Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Sejalan dengan perkembangan negara yang tanpa batas, proses globalisasi bergerak dengan sangat cepat menembus hampir kesegala aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya teknologi dan lainlain. Kesemuanya ini ditandai dan dipicu dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika) serta teknologi bidang perhubungan (transportasi). Pengembangan masyarakat dan peningkatan keahlian dalam bidang teknologi diharapkan dapat mengantisipasi gelombang teknologi dan informasi global yang tidak dapat dihindari lagi. Masyarakat informasi (information society)
merupakan
kondisi
masyarakat
yang
memahami
dan
mempertimbangkan segala pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada informasi. Sehingga terwujudnya masyarakat informasi merupakan syarat mutlak siapnya penerimaan masyarakat terhadap informasi yang mengalir dari seluruh penjuru dunia. Beberapa nilai strategis yang harus dimiliki oleh urusan wajib komunikasi dan informatika adalah : 1. Kebutuhan Pokok Komunikasi (pesan atau informasi) menjadi aspek yang sangat penting (determinan) dalam kehidupan setiap manusia komunikasi sudah merupakan suatu kebutuhan utama mengekspresikan aktivitas. 2. Kemajuan Teknologi Adanya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika) serta transportasi sangat membantu dalam menciptakan terjadinya deteritorialisasi sehingga batas-batas geografis yang selama ini menjadi penghambat dalam aktivitas komunikasi antar manusia dan lembaga sekarang semakin dapat dikurangi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi telah menjadikan dunia yang kita huni sebagaimana layaknya desa global (global village). 3. Pengambilan Keputusan Proses suatu organisasi membutuhkan berbagai data dan informasi untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya keputusan yang diambil tersebut baru dapat berdampak apabila dikomunikasikan secara efektif pada sasaran sesuai dengan yang diharapkan.
1
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik, jenis lembaga tersebut adalah : 1. Negara a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil. b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable. d. Menegakkan H A M e. Melindungi lingkungan hidup. f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. 2. Sektor Swasta a. Menjalankan industri b. Menciptakan lapangan kerja c. Menyedikan insentif bagi karyawan d. Meningkatkan standar hidup masyarakat e. Memelihara lingkungan hidup. f. Menaati peraturan. g. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM 3. Masyarakat Madani a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi b. Mempengaruhi kebijakan publik c. Sebagai sarana checks and balances pemerintah d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah e. Mengembangkan SDM f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.
Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 2000 telah mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk selalu meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal prinsip-prinsip good governance Asosiasi Pemerintahan Kota, Asosiasi DPRD Kota, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan Asosiasi DPRD kabupaten dengan Dukungan Depdagri telah menyepakati 10 Prinsip good governace: (Partisipasi,
Transparansi,
Akuntabilitas,
Daya
Tanggap,
Kesetaraan,
Penergakan Hukum, Pengawasan, Wawasan Kedepan, Profesionalisme dan Efisiensi dan Efektifitas). Peran pemerintah tidak lagi hanya sebatas pemberi dan atau penyedia informasi tetapi yang lebih penting adalah pemerintah menjadi pihak yang secara aktif mencari informasi (information seeker). Dengan kondisi ini 2
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
diharapkan masyarakat sendirilah yang mengetahui kebutuhan dan segala persoalan yang mereka hadapi. Masyarakat diharapkan akan mampu memberikan respon positif terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan pemabangunan secara rasional, proposional, konstruktif dan objektif, baik pada tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/ Kota. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah memerlukan dasar atau prinsip-prinsip tata-pemerintahan daerah yang baik, yang dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pemberian otonomi adalah: a. Peningkatan pelayanan aparatur pemerintah di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, b. Pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan rasa kebangsaan, keadilan, pemerataan, dan kemandirian daerah serta c. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pelaksanaan Tata-Pemerintahan yang baik memerlukan beberapa instrumen: Instrumen yang menjamin tata-pemerintahan yang baik entah itu, melalui peraturan-peraturan yang bersifat umum, berlaku untuk semua, pada setiap situasi dan setiap saat, maupun peraturan-peraturan khusus untuk situasi tertentu. Instrumen yang mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik secara stimulan dan korektif, misalnya melalui pedoman dan petunjuk, prosedur
perijinan,
pedoman
tingkah
laku,
sistem
subsidi
dan
penghargaan. Instrumen yang memantau pelaksanaan tata-pemerintahan yang baik, baik melalui evaluasi kinerja oleh aparat pemerintah sendiri maupun melalui pengawasan oleh lembaga independen (yang tidak berpihak), oleh media massa dan oleh masyarakat sendiri. Dan untuk dapat lebih meningkatkan kebutuhan serta pelayanan terhadap masyarakat dan untuk mengurangi berbelit-belitnya prosedur dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemerintah maka pemerintahpun wajib memperbaiki kinerja administrasi dengan meningkatkan pelayanan yang lebih efisien, efektif, murah dan waktu yang pasti. E-Governance atau biasa disingkat dengan E-Gov adalah salah satu bentuk peran teknologi informasi menghubungkan stakeholder dalam melakukan interkasi dan komunikasi baik secara administratif (perizinan, data 3
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
penduduk, kondisi wilayah kelurahan, dll) atau informatif (kebijakan, Perda, kesepakatan bersama, kegiatan pemda, dll). Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Semarang dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di Bidang Kehumasan memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan (20112015) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013 adalah rencana tahunan yang menggambarkan kegiatan, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui kebijakan dan program, dan dilengkapi dengan tolok ukur keberhasilan/ indikator kinerja. Selain itu rencana kerja tahunan ini juga sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun 2013. Rencana kerja (Renja) tahunan ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengharuskan setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD),
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, Bagian Humas Setda Kota Semarang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) pada periode waktu yang sama. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan formulasi Rencana Kerja (Renja)
Bagian Humas Setda Kota Semarang tahun 2013. Rencana Kerja
(Renja) ini merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013, secara simultan berhubungan dengan rencana kerja tahun-tahun berikutnya untuk mewujudkan visi sebagaimana dalam Renstra yaitu ” Terwujudnya Tertib Administrasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera ”. Adapun Misi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang kedepan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, pembangnan dan kemasyarakatan;
4
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
2. Mewujudkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan akses informasi pemerintahan; 4. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat.
B.
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang tahun 2013 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan daerah Instimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
13.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang rencana Pembentukan Organisasi tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
5
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
14.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2005-2010;
15.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2000-2010;
16.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ; 17.
Surat Keputusan Walikota Semarang 21 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang;
C.
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan adalah : 1. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalan rencana kinerja tahunan. 2. Untuk prioritas program yang strategis selama setahun ke depan melalui sumber pembiayaan APBD atau sumber lainnya yang dilengkapi dengan indikator kinerja, dengan mendasarkan pada nilai strategis, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/ hambatan/ tantangan yang ada. 3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang.
D.
Sistematika Penulisan Renja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bagaian Humas Setda Kota Semarang tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Bagian Humas Setda Kota Semarang dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : Bab. I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 6
Renja Bag. Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Semarang Tahun 2013
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUMAS SETDA KOTA SEMARANG 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Humas Setda Kota Semarang 3.2. Program dan Kegiatan Bab. IV. PENUTUP. LAMPIRAN
7
