pemerintahclanurr-tsanpemertntahandalampenyelenggaraanketertiban dan dan ketentraman masyarakat' pelayanan kependudukan
umum
catatansipildanpelayananadminrstrastumumpemerintahanmerupakan
Daerah salah satu kewenangan wajib Pemerintah
yang
Pelayanan Mrnimal penyelenggaraannya berpedoman pada Standar
b.
pasal g ayat (3) Peraturan Pemertntah Nomor 65 bahwa sesuai ketentuan
Tahun2OO5tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandar PelayananMinimal,PemerintahDaerahmenyusunrencanapencapaian pencapatan SPM dengan mengacu SPM yang memuat target tahunan Peraturan Mentert pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpaciahurLrfa Kabupaten Samosir dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentangstrategiPencapaianStandarPelayananMinimalBidang Samosir' Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten
Mengtngat
Mengingat
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
1
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
151
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4346), Undang_undang Nom or 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1'.25, l-ambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20oB tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesta Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Pertmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
3
Negara Republik lndonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrast Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4674),
Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),
o
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mtntmal (L embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara llepublik lndonesia Nomor 4585)' Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemertntah Daerah Provinst dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republtk
10 11
lndonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O0B tentang Pedoman Evaluast Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republtk lndonesia Tahun 2OOB Nonror 19, Tambahan Lembaran Negara Republtk lndonesia Nomor 4819); Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Iahun 2007 tentang Organisasr dan Tata Kerja Lembaga Teknrs Daerah Kabupaten Samostr (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132, Serr D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten samosir Nomor 3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentarrg Petunluk Teknis Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Mrnimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negerr
dt
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012lenlang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O0B tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prodrrk Hukum Daerah. MEMUTUSKAN
:
MEMUTUSKAN MenetaPkan
:
PENCAPAIAN STANDAR PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DALAM NEGERI DI PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEUTNIruTAHAN KABUPATEN SAMOSIR
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
dengan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 1 Daerah adalah KabuPaten Samosir sebagat unsur 2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah 3 BuPati adalah BuPati Samosir' :
4.SekretariatDaerahadalahSekretariatDaerahKabupatenSamostr.
5.
Kabupaten Samosir Sekretaris Daerah adalah Sekretarrs Daerah
6DinasKependudukandanCatatanSipiladalahDinasKependudukandan Catatan SiPil KabuPaten "rluiu Samosir satuan polisi Pamong Prala Kabupaten polisi
7. B
nun..onf "orruh Samosir adalah Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bencana Daerah KabuPaten Samostr
g.SatuanKerlaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatSKPDadalal.t Pemerintah Kabupaten Satuan Kerla Perangkat Daerah di lingkungan Samosir
1O'Urusanwajibadalahurusanpemerlntahanyangberkaitandenganhakdan oleh diwajibkan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya
PeraturanPerundang.Undangankepadadaerahuntukperlrndunganhak masyarakat serta konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan l<etentramandanketertibanUmumdalamrangkamenjagakeutuhanNegara Kesatuan RePublik lndonesia' jenrs pelayanan publik Yang mendasar dan mutlak 1 1. Pelayanan dasar adalah kehiduPan sosial ekonoml untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan Pemerrntahan'
disingkat sPM adalah 12. standar pelayanan Minimal yang selaniutnya ketentuantentangjenisdanmutupelayanandasaryangmerupakanUrL]San warga secara mintmal wajib daeran yani berhak diperoleh setiap Dalam Negert yang 13 standar Pelayanan Minimal Bidang PemerintahanDalam Negeri adalah selanjutnya disingkat sPM Bidang Pemerintahan dasar yang menjadi urusan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan pemerintahan Dalam Negeri yang sekalrgus menladt wajrb daeratr oi eioang pencapaian target kinerja penyelengg araan kewenangan
tolok ukur PemerintahDaerahdiBidangPemerintahanDalamNegertdalam memenuhikebutuhandasarmasyarakatsecaraminimalsesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah
l4JenisPelayananadalahkegiatanuntukmelaksanakanurusanwajib berskaladaerahyangpencapaiannyaditentukanberdasarkanindikator kinerja.
15 lndikator sPM adalah tolok ukur
prestasi kuantitatif dan kualrtatif yang
drgunakanuntukmenggambarkanbesaranSasaranyanghendakdipenuhl dalampencapaianSPMberupamasukan,proseS,hasrldan/ataumanfaat pelaYanan _^^: target +^-^^+,r lents 16 Batas waktu pencapatan adalah batas waktu untuk mencapai
pelayananbidangketahananpangansecarabertahapsesuaidengan inrtikqtnr r^lan nilai vano ditetapkan.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Kabupaten di Brdang Pemerintahan Dalam Negeri dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negerr adalah a Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Bidang Pemerintahan
c
Dalam Negeri; Memberikan standar yang lelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dalam negeri.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah a. Sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak rndividu berupa akses dan mutu pelayanan Bidang Pemerrntahan Dalanr Negeri dasar secara merata; b Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. Sebagai tolok ukur Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan Brdang Pemerintaharr Dalam Negeri; d Menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualrtas dan kuantitas pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disediakan oleh pemerintah untuk diterimanya,
e
Menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidr dan pembiayaan daerah yang lebih adil dan transparan;
f
Alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerrntah Provinsi
dt
dan
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di daerah
(1)
BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Pasal 5 Pemerintah Kabupaten menjamrn penyelenggaraan pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Neqeri.
Penrerintahan Dalam Negeri sebagaimana dtnraksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan Bidang Pemertntahan Dalam Negerr yang wajib dilaksanakan daerah meliputi jenis pelayanan beserta rndtkator dan target tahun 2013-2015, yang terdiri dari a. Pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan meliputi 1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 100% pada tahun 2015, 2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100a/o pada tahun 2015 3. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 90% pada Tahun 2015 4 Cakupan penerbitan Kutipan Al
(2) SPM Bidang
.
3 c
Cakupan ratio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dt Kabupaten/Kota 1 (satu) orang setiap Rukun Tetangga (RT) atau
sebutan lainnYa Pada tahun 2414 Pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakararr, meliputi 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran dr Kabupaten/Kota B0'7u pada tahun 2015, 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) 75o/o pada tahun 2015 3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 85% Pada tahun 2015'
4 (3)
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 ltter
pada
Wilayah Manaiemen Kebakaran (WMK) 90% pada tahun 2015 Dikecualrkan jenis pelayanan sebagaimana drmaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan jenis pelayanan '
tambahan sesuai dengan kebutuhan. pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lamptran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratr,tran Bupatr int
(4) Target pencapaian indikator krnerja tahunan settap JenlS
BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6
Bupati berlanggungjawab penuh atas
penyelengg
araan SPM
Btdang
Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membtdangt penyelenggaraan urusan wajib Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Pasal 7
(1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib
i
Btdang
Pemerrntahan Dalanr Negeri menurut wewenar'lg dalatn tugas pokok dan fungsinya wajrb bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan rrtntmal sesuai dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalanr Negeri (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan waltb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menuniang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (3) Drluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib Bidang Pemertntahan Dalam Negeri dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urUSan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-
BAB V PELAKSANAAN Pasal
B
Neserr liig^11:f3::,: 1x"Jii3f: sPM Bidans Pemerintahan Dalam sKPD vans prosrJm d"" :5J:.?:,ilY o:;il=,1;;;;;';; s,a n, w-al' b- '!1c11kerja luornrrrnAnflAn ^Ai L"'ii''i ffi ; ;;'i;i"';s u'u u n "upuruvunun eiouns lls^ T: ]:::':;::'3:?# Dalam Pemerintahan '#]:"ffi"fi;i;'.6;;'n
(1)
daerah
Negert
(2)
at n^*^-i^{^'ran Pemerintahan IDalam Negert sesu Penyelenggaraan pelayanan^Bidang"Negerl dengan dilakukan oleh tenaga spM Brdang p;miflntlrran Dalam kualifikasi din kompetensi yang dibutuhkan
Pasal 9
MekanismedankoordinasipelaksanaansPMBidangPemerintahanDalarn Negeri adalah sebagai berikut 1-'^^ .\^ram clac^+ Negeri dapat Dalam rrlonori a penyelenggaraa; spM Bidang Pemerintahan, dikerjasamakandenganlembagamitrapemerintahkabupaten;
melaksanakan penyusunan APBD maupun pembangunan Bidang perencanaan pembangutran daerah untuk harus
Tim Anggaran dalam
b.
yang bersangkutan pemerintahan Dalam Negeri pada tahun anggaran
menrpertimbangkanSPMBidangPemertntahanDalamNegerruntuk
c.
pembangunan' menentukan skala prioritas kegiatan Dalam Negeri melakukan sKpD penyelenggara spM eioang Pemerintahan yang telah clltetapkan/dicapat serta sosialisasr standar pelayanan mrnimal mengembangkan standar teknis pelayanan; ,r-,^^^ h^r^m rrran,
d'BupatimembentukTimEvaluasiSPMBidangPemerrntahanDalamNegert. melakukanSurveykepuasanmasyarakatsecarateraturterhadaphasil Negeri; pelaksanaan SPM Bidang Pemerrntahan Dalam
eTimEvaluasiSPMmelakukanmonitoringdanevaluastsecara berkesinambunganterhadapkinerjaSKPDSPMBrdangPemertntahan kepada Bupati Dalam Negerr dan melaporkan hasilnya BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10
Biayapelaksanaanpelayanan_BidangPemerintahanDalamNegerruntuk giorng Femerintahan Dalam Negeri dibebankan pencapaian target sesuai bpM 'pada
mengikat' APBD serta sumber lain yang sah dan tidak
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal (1)
11
Bupatimelaksanakanpembinaanteknisataspenerapandanpencapatan
di daerah SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada ayat (1) dalam bentuk pembertan (2) pembinaan sebagaimana dimaksud supervrsr yang melrputi pedoman, bimbingan teknrs pelatihan arahan dan terselenggaranya pelayanart a. Perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagr
BidangPemertntahanDalamNegerisesuatsPMBidangPemerlntahan Dalam Negert; target SPM b Penyusunan rencana kerja dan standar kinerla PencaPaiarr Bidang Pemerintahan Dalam Negeri' penyelengg araan SPM Brdang c. Pengkoordinasian penyusunan laporan
___....-l
Pasal 12
dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Pemertntahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana
(1) Pengawasan
dimaksud pada Pasal
t
huruf d.
(2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada Gubernur Pasal 13
Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipergunakan sebagai
a.
:
Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
b.
Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
BAB VIII PELAPORAN Pasal 14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Prala dan Badan penanggulangan Bencana Daerah secara periodik (semester dan tahunan) menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Pemertntahan Dalam Negeri Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Ditetapkan di Pangururan pada tanggal
ll
mber 2013
BUPATI
MANGIND
IMBOLON
l.
JI
zo
N
I
t_______-_
I
xcDr -i)l ooq ta -- 11
0)ou x- 0) .= iO) o:ts o,- o' E -ll0)
I i:ct
(o
-uq<xcxr q!ie-gjgq
AC]-U ooo -U o c# o :fo) <:Y o) J.
.,-]CDcO:J o.:=iJ-1.:g
=
- -x
AJ 0) (OhrJJ:r
I
-IUJ
!P
=o
-fllj
f
I
-1__
-*--l--
ol
q)
1.,
,1
cicra -iq O lhtA)X
o-
o)
r(Jr\lC
c
r-r
] ;*lHE I i Srla I f,D(t I ! -c6l -fu 6 d vo)*'E - o)
f#--
l (l]
o)
u,J $i Ef
i
oJ
o)rA
q,E I ilz, I
o)
s
c)
l-r i(o
i
Io>O
s)
O)
N)
o,
-o
G)
s
s
'O\ I
f-:l
@
,(n
O
s
N)
Y ('l
T x-
c o 3-
$ o-6 -q)(o :J q) 7i
N)
(tr
F6
^0N =:f
s
JOJ o) 1:
o0
o)
e,)
(,
!
s
;s
N)
c)
O
A
CN
o)
F
p= v:: ,(x o)
x o
U=O
= 0)
l
o
s
s
s O)
O >e
o,
s s O-')
N)
N)
N)
c)
O
s N)
tl
m
t-
0)
a tl
xq)
z z
;1
c
E
s cp
N)
o)
s O O -o o\
N)
7
a q)
r
c
:
0)
@ C]
z
3q'{
-= F o a 0)
U
:J
O
c)
c)
(t
(t
J c
-t 0)
-
C)
o
zn)
oo
(n
N)
O
O J
('r
t)J
l\)
O
C) ;Q
i\v
A
N)
(n
= 0)
s
s
(^)
(o
l\)
(o
(o
N)
O
s
O
s
O \o o\
ON
s
O)
O
O
s
o-\
o)
c) c)
(,
s
N) C)
s
s
I
{O
-{
O \o o\
O
s
l--.-:l (x s
(n
O ;e
CD
!-
llil
--
-*l
- -----j
t____j I
r__
__l _-_.1
too fl ur
oo) N:JM
f (a) ^\ 0)(O ^ nL O)
Yp' (D!
dr 9il
(o-
p3
O
-4-1Zr m>n>
44 <<
CD
f\)
x o)
c)
O \l
tm
z
c'l cl *t U
s
(o
\l O
(o
N)
:ffaH
o)
='
s
o- n)x 0)ro lanj cnn _' \, u 9 -
@l
oo
__t
s
JI
3l ol
o)
O
oi
N) C)
s
'6i3t
T
--{ OJ
(}
s
O
Eo)r;i
r
x
(t
(t)
s
I
s
N)
c)
('l
c)
a
p
0)
s
O i
O O
N)
cn
z
m
+.
o)
A
T
6)
O
s
s
c)
s
O
s
O
(f
A
oo
-1
C
(,
C)
4.
z
m
I
U) (n -o
m
z
N)
-o o\
s
O)
-\l
bR
O
L
O
.)
:0
:l
L---. ll
Lr
m
9. -{ o 0)
O
N)
T
.=.
m
O
U
o
:J
c:r
f
z
5 f
0)
xq)
>i
o
q
:f
a I
0)
f
q)
='
s
cn
o
QEJU
s O N) O
O-O
,rq
s O
co
C-
CO
O
a3
-.)
:J
s
0)f
f
g
:l ]f,c 1)c oiox- cT oio $io -L) fo:) lo) -Uq Qq)
\
O O
(t
s
l\-)
CtC
i'la
Cb
n i
I
9-
xxTo ro xo xo cq) xo $o) q) O mo) Eo) oo)
CD
a
:J
:
g) 1o(D$:f x-o) q) o lJ:i =foi Jc0) x z\-Cl); n J lJ =' $lT o cn=o JU -U qJ <=: ::o (I] J U.J .< !l(U OJ a(D -o) nr O) .^
1-
I
\o
II
=i.;
=a
0)
o)
p
;E d r{ 3' o) 3="
d! r--O) 'oi=
lD x-lo) +l-
q x-x-r\ ggit
;E* 3qar q
I0)=e
I
h:P -) iF
=uuo);1
or
f
r0r lr
l
< 0r
CN
N)
O
I
-o
a o a n
utn
>2fr =38ts3 -?
hp<>5 -ofiHI* [-orZS
ffipxxi IJ>--:
Zf,--{a ;= J.-(l
O N) O
x
CD
o ..1 f (o 0)
-y >z-z= 1
m
QZ -x_
r-s
z m C)
m
/n
-N
z I
-u
o gh
d: q) =a :J
ol
al
I
-ul -= 2 (n t( (-J r.< c (D Ol cl :0) 5=oo UJJI
I
>Y odA Sio$+l x- lD \x J:. oi =(odH {-rO -01 fRil =
itSs 3o
o{fI
)^ o^-
!+Y' o o0)
I
xO $ ff(,X
I g=
II
3
6-'33il6 Rq lJJt) s (, !^) (, (,
o :l
c
J:r It 9lilo N rrg) ro: o-^q)YcY
s
(o
O (x
s
s
T
:X
N) ^,'o O=--r (,
'":f
m
o
-l t)
a q)
f
0)
D
l
o
N)
(n
(t!
J c l
(n
N)
N)
s
s
O
O
O
sc)
N)
s
N)
s
-t A)
(.N
o o
O
N)
s
s
o
(Jl
6 (t
O
s
s
:l l)
.$.
\l
()
o! 2 t-J n I E.'-l
:
xo)
O
C' C
o)
N
o :l
O
{
0)
3 C) a
N)
O oo
+=tfln
-_.1
N)
O
Y'A
(o U)
N O N) O tD -u
oo o0) 0):ffD :(o o)o$(o -c ot Ydl
qa
I
O
oo
O
2.
('l
O
s
zD
-t 0)
N)
{O
z
a
U :f
s
s
PF o
0)
c
(, (,
c)
=o CD
J:,
a 0)
po
(t)
I :_t
I) o
s
O
:-
U
-J-
O
= tul
5 g x0)
xo o 0)
a
(o A)
:J
KATA PENGANTAR
Amanat Pemerintah untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan secara gamblang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbeda
dengan urusan mutlak yang menjadi wewenang Pemerintah, urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, dimana Pemelntah berperan sebagai regulator sedangkan Pemerintah Daerah sebagai implementator.
Salah satu urusan yang dilimpahkan kepada daerah
untuk
diimplementasikan dalam rangka pemberian pelayanan minimal adalah pelayanan minimal di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dimana standar pelayanan bidang pemerintahan Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor
69
Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Mentert
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OOB Tentang Standar Pelayanan Mtnimal Bidang pemerintahan Dalam Negeri Di Kaburpaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negerr mengatur 3 (tiga) jenis pelayanan dasar, yaitu a) pelayanan dokumen kependudukan, b) pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta c) penanggulangan bencana kebakaran.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah (provinsi dan Kabupaten) dianjurkan menyusun strategi pencapaian SPM yang dapat drtuangkan dalam peta jalan (roadmap) pencapaian SPM. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerrntah Kabupaten Samosir dan Pusat Kajian Kinerja Otonomt Daerah
LAN pada tahun 2013 ini kembali melakukan kerjasama untuk menyusun roadmap pencapaian SPM di delapan bidang urusan, dimana salah satunya adalah Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan. Pangururan BUPATI
lr. MANGINDA
ember 2013 MOSIR,
SIMBOLON, MM
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar lsi. .... .. Daftar Tabel Daftar Diagram Daftar Gambar BAB
I
I
ii
iii IV
PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan dan Sasaran.
A B. C.
Ruang Lingkup Buku Strategi Pencapaian
D
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Metode Perumusan
E
Ruang Lingkup Pelayanan SPM
SPM
Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri Sistematika Penulisan
BAB
BAB
II
III
KONSEP DAN KEBIJAKAN Konsep Standar Pelayanan Minimal Kebijakan lndikator dan Target Capaian SPM Nasional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
A. B C.
PENCAPAIAN
SPM BIDANG
B
10 16
PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI KABUPATEN SAMOSIR
A Deskripsi Wilayah Kabupaten Samosir B Perkembangan Pencapaian SPM
9a
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kurun Waktu 2008 -
29
2012........
D. BAB IV
BAB V
Gap Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Permasalahan dan Tantangan
ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM Analisis SWOT Roadmap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
A B.
.
C.
Strategi Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan
D.
Dalam Negeri Kebutuhan Sumber Daya Pencapaian SPM
.
.
41
44 50
tr2
55
PENUTUP
65
DAFTAR PUSTAKA
oo
DAFTAR TABEL
f
abel.2.1
ltao'i 5-f-
farget Capann SpNit Aldang Pemerrntahan Dalam
;umtan Desa
Luas WilaYah dan
di
SetiaP
Kecamatan Tabel. 3.2
Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Peraturan
Table.3.3
Tabereanyaknya f<efonrpok Patroli Satuan
Table 3.4
rro"rerrF.ny-a-P-9!9at-PsrlnqtrlgatUatJglqbat
Table.3.5
iabel Jumlah Luas WVK
Table 3.6
fanef Xasus Kebakaran DiW[\/K
Table. 3.7
Gap-p".n",pren Splt AOang Pemerintahan Dalam
Table. 4.1
Tibel Kektatan dan Kelemahan atau IFAS (/nfernai F a c! o t 4 rylY;lts,r U!1 aJfi-
f ade.4.2
Tabel Pellrang dan Ancamanrct'a'r (ffnSl (External t e c t ots_ALqlY 9J-s-9Y mg qg) -,
Kepala Daerah Polisi
-
Tapq._4,!
Matrik Analisis SVILOI-
Table. 4.4
noaOtVtap
Table 4 5
Guututran Sumber DaYa Manus
Table. 4.6
Jurntafr pegawai Berdasarkan Jabatan
Table.4.7
Lumiirr pegi-wa Berdasarkan Jabatan
Table. 4.8
Jumlah- Pa-g;wtaBerdasti(an P e n qlggVlq lgg [,8-,e n!3! q D-aqlg
Table. 4.9
Target
Bidang
SPM
PencaPaian
i
Pemerintahan Dalam \eggtt
Kependudukan dan
dr Dinas
@
Polisi Pamonq Praja
itbatan di h
-
iumlah Pega\,va Berdasarkan Jabatan dl
Pe!-?ngg-vl-?!gqlBelgqllg2aelq!--
Badan
-eaOan I
---
Table. 4.10
Kondisi Sarana prasarana Di Satuan Polisi Pamong Pra
Table. 4.1 1
Kondisi Pena
Sarana
Prasarana
{Lge!ee!q!3ele!
i
I
DAFTAR DIAGRAM
Penerbitan Kartu Keluai
Diaqram.3.l
Caku
Diagram. 3.2
Cakupan Penerbitan Kartu Tanti,'i Penduduk
31
Diagram. 3.3
Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan di
31
Kabupaten Samosir Diagram 3.4
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan
32
Kabuoaten Samosir Diagram 3.5
Cakupan Penegakan Peraturarr Daerah dan Peraturan
34
la Daerah
rtiban Umum dan
Diagram 3.6 Ketentrama n Masvarakat
Diaqram 3.7
Rasio petuqas Perlindun an tvl".nara(;t
Diagram 3.8
Cakupan
Diagram 3.9
Cakupan Tingkat Waktu Tanggas, (Response Time Rate) Daerah La nan WMK
Pelayanan Bencana Kebakaran
36
Penanggulangan
3B
DAFTAR GAMBAR
Gambar.
1.1
Gambar.4.1
Ruang Bida
Lingkup Pelayanan Dasar
SPM
Pemerintahan Dalam Negeri
Peta Kekuatan Strength,
ii,ieaknesses, Opportunities, Threats dalam Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Daiarm Negeri di Kabupaten Samosir
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Samosir
BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Sekarang
ini sering
muncul berbagai rnasalah dalam pelayanan
pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkar' retidakpuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain vaitu pelayanan yang mahal kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pclayanan.
Salah satu pelayanan publik yang serig cliireluhkan adalah maraknya pungutan liar (pungli) terhadap pembuatan Kartu Tarrda Penduduk (KTP), yang
membuat masyarakat enggan untuk mengurus A.cinrinistrasi Kependudukan Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prlma kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah
sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi
di
masyarakat
menunlukkan bahwa pelayanan publik dalam ben'.r:l-l pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan K;rtu Tanda Penduduk (KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih di+emuinya hambatan.
Selain pembuatan KTP, masalah lainn','a adalah dalam rangka penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kewenangan secara legislasi inilah yang mendasari aktifnya Satpol PP caiam penegakan peraturan
daerah dan menyelenggarakan ketertiban dan ketcriraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.. Dengan demikian, lpapun alasannnya, jika bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Perda maka pelanggarnya akan
ditindak atau ditertibkan. Hal inilah yang terkadanu sering membuat bentrok dengan masyarakat. Akan tetapi seburuk-burukny:, citra masyarakat tentang kinerja Satpol PP dalam penegakkan perda, yang i-'asti Satuan Polisi Pamong Praja menjadi cerminan penyelenggaran ketertiban Jan ketentram masyarakat meskipun masih banyak orang yang selalu sinis dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
Pelayanan publik yang cukup penting lainnya adalah lambannya kinerja
Kantor Pemadam Kebakaran setiap terjadi ffiir::'ii-rsI kebakaran Hal
ini
dikarenakan alasan faktor minimnya armada Pemadam Kebakaran (Damkar) dan peralatan lainnya dianggap menjadi salah satu penghambat krner.la petugas Saat
ini jumlah
armada mobil damkar masih belum memenuhi kebutuhan
penanggulangan bahaya kebakaran Selain itu jumlah posko-posko Damkar yang
tersebar disetiap kecamatan masih kurang. Padahai nal ini juga penting agar setiap menerima informasi kebakaran bisa langsung .,:ipat tiba di lokasi keladian
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negerr nabupaten samosir
Ketiga layanan publik ini diatur dalam standar Pelayanan
Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri. Peraturan mengenai -qPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ini dibuat untuk menjawab kebutrrhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Dengan harapan peraturan ini dapat dijadikan sebragar
panduan bagr penyelenggara layanan dan sebagat iandasan kebijakan settap layanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri '15 SpM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan salah satu dart SPM yang telah ditetapkan kementerian terkait. SPl,'l merupakan standar yang melekat pada urusan yang berkategori wajib bukan pilihan, yang menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah dan tersedia
di
manapun
di
wilayah
lndonesia.
Selanjutnya dalam undang-Undang Nomor 32 l"ahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap Menteri terkait, dalam penyelengg araan pelayanan dasar ya.rg merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Hal yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah yaltu Peraturarl Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan dan SPM yang menyebutkan bahwa SPM disusun sebagai alat pemerintah Pusat
Pemerintah daerah
untuk menjamin akses dan mutu pelayanan
dasar
kepada masyarakat secara merata dalam rangka perivelenggaraan urusan wajib sPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krus,al dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat' Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjLrti Peraturan Menterr Dalart Negeri Republik lndonesia Nomor 69 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota maka Kabupaten Samosir memerlukan Suatu strategi pencapaian taget SPM
Dengan adanya strategi
ini maka diharapkan dapat
dilakukan percepatart
pencapaian SPM khususnya Bidang Pemerintahan D.iiam Negeri' Disamprng itu,
dengan adanya strategi pencapaian SPM ini diharapr'.an pemerintah Kabupaten Samosir bisa memberikan perhatian lebih terhadaSr penerapan sPM Bidang Pemerintahan Dalam Negerr yang direalisasikan dalam bentuk program, kegtatan dan anggaran Yang jelas.
Strategl pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri iiabupaten Samosir
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah
-
1. Memberikan arah percepatan pencapaian SPM BiCang Pemerintahan
Dalam
Negeri di KabuPaten Samosir
2. Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders terkait 3. Mensinergikan sumber daya (resources) dalam pi:tcepatan
pencapaian SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaterr samosir Adapun Sasaran dari kegiatan ini adalah tersu:unnya strategi pencapaian target SPM pada Kabupaten Samosir dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri C.
RUANG LINGKUP BUKU "STRATEGI PENCAPAIAN SPM
BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI''
1. 2.
Perkembangan Pencapaian sPM Bidang Pemerintahan Dalam Negert Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3.
pemetaan faktor kekuatan, kelemahan, tantangai; dan potensi daerah terkait dengan percepatan penerapan sPM Bidang Pernerintahan Dalam Negeri
4.
Target capaian sPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Roadmap 2012' 2015)
5.
Strategi pencapaian (road map) sPM Bidang fremerintahan Dalam Negeri KabuPaten Samostr.
D. METODE PERUMUSAN
Perumusan strategi percepatan pencapaian -t'PM dibangun berdasarkan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh da''r resPonden dengan yang diskusi terbatas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan kajian penelitian, data sekunder dikeluarkan oleh dinas/rntansi
di
Kabupaten samosir, berupa Renstra, Renla' LAKIP APBD, RPJM, Kabupaten Dalam Angka, dan sebagainya Data sekunder tnr (document dilaring dengan menggunakan instrumen pedoman ieview dokumen
terkait yang ada
review)
Analisisdatadilakukanmelaluibeberapatehnik,yakni.
1
Analisis Perkembangan Pencapaian SPM tren Analisis perkembangan pencapaian sPM dilakukarr dengan menamptlkan pencapaian sPM berbagai bidang dari tahun kt tahun yang dikajr secara
deskriptif analitik. Analisis perkembangan pen::paian dilengkapi dengan analisa gap (kesenjangan) antara pencapaian 1"'ang ada dan kesesuaian dengan target yang ditetapkan dalam SPM'
__.----..-l Stralegi PencaPaian SPM Pemerlntahan Dalam Negeri Kabupaten Samosir
Analisis SWOT
swoT yang umum digunakan untuk memperhitungkan alternatif strategl dan kebijakan
Perumusan strategijuga mempertimbangkan hasil analisis
guna Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengelaborasi masukan - masukan terkait penerspan sPM pada Kabupaten
samosir. Di samping itu, FGD juga dilakukan untuk mendapatkan survei internal tentang strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan), serta survei eksternal atas opportunities (peluanglkesempatan) dan threats (ancaman).
Tahapan dalam analisis SWOT yang dilakukan mencakup
a.
:
ldentifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (lnternal Factors Analysis Summary) Kesimpulan
b.
ldentifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS (External Factors Analysts Kesimpulan
Peluang 1
2.
Dst
Pemilihan Faktor Kunci yang penting, dengan rnembuat
1)
'
Skoring/Penilaian, dilakukan dengan cara: Pemberian nilai setiap item dalam setiaS: faktor lingkungan, dengan nilai 5 (sangat penting sekali) dan 1 (kurang penting), atau
Pemberian bobot setiap item dalam satu faktor (umlahnya 100%) kemudian berikan nilai pada setiap item, dan kemudian bobot x nilai
Strategl Pencapalan SPM Pemennlahan Dafam Negerl i.abupaten Samosir
2)
Menentukan peta kekuatan
Untuk menentukan peta kekuatan (sfrength) dapat digunakan teknik pengelompokkan'kuadran' sebagai berikut Strength (S)
KXladian,l{r,,l.
,:.jiuadlan
STgjner'iiftlia:ii
SO.
I
Airesif
Opportunig (O)
Threats (-I')
liiiLt
I
ilr..:...-r;ii".:-.=
il Kuadratt
IV't'
j
\r
i
Djversifikasi .t:'''ST.
,.::.'+ii:r:r'.:l
i
\\/calinesses
Kuadran I : lni adalah
(\\')
situasi yarrg sangat menguntungkan
organisasi yang memiliki peluang dati rekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang 363 $tr"ategi yang harus ditempuh dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif
(G
rowth orie nted strategy).
- Kuadran ll : Meski menghadapi
berbagai ancaman, organisasi
masih memiliki kekuatan dari segi internal strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kek,1atan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
Kuadran lll : organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi dala;n kondisi seperti ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar Yang lebih baik.
- Kuadran lV :
organisasi dalan'l situasi
ini
sang'at tidak
menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal
3)
Membuat Matrik Pilihan Strategi.
Analisis SWOT dengan scoring yang kei"r-ldian ditentukan hasilnya berdasarkan kuadran, dengan rumus berikLIt.
Apabila
s>w dan o>T maka strategi yang dilakukan adalah
memiliki perilaku "agresif";
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri iiabupaten Samosir
Apabila S>W dan O
T maka strateginya adalah mencari alternattf dengan perilaku yang "berputar arah"; Apabila ScW dan O
Asumsi S-O. Strategi ini dibuat sesuai dengan jalan pikiran organisasi,
yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan
untuk
merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;
Asumsi W-O. lni adalah strategi dalem menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman;
Asumsi S-T. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada,
Asumsi w-T. strategi yang didasarkar'l pada kegiatan yang bersifat
defensif dengan berusaha meminimaikan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
4)
Merumuskan Strategi
-
Melakukan analisis strategi berdasarkan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal
KEKUATAN (S)
pEluArlc
(cD--
ANCAMAN (T)
Asumsi S-O Asumsi S-T
KELEMAHAN (W)
--
nsumilW-oAsumsiW-T
Merumuskan Strategi Keterkaiian dengan Visi dan Misi
dengan SPM
Strategj PencaPaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Samosir
RUANG LINGKUP PELAYANAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Kerangka berpikir dari kegiatan ini adalah sebagaimana gambar berikut
Gambar' 1.1 Ruang LingkuP PelaYanan Dasar SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
F. SISTEMATIKA PENULISAN
sistematika penulisan dalam penyusunan strategi pencapaian sPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten samosir adalair sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup strategi pencapaian sPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, metode perumusan,
kerangka berpikir dan sistematika penulisan'
Konsep dan Kebijakan, berisi konsep-konsen yang berkaitan dengan pelayanan standar pelayanan minimal serta kebijakan-kebijakan di bidang standar
Bab
ll
minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri'
Bab lll
sPM Bidang Pemerintah::r Dalam Negeri' bertsi pencapaian sPM Bidang Per.'re:^intahan Dalam Negeri,
Pencapaian
perkembangan
Permasalahan dan tantangan kedepan'
Analisis Strategi Pencapaian SPM, memuat analisis SWOT, target pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, strategi capaian SPM Bidang pemerintahan dalam negeri dan kebutuhan sumber daya pencapaian
Bab
lV
SPM
Bab V PenutuP
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri nabupaten Samosir
BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Dalam rangka desentralisasi, pemerintah Pusat telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah ciaerah sehingga kewajiban untuk menyediakan pelayanan tersebut beralih ke daerah Namun dengan prinsip otonomi daerah dalam negara kesatuan, otonomi dalam pelaksanaan
urusan tersebut tentulah dibatasi oleh keberadaan negara sebagai insitusr tertinggi. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan melakukan kontrol atas pelaksanaan urusan tersebut Sehingga Negara nrenctapkan regulasi tertentu untuk tujuan tersebut adalah hal yang umum. Hal ini karena pada dasarnya Negara, secara moral maupun legal mempunyai kewajiban kewajiban untuk menjamin warganya, di setiap wilayah bagian negara , mendapat pelayanan dengan kualitas dan standar terlentu melalui berbagal :egulasi Jaminan untuk mendapat pelayanan denqan kualitas
dan
standard
tertentu tersebut salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Dalam pasal '11 ayat (4) Undarlg-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa "penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada :ta;rdar pelayanan mtnimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah" Untuk menindaklanjuti hal ini maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan -si.andar pelayanan mtnimal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Standar Pelayanan Minimal
(SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh settap warga secara minimal.
Menurut Agus Dwiyanto, standar pelayanarr ;ninimal adalah instrumen NKRI untuk menlamin kepastian pelayanan dan keadilan sosial kepada semua warga negara. Standar pelayanan minimal mewajibkan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang dijamin oleh konstitusi r;an peraturan perundangan lainnya, setidak{idaknya sesuai dengan standar minimal/ target pencapaian yang telah ditentukan dalam standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minrmal juga mewajibkan daerah memenuhi jenis dan mutu pciayanan kebutuhan dasar yang menjadi urusan wajib, berupa masukan, proses, dan output Jadi dapat dikatakan bahwa Standar pelayar,an minimal adalah standar minimum pelayanan publik yang harus dlsediakar-r oleh pemerintah daerah
sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyai'akat. Dalam penyusunan standar pelayanan minimal ditetapkan jenis-jenis pe!a'7anan dasarnya, indikatorindikatornya, dan batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal tersebut Menurut Agus Dwiyanto pentingnya indikator pen,;apaian sPM bagi warga
Negara adalah sebagai instrumen untuk
me
rgontrol
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, sedangkan bagi daerah SPM dijadikan sebagai pedoman o
strategi Pencapaian sPM Pemerintahan Dalarn Negeri :',.abupaten Samosir
dalam penyelenggara pelayanan kebutuhan dasar, Jan bagi pemerintah SPM dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan kapasitas, Binwas dan evaluasi kinerla pemerintah daerah Secara logis, standar pelayanan minimal dapat diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan. Pertama, untuk dapat memberikan definisi yang lelas tentang pelayanan yang dimaksud. Kedua, memberikan informasi untuk melakukan perencanaan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di tingkat lokal Di samping itu informasi tersebut juga dapat menjadi patok banding (benchmark) dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik Selanjutnya
dengan adanya standar ini juga memungkinkan pemerintah Pusat untuk memberikan penekanan pada pelayanan yang rilenjadi prioritas nasional Terakhir, standar yang ada dapat menjadi elen'ien yang diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk menyediakan pelayanan Hal rni dapat membantu dalam penyusunan anggaran belania daerah, menilar kinerla penganggaran daerah, serta membantu menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh Menteri Keuangan secara lei.)ih baik, utamanya untuk memperbaiki formula untuk yang diperlukan untuk rnenentukan Dana Alokasi Umum (DAU).
Pada level teknis pelayanan, adanya standar dalam pelayanan publik juga akan memberikan manfaat , antara lain: mengurang: ;ariasi proses, memenuhi persyaratan profesi, dan dasar untuk mengukur mutu (Schroeder, 1994) Dengan dikuranginya variasi dalam pelayanan, akan meningkatkan konsistensi pelayanart
publik, mengurangi terjadinya kesalahan, meningkatkan efisiensi
dalam
pelayanan, dan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan
Meskipun demikian, terdapat pula resiko belwa penggunaan standarc'i pelayanan minimum tersebut clapat mendorong permintaan akan DAU yang tinggi. Oleh karena itu disain SPM perlu mempertimbangkan kemampuan daerah Standar pelayanan minimum nasional untuk mertcapai pelayanan tertentu
berfokus pada hasil-hasil yang memungkinkan irntuk dicapai (achievable outcontes) Disamping adanya manfaat dengan ditel"Onrnnya standar dalanr pelayanan, penerapan standar juga memiliki keterbatasan, antara lain konsistensi dan terbatasnya variasi dalam pelayanan kadang-kadang mengorbankan kebutuhan spesifik pengguna jasa, standar disusun tldak didasarkan oleh keadaan yang sesungguhnya, atat' iiisusun dengan interperiast yang salah terhadap kondisi daerah dapat luga merugikan pengguna Jasa diterapkannya standar kadang-kadang mengabaikan kompleksitas pelayanan maupun variabilitas yang dimiliki oleh pengguna las;, penilaian yang tidak adtl terhadap mutu pelayanan dapat terjadi akibat mengg:inakan standar yang tidak tepat, demikian juga dapat terjadi ketidak-cocokan standar yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga.l
I
Modul PELATIHAN PMPK FK UGM STANDAR rs.net&luuk[urneqls/ 1 !_engadary02
0
PELAYAiT;'r'i
starr-d.arY.oz0!clayalau%?0[4rrriural.pdt
I
MINIMAL,, lrttp-://qrarrajerttert
Strategi Pencapaian sPM Penrerintahan Dalam Neger, l(irbupaten samosir
B. KEBIJAKAN
1.
Kebijakan SPM Secara Umum Dalam konteks pelayanan publik di daerah, kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan L,emberdayaan masyarakat Karena itu pemerintah daerah harus menyediakan pel7y311an publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan pemerintahanan yang meliputi potitik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisr, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pada ayat (5) Undang-Undang tersebut dinyatar<:n pula bahwa pemerintah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar cnam urusan pernerintahttn
tersebut. Sedangkan pada Pasal 11 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa penyelengg araan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalrtas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan ii:serasian hubungan antar susunan pemerintahan.
Eksterrtalitas, adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Denyelenggataan urusarr pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemertntahan. Berdasarkan kriteria eksternaiiias maka semakin langsung dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahalr; kepada masyarakat, maka
urusan tersebut paling tepat untuk diselenggarakaii oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban rremerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelengg
araan urusan pemerintahan terteiiiu kepada
masyarakat
penyelenggaraan urusan pemerrntahan berdasa,l'an kriieria akuntabrlttas ditentukan berdasarkan kedekatan suatu tingkatan pemerintahan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria akuntabriiltas maka semakin dekat
pemberi layanan dan penggunanya, dan semakin Sanyak jumlah pengguna layanan maka layanan tersebut lebih tepat diselenc;arakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Efisiensi, adalah tingkat daya guna tertinggi vang dapat diperoleh dari penyelengg
araan suatu urusan penrerintahan. Penyelenggaraan
urusarl
pemerintahan berdasarkan kriteria efisiensi dltentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat dipei"cleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria efisi,;i-rsi maka penyelenggataatl 10
Strategl PencaPalan SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Samosir
urusan lebih tepat pada tingkat pemerintahan dinrana terdapat perbandtngan terbaik antara cosf penyelenggaraan urusan dibandiirut
diperoleh dengan penyelenggaraan urusan. Penggunaan kriteria
kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dllaksanakan secara kumtrlatif sebagai satu kesatuan
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,
yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilrtas
dan
efisiensi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan Urusan wajib didefinistkan
sebagai urusan daerah otonom yang penyelenggsraannya diwajibkan oleh pemerintah Hal ini berarti pemerintah menetankan urusan mana yang merupakan urUSan dasar yang menjadi prioritas penyelenggaraan dan mana yang merupakan urusan pilihan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan penrerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan ilrusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, baik untuk pemerintahan propinsi maupun untuk pemerintahan kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan di atas harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan-urusan yang dapat dtpilih
untuk diselenggarakan oleh pemerintahan daer"ah berdasarkan
kriterta
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas Urusan yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan keselahteraan tiiasyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah liang bersangkutan Dalam penyelengg araan urusan pilihan tersebut, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat memrlih bagian urusan pemerintahan
pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian, ketautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindu:1l-ian dan perdagangan, perkoperasian, kesehatan, pendidikan, ketenagakenaan, dan berbagai bidang lainnya.
Adanya pembagian urusan pemerintahan memberi petunjuk
bahwa
terdapat urusan-urusan pemerintahan tertentu yang penyelenggaraannya dibagrbagi antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota Dengan demikian penyelenggar:i:rn urusan pemerintahan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintahan daerat'r Cropinsi dan pemerintahan
daerah kabupaten/kota Secara bersama-sama Pembagian
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah proprnsi 11
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalarn Negert l(abupaten Samosir
kabupaten dan kota atau antar pemerintahan C:r';rah yang saling terkait tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Sesuai dengan deskripsi di atas, Undang-Undang Nomor 32fahun2004 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat
wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada SPM yang dilaksanakan secara
bertahap. SPM dimaksud akan dijabarka,-i oleh
masing-masing
kementrian/lembaga terkait untuk menyusun SPM masing-masing
SPM didefinisikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerla penyelengg araan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, SPM nrenganut beberapa prinsip yakni
a.
SPM merupakan standar yang dikenakan pada urusan wajib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah daerah boleh menetapkan standar sendrri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
b. SpM berlaku
secara nasional, yang berarti hai"-,s diberlakukan di seluruh
daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh l"' jonesia
c.
SPM harus dapat menjamin akses masyarakat t:rhadap pelayanan tertentu
yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam
rangka
penyelenggaraan urusan wajibnya.
d.
SPM bersifat dinamrs dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasronal dan perkembang;,rt kapasitas daerah secara merata.
e.
SpM ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rala kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus nasronal, dan lain-lain
f.
SPM harus diacu dalam perencanaan daer"rii, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salair satu alat untuk menilat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (L i'p-i) Kepala Daerah serta menilai kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
SpM merupakan alat untuk mengukur krnerla pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Tingkat kese.;ahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan pub:!li yang disediakan oleh pemerintah daerah SPM sangat diperlukan olei, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan itu sendiri Bagi pemerintah daerah suatu SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan tertentu Sedangkan bagt masyarakat SPM akan menjadi acuan dalam menilai kinerja pelayanan publik
yakni kualrtas dan kuantitas suatu pelayanan pi;:riik yang disediakan pemerintah daerah. 12
oleh
strategi Pencapaian sPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten samosir
Penerapan SPM memiliki manfaat sebagai berikut:
a.
Dengan SPM akan lebih terjamin penyediaair pelayanan publik
yang
disediakan oleh pemerintah daerah kepada maslarakat;
b.
SPM akan bermanfaat untuk menentukan Standa: Analisrs Biaya (SAB) yang
sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk merentukan lumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publtk;
c.
SPM akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang
lebih adil dan transparan (baik Dana Alokasi Lji-num/DAU maupun Dana Alokasi Khusus/DAK);
d.
SPM akan dapat dijadikan dasar dalam menent,'lkan anggaran kinerja dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan alokasi anggaran yang lebih berimbang,
e.
SPM akan dapat membantu penilaian kinerja l/.cpala Daerah secara lebth akurat dan terukur sehingga mengurangi kescwenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah;
f.
SPM akan dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabrlttas pemerintah daerah kepada masyarakat, karena masyarakat akan dapat melihat
keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik yang dapat disediakan pemerintah daerah;
C
SpM akan menjadi argumen dalam melakukan :asionalisasai kelembagaan pemerintair daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat
Dalam penyelenggaraannya, SPM dibuat berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni: (a) Undang-Undang Nomor 32-l-ahun 2004 tentang Pemerrntahan Daerah, (b) Undang-Undang
Nomcr 33 Tahun 2004 tentatrg
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
d;r
Pemerintahan Daerah, (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penrbagian Kewenangarl
antara Pemerrntah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daeral-t Kabupaten/Kota; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangatr Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan lnformasr Laporan Penyelerlggaraan Pemerintahan Daerah; dan (e) Peraturan Pemerint;h Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Disamping kebijakan secara nasional, telah terbit pula kebijakan turunan di
lingkungan kementerian dalam negerl yakni Peratuian Mentert Dalam Negerr Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis FrnlUSUl-lan dan Penetapan
Standard Pelayanan Minimal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standard Pelayanan Minimal. 13
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Da]am Negeri Labupaten samosir
Sesuai dengan Pasal 5 ayat ('1) Peraturan Pe',rerintah Nomor 65 Tahun 2005, penyusunan SPM oleh masing-masing Menter,iiPimpinan LPND dilakukan
melalui konsultasi yang dikoordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Konsultasi tersebut dilakukan dengan tim konsultasi yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Departemen Keuani;ln, Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, dengan melibatkan MenteriiPimpinan LPND terkait, yang dibentuk dengan Kepmendagri. Hasil kor,sultasi tersebut dikeluarkan
oleh masing-masing
departemen/LPND sebagai Peraturan Mentert yang
bersangkutan.
Hingga saat ini terdapat 15 (lima belas) kementerian terkait yang telah mengeluarkan acuan SPM untuk diterapkan ke sc:ui"uh daerah di lndonesia Kelimabelas SPM dimaksud meliputi.
a.
Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2O0B tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
b.
Bidang Pemerintahan Dalam Neqeri berdasarkan Peraturan Menterr Dalam '1012 Tentang Perubahan Negeri Republik lndonesia Nomor 69 tahun Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2O0B Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di KabupatenlKota
c.
Bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008
d.
tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Meiii-'t Kesehatan Nomor 741 Tahun 20OB tentang SPM Bidang Kesehatan di Ke!:upaten/Kota;
e.
Bidang perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Menteri Pernberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan .^'.::ak Nomor 1 Tahun 20'10 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang perncr:ntahan dalam negeri;
f.
Brdang Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menterr Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinst dan Daerah Kabupaten/Kota;
g
Bidang Keluarga Berencana berdasarkan Perat',:tan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-O1O/85 Tahun 2O1O tentang SPM Bidan:j Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
Strategi Pencapaian SPM Penrerlntahan Dalam Negeri i(sbupaten Samosir
h. Bidang Pendidikan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 201O tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
i.
Bidang Nakertrans berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang sPM Bidang Ketenagakerjaan;
j.
Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14lPRT/M12010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
k. Bidang
Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.14011212010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
l.
Bidang Kesenian berdasarkan Peraturan Menter"i Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK. 501/MKP/2010 tentang sPM Bidang Kesenian; m. Bidang Kominfo berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota
n.
(surat Edaran Mendagri Nomor 100/676/SJ tertanggal 7 Maret 2011). Bidang Penanaman Modal berdasarkan Peratural Kepala Badan Koordinast Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
o.
Minimal Bidang Penanaman Modal Provindi dan Kabupaten/ Kota. Bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor B1 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bldang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupateni Kota.
2.
Kebijakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Pemerintahan Dalam l'{egeri diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
i',lomor 69 tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nlegeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri inerupakan target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri, yang rneliputi:
a.
jenis pelayanan dasar;
b.
indikator kinerja;
c.
nilai SPM;
d. e.
batas waktu PencaPaian; dan
satuan kerja/lembaga penanggung jawab.
'15
strategl Pencapaian SPM Pemerlntahan Dalam Neserl Kabupaten Samosir
Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud
rne iiputi:
a.
pelayanan dokumen kePendudukan;
b.
pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman rna':;yarakat dan perlindungan masyarakat, dan
penanggulangan bencana kebakaran.
C. INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN ST.M NASIONAL
BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
1.
Pelayanan Dokumen Kependudukan pelayanan dokumen kependudukan mencakup pelayanan pendaftaran
penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Pengaturan SPM pendaftaran penduduk meliputi dokumen kartu keluarga dan dokumen kartu tanda penduduk, sedangkan untuk pencatatan sipil meliputi dokumen ai
.
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
.
Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependuciukan, data tentang nama' susunan dan hubungan dalam keluarga, serta ldentitas anggota keluarga.
.
Nomor lnduk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lncJonesia'
.
Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas '14 (empat belas) hari kependudukan dan pencatatan sipil paling laincat setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur
yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.
.
.
Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wiiayah pada tahun yang sama' Target pelaksanaan sPM penerbitan KK yang harus dicapai oleh daerah
kabupaten/kota pada tahun 2015 sebesar 100% (seratus persen)
.
Cara Perhitungan: Jt)mtah KK yag diterbitkan yang diterbitkan pada
tahun
imlah
(x)
x100%
Kepata Keluarga dalam satu wilayah
to
Stlategi PencaPaian SPM Pemellntahan Dalam NeOerj r.abupaten Samosir
Cakupan Penerbitan KTP Elektronik
.
Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbri'ilan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatueh Republik lndonesia.
. KTP Berbasis NIK secara Nasional, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berl,:ku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
.
Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang
mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis m;sa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elcl<'i,onik di Negara Kesatuan
Republik lndonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten/kota paling lamhat 14 (empat belas)
dan hari
setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.
.
Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalair jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Liiras Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkaii dengan jumlah walib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama.
.
Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan' database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampa: :rengan 31 Desember pada
tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.
.
Target pelaksanaan SPM penerbitan KTP Eiciltronik yang harus dicapai
oleh daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2Ci5 sebesar 100% (seratus persen).
.
Cara Perhitungan:
Jumhn
Xfp et;i{ron*
Vang Atterbitkan pada
tahun
nmtan walin Xfp
(x) -rteXtroniX
17
tanun
1x1
Strategl Pencapaian SPM Pemerlntahan Dalam Neger: i',abupaten Samosir
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
.
Kutipan akta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru iahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi pe'syaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
.
Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk
yang mengajukan permohonan penerbitan kuiipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yarrg telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan.
.
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan
akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan
dan
pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.
.
Target pelaksanaan SPM penerbitan kutipan akta kelahiran yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 90% (sembilan puluh persen). Namun untuk tahun-iahun selanjutnya, sesuar amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201i0 bahwa seluruh penduduk yang lahir berhak mendapatkan kutipan akta kelahiran.
.
Gara Perhitungan: Jurnlah akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun (x)
Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
.
Kutrpan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematiarr sebagai peristiwa pentrng
yang diberikan kepada keluarga penduduk :,,ang melaporkan
peristrwa
kematian.
r
Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian
dar dinas
kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkaii"r kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yeng telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan
18
mosif Strategl PelcaPaian SPM Pemellntahan Dalam Negeri Kabupaten Samosil
-\
Cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersarigk,tan'
Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kepenciudukan' Target pelaksanaan SPM penerbitan kutipan akta kematian yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 7)ok (tuluh
puluh persen). Namun untuk tahun{ahun selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa seluruh penduduk yang meninggal berhak mendapatkan kutipan akta keniatian Cara Perhitungan: Jumlah akta kematian yang diterbitkan sampat dengan tahun (x) Jumtah kematian yang teriadi sampai dengan
2.
x100%
t____
Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan MasYarakat
Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
dan rasio petugas periindungan masyarakat
di
kabupaten/kota.
a.
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturai-r daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.
. Pada prinsipnya penegakan perda dan ceraturan kepala
daerah
merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. ;:ipabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, sa1'-lan polisi pamong praja
mempunyai kewenangan untuk melakukan iindakan-tindakan tertentu untuk menYelesaikannYa. 19
Strategj Pencapalan SPM Pemerlntahan Dalam Negerl Kabupaten Samosfr
.
Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan
yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang c{i!aporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja
.
Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan t<epala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur
satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mente;'i Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan
daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat
meneruskan proses hukum sesuai dengarr peraturan perundangundangan.
.
Realisasi target pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 100% pada tahun 2015.
.
Cara Perhitungan: kepala daerah yang diselesaikan ditahun
jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman I'jlasyarakat
r
Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong pra1a
pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki
maupun
berkendaraan sehingga menciptakan rasa tent*i'am dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.
.
Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar
batas
wilayah, tempat hiburan/kerarnaian dan pada sekttar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.
r
Patroli siaga ketertiban umum dan ketentc:"aman masyarakat
adalah
frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelon,pok anggota satuan polisr pamong praja untuk selanjutnya disebut keloi'liook patroli (KP) di setlap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.
.
Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: 20
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negei'i ;i25tlpaten samosir
1) tempat{empat atau lokasi yang dianggap rawan; 2) antar batas wilayah; dan 3) tempat keramaian/hiburan.
r
Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patr"cli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi
Realisasi target pelaksanaan patroli sebanvak
3x
sehari dalam satu
wilayah kecamatan pada tahun 2014. Cara Perhitungan: n
y a ke t o m p o k p a!!o
t
i x 3 4e!ippltp!L9S!e!1 ElL qll
Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilavah
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat.Di Kabupaten/ Kota
.
Satuan perlindungan masyarakat yang selanjt.'tnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat ber:uana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertibar: masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2010 tentang
Ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah ;umlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana $Uo3 i-,:rn$uran$i dan memperkecil
akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan keg iata n sosial kemasyarakatan.
Rasio target di setiap RT atau sebutan lainnya pada Tahun 2014 adalah
1
(satu) orang satuan linmas di setiap RT atau sebut;it lainnya. Cara Perhitungan: Jumtah satuan linmas dalam satu kabupate;:/kota Jumtah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabti::'aten/kota
3.
Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebaka:";n dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrir'./industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.
21
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negerl
liabupaten
Samosir
Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada nasyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran
di
kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (response :i,"ne rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000*5000 liter pada WMK.
Yang termasuk kedalam pelayanan penanggulangan b,;ncana kebakaran adalah yang mencakup
a.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota
.
Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan ffie;",r5efltUk wilayah fftana1ernen
kebakaran, selanjutnya disingkat WMK
oleh daerah provinsi dan
kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya
n
WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrri' bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya s€per'ti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dai-:".:tau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potenst kebakaran lainnya.
.
Pembentukan per '1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas rnaksimal masingmasing kawasan. Pada pemukiman perkotaan '---i.ngan luas 100 km2 atau
000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas ?50 km2 atau 25 000 ha pada lingkungan kawasan lndustri dan/atau pabrik dengan luas 25 km2 atau 2 5OO ha pada kawasan hutan dengan luas l0t ir km2 atau 100 000 ha dan lahan dengan luas 250 km2 atau 25 000 ha, drbentuklah masing-nrasing 10
1
(satu) WMK
.
:
WMK adalah sebagai suatu public service dalam melayani proteksi kebakaran
pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentart
kebakaran
daerah yang difasilitasi
pemerir'iah daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang secara teknis drlakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabup;1,'.n/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penangor rlangan kebakaran.
.
Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena
kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban lrwa,
gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana 22
Strategi PencaPaian SPM Pelerlntahan Dalam Negeri riabupaten Samosir
kebakaran mencerminkan berapa persen luas lirrgkungan dan/atau wilayah
potensi kebakaran dan rentan kebakaran
yang
mendapat WMK untuk
mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah: 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan
kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan
2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat
melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3) WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response fime) dari pos
pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikast, memiliki
mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersedian sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan aiat pendukung pemadam api
sesuai dengan tipologi kebakaran. Daerah layanan WMK dltentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu
tanggap pada permukiman,bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat wakiu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (*nam puluh) menit, satuan
petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobii
atau mesin
pompa air
pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pomadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung m-elakukan penyemprotan air
daniatau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.
Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah i'''lcnetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sisitm proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangarr resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis poteisi atau tipologi kebakarart serta menyusUn rencana induk sistim proteksi liebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.
Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategurikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area).
z3
Strategl Pelcapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Samosir
Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara i.,*rkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel nemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana
saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengan WMK Target pelaksanaan cakupan penanggulangan l:encana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 sebesar B0 % (delapan puluh persen) tahun 2015. Bagi daerah yang telah memenuht target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dart tahun ke tahun berikutnya.
Cara Perhitungan
l- limia,h Luai wuk kaaupaten/kota I ju;t;n tua;p;Gnsr ancaman iiba*aran tgbupa!,qlkotq i b.
x
100%o
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK
.
Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK eiiclah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efeklif, dan bereaksi cepat dan
tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk penllurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima tnformasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian irebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda
"
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani rjalam waktu tidak lebih dart
15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kecakaran pada pemukiman bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebii, ::is;r 6O (enam puluh) menit
tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasar, hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK
.
Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (Re:,ponse Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang
wajib dicapai oleh
daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 75 ok (tu1uh pultth
lima persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tai,,ln ke tahun berikutnya Car a Perhitungan : I
iimlai
[bsris
xiniaiaiii diWMk iais
tertangani dalam tingkat waktu tanggap I
l
I
-Lumijatt
fasus
keb,akaran dalam jangkauan
WMK
l--l
l
I X 100 % ; I I
?4
..-......StrategiPencapaianSPMPemerintahanDalamNegeriiiabupatenSamosir
c.
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi standar Kualifikasi Aparatur pemadam kebakaran adalah Satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagal aparat Dinas atau organisasi keahlian Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam l<ebakaran dengan
.
untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi
penyebab
jiwa serta asset haria kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban penting dalam benda. satuan petugas pemadam kebakaran ini niemiliki peran
pencegahandanpenanggulangankebakaranc.]nganprrnsippengUrar]gan resiko kebakaran. yang cakupan satuan Petugas Pemadam Kebakaran i;ada kabupaten/kota memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan
.
'16 Tahun sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalarrt Negerr Nomor
2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pr:inadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan pengurangan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prrnsip resiko kebakaran.
pelaksanaan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota ok (delapa;, puluh lima persen) Baot sampai pada tahun 2015 minimal 85
. Target
dan mutu daerah yang telah memenuhi target agar ditingl
.
Cara Perhitungan:
x
100 %
I
d.
WMK Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada . Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam atau kebakaran yang digunakan oleh satgas Damker, Satlakar, Balakar yang sebutan lainnya untuk memenuht waktu tangga'-' darurat kebakaran cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebaka;an'
.
kepedulian Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk pemerintah daerah memberi perlindungan dari r."-rhaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan.'ltau kawasan berpotenst kebakaran.
25
-------Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3n'.J0-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan da;-,iatau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.
Target pelaksanaan Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 90 % (sembilan puluh perseri). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan riiutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya
Cara Perhitungan : Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai
;]
Jumlah WMK atau Ltngkungan dan/atau tkebakaran kawasan ber
Adapun target pencapaian masing-masing indikator SPM Dalam Negeri, terangkum dalam tabel berikut
Bidang Pemerintahan
:
Tabel2.1 Target Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri JENIS NO.
PELAYANAN DASAR Pelayanan Dokumen Kependudukan
STANDAR PELAYANAN
sATAS
SATUAN
MINIMAL
WAKTU
KERJA/LEMBAGA
NILAI
P5:'JCAPAIAN
PENANGGUNG
100 %
2015
INDIKATOR
A.
Cakupan
B.
keluaroa Cakupan
(;AHUN)
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penerbitan kartu
ms
100 %
penerbitan kartu
C.
tanda penduduk
D.
Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman
masyarakat
A.
2020
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
na;Kependudukan dan Pencatatan Sipil
akta
kelahiran Cakupan penerbitan
kutipan il
s0%
Cakupan penerbitan
kutipan
JAWAB
Oinas-------
70
0k
2020
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
akta
kematian Cakupan penegakan
1
1
Saluan-PoiGi Pamong Praja
peraturan daerah
dan
dan
perlindungan masyarakat
peraturan
kepala daerah di kabupaten/ kota
e
Cakupan patrdl
siaga
3 x patroli
ketertiban
umum
dalam sehari
dan
ketentraman masyarakat
to
-
zua
-saluin Polisi Pamong Prala
strategi Pencapaian sPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten samosir
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
JENIS
NU.
I
trLAIAI\A
onsnn
NILAI
INDIKATOR
C Cakupan
rasio
lPenanggulangan
I bencana
kebakaran
di
B0%
2015
'_
| tsadan/u inusiGnioi /UPT Pe madam
di
75%
2tJ15
I baoan/uDinas/ I Kantor/UUPT J Pemadaam
I x*out 85%
Persentase aparatur pemadam
?o15
rran
"t
O'nasl EJaOan/Ut
I rantor/UF UPT am Pemadan I ran I Kebakara r
Yang
memenuhi standar kualifikasi
D. Jumlah
lat JAWAB
Pc Satuan Pdrs I $ilan R ramong Praja I Pamong
I x"nrkut an
kabupaten/ kota Tingkat waktu tanggaP (response time
kebakaran
PENAN PENANGGUNG
L
rate)
C.
2,014
I I
sebutan lainnya
Kabupaten/ Kota Cakupan pelayanan bencana
kebakaran
B.
(TAHUN)
SAT SATUAN
KERJA/L KERJA/LEMBAGA
atau
(Linmas)
A.
P'*I.,!CAPAIAN
setiap RT
petugas perlindungan masyarakat
lll
1 org
GATAS I WAKTU I
90%
mobil
pemadam
kebakaran diatas 3000 - 5000 liter oada WMK
27
2015
inTDna;l I Badan/ur I Kantor/U or/UPT I Pemadar adam ut, I Kubutlkaran
StlateOiPencapalan SPM Pemelnlahan Dalam Negeli Kabugalen Samosir
BAB III PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KABUPATEN SAMOSIR
A.
DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN SAMOSIR Kabupaten Samosir merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten
Toba Samosir, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Luas wilayah Kabupaten Samosir adalah 2.069,05 Km2 , yang terdiri dari luas daratan 1.444,25 Km2 dan luas danau 624,80 Km2 Batas wilayah Kabupaten Samosir meliputi:
.
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
' .
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara
dan
Kabupaten Humbang Hasundutan;
.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat;
Adapun luas wilayah Kabupaten Samosir menurut Kecamatan sebagaimana table berikut
:
Tabel.3.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Setiap Kecamatan Luas (Km')
Desa
1
Sianjur Mula-Mula
140,24
12
12
2
Harian
560,45
13
13
3.
Sitiotio
50,76
8
8
4.
Onan Runggu
60,89
12
12
5.
Nainggolan
87,86
13
6.
Palipi
129,55
17
17
7
Ronggur Nihuta
94,87
8
8
8.
Pangururan
121,43
25
3
28
9.
Simanindo
198,20
20
1
21
1.444,25
'128
6
No.
Kecamatan
Kelurahan
Desa+
Kelurahan
Kabupaten Samosir
Sumber: Bappeda Kab. Samosir
28
2
15
134
Strategi Pencapaian SPM Pemerintalran Dalam Negeri Kabupaten Sanlosir
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daeralr ditegaskan bahwa dalam proses desentralisasi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas,
nyata dan
bertanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyelenggarakan pembangunan melaksanakan suatu proses perubahan system dan struktur manajemennya berdasarkan asas demokrasi, dengan nrengedepankan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelan.lutan dan berwawasan lingkungan serta tetap menjaga keseimbangan, kesatuan dan kemajuan nasional, karena pembangunan daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional B.
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KURUN WAKTU 2OOB.2O12 Pada bagian ini merupal
Persentase penerbitan t(K di Kabupaten Samosir adalah:
29.763 X100% = 8326%
35 746 Artinya.
Kabupaten Samosir dalam pelayanan penerbitan KK baru ntencapai 83.26%, sedangkan target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2015. Maka masih ada kesenjangannya sebesar
1
6.7 4%
29
Samosir Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten
Diagram 3.1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
r'|ffi
I ti{J .t1.1
;tl-l -tl
.'.,l .lr
ii {i
$
,1.{,i
*' . -lilff:*i
5ll {lt
t{r
0-
jti lir ij
t-.ilr ai,lrr
1,.
alir.tll,rt*t
\ a rrir:iti
Tat
r
i.et
I'i
c',ir,iti.il
t'
Sumber:DinasKependudukandanCatatanSipil'2013 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
CakupanpenerbitanKTPElektronikadalahjumlahdokumenKTP dan Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan jumlah wajib KTP Pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan satu wilayah pada tahun yang sama Dalam database
dalam
kependudukan
ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau
yang penggantian KTP Elektronik karena habis rnasa berlakunya, atau rusak atau belum habis masa berlakunya dikarenakan r'indah datang,
hilang.
yang telah diterbitkan oleh Hingga 31 Mei 2013, Jumlah KTP Elektronik itu Kabupaten samosir sebanyak 66.368 KTP Elektronik, sementara Jumlah wajib KTP Elektronik sebanyak 99.855 KTP Elektronik
Cakupan pelayanan KTP di Kabupaten Samosir adalah: 66 368
99355-
X100%
=66.46oh
Artinya: telah K.abupaten samoslr datam pelayanan penerbitan KTP Elektronik iilii",pui oo.40 %o sehingga belum memenui'i target pencapaian SPM yaitu 100% Pada tahun 201 5.
30
strategl PencaRaian SPM Pemerintahan Dafam Negerl Klbupaten samosir
Diagram 3.2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1 1.)t|
,tr)
*_
i:i{}
ki
* s
o I
iir
:t t:
66
i,;ti
50 -i Ii :l
...
ryTid
{6
:t
:!::L::r:::::::::::;;ir,t:t:t:::::::::Nlil,ll
i
$
K;
"@ k$r
tl
; qtr
Jrl I i.l it
r.-.rli.rt,rrl I nl,t ll),rf*tt r\lri)a),.i1
Sumber
:
Dinas Kependuclukan dan Catatan Sipi!,2013
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan sipil sampai dengan tahun yang
bersangkutan
dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kePendudukan. Rekapitulasi penerbitan kutipan akta kelahirarr dari tahun 2006 hingga tahun 2012 di kabupaten samosir dapai dilihat dalam diagram 3.3
Diagram 3.3 yang Diterbitkan Kelahiran Akta Jumlah Samosir' di Kabupaten
.,t
F
e
Sumber
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,2013 JI
Samosir Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten
Jumlah kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan
di
-\ Kabupaten
SamosirSepertiyangditampilkandalamdiagr.:m3.3,sedangkanjumlah penduduk yang harus diterbitkan kutipan alita kelahiran di Kabupaten
samosir ini tidak diketahui karena kurangmya tingkat
kesadaran
masyarakatuntukmelaporkanSemuakejadianyangberkaitandengan pendataan jumlah kependudukan bila tidak ada keperluan. selain itu Samosir ketahiran dan akta ketahiran akan dilaksanakan oleh Kabupaten
karena banyak masyarakat yang memperoleh akta kelahiran dari Kabupaten kabupaten lainnya seperti Kabupaten Toba samosir dan TapanuliUtara.Sedangkantargetpencal.raianSPMsebagaimana dimaksuddalamSPMnasionalyaitug0%padctahun2020. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian jumlah cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah oleh dinas dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan yang kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun
bersangkutandibandingkandenganjumlahkematianyangter.jadidalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersarigkutan'
Jumlahkematianyangterjadisampaidengairtahunyangbersangkutan akta kematiannya adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan yangdihitungberdasarkanpendudukyangmeninggalduniadanmasih mempunyaiNlKsesuaidengandatabase|iependudukan.Rekapitulasi
penerbitankutipanaktakematiandaritahun2006hinggatahun20l3di kabupaten samosir dapat dilihat dalam diagram 3'4' Diagram 3.4 Jumlah Akta Kematian yang Dlterbitkan di KabuPaten Samosir
I':.::rlit-:$ :,:.$ :.:ji iill I lll:$
;i
a
,;,
riiii.$
{{
.qR 'lS
t*(. l' \''ir il{i4l!r
' :=ii:F
.il.{.t.1
{l
Tahun
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil'20t 3
JZ
,.,:':
{l
ti ilil
i
"t' .,-.lrl'i
'-::'':l*
;". -,
l
'l.H
.-l ll))
Sumber
tsiil
\:
.&:..
lil -.t.iii
rri . ,xr ..,1;
lilir
.:a|: I
I l
iill
t
Strateolpencapalan spM pemerlntahan Dalam Negeri Kabupaten
-I
samostr
Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan
di
Kabupaten
Samosir seperti yang ditampilkan dalam diagram 3.4, sedangkan jumlah penduduk yang harus diterbitkan kutipan akta kematian di kabupaten samosir ini tidak diketahui karena tidak diketahuinya data jumlah peristrwa
kematlan karena kurangmya tingkat kesadaran masyarakat
untuk
melaporkan semua kejadian yang berkaitan dengan kependudukan bila tidak ada keperluan, seperti mengurus perr:,iun atau uang kematian' Sedangkan target pencapaian SPM sebagaiii-iana dimaksud dalam SPM nasional yaituT0o/o pada tahun 2020.
b.
Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan MasYarakat . Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang
dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang orlaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai cengan standar operasionai prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2011 Tentang Standar Operasionai Prosedur Satuan
Polist
Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap nerda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong
Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan peru nda ng-u ndanga n.
Tabel. 3.2 Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Peraturan KePala Daeilah
Samosir Strategi Pencapalan SPM Pemerlntahan Dalam Negeri Kabupaten
perda Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten samosir dalam penegakan mencapai dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahrrr' 2010-2012lsaru
2011 yaitu 88.43% di tahun 2010, namun mengalami penurunan di tahun dan meningkat kembali menjadi 81.63% di tahun 2012'
74.78%,
Maka sedangkan target pencapaian sPM adalah 1ou% pada tahun 2015. masih ada kesenjangan dengan target sPM nasional. Kesenjangan
capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib penyusunan dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penegakan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan perda dan/atau peraturan kepala daerah'
Diagram 3.5 Cakupan Penegakan Peraturari Daerah dan Peraturan KePala Daerah
*-
-'*n=:ffii;ffi F
iiif
;
il c
'11.i
b li, I
!'i
llnr,
or-#
',
H
iffi i-:.
i
-]o*,
i
i;r
',ilii
:::
-s
.+
$
' *t f,, ( 1R-
\
.
l
s
ir
.
il
;::
,,,i"'
201:,
Sumber: Satuan Potisi Pamong Praia' 2Ci3 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Patroli siaga ketertiban umum dan ketente:'aman masyarakat satuan polisi frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelc;irpok anggota
pamongprajauntukSelanjutnyadisebutkelc'-,rpokpatroli(KP)dlsetiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota' pantauan, antara Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat mv;nerlukan lain.
a. tempattempat atau lokasi yang dianggap i'l"van; b. antar batas wilaYah; dan
c. tempat keramaian/htburan.
di seluruh Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali pairoii dalam sehari dari pelaksanaan kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinei'j; minimal terdapat 9 patroli tersebut telah dianggap terpenuhi. Kabr-rpaten samosir (sembilan)kecamatan'databanyaknyakelompokpatrolidikalikan2kali sebagai sehari dari tahun 2010 hingga 2012 dapat d:lihat dalam tabel berikut
:
Strategi Pencapaian sPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten
samosir
Tabel. 3.3 Tabel Banyaknya Kelompok ll.atroli Satuan Polisi Pamong Praja
Banyaknya kelomPok
Patroli sehari dalam dikalikan 3 kali
Banyaknya kecamatan (jumlah kecamatan)
Sumber
:
Satuan Polisi Pamong Praia, 2013
Kabupaten samosir melakukan patroli siaga ketertiban umum dan '1,67 Hal ini ketentraman masyarakat hingga tahun 2012 mencapai rasio berarti masih ada kesenjangan dengan target SPM nasional yaitu 3x patroli setiap hari dalam satu wilayah kecamaian pada tahun 2015.
Diagram 3.6 unium dan Ketentraman Ketertiban cakupan Patroli siaga MasYarakat
I
t1li
I ll.l $
l. {)l}
:
:,i
r qil 1
11t
{r
liil
rr
{ill
"6* K sr.oiil
?;.-
i$
" ',*
,i fl
\\: #r
L L,i;iLi.i
16'1 -
;rr
;
; s
irj.rr
;::
2015
sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2013 Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masvarakat samosir Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten
adalahjumlahsatuanperlindunganmasyalakatpadatingkatRukun pelayanan Tetangga (RT) atau sebutan lainnya yang tugi:snya membantu ak|bat kegiatan penanganan bencana gUna mengur;iir.qi dan memperkecil
bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan keglatan sosial kernasyarakatan
JC
l
Strategl Pencapalan SPM Pemerlntahan Dalam Negeri Kabupaten Samosir
Tabel. 3.4 Tabel Banyaknya Petugas Perlindungan Masyarakat
No
Keterangan
2010
2011
2012
I
Jumlah Satuan Linmas
100
97
6t
2
Jumlah RT
351
380
380
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2013 Jumlah satuan linmas pada Kabupaten Samosir pada tahun 2010 ada 90 orang, jumlah RT atau sebutan lainnya dalanr satu kabupaten Samosir
tersebut ada 351, maka cakupan rasio linmas sebesar 0.28, sedangkan tahun 20'11 jumlah satuan linmas 2011 mengalami penurun menjadi 97 orang dengan jumlah 380 RT, maka rasio sebesar 0.25, dan untuk tahun 2012 jumlah satuan linmas juga mengalami penurunan menjadi 87 orang dengan jumlah 380 RT, maka rasio petugas lii'lntas sebesar 0.23.
Diagram 3.7 Perlindungan Masyarakat Petugas Rasio Cakupan
$
\ :::
$
tl
:')ltl:tlll,l':i
:: i,0$
s::i;
iillW lil l{r
irr.:r:;.ffi
.,- l,il -lrr I
iiN'
I
',lll'Lull
ilrffi tnt.l
N
\ 2C15
Irhun
Sumber; Badan Penanggulangan Bencana Daera!t' 201 3
Kabupaten Samosir dalam pelayanan rasio petugas linmas pada tahun 2012 baru mencapai 0.23 per RT atau scbutan lainnya, sedangkan
target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya, maka masih terdapat kesenjangan sebesar 0 67'
c.
Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaren . cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen
luas lingkungan dan/atau wilayah potens; kebakaran dan
rentan
kebakaran yang mendapat wilayah Manajemen Kebakaran (wMK) untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana rebakaran'
36
Kabupaten Samosir Strategl Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri
luas wilayah Kabupaten samosir memiliki luas 2.069,05 krn2, sedangkan hanya memiliki 3 daratan sebesar 1.444,25 km2. Kabupaten samosir posko yang berada di Kecamatan Pengururan' Kecamatan Simanindo' melayani dan Kecamatan Nainggolan. Hal ini berarti 3 posko tersebut Tentu saja hal seluruh laporan kejadian kebakaran di Kabupaten samosir' samosir ini tidak mencukupi melihat lokasi pemukiman Kabupaten
ini
yangmenyebar.BerikutdatajumlahluasWilayahManajemenKebakaran (WMK) di KabuPaten Samosir: Tabel. 3.5 Tabel Jumlah Luas WMK 201 0
Keterangan
No 1
Jumlah Luas WMK
2
lumtah Luas Kebakaran
2011
*-s;iB
sza.la 1444.25
Potensi
78
1444.25
2012
iia
1a
i444 z 4
gan Eencana Daerah' 2013
Bencana Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Pananggulangan 2012 adalah Jumlah Kebakaran kabupaten Samosir pada 2O1O hingga
LuasWMKdibagidenganJumlahLuasPoiui-lsiAncamanKebakaran Sepannjangtahun20l0hingga2Ol2belumacapenambahanjumlahluas WMKyaitusekitarS2B.TBkm2sedangkaniumlahpotensikebakaran penanggulangan sebesar 1444.25 km2 maka cakupan pelayanan
terdapat kesenlangan bencana kebakaran sebesar 36.61 %. Maka nrasih
kinerjaSecaranasionalsebesar43'3g%daritargetnasionaltahun20l5 sebesar B0 % Diagram 3'B Belrcana Kebakaran Penanggulangan Pelayanan Cakupan j)0
:0
*I
!
l!C ! "
i;rj
rii +u
trr
)tt
li)
* *i ti
-',i','
:i#
f;i
.fi[i -illl":
"*i
;;
Fr-
i_i
;lIlii
-i{}ll
ill
lghul
2013 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah'
TingkatWaktuTanggap(ResponseTimeRate)DaerahLayananWMK Tingkatwaktutanggap(responsetimerate)daerahlayananWMKadalah rasroantarakejadiankebakaranyangtertangraidalamwaktutidaklebih pada dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pemukiman,bangunangedung,pabrik/industridantidaklebihdari60 (enampuluh)menittingkatwaktutanggapkebakaranpadakawasan di WMK' hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeli habupaten Samosir
Di Kabupaten samosir, pada tahun 2010 tercJupat 1O bencana kebakaran dan dalam jangkauan wMK, tahun 2011 terdapat B bencana kebakaran, jumlah untuk tahun 2012 Ierdapat 5 kasus kebakaran. sedangkan untuk kasus kasus kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap sebanyak 5 di tahun 2010, 4 kasus di tahun 2011, dan 3 kasus di tahun 2012
di
Kabupaten samosir dimana lokasi posko pemukiman yang jaraknya masih memencar i'ata-rata dan jauh dari terdekat maka setiap bencana kebakaran yang ditangani masih
Mengingat lokasi geografis
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mertanganinya' Tabel. 3.6 Tabel Kasus Kebakaran Di WMK No -_-1
2
Keterangan
201 0
2011
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam
5
4
'10
B
tingkat waktu tanggaP Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
L
012
;J
A
Sumber ; Badan PenTiggutangan Bencana Daerah, 2013
Maka perhitungan tingkat waktu tanggap (respon time rate) kejadian kebakaran di Kabupaten Samosir tahun 2OrU hingga 2012 bertutru{urut oleh karena itu capain kinerja belum terpenuhi sesuai dengan target nasional tahun 2015 sebesar 75o/o, berarti masih banyak kesenjangan yangharusdipenuhiolehBadanPenanggulanganBencanaDaerah (BPBD) KabuPaten Samosir.
Diagram 3.9 Cakupan Tingkat Waktu Tanggap (F'esponse Time Rate) Daerah LaYanan WF/lK
'{ir' ;;:, _"" Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2013
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi standar Kualifikasi
Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam atau kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas
organisasiPerangkatDaerahyangmembidangiPemadamkebakaran 3B
strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten sanlosir
dengan keahlian untuk melakukan inspeksi pi'c::ksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan i;enyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pem:Cam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan nenanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.
Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah :iatuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah berserlifikasi melai',i proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
pada
lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensl kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.
Kabupaten Samosir memiliki 24 orang Satc;,s Damkar yang melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dari 24 Satgas Damkar hanya 2 orang yang memiliki sertifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO9 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran. fuiai: perhitungan pemenuhan
capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar yang memenuhi sertifikasi sesuai standar kualifikasi di Kabupaten Samosir masih B 33 % Sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar B5%
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah 3aiah Satu Sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Dan'liar, Satlakar, Balakar atau Sebutan lainnya Untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran Mobil damkar
dan/atau mesin damkar sebagai identitas beiiiuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya l
adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMi(
Kabupaten Samosir memiliki 9 WMK atau linlkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang wajib mendaDat perlindungan bahaya kebakaran dari Pemerrntah daerah
Kabupaten Samoslr StlateOi Pencapaian SPM Pemerlntahan Dalam Negeri
mesin damkar sedangkan jumlah wMK yang memiliki mobil dan/atau yang laik Pakai sebanYak 3 WMK'
MakapersentaseCakupanWMKyangrlie.nilikimobil
dan/atau mesin damkar laik pakai pada tahun 2012 adalah 3 WMK/9WMK x 100% = 33.33%. Artinya
Kineria Pemerintah Daerah Kabupaten Samoslr dalam menyediakan mobil pemadam kebakaran d atas 3000 500i) titer baru mencapai 33 33%, sedaigkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 'g0%.' Maka masih terdapat kesenianganttya = 90%o 33.33%=56.67%uhitargetpencapaianSPMyaitul00% pada tahun 2015.
C. GAP PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHA}: DALAM NEGERI negeri di secara umum implementasi sPM Bidang per:rerintahan dalam sebagian besar Kabupaten samosir masih jauh dari kata mencapai target mendapat perhatian indikatornya belum dilaksanakan sama sekali dan l
Tabel berikut
ini
merangkum realisasi pencapaian target
sPM
Bidang
pemerintahan dalam negeri di Kabupaten Samosir'
Tabel. 3.7 Gap Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Standar pelayanan minimal
___
_ I
na:fator
"___,_l-_-_
Nmi_
gataswaktu-, caplian lataswaktu-r C"P"i"'"r pencapiian I Tahun
i
_2012__
I
(t1hr;Q_l
@trIgLDokumen KePend udukan-A. Cakupan Penerortanl--loo %
-*laii4"t"
kartu keluarga *.-Penerurtan
6646%
B - C;lilpan
kartu tanda Penduduk Cakupan Penerbitan kutipan akta kelahiran
90%
Gap
I
35 sqv"
2020
202,:l 70% Penerbitan kutipan akta kematian perlindungan Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan
Cakupan
masyarakat
2015
a) Cakupan
Penegakan peraturan daerah dan peraturan kePala
daerah
18.37
o/o
di
b) Cakupan Patroli slaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasto
81 63%
3 x patroli dalam sehari
1pe!g_
1 67X patroli dalam sehari
1 33X patroli dalam sehari
'--oo7
Samosir Strategi Pencapaian SPM Pemerlntahan Dalam Negeri Kabupaten
Standar pelaYanan mt nimal No.
lndikator
I
perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
u_
--
f.hla
Batas waktu I CaPaian pencapaian Tahun
I
_llgrluQ_
_l__?01?
setiap RT atau sebutan
lqlnyg---
penanqqulangan bencana kebakaran B0% A. Cakupan PelaYanan di kebakaran bencana kahr rnaten/kota 75% B. Tingkat waktu tanggaP (response time rate) 85% C. Persentase aParatur pemadam kebakaran memenuhi yang standar kualifikasi 90% mobil D. Jumlah pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter oada WMK
201?.t
3661%
2015
60%
2015
wk
2015
33 33%
43.39Yo
^
is6t B5%
D. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN negeri Masih jauhnya capaian sPM Bidang pemerintahan dalam
di
oleh beberapa Kabupaten samosir dari target yang diharapkan disebabkan persoalan sebagai berikut
:
a.DinasKependudukandanPencatatanSipilse*agaipenanggungjawab LaYanan KePendudukan;
l.KurangnyaSDMbaikdarisegikuantitasmaupunkualitas SDMyangdibutuhkanuntukmelaksanakanSPMbidangpemerintahan SDM yang dalam negeri ini haruslah sDM yang. Di Kabupaten samosir kualitas terlatih dalam bidang ini masih sangat kurang baik dari segi pencatatan maupun kuantitasnya. Bahkan di dinas keper,ciudukan dan sipil ini banyak jabatan struktural yang masih kosong'
2.
KurangnYa Sarana dan Prasarana
sPM sarana dan prasarana masih sangat terbatas untuk melaksanakan
BidangPemerintahanDalamNegeri,khususnyadalampengadaan kendaraanuntukmemberikanlayananbergeralikepadamasyarakat,
3.
Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat catatan sipil sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas KepeniiLtdukan dan
mengenailayananyangterdapatdisPMBidangPeerintahanDalam biayanya dalam Negeri ini masih sangat terbatas, apalagi tidak adanya cara pelaksanaan sosialisasi. sosialisasi hanya dilakukan dengan menyisipkan pada kegiatan lainya'
41
Strategi pencapaian spM pemerlntahan Dalam NegeriKabupaten
4
1
samosir
Kurangnya Alokasi Anggaran
Tidak ada sanksi bagi pemerintah daerah yairg tidak melaksanakannya,
sehingga banyak pemerintah daerah yang seolah-olah mengabaikan SPM. Hal ini berdampak pada masalah anggaran yang tidak pernah mendapat persetujuan. 5
Kondisi geografis yang tidak mendukung
Melihat kondisi geografis Kabupaten Samosi ini membuat akses sulitnya akses transportasi. Masyarakat enggan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapat layananan. -rcrkait lainnya Kurangnya kerjasama dengan berbagai pihak Kerjasama yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejauh
ini hanya dilakukan dengan Pemerintahan picvinsi Sumatera Utara
ttu
hanya sebatas layanan operator E-KTP dan himbingan teknis. Selain itu mengenai data, sebenarnya Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sering mengingatkan setiap kecamatan, kelurahan, bahkan di
setiap gereja maupun masjid dalam rangka tertib administrasi namun dalam pelaksanaan tetap sulit. Banyak kejadiar, kependudukan yang tidak dilaporkan.
b.
Satuan
Polisi
Pamong Praja sebagai Satuaiili,lnit Penanggung Jawab
Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum.
1.
Belum maksimalnya jumlah kuantitas tenaga pendukung PNS di Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.
2 Belum adanya
prasarana pendukung operasional berupa Truk
Pengendalian Massa (Dalmas) dan gudang ternpat pengamanan barangbarang hasil sitaan.
3.
Belum tersedianya tenaga yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samostr
4.
Masih minimnya tingkat koordinasi dari SKPII teknis terkait tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
5. 6.
Masih rendahnya kualitas SDM di Satuan Polisi Pamong Praja
.
Masih minimimnya dana anggaran pendukung operasional pada setiap seksi terutama dalam memaksimalkan tugas <;,:erasi lapangan
42
c. Badan
Penaggulangan Bencana Daeraii Sebagai Satuan/Unit
Penanggung Jawab Penaggulangan Bencana Daerah
1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 2. Terbatasnya dana anggaran untuk peningkatan
ketrampilan dan kualitas
SDM
3. Terbatasnya sarana dan prasarana per:riatan dan
perlengkapan
penaggulangan bencana kebakaran. Khususnya mobil Damkar yang keadaannya sekarang sudah tua dan tidak Capat diurus STNK nya Mobil damkar saat ini ada 4 unit yang berasal dari hibah dari pusat 1 unit, hibah dari pemekaran Kabupaten Tobasa 2 unit, dan hibah dari Provinsi Sumatera Utara 1 unit.
4. Belum tersedianya system pengelolaan databa,qe perencanaan bencana. 5. Kondisi geografis dan aksesbilitas yang menri:rersulit upaya penanganan bencanan kebakaran. Selain kondisi pemukiman yang memencar juga kondis jalan yang kecil sehingga mempersulit rnobil Damkar untuk menuJU
lokasi bencana.
6.
Kabupaten samosir memang dikelilingan oleh Danau Toba, ini bukan berarti sumber daya air tidak menjadi masaiah, untuk pemukiman yang berada di sekitar danau toba tentu tidak menajdi masalah namun apalagt lokasi bencana berada di atas bukit yang jauh dari Danau Toba.
7.
Tidak adanya kegiatan formal seperti sosialisasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran di masyarakat. Sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masi;arakat terhadap bencana kebakaran.
43
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri iiabupaten Samosir
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM
ANALISIS SWOT
Analisis strategi pencapaian SPM diawali dengan analisis SWOT yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasii wawancara dan observasi Penggunaan metode analisis SWOT (Sfraighfnes.s, Weakness, Opportunity, Threats) mengkaji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Samosir dan alternatifalternatif strategi dan kebijakan yang dapat ditempuh.
Proses penggunaan analisa SWOT menghei,'iaki adanya suatu survei internal tentang strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan), serta survei
eksternal atas opportunities (peluang/kesempatan) dan threats (ancaman). Adapun pemetaan SWOT untuk pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Samosir terangkum dalam tabel 4.1 dan 4.2.
1. fdentifikasi Kekuatan dan Kelemahan atair IFAS (lnternal Factors Analysis Summaryl
Hasil survei internal tentang Kekuatan (Sfrengths) dan
Kelemahan
(Weaknesses) yang mempengaruhi pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Samosirterangkum clllam 4.1 berikut. Tabel 4.1 Tabel Kekuatan dan Kelemahan atau IFAS (l nternal Factor Analysis S um rn aryl Bobot Nilai Skc;' I Peri!_g[atl :lq IFAS
No.
Kekt atan 1
Komitmen yang kuat diantara 3 dinas terkait Motivasi kerja yang kuat seluruh karyawan dalam memerikan kualitas pelayanan yang baik Tersedianya UndangUndang,
Pepres,
Permendagri , peraturan bupati
03
3
02
2
0.5
4
PP,
atau yang
menoaturnva Kele mahan 0.4 I Masih kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas. z Masih kurangnya 03 sarana dan prasarana J Masih kurangnya 03 alokasi anoqaran Sumber. PKKOD, 2013 (data diolah)
-4
-J
-z
-1'l ::L-'-l
'l'l
-1
6I
_i_
,
l^ -U.U I
Z
-0e
3
StlateSl Perrcapalan SPM Pemerlntatran Da]am Negerl !{abupajen Samosll
Secara keseluruhan, faktor Kekuatan mendapat niiui rata-rata 3.3. Terdapat (tiga ) faktor Kekuatan (Strength) yang diidentifika.si
1. 2.
3
"/aitu:
Komitmen yang kuat diantara 3 dinas terkait
Motivasi kerja yang kuat seluruh karyawan dalam memerikan kualitas pelayanan yang baik
3. Tersedianya Undang-Undang,Pepres, Feraturan
Pemerintahan,
Permendagri , atau peraturan bupati yang mengaturnya.
Sementara untuk faktor kelemahan mendapatkan nilai rata-rata -3 1, teridentifikasi 3 (tiga) hal yang menjadi kelemahan dalam pencapaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten Samosir yaitu
a. Masih kurangnya SDM baik kualitas maupun b. Masih kurangnya sarana dan prasarana c. Masih kurangnya alokasi anggaran 2.
kuantitas.
ldentifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS 1E:kternal Factors Analysis Summaryl Tabel 4.2 berikut menyajikan hasil survei eksternal tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian SPM Bidang Per'rerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten Samosir. Faktor eksternal tersebut mencakup Peluang (Opportunifies) dan Ancaman (Threats).
Tabe|4.2 Tabel Peluang dan Ancaman atau {IFAS) ( External Facto rs Analysis Sum maryl EFAS
Peluang Terbuka kesempatan pendidikan
Jumlah "'
nya
mengikuti
dan
pelatihan
dan
demi
terwujudnya SDM yang berkualitas.
Terbukanya
berbagai
kerjasama dari berbagai instansi dan pihak lain
Adanya keinginan yang
kuat dari pemerintah baik pusat maupun memperbaiki
kualitas
pelayanan daerah
04
1 J.
4 I
Sirategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Samosir
Ancaman
Rendahnya kesadaran
masyarakat
pentingya
-33
0.5
tentang baik
administrasi kependudukan,
pemahaman
resiko bencana dan penegakan ketertiban. presepsr
Adanya
masyarakat
tentang sulit, lama, atau mahalnya biaya yang
dikenakan
dalam memberikan pelayanan. Kurangnya feedback atau koordinasi antar
SKPD. Sumber. PKKOD, 2013 (data diolah)
Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 3 (trga) peluang (Opportunities) dalam menerapkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Samosir yaitu:
1.
Terbuka nya kesempatan mengikuti pendidikan dan dan pelatihan demi terwujudnya SDM yang berkualitas.
2. Terbukanya berbagai kerjasama dari berbagai Instansi dan pihak lain 3. Adanya keinginan yang kuat dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan daerair Sedangkan dari segi ancaman, terdapat 3 ancama:r (Threats) yaitu
1.
Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingya
baik
:
administrasr
kependudukan, pemahaman resiko bencana dan penegakan ketertiban
2. Adanya
presepsi masyarakat tentang sulit, iama, atau mahalnya biaya
yang dikenakan dalam memberikan pelayanair.
3. 3.
Kurangnya feedback atau koordinasi antar Sl(FD.
Faktor Kunci yang Penting Hasil skoring untukfaktor internal dapat dilihat dalam tabel 4.1 di atas. Faktor
kekuatan yang pertama, yakni Ditetapkannla pvin€rintahan dalam negerl
sebagai salah satu prioritas
adalah
Tei.s*.'dianya Undang-Undang,
Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negert,
Strategi Pencapaian SPM Pemerinlahan Dalam Negeri r1abupaten Samosir
atau peraturan bupati yang mengaturnya mendapat nilai 4 (sangat penttng) dan bobot 0.5. Dengan demikian faktor ini mencapat skor
2 Adapun
faktor
kekuatan yang kedua, yakni Komitmen yang kuaf ,iiantara 3 (tiga) dinas atau
SKPD terkait mendapat nilai 3 (penting) dan bobot 0.3. Dengan demiktan faktor ini mendapat skor 0.9. Sementara faktor Motivasi kerja yang kuat seluruh karyawan dalam memerikan kualitas pelayanan yang baik mendapat
penilaian
2 (cukup penting) dan bobot 0.2 seilingga mendapat skor 0 4
Faktor-faktor kekuatan mendapatkan nilai 3.3.
Sementara untuk faktor internal kelemahan, secara rata-rata mendapatkan
nilai -1.01. Angka minus diberikan untuk mer;andai bahwa kelemahan merupakan faktor yang negatif. Untuk faktor t"'ia.;ih kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas, diperoleh nilai 4 (penting) dan bobot 0.4 sehingga diperoleh skor -1.6. Faktor kelemahan lainnya, yakni Masih kurangnya sararla
dan prasarana mendapat nilai 3 (penting) dan bobot 0 3 demikian faktor ini mendapat nilai
-0.9.
Dengan
Sedangi<arr faktor Masih l
alokasi anggaran mendapat penilaian 2(cukup p'inting) dengan bobot 0 2' sehingga skornya -0.4. Secara keseluruhan faktoi. kelemahan mendapat nilai rata-rata -3.1
Hasil skoring untuk faktor external dapat dilihal clalam
tabel 4 2 di atas
Faktor peluang secara rata-rata mendapat nilai 1.03. Untuk faktor peluang yang pertama, yakni Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan dan dan pelatihan demi terwujudnya SDM yang berkualitas mendapat nilai 4 (sangat penting) dan diberi bobot 0.4. Faktor ini dengan ciemikian mendapat skor 1 6 Sementara faktor peluang kedua, yakni terbukany.: berbagai kerjasama darr berbagai instansi dan pihak lain mendapat skor
r.r
6
Faktor ini deberi bobot
0.3 dan mendapat penilaian 3 (penting). Semeniara faktor Adanya keinginatr
yang kuat dari pemerintah baik pusat maupun rj,rerah untuk mernperbatkr kualrtas pelayanan daerah mendapat skor 0.6 denqan nilai 2 (penting).
Faktor yang menjadi tantangan (threats) dalam pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Samosir, secara rata-rata drperoleh skor -3
3
Angka
minus disini menunjukkan pengaruh negatif oa,ir faktor ancaman Untuk ancaman berupa rendahnya kesadaran masyaral'.at tentang pentrngya baik administrasi kependudukan, pemahaman resikr.'. bencana dan penegakan ketertiban. skor yang diperoleh adalah -2. Fakror ini dinilai sangat penttng
(nilai
-
-4) dan bobotnya 0.5. Adapun unti,ir .faktor Adanya presepsi
masyarakat tentang sulit, lama, atau mahalnya biava yang dikenakan dalam 47
S|rategiPencaPa1arrSPMPemerintahanDa|amNegerii(abupatenSamosirf memberikan pelayanan dinilai cukup penting (nilai=-2) dan mendapat bobot
0.3. Dengan demikian faktor ini mendapat nilai -0.6. Adapun
budaya
Kurangnya feedback atau koordinasi antar SKPD oenting dan mendapat skor
09 Peta Kekuatan Berdasarkan analisis terhadap Strength, Weakness, Opportunities, Threats pencapaian SPM Bidang pemerintahan dalam rregeri di Kabupaten Samosir diperoleh skor sebagai berikut : ( s=3.3, W=-3.0;, 'J=3.09, T=-3.3). Dari hasil scoring tersebut, dapat digambarkan peta kekuatan sebagai berikut
.
Gambar 4.1 Opportunities, Threats dalam Weaknesses, Peta Kekuatan Strength, Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Daiairt Negeri di Kabupaten Samosir
Sumber: PKKOD, 2013 (data diolah) Dari gambar tersebut terlihat bahwa analisis SWi,''i yang dilakukan terhadap Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam.l.i;geri cenderung berada
kuadran
dt
ll. Hal ini mengindikasikan bahwa ini adalah mengoptimalkan
manajemen dalam kemampuan memcapai target $PM Bidang Pemeruntahan Dalam Negeri.
a.
Matrik Pilihan Strategi.
Berdasarkan Analisis SWOT yang
dilakukan mengingat
Kekuatan
(strengths) yang ada lebih besar dibanding kelemahannya (s>w), dan di
sisi lain peluang juga lebih kecil dibandingkar'i ancaman yang ada (O'T) maka strategi yang dilakukan adalah memiliki r;:*rilaku "diversifikasi"
4B
a
'tt strategl Pencapaqan spM pemerintahan Daram Negeri l(abupatenreamno. Samosir -\
Pilihan strategi dengan asumsi s-T dibuat sesuai dengan jaran pikiran organisasi, yaitu upaya yang dirakukan cenderung mengarah pada mendayagunakan kekuatan organisasi untuk menghindari kelemahan yang ada. Dapat menginteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kur-,-ci.
b.
Merumuskan Strategi
secara umum strategi yang direkomendasikarr adarah dengan asumsi s_T atau strategi yang didasarkan pada kegiatan .r.ang deversifikasi, namun disamping itu perru dirakukan pura anarisa terhadap strategi dengan berbagai asumsi lainnya. Berdasarkan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternar, hasirnya dirangkum daram taber 4.3 berikut.
Tabet 4.3 Matrik Analisis SWOT IFAS EFAS PELUANG
KEKUATAN (S)
Tersedianya Undang-
(o)
Undang, Peraturan
Presiden,
Peraturan
Pemerintah,
Permendagri,
atau peraturan bupati yang
mengaturnya
pelayanan
dalam
bidang pemerintahan
ANCAMAN
(r)
. .
.
KELEMAH AN (w) l"'i.;ningkatke tkan kapasitas 1..'-ralitas
dan SDM
melalui fpelatihan Cun pendidil idikan baik formal mau; lupun non fcimal. Menyusun anggaran a yeng tepat sasarannya. a. Meningkatka kan rncnitoring dan evaluasi tprogram cian kegiatan
dalam negeri Meningkatkan motivasi kerja dengan penerapan reward dan punishment Membangun terus kerjasama dengan 3 SKPD terkait. Meningkatkan .l'4eningkatkal Kan koordinasi antar koordinasi antar SKPD maupun SKPD Imaupun dengan pihak lainya. ciengan pihak rak lainya Mendayagunakan . Sosialisasi kepada seluruh kekuatan niasyarakatrt tentang untuk mengatasi pentingya pel pelayanan segala kelemahan ih' serta SOP SC dan masyarakat seperti ptosedur yang rendahnya kesadaran. oenar, Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingya pelayanan
ini serta SOP dan prosedur vanq benar 49
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri ,i;tbupaten Samosir
B.
ROAD MAP PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM
Dari strategi tersebut selanjutnya a:.:an disusun
roadmap
percepatan pencapaian SPM Bidang pemerintahar dalam negeri. Roadmap percepatan pencapaian SPM disusun dengan memnertimbangkan berbagai hal tersebut dan gap pencapaian SPM. Berbagai masalah dan tantangan ke depan
dalam pencapaian SPM juga menjadi perhatian khusus. Adapun program /kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai SPM, dituangkan dalam Road Map dalam tabel4.4.
50
c (tr-
c
-!z ;
o
o) c $
U)* g56q A Eocn (tr
c)
Y
\Z
s
o)
/)
f..-
0)
O
c
N
N
3-
N
s
gE (t o
o)
q.C
+{
5ii -o< oF
'a IJ-
sO
sro
rlo\
.9
a
Lr)
tc)
u-)
O
O c!
C\l
s(f
\il
sc) sO
s
O N
ca
c)
sO
s
N
s
$
q)
L
cn L
$ a
$
F
s
O O
0)
s
O (f
o)
c0
f-*
;s tc)
(o
CO
sO
;R
N (o
I
LO
tr)
$
tc)
tr)
O
c)
O
O
c9
r-l
N
O O
O
sc) LO
o!
s
s
O
(o O
O N
(U
z
O N
N
LO
O N O
O N
Nlo
o)
s
O
qlo
s
O
f.*
s
oq
c.)
co
O N (f N
str)
@
;s O
f--
c f c G F
c
s
O c!
o)
cQl-o
$
ce
sO
r-r)
o)
c)lo c\lc')
G
&
sO
;s O
O
s
O N
(!
o
sc)
O O
N
z
E
s
LO
o)
o
so
.tr
O
o)
'tr
S
so
O
t)
q)
O (o
rc)
(o
J f, s
sc)
(o
N
E $
6
-o.t LL
f--
f..-
O O
L @
o
m Gmd
c)
sO
N
o--
s
O o)
O
3
o) q$ (UC c= $c (tr x.o $ -v,-L H P6 9
3d
OE
O N O N
(It
-o) q6
-ocO-G
o
.-
.o'1p'
N
N
s(r)
t:o
/o\
lc)
lo
f.*
t-
t_
s
o o o
Eei
o
$ f $
(L
o) L
(!
F
s O
R (o
(o
co
s
sO
o_
$ .c" c)
s
;s
gc L
o $
5 cc
;)-
>fu
s
CO
$ 0)
o_
I
lL
la
l-w
lSdlP
s I 9cl
tI \iro
(!C l
t^ ol
$c o)N (!c..
r iolH )< i: lc) IC O ot (!'_ lgL le
lc
F-l
@(!
lo:io
s l:
g! /$ Rs la *x
v
$
l-ss R. 65p ?Fsyl s FoE o-c -cco ;J>' Yco
r;9i
-u
(s
--.!lLdl
Et3 xt J $lOo-Vvl
lll lt lo.r lc"r r l-
j
0)1
c
o
IZ
c: (UcY (Di
e cosF
I
.t !l
F
CC
(occ
nm.9(rJ.g
i:(U ; rX
$ m(U .: I r< .'lz (u$=CU
^LL-(
I
>
ll )]) U
li t I' 6 l; ,Q :q)
lil: rtr ''i I
c
$ o)
c
:-N
dr,o fig
atr
a) q
lt lo
ti ;3
i RElss if e jl-l^
J lz -vl (
i
s
l^\ I
vl il.ql ci n.t-:l E a6i rol tu Ei I Elo= (olc olc Pi -ctrl = = trlc iglsA -s sl s; tl$l l€=bl_ifl+31 sl sH < rl-v !l_v+sl rol 2,ol-?E X:l 3c !a O Ol r:i]t_? P ! !l$ ur di6 'Y O v pt3
c $ c
)tL 1(5
D la) {li -
(o
-l------
-lEls N
sO
Rl6 ii3
f.q
c lc c= E IE i; (! /cu lo 3 igg" Y lY J l'E E lm I lr
a
;Rls
s
ca q
6
sls
a
o-
t
(o
c.)
c
o
!= (g o
s
(o N
.g (!
a)
lr)
c
$ o)
c
o L O 0)
\< O N O
(\ o) C)
N L
@
o
O
'@
E
$
a
N
c
N O N
s LO
sO
o_
:l
(o
O
s
s
o
f.*
@
0)
q) LO
o) L
(!
O N
F
$ N ca
O N :l $ F
_c
.9 a (!
z
c(u
0)
L
(t)
o a
(g
.a
ac o :l
sO s sO
sO
|-.*
(o
sO L(-)
r.r)
LO
O N
O
s
s
O
O)
ro
0)
F
sO
(\
C
c
sO LO
a
o
O
|J^)
N
:Z
(t)
@
c\l
c)
c! ()
c0
sca
5N
5H
CQ
sca
cr)
cci
c.j
s
s
ca
c
o
l (!
a
0_
a
'r(u O
c E o (!
*o
c
P'k (s$:l = -h h u.C (, N6g L (! lz $
_o
O
O
n Et'o -ljoio
N
c(! $ 0)
o_
KK
-g
(5(J .-:\u
trc -frgP
,c (s cTJ:-:z O ro YE (I] v 0D - F: O- otY
0)r ';eY
H= bfi0E Eg3 ;_939€
c.j
E
L
Fg=qF
OO ft'O Nc.)=l< F : >$ >o
-f
_c
$
.o -iJ (tr
$ ! c.)
O N
cr
o Y Y
o_
ncapatan
m Negeri
.abupaten Samosir
C. STRATEGI PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI
Setelah mengetahui gap capaian kinerja SPM yang harus diraih, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi dalam ;angka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pemerintahan Dalan. Negeri. Stadegi diartikan
sebagai suatu perencanaan jangka panjang suai,, kegiatan untuk mencapai
tujuan tertentu. Hutabarat dan Huseini (2008) menyatakan bahawa definist strategi adalah arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan nrelalui konfigurasi sumber daya alam dair lingkungan yang berubah
untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenJni harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder). Beberapa strategi l'encapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Samosir meliputi
1.
:
Meningkatkan Sosialisasi Mengenai SPM Biciang Pemerintahan Dalam Negeri
Sosialisasi tentang kebijakan pentingnya administrasi kependudukan, pemahaman bahaya bencana, dan penegakan i'.ciertiban dan ketentraman Sebagai langkah proaktif dalam percepatan pencaoaian target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri maka pemerintah Kabupaten Samosir harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang tingginya komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepaoa rnasyarakat.
Tuiuan
:
Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan ker;adadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kep,.'.r,Judukan, bahaya bencana
kebakaran, dan penegakan ketertiban dan ketenlr3tun o' Kabupaten Samosir. Pada dasarnya sosialisasi adalah membangun hubungan kerla sama dengan berbagai komponen masyarakat dan aparatur pemerintah yang
ada di lingkungan Kabupaten Samostr. Melar':l t<e11a sama yang erat, diharapkan pemahaman masyarakat dapat meningkat. Diharapkan masyarakat untuk terlibat secara lebih berarti.
2.
Peningkatkan Koordinasi Antar lnstansi (SKPD) Terkait
Koordinasi adalah salah satu bentuk huburigan keqa yang mernilrkr karakteristik khusus, yang antara lain harus aC; i,itegrast serta stnkronisasi
atau adanya keterpaduan, keharmonisan serta.lrah yang sama Dengari koordinasi diharapkan dapat terwujudnya keteroaduan,keserasian dan keselarasan kegiatan - kegratan selurul-r unit beserta komponen - komponen yang berkaitan dengan pencapaian sasaran Ci',it tuyuan organisasi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ini di Kabufrlrt€r't Samostr mc.libatkan
lJ
SKPD terkait yaitu Dinas Kependudukan dar, Pencatatan Siptl,
Badan
Praja
Tatrpa
Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan rr,-.!isr Pamong
ada kerjasama yang baik dan prosedur operasional layanan, maka pelayanan ierhadap masyarakat tidak akan berjalan secara optimal.
-f
paten Samosir
Tuiuan
:
Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kocr,linasi dan kerjasama antar
lembaga dan pihak-pihak yang terlibat dalam ranoka mendukung percepatan pencapaian target SPM Bidang pemerintahan dalam negeri.
3.
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sumber Daya Manusia (sDM)
SDM merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan
suatu
program. Karena manusialah sebagai pelaku yang secara langsung akan terlibat. Tanpa sumber daya manusia yang baik iir:ak mungkin suatu program
bisa berkembang dan berhasil. sDM dapat dilihat dari dua aspek,
yakni
kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jui,'iiah sumber daya manusia
dan aspek kualitas menyangkut kemampuan dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menjalankan program tersebut. sDM yang cukup dan terlatih sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan peiatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan guna lebih baik melayani masyarakat.
Tuiuan
:
Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani pelayanan masyarakat di biciang Pemerintahan Dalam Negeri.
4.
Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepacia masyarakat, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhinya Salah satu faktor tersebut adalah adanya sarana dan prasarana yang bagus dan lengkap serta selalu
siap pakai. Dari hasil diskusi di tiga SKPD yang terkait SpM
Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri, sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
Tuiuan
:
Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkaikan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Samosir sehingga terselenggara pelayanan yang sesuai dengan SPM yang berkualitas.
5.
Meningkatkan Alokasi Anggaran
Anggaran merupakan suatu hal yang mutlak dalam pelaksanaan suatu program/ kegiatan. Oleh karena itu, sebagai bei'rtuk komitmen pemerintah Kabupaten Samosir terhadap bidang pemerintahen dalam negeri, maka perlu ditingkatkan dukungan anggaran terhadap bidang lni.
Tuiuan
:
Tujuan strategi
ini adalah untuk
Kabupaten Samosir terhadap
meningkatkan perhatian pemerintah
bidang pemerintahan dalam negeri dalam
bentuk anggaran. Dengan dukungan ini diharapxan dapat diselenggarakan pelayanan yang sesuai dengan SPM.
---1 D. KEBUTUHAN SUMBER DAYA PENCAPAIAN SPM Gambaran kebutuhan sumberdaya pencapaian SPM ini terdiri dari kebutuhan sumber daya manusia untuk menerapkan pelayanan ditargetkan
dalam SPM, kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan anggaran pencapaian SPM.
1.
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan SPM
Bidang
pemerintahan dalam negeri memerlukan dukungan SDM yang sudah terlatih dalam penanganan kasus ini. untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam SPM ini maka kebutuhan SDM dapat diperkirakan sebagaimana dirinci dalam tebel berikut .t Tabel 4.5 Kebutuhan Sumber Daya Manusi (SDM) No I
Pelayanan Pelayanan Dokumen Kependudukan
lndikator Cakupan
penerbitan kartu keluarga
SDM
. Petugas pelayanan KK
di
desa/kelurahan, kecamatan dan
.
Kabupaten Samosir Petugas administrator database di Kabupaten Samosir
. Petugas
operator
di
desa/kelurahan, kecamatan dan
. . r
Cakupan
penerbitan kartu tanda penduduk
Pengawas pelayanan penerbitan KK di Kabupaten Samosir
Penanggung jawab pelayanan penerbitan KK di Kabupaten Samosir Petugas pelayanan penerbitan KTP Elektronik di desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten Samosir Petugas adminrstrator database dr Kabupaten Samosir Petugas operator di Petugr desa/k desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten Samosir
. Petugas personalrsasi di Kabupaten Samosir . Pengawas pelayanan penerbrtan KTP Elektronik di Kabupaten Samosir . Penanggung jawab pelayanan penerbitan KTP Elektronik di Kabuoaten Samosir . Petugas pencatatan reil - di
Cakupan penerbitan
kutipan
. .
Kabupaten Samosir
desa/kelurahan, kecamatan, dan akta
Kabupaten Samosir Petugas registrasi Petugas pelayanan akta kelahiran
kelahiran
r .
cakupan-
;Pei;sas---b;;ffJiJn sipit di
kelurahan/desa, kecamatan dan
penerbitan
kutipan kematian
akta
Kabupaten Samosir
. Petugas registrasi . Petugas pelayanan akta kematian . Petugas pengolah data kependudukan.
SDM
Pelayanan Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
Aparat satuan Polisi Pamong Pra1a Penyiri-ik pegawai negeri sipil dan Satuar:' kerja perangkat daerah dan aparat"penegak hukum.
Cakupan penegakan peraturan
daerah
dan
peraturan kepala
daerah
di
Kabupaten Samosir
Cakupan patroli siaga ketertiban
umum
.
Aparet.satuan polisi pamong praja
dan
ketentraman
masyqla!q!*--
Cakupan
rasto
petugas perlindungan masyarakat
(Linmas)
Penanggulangan bencana kebakaran
. p"trgit t"tu;-l'ntis yang terlatrh . Sebaliian satuan linmas Yang sudal-'. direkomendasikan sebagai petugas linmas.
di
Kabupaten Samosir akupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Samosir
.
npdiraiur Fem;A'- Kebakaran lang ;:ierilenuhi Standar Kualifikasi i'emadam sebagaimana dimaksud Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomor'16 Tahun 2009 tentang
Standar- Kualifikasi
AParatur
Pemasam Kebakaran;
r Ahli yang ditugaskan dalam mana1emen Pencegahan
.
dan
penai,lgulangan kebakaran Masyarakat dibawah binaan Dinas
terkait antara lain
Satuan
Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATL-AKAR), Barisan Sukarela
Tingkat
waktu
tanggap
(response time
r
. Ahli yang ditugaskan dalam
rate)
.
Persentase aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
Jumlah
mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK
Pemadam Kebakaran (BALAKAR)' Masyriakat Pemadam APi (MPA) atzu_s_e butar 19 [] r.ty 1 Tugas Pemadam Satuait Damkar) (Satgas Kebakaran
manaiEmen Pencegahan
dan
atau MasYarakat Pemadam
APi
penanggulangan kebakaran Masyarakat dibawah binaan Dinas terkiii antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATI";KAR) dan Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR)
.-- -(Mltri. Satu.ri, tugas peinadam kebakaran (Satgas Damkar) . Ahli '/ang ditugaskan dalam manajemen Pencegahan
. Pemaciam . Satuan Tugas Keba',.rran (Satgas Damkar) Ahli yang ditugaskan dalanr mant:'-:,nren pencegahan penanggulangan kebakaran Sopit'
Mekanik Oper:.ior_ komunikasi
SumOer : PKKOD, 2013 (data diolah)
dan
penanggulangan kebakaran lnstruiltur.
dart
Strategi Pencapalan SPM Pemerintahan Dalam Negell
:'\abupaten
Samo,sir
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sanr;:s:i memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia yang meliputi: Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan iabatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabatan
Eselon
Eselon lV
10
Staff
22
Jumlah Sumber : Rencana Kineria Tahun 2013 Dina:. ,Gpendudukan dan
Catatan Sipil Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa masih ada kebutuhan pegawat
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii. Khususnya untuk mengisi
jabatan eselon lV masih banyak yang belum terisr. Sedangkan untuk kondisi sumber daya manusia di lingkungan Satuan Polisi Parnong Praja sebagai berikut Tabel 4.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan ii:iiatan di Satuan Polisi Pamong Praia
10
45 bu
Sumber : Rencana Kineria Tahun 2013 Satuan Pamong Praia
Sedangkan untuk kondisi sumber
daya
manusia
Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebag",i berikut
pada
Badan
' Tabel 4.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
Jabatan
No
Kebutuhan
Yang Terisi
I
Eselon ll
1
1
2
Eselon lll
4
2
J
Eselon lV
I
0
4
Staff Golongan lll
6
Staff Golonga ll
18
2
o
Staff Honorer
10
J
7
Satuan Linmas
128
94
30
1B
199
117
I Petugas P2K
B
0
l
Jumlah
nencaia Sfralegis Tahun 2011-2015 Badan Penangulangan
Sumber
Bencana Daerah
2.
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Komponen penting dalam pelaksanaan SPM Bidang pemerintahan dalam
negeri berikutnya adalah Sarana dan prasarana. Pelaksanaan layanan Inr membutuhkan sarana dan prasarana khusus. KcirJisi sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan saat ini sebagai berik*t
Tabel 4.9 Kondisi Sarana Prasarana Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SiPil Nama Jenis
NO 1
Gedung kantor
2
Kendaraan kantor
. r
,,
Keterangan
Jumlah
i -'"*::rf*1"1 I I I
Roda 4
1
Roda 2
5
I |
J
Meja/Kursi Kerja
15
4
Meja Komputer
14
Unit
,n', Set
I t.
Buah
I
5
Server
o
Komputer/LaptoP
7
Printer
B
Scanner
I
UPS
10
Lemari/Filling Kabinet
11
Mesin TIK
12 13
3
I
tsuah
1B/3
Unrt
15
Unit
1 16
i |
1515
|
--.---
l--.
t__
tsuah
unit buan
6
Unit
Faximili
1
Unrt
Meja/Kursi Tamu
1
5et
Nama Jenis
NO
Keterangan Jumlah i I Buan 11 L__ I Buah 5 1_ I Buah I Buah I 1
14
Kursi Plastik
15
Mesin Potong
16
Wireless
17
lnfokus
1B
Modem
4
Buah
'19
Camera
5
Buah
20
Genset
1
ffiencludukan
I
Buah
dan pencctatan Sipil
Tabel 4.10 Kondisi sarana Prasarana Di satuan Polisi Pamong Praja Nama Jenis
NO
Kete rangan
Jumlah f-
1
KONDISI..SAAT]NI
a
Gedung
. . .
Ruang Kerja
1
Ruang Rapat
1
Gudang
1
Kendaraan OPerasional
b
. .
Rida 4
2
Unit
Roda 2
3
Unit
Meja/Kursi Kerja
13
Unit
d
Komputer/La[toP
4
0n,t__-
e
Printer
J
f
Faxmtli
I
Unit
g
Meja/Kursi Tamu
1
Unii
h
Kursi Rapat
1
Unit
z
KEBUTUHAN
a
Mobil Pengaman an
1
Jenis Double Cabin b
Kendaraan roda 2 reaksi
4
cepat jebis trail c
Mobil Truk pengang1ut
1
bahan-bahan sitaan dari lapangan d
Speedboat
I
Peralatan LainnYa
SumOei: Renstra Satuan Polisi Pamong Praia
____q Strategi Pencapaian SPM Pernerintahan Dalam Negeri nabupaten Samosir
Tabel 4.11
Kondisi Sarana Prasarana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah NO
Nama Jenis
Kebutuhan
Tersedia
Kurang
4
tr
4
2
L
h
Mobil Pemadam
1
Ket. --UnlT_-
Kebakaran z
Kendaraan Dinas
- unif
a
Operasional J
Tenda Linmas
10
4
4
Perahu Karet
9
4
q
Unit
4
Floating Pump
4
0
4
Unit
6
Pelampung
100
74
26
$i*
7
Trailer
1
1
0
Unit
B
Tempat Tidur
50
4
46
Set
1
1
Unii-
Petugas P2K O
Komputer EWS lnfo
tl
uni[-
1
6
Un,i Unit .__unif
Gempa ""
'10
Tenda Pleton
o
11
Tenda Pengungsi
'10
4
6
12
Komputer PC
14
8
6
IJ
Meja/Kursi Kerja
34
24
10
Sei
14
Printer
6
4
4
-u;ii--
'15
Lemari/Filling Kabinet
19
B
11
Mesin Tik
J
2
1
17
Meja Kursi Tamu
1
1
0
Peralatan
Unit
-*Unii^
16
,18
*
^
-
-10
10
0
0
1
U
1
-
Bua[Unit
Renang/Menyelam 19
Gedung Kantor
1
20
Gudang
1
Perlemgkapan
Unit
-u;ia I
I
Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir
3.
Anggaran
Suatu program/kegiatan tidak akan berjalan ;anpa adanya dukungan anggaran. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga perlu diperhatikan dalam pencapaian target SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri. Namun Program dan kegiatan yang baik tidak banyal. bermanfaat apabila tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Rr:r:con? Pembiayaan dalam upaya pencapaian target nasional SPM Bidang pqrnerintahan Dalam Negeri
dapat dilihat dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
=<
z< *o Y5
f,,u
Ez
a<
*e ^(t
;iU trv E= u< o N
z< <m 9E
z FH f :r F
3z
*k ;tr ^(J IY
o a
O O
.;- z O g.< o O
<; 9= fis u*
O.
a O
O.
O.
o o
O o o
c
o
o
N
:) I F
U
v
5l
a
,11
a
z UJ
o
al ot
t E
t (, t I
:a NC ON NO 6O AO
7aa *!
o?h
Il
fll
-d< dz
o U
Y]
z< <;; O=
F
c o c 0 Qa cf
:!b AE Qo Ol
16v ; o)a ks (!
2l
NYo O O o, O O aO O
is
OO ;o
f,'ts
0-
l
q O
a e
O O O O O o O
-a
Ev
AC Oo AC -6
i' Ql
9,5 -q 2CC
>:t
O O oO O
O O
t
-\a
N
O O O O O O O O
cI g.F
L
I q
O ct o o
O.
O.
a o N o
r
Lrl
>[F
o9o
a a
O O
o a ct a
O o
O O
a O
o-
r
Oy cc 60 ]V
* olJo
c).o0 o o
O.
-o 3s o6 l!o OO
oo
-e f
a
O O
6e o3
!E
6 gv
O O
O.
O O O O O O O O
O-
O.
c o c
c
FE
.
O O a O o
o .q
o '6
oo fc
6
oc OO o oc .9 o) )orN O i! Nc 0 >=o
sacc 95 O.
O
cY NA AC
=lI i$=
.OO o oo O O
N
OO :o
b;
E
,d
O
o a
O
O.
O o O
o O
a o oo O
O O O O O O O
aN
o
o
tQ
ro c= ., :-6c>o -/i; j o oxo
O O O o O O o
O O
O O
O O O O O
O-
O O O o
O O
O O O O O O O O
c q
c*
O.
r
O O O O O
o o q. a o
(\
O
O.
O.
r
a
YQ
OE
"e
r!e 3E o_
O O
c! so n .)
o cO, -F c a c
O O o O O
O.
6
6
qN z FP
(,
O a a^ O O
c
o cc
ts
O O O O O o O O
O O
O O O O O
O,
O o O o
O-
ct r O
O O
o
c f, o co @ o o c
c
G
c.l 6o
)>!
-ii2)
:oo)X o^ooil 0 6" c= c o0J QA= _ .- 6 o.e YAA
o E 'o o e
-o
,q
c
o! 9oo uo
-
O O O a O a-
O O O O O O O O
a
a o O o O
!b
c (11 OF
-$
ruE
lir
oO_ OL =Ctu X(ao
frav i F'Lu to: 2-.OO
[>(']
co
a a .q
O
:19 6A OC
o o
ocf o 6o) cc 0(s o
N
ic
O
o @o
O O O O
O c) O O O O O O
c
aO
N
a
a
ctr
!!(g-
0
O
>.'
.oo - oo
(!
c
'-
l t 6 c
;G :vo :ico
J
O
E
o $ o o
)-- rto:-6sp occ s66 .oo
N E
cE "(u
O. O.
O O c) O O O, O
r
C)
o
:O
c-Q (ojc
>9e oo
o oo
c) O
O O ()
Q O O O O
O O O o
OC (ol -QO!-.
cc (uQ
O.
;o
q.
O O o
d @
t*
[)
z
cc GN o)c c(u o) co oo
F
od
Y
o
N
):r F
() u Y
t
o o u
c
E a
E3 U)C oo a6
. )onrv lc
o c a c(ug ,u6 oc ao cE
,-t 4
oqK
;O o: ol" =o 9a o
O o O
O O
O O
a O O O o
O,
o a o
Y
Eo z z !o
! o c o o c (f
FA'
f
:r
F
oj
F
(,
=C
V
.9Q AC Oo _'o c cv t0 0? rfi n, !
U
= e (,
o d.
L
Xis
E3
(DYO
o Ec og
gE c o c o
0
N: .Qo
E'V
O
cc QN o)c co
o
cc GQ oi OO
C
o ...9 >:6 :c
ciz t< z< {m 9= fiF
Y Y
c
.!
c NU) >f
ad cE fL
bt!
>3 .o -a
c
h;l .j
dfg
O O O O O
O O
O o
o'
d o a
O,
Y
ao :-:
)Y o 2
O
o
tuP f GQ ;o
itc OG ACo
Eoo) o)
c o
O-
Sb -O
j3
N-
(0b
:Y
IO ro Q6
<)
ii,
I J
= :a)
O
c ON Ia csf NLr-cc N(uo OVL
l
o
AC
0
oc !0 OA lc
a
o
a_
O
N
.9
Ul
cc NN oot oo Xo
2;c
o o
o:r
o
O
O a O O O
o
q O O O O
O,
O O
O
occ s(oo . a.or!
(U
ic oo
c
o
io
c oo @C NO lc QC !O OO
FA l lc
N(o ; (DY o): o+
5hF
60 t) u.l
o a O
a
o .q
o ql!
)l o)F
-c? -Y
N
c a o
T
O
-l
o_?.
:)
c a)
ci
=!c o.OY!
q O
c
-
c
G
.9 o) o
N
O
O
o
^o
o O aO O
O O O O O
O O O O O
a
O
O O O O O O O O
O- O.
x
.g c 0 ()) 6 c Q a o E l
:,
o
N
.q
s
c
G
r! S-: oJ t! '.,
cro: o
O;1 o) :' c(u -Qc Q)a
a (u
E O
E
o
'-o
.a
G
0 @
f o
.a
o
o:
a o
tu
a.9
()
O
-
.o) oo!
C
c
!
J!
c N c
.([, iuqb
id
]N
(u ;i
NC Of QYr)) 2-Y' bo!OO O O
s
G
o)
ol!V
> li,s o) .Y
!: (u 9c ON >Q Oo oY
O
I
(\
E5 N
c
N
(u
F O._
(u
ha[,
iii
a',i
:r!
a:l (! Qf O\n)
s
cc 6(! QN oa
! c-o (!
S
aO o O
C)
O O O
-v
o a
O O O
q a O
'-(!
-a
(D
ca (! (! E QC YQ
o.c N] i=c Q(1
c (!
c 6 c a
3€ NO o!o3
a: (! .O
L-
- > .' SYlo .OO T) O!
d,i9
510.. ())
lY
a(o Qc ON >o Qf
E N
Q
oni 6)o
o O
!O
,u
o
o0rc-o c 0LuQ j=!;i -Sioc
a
O
-
s6 *o
!C
O
a (t
:f c a
r$
c.9 o o(o
o
O-
O
'-o
@
p o:
aa
N
c
a (!
o-, >f)
cc N6 o; ot oo
o
c .a (! E
.s E G
S(u_ o)li c(u oL
QC :0
g
N E
a a
fc 6Q--:
O O O o
a c (! c (! o C o !
f
N
O,
!./
*o
c N c 6
O O
(o c
cc NN a! s@ oF
O O O O O O O O
N
c
@9 (a=
o o
OQL Yo
(UE
lG o
c 0 c
rsS (! l! -C) Ol 9o => x-a cNO !G o(o: 0oo oo _(uL
o)
@
'c]
C ., o 6:l
o o a
o -o O5
O
a-
O O O O
o
.9
N
P);
O O
c
.-c O 6A (!o
3,F
O O O O a O O O
4o OiJ qo od cE Go 6: >o a€ T!D o6
..€
o.:;l:-
>
c so
oo :c
ro
6o T r.! In d 6Y
L f-
!c !(!
c o c (!
i(! o
--q 0X
v!o o: SJ c Lll
Y
o
69 o :f NN
O.
-o
R5
N
ic o0
G
a
z
o O o O O
CL NL o)-
.9
o
o)
a
cc 60 o; ot OO
c c o c
c
u
P
(DY
9o9 > -; lo
c
o F
ao ()
Y! !c
o o)<
c
so
l yC
ft1
(!
0 o
NA
o@ cf
dic oQ
GQ
s
c
tN o
s
N
bl! S(o -o o c
c
aa
Pb frc
.s)
:
cc QE
:a
aq
"l€ o aa Oo
*a
l--
OYY
=
a ! I OFro
:r
J
E :f a
-{ 6c.Q
a(u: N]O ovv
v
c
J
)a
o
o O o O O O
O o-
o o
o-
O O
O O
a
O O
O.
r-
o o o
po) .F
I ,s
r(i
i -qE CA E
luo q._
: -E sb a
tr
!
o c c
c o ! c (! l_
O N
aa
PE .,O
9o
b3 ft
o
o -q O O
q o o
o
s
N O
o c a
l (!
o
:- ; NO ! O O O.
O O
N-
@_
c;o(u !rEo(1 ao c .:; e o=oo o o o !oc: oolu c
(up cO r6 0O IL
o O.
@-
N
c(!
a O O O
O.
O O O O O
o tl: o o or:y G _c o *o o !o l
;Ess 9E r: d ^1
qooP
U!
oou* oa - o ol:
N
o
E**i
-I--SS
r !t oii !6aOO A 6o6 ^-:OO $oOGG - r OE E O a O
I Y
O-'Y o ^rt
*E_nj s 6: (u
t : oc o !9o o 6 0G o Nl! 6 u !oo
. oE=
d q fo.-oa:' ! o!9 6
tlro6P
N N
f
i;> 6E.9 ca
;c
o-6 dS ro v! f>o o -
l:
(D @i9
r:.-
:!o
9! lqL 6-eF9b :Yoo oooo t L!E o oo
c a o o c
o c $ o o c
a
pQ)
o !
E
o
o
o)
a
c-
l!oo
>= >.9o _
c
o
o ! c
9o!
G
ct NO
!o
Eij Eo
OO LL o o
o)
^C O
otr
o
3E NO a.0N F! -o {o *O (utr
no; <{ .c
o ! NC to OC or
c-N: le o> a2 li!o co Q)
., o -6
6 co
o
O
(!5o :_-.s6
o
pf
o
0
c
c
o
O
o
u)xo 'i
J
o
oa -oo,,, Oo o 7 oc.a Jo c-
:o)
NO
G
>c
a
l._
'-_!!oc 6 6 =
C-:dJO
;cd E cE c dNcoc
G f,
Et-9 go
tg=gi oO- oo; > ei: !!
o N O
;.C-
E
'- tx a: ,,r c0 o)c O O oY c
N
0 O
O
a
o-
r r
.q l c
N
c o
(t
a
E
o
a
o
(u
G O
o c
N N
c
(D
o-
-q
o
!
L
E
(Y)
N
O.
r
z. I
a o
Q) c N
!
N
E
I L
(u
-
c o l! Y
Q '-'
L-
o
C)
o_
(u
(u
.s
s
N
o
O O O O O O
O-
(g
() o) o)
(: (o
; a
L'
N :)
0 m m
O O O O O
@
L L
c G o o
S >
o O O
o o
O O O O O O ci
a 'ii
f,
6 ! .g
lcN
:!.iYco J ;.6 oooo: qr
O
N
9 *
o c 0 o-:uN o
c
@-
O O o O O C) ci O O O O c2 o (t O
bo
=6
.- D; cX
N
O O O O O
N
O
;
O c)
O
q.
ci
@ N
O
O @
c
po)
Q
o a
o
N
o N
(uQ
c c U c
N
O0 Q> -N
9c c6
o
o N c
N
a
N
N
Eo 0o bS o.q 5$ o SO _o .co) ae0 Nb a ! !! O-
N
f Co QO
E
c
c 0 a c
c;c (D6Q :o6 o;N
E{3 6'E
o9-!!tr
6Ei;o
n, 6 a :b c o ci!
-o"d c N Ol
se-3€ P',i oc *i tu il or -iOO
*L l r
N
f - to$ o N *s o 5 ,,.Qo
^5Ei :a!
EE
(U
-I
66 i!= rc = ] GO *"diio ^YN& o LDo f :OQ c oo
! OC
=c
o
6,f inOo < oo c o_s !0v! coQ! (tr oEl! N^N-' c aX a) G,,.
o
_E_
r.= EY
0 i!
.E: OG a)
6E
tV:a co-: "o9-g5 EE{ o oc-
i^-o o
o
og
s
O o C 6
a
l!
o
o
O CL
N
o
o
.-o !o)
C
l! bQ
0
o
!!QS oe DI i6 *o
;o
-o 'o
o c o o o c
E
o ! c
a
:o NE o !
o)
o o
c o o) o c o o !
N
N
O
E
e
l ! 0
E o o c(!
-!
o-: c G-
o:!
@
O
oi
E
N
F
o
l
E
o e c o o c
c
-' -
ioo Q1 v
'B6
a f
a
o l
o ^2 OL
;
o O O a
.o c 6 f
or 9) o c o N o
c (! f o o o c -oE O6
f_ o!!
';
:in
O
G
6r u)x6
o
o)
C
f.,
o
:o
o c ro o o c
O
a a a c
ei 1S
(D> ca
(,
c
8.0"d
=cq!6
a e
E.V c I
a
-c
o o c o o o !
.g
N J ! N
Nr: a QE o ovJ= >
Ec S 6 E o! o a .9 >N J
r:! 6Cota
-
C.:j Y d
9oc.6J o N
l:z
ot-d
N
(! a $
o
r.v--:o >! X
d
3.8 a>cc
l
o 9
O
o o
! .g c
U)
(!
(-
t
-
c
a
CI
Z CL L
(! () 1) (:
o
e .:a o c YO o o
c a (! c
po 0 a L
a
N O
c
-
a
o
N
-
N
o-
o
.!! (! .a co ql
d
L
O
_1
1.1
O F Y :)
c (! N () (t (: () () I I-
()
i:
o o q q o o N
Q)
D
':
N
! c (!
E
0
N
0
o
o
c
-(U
d
o (l
t"x
0
! c 'i
o
E f
:
oil -0 Q
c o ! c a l
s
E
E
qN
bo oa E: as OQ oa 20 Fc o) o ?ro ii o
^O NO
c 0
!
!* 00
0o oY c C:
-!u Y i: O
i*-I prbs oo N o oooY
c6,E Qrul! -aa o)C N ^.c (uc N P o 3'quOCl a oo N (uc cocN 6 Q
o
b SE P X(Dr:t
O
c o o c o l 6
cii NY
OC
oS -
* 90ti
l
< ro-N il
*o d o > 2 ,oI5 l-Yc \ oo(u r oE
lNc oc
o6-,o"
.9bi rOcPA
-(!
, o)! 9do)
(o:I
o I Xo ;cc qYo a -nao I 6o 9{ oc o
t€-ii
o
,o lr !: oP: C Oo
=c o o
o)
*q 6 nHaEE
sFet *o ruoo !aco
o
prns 2ri; o
o)
=Y aA
!?
.-9(qx ^ q{,o ;.oc-OOO
l__
ay, oc
N
N
6b: -: o(u 6-o
ol
Q.; O^
.E: ao
.i o) (o
6O
+>
o o) c(!
>c
-ss
O
_o (uso
o N
o
o o ! c
N N+
oi: EN
0
c
o
e
NC !N CY -hi oE
rii
! rO
!!
ofi t9' o:
NE o -:o
o) C
6
o o c o
o c 6 o o c
o c 6 o o c
o)
!
!
ao:
0
c
c
l
l Q)
o
0
o a tu
o)
a
E N
I O o c
o O
o
G
N
o o._
l o._ o! .-E
o
o 'c
Ss la
(u* tA )
o 6 c O f
-
3
o 3
At
LO
O O O a o O
(i
a O O O o O
O O o O a O O (\ O
o)
o O a o N
3,b _.E L0 0
Eg :;PS
Ii$E-
_ cc: >lu oO - o. 0; o o = o'oE >o .a * -o
I o o
!x rv Et a6 -ih O O
q a O
o-
0 o
g.
oc >6 o aC ol
c
N0
sa
s
0L
^CC Fo o oo: -; c -oF!c 3
P9_9iii d
lc
U,o
IE
t* lo
o I
PB€ 9E
Oi::
9€
695qF otr t jg
O-
.voo c
!rbLo=s !of .2 E IcoJO o c
!l
Fcaa=
16
6
'n,
ii6"d-> o!: otrF fr !
v: rR-l! ;c c:i o -ruQsi Q; o : *
a6
lE
J: cc al aa
;E o R i
to
ro@ la lo .;ora
i6
0 o
'_?
. oc !=6 ! -b
tE5:p
i
6
E
lv E s I o:
lE. X i;oo o(;o 6! o Qc
I ds J C @\ Q(O=c@ itsio> sJa> 9.-rsu) 2 !? (Dl p;Vi; O O a O O r
o a d' o
$^
a
@
0c c cQ 0 6c f > tro '!c ^cN >> :ao -:ao
I
l,
tl() c qN
OO: c> (!
(:
-"ds
^o) h!;
o
o E! o:
F
o
o
l l) Q
LC
00 f :y c o+ F c e
Q
t:
5 ti-g CCv0l
.q J
A€ Fr 8669 0; o t EJ E q
-
'a (! () c
o
o EO a o o)! c-:
c, -ois
iiFs aao
E6I lY E
c=\
c o N
l 6
069 ,^QO 3 e.i fo{u oE
o
T
o o
o o o o_ a N
o
O O O N
O O
o_
O
r.
o O O O o o o o- a a N o <)
o o O O O o O O
O oO a
O o o cl O o o O N
@
o N o
\
N.
N
N
N
ft a
.t-
cc
oo ooo o
lolx
UI\IO o l9lx O IOIX
p lile l--'l lt il
ott^ O O
IOIX IqIS
O
IOJX lc'lx
o
s
lPle
l-l
ii
oo c ';6 o < () o c oo
I I II II
l: lO
JO Ic
lI
P II l!ttu tu * I
\ |I Y v i= II 6N +E
!u o o R
yC -6
E-9._ o o: trc.> : o>
I I
! I
t.:
lo lA lo io J
l,la
iS
ta ! x II tt)_ lot16lc
fr= rI 6= o -r
lc
;l 6 or
P l0 s
F E
lq sl l= E > _ _gt tt
F =5
s-sgl l5E ---i l--
tl
O N O N c f c a F t;
5 o (:
d
L
I
0
z
O Q)
o F c
s
+ + @ +
(u
N
n s+*
tr5>E
s3!3 =;N:?N aoEa>
b
+ N +
I J
:
o
N ()
-lI
c o
Z= (, -(s
4< fim
).
strategl Pencapafan SPM Pemerintahan Dalam Negeri r(.:rbupaten Samosir
BAB V PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada bagian akhir ini akan disampaikan beberapa kesimpulan/penegasan akan pentingnya l:-iplementasi SpM bidang pemerintahan dalam negeri
dan
roadmap yang memuat strategi pencapaian SpM
guna mewujudkan pelayanan dasar bidang pemeri;-iiahan dalam negeri
di
Kabupaten Samosir. Pelaksanaan urusan bidang pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintahan daerah didasarkan pada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
Nomor 69 tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
Di Pemerintah
Kabupaten Samosir, urusan pemerintahan dalam negeri dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Diperlukan kerjasama dan koordinasi antar tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait, dalam pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri in; irlemang masih terkendala dengan beberapa hal menyangkut minimnya SDM baik jumlah maupun kualitas,
minimnya sarana-parsarana serta keterbatasan alokasi anggaran
untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan Analisis SWOT yang dilakukan tei'iradap pencapaian target SPM Bidang pemerintahan Dalam negeri berada rraiam Kuadran ll. Hal ini
mengindikasikan bahwa Kekuatan (Strengths) yang ada lebih besar dibanding kelemahannya (S>W), dan di sisi lain peluang juga lebih Liecil dibandingkan ancaman yang ada (O.T) maka strategi yang dilakukan adalah memiliki perilaku "diversifikasi" Pilihan strategi dengan asumsi S-T dibuat sesuai dengan jalan pikiran organisasr, yaitu upaya yang dilakukan cenderung mengarah pada mendayagunakan kekuatan
organisasi untuk menghindari kelemahan yang ada. Dapat menginteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci
Strategi Pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri i.labupaten Samosir
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor: 7 Tahun 19g5.tentang pangan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tah,.iii 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 65 Taliun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan ir4inimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun
2OC7 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor
69 fahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Biciang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir Lembaga Administrasi Negara, 2003, Standard Pelayanan, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan, Jakarta
