BUPETN $AMOSIR
PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG SIPIL PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PEMERINTAH DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR,
r.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri sipil
Daerah/calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari menanggung beban kerja dan resiko kerja yang berat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu diberikan
c.
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati samosir tentang
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah/calon Pegawai Negeri sipil Daerah Di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 201! Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RePublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor 3851);
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 268 TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI F NOMOR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERSEDIAAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PENGELUARAN MEMBIAYAI DALAM RANGKA KDIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN ,t/rl,at tNlr:ANl LINGKUNGAN DI DAERAH ilIlft"'O"L'i,Td,1,O ,OOA SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAHKABUPATENSAMoSIRTAHUNANGGARAN20I2 PENETAPAN BATAS
BUPATI SAMOSIR'
a
Samostr Nomor 15 Tahun bahwa berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten
20lltelahdrtetapkanAnggaranPendapatandanBelanlaDaerahTahun Anggaran 2012 KabuPaten Samosir
Mentert Dalam bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan
NegertNomorl3Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan pada Satuan Kerla Perangkat Daerah. Untuk pengeluaran Belanla Langsung
DaerahperludrtetapkanbatasjumlahUangPersediaandanGantiUang Persediaan,
c
atas perlu drtetapkan dengan bahwa untr-Ik maksud tersebut pada huruf b di Peratrtran Btrpatr Santostr
Undang-UndangNomor28TahunlgggtentangPenyelenggaraanNegara
yangBebasdanBersihdarrKorupsiKolustdanNepotisme(Lembaran NegaraRepublikIndonestaTahun,1999Nomor75'TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851)'
Undang-UndangNomorlTTahun2OO3tentangKeuanganNegara (LenlbaranNegaraRepublrklndonesiaTahun20O3Nomor4T.Tambahan 4286)' Lemlraran Negara Repurblrk lndonesta Nomor
Pembentukan Kabupaten Unclarrg-Urrdang Nomor 36 Tahun 2OO3 tentang Sumatera Utara Samosir dan KabtrPaten Serdang Bedagai di Provinsi ([_erllbaranNegara[RepubllklndonestaTahLln2OO3Norrlor,l5lTambahan 4346)' Lembaran lrlegara Republrk ltrdonesia Nonror '1 Perbendaharaan Negara Unclang-Unclang Nomor Tahrrn 2004 tentang Nomor 5 Tambahatt (Lembaran Negara Reptrblrk lndonesra Tahun 2OO4 4355)' Lembaran Negar"a Republik lndonesia Nomor
Pemeriksaan Pengelolaan Undang-Urrdang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang -r^^^^,,^^ tcraiah Karrann2n NeOafa (Lembafan Negafa RepUblik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhrr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438), o.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234)'
Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578), 10
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 seri A Nomor 6);
11
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan staf Ahli Kabupaten samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
12
1),
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor l4,rambahan Lembaran Daerah Kabupaten samosir Nomor 2);
'13
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kaupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nom or 132 Seri D Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3);
14
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133 Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten samosir Nomor 4);
peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bencana Daerah Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
15
Kabupaten Samosir,
peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor
16
5
Tahun 2010 tentang
PerubahanAtasPeraturanDaerahKabupatenSamosirNomor2lTahun Teknis Daerah 2OO7 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kabupaten Samosir,
peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 15 Tahun 2011 tentang
17
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenSamosirTahun samosir Anggaran 2012 Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 201'1 Nomor 44 Seri A Nomor 30), tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan Barang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
1B
Daerah; .1
tentang Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
0
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2oo7 ',13 Tahun 2006 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20
tentang Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 rahun 2011 penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,
21
peraturan Bupati samosir Nomor 30 Tahun
2o1i tentang
Penjabaran
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupatenSamosirTahun 20'1'1 Nomor 45 Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten samosir Tahun
Seri F Nomor 235). MEMUTUSKAN:
BATAS JUMLAH PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN UNTUK DIKELOLA UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI
BENDAHARA PENGELUARANBELANJALANGSUNGPADASATUANKERJA PERANGKAT DAERAH
DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2012
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati rni yang dimaksud dengan Kabupaten Samosir'
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Bupati adalah Bupatr Samosir sebagai
KeuanganDaerahdanmewakiliPemertntahDaerahdaiamkepemritkan KekaYaan Daerah YanE drPrsahkan
SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanlutnyadrsrngkatSKPDadalah Daerah selaku Pengguna Perangkat Daerah pada Pemerintahan Anggaran/Barang Daerah
Pe.labatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadrsingkatPPKDadalah tugas Keuangan Daerah yang mempunyai Kepala Satuan Kerla Pengelola
untukmelaksanakanpengelolaanAPBDdanberlrndaksebagatBendahara Umum Daerah (BUD) disrngkat PPK adalah pejabat penatausahaan Keuangan yang selanlutnya tata usaha keuangan pada SKPD' pelabat yang melaksanakan fungsr pelabat fungsional yang ditunluk untuk Bendahara pengeruaran adarah dan menatausahakan membaYarkan, menylmpan menerlma, dalam untuk keperluan belanla daerah mempertanggunglawabkan uang SKPD rangka Pelaksanaan APBD Pada
DokumenpelaksanaananggaranSatuanKerlaPerangkatDaerahyang selanlutnyadisrngkatDPA.SKPDadalahdokumenyangdrbuatolehKepala SKPDsertadisahkanolehPPKDdenganpersetuluanSekretartsDaerahyang
memuatpendapatanbelanladanpembiayaansetiapSKPDyangdrgunakan oleh PA/KPA sebagai dasar pelaKsanaan anggaran
RekenrngKasUmumDaerahyangselanjutnyadisebutrekentngKUDadalah Bupatt uang daerah yang ditentukan oleh rekentng tempat penylmpanan melalurPPKDselakuBUDuntukmenampungseluruhpenerimaanclaerahdan digunakanuntukmembayarseluruhpengeluarandaerahbankyangdrtunjuk drsingkat SPM adalah dokumen surat perrntah Membayar yang seranlutnya yangdrterbttkanolehPA/KPAuntukpenerbttanSP2Datasbebanpengelutaran DPA-SKPD
lOsuratPerintahPencairanDarrayangseianlutnyadisrngkatSP2Dadalah Dokumenyangdrterbrtkan/drgunakansebagatdasarpencairandanayang SPM darr SKPD drterbitkan oleh KBUD berdasarkan
l,l.UangPersedtaanyangselanjutnyadisrngkatUPadalahselumlahuangtunai dalam melaksanakan kegiatan yang cltsedtakan untuk satuan kerla
dengan pembayaran langsung operasional yang trclak dapat cirlakukan yang drsrngkat TU adalah Uang 12 Tambalran Uang persedraan yang seranlutnya dan trdak kebutuhan yang bersifat mendesak untuk sKpD kepada diberikan langsung maupun uang persediaan dapat drlakukan dengan pembayaran
l3SuratPerrntahPencairanDanaTambahanUangPersedtaanyangselanlutnya drsingkatSP2D.TUadalahdokumenyangdrterbrtkanKBUDyangdrtr-rlukan kepadabankagarmemrndahkanuangkerekenrngbendaharapengeluaran sebagai tambahan uang Persedtaan
disingkat SP2D14. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya Bank agar LS adalah dokumen yang diterbitkan KBUD yang ditujukan kepada
langsungmemindahkanuangkepadarekeningpihakketiga,
BAB
II
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu Uang Persediaan Pasal 2
(1) Kepada setiap sKPD dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
(2)PenggunaanUangPersediaanmenjaditanggungjawabBendahara Pengeluaran.
(3) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP atau GU setelah UP dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD
(4) Sisa yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran tanggal harus disetor kembali ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 31 Desember tahun anggaran 2012
(5)UPdapatdiberikandalambatas-batassebagaiberikut
a.
Belanja Pegawai
1) Honorarium 2) Uang lembur 3) Belanja Beastswa
4) Belanja b.
Pendidikan PNS
kursus, pelatihan, sosralisasr dan brmbingan teknis PNS
Belanja Barang.
1) Belanja keperluan perkantoran sehari-hari' 2) Belanja inventaris kantor' 3) Belanja barang lainnya untuk pelaksanaan
4) Belanja pengadaan
c.
bahan makanan dan minuman
Belanja Jasa. I
)
2)
d.
Langganan daYa dan jasa
Jasa Pos dan Gtro
Belanja Pemeliharaan
1) Belanja pemeliharaan 2) Belanja pemeliharaan
e. f.
tugas pokok dan fungsi'
gedung dan bangunan' peralatan dan mesin
Belanja Perjalanan dinas. Pengecualian atas ketentuan tersebut pada butir a,b,c,d dan diberikan berdasarkan persetujuan Bupati'
e
dapat
Pasal 3
(1)UangPersediaandapatdiberikansetinggi-tingginyal/,12(satuperduabelas) belanja yang diijinkan untuk dari pagu DpA-sKpD menurut klasifikasi
diberikanUPdan/atau,maksrmalRp30.00O00O-(tigapuluhjutarupiah) untukpaguSampaidenganRp35OOOOO0O.-(tigaratuslimapuluhluta ruPiah),
(2)UangPersediaandapatdiberrkansetinggi-tingginya,l/12(satuperduabelas)
daripaguDPA-SKPDmenurutklasifikasibelanjayangdiijinkanuntuk diberikanUPdan/atau,maksimalRp40OOO.00O,-(empatpuluhjutarupiah)
untukpagudiatasRp.35OO00O0O,-(tigaratuslrmapuluhjutarupiah) sampaidenganRp.45OOO00OO,-(empatratuslimapuluhjutarupiah);
(3)UangPersediaandapatdrberrkansetinggi{ingginya1l12(sa|uperdua belas)daripaguDPA-SKPDmenurutklasifikasibelanjayangdiijinkanuntuk diberikanUPdan/atau,makstmalRp.75.0OO.O0O,-(tujuhpuluhlimajuta
rupiah)untukpagudiatasRp450O00O0O'-(empatratuslimapuluhjuta rupiah)sampaidenganRpgOOO00O00.-(Sembilanratusjutarupiah),
(4)UangPersediaandapatdrberikansetinggi-tingginyal/18(satuperdelapan belas)daripaguDPA.SKPDmenurutklasifrkasibelanjayangdiijinkanuntuk diberikanUPdan/atau,maksimalRplO0.OOO.OOO,-(seratusjutarupiah)
untukpagudlatasRp'900000.000.-(sembilanratusjutarupiah)sampai (Dua mrliar ruprah)' dengan Rp 2 OOO OOO 0O0'(5)UangPersediaandapatdiberikansetinggr-tingginyal/18(satuperdelapan belas)darrpaguDPA-SKPDmenurutklasifikasrbelanjayangdiijinkanuntuk diberikanUPdan/atau,makstmalRp'150.O00OOO,-(seratuslimapuluhjuta
rupiah)untukpagudiatasRp2.O0O.OOOOOO,-(Duamiliarrupiah)sampai denganRp.25OO.0OO.0OO.-(Duamiliarlimaratusjutarupiah);
(6)UangPersediaandapatdiberikansetrnggi_tingglnyal/18(satuperdelapan belas)darrpaguDPA-SKPDmenurutklasifikasibelanlayangdiijinkanuntuk diberikanUPdan/atau,maksimalRp2OOOOO'000.-(duaratusjutarupiah) untukpagudiatas2.5OO.00000O,-(Duamiliarlrmaratusjutarupiah)sampai (Tiga miliar rupiah): dengan Rp 3 000 000 000'-
(7)UangPersediaandapatdiberikansetinggi-tingginyal/,18(satuperdelapan belas)daripaguDPA-SKPDmenurutklasifikasibelanjayangdiilinkanuntuk diberikanUPdan/atau.maksimalRp250OO00OO.-(duaratuslimapuluh jutarupiah)untukpagudiatas3.0OO.OOO.0OO'-(Tigamiliarrupiah)sampai denganRp.4500.000OO0'-(Empatmlliarltmaratuslutarupiah);
(8)UangPersediaandapatdiberikansetinggi-tingginyal/18(satuperdelapan belas)daripaguDPA-SKPDmenurutklasifikasibelanjayangdiijinkanuntuk Rp. 400 0oo 000,- (empat ratus luta diberikan Up dan/atau, maksimat
rupiah)untukpagudiatas4500.0OOO00,.(Empatmiliarlimaratusjuta nnn /nel2nan miliar rupiah);
(9)UangPersediaandapatdiberikansetinggi-trngginyall24(saluperduapuluh empat)darrpaguDPA.SKPDmenurutklasifikasibelanjayangdiilinkanuntuk drberikanUPdan/atau,maksimalRp5OO.O0O.O0O.-(lrmaratusjutarupiah) (Delapan miliar rupiah) sampat dengan untuk pagu di atas B.OOO.O00.0oo,miliar rupiah); 25.000.000 000,- (Dua puluh lima Rp.
(10)UangPersediaanuntukSLTPNegerrdanSLTANegeridiberikanmtnimal Rp.45OO.0OO,-danmaksrmalRp30OOO.OOO,-sesuaidenganklasifikasi pagu anggaran'
(11)JumlahpaguUangPersediaan(UP)padaSatuanKerjaPerangkatDaerah Peraturan Bupati; (SKPD) sebagaimana terdapat pada Lampiran
(12)PerubahanbesaranUPsebagaimanadisebutdalamayat(1).(2)dan(3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua Ganti Uang Persediaan Pasal 4 kepada Bendahara Pengeluaran Ganti Uang Persediaan dapat diberikan
(1)GantiUangPersediaan(GU)ataupengtsiankembaliUPdapatdiberikan apabilaUPtelahdipergunakansekurang.kurangnyaTs%dariUang Persediaan Yang diterima
(2)DokumenGUharusdidukungdenganbukti-buktibelanlayanglengkapdan sah.
tidak akan digunakan untuk ketentuan yang berlaku harus
(3) Surat pernyataan bahwa ganti uang persediaan membiayai pengeluaran yang menurut
(LS)' dilakukan dengan pembayaran langsung
Bagian Ketiga Tambahan Uang Persediaan Pasal 5
(1)
DalamhalpenggunaanUangPersediaanbelummencapaiT5%,sedangkan
SKPDmemerlukanpenclanaanmelebihisisadanayangtersedia.yang (2)
TU bersangkutan daPat mengajukan sebagar berikut pemberian Tambahan Uang persediaan (TU) diatur
:
dengan jumlah belanja a. PPKD dapat memberikan TU sampai yang diperbolehkan Rp, 250.000 000,- untuk klasifrkasr belanja
b.
dibelanjakan dengan UP' Rp Permintaan Tambahan Uang di atas persetujuan dari BuPati Samosir:
c.
25O.OO0 OOO,-
harus mendapat
harus mendapat persetujuan dari Bupati Melebihi Pagu Uang Persediaan
PenggunaanTUharusdipertanggungjawabkanpalinglamal(satu) bulansejaktanggalsP2DditerbitkandenganmenyampaikanSPM-Nihil kepada PPK-SKPD Pasal 6 ('1)
kebutuhan Yang sangat Tambahan Uang Persediaan untuk memenuhi
mendesak atau tidak dapat ditunda satu bulan sejak tanggal (2) Tambahan Uang Persediaan dtgunakan paling lama SP2D diterbitkan
(3)Apabilatidakhabisdigunakandalamsatubulan,sisadanayangadapada Kas Daerah dan menjadi Bendahara Pengeluaran harus drsetor ke Rekentng pencairannya sisa anggaran yang tidak boleh diajukan
(4)Apabilaketentuanpadaayat(3)diatastrdakdipenuhimakakepadaSKPD yangbersangkutantidakdapatlagidiberikanTUsepanjangsisatahun anggaran berkenaan.
oleh Bupati atas usul (5) Pengecualian terhadaP butir (4) di atas diputuskan PPKD
Pasal 7 dimaksud Pada Pasal 6 aYat ('1) Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana harus diPerlanggungjawabkan adalah kegiatan yang tidak dapat drtunda dan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan SP2D Pasal
B
sekaligus bagi beberaPa keglatan Tambahan Uang persediaan dapat diberikan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan Pasal 9 wajib menyampaikan Dalam mengajukan TU Bendahara Pengeluaran dan nyata a Rinctan rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak yang dimintakan TU' dan serta rincian sisa dana kode rekening belanja digunakan b. Surat Pernyataan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan ketentuan yang berlaku harus untuk membiaYai pengeluaran yang menurut (LS) dilakukan dengan pembayaran langsung '
Bagian KeemPat Uang Persediaan Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Pasal 10
PembayaranyangdapatdilakukanolehBendaharaPengeluarankepada
(1)
satupenyediabarangdanjasatidakbolehmelebihiRp.l0.000.000'honor; (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran (2)
(1) pengecualran terhadap pembayaran sebagaimana diatur pada ayat
hanyadapatdilakukanuntukkeadaantertentu,setelahterlebihdahulu mendapat persetujuan dari Bupati Samosir
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal
11
PeraturanBupatiiniberlakusejaktanggalditetapkandenganketentuan Januari2012' mempunyai daya laku surut sejak tanggal O1
Agarsetiaporangdapatmengetahutnya,memerintahkanpengundangan PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupaten Samosir.
Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 1O Januar\ 2012 BUPATI SAMOSIR' CaP/dto MANGINDAR SIMBOLON
kan di Pangururan
I w
Janu
ARIS DAERA
2012
ABUPATEN,
ANGAN SIMARMATA A UTAMA MUDA 2 198603 1 005 DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 238 2012 NOMOR 7 SERI F NOMOR
o
@
!
o
O)
o
O
O
N
a)
(i
O
o)
!
z
o
N)
(nloll
I
o
r-
cf
=n #* _
a
2!rm
o
U
r!- < --l z zmP C)z-o o -C-z m:
=;rt 4i@ G)i> Z-oD lll ! (lLe
"'
--z a@o
ll
l-l I rnl \ n4\ lrflcn
lom llm
l
-
lc
io
c O
O
G
zaxT i>
i>! m_u az>
L] r-
Fea
i
tAi
o o o \]
o_)
@
d (o O
--l o O-) o O o @ o o l-O o o lo o O o O lo
f) j O O -O
D
\]
!
O O
\] o) O O O O O
()
O O O
O -.i
--.1
a
O O O O O O
O a O O O
l l
o N
j O
! O
O O O O
l l l
1*
1o
)l
o) O or
O O a
@
O
n
o)
le
)f, -
O
JO
O O O
-.1
A
@
! a O O O O
a l
!
O O O O O O
O
r-ll-
n :> vz Aa
O
@
D O
;>o
@
o
o
:I
z
N O
lo
o) O O O
3 lO 5 0 o
t a t ! 3 3 a c O o o c
@
N o \l
)\
\l N @ O O
! G (o O lo lo
O O O O
I
@
!
!
O \l
O
O O
:] u a o.)
O a O (a O
! O O o
a a
O O
o) N N o) q O O
lo lo
l l
-
o o O !
!
a O
o)
@
O o)
o
@
-0 O
i
5 lo l,n lo. li. @ ir (! O) IO to O lN l6 lo lo O) 1! 1i lo lL, lo o 1- lo t(n t3 lo l-r lo l: O l-L lo lo lo \s lc l-t \; lo
@
!
(t
UI
l@
N
! l5 ls i:-l o15 i.r Ir ls tu 5l! OIO l;-l-lO
3l5l-lo
olo
.O
N N O
O) -o)
O O
ol5 olo OIO t_
-.1
t-o
O O O O l-
?ls
O a O lo
o 5 lo lo
O O
i13 rlo
O
5 @
O O
o) O
I
-lN r 15 -lo
@
O
@
o)
O_)
o)
nO
o
'o O O
! ! O O -@ O O O
O o O O O
! O O
a
lo
a l3
O 1o
o O 6 (o
N
lo le IE ls lo l! lo
C
! ! N
i\i\
@
O O O O O O
3\E
lYj
O O
- -l' lo) l= ooLj olN lo IO ollo \r l@
O_)
O \l
I
tul@ - l-o -lN
O
o)
r
O O O -O
P-m>
uL
c-U
ulo rulo OIO olo olo
O)
!
O O -O
J c O
, -c { ! F
c
O O
z c
..@
x -O-!-Or-O >Tnfno @
L
L
V
P--EL:rZ
= o
it
--
X
mV*N
PF-rts b>La -aCN
l--r
l> II n>b lc >z+ za^ \z c)x! l> tz
-rfro lo ^>l lc) t> -mgn ln t> n>@ \z b<m lp r>O lo rrrD lp =ri> -zz au, I amz xa--l zDx o{o >Z= -
o a m (,
c x
-
E: ""ig
z € a zfwNI Z
rn
l('
.
iHliD-,a gi>t;>
-L-
C
! ! O O -O
l>; !nn
T
o
n
--t
-lc O> >x rfl>
\
o ,O
A
o
-{ c
z^z
-gR >r
L
7
c-o
xr> =mo U'Lf
Z !
m
-eP
2\w >-'-: ryiF 3,zz
I
i
--1124 m>o> zzzs -r ox-o
ttt
;'
>az 3ac QEz vtLl -nac *>o
13; l-z
T
6Fr
Z a
lll
m rj.l o
3\-r m5> ,uc@ z>fi lrz
>>o -z>OI
a>
o)
@
-o
o
O
iJ
O)
(o
O O
dls
--l
(i
O
O N
G
ts\\
N
O
.D
lr-
N
N O
NIN
N CJ
tr\g \s \g \? \q
\t \i\ i\;\p\ xiil r+\ fl t; !
N
N
l
E\
l-n
lp \F\ I\E \z l.) ;lo\:\
\e
ilffiffiEflgftffi \i, :1;h\\a\
\6
-olI
lm \z l<
t{ lc \c l3 lw l-
\i\ \=
\.
\'
l- r \E lE, \E lrn l; \zl>\z:lz|s.
,11 .
\F"
1m
\t .I lslr
lr, l-i\ t\3 rJ \n I ITJ ; \t l: l1< \T\? loi\ \: r\a \?>\ .l
\\i\33\
;\
\
\,,\ \\: ,\
\
\
\
\\ \= \\
\
\
I ll
11111\\ll1
\
\
1,,
I
\\\"\
\
l: sl
ffiEEffi o
o o o_)
,@
o -o
llo
! ! G (o O (l
l:lo
lo lo lo lo
:
O N 'O @
t:
ld lo
\)
! 5 @
! a d N o
G O
l5 lo 1o
lo
'lN
l- l- l:13 ,fl 1B l3 .,
) -lo llo l clo
,l -l
,!
!
o ,o l l
O O
\E
3
-O
.O
@
O)
13
N \l O O O o
! -l ! l !
)) ;
il;
r\E
O 6 'a O
lo lo L-
o Ou co O o o o N O
s o r3 ltJ 1o O O O IO la a 1a lo cO O O Lu
lEEEE
o) N o)
i!
!
N o u
O ta O
U)
13
sl '-l ol
\
@
O
a O O
N O O O O O
@
N
t l f
)c
lo lp
- l: lo O O O ! O O O
c()
l l l 3
N
P
u) (f)
)-
)- f
l
1i
,O
O G
(! U 'O O
\]
l;l-
t: lo
1a
O) ,O
@
a
l.n
!
J)
G N O
o
! !
J !
n
?
lo \E
o !
@ o) ',o
O o) 'O)
lo
O O O O
3 c
O O
)f, )l
O
l l l
O
IO
O
N O
0 O O 'N
l3 O l3 lo lo l3
O \l I \l
)3
O O
O @ -O O O
@ O '(o
O O ,O
l,o lo
' slsls
llo
O
@
l.i'-lo, { ,^ m lu l-l l-' n t
l a) c
3\E\E ololo
l-
llo la
lo IO
\J
O O O
ololo
\l
'co
9D
O O
N ! -O
lo
c IO O lo
1I
N
lo
l f, 3 c O O a
c) l
!
o I '(t)
a
(o
O O ,O
\E\
\\\\
I
N ,o
i\3 -lnlo N (n llJ lu
nlO " -
l
cnl
') !
lo-,
rE
1: ll() lo
il; rlo
o)
*\ q\
-i 5t
ls l3 lo
AEE[
\\\
U
O O
l- lo lo IO ll ll
ll
O N N ! O O O c) O O
o')
9r O O O 'N a O
lo lo
-l! !l@ @ld olN ol! -loIO IO l- Lo
,! \1
O d -O
c
N O O O_) loO O
O O
O O O F o_) O_)
l-
lo
)l l
3
O)
a j f l l c
i! o
O -O O
lo
c lo l- lo Lo 1o lo lo O lo
1I
\
\\\\
I
* \: \: \s \.' -1ni: te lq \5 \s \: -lolo olF i:, la \a \g \s \; \s \s \s 1s t; \3 O O ,O O O
J_\,\-\=\
! @
\]
IN liF
@
O
rB
\:\18\E\3
3\3\El:\s \a \s la
1s
O
O 1@
O) ,O
I slolo'lor o -r -- lo l-o lo l!I -O O -IOIQ OIOIO O
rE
\l
elql:
-lolo
OIO OIO OIO
-lo
la lo
Ntr ol{ olo olo OIO
) -l, o t
\] o O O
O -O
olo
O O ,O
olo
O
OIO
,t_
rlN rlN
I
O \l N N N
! .O
O O O O
! !
-1o ., lo
;\: rn lO -lo dlN
ol@
G)
O
O -O O O 'O
ls
N O 'O O O -O O
D O) o-) o_)
O
\l
! N O O
o
t !j 3
a)
O c) O
N F 0 O -a O O
1B lm
-l'1-1-l.l\l-l' :l: nle I\q\e\E\$\{\stH
-lq @ lol \a \n \* \s lj \B \q \n 9J 1"', ir lO t: \t l* \r \a la la ls Ls lo cl!
lo
@
O
-O
O a O
-O
O
O O
F O O -O
()
O O
ir O
o.) -(! O O
()
O O
O
F
O
!
'o)
O
O -()
O -O
O O
O O
o lor io lo OIO
l-o -o OLO
OIO olo
\l-
(n la OLO OIO olo OIO OIO
0
-o,
O O '() O O
ir
znr4'.s> ;tD-{
a m
x n
o,21)
:;T
?'C2
o')
!
q =
0)
o)
:l
a
(o
x0)
)J
St
'ED oD4
5 @
c!
sa
-l
N
7
N)
m
(J
slu !lo
s
o
o)
O
@
o
o
slo
q O
z -o
t
B ; o) Cr
o
o)
o) N
O)
O
o-)
o
x
I
A oS= (,Jt-=
{
q
gr_
i!9r oD-' a'o< o>
T 0) a
r,n
\i
(.o
-
\3
g)
\ffifffiEEEEEEEffi
o
tlI
{l
! a
@
O O O O O O
l
x c c
O O O O O O O
()
o o ir a 5 loO llr to o_)
O N
O O
()
a
N
I
O N N
O
N
!
O \] O
! ,O
n
ll'o,
O
6)
lo lo O lo
o) o N
(O
P ! u) m
! ,O
N O
-Y!rl zno--l
IO
'-!a u;
(/)n<
o
L
.\
ll-
lo
@@
On ro z
\]
O O O -O
o \l ! N o N o O_)
O O
l l
-F
N .(o F a o-) o) O \l
j l
c
O O
'o
to
{
N O \l
f
O N
I
O N
lo
N G O -O
]) ])
, f) !
cO
O
lo l-o lo
llo
1:
l-
)l -
N O l
:
N O) 1!
l3 l6
c 1(! u l_. o)
P N (o \l !
@
N
-co
-O
N o ,O
G
O
a, O
G O
o
o O
! j
}' !
(,
o) o) .O
O
O O
O O
lo
J) O !
O)
C)
'o
o
@
@
O O O
O
O)
!
lo
lo
-o
O O -O
O 'O
O
O O '()
O
O O
i) O
o -O
o
(o
6
O
N
-o,
-O
CN
o)
O_)
o
a -O
O O O O
O .P O O
O
---l
O
@ ,o
x x
O
@ @
!
!
O (o a) O
-@
!
O
! 5 O
O
o.)
o')
-o o o ,O
-@
N
))
o m
rO
l3
?) t) lo O
O O ,o
o')
(o ! O
l f 3 c
-o
O O O
O O O
,l
N O ,o
O)
C)
t
O 'O
so)
-
O O O O
f l f f f,
o
O
)3
! O o ,o,
_O)
-c
l f
(o
O 'O
j
'-
O O -O
O O O O O O
O O O O O O
o I t 3 c
N
O -O
t)
@
5 !
@
@
(!
O O N -o)
(,
O)
O
tr O
O
!
o
-co
! O
IO
O
o)
O -O !
m
N O O
\E \E lollo lo 1c ls 1o
O
l l l
N
]O
,O
cc
@
5lo
llo
O o) -o O
l f l
,"\r
!l-
O
O O O O O
t
@
olo OIO 'o lo O O olo O O O I-O -O -O olo
O 'O
O
o
lo
-6 N O
lo
O O O
o) O O
c
N 'N o O O
9 t l l 3
o
O O O O
O O O O
=
O
O O ,O
o N
! \l 3
)3
O O lo
:f l l 3
O lo
n
o)
@
tr
O
l
i!N
,, n
o
o !
O
IO
f, f, c O O O
lo \a
O
q N
\|
l-
O O
O
5 o
o_)
j I j
O-)
o) .O l!
o)
,o P m O) N -(o
q
-o (n
la lN l-
tq tg l!
al@ ,lol(o o' l_.o o lo l_@ rlolo olo OIO O I,O 313lF olo 31813
ale
