BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Berdasarkan hal diatas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra – SKPD ) Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing – masing Satuan Perangkat Kerja. 1.2. LANDASAN HUKUM. Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Landasan Idiil Pancasila 2. Landasan Konstitusional Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandemenkan. 3. Landasan Operasional terdiri dari : a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ). b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ). -1-
c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ). e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ). h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah. j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa. k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. h. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah i. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN. Maksud
disusunnya
Rencana
Strategis Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012 – 2016 adalah : 1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan. 3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
-2-
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 adalah : 1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegitan secara terpadu, terarah dan terukur. 2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 ( lima ) tahun. 3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif, dan profesional. 4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja – SKPD ) sehingga perencanan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan Renstra SKPD, fungsi
Renstra
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
daerah,
proses
penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
-3-
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.3 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal. 2.4 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
-4-
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 14 Tahun 2009, dimana Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut : Tugas Pokok : - Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentreasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; - Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; - Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; - Pembinaan, Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan dan Pariwsata; - Meningkatkan Peran serta masyarakat di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; - Perumusan program pengembangan Kebudayaan dan Pariwsata; - Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kebudayaan dan Pariwisata; - Pengelolaan Tugas umum ketatausahaan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 2.1.1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan
memimpin
pelaksanaan
kegiatan
Dinas
berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah
Kebudayaan
dan
Pariwisata
dan peraturan perundangan serta
sesuai dengan visi, misi, dan tugas dan fungsi serta program dinas. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Merencanakan program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang serta menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas, yang meliputi tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang Seni dan Perfilman, Kepala Bidang Budaya dan Kepurbakalaan, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebijakan dan petunjuk Pimpinan Pemerintah Daerah.
-5-
2. Merumuskan kebijakan dinas yang meliputi penyelenggaraan organisasi, personalia dan keuangan berdasarkan kebijaksan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Mengorganisasikan
penyelenggaraaan
tugas
dan
fungsi
dinas
yang
dilaksanakan oleh Sekretaris, para Kabid, Cabang Dinas, UPTD, Perangkat Struktural dan Fungsional lainnya, agar pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 4. Mengendalikan kegiatan rutin dan pembangunan dinas secara bilateral atau kunjungan ke obyeknya agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar. 5. Merumuskan kebijaksanaan bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebijaksan Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah Kebudayaan dan Pariwisata. 6. Membina dan mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit dan Cabang Dinas dalam rangka mewujudkan peranaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 7. Mengkoordinasikan secara horizontal maupun vertikal penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang, dalam hubungan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi atau Departemen Teknis terkait di daerah. 8. Mengkoordinasikan program dan kegiatan dinas dengan instansi lain melalui pertemuan, rapat khusus, surat-menyurat berdasarkan kepentingannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. 9. Membina organisasi-organisasi Kebudayaan dan Pariwisata tingkat Kabupaten dalam
rangka
melibatkan
secara
aktif
terhadap
pelaksanaan
peranan
Kebudayaan dan Pariwisata. 10. Menyelia penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD
baik melalui laporan maupun peninjauan lapangan dan
memberikan teguran korektif apabila terjadi penyimpangan. 11. Mengevaluasi penyenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD untuk bahan perencanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kedepan. 12. Membina sikap mental dan sikap sosial segenap pegawai di lingkungan dinas sesuai dengan PANCA PRASETYA KOPRI dalam rangka mewujudkan aparatur yang mampu melaksanakan tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan berwibawa. 13. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta melaksanakan tugas- tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
-6-
2.1.2. Sekretaris Merencanakan, mengkoordinir, membina, dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris sesuai dengan fungsinya agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Merencanakan kegiatan sekretaris yang meliputi program dan pelaporan kepegawaian, keuangan dan umum sebagai dasar pelaksanaan tugas. 2. Merencanakan urusan kepegawaian yang meliputi formasi, penempatan, promosi, mutasi, pensiun, UKP, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan Capeg menjadi PNS, DP3 dan KP4. 3. Merencanakan daftar urut kepangkatan (DUK), penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana. 4. Mengarahkan kegiatan bagian umum seperti surat-menyurat urusan dalam dan humas serta memberi petunjuk pelaksanaannya agar semua urusan umum berjalan lancar. 5. Memberi petunjuk pengadaan barang-barang ATK dengan berpedoman kepada ketentuan atau peraturan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tertib. 6. Mengatur pembagian tugas kepada para Kepala Bagian sesuai dengan bagian masing-masing melalui rapat, pertemuan, disposisi, maupun lisan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. 7. Melaksanakan pembinaan yang meliputi : pembiayaan administrasi, keuangan, disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta KORPRI dan Darma Wanita di lingkungan dinas. 8. Mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang, cabang dinas dan unit-unit kerja di lingkungan dinas maupun instansi untuk melancarkan tugas dinas. 9. Menyelesaikan kegiatan dibidang sekretaris untuk mengatahui hambatan dalam pelaksanaan tugas serta mengambil langkah penyelesaian untuk kelancaran tugas dinas. 10. Memberi petunjuk dalam pembuatan laporan pada sekretariat berdasarkan data yang masuk dari masing-masing bidang sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas. 11. Memeriksa surat masuk dan surat keluar dengan membubuhkan paraf pada surat untuk mengetahui, dan memantau penyelesaian surat yang sedang diproses di bagian sekretaris. 12. Mengadakan evaluaasi kegiatan sekretariat yang sudah berjalan, untuk mengetahui kegiatan apa yang telah tercapai, apa yang belum dan merencanakan langkah agar target tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 13. Melaporkan semua kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sekretariat kepada Kepala Dinas secara rutin, insedentil dan periodik. 14. Mengadakan pemeriksaaan terhadap kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan korupsi di lingkungan dinas sebagai bahan masukan kepada Kepala Dinas untuk diputuskan. 15. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Dinas, memberikan saran-saran dan melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas. 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
-7-
2.1.2.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan. Merencanakan, mendistribusi, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas kesekretariatan dinas agar pelksanaannya berjalan dengan baik sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Menyusun rencana kebbutuhan pegawai pada tiap tahun anggaran sesuai dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) maupun formasi yang ada. 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pada staf kepegawaian dalam pelaksanakan tugas seperti penyusunan daftar nominatif pegawai, penyimpanan DP3 dan arsip kepegawaian yang masih diperlukan. 3. Memeriksa penyusunan daftar rencana, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala dilingkungan dinas, penyusunan daftar pegawai yang akan pensiun, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 4. Mengkoreksi berkas usulan kenaikan pangkat yang telah diterima untuk diusulkan sebagai persiapan proses penyelesaian selanjutnya. 5. Menyampaikan usulan kenaikan pangkat kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan serta meminta tanda tangan Kepala Dinas untuk persiapan pengiriman ke BKD/BKN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Melaporkan semua kegiatan di Subag Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis kepada sekretaris untuk diketahui. 7. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan Karpeg, Karis / Karsu, ASKES, Taspen, kenaikan pangkat, gaji berkala, impasing, ijazah, DP3, surat izin dan cuti tahunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 8. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian seperti menghubungi kantor BKD, dan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam pelaksanaan tugas. 9. Mengkoordinasikan pengaturan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar serta memberi petunjuk cara pengelompokkannya kedalam jenis surat biasa, penting, rahasia dan sesuai dengan permasalahannya. 10. Memberi petunjuk kepada agendaris tentang cara pengagendaan surat masuk / keluar, cara pencatatan, penataan arsip agar agendaris dapat melaksanakan dengan baik. 11. Menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti pelantikan pejabat, penyumpahan pegawai, kunjungan pejabat tinggi dan mengkonsultasikannya dengan Sekretaris. 12. Merencanakan dan mengajukan konsep kepada Sekretaris tentang rencana pengadaan ATK, pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, instalasi listrik/air/telepon dan sarana kantor lainnya dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. 13. Menerima surat dari Bidang-bidang dan Sekretaris serta mengelompokannya kedalam jenis surat biasa, rahasia dan penting sebagai bahan untuk dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas. 14. Mengatur pengiriman surat-menyurat keluar sesuai dengan jenis dan sifat surat melalui alternatif kurier, pos, telepon, faxcimile atau cara lain agar pengiriman surat memenuhi persyaratan cepat dan tepat. 15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
-8-
2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan. Merencanakan, mendistribusikan, dan memberikan petunjuk penyelenggaraan kesekretariatan serta memeriksa partanggungjawaban keuangan baik gaji rutin maupun
pembangunan
serta
membuat
laporan
keuangan
dinas,
agar
pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dengan Uraian Tugas Sebagai berikut : 1. Membuat perencanaan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DPA serta berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas masing-masing pelaksana Subag Keuangan. 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada pelaksana dan bendaharawan tentang penyenggaraan administrasi keuangan seperti SPP, pembukuan, penyusunan bahan pertanggung jawaban keuangan (SPJ), penyimpanan uang, penyimpanan arsip agar dapat terlaksana dengan baik. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pelaksana bagian keuangan, seperti pembuatan LP2P, KP4, pembuatan laporan, dll. 4. Menginventarisir segala peraturan, surat keputusan, instruksi serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan urusan Subag Keuangan. 5. Menyusun bahan rancangan daftar rencana usulan kegiatan rutin (DRUKR) dinas berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan kebutuhan yang akan datang dari Sekretariat, Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD. 6. Melaksanakan konsultasi dengan Subag Program dan Pelaporan tentang penyusunan daftar usulan kegiatan rutin Bidang-bidang agar diketahui keterkaitannya dengan program dinas. 7. Membuat konsep surat dan laporan keuangan dinas (Neraca, Aliran Kas, dan Pendapatan dan Belanja) yang ada hubungannya dengan tugas bagian keuangan sebagai bahan untuk diajukan kepada Sekretaris. 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan seperti mengikuti rapat dan pembahasan anggaran dengan instansi lain, menerima berita acara pemeriksaan, meneliti dan memeriksa SPJ, dll.
-9-
2.1.2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. Membagi tugas, memberikan petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana / program dan pelaporan baik kegiatan rutin maupun pembangunan serta memantau melalui rapat untuk mengetahui permasalahan dan pengembangannya. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Membagi tugas atau kegiatan Subag Program dan Pelaporan kepada staf dengan memberikan pengarahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya. 2. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan program dan pelaporan baik kegiatan rutin maupun pembangunan serta membuat rancangan anggarannya kepada staf. 3. Mengkompilasikan usulan kegiatan rutin maupun pembangunan dari masingmasing bidang untuk bahan usulan dinas. 4. Mengkonsultasikan pembangunan
usulan
rencana
/
program
kegiatan
rutin
dan
serta menyusun daftar calon pemimpin dan bendaharawan
rutin / proyek atas usulan yang masuk untuk diajukan kepada Sekretaris. 5. Membuat rancangan konsep yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan program dan pelaporan Kebudayaan dan Pariwisata dan menyampaikan kepada sekretaris. 6. Mempelajari rencana / program, jadwal kegiatan dan volume kegiatan untuk bahan pemantauan kegiatan. 7. Memantau
pelaksanaan
kegiatan
penyusunan
rencana
dan
program
Kebudayaan dan Pariwisata melalui rapat, pertemuan untuk mengetahui kendala dan perkembangannya. 8. Membuat rancangan konsep surat dinas, laporan periodik ( bulanan, triwulan dan tahunan) maupun insidentil dan bahan lain yang berhubungan dengan program kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata untuk bahan masukan pimpinan. 9. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan, dalam peningkatan keterampilan
dan
kondisi
stafnya
kepada
pimpinan
sesuai
dengan
permasalahan dan datanya. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik tertulis maupun lisan.
- 10 -
2.1.3. Bidang Seni dan Perfilman. Bidang Seni dan Perflman mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Seni dan Perflman.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Seni dan Perfilman menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di Bidang Seni dan Perflman ; b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Seni dan Perflman berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; c. Penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang nilai Seni dan Perfilman ; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pembangunan Nilai Seni dan Perfilman ; e. Pelaksanaan administrasi Bidang Seni dan Perfilman ; dan Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
Dengan uraian tugas sebagai berikut 1. Memimpin, membimbing dan membina bawahan serta mengkoordinir usulan anggara / biaya untuk mendukung kelancaran tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Melaksanakan tugas teknis administratif pada bidang, agar tercipta mekanisme kerja yang tertib, efektif, efesien dan bertanggung jawab. 3. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahan agar tercipta disiplin kerja untuk mencapai efektifitas dan efesiensi kerja. 4. Mengkoordinasikan
proses
administrasi
perijinan
baik
baru
maupun
perpanjangan yang meliputi; ijin usaha impresariat, ijin penyelenggaraan pertunjukan seni budaya, benda cagar budaya dan peninggalan sejarah serta ijin usaha pembangunan obyek dan daya tarik wisata budaya. 5. Mengkoordinir semua kegiatan Kepala Seksi dalam Bidang untuk menyusun program kerja Kepala Bidang Seni dan Perfilman, laporan tahunan, laporan triwulan, laporan berkala untuk bahan laporan Kepala Dinas. 6. Melaksanakan koordinasi luar dengan instansi pemerintah / swasta sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas dinas. 7. Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, seperti mewakili rapat, undangan, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 11 -
2.1.3.1. Seksi Pembinaan Kelembagaan. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Pembinaan Kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Pembinaan Kelembagaan ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur Seksi Pembinaan Kelembagaan ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Seksi Pembinaan Kelembagaan; d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Menghimpun data - data sanggar kesenian dan budaya yang ada di wilayah Kab. Kotawaringin Barat. 2. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi didalam sanggar sanggar yang ada di wilayah Kab. Kotawaringin Barat. 3. Menyiapkan dan merencanakan keperluan sanggar - sanggar yang berkaitan dengan barang- barang inventarisasi sanggar. 4. mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis yang berhubungan dengan kelembagaan. 5. Menghimpun dan mempelajari peraturan - peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan. 6. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2.1.3.2. Seksi Pembinaan Kreativitas. Kepala Seksi Pembinaan Kreativitas mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Pembinaan Kreativitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan Kreativitas menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Pembinaan Kreativitas. b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur Seksi Pembinaan Kreativitas c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Kesenian dan Seksi Pembinaan Kreativitas. d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 12 -
Dengan uraian tugas sebagai berikut: a. Mempunyai tugas mengadakan pembinaan dan pelatihan sanggar dan seni budaya dasar. b. Mengadakan training center jenis kesenian untuk mempersiapkan mengikuti Festival Seni dan Budaya. c. Mendata dan Mengusulkan kegiatan lomba melukis. d. Menggali dan mengembangkan potensi daerah yang diusulkan melalui lagu lagu daerah. e. Membina serta mengawasi staf. f. Membuat laporan. g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan pimpinan. 2.1.3.3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, kriteria, prosedur, teknis dan evaluasi pada Seksi Sarana dan Prasarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Sarana dan Prasarana; b. Perumusan standar, kriteria dan prosedur Seksi Sarana dan Prasarana; c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala bidang dalam bidang tugasnya. 2. Mengadakan inventarisasi usul peralatan kesenian yang diajukan oleh masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan agar tercipta disiplin kerja untk mencapai efetifitas dan efisiensi kerja. 4. Melaksanakan tugas teknis administrasi pada seksi Sarana dan Prasarana agar tercipta kerja yang tetib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 5. Menyusun perencanaan / program kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana, menyusun laporan berkala, program kerja tahunan bidang untuk disiapkan menjadi bahan laporan bidang. 6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan.
- 13 -
2.1.4. Bidang Budaya dan Kepurbakalaan. Bidang Budaya dan Kepurbakalaan mempunyai tugas Merencanakan, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, Mengkoordinir, Membina, dan mengarahkan pelaksanaan tugas lepada Seksi Bidang pada Budaya dan Kepurbakalaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Budaya dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang budaya dan kepurbakalaan; b. Pelaksanaan Kebijakan mengenai pembinaan, pelestarian budaya, karakter dan budi pekerti bangsa serta sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan perundang undangan; c. Penyusunan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang pembinaan pelestarian budaya, karakter dan pekerti bangsa serta sejarah dan kepurbakalaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang budaya, karakter dan pekerti bangsa serta sejarah dan kepurbakalaan; e. Pelaksanaan administrasi bidang budaya dan kepurbakalaan; dan f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya. 2. Memimpin, membimbing, dan membina Kepala Seksi atau bawahan serta mengkoordinasikan anggaran atau biaya untuk menunjang kelancaran tugas pokok. 3. Menyiapkan perumusan kebijakan dinas dibidang budaya dan kepurbakalaan. 4. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan mengenai pembinaan, pelestarian budaya, karakter dan pekerti bangsa serta sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 5. Melaksanakan administrasi bidang budaya dan kepurbakalaan. 6. Membina monitoring, evaluasi dann pelaksanaan tugas. 7. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 14 -
2.1.4.1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Budaya. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian Budaya mempunyai tugas administrasi, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budaya, membina bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai fungsinya dan berjalan efektif dan efisien berdasarkan program atau rencana yang telah disusun. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan karakter dan pekerti bangsa mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan keperrcayaan, kodifikasi ajaran & kepercayaan komunitas adat; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat; dan e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan warisan budaya daerah. 2. Menyiapkan bahan dan program yang berhubungan dengan pembinaan dan pelestarian udaya daerah. 3. Mengadakan pembinaan dan pelestarian aset budaya daerah. 4. Menyusun program pembinaan dan pelestarian budaya. 5. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan.
2.1.4.2. Seksi Pembinaan Karakter dan Pekerti Bangsa. Kepala Seksi Pembinaan Karakter dan Pekerti Bangsa mempunyai tugas Melaksanakan persiapan rumusan kebijakan, standar, norma, criteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembangunan karakter dan pekerti bangsa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan karakter dan pekerti bangsa mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang nilai-nilai luhur, watak bangsa, jati diri bangsa dan budi pekerti bangsa; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang nilai-nilai luhur, watak bangsa, jati diri bangsa, dan budi pekerti bangsa; dan d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Menyiapkan bahan untuk perumusan pembinaan karakter dan budi pekerti. 2. Menghimpun adat istiadat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. Mengembangkan karakter dan pekerti terhadap budaya daerah. 4. Melaksanakan program kerja kegiatan pembinaan karakter dan budi pekerti. 5. Merencanakan dan melaksanakan penyuluhan yang bersifat membina masyarakat, para remaja dan pecinta alam, bekerja sama dengan instansi / lembaga yang memiliki kepedulian tentang pariwisata. 6. Membina serta mengarahkan kepada staf. 7. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan.
- 15 -
2.1.4.3. Seksi Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan. Kepala Seksi Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas, mendata, mensurvey, mendokumentasikan sejarah dan kepurbakalaan dan membina bawahan pada lingkungan seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya agar kegiatan dapat berjalan efektif berdasarkan program yang telah disusun, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, criteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan purbakala. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sejarah dan kepurbakalaan; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang registrasi, Pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; c. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi, pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di biang registrasi dan penetapan, perlindungan dan penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Mendata lokasi Cagar Budaya dan Obyek bersejarah, serta membuat daftar terinci (nama, tempat / lokasi, desa, kecamatan, luas area, dll) untuk melestarikan dan pemeliharaan. 2. Melaksanakan proses teknis pendaftaran untuk memiliki, menyimpan, dan membawa barang- barang cagar budaya atau sejenisnya serta menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk tentang peraturan serta kriteria untuk memperoleh ijin dengan koordinasi dengan pihak yang terkait. 3. Melaksanakan proses administrasi perijinan khususnya tentang pertunjukan/ pameran benda cagar budaya dan peninggalan sejarah 4. Melaksanakan survey kelapangan sesuai prioritas untuk poligon/ batas/ cagar budaya dan obyek bersejarah. 5. Mengajukan konsep SK untuk penetapan lokasi cagar budaya dan obyek bersejarah untuk pengamanan jangka panjang. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibeikan oleh atasan.
- 16 -
2.1.5. Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas untuk merencanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan pariwisata, mengkoordinir, membina dan mengarahkan pelaksanaan dibidang Pengembangan Pariwisata, sesuai fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas dibidang pengembangan pariwisata. b. Pelaksanaan kebijakan dibidang produk pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang roduk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata. d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat da stadarisasi pariwisata. e. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan pariwisata. f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya. 2. Merumuskan dan menyusun kebijakan dinas dibidang pengembangan pariwisata meliputi pengembangan obyek wisata, aset wisata dan pengembangan peran serta masyarakat. 3. Merencanakan lokasi pengembangan obyek wisata. 4. Menyusun program kegiatan pengembangan obyek wisata bersama seksi untuk pengajuan
APBD/APBN
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Kotawaringin Barat. 5. Merumuskan kerangka regulasi yang berkenaan dengan pengembangan obyek wisata. 6. Melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai pengembangan pariwisata ke Provinsi dan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 7. Mendistribusikan tugas dan pekerjaan kepada seksi- seksi sesuai dengan fungsinya. 8. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 9. Memberikan saran/ pertimbangan kepada kepala Dinas baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya. 10. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- 17 -
2.1.5.1. Seksi Pengembangan Obyek Wisata. Kepala
Seksi
Pengembangan
Obyek
Wisata
mempunyai
tugas
untuk
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, Menghimpun, mendata, membuat laporan, mengkoordinir, dan membuat program kerja seksi, serta melaksanakan evaluasi pada seksi Pengembangan Obyek Wisata sesuai dengan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengembangan Obyek Wisata menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan
dan
penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
dibidang
Pengembangan Obyek Wisata. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang kemudahan pengembangan obyek wisata. c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk pariwisata, lingkungan dan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan. d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya. 2. Melakukan penyusunan, mempelajari dan menelaah program/kegiatan guna perencanaan, penataan dan usulan pembangunan obyek-obyek wisata. 3. Melakukan survey dan pendataan potensi obyek-obyek wisata. 4. Menyusun dan memberikan data guna pembuatan Kerangka Regulasi tentang pengembangan obyek wisata. 5. Menyusun dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam pengurusan Ijin Pengembangan Obyek Wisata. 6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program / kegiatan seksi. 7. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya. 8. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 18 -
2.1.5.2. Seksi Pengembangan Peran serta masyarakat. Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta masyarakat mempunyai tugas untuk menghimpun,
mendata,
membuat
laporan,
mengkoordinir,
melaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan standarisasi, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, membuat Program Kerja Seksi, serta melaksanakan evaluasi pada Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengembangan Peran serta Masyarakat melakukan fungsi: a. Pelaksanaan
dan
penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
dibidang
pengembangan peran serta masyarakat. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada seksi Pengembangan Peran serta Masyarakat. c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada seksi pengembangan
peran
serta masyarakat. d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya. 2. Melakukan penyusunan, mempelajari, menelaah program / kegiatan guna perencanaan dan usulan kegiatan pengembangan peran serta masyarakat. 3. Melakukan survei dan pendataaan potensi usaha di obyek –obyek wisata. 4. Melaksanakan sosialisasi / Bimbingan Teknis kepada masyarakat di sekitar obyek wisata. 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program / kegiatan seksi. 6. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya. 7. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 19 -
2.1.5.3. Seksi Pengembangan Aset Wisata Kepala Seksi Pengembangan Aset Wisata mempunyai tugas menghimpun, mendata, membuat laporan, mengkoordinir, dan membuat program kerja seksi, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur
serta
pemberian
bimbingan
teknis
dan
evaluasi
pada
seksi
Pengembangan Aset Wisata, serta sesuai dengan fungsinya
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengembangan Aset Wisata melakukan fungsi: a. Pelaksanaan
dan
penyiapan
bahan
rumusan
kebijakan
pada
seksi
Pengembangan Aset Wisata. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk pariwisata, lingkungan dan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan. c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1.
Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya.
2.
Melakukan penyusunan, mempelajari dan menelaah program/kegiatan guna perencanaan dan penataan aset wisata.
3.
Melakukan iventarisasi dan pendataan sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata.
4.
Melakukan iventarisasi dan pendataan pengunjung di obyek-obyek wisata.
5.
Menyusun dan membuat Kerangka Regulasi Pemanfaatan Obyek Wisata terhadap restribusi obyek wisata dan ijin kerjasama pemanfaatan fasilitas obyek wisata.
6.
Menyusun dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam pengurusan Ijin Pengembangan Aset Wisata.
7.
Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program/kegiatan seksi.
8.
Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya.
9.
Melakukan pembinaan terhadap bawahannya.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 20 -
2.1.6. Bidang Pemasaran Pariwisata. Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha; a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan ; b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha ; d. Pelaksanaan administrasi bidang pemasaran dan mitra usaha ; e. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang standar kompetensi, standar usaha dan diseminasi standar pariwisata ; f. Pelaksanaan kerjasama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi dan akreditasi ; g. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar kompetensi, standar usaha, diseminasi standar kerjasama standar pariwisata dan fasilitasi dan akreditasi pariwisata. Dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. Memimpin, membimbing dan membina kasi / bawahan serta mengkoordinir rencana kegiatan semua kasi untuk mendukung kelancaran tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Melaksanakan tugas administratif pada bidang agar tercipta mekanisme kerja yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan agar tercipta disiplin kerja untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi kerja. 4. Mengkoordinir semua kegiatan kepala seksi, membuat program kerja tahunan, laporan tahunan, laporan triwulan, sebagai bahan laporan Kepala Dinas. 5. Melaksanakan koordinasi keluar dengan instansi / lembaga swasta terkait guna menunjang pelaksanaan tugas. 6. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sebagi tindak lanjut tugas dinas. 7. Memimpin, membimbing, membina dan serta mengkoordinir usulan aggaran untuk mendukung kelancaran tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. 8. Menyusun program pembinaan bagi mitra usaha dalam rangka menegakkan Perundang-undangan yang berlaku dibidang kepariwisataan. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, seperti mewakili rapat / undangan, dll dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 21 -
2.1.6.1. Seksi Promosi dan Informasi. Kepala Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Promosi dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Promosi dan Informasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada seksi promosi dan Informasi ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada seksi sarana promosi cetak, promosi elektronik, iklan, dokumentasi dan distribusi ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana promosi cetak, promosi eletronik, iklan, dokumentasi dan distribusi ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Menghimpun naskah peraturan Perundang-undangan, menggandakan, leaflet / brosur yang berhubungan dengan promosi pariwisata. 2. Menghimpun, menggandakan bahan-bahan penyuluhan pariwisata. 3. Mengumpulkan data foto, vidio, dan informasi pariwisata untuk bahan mencentak leaflet, guide book, poster, peta pariwisata, board sapta pesona dan menempatkannya pada tempat yang strategis. 4. Menyelenggarakan promosi dan merencanakan pameran / promosi pariwisata bekerjasama dengan pemerintah / swasta dan organisasi kepariwisataan lainnya. 5. Mengumpulkan data dan membuat daftar rincian mengenai : 1). Kendaraan darat dari dan ke tujuan obyek wisata (hari, biaya, dll). 2). Kendaraan air dari dan ke tujuan obyek wisata ( hari, biaya, dll). 3). Jasa Transportasi lainnya. 6. Menyiapkan peraturan dan ketentuan teknis yang berhubungan dengan persyaratan perijinan biro perjalanan wisata yang bergerak di bidang pariwisata, travel biro yang menjual paket wisata. 7. Merencanakan dan mempersiapkan jasa transportasi wisata dengan bekerja sama instansi / lembaga terkait demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan wisatawan. 8. Membuat evaluasi dan laporan secara periodik kepada Pimpinan mengenai statistik tingkat pemakaian jasa transportasi wisata 9. Memimpin, membimbing, dan membina bawahan agar tercipta disiplin kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. 10. Membuat program kerja dan melaksanakan tugas lain yang dibebankan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 22 -
2.1.6.2. Seksi Pengembangan Mitra Usaha. Kepala Seksi Pengembangan Mitra Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pengembangan Mitra Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Pengembangan Mitra Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada seksi Pengembangan Mitra Usaha ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada seksi Pengembangan Mitra Usaha ; c. Pemberian perijinan pariwisata dan bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pengembangan Mitra Usaha ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok. Dengan Uraian Tugas Sebagai Beikut : 1. Membantu tugas-tugas Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2. Mendata dan menghimpun informasi yang berhubungan dengan kegiatan Pengembangan Mitra Usaha 3. Menyusun naskah-naskah Pengembangan Mitra Usaha yang berisi petunjukpetunjuk tentang cara berwisata dan dicetak dalam bentuk brosur, buletin, guide book, maupun bimbingan teknis wisata seperti; wisata air, wisata hutan belantara, wisata arung jeram, dll. 4. Membuat program kerja Seksi Pengembangan Mitra Usaha, mengevaluasi dan membuat laporan secara berkala kepada pimpinan. 5. Melakukan pengawasan terbuka / tertutup terhadap para wisman / wisnu tentang kemungkinan membawa atau membeli barang-barang budaya tanpa ijin, visa kunjujngan / bekerja tanpa ijin, membawa tumbuhan atau binatang langka yang dilindungi. 6. Membimbing, membina bawahan agar tercipta disiplin kerja yang baik untuk pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. 7. Melaksanakan proses administrasi pendaftaran usaha jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan dan pramuwisata. 8. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis kepada mitra kerja seperti; biro dan agen wisata, pramuwisata, perhotelan, dll. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, dan bertanggung jawab kepada kabid dalam melaksanakan tugas dinas. 10. Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Pemasaran dan Mitra Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11. Mengumpulkan, menyusun, menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan persyaratan perijinan usaha pariwisata. 12. Menghimpun, mengevaluasi, menganalisa data dan membuat statistik perkembangan perijinan. 13. Merencanakan prosedur, menganalisa dan menetapkan lampiran surat yang menyertai permohonan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14. Melaksanakan proses perijinan baik baru maupun perpanjangan yang meliputi; ijin usaha konvensi dan pameran, ijin usaha bumi perkemahan, ijin usaha sarana wisata tirta dan ijin usaha rekreasi. - 23 -
2.1.6.3. Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar.
Kepala Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pengembangan Pasar.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di Bidang Analisa dan Pengembangan Pasar ; b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi pasar luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran ‘ c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan data yang berhubungan langsung dengan analisa dan pengembangan pasar. 2. Menghimpun, menganalisa, mendistribusikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkup tugas pembinaan produk kepariwisataan. 3. Melaksanakan
pengembangan dan penelitian
tentang
Rencana Induk
Kepariwisataan Kabupaten Kotawaringin Barat. 4. Membuat rencana kerja dan membuat laporan berkala hasil analisis bina produksi kepariwisataan yang berhubungan dengan : 1). Data dan informasi pembinaan produk kepariwisataan. 2). Evaluasi dan analisis pembinaan produk pariwisata Kotawaringin Barat. 5. Menghimpun, mengevaluasi, menganalisa data,membuat statistik tentang jumlah, jenis pembinaan produk kepariwisataan Kotawaringin Barat. 6. Memimpin, membimbing dan membina bawahan agar tercipta disiplin yang baik, etos kerja tinggi dalam pelaksanaan tugas. 7. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya, dan bertanggung jawab langsung kepada bidang Pemasaran dan Mitra Usaha.
- 24 -
2.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat.
Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kotawaringin
Barat
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2009, dimana Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi : Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. Kasubbag Keuangan. Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Kabid Seni dan Perfilman, membawahi : Kasi Pembinaan Kelembagaan. Kasi Pembinaan Kreativitas. Kasi Sarana dan Prasarana.
4. Kabid Budaya dan Kepurbakalaan, membawahi : Kasi Pembinaan dan Pelestarian Budaya. Kasi Pembinaan Karakter dan Pekerti Bangsa. Kasi Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan.
5. Kabid Pengembangan Pariwisata, membawahi : Kasi Pengembangan Obyek Wisata. Kasi Kasi Pengembangan Peran Serta Masyarakat. Kasi Pengembangan Aset Wisata.
6. Kabid Pemasaran dan Mitra Usaha, membawahi : Kasi Promosi dan Informasi. Kasi Pengembangan Mitra Usaha. Kasi Analisa dan Pengembangan Pasar.
- 25 -
2.3. Sumber Daya SKPD
Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Tingkat Pendidikan, terdapat pada daftar sebagai berikut: No
TINGKAT PENDIDIKAN
2009
2010
2011
1
S2
1
-
-
2
S1
11
16
20
3
Sarjana Muda / D3
1
3
3
4
SLTA
14
14
10
5
SLTP
1
1
-
6
SD
1
1
-
Jumlah
27
35
33
Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011, menurut Pangkat dan Golongan, terdapat pada daftar sebagai berikut: No 1.
2.
3.
4.
Uraian
Formasi
Posisi Awal Tambahan Kurang
Posisi Akhir
Golongan I/a
-
-
-
-
-
Golongan I/b
-
-
-
-
-
Golongan I/c
-
-
-
-
-
Golongan I/d
-
-
-
-
-
Jumlah Gol I
-
-
-
-
-
Pengatur Muda (II/a)
1
1
-
-
1
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
1
1
-
-
1
Pengatur (II/c)
3
3
2
-
3
Pengatur Tingkat I (II/d)
1
1
-
-
1
Jumlah Gol II
2
3
-
-
6
Penata Muda (III/a)
2
2
5
-
7
Penata Muda Tk. I (III/b)
1
1
-
-
1
Penata (III/c)
5
5
-
-
5
Penata Tingkat I (III/d)
10
10
-
-
10
Jumlah Gol III
18
18
5
-
23
Pembina (IV/a)
1
1
-
1
1
Pembina Tingkat I (IV/b)
3
3
-
1
3
Pembina Utama Muda (IV/c)
-
-
-
-
-
Jumlah Gol IV
6
7
-
2
4
- 26 -
Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Jabatan Struktural dan Fungsional, terdapat pada daftar sebagai berikut: No
Uraian
Formasi Posisi Awal
Tambahan
Kurang Posisi Akhir
1
Menurut Jabatan Struktural
2
Eselon I
-
-
-
-
-
3
Eselon II b
1
1
-
-
-
4
Eselon III a
1
1
-
-
1
5
Eselon III b
4
4
-
1
4
6
Eselon IV a
15
15
-
2
13
7
Staf
30
8
7
-
15
Jumlah
51
29
7
3
32
Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sebagai berikut: No
Uraian
1.
Jumlah
Pegawai Kontrak SK Kepala Dinas
28
Total
Daftar
perlengkapan
kerja
28
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Kotawaringin Barat, sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut: No
Jenis / nama barang
Jumlah Merk / Thn Pembuatan Volume Satuan
Harga ( Rp )
RB
Kondisi RR
Baik
3
1
1
1
Komputer / PC
2001-2005
5
Unit
75.000.000
2
Komputer / PC
2008
5
Unit
75.000.000
5
3
Komputer / PC
2011
1
Unit
15.000.000
1
4
Laptop
2004
1
Unit
15.000.000
5
Laptop Lengkap
2004
8
Bh
120.000.000
6
Printer LQ 2180
2008
2
Bh
13.000.000
1
7
Mesin Tik
2005
6
Bh
12.900.000
4
8
Wireless
2001-2005
1
Bh
1.250.000
1
9
LCD Proyektor
2004
1
Bh
7.000.000
1
Keterangan: ~ RB : Rusak Berat. ~ RR : Rusak Ringan. ~ B : Baik.
- 27 -
1 8 1 2
2.4. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4.1. Kondisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dua Tahun Terakhir Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD Kebudayaan 1. 2 3 4 5 6 7 8 Pariwisata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17
Tolak Ukur Kinerja Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan budaya dan wisata Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah Jumlah fasilitasi film dokumenter seni budaya Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan (orang) Jumlah fasilitasi pagelaran di luar daerah Jumlah festival dan lomba (Isen Mulang, Marunting Batu Aji, Keraton Nusantara) Pawai Nasi Adab dalam rangka HUT Kobar Jumlah daya tarik wisata alam, bahari, budaya dan buatan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata Jumlah Wisatawan Manca Negara ( Wisman ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP Jumlah Wisatawan Nusantara ( Wisnus ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP Jumlah pengunjung obyek wisata Bugamraya. Jumlah organisasi pengelolaan destinasi Jumlah profil investasi pariwisata (usaha, industri, dan investasi) Jumlah penyelenggaraan promosi langsung dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional ( Sail Indonesia) Kunjungan kapal pesiar orion II Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Kobar (naskah) Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Kobar Jumlah bahan promosi cetak dan publikasi media cetak ( lembar ) Jumlah bahan promosi cetak yang didistribusikan (lembar) Jumlah bahan promosi elektronik, media elektronik dan media luar ruang ( buah ) Jumlah bahan promosi elektronik yang didistribusikan (buah) Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang pariwisata (orang)
- 28 -
Target Kinerja Capaian Kinerja Pelayanan Pelayanan SKPD saat ini s/d 2010 30%
20%
0 0 0 29 5 100% 100%
0 0 0 29 5 100% 100%
8 50% 50% 4,000 1,300 10,500 2 2
8 50% 50% 12,138 3,423 57,506 2 0
1 1 8 2 1500 1500 2 1 50
1 1 8 1 1500 1500 2 1 50
BAB. III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah budaya dan kepurbakalaan lokal serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. 2. Kurang terpeliharanya Peninggalan Benda Sejarah dan Benda Budaya 3. Terbatasnya data/informasi mengenai benda cagar budaya ( BCB ). 4. Kurangnya pembinaan, perlindungan terhadap kesenian budaya daerah sebagai usaha pelestarian warisan budaya daerah. 5. Banyaknya
permintaan
kunjungan
wisatawan
mancanegara
ke
Kabupaten
Kotawaringin Barat. 6. Masih adanya obyek wisata dan budaya yang belum dikenal bagi wisatawan. 7. Lemahnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Pariwisata. 8. Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat
- 29 -
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI. Pada hakekatnya visi adalah gambaran bersama tentang masa depan yang lebih baik yang ingin dicapai, berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan, mampu menjadi akseleratur kegiatan, bersifat antisipatif dan inovatif. Dengan memperhatikan letak geografis daerah yang potensial serta dilandasi oleh visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Kotawaringin Barat Sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan “ Penetapan visi tersebut merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringtin Barat untuk mengelola, membangun dan mengembangkan potensi kepariwisataan daerah. Sangat disadari bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat kaya dengan potensi pariwisata khususnya wisata alam yang didukung oleh obyek dan atraksi wisata budaya Kotawaringin Barat Sebagai tindak lanjut dari visi maka disusun misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara terukur, obyektif dan spesifik harus dipedomani sebagai landasan kerja. Guna mencapai visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut maka ditetapkan misi yang meliputi : 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada masyarakat dalam membentuk Citra Budaya dan Pesona Wisata yang handal. 2. Membangun Sarana dan Prasarana di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang berbasis masyarakat ( Community Base Toruism ) dengan berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan “Pemberdayaan Masyarakat” melalui Sistem Integrasi program dengan lintas sektoral demi memperluas kesempatan kerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memantapkan “ Citra Budaya “ dan “ Pesona Wisata “ guna mewujudkan ketahanan budaya dan pembentukan jati diri daerah yang berwawasan Budaya dan Wisata. 4. Mendorong perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas dan memiliki daya saing.
- 30 -
4.2. TUJUAN DAN SASARAN.
Dari visi dan misi tersebut maka disusun suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : a. Tujuan 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam melestarikan benda budaya dan peninggalan sejarah 2. Meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah dan kebudayaan daerah 3. Memperkenalkan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkualitas dan memiliki daya saing 4. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata b. Sasaran 1. Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah 2. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan seni dan kebudayaan daerah 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 4. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan. 5. Meningkatkan Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata
- 31 -
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Urusan dan Kewenangan Tujuan Sasaran Wajib SKPD Kebudayaan Mendorong peran serta masyarakat Terwujudnya kelestarian dan dalam melestarikan benda budaya pemeliharaan benda cagar dan peninggalan sejarah budaya daerah. Meningkatkan dan mendorong Terwujudnya kelestarian dan masyarakat dalam melestarikan dan pengembangan seni dan mengembangkan kesenian daerah kebudayaan daerah dan kebudayaan daerah
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Indikator Sasaran / Tolak Ukur Kinerja Sasaran
1
2
3
4
5
1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan budaya dan wisata 2. Tersedianya museum budaya dan koleksi benda purbakala dan sejarah. 3. Jumlah benda cagar budaya dan sejarah yang direvitalisasi
30%
30%
40%
40%
40%
30% 2
30% 2
50% 2
50% 2
50% 2
4. Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman & pagelaran seni budaya 5. Jumlah fasilitasi pagelaran, pameran festival, lomba dan pawai serta pengiriman duta wisata 6. Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya 7. Jumlah fasilitasi film dokumenter seni budaya 8. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan (orang) 9. Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal daerah 10. Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
6 5 1 1 29 30% 30%
6 5 1 1 29 30% 30%
6 5 1 1 29 40% 50%
6 5 1 1 29 40% 50%
6 5 1 1 29 40% 50%
- 32 -
Urusan dan Kewenangan Tujuan Sasaran Wajib SKPD Pariwisata Memperkenalkan Kebudayaan dan Meningkatnya jumlah Kepariwisataan Daerah Kabupaten kunjungan wisatawan dan Kotawaringin Barat yang berkualitas lama tinggal wisatawan dan memiliki daya saing.
Bertumbuhnya usaha kepariwisataan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Indikator Sasaran / Tolak Ukur Kinerja Sasaran 1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional ( Sail Indonesia) 2. Kunjungan Kapal Pesiar Orion I & II 3. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Kobar (naskah) 4. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (Kecamatan dan Desa) 5. Jumlah bahan promosi cetak dan publikasi media cetak ( lembar ) 6. Jumlah bahan promosi cetak yang didistribusikan (lembar) 7. Jumlah bahan promosi elektronik, media elektronik dan media luar ruang ( buah ) 8. Jumlah bahan promosi elektronik yang didistribusikan (buah) 9. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang pariwisata (orang) 10. Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata 11. Jumlah profil investasi pariwisata (usaha, industri, dan investasi) 12. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata nasional, pelaksanaan misi penjualan dan pendukungan penyelenggaraan festival
- 33 -
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
8 8 5 2,100 2,100 3 3 50
8 8 5 3,000 3,000 4 4 100
8 8 5 3,000 3,000 4 4 100
8 8 5 3,000 3,000 4 4 100
8 8 5 3,000 3,000 4 4 100
1 2 4
1 2 4
1 2 5
2 2 5
2 2 6
Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD Pariwisata
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran / Tolak Ukur Kinerja Sasaran
14. Jumlah daya tarik wisata alam, bahari, budaya dan buatan Mendorong penyediaan sarana dan Meningkatkan Pengembangan dan 15.pemeliharaan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata prasarana penunjang obyek wisata Destinasi Pariwisata 16. Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata 17. Jumlah desa wisata 18. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 19. Tingkat perkembangan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB 20. Tingkat perkembangan jumlah objek wisata 21. Tingkat perkembangan jumlah wisatawan 22. Jumlah Wisatawan Manca Negara ( Wisman ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP 23. Jumlah Wisatawan Nusantara ( Wisnus ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP 24. Jumlah pengunjung obyek wisata Bugamraya. 25. Jumlah organisasi pengelolaan destinasi 26. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata 27. Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata (pertemuan)
- 34 -
1
2
3
4
5
8 50% 50% 2 0.011% 0.011% 21% 9,900 8,500 1,400 10,600 2 1 4
8 60% 60% 2 0.011% 0.011% 22% 12,000 10,500 1,500 10,800 2 1 4
8 70% 70% 2 0.011% 0.011% 23% 14,100 12,500 1,600 11,000 2 1 4
8 80% 80% 2 0.011% 0.011% 24% 16,800 15,000 1,800 11,200 2 1 4
8 80% 90% 2 0.011% 0.011% 25% 18,000 16,000 2,000 11,400 2 1 4
4.3. STRATEGI. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan serta mengacu pada fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unit pelaksana daerah. Strategi pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Pengembangan dan pengelolaan keragaman budaya. 3. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 4. Pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan. 5. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata. 4.4. KEBIJAKAN Adapun kebijakan yang mendukung kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Publik Dalam mengembangkan Kebudayaan dan Pariwisataan Kabupaten Kotawaringin Barat, hendaknya bertumpu kepada nilai – nilai budaya, etika, agama, moral sebagai wahana pengembangan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan, serta memberdayakan potensi daerah dan potensi masyarakat. 2. Kebijakan Teknis Yang merupakan dari kebijakan teknis yaitu : a. Pengembangan produk wisata b. Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah c. Pengembangan sadar wisata dan sadar budaya d. Pengembangan pemasaran yang efektif e. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas obyek wisata Daerah. f. Pembangunan dan penataan Museum Daerah. g. Promosi Pariwisata Daerah. h. Pembinaan/Penataan Kebudayaan dan kepurbakalaan Daerah i. Pelestarian dan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya, Benda Budaya dan Benda Purbakala. j. Kebijakan kegiatan penelitian, survey, monitoring, pengumpulan data obyek dan atraksi wisata
- 35 -
3. Kebijakan Keuangan Yang merupakan dari kebijakan keuangan yaitu : a. Penganggaran berbasis kinerja b. Kebijakan kerjasama melalui kemitraan c. Kebijakan administrasi keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku
4. Kebijakan Sarana dan Prasarana Yang merupakan dari kebijakan Sarana dan Prasarana yaitu : a. Kebijakan bahan dan utilitas b. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas. c. Kebijakan
pengembangan
sarana
dan
prasarana
kepariwisataan
dan
kebudayaan
5. Kebijakan Personalia Yang merupakan dari kebijakan Personalia yaitu : a. Kebijakan pengembangan keterampilan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia pariwisata dan kebudayaan b. Kebijakan pembinaan c. Kebijakan pengembangan professional d. Study Banding dan diklat kursus aparatur pariwisata.
6. Kebijakan Pelayanan kepada Masyarakat Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionallisme yang berciri tanggap, cepat, cerdas, tepat, murah, mudah, berkualitas dan menyenangkan.
- 36 -
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain : I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat a. Belanja perangko, materai, dan benda Pos lainnya b. Belanja pengiriman paket 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik ~ Pembiayaan keperluan komunikasi, listrik dan air. 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ~ Pemeliharaan perlengkapan kantor 4. Pelayanan jasa administrasi keuangan a. Pembiayaan bagi belanja pegawai b. Pembiayaan untuk jasa transaksi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor ~ Pembiayaan untuk pemeliharaan kantor 6. Penyediaan ATK ~ Pembiayaan menunjang kegiatan kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ~ Pembiayaan foto copy dan penjilidan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ~ Pembelian lampu penerangan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga ~ Pengadaan peralatan dapur kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ~ Pengadaan buku perpustakaan 11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ~ Pembiayaan terhadap perjalanan dinas ke luar daerah II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan kantor ~ Pembuatan dan pengadaan umbul-umbul, bendera dan tiang umbul-umbul 2. Pengadaan peralatan gedung kantor ~ Penyediaan kelengkapan gedung kantor 3. Pengadaan meubelair ~ Penyediaan lemari dan meja serta kursi kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor a. Pemeliharaan, perbaikan gedung dan pagar kantor b. Perawatan dan pemeliharaan taman dan halaman kantor.
- 37 -
III. Peningkatan Disiplin Aparatur / Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 1. Penyediaan pakaian dinas IV. Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS / Pemulangan Pegawai yang Pensiun 1. Pengiriman pegawai pensiun yang keluar daerah V. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1. Pembiayaan untuk mengikuti bimtek, pelatihan dan kursus singkat keluar daerah VI. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ~ Pembiayaan untuk pembuatan laporan evaluasi, Lakip, Renja, LPPD dan LKP serta Program kerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran ~ Pembiayaan untuk pembuatan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ~ Pembiayaan untuk pembuatan laporan keuangan akhir tahun VII. Pengelolaan Kekayaan Budaya 9. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno a. Pemeliharaan terhadap benda cagar budaya dan bangunan bersejarah b. Pembuatan monografi benda cagar budaya dan bangunan bersejarah 10. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ~ Penyelenggaraan sosialisasi Sadar Wisata / Sapta Pesona 3. Pendukungan pengelolaan Museum dan Taman Budaya daerah a. Pemeliharaan Museum dan Taman Budaya b. Pembuatan duplikat Benda Cagar Budaya c. Penyediaan bangunan Balai Budaya Daerah 4. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam a. Pembuatan karya cetak nilai-nilai budaya dan sejarah b. Pembuatan film dokumenter VIII. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah a. Penyediaan alat kesenian, olah raga dan pakaian adat b. Pembinaan terhadap kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah a. Pelaksanaan Festival Budaya Marunting Batu Aji di Kabupaten Kobar b. Mengikuti Festival Budaya Isen Mulang di Palangka Raya c. Pengiriman Duta Wisata
- 38 -
IX. Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan a. Pemeliharaan kebersihan objek wisata b. Mendata dan inventarisasi pengembangan objek wisata c. Monitoring dan mengevaluasi pemungutan Retribusi PAD Pariwisata d. Pemeliharaan fasilitas umum di objek wisata 2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata ~ Penyediaan fasilitas bangunan untuk tempat rekreasi di obyek wisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata a. Pembinaan terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata b. Pemberdayaan SDM masyarakat pesisir di obyek wisata c. Penyediaan fasilitas rekreasi di obyek wisata X. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata ~ Penyediaan buku informasi kondisi pasar pariwisata 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata ~ Penyediaan informasi obyek wisata berupa website 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata ~ Melaksanakan
kerjasama
dengan
pihak
ketiga
dalam
pengembangan
kepariwisataan 4. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata a. Pelaksanaan Travel Mart Pariwisata b. Pengiriman Duta Wisata Tingkat Nasional 5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri a. Penyediaan bahan promosi berupa leaflet, booklet, banner, baliho, dan peta wisata b. Mengikuti pameran, expo, Rakon, Misi Kesenian dan gebyar wisata serta sail Indonesia XI. Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwsata ~ Meningkatkan kemmapuan sumber daya manusia pendukung pariwisata 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata ~ Pembuatan ornamen wisata bagi kelotok/perahu wisata 3. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu / Stake Holder ~ Peningkatan sumber daya manusia pemandu wisata (guide) dan Stake Holder kepariwisataan yang lain.
- 39 -
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Mendorong peran serta masyarakat dalam melestarikan benda budaya dan peninggalan sejarah
Meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah dan kebudayaan daerah
Target
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Rp. Target Rp. 200.000 1.900.000 200.000 2 bh 900.000
Tahun-4
Tahun-5
Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan Pengelolaan Kekayaan Budaya benda cagar budaya daerah. Jumlah Daya Tarik Wisata Budaya dan 1. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Peninggalan Sejarah Jumlah Dukungan Fasilitas Pemeliharaan 2. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah Benda Budaya dan Peninggalan Sejarah
Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Benda Bersejarah Pemeliharaan Benda Budaya dan Benda Bersejarah
100.000 200.000 200.000 1.200.000 2 bh 100.000 2 bh 200.000 2 bh 200.000 2 bh 200.000 2 bh
Tersedianya Mesium dan Taman Budaya Daerah
1 Pkt
Terwujudnya kelestarian dan pengembangan Jumlah Daya Tarik Budaya dan Kesenian seni dan kebudayaan daerah Daerah Jumlah Dukungan alat-alat kesenian dan Peningkatan sanggar kesenian daerah.
Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya dan Kesenian Daerah Daya Tarik Kebudayaan dan Kesenian Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Festifal Kebudayaan Daerah Tersedianya Film Dokumenter Kebudayaan dan Kesenian Daerah
1.410.900 1.510.900 1.410.900 1.510.900 100 % 735.900 100 % 735.900 100 % 735.900 100 % 735.900 100 % 100 % 675.000 100 % 675.000 100 % 675.000 100 % 675.000 100 % 100 % 100.000 100 % 100.000 100 %
Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 4. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
- 40 -
1 Pkt 1.000.000
1 Pkt 1.000.000
1.510.900 7.354.500 735.900 100 % 3.679.500 675.000 100 % 3.375.000 100.000 100 % 300.000
Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tahun-1 Target
Mendorong penyediaan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata
Meningkatkan Pengembangan dan pemeliharaanJumlah Destinasi Pariwisata bertaraf Destinasi Pariwisata Nasional dan Internasional
Memperkenalkan Kebudayaan dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kotawaringin lama tinggal wisatawan Barat yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Bertumbuhnya usaha kepariwisataan
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tahun-2
Rp.
Target
Tahun-3
Tahun-4
Rp. Target Rp.
Target
Tahun-5
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Target Rp.
Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Pengembangan daerah tujuan wisata
Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari Berstandar Nasional dan Internasional 13.000.000 13.000.000 13.300.000 13.000.000 Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari 7 Pkt 1.000.000 7 Pkt 1.000.000 7 Pkt 1.000.000 7 Pkt 1.000.000 7 Pkt Pemeliharaan dan Kebersihan Obyek Wisata 12 Org 12.000.000 12 Org 12.000.000 12 Org 12.000.000 12 Org 12.000.000 12 Org Pembinaan dan Pelatihan SDM Pelaku Wisata di daerah tujuan wisata 20 Org 300.000 20 Org
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 4. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
868.440 30.000 5.000 100.000 104.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
4.342.200 30.000 25.000 500.000 640.200
5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu
Terlaksananyan Promosi Pariwisata di Luar Daerah dan Mancanegara. Penyiapan data informasi potensi pariwisata Penyiapan data informasi potensi pariwisata berupa website Kerjasama paket wisata dengan asosiasi kepariwisataan di daerah lain Kerjasama lintas sektor dlm sosialisasi dan penyuluhan mengenai sadar wisata/sapta pesona Pembuatan paket wisata dan mengikuti event promosi pariwisata Bimtek sertifikasi dan standarisasi bagi pemandu wisata Kobar
579.400 50.000
579.400 50.000
579.400 50.000
579.400 50.000
579.400 50.000
2.897.000 250.000
Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2. Peningkatan peranserta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwista
Terlaksananya Mitra Kerja untuk Promosi dan Pengelolaan Pariwisata Kerjasama penyiapan SDA Pariwisata dengan Stake Holder Kerjasama Promosi dan Pengelolaan dengan Pengusaha Pariwisata
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
300.000 175.000 125.000
- 41 -
13.300.000 65.600.000 1.000.000 35 Pkt 5.000.000 12.000.000 12 Org 60.000.000 300.000 40 Org 600.000
B A B VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Indikator Kinerja SKPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 5 (lima) tahun mendatang terdiri dari : Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD Kebudayaan
Pariwisata
Tolak Ukur Kinerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan budaya dan wisata Tersedianya museum budaya dan koleksi benda purbakala dan sejarah. Jumlah benda cagar budaya dan sejarah yang direvitalisasi Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman & pagelaran seni budaya Jumlah fasilitasi pagelaran, pameran festival, lomba dan pawai serta pengiriman duta wisata Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya Jumlah fasilitasi film dokumenter seni budaya Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan (orang) Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal daerah Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Jumlah daya tarik wisata alam, bahari, budaya dan buatan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata Jumlah desa wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tingkat perkembangan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB Tingkat perkembangan jumlah objek wisata Tingkat perkembangan jumlah wisatawan Jumlah Wisatawan Manca Negara ( Wisman ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP Jumlah Wisatawan Nusantara ( Wisnus ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP Jumlah pengunjung obyek wisata Bugamraya. Jumlah organisasi pengelolaan destinasi Jumlah dukungan fasilitas pariwisata Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata (pertemuan) Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata Jumlah profil investasi pariwisata (usaha, industri, dan investasi) Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata nasional, pelaksanaan misi penjualan dan pendukungan penyelenggaraan festival Jumlah penyelenggaraan promosi langsung dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional ( Sail Indonesia) Kunjungan Kapal Pesiar Orion I & II Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Kobar (naskah) Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Kobar Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (Kecamatan dan Desa) Jumlah bahan promosi cetak dan publikasi media cetak ( lembar ) Jumlah bahan promosi cetak yang didistribusikan (lembar) Jumlah bahan promosi elektronik, media elektronik dan media luar ruang ( buah ) Jumlah bahan promosi elektronik yang didistribusikan (buah) Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang pariwisata (orang)
18. 19 20 21 22 23 24 25 26 27
- 42 -
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Urusan dan Kewenangan Wajib SKPD Kebudayaan
Pariwisata
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Indikator 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan budaya dan wisata Tersedianya museum budaya dan koleksi benda purbakala dan sejarah. Jumlah benda cagar budaya dan sejarah yang direvitalisasi Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman & pagelaran seni budaya Jumlah fasilitasi pagelaran, pameran festival, lomba dan pawai serta pengiriman duta wisata Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya Jumlah fasilitasi film dokumenter seni budaya Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan (orang) Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal daerah Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Jumlah daya tarik wisata alam, bahari, budaya dan buatan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata Terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata Jumlah desa wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tingkat perkembangan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB Tingkat perkembangan jumlah objek wisata Tingkat perkembangan jumlah wisatawan Jumlah Wisatawan Manca Negara ( Wisman ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP Jumlah Wisatawan Nusantara ( Wisnus ) yang mengunjungi Obyek Wisata TNTP Jumlah pengunjung obyek wisata Bugamraya. Jumlah organisasi pengelolaan destinasi Jumlah dukungan fasilitas pariwisata Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata (pertemuan) Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata Jumlah profil investasi pariwisata (usaha, industri, dan investasi) Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata nasional, pelaksanaan misi penjualan dan pendukungan penyelenggaraan festival Jumlah penyelenggaraan promosi langsung dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional ( Sail Indonesia) Kunjungan Kapal Pesiar Orion I & II Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Kobar (naskah) Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Kobar Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (Kecamatan dan Desa) Jumlah bahan promosi cetak dan publikasi media cetak ( lembar ) Jumlah bahan promosi cetak yang didistribusikan (lembar) Jumlah bahan promosi elektronik, media elektronik dan media luar ruang ( buah ) Jumlah bahan promosi elektronik yang didistribusikan (buah) Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang pariwisata (orang)
18. 19 20 21 22 23 24 25 26 27
- 43 -
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
I
II
II
IV
V
20%
30%
30%
40%
40%
40%
40%
0% 0 6 5 0 0 29 0 0
30% 2 6 5 1 1 29 30% 30%
30% 2 6 5 1 1 29 30% 30%
50% 2 6 5 1 1 29 40% 50%
50% 2 6 5 1 1 29 40% 50%
50% 2 6 5 1 1 29 40% 50%
50% 2 6 5 5 5 145 40% 50%
20% 50% 50% 0 0.010% 0.010% 20% 17,500 6,500 1,000 10,000 2 0 0 0 0
30% 50% 50% 2 0.011% 0.011% 21% 20,500 8,500 1,400 10,600 2 1 4 1 2
30% 60% 60% 2 0.011% 0.011% 22% 22,800 10,500 1,500 10,800 2 1 4 1 2
40% 70% 70% 2 0.011% 0.011% 23% 25,100 12,500 1,600 11,000 2 1 4 1 2
40% 80% 80% 2 0.011% 0.011% 24% 28,000 15,000 1,800 11,200 2 1 4 2 2
50% 80% 90% 2 0.011% 0.011% 25% 29,400 16,000 2,000 11,400 2 1 4 2 2
50% 80% 90% 10 0.055% 0.055% 25% 29,400 16,000 2,000 11400 2 1 4 2 2
4 1
4 1
5 1
5 1
6 1
6 1
6 1
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8
1 2,100 1,100 2 2 50
5 2,100 2,100 3 3 50
5 3,000 3,000 4 4 100
5 3,000 3,000 4 4 100
5 3,000 3,000 4 4 100
5 3,000 3,000 4 4 100
5 3,000 3,000 4 4 100
B A B VII PENUTUP
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahunan yang memuat misi, visi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah tahun 2012 – 2016 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahunan SKPD.
Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD.
Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas – tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.
Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik – baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut kedalam rencana tindak operasionalnya bagi setiap bidang / sub bidang dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 44 -
ANALISIS STRATEGIS
Penilaian dan kajian lingkungan eksternal A. Peluang 1. Dengan semakin matang sistem demokrasi maka membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni budaya. 2. Dengan
semakin
tersegmentasinya
wisatawan
yang
memiliki
motivasi
khusus,menuntut destinasi yang mampu menawarkan keanekaragaman produk pariwisata. 3. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dikenal suka membantu dan ramah yang merupakan modal untuk membangun industry pariwisata sebagai industry jasa. 4. Adanya peluang dengan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi kepariwisataan Kab.Kobar. 5. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan peningkatan obyek dan daya tarik wisata. 6. Adanya produk usaha jasa dan sarana yang berdaya saing tinggi. 7. Adanya komitmen bersama dan terpadu antara pemerintah sebagai fasilitator dengan masyarakat dan swasta untuk memajukan pembangunan kepariwisataan. 8. Adanya komitmen yang kuat dari Pemda untuk membangun dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata terbuka secara luas bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya di kabupaten Kotawaringin Barat. 9. Terbukanya kesempatan bagi aparat kepariwisataan dalam mengembangkan sumber dayanya. B. Ancaman /Threats 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya (BCB) 2. Lemahnya
sumber
daya
manusia
(SDM)
pengelola
peninggalan
sejarah
kepurbakalaan dan budaya local, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, serta SDM pelaku pariwisata 3. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah antara lain karena keterbatasan informasi 4. Pembangunan Destinasi yang kurang memperhatikan aspek kepentingan dan manfaat bagi masyarakat local. 5. Adanya kesamaan potensi kepariwisataan dengan daerah lain. 6. Belum tersedianya standart pedoman teknis criteria dan prosedur-prosedur pengelolaan kebudayaan dan pariwisata.
- 45 -
Penilaian dan kajian aspek lingkungan internal A. Kekuatan 1. Dengan otonomi daerah dan perangkat hukumnya akan mampu meningkatkan kemampuan Pemda untuk membangun destinasi baru khususnya pengembangan obyek dan daya tarik wisata,usaha jasa dan sarana wisata 2. Adanya master plan atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. Potensi ekonomi pariwisata relative besar dan menjanjikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kesempatan kerja. 4. Adanya sarana informasi kepariwisataan kepada masyarakat. 5. Sosialisasi branding
untuk pasar luar negeri “THE HIDDEN BEAUTIFUL OF
BORNEO “dan untuk pasar dalam negeri “ KENALI NEGERIMU, CINTAI NEGERIMU “ diharapkan akan membangkitkan citra pariwisata. 6. Adanya jalinan kerjasama yang harmonis antara pemda,pelaku pariwisata dan komponen
pariwisata
untuk
menyamakan
presepsi
dalam
menyamakan
pembangunan pariwisata . 7. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan promosi. 8. Tersedianya sumber daya manusia kepariwisataan. 9. Letak geografis kabupaten Kotawaringin Barat yang strategis. B. Kelemahan 1. Data base kebudayaan dan pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sektor kebudayaan pariwisata yang actual. 2. Masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk lokal. 3. Rendahnya pengelolaan Destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata. 4. Belum optimalnya peran masyarakat dan insan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan. 5. Belum efektifnya upaya pemasaran dalam dan luar negeri. 6. Obyek dan daya tarik wisata belum tertata optimal. 7. Kurangnya aksesibilitas menuju obyek wisata dan daya tarik wisata potensial. 8. Belum optimalnya pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata. 9. Alokasi anggaran yang mendukung pengembangan, pengelolaan dan pelestarian obyek wisata relative terbatas. 10. Kualitas sumber manusia yang kurang memadai.
- 46 -
REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN TERHADAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Target Kinerja Capaian Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Mendorong peran serta masyarakat dalam melestarikan benda budaya dan peninggalan sejarah
Sasaran Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah.
Indikator Sasaran
Jumlah Daya Tarik Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah Jumlah Dukungan Fasilitas Pemeliharaan Benda Budaya dan Peninggalan Sejarah
Meningkatkan dan mendorong masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah dan kebudayaan daerah
Terwujudnya kelestarian dan pengembangan seni dan kebudayaan daerah
Mendorong penyediaan sarana dan
Meningkatkan Pengembangan dan pemeliharaan Jumlah Destinasi Pariwisata bertaraf Destinasi Pariwisata Nasional dan Internasional
prasarana penunjang obyek wisata
Jumlah Daya Tarik Budaya dan Kesenian Daerah Jumlah Dukungan alat-alat kesenian dan Peningkatan sanggar kesenian daerah.
Memperkenalkan Kebudayaan dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kotawaringin lama tinggal wisatawan Barat yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Program dan Kegiatan
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tahun-1
Tahun-2 Rp.
Target
Tahun-4 Target
Rp.
2 bh
100.000 100.000 2 bh
2. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah
Tersedianya Mesium dan Taman Budaya Daerah
1 Pkt
Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 4. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya dan Kesenian Daerah Daya Tarik Kebudayaan dan Kesenian Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Festifal Kebudayaan Daerah Tersedianya Film Dokumenter Kebudayaan dan Kesenian Daerah
100 % 100 %
Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Pengembangan daerah tujuan wisata
Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari Berstandar Nasional dan Internasional 13.000.000 13.000.000 13.300.000 Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari 7 Pkt 1.000.000 7 Pkt 1.000.000 7 Pkt 1.000.000 7 Pkt Pemeliharaan dan Kebersihan Obyek Wisata 12 Org 12.000.000 12 Org 12.000.000 12 Org 12.000.000 12 Org Pembinaan dan Pelatihan SDM Pelaku Wisata di daerah tujuan wisata 20 Org 300.000
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 4. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Terlaksananyan Promosi Pariwisata di Luar Daerah dan Mancanegara. Penyiapan data informasi potensi pariwisata Penyiapan data informasi potensi pariwisata berupa website Kerjasama paket wisata dengan asosiasi kepariwisataan di daerah lain Kerjasama lintas sektor dlm sosialisasi dan penyuluhan mengenai sadar wisata/sapta pesona Pembuatan paket wisata dan mengikuti event promosi pariwisata Bimtek sertifikasi dan standarisasi bagi pemandu wisata Kobar
868.440 30.000 5.000 100.000 104.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
868.440 0 5.000 100.000 134.040
4.342.200 30.000 25.000 500.000 640.200
579.400 50.000
579.400 50.000
579.400 50.000
579.400 50.000
579.400 50.000
2.897.000 250.000
Pengembangan Kemitraan Terlaksananya Mitra Kerja untuk Promosi dan Pengelolaan Pariwisata 1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Kerjasama penyiapan SDA Pariwisata dengan Stake Holder 2. Peningkatan peranserta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwista Kerjasama Promosi dan Pengelolaan dengan Pengusaha Pariwisata
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
60.000 35.000 25.000
300.000 175.000 125.000
200.000 200.000 2 bh 1 Pkt
1.410.900 735.900 100 % 675.000 100 % 100 %
1.510.900 735.900 100 % 675.000 100 % 100.000
1.410.900 735.900 100 % 675.000 100 % 100 %
Rp.
Target
1.200.000 200.000 2
Rp.
Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Target Rp.
Target
200.000 200.000 2 bh
Rp.
Tahun-5
Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Benda Bersejarah Pemeliharaan Benda Budaya dan Benda Bersejarah
- 47 -
Target
Tahun-3
Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu
Bertumbuhnya usaha kepariwisataan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
200.000 200.000 2 bh
1.900.000 900.000
1 Pkt
1.000.000
% % %
1.510.900 735.900 100 % 675.000 100 % 100.000 100 %
7.354.500 3.679.500 3.375.000 300.000
13.000.000 1.000.000 7 Pkt 12.000.000 12 Org 20 Org
13.300.000 1.000.000 35 Pkt 12.000.000 12 Org 300.000 40 Org
65.600.000 5.000.000 60.000.000 600.000
bh
1.000.000
1.510.900 735.900 100 675.000 100 100.000 100
