B A B I I I G A M B A R A N U M U M S A N I T A S I K A B U P A T E N M A D I U N

BAB III GAMBARAN UMUM SANITASI KABUPATEN MADIUN

3.1.

KONDISI UMUM SANITASI KAB. MADIUN Pada Tabel 3.1. terlihat bahwa Kabupaten Madiun memiliki posyandu ditahun

2010 sebanyak

867 dan tiap tahun sejak tahun 2008 dan 2009 mengalami

peningkatan 0,46%, sedangkan polindes tidak ada perubahan, untuk puskesmaas peningkatan untuk puskesmas non TT dan keliling masing-masing 5 % dan 4%. Memiliki Rumah Sakit Umum kelas B dan C dan Rumah Sakit Paru-Paru 1 Unit. Tabel 3.1 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dalam Wilayah Kab. Madiun Tahun 2009 TAHUN NO 1.

URAIAN

SATUAN

2008

2009

2010

Posyandu

unit

859

863

867

2.

Polindes

unit

125

125

125

3.

Puskesmas 1) Puskesmas TT

unit

5

5

5

2) Puskesmas Non TT

unit

20

20

21

2) Pembantu

unit

58

58

58

3) Keliling

unit

25

25

26

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Rumah Sakit Umum unit 1) Kelas A 2) Kelas B

unit unit

3) Kelas C unit 4) Kelas D 5.

Rumah Sakit Umum 1) Rumah Sakit Umum

unit unit

2) Rumah Sakit Jiwa unit 3) Rumah Sakit Kusta unit 4) Rumah Sakit Mata

unit

6.

5) Rumah Sakit Bersalin 6) RS Ketergantungan Obat 7) Rumah Sakit Paruparu Balai Pengobatan Swasta

-

-

-

-

-

-

1

1

1

9

5

5

-

4

0

1

1

1

unit unit unit

7.

unit BKIA Swasta

8.

Gudang Farmasi Sumber : Dinas Kesehatan

buah

Untuk tabel 3.2 terlihat bahwa perkembangan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan gizi telah dilaksanakan di 206 desa dan memiliki kader aktif yang terus bertambah sejak tahun 2008-2010 sekitar 2,02% serta jumlah yang mendapat kapsul iodium tahun 2008 sebanyak 41.135 dan tahun 2009 sebanyak 33,321 orang. Tabel 3.2 Perkembangan Kesehatan Masyarakat dan Pelaksanaan Gizi Kab. Madiun Tahun 2009 TAHUN NO

URAIAN

Kenaikan/

SATUAN

1.

Jumlah Desa Pelaksana Gizi dan Kesehatan ( UPGK )

desa

206

206

206

Penurunan 2008-2009 (%) 0.00

2.

Jumlah Kader Aktif

orang

3,712

3,816

3,893

2.02

orang

41,135

33,321

0

-100.00

3.

Jumlah yg mendapat kapsul iodium Sumber : Dinas Kesehatan

2008

2009

2010

Untuk kesehatan Ibu dan Anak cakupan Ibu Hamil yang mendapat Tablet Besi 90 Tab mengalami penurunan, sedang angka kematian bayi mengalami kenaikan, untuk cakupan pelayanan imuniasi

mengalami peningkatan seiring dengan

munculnya kesadaran dan gerakan pos yandu untuk imunisasi BCG, DPT-1, POLIO 3, POLIO-4, Campak dan TT-5 dan WUS. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Madiun TAHUN NO

1.

URAIAN

Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Tablet Besi 90 Tab

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Jumlah Kematian Ibu Angka Kelahiran Kasar (CBR) Angka Kematian Bayi ( IMR ) Angka Kematian Neo Natal ( NDR )

Kenaikan/

SATUAN 2008

persen LH

2009

2010

Penurunan 2008-2009 (%)

86.97 7 dari 9302

87.91 9 dari 10061

85.35 8 dari 9342

-2.91

13.80

13.80

12.06

-12.61

9.03

9.28

11.45

23.38

8.02

6.80

9.21

35.44

3.82

perseribu perseribu per LH

Lahir Hidup ( LH ) Nasional

9,302

10,061

9,340

-7.17

Balita Gizi Kurang ( BGM )

persen

3.79

4.03

3.82

-5.21

Kasus BGM Cakupan Penimbangan Balita

kasus

1,292

1,344

1,306

-2.83

1) K / S

persen

99.97

99.95

97.72

-2.23

2) D / S

persen

75.84

75.59

74.45

-1.51

3) N / D

persen

65.23

64.54

66.01

2.28

1) BCG

persen

96.40

105.15

109.60

4.23

2) DPT - 1

persen

95.00

104.20

106.00

1.73

3) POLIO - 3

persen

91.40

100.80

106.30

5.46

4) POLIO - 4

persen

88.90

99.70

104.70

5.02

5) Campak

persen

90.60

99.10

105.30

6.26

persen

68.50

71.60

76.45

6.77

Cakupan Imunisasi

6) TT - 5, WUS Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel 3.4 Data Pencapaian Program Kesehatan di Kabupaten Madiun TAHUN NO

URAIAN

SATUAN

Angka Penemuan TB Baru Angka Kesembuhan TB Baru

persen persen

3.

Angka Kesakitan Malaria

promil

4.

Angka Kesakitan DBD

5.

Cakupan air bersih Cakupan pemakaian jamban

per 100.000 persen

1. 2.

6. 7.

2008

Kenaikan/

2009

2010

Penurunan 2008-2009 (%)

44.50

47.20

49.90

5.72

88.51

95.05

97.6

2.68

46.31

3.88

1.09

-71.91

58.82

27.04

39.56

46.30

74.13

77.18

80.61

4.44

persen

Pengunjung Puskesmas

8.

Umur Harapan Hidup Sumber : Dinas Kesehatan

78.16

78.60

79.10

0.64

kunj.

630,749

714,120

654,560

-8.34

tahun

68

69

Pada tabel 3.4 mengenai Data pencapaian program kesehatan di Kabupaten Madiun pada tahun 2008-2010 dapat dilihat bahwa angka penemuan TB Baru mengalami peningkatan 5,72 dan angka kesakitan malaria mengalami penurunan juga sebesar -71,91, sedangkan untuk DBD mengalami peningkatan 46,30%. Sehingga butuh perhatian yang intensif dari pemerintah. Tabel 3.5 Pelayanan Tidak Mampu di Kabupaten Madiun

NO

URAIAN

1.

Rawat Inap

2.

Rawat Jalan

3.

TAHUN

Kenaikan/

2009

Penurunan 2008-2009 (%)

SATUAN 2008

2010

orang orang

1,658

2,494

4,237

69.89

7,674

10,545

16,907

60.33

orang

285

398

798

100.50

Tindakan Operatif Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah

Pada Tabel diatas bahwa pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta tindakan operatif mengalami peningkatan ; untuk rawat inap sejak tahun 2008-2010 sebesar 69,89 untuk rawat jalan 60,33 dan tindakan operatif 100,50%.

Tabel 3.6 Data Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Madiun TAHUN NO

URAIAN

SATUAN

2008

2009

Kenaikan/ Penurunan 2008-2009 (%)

2010

1.

Umum

orang

4,719

4,597

5,093

10.79

2.

Gigi

orang

2,673

2,833

2,536

-10.48

3.

Interne

orang

8,998

10,093

9,820

-2.70

Anak

orang

2,809

2,874

3,222

12.11

Mata

orang

4,305

4,236

4,869

14.94

THT

orang

1,637

1,870

2,174

16.26

Bedah

orang

5,660

7,141

8,140

13.99

Kandungan

orang

2,483

2,245

3,351

49.27

UGD

orang

10,511

12,078

14,588

20.78

orang

2,825

3,741

3,077

-17.75

Syaraf

orang

2,057

3,045

3,190

4.76

Rawat Inap Jumlah Kunjungan

orang

7,974

8,240

10,826

31.38

56,651

62,993

70,886

12.53

1

0

4

100.00

2

8

11

37.50

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Fisioterapi

orang

14.

orang

Jumlah Penderita Narkoba 15. Jumlah Balita Gizi orang Buruk Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Seiring

dengan

tingginya

kesadaran

masyarakat

akan

kesehatan

dan

banyaknya program kesehatan untuk masyarakat baik untuk orang miskin dan pengobatan gratis/tidak dipunggut bayaran maka membawa pengaruh signifika terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang berobat, mengunjungi sarana kesehatan maka semakin tinggi kesadaran dan pencapaian tingkat kesehatan masyarakat. Data tabel 3.7 tentang Tenaga Kesehatan di Kabupaten Madiun, bahwa masih ada kekosongan untuk dokter spesialis, sedangkan untuk tenaga bidan mengalami penurunan baik dari jumlah maupun dari jenjang pendidikan. Unutk lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3,7 diwah ini.

Tabel 3.7 Data Tenaga Kesehatan di Kabupaten Madiun TAHUN NO

1.

URAIAN

Kenaikan/

SATUAN 2008

2009

Penurunan 2008-2009 (%)

2010

Dokter Umum 1) Pegawai Negeri sipil (PNS)

orang

34

38

48

26.32

2) Pegawai Tidak Tetap (PTT)

orang

5

4

0

-100.00

3) Pegawai Kontrak

orang

4

1

0

-100.00

2.

Dokter Spesialis

orang

-

-

-

-

3.

Dokter Gigi 1) Pegawai Negeri sipil (PNS)

orang

17

19

27

42.11


orang

3

2

0

-100.00

3) Pegawai Kontrak

orang

1

1

0

-100.00

1) Pegawai Negeri sipil (PNS)

orang

-

-

-

-


orang

-

-

-

-

3) Pegawai Kontrak

orang

-

-

-

-

1) SPK

orang

68

68

63

-7.35

2) D3

orang

80

99

140

41.41

3) S1

orang

7

7

7

0.00

4) Kontrak

orang

11

11

9

-18.18

1) SPRG

orang

16

16

15

-6.25

2) AKG

orang

1

3

10

233.33

1) P2B

orang

56

56

52

-7.14

2) D3

orang

192

212

173

-18.40

3) Pegawai Negeri sipil (PNS)

orang

208

211

225

6.64


orang

39

56

54

-3.57

5) Pegawai Kontrak

orang

1

1

1

0.00

Sarjana Farmasi / Apoteker

orang

2

2

2

0.00

Asisten Apoteker

orang

25

27

33

22.22

1) D1

orang

10

10

9

-10.00

2) D3 / S1

orang

11

13

23

76.92

1) SMAK

orang

6

6

6

0.00

2) AAK

orang

5

6

15

150.00

ATEM

orang

-

-

-

-

Penata Rontgen

orang

-

1

4

300.00

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

11.

12. 13.

Dokter Gigi Spesialis

Perawat

Perawat Gigi

Bidan ( P2B / D3 )

Ahli Gizi

Analis Medis

Ket.

14.

Penata Anestesi

orang

-

-

-

-

15.

Fisioterapi

orang

2

3

6

100.00

16.

Sanitarian 1) SPPH

orang

19

18

15

-16.67

2) APK

orang

10

10

22

120.00

1) SKM

orang

11

12

16

33.33

2) Sarjana Teknik Lingkungan

orang

9

8

9

12.50

3) MPH

orang

-

-

-

-

4) M. Kes

orang

1

1

3

200.00

Pranata Laboratorium

orang

5

5

5

0.00

15

17

15

-11.76

17.

18. 19.

Kesehatan Masyarakat

Peny. Kesehatan Masyarakat

orang

20.

Entomolog Kesehatan

orang

4

4

4

0.00

21.

Epidemiolog Kesehatan

orang

10

10

10

0.00

Sarjana on Kesehatan

orang

12

11

15

36.36

orang

182

183

201

9.84

22. 23.

Tenaga Non Kesehatan Sumber : Dinas Kesehatan

Untuk melihat kondisi kesehatan lingkungan di Wilayah Pemerintahan Kab. Madiun ada beberapa indikator yang dapat dikemukakan, antara lain sebagai berikut: Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan indikator. Derajat kesehatan merupakan salah satu kelompok penting indikator Indonesia Sehat atau merupakan indikator hasil. Secara Nasional Indikator Derajat Kesehatan yaitu : 1) Umur Harapan Hidup, 2) Angka Kematian Ibu, 3) Angka Kematian Bayi, 4) Status Gizi. Akumulasi dari berbagai hasil kegiatan program kesehatan akan terukur dampaknya melalui pencapaian indikator tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya, analisis berikut menggambarkan upaya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun. 3.2 Angka Kematian (Mortalitas) Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. 3.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian ibu karena kehamilan, melahirkan atau selama masa nifas dengan acuan penghitungan jumlah kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup (Sumber : Profil Kesehatan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Madiun pada tahun 2008 sebesar 75,25 per 100.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan AKI pada tahun 2009 sebesar 89,45 per 100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan AKI menjadi 85,65 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Penyebab kematian ibu terbanyak yang terjadi di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 antara lain adalah perdarahan sebesar 25%, eklamsia 25%, jantung 12,5%, kanker 25% dan suspect intrableding 12,5%. Adapun proporsi penyebab kematian ibu dapat terlihat pada gambar 3.8. Gambar 3.8 Proporsi Penyebab Kematian Ibu Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Sumber Data : LB3 KIA Tahun 2010 Kematian ibu merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan masyarakat. Kegunaan mengetahui kematian ibu adalah untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama dalam pelayanan kehamilan yang aman, bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, serta penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan reproduksi. 3.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai sebelum bayi berusia satu tahun.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian

bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada kelahiran dari usia kehamilan diatas 28 minggu sampai dengan 28 hari setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh

dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan 28 hari sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktorfaktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 adalah sebesar 9.340 kelahiran dengan 37 kasus lahir mati dan kasus kematian bayi sebanyak 107 kasus.

Data

selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

Penyebab

kematian bayi di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 antara lain adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebesar 46%, asfiksia 22% dan penyebab lain karena kelainan bawaan dan infeksi sebesar 32%. Gambar 3.9 Proporsi Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Sumber Data : LB3 KIA Tahun 2010 Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Gambaran kematian bayi dan balita pada tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.10 Proporsi AKB & AKBAL di Kabupaten Madiun Tahun 2008-2010

Dari gambar 3.3 terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Madiun menunjukan kenaikan yang cukup signifikan dari AKB tahun 2008 yakni sebesar 8,7 per 1000 kelahiran hidup dan AKB tahun 2009 sebesar 8,2 per 1000 kelahiran hidup menjadi 11,5 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Dibandingkan dengan angka nasional, AKB Kabupaten Madiun tahun 2010 masih lebih rendah dimana angka nasional mencapai 25,7 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKBAL) di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 adalah 11,9 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKBAL tahun 2009 adalah sebesar 8,5 per 1000 kelahiran hidup dan AKBAL tahun 2008 sebesar 0,90 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan AKBAL tahun 2010 mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. 3.2.3 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Per 100.000 Penduduk Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian penduduk di Kabupaten Madiun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres

Kabupaten Madiun, pada tahun 2010 dilaporkan jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 527 kasus dengan rasio tingkat kecelakaan sebesar 68,31 per 100.000 jumlah penduduk. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6. 3.3. Morbiditas Morbiditas (angka kesakitan) digunakan untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat. Angka kesakitan pada penduduk berasal dari community based data yang diperoleh melalui pengamatan (surveilans) dan data yang diperoleh

dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan rutin dan insidentil. 3.3.1 Penyakit Menular Langsung a. Tuberkulosis Penyakit Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting dan serius. Menurut WHO, setiap tahun ada sekitar 1,7 milyar orang diseluruh dunia telah terinfeksi basil Tuberkulosis. Dari 8 juta kasus yang terjadi, diperkirakan 3 juta yang meninggal akibat penyakit ini (WHO, dikutip dari Depkes 2000). Hal yang sangat merisaukan adalah bahwa dari 95% kematian akibat Tuberkulosis tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit infeksi yang lain, Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi penyebab kematian paling tinggi di seluruh dunia yaitu sebesar 1,9 juta orang, bila dibandingkan dengan kematian akibat diare (0,4 juta), malaria (0,3 juta) AIDS (0,2 juta), dan penyakit tropik lainnya (0,2 juta). Selain itu, sekitar 26% dari seluruh kematian pada kelompok usia dewasa di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit Tuberkulosis. Sekitar 80% kasus kematian Tuberkulosis terjadi pada kelompok usia produktif yang menunjang perekonomian keluarga (WHO, 1994). Kabupaten Madiun pada tahun 2010 memiliki cakupan BTA

+

sebanyak 309

orang. Angka kesembuhan TB paru dapat diketahui melalui cakupan BTA

+

yang

diobati pada tahun 2009 yaitu sebanyak 271 orang dan yang sembuh sebanyak 260 orang dengan angka kesembuhan sebesar 95,94. Angka kesembuhan tersebut (95,94) sudah sesuai target, tetapi penemuan BTA (+) masih rendah (53%) dari target seharusnya 70%. b. Kusta Penyakit

kusta

adalah

penyakit

infeksi

kronis

yang

disebabkan

oleh

Mycobacterium Leprae yang menyerang syaraf tepi dan jaringan tubuh lainnya. Indonesia merupakan penyumbang penderita kusta terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina. Propinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam jumlah penderita kusta. Jumlah penderita kusta MB tahun 2008 di kabupaten Madiun yang selesai berobat adalah sebanyak 26 dengan persentase RFT kusta MB sebesar 100%, sedangkan penderita kusta PB tahun 2009 tidak ditemukan.

Kabupaten Madiun

termasuk kabupaten dengan angka kesakitan kusta terendah 0,49 dari target 1 per 10.000. Yang menjadi masalah penemuan cacat 2 masih tinggi (32%) dari yang seharusnya 5% dan masih adanya penderita anak sebanyak 3%.

c. HIV / AIDS AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh karena diserang virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus). Keberadaan penderita HIV/AIDS bagaikan fenomena gunung es dimana jumlah penderita yang ditemukan jauh lebih sedikit dibandingkan penduduk yang terinfksi. Jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 adalah sebanyak 34 kasus yang telah tertangani seluruhnya (100 %). Kasus pada tahun 2010 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 21 kasus. Data kasus HIV-AIDS dapat dilihat pada Tabel 8. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu melalui penyuluhan ke masyarakat, penjangkauan dan pendampingan kelompok resiko tinggi serta intervensi perubahan perilaku melalui promosi kondom pada kelompok risti, layanan konseling dan testing HIV melalui mobile klinik, layanan Harm Reduction melalui pemberian jarum suntik (LJSS), pengobatan dan pemeriksaan berkala IMS dan pengamanan donor darah. d. Infeksi Menular Seksual (IMS) Jumlah kasus IMS di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.083 kasus yang telah tertangani seluruhnya (100%). Jika dibandingkan dengan jumlah kasus IMS pada tahun 2009 yakni sebanyak 820 kasus, maka telah terjadi peningkatan jumlah kasus yang tertangani pada tahun 2010. karena Klinik

Hal ini disebabkan

Voluntary Conseling and Testing (VCT) Puskesmas Dolopo telah

beroperasi secara maksimal. Data tentang kasus IMS dapat dilihat pada Tabel 8. e. Diare Jumlah penderita diare di Kabupaten Madiun Tahun 2009 adalah sebanyak 15.576 dengan jumlah penderita balita sebanyak 3.628. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 telah terjadi peningkatan jumlah penderita diare secara keseluruhan maupun pada balita. Jumlah penderita diare tahun 2008 sebanyak 14.614 dengan penderita pada balita sebanyak 4.893 balita. Angka Kesakitan Diare pada tahun 2010 adalah 20,93 per 1000 penduduk. Angka kesakitan Diare tahun 2010 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 20,22 per 1000 penduduk. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. Diare pada anak dapat menyebabkan kematian dan gizi kurang. Kematian dapat dicegah dengan pemberian oralit dan zink untuk mengatasi dehidrasi. Gizi kurang

dapat

dicegah

dengan

pemberian

makanan

yang

cukup

selama

berlangsungnya diare. Pencegahan dan pengobatan diare pada anak harus dimulai dari rumah dan obat-obatan dapat diberikan bila diare tetap berlangsung dan bawalah segera anak kerumah sakit bila dijumpai tanda-tanda dehidrasi pada anak. e. Pneumonia Pneumonia m penyebab merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita. Berdasarkan hasil susenas tahun 2001 diketahui bahwa 80-90% dari seluruh kasus kematian ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) disebabkan oleh Pneumonia. Kasus ISPA yang berlanjut ke Pneumonia ini umumnya terjadi pada balita terutama apabila terdapat gizi kurang dengan keadaan lingkungan yang tidak sehat. Jumlah penderita pneumonia pada balita yang ditangani di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.042 penderita yang dapat ditangani secara keseluruhan (100 %). Jika dibandingkan dengan tahun 2009 dengan jumlah penderita sebanyak 688, pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan jumlah penderita pneumonia pada balita. 3.3.2 Penyakit Menular Bersumber Binatang a. Demam Berdarah Dengue (DBD) Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran dan penularan penyakit DBD, yaitu urbanisasi yang cepat, perkembangan pembangunan di daerah pedesaan, kurangnya persediaan air bersih, mudahnya transportasi yang menyebabkan mudahnya lalu lintas manusia antardaerah, adanya pemanasan global yang dapat mempengaruhi bionomik vektor Aedes Aegypti. Jumlah kasus DBD tahun 2010 adalah sebanyak 308 kasus. Kasus DBD pada tahun 2010 telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 200 kasus dan 289 kasus pada tahun 2008. Angka kesakitan DBD tahun 2010 adalah sebesar 39,93 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD tahun 2010 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2009 adalah sebesar 25,96 per 100.000 penduduk dan tahun 2008 sebesar 37,42 per 100.000 penduduk. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah baik lintas sektor maupun lintas program dan masyarakat termasuk sektor swasta. Masyarakat juga dapat berperan dalam upaya pemberantasan vektor yang merupakan upaya paling penting untuk memutuskan rantai penularan dalam rangka mencegah dan memberantas penyakit DBD muncul di masa yang akan datang, antara lain dengan berperan secara aktif dalam pemantauan jentik berkala dan melakukan gerakan serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3 M disamping perlunya pemberdayaan jumantik.

b. Malaria Malaria positif adalah penderita yang dalam darahnya ditemukan parasit plasmodium melalui pemeriksaan mikroskopis (atau dengan rapid diagnostic test). Daerah endemis malaria di Kabupaten Madiun adalah di Kecamatan Gemarang yaitu di Desa Winong, Gemarang, Durenan, Nampu, Tawangrejo, Batok dan Sebayi serta Kecamatan Saradan di desa Sugih Waras. Penderita penyakit malaria yang diperiksa sediaan darahnya adalah sebanyak 7.657 orang dan yang positif menderita malaria sebanyak 55 orang. Seluruh penderita positif malaria telah diobati (100%) dengan angka kesakita (API) sebesar 0,98 per 1000 penduduk yang terjangkit malaria. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 9. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun untuk menurunkan angka kesakitan malaria antara lain adalah : kegiatan Mass Fever Survey (MFS), spot check (pengamatan sewaktu) pada vektor malaria, pencarian sediaan darah aktif dan pasif (Active Case Detection/ ACD dan Passive Case Detection/ PCD), pemasangan kelambu, survei migrasi dan Pos Malaria Desa (POSMALDES). 3.3.3 Penyakit yang dapat Dicegah Melalui Imunisasi (PD3I) Beberapa

penyakit

dapat

menular

dengan

cepat

sehingga

berpotensi

menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa), namun diantara penyakit-penyakit tersebut ada yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang disingkat dengan PD3I adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu antara lain: a.Campak Campak merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh virus measles yang disebarkan

melalui

bersin/batuk

dengan

gejala

awal

yaitu

demam,

bercak

kemerahan, batuk pilek lalu timbul ruam di seluruh tubuh. Penyakit campak sering menyebabkan KLB (Kejadian Luar Biasa) dan menurut rekaman data Depkes menyebutkan frekuensi KLB campak menduduki urutan ke empat setelah DBD, diare dan chikingunya. Kematian akibat campak pada umumnya disebabkan kasus komplikasi seperti meningitis. Jumlah kasus campak pada tahun 2010 di Kabupaten Madiun sebanyak 16 kasus dengan Angka Kesakitan Penyakit Campak. Bila dibandingkan dengan dua tahun

sebelumnya

jumlah

kasus

pada

tahun

2010

cenderung

mengalami

peningkatan dari 10 kasus pada tahun 2009 dan 10 kasus pada tahun 2008. Perkembangan kasus campak tahun 2008-2010 terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.11 Jumlah Kasus Campak Di Kabupaten Madiun Tahun 2008 – 2010

Dari gambar di atas, terlihat bahwa jumlah kasus campak mengalami peningkatan dalan tiga tahun terakhir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyakit campak adalah dengan memberikan imunisasi campak pada saat bayi berumur 9 bulan. Imunisasi campak merupakan bagian dari imunisasi rutin pada anak-anak a. AFP (Acute Flacid Paralysis) Polio adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus. Agen pembawa penyakit ini, sebuah virus yang dinamakan poliovirus (PV), masuk ke tubuh melalui mulut, mengifeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan. Polio adalah penyakit menular yang dikategorikan sebagai penyakit peradaban. Polio menular melalui kontak antarmanusia. Virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut ketika seseorang memakan makanan atau minuman yang terkontaminasi feses. Poliovirus adalah virus RNA kecil yang terdiri atas tiga strain berbeda dan amat menular. Virus akan menyerang sistem saraf dan kelumpuhan dapat terjadi dalam hitungan jam. Polio menyerang tanpa mengenal usia, lima puluh persen kasus terjadi pada anak berusia antara 3 hingga 5 tahun. Jumlah kasus AFP (Acute Flacid Paralysis) atau lumpuh layuh di Kabupaten Madiun tahun 2010 adalah sebanyak 3 kasus. Keadaan ini menunjukan kasus polio mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kejadian kasus pada tahun 2009 (5 kasus). Perkembangan kasus AFP tahun 2008-2010 terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.12 Jumlah Kasus Polio di Kabupaten Madiun Tahun 2008-2010

Dari gambar di atas, terlihat jumlah kasus polio mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Polio dapat dicegah melalui kegiatan imunisasi menyeluruh yang diberikan sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu sejak bayi baru lahir sebanyak 4 kali dengan interval 6 - 8 minggu. Kemudian, diulang pada usia 1,5 tahun dan 15 tahun. Upaya ketiga adalah survailance accute flaccid paralysis atau penemuan penderita yang dicurigai lumpuh layuh pada usia di bawah 15 tahun. Mereka harus diperiksa tinjanya untuk memastikan penyebabnya karena polio atau bukan. Tindakan lain adalah melakukan mopping-up berupa pemberian vaksinasi massal di daerah yang ditemukan penderita polio terhadap anak usia di bawah lima tahun tanpa melihat status imunisasi polio sebelumnya.

3.4 Status Gizi Masyarakat 3.4.1 Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kejadian BBLR pada dasarnya berhubungan dengan kurangnya pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan ibu dan hal ini berhubungan dengan banyak faktor dan lebih utama pada masalah perekonomian keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan menjadi kurang. Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor risiko yang mempunyai kontribusi terhadap kematian bayi khususnya pada masa perinatal, selain itu bayi BBLR dapat mengalami gangguan mental dan fisik pada usia tumbuh kembang. Jumlah BBLR yang dilaporkan meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 prosentase kasus BBLR sebanyak 3,53% yang tertangani seluruhnya (100%), sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 2,93% yang telah tertangani secara

keseluruhan atau sebesar 100% dan sedangkan pada tahun 2008 prosentase BBLR sebanyak 3,19% yang seluruhnya dapat ditangani (100%). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.13. Gambar 3.13 Prosentase Kasus Bblr Di Kabupaten Madiun Tahun 2008 – 2010

Dari gambar tersebut terlihat adanya kenaikan prosentase bayi BBLR dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Kenaikan bayi BBLR tersebut dapat dipengaruhi oleh status

gizi

ibu

hamil

atau

adanya

penyakit

pada

ibu

yang

memperberat

kehamilannya. Namun seluruh bayi BBLR yang dilaporkan telah memperoleh penanganan sesuai prosedur. Untuk menekan BBLR dibutuhkan penanganan terpadu dengan lintas program dan lintas sektor, karena timbulnya masalah penyakit dan status gizi berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. 3.4.2 Pemantauan Gizi Balita Gizi buruk di masa ini bukan saja disebabkan karena masalah ekonomi. Kurangnya pengetahuan, pendidikan serta wawasan masyarakat akan pentingnya asupan makanan yang cukup nutrisi menjadi penyebab lain bertambahnya angka kejadian gizi buruk. Balita yang menderita gizi buruk, terkadang disebabkan pula karena pola asuh yang kurang benar. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang tahun 2009 di Jawa Timur sesuai dengan hasil pemantauan status gizi sebesar 12,2%, angka ini lebih rendah dibandingkan

dengan

target

MDG’s

2015

sebesar

20%,

serta

lebih

rendah

dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007 sebesar 18,5%. Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 adalah sebanyak 252 atau 0,74% dari 34.233 jumlah balita yang ditimbang berat badannya.

Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2009 yaitu sebanyak 335 balita atau 1% dari 33.355 jumlah balita yang ditimbang berat badannya dan tahun 2008 yaitu sebanyak 305 balita atau 0,94% dari 34.045 jumlah balita yang ditimbang berat badannya. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 14. Jika dibandingkan dengan target 2010 dimana diharapkan balita gizi buruk hanya 5% maka persentase tersebut telah jauh di bawah target Indonesia Sehat 2010. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan gizi buruk pada balita antara lain adalah melalui pengorganisasian masyarakat untuk mengembangkan posyandu melalui Pos Gizi, pelatihan bagi kader posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penyuluhan gizi dan memasyarakatkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Program-program

tersebut

dilakukan

secara

berkesinambungan

mengingat

penanganan gizi buruk tidak bisa dilakukan sesaat. 3.4.3 Kecamatan Bebas Rawan Gizi Kejadian Gizi Buruk dan Gizi Kurang menurut indeks Berat Badan terhadap Umur (BB/U) sampai saat ini masih digunakan untuk menentukan daerah atau wilayah risiko rawan gizi. Suatu daerah dikatakan bebas rawan gizi yaitu apabila prevalensi gizi buruk dan gizi kurang sebanyak < 15% dari jumlah balita. Pada tahun 2010 seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun,

yaitu sebanyak 15 kecamatan

merupakan kecamatan bebas rawan gizi atau telah tercapai 100%. Pencapaian di Kabupaten Madiun untuk kecamatan bebas rawan gizi telah mencapai target Indonesia Sehat tahun 2010 dimana persentase kecamatan bebas rawan gizi mencapai 80%.

4.1.

Kuantitas dan Kualitas Air Pelayanan Air bersih di Kab. Madiun di layani oleh Perusahaan Daerah Air

Minum, yang mana perusahaan ini melayani dua Kota yaitu Kab. Madiun. Data Anggota Perpamsi PDAM sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menanggani sektor pelayanan air minum di Kabupaten Madiun telah terdata di Perpamsi dengan nomor register 2351795.B yang beralamat di JL. Panglima Sudirman, Caruban Madiun. DATA UMUM Propinsi

: Jawa Timur

Kabupaten

: Madiun

Nama PDAM

: PDAM KABUPATEN MADIUN

No. Anggota Perpamsi

: 2351795.B

Alamat Kode Pos

: JL. Panglima Sudirman, Caruban Madiun : 63153

No. Telepon

: (0351) 383 294, 385777

E-mail

: [email protected]

Pada tabel dibawah ini PDAM memiliki 89 desa yang telah terlayani dari 206 desa yang ada, memiliki sambungan langganan sebanyak 23.072 dengan tarif dasar air rupiah per m3 adalah Rp. 1650,-, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.14 Kondisi Pengelolaan Bidang Teknik PDAM Kab. Madiun KABUPATEN/KOTA NO

KAB. MADIUN UNIT

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

PELAYANAN KAB. MADIUN Jumlah Penduduk Jumlah kecamatan Jumlah Desa Desa terlayani Sambungan Langganan -Aktif -Tidak Aktif Jumlah SR Tersambung keseluruhan -Aktif -Tidak Aktif Water Meter Rusak SR Tanpa Water Meter

Jiwa Kec. Desa Desa

PDAM KAB. MADIUN 770.434 15 206 89

SR SR

23.072 2.066

SR SR Unit Unit

23.072 2.066

9.

10. 11. 12. 13.

HU Terpasang -Aktif -Tidak Aktif Asumsi Konsumsi Asumsi Terlayani Penduduk terlayani Tarif Dasar Air

Unit Unit Ltr/jiwa Jiwa % RpM3

96 29 125 204.420 27,78 1650

Data tebl dibawah ini mengenai jumlah pelanggan berdasarkan golongan PDAM untuk golongan rumah tangga mengalami peninggkatan sejak tahun 20062010 yaitu :

17.982

(2006),

19.002 (2007),

20.425 (2008),

21.252

(2009),

21.706(2010). Untuk sektor niaga dan industri : 249(2006), 271(2007), 285(2008), 300(2009) dan 388(2010) dan Instansi Pememrintah tahun 115 (2006), 121 (2007), 130 (138), dan 142 (2010). Demikian untuk 323 (2006), 359 (2007), 393 (2008), 438(2009), 464(2010), sedangkan untuk sosial tidak mengalami perunahan yang signifikan. Tabel 3.15 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Golongan PDAM Kabupaten Madiun NO

GOLONGAN

2006 17.982

JUMLAH PELANGGAN 2007 2008 2009 19.002 20.425 21.252

2010 21.706

1.

Rumah Tangga

2.

Niaga & Industri

249

271

285

300

388

3.

Instansi Pemerintah

115

121

130

138

142

4.

Khusus

-

-

-

-

-

5.

Sosial Khusus

323

359

393

438

464

6.

Sosial Umum

100

99

99

98

96

18.769

19.852

21.332

22.226

22.796

Jumlah

Pada tabel ini dapat dilihat unit yang ada dan yang terpasang, kapasitas terpasang, kapasitas ril, lokasi, jenis pengolahan, jumlah pelanggan dan cakupan layanan serta panjang jaringan, secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.16 Kondisi Pelayanan PDAM Kabupaten Madiun per April 2011

NO

INSTALASI PENGOLAHAN AIR

KAPASITAS TERPASANG (L/dtk)

1

2

3

KAPA SITAS RIEL (L/dtk ) 4

1

UNIT CARUBAN

117

100

2

UNIT DOLOPO

36

30

3

UNIT GEGER

35

27,5

4

UNIT P. KENCENG

17,5

10

5

UNIT SARADAN

32,5

27,5

6

UNIT WUNGU

67,5

61,5

30

21

Ds. Dagangan

7,5

7,5

Ds. Durenan

Gravitasi Gravitasi

7 8

UNIT DAGANGAN UNIT GEMARANG

JUMLAH PELANGGAN LOKASI

JENIS PENGOLAHAN

WILAYAH PELAYANAN KECAMATAN

5

6

7

Ds. Mejayan

Perpompaan

Ds. Dolopo

Perpompaan

Ds. Purworejo

Perpompaan

Ds. Kenongrejo Ds. SugihWaras Ds. Mojopurno

Perpompaan Perpompaan Perpompaan dan Gravitasi Perpompaan dan Gravitasi

CAKUPAN LAYANAN (%)

PANJANG JARINGAN (m)

11

12

AKTI F

NON AKTI F

TOTAL

8

9

10

6805

157

6962

116,23

119.665

1936

200

2136

29,7

37.798

2203

172

2375

30,95

65.731

941

24

965

15,72

18.853

2335

59

2394

25,09

26.810

3943

116

4059

50.46

68.705

1233

196

1429

23,35

29.526

745

441

1186

18,23

22.061

Kec. KARE

604

451

1055

18,34

40.563

KEC. CARUBAN KEC. DOLOPO Kec. GEGER KEC. P. KENCENG KEC. SARADAN KEC. WUNGU Kec.DAGANG AN Kec. GEMARANG

9

UNIT KARE

20

7,5

Ds. Kare

10

UNIT JIWAN

10

7,5

Ds. KincangWeta n

Perpompaan

KEC. JIWAN

487

49

536

8,13

22.188

11

UNIT MADIUN

15

10

Ds. Nglames

Perpompaan

KEC. Nglames

813

22

835

17,69

14.298

12 13

UNIT BALEREJO UNIT WONOASRI

10

10

15

10

Ds. Jerukgulung Ds. Sidomulyo

Perpompaan Perpompaan

Kec. BALEREJO Kec. WONOASRI

873

18

891

19,7

23.143

41

-

41

0,8

25.674

POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN


I-24


Tabel 3.17 Cakupan Pelayanan Air Minum PDAM Kabupaten Madiun NO 1 1.

AREA PELAYANAN/DESA YANG DILAYANI KECAMATAN 2 Kecamatan Mejayan

2.

Kecamatan Dolopo

3.

Kecamatan Geger

4.

Kecamatan Pilangkenceng

5.

Kecamatan Saradan

6.

Kecamatan Wungu

7.

Kecamatan Dagangan

8.

Kecamatan Gemarang

9.

Kecamatan Kare

10.

Kecamata Jiwan


DESA 3 1. Mejayan 8.Kaligunting 2. Bangunsari 9. Klecorejo 3. Krajan 10. Blabakan 4. Ngampel 11. Wonorejo 5. Pandean 12. Kebonagung 6. Sidodadi 13. Kuncen 7. Darmorejo 14. Ngampel 1. Bangunsari 5. Candimulyo 2. Ketawang 6.Glonggong 3. Doho 7.Milir 4. Dolopo 8.Lembah 1. Slampur 7. Sangen 2. Purworejo 8. Kertosari 3. Sumberejo 9. Kertobanyon 4. Uteran 10. Kaibon 5. Jatisari 11.Kranggan 6. Pagotan 12. Geger 1. Kenongorejo 4. Pulerejo 2. Sumber Gandu 5. Simo 3. Muneng 1. Sugihwaras 4. Gemarang 2. Sebayi 5. Sidorejo 3. Nampu 6. Sukorejo 4. Ngepeh 7. Bongsoputro 1. Mojopurno 5. Brumbun 2. Bantengan 6. Sidorejo 3. Munggut 7. Pilangrejo 4. Wunggu 8. Karangrejo 1. Dagangan 4. Banjarsari kulon 2. Sewulan 5. Sukosari 3. Banjarsari 6. Jetis wetan 1. Winong 2. Bathok 3. Durenan 1. Kare 2. Randualas 3. Kuwiran 1. Jiwan 2. Kincang 3. Sukolilo 4. Grobogan

I-25


11.

Kecamatan Madiun Kecamatan Balerejo

12.

13.

Kec Wonoasri

1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

Tiron Nglames Balerejo Jeruk gulung Karangmalang Purwosari Buduran Klitik Bancong

5. 3. 4. 5. 6. 5, 7. 8. 9.

Dempelan Nglanduk Babadan Lor Sumberbening Gading wonoasri Sidomulyo Plumpungrejo Ngadirejo

Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun 13 Kecamatan telah terlayani semua dan dari 206 desa yang ada sebanyak 89 telah terlayani. Lebih lengkap kecamatan dan desa yang terlayani dapat dilihat pada tabel diatas. Tabel 3.18 Rencana Sistem Perpipaan PDAM NO 1 1.

KEGIATAN 2 Pemasangan jaringan Pipa baru PVC dia 100 mm,75mm,50 mm dan accesories

EXISTING 2010 3 1. Ds. Babadan Lor dan Dukuh Tegal garing

KEC 4 Balerejo

2. Desa Sukosari 3. Ds. Sidorejo, Kedungrejo

Dagangan Wungu

4. Ds. Bancong,Ds Klecorejo dan Perumahan Garden family 5. Ds. Sebayi

Mejayan

6. Ds,Godongan,Grob yong

Geger

7. Ds Sidomulyo, Plumpungrejo,Wo noasri, Jatirejo

Wonoasri

Saradan

RENCANA 5 Pemasangan jaringan Pipa baru PVC dia 100 mm,75mm,50mm dan accesories 1. Desa Ngadirejo 2. Ds Dimong, Desa Sirapan dan Ds Nglambangan 3. Desa Pacinan, Desa Banaran dan Desa Sogo 4. Desa Teguhan, Desa Bibrik, dan Desa Wayut 5. Desa Tempursari dan Ds Mojorayung 6. Desa Krebet

KEC. 6

Wonoasri Madiun

Balerejo

Jiwan Wungu Pilangkence ng

Pada tahun mendatang Pemasangan jaringan Pipa baru PVC dia 100 mm,75mm,50mm dan accesories akan dilaksanakan di desa Ngadirejo, Ds Dimong, Desa Sirapan dan Ds Nglambangan, Desa Pacinan, Desa Banaran dan Desa Sogo, Desa Teguhan, Desa Bibrik, dan Desa Wayut, Desa Tempursari dan Ds Mojorayung dan Desa Krebet.


I-26


Tabel 3.19 Kondisi Sumber Daya Manusia KABUPATEN.KOTA NO 1 1.

PERSONALIA

NAMA PDAM URAIAN 2

UNIT 3

PDAM KABUPATEN MADIUN JUMLAH 4

TEKNIK -SI/S2/S3

Orang

D1/D2/D3

Orang

-SMU/SMEA/STM

Orang

SMP/Sederajat

Orang

Sekolah dasar

Orang

2.

7

23

NON TEKNIK -SI/S2/S3

Orang

D1/D2/D3

Orang

-SMU/SMEA/STM

Orang

66

SMP/Sederajat

Orang

2

Sekolah dasar

Orang

1

JUMLAH KARYAWAN

13

112

Untuk tabel kondisi SDM di PDAM Kab. Madiun masih didominasi oleh jenjang pendidikan SMA.SMEA dan STM untuk yang Tehnik, sedangkan untuk non tehnik juga demikian. Sehingga kedepanya diharapkan ada peningkatan sumber daya manusia untuk jenjang pendidikan D-3. Profil teknis PDAM bahwa daya PLN yang terpasang sebesar 687 KVA, jumlah mobil tangki yang aktif sebanyak 3 unit dan 1 unit yang rusak, Kapasitas terpasang 413 Lt/det, kapasitas pemanfaatan 330 Lt/det, dengan jam operasi 18 jam perhari dan air yang diproduksi sebanyak 525.480 M3/bln dan hanya 445.478 m3/bln air yang terdistriusi.

Sumber air yang dipakai adalah air permukaan 2 unit dan

pemakaian air bawah tanah sebanyak 29 unit.


I-27


Tabel 3.20 Profil Teknis PDAM Kabupaten Madiun No 1 1.

Daya PLN terpasang

2.

Kekeruhan

3.

Uraian 2

Satuan 3

PDAM Madiun 4

KVA

687

Air Baku

NTU

Air Minum

NTU

Jumlah Mobil Tangki -

Aktif

Unit

3

-

Tudak Aktif

Unit

1

4.

Kapasitas IPA terpasang

Lt/det

413

5.

Kapasitas Pemanfaatan

Lt/det

330

6.

Jam operasi

Jam/hari

18

7.

Air yang diproduksi

M3/bln

525.480

8.

Air yang didistribusikan

M3/bln

445.478

9.

Kehilangan Air

%

20

10.

Diameter pipa air baku

mm

200.150

11.

Diameter pipa distribusi air minum

mm

100,75,50,40

12.

Pemakaian bahan Kimia - Tawas

Kg/bln

- Kaporit

Kg/bln

- Soda ash/kapur

Kg/bln

30

13.

Fe

Ppm

14.

Clorida

Ppm

2

15.

Debit Pompa Air Baku

Lt/dtk

330

16.

Debit Pompa Air distribusi

Lt/dtk

17.

Daya Genset

18.

Kondisi Genset

KVA

- Baik

Unit

- Rusak

Unit


I-28


19.

Sumber Air - Air Permukaan

Unit

2

- Air Tanah

Unit

29

20.

Sistem pengolahan

Unit

1

21.

Sistem pengaliran - Sistem air Baku

Unit

- Air permukaan

2

- Air Bawah tanah

29

Sistem distribusi

Unit

- Gravitasi

Unit

2

- Perpompaan

Unit

29

Limbah Cair Rumah Tangga Setiap hari manusia menghasilkan air limbah rumah tangga (domestic waste water). Air limbah tersebut ada yang berasal dari kakus disebut black water. Ada pula yang berasal dari kamar mandi, tempat mencuci pakaian, tempat mencuci piring dan peralatan dapur yang disebut juga grey water. Secara umum ada dua tipe sistem pengolahan air limbah. Pertama, sistem pembuangan setempat (On Site Sanitattion). Pada setiap pembuangan setempat ini, air limbah dialirkan ke tempat pembuangan atau pengolahan yang terletak di sekitar pekarangan rumah atau bangunan. Istilah lain dari sistem setempat ini disebut juga sebagai sistem individual. Adapun jenis sarana yang termasuk tipe ini, misalnya cubluk, septic tank, dan lain-lain. Kedua, sistem pembuangan terpusat (Off Site Sanitation). Pada sistem pembuangan terpusat ini, air limbah disalurkan ke saluran air limbah kota yang mengalir menuju pengolahan air limbah kolektif di daerah tertentu. Sistem ini juga dikenal dengan istilah sistem komunal. Jelasnya, pada sistem komunal air limbah dialirkan

dari

sumbernya

menuju

ke

tempat

pengolahan

terpusat

dengan

mempergunakan pipa riol. Adapun riol yang dipakai untuk mengalirkan air limbah tersebut dinamakan dengan Sewerage System.


I-29


3.1.5 Limbah Padat (Sampah) a. Sumber-Sumber Sampah Kab. Madiun Sumber-sumber sampah di Kab. Madiun antara lain berasal dari : 1. Sampah Permukiman. Sampah ini berasal dari rumah tangga. Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. 2. Sampah Pasar. Sampah ini berasal dari kegiatan pasar, yang kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan. 3. Sampah Hotel dan Penginapan. Sampah ini berasal dari semua kegiatan hotel atau penginapan. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan. sampah dapur dan lain-lain. 4. Sampah Rumah Sakit. Sampah yang berasal dari aktivitas rumah sakit baik termasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3. 5. Sampah Jalan. Sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan. 6. Sampah Perbengkelan. Sampah ini berasal dari kegiatan usaha perbengkelan yang berada di Kab. Madiun. Sampah ini dapat berupa limbah cair seperti oli dan juga limbah padat seperti berbagai macam sisa onderdil kendaraan. 7. Sampah Perkantoran. Jumlah sarana perkantoran yang ada di kota memberikan kontribusi sampah yang umumnya berwujud kertas. 8. Sampah Sarana Pendidikan. Jenis sampah dari sarana pendidikan terdiri dari berbagai macam jenis sampah antara lain plastik, organik, kertas dan lain-lain. b. Sarana Pengolahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai leading sektor yang menanggani persoalan kebersihan dan pertamanan. Di Kabupaten Madiun memiliki Tempat Pembuangan Sampah sebanyak 14 Lokasi yang berada di Kecamatan Caruban, Jiwan, Wungu dan Uteran.

Adapun jenis TPSS yang tersedia sebanyak 12 yang

permanen dan 12 container. Untuk frekuensi pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS rata-rata dilakukan 1 kali dengan pada siang hari. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


I-30


Tabel 3.21 Jumlah TPS dan Sistem Pelaksanaan Penampngan Setempat/Pengolahan Awal Jumlah TPS 14 Lokasi Jenis TPSS yang tersedia 12 yang permanen 12 Container Lokasi TPSS Caruban, Jiwan, Wungu dan Uteran Frekuensi pengambilan dan Rata-rata 1 kali pengangkutan sampah dari TPSS Jadwal pengambilan dan Siang hari pengangkutan sampah dari TPSS Lembaga yang menggelola operasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pemeliharaan Pada tabel dibawah ini terkait dengan pengumpulan setempat bahwa frekuensi pengambilan sampah dari rumah ke rumah

dilakukan setiap hari/1 kali perhari,

sedangkan alat pengangkutan yang digunakan dari rumah ke rumah adalah gerobak sampah dorong, dan pihak yang melakukan pengambilan sampah dari rumah adalah RT/RW dan DKP. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.22 Pengumpulan Setempat Pengumpulan Setempat Frekkuensi pengambilan sampah dari rumah ke rumah Alat pengangkuran sampah dari rumah ke rumah Pihak yang melakukan /pengambilan sampah dari rumah

Setiap hari/1 kali perhari Gerobak Sampak dorong RT/RW dan DKP

Data timbulan sampah rumah tangga sebanyak 96 m3/hari, dan perkiraan total timbulan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah 48 m3/hari, untuk perkiraan total timbulan sampah spesifik sebanyak 0,25 m3/hari dan perkiraan total timbulan sampah organik sebanyak 71,41 m3/hari sedangkan perkiraan total sampah non organik 28,59 m3/hari. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


I-31


Tabel 3.23 Timbulan Sampah Timbulan Sampah Perkiraan Timbulan Sampah RT Perkiraan Total Timbulan Sampah sejenis sampah RT Perkiraan total timblan sampah specifik Perkiraan Total Tibulan Sampah organik Perkiraan Total sampah Non Organisk

Kapasitas 96 m3/hari 48 m3/hari 0,25 m3/hari 71,41 m3/hari 28,59 m3/hari

Tabel 3.24 Pengangkutan Sampah Pengangkutan Jenis kendaraan pengangkut sampah Total Volume sampah yang diangkut dari TPSS menuju TPA Pembuangan Akhir/Daur Ulang Sistem yang digunakan dalam TPA Kapasitas dan Luas TPA Volume sampah yang masuk TPA Komposisi sampah yang masuk TPA Jumlah Pemulung di TPA Keberadaan hewan di TPA Ketersediaan instalasi pengolahan air lindi Sumur Pantau

Keterangan Arm Role 3 Unit Damp truck 3 Unir Truck Bak 1 Unit Pick Up 1 Unit 96 m3/hari Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayen Kab. Madiun Open Dumping 120.000 m3 luas 6 Ha 96 m3 / hari Organik, kertas, plastik, kaca dan logam 28 Orang Ada kambing milik masyarakat yang digembalakan di TPA. Ada Ada 2 Unit

Dari tabel diatas Dinas Keersihan dan Pertamanan memiliki jenis kendaraan pengangkut sampah adalah Arm Role 3 Unit, Damp truck 3 Unir, Truck Bak 1 Unit, Pick Up 1 Unit. Untuk Total volume sampah yang diangkut dari TPSS menuju TPA sebanyak 96 m3/hari, pembuangan Akhir dilakukan di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayen Kab.Madiun, untuk sistem yang digunakan masih open dumping dengan kapasitas dan luas TPA 120.000 m3 dan Luas 6 Hektar. Komposisi sampah yang masuk TPA adalah sampah organik, plastik, kaca dan logam. Jumlah pemulung di TPA sebanyak 28 orang. Dilokasi TPA terdapat hewan


I-32


milik penduduk berupa kambing. Disisi lain tersedia instalasi pengolahan air lindi dan sumur pantau sebanyak 2 unit. 3.1.6 Drainase Lingkungan Secara umum, sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan permukiman dan peningkatan taraf

hidup

masyarakat

di

Kab.

Madiun,

penanganan

drainase

merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan. Karena gangguan dan kerugian akan masalah banjir dan genangan telah mengakibatkan dampak penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan pemukiman dan sektor-sektor ekonomi yang potensial. 3.1.7 Limbah Medis Limbah medis termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan PP 18 thn 1999 jo PP 85 thn 1999 lampiran I daftar limbah spesifik dengan kode limbah D 227. Dalam kode limbah D227 tersebut disebutkan bahwa limbah rumah sakit dan limbah klinis yang termasuk limbah B3 adalah limbah klinis, produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, dan residu dari proses insinerasi. Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan Rumah Sakit antara lain diatur dalam : a. Permenkes 1204/Menkes/PerXI/2004, mengatur tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit b. Kepmen KLH 58/1995, mengatur tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit c. PP18 tahun 1999 jo PP 85 tahun 1999, mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3)


I-33


3.2 Pengelolaan Limbah Cair 3.2.1 Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Menteri Republik Indonesia 1. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

3.2.2 Aspek Kelembagaan Instansi Pemerintah Kab. Madiun yang menangani masalah Limbah Cair adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kab. Madiun dan Dinas Pekerjaan Umum. Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Lingkungan Hidup meyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


I-34


Adapun Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut : e) Kepala Kantor; f)

Sub Bagian Tata Usaha;

g) Seksi Pengawasan dan Pengendalian; h) Seksi Pemantauan dan Pemulihan; i)

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

j)

Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2.3 Cakupan Pelayanan Sesuai dengan hasil survei kesehatan lingkungan maka di wilayah Kab. Madiun dapat kita ketahui bahwa ada 109.142 jamban dengan berbagai jenis jamban dan juga terdapat 104.550 unit SPAL. Secara umum semua fasilitas jamban dan SPAL dibangun secara swadaya oleh masyarakat sendiri. 3.2.4 Aspek Teknis dan Operasional Pada umumnya masyarakat di wilayah Kab. Madiun menggunakan dua sistem yaitu sistem terpisah dan sistem gabungan. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam SPAL yang berbentuk septic tank. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Sistem gabungan yaitu semua air limbah tersebut masuk ke dalam satu wadah (septic tank). Pemerintah Kabupaten telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan limbah ini. Dari data Badan Kebersihan dan Lingkungan Hidup bahwa Kab. Madiun telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit. Pemerintah pun telah memiliki 2 unit mobil penyedot dan pengangkut tinja. Volume lumpur tinja yang dibuang ke ILPT ini berkisar 3 m3/hari. 3.2.5 Peran Serta Masyarakat dan Gender Dalam Penanganan Limbah Cair Masyarakat mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan tingkat kesadaran akan kesehatan lingkungan dan kemampuan finansialnya masing-masing. Masyarakat yang telah mampu, umumnya telah memiliki fasilitas penanganan limbah cair dengan baik. Namun masyarakat yang belum memiliki kemampuan finansial, penyediaan sarana ini menjadi sulit bagi mereka. Sehingga dapat kita katakan dengan kondisi masyarakat dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya, penanganan leimbah ini belum maksimal.


I-35


3.2.6 Permasalahan 1. Masih ada pandangan dari masyarakat yang beranggapan bahwa pengelolaan limbah ini tidak begitu mendesak atau tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Masyarakat

masih

menggunakan

cara

yang

tidak

sehat

yaitu

dengan

memanfaatkan badan sungai atau saluran drainase untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan limbah cair ini. 2. Untuk wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga ketersediaan lahan yang tidak begitu luas bagi penyediaan SPAL, tentunya sistem SPAL berskala rumah tangga lebih sulit diterapkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semuanya. 3. Unit pengolahan tinja yang dimiliki Pemerintah Kab. Madiun sudah penuh dan bahkan dua bak penampungnya sudah rusak sehingga tidak dapat difungsikan lagi. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada pengelolaan limbah cair.


I-36


3.3 Pengelolaan Persampahan 3.3.1 Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Menteri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL Peraturan Daerah Kab. Madiun

3.3.2 Aspek Kelembagaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang persampahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang persampahan

berdasarkan

melaksanakan

tugas

asas

otonomi

sebagaimana

dan

dimaksud

tugas

diatas,

pembantuan.

Dinas

Dalam

Kebersihan

dan

Pertamanan menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut : k) Kepala Dinas; l)

Sekretariat; yang membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Program dan Laporan.


I-37


m) Bidang Kebersihan; membawahi 3 (tiga) Seksi : Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan; Seksi Penanggulangan Limbah dan Pemusnahan Sampah; Seksi Angkutan dan Pemanfaatan Sampah. n) Bidang Pertamanan; membawahi 3 (tiga) Seksi : Seksi Taman; Seksi Penerangan Jalan Umum; Seksi Makam dan Bangunan Monumen. o) Bidang Peralatan dan Perbekalan; membawahi 3 (tiga) Seksi : Seksi Peralatan; Seksi Perbekalan; Seksi Perbengkelan. p) Unit Pelaksana Teknis Dinas; q) Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kab. Madiun memiliki program kegiatan yang terangkum dalam Rencana Kegiatan Anggaran. Dalam tahun anggaran 2011, BLHK mempunyai kegiatan pembangunan sebagai berikut : No

Keluaran Pengadaan

Sarana

Prasarana Kualitas 1.

Hasil dan

Pemantauan Air

&

Udara,

Terlaksananya

78.270.000,-

Pemantauan Kualitas Air & Udara, Perlindungan

Perlindungan Sumber Daya

Sumber

Air,

Pengangkutan

Pengangkutan

Pendanaan

Daya

Air,

Sampah,

Sampah, Unit Pengolahan

Unit

Pengolahan

Limbah.

Limbah. Ternak menjadi energi.

2.

Belanja Tanaman dan Alat

Terciptanya Lingkungan

Pengolah Sampah

Pemukiman Masyarakat

75.000.000,-

yang Hijau, Bersih dan Sehat.


I-38


Peningkatan dan 3.

Pemahaman

Pengetahuan

Siswa

tentang Lingkungan Hidup.

Kualitas

pendidikan

Lingkungan

150.000.000,-

Hidup

sebagai

Kurikulum

Muatan

Lokal

Kab.Madiun

di

semakin

meningkat. Belanja

Penyusunan

Tersusunnya

Dokumen

Lingkungan

Lingkungan

Hidup

Tahun

Perencanaan Pengawasan 4.

2011, dan

Dokumen Hidup

Kabupaten

Madiun

Tahun

(SLHD,

Konstruktsi

Laporan

DAK serta Uji Air Badan

Kualitas

Air.

Timbulan

48.330.000,-

2011

Pemantauan Air,

Laporan Sampah

Periodik) Terlaksananya Perencanaan

dan

Pengawasan Konstruksi Kegiatan

DAK

Bidang

Lingkungan

Hidup

Tahun 2011. 5.

Dokumen Lingkungan TPA

Tersusunya

Dokumen

Kaliabu

Lingkungan

TPA

60.000.000,-

Kaliabu.

3.3.3 Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan persampahan di Kab. Madiun telah mencakup seluruh kecamatan. Dengan kondisi timbulan sampah yang berbeda, maka cakupan pelayanan menyesuaikan dengan eksisting persampahan setiap kecamatan tersebut. 3.3.4 Aspek Teknis dan Operasional Mekanisme Sistem pengelolaan sampah di Kab. Madiun adalah sebagai berikut: 1. Pewadahan Pola. Pewadahan yang direncanakan berupa pola pewadahan individual yang diletakkan dekat rumah untuk permukiman dan diletakkan di belakan untuk pertokoan serta pola pewadahan komunal yang diletakkan sedekat mungkin dengan sumber sampah di tepi jalan besar. 2. Pengumpulan

Sampah.

Sama

dengan

pola

pewadahan,

rencana

sistem

pengumpulan sampah akan mengunakan dua sistem juga yaitu pengumpulan POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-39


individual yang dilakukan dengan sistem pelayanan door to door (dengan truk kecil dikumpulkan ke depo atau langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir) dan sistem pelayanan door to door (dengan gerobak dan dikumpulkan di depo atau Tempat Pembuangan Sementara yang akan disediakan pada setiap pusat

BWK).

Cara

mengumpulkan

lain

dengan

sekaligus

sistem

memusnahkan

individual sampah

adalah

tersebut

dengan

sendiri.

cara

Sistem

pengumpulan komunal adalah dimana masyarakat mengantarkan sampah ke tempat yang telah ditentukan. 3. Pengangkutan Sampah. Pengangkutan dilakukan dengan dump truk, arm rool truk

dan

mobil

patrol

dari

Tempat

Pembuangan

Sementara

ke

Tempat

Pembuangan Akhir. 4. Tempat Pembuangan Akhir. Tempat pembuangan akhir berlokasi di dengan sistem open dumping, lokasi ini dianggap cukup representative karena jauh dari permukiman penduduk dan arealnya cukup luas. TIMBULAN DAN KARATERISTIK SAMPAH A. VOLUME DAN KOMPOSISI SAMPAH SECARA UMUM Luas wilayah Kabupaten Madiun 1.010,68 Km2 , yang terbagi 15 kecamatan yang sudah mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah , baru sebagian Desa dan Kelurahan yang ada diwilayah 7 Kecamatan, Industri, Pasar, Sekolah, Terminal dan Tempat umum. Kabupaten Madiun memiliki kepadatan Penduduk 761 Jiwa / km2 Timbulan Sampah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengantisipasi

dampak

buruk

yang

mungkin

terjadi

akibat

kurangnya

pengelolaan sampah. Pada kesempatan ini dapat disajikan hasil Survey volume sampah yang telah dilakukan di Kelurahan Ngepeh Rt, 01 Rw, 01 Kecamatan Saradan pada Titik ordinat

07° 32’ 56,6” Lintang Selatan dan 111° 49’ 50,1”

Bujur Timur Kelurahan Purworejo KPR Segaran Permai RT 43 Rw, 05 Kecamatan Geger Pada titik ordinat 07° 42’ 39,6” lintang Selatan dan 111° 32 18,9” Bujur Timur di Kabupaten Madiun pada lokasi yang telah mendapat pelayanan kebersihan sebagai berikut. 1. Sumber Sampah Sumber Sampah yang dapat dikelola DKP Kabupaten Madiun saat ini diwilayah permukiman sebagai berikut.


I-40


Tabel 3.25 Wilayah Pemukiman Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten madiun tahun 2010 NO 1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

10. 11. 12.

Lokasi Timbulan Sampah yang di kelola DKP Kab. Madiun Kec. Mejayan Ds. Mejayan Kel. Krajan DS. Bangun Sari Ds. Ngampel Ds. Kali Gunting Kec. Wonosari Ds. Purwosari Ds. Buduran Ds. Klitik Kec. Saradan Ds. Ngepeh Ds. Bajulan Kec. Wungu Ds. Mojopurno Ds. Munggut Kec. Nglames Ds. Nglames Kec. Jiwan Ds. Kuwangsen Ds. Sukolilo Ds. Smbirejo Komplek KPR. Mojopurno Perumahan KPR. Segaran KPR. Munggut KPR. Bangunsari Pasar 16 unit Sekolah SD SLTP SLTA Hotel dan Losmen Rumah Sakit Puskesmas

2.Komposisi Sampah Untuk mengetahui komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Madiun secara Rinci dapat dilihat seperti Tabel. 3.2. Sebagai berikut: Tabel 3.26 Komposisi sampah yang di hasilkan masyarakat di Kabupaten Madiun Tahun 2010 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Jenis Sampah Sampah Organik Plastik Kertas Lain – Lain (Kayu) Logam Karet Kaca / Gelas Kain / Tekstil Jumlah

% 73.38 13.61 9.49 1.13 1.40 1.79 0.65 1.77 100

I-41


Komposisi Sampah yang dihasilkan di Kabupaten Madiun dominan adalah Sampah organik sebesar 74.38 %, Plastik 13.61 %, Kertas 9.49 %, Lain –Lain (kayu ) 1.13 % Logam 1.40 %, Karet 1.79% Kaca / gelas 0.65 % dan sampah Kain / tekstil Sebesar 0.77 %. B. TIMBULAN DAN KARATETRISTIK SAMPAH. Sampling timbulan sampah dipermukiman penduduk pada sumber produksi sampah yang menjadi fokus sampling, 6 Desa dan kelurahan yang diambil dari tiap – tiap kecamatan agar hasil dapat mewakili, dilanjutkan analisa densitas sampah: 1. Timbulan Sampah Hasil survey timbulan sampah dipemukiman penduduk (rumah tangga) dikabupaten Madiun secara rinci dapat dilihat pada tabel. 3.27 Sebagai berikut : Tabel 3.27 Timbulan Sampah Rumah Tangga Rata-Rata Tiap Orang Dalam Satu Hari di Kabupaten Madiun 2010 No

Lokasi

1 2 3 4 5 6

Ds.Mejayan Ds. Purwosari Ds. Ngepeh Ds. Mojopurno Ds. Sukolilo KPR. Segaran Rata - rata Sumber : Hasil survey

Timbulan M3/orang/Hari L/Orang/Hari 0.002 2.35 0.002 1.92 0.002 2.12 0.003 3.28 0.003 3.17 0.003 3.09 0.003 2.66

Timbulan Sampah rumah tangga di 6 Desa dan Kelurahan di kabupaten Madiun rata – rata sebesar 2,66 ( L/Orang /Hari ), tertinggi ( 3,75 L/Orang / Hari ), sedangkan terendah dihasilkan 1,30 ( L/Orang/Hari ) Sebagaimana Tabel tersebut diatas. 2. Densitas Sampah Untuk mengetahui densitas sampah di Kabupaten Madiun secara rinci dapat dilihat seperti Tabel. 3 .28 Sebagai berikut :


I-42


Tabel 3.28 Densitas Sampah di Kabupaten Madiun Tahun 2010 Berat Sampah (Kg) 1. Ds. Mejayan 2.35 2. Ds. Purwosari 1.92 3. Ds. Ngepeh 2.12 4. Ds. Mojopurno 3.28 5. Ds. Sukolilo 3.17 6. KPR. Segaran 3.09 Rata – rata 2.66 Sumber : Analisis Data Primer

NO

Lokasi

Volume Sampah (m3 ) 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002.5

Densitas (kg/m3) 1.175 1.924 1.060 1.093 1.057 1.030 1.223.2

Densitas sampah di TPA kabupaten Madiun adalah rata – rata sebesar 1.223 kg/m3, tertinggi didapat 1.924. kg/m3 sedangkan terendah 1.030. kg/m 3. 3. Jumlah timbulan sampah Harian Untuk mengetahui volume timbunan sampah berdasarkan sumber sampah yang dikelola DKP Kabupaten Madiun secara rinci dapat dilihat seperti tabel 3.29 sebagai berikut : Tabel 3.29 Timbulan Sampah dalam Satu Hari di Kabupaten Madiun Tahun 2010 NO

Sumber Sampah

1.

Domestik / Pemukiman Penduduk 2. Sampah Non Domestik a. Sampah Pasar b. Sampah Kantor c. Sampah Pertokoan d. Sampah Industri e. Sampah Tempat Ibadah f. Sampah Dari Sekolah g. Sampah Dari Terminal H. Sampah Dari Hotel Jumlah Sumber Analisis Data Primer

Volume Sampah m3/hari 48.155

Berat Sampah (ton )

%

39.375

50.162

35.094 2.834 3.201 3.252 1.224

28.695 2.317 2.617 2.659 1.001

36.560 2.955 3.334 3.388 1.275

1.330 0.350 0.620 96.000

1.104 0.286 0.507 78.496

1.365 0.385 0.646 100

Produksi sampah yang dapat ditangani pemerintah kabupaten Madiun sebesar 96 m3/hari, jumlah sampah tersebut yang dominan adalah sampah pemukiman penduduk (sampah domestik) yaitu sebesar 50.162 % sampah pasar sebesar 36,560 % sampah industri sebesar 3,388 %, sampah pertokoan sebesar 3,334 %, sampah kantor sebesar 2,955 %, sampah tempat ibadah sebesar 1,275%, sampah sekolah 1,365 %, sampah hotel 0,646 %, dan sampah terminal sebesar 0,385%.


I-43


4. Timbulan Sampah Mingguan Untuk mengetahui timbulan sampah yang tertangani dalam satu minggu yang dihasilkan Kabupaten Madiun Secara rinci dapat dilihat seperti tabel 3.6. Sebagai berikut : Tabel 3.30 Timbulan Sampah Rata – Rata Dalam Satu Minggu di Kabupaten Madiun 2010 Timbulan No Hari M3/hari % 1. Senin 102.077 15.19 2. Selasa 86.486 12.87 3. Rabu 822.032 12.21 4. Kamis 95.022 14.14 5. Jum’at 75.734 11.27 6. Sabtu 111.183 16.56 7. Minggu 119.346 17.76 Jumlah/minggu 672,000. 100 Rata – Rata / Hari 96.00 Sumber : Hasil Survey Timbulan sampah rumah tangga dalam hitungan satu minggu di Kabupaten Madiun rata – rata adalah sebesar 672 m3/minggu. Timbulan sampah tertinggi 119,346 m3/hari, 17,76 %, sedangkan terendah dihasilkan 75,734 m3/hari, 11,27 %. Timbulan sampah tertinggi jatuh pada hari minggu karena pada umumnya masyarakat berupaya untuk berkumpul dengan keluarga. Meningkatnya aktifitas dirumah akan meningkatkan pula sampah yang dihasilkan. 2. Timbulan Sampah Bulanan Untuk mengetahui timbulan sampah dalam satu bulan yang dihasilkan Kabupaten Madiun secara rinci dapat dilihat seperti tabel 3.7. Sebagai berikut : Tabel 3.31 Timbulan Sampah Tiap Bulan di Kabupaten Madiun NO Bulan Timbulan ( m3 ) 1. Januari 3.158,784 2. Pebruari 2.346,626 3. Maret 2.657,667 4. April 2.623,106 5. Mei 2.972,162 6. Juni 2.505,602 7. Juli 2.961794 8. Agustus 3.820,096 9. Sebtember 2.509,058 10. Oktober 2.951,426 11. November 3.722,112 12. Desember 3.487,106 Jumlah / Tahun 34.732,809 Sumber : Analisis Hasil Survey


% 7.20 6.74 7.64 7.54 8.55 9.14 10.04 10.77 7.21 8.49 8.16 8.52 100.00

I-44


Timbulan sampah dengan rentang satu minggu di Kabupaten Madiun adalah sebesar 34.732,809 m3/ tahun. Timbulan sampah tertinggi 3.820,096 m3/bulan , 10,77% sedangkan terendah dihasilkan 2.346,626 m3/bulan, 6,74 %. Timbulan sampah tertinggi jatuh pada bulan juli dan Agustus karena pada bulan tersebut terjadi peningkatan aktifitas masyarakat serta terjadi musim buah sehingga akan meningkat pula sampah yang dihasilkan. 4. Tren Timbulan Sampah Dalam 5 Tahun Untuk mengetahui prediksi tren timbulan sampah dalam lima tahun yang dihasilkan Kabupaten Madiun secara rinci dapat dilihat seperti perhitungan yang didasarkan pertumbuhan penduduk rata 5 % / tahun tabel 3.8. Sebagai berikut : Tabel 3.32 Tren timbulan sampah dalam Lima Tahun di Kabupaten Madiun NO

Bulan

Tahun 2007 s/d 2011 ( m3 ) 2010 ( ) 2011 (m 3) 2012 ( m3) 2013 ( m3 ) 1. Januari 2.513,2652 2.525,832 2.874,906 3.108,239 2. Pebruari 2.352,697 2.364,459 2.713,533 2.946867 3. Maret 2.666,854 2.680,188 2.680,188 2.680,188 4. April 2.631,947 2.645,107 2.994,425 2.645,107 5. Mei 2.984,503 2.999,425 2.999,425 2.999,425 6. Juni 3.190,451 3.206,403 3.206,403 3.206,403 7. Juli 3.504,609 3.522,123 3.522,123 4.104,532 8. Agustus 3.759,426 3.778,223 3.778,223 3.778,223 9. Sebtember 2.516,756 2.529,339 2.878,413 3.111,747 10. Oktober 2.963,559 2.978,376 2.978,376 2.978,376 11. November 2.848,367 2.862,609 2.862,609 3.778,223 12. Desember 2.974,031 2.988,901 3.337,901 3.571,309 Jumlah/Thn 34.732,809 34.907,462 36.652,835 38.401.909 Sumber : Perhitungan hasil survey m3

2015 (m3 ) 3.341,203 3.179,830 2.680,188 3.460,478 2.999,425 3.206,403 3.552,123 3.778,223 3.344,710 2.978,376 2.862,609 3.803,687 38.984,316

Tabel diatas menunjukkan bahwa timbulan sampah dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal semacam ini berkaitan erat dengan pertambahan penduduk, peningkatan aktifitas penduduk dan perkembangan ilmu dan teknologi yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat juga berdampak naiknya timbulan sampah. 5. Sampah yang dimanfaatkan Kembali Untuk mengetahui sampah yang dimanfaatkan kembali di kabupaten Madiun secara rinci dapat dilihat seperti tabel 3.9. seperti berikut :


I-45


Tabel 3.33 Sampah Yang Dimanfaatkan Kembali Berdasarkan Karateristiknya di Kabupaten Madiun. NO

Bulan

%

1.

Jenis m3/tahun 26.669.110

Dimanfaatk an m3/th 120,000

Pemanfaatan

Sampah 76.87 Organik 2. Kertas 9.84 3.417.708 297,960 3. Plastik 7.65 2.657.056 398,288 4. Lain – 2.28 791.908 115,425 Lain (kayu) 5. Logam 1.07 371.641 373,495 6. Karet 0.93 323.015 7. Kaca / 0.87 302.175 Gelas 8. Kain / 0.45 156.298 Tekstil JUMLAH 100 34.732,809 1.305.168 Sumber : Perhitungan Hasil Survey

Kompos

Dibuang ke TPA m3/th 26.579.110

pemulung Pemulung Pemulung

3.119.748 2.258.772 676.483

Pemulung -

1.854 323.015 302,175

-

156.2984

-

33.427.641

Timbulan sampah di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 adalah sebesar 34.732,809 m3/tahun. Sampah yang dapat damanfaatkan kembali 1.305.168 m3/tahun yang terdiri dari sampah organik dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos oleh DKP sebesar 8 m3/bulan dan 30 tempat rumah tangga binaan

DKP sebesar

pembuatan kompos

12 m3/bulan Lingkungan Hidup dan

Pertamanan Kabupaten Madiun. Sampah yang berupa logam 85 % , Plastik sebagian 75 %, dan kertas 80 % dikumpulkan pemulung untuk dijual, sekaligus sebagai mata pencaharian sebagian kecil masyarakat dan sampah kayu dapat dimanfaatkan 25 %. Sampah jenis plastik hingga kini belum 100 % dimanfaatkan karena sesuai permintaan perusahaan. Sampah sejenis kertas yang dapat dimanfaatkan adalah yang kondisinya masih bagus ( tidak hancur ) hal ini sesuai pesanan perusahaan. Data diatas menunjukkan dalam satu tahun sampah yang dibuang ke TPA sebesar 33.427.641 m3/tahun. 6. Komposisi Sampah Untuk mengetahui kadar air pada sampah di TPA Kabupaten Madiun secara rinci dapat dilihat seperti tabel 3.10. Sebagai berikut : Tabel 3.34 Komposisi Sampah di TPA Kabupaten Madiun Lokasi

Kadar Air (%)

TPA 19,33 Sumber : Hasil Analisis


Kadar Abu (%)

Karbon (%)

Nitrogen (%)

Rasio (%)

19,69

55,20

0,12

435,02

Nilai Kalor (kal / gr ) 5048,59

I-46


Kadar air pada sampah di TPA Kabupaten Madiun adalah sebesar 19,33 %. Kadar air sebesar tersebut

belum memungkinkan sampah rumah tangga di

Kabupaten Madiun dibuat menjadi kompos karena kriteria kadar air yang obtimal untuk proses pengomposan adalah antara 50-60 %, maka didalam pembuatan kompos perlu ditambahkan air hingga memenuhi syarat yang telah ditentukan. Rasio C/N rata – rata pada sampah rumah tangga di kabupaten Madiun adalah sebesar 4091,89 kalori/gram atau 7.373,24 btu/lb. Nilai kalori rata – rata sebesar tersebut memungkinkan sampah dirumah tangga Kabupaten Madiun dibuat menjadi kompos karena kriteria C/N rasio awal yang obtimal untuk proses pengomposan adalah antara 25-50%.

Nilai kalor sampah di TPA Kabupaten

Madiun adalah sebesar 4091,89 kalori / gram atau 7.373,24 bt/lb. Nilai kalor sebesar tersebut memungkunkan sampahn diinsenerasi, akan tetapi karena kadar air rata prata lebih dari 25 % maka pilihan insenerasi menjadi tidak ekonomis karena diperlukan bahan bakar yang cukup besar. C. DEPO TRANSFER / (TPS ) DAN PENYEBARAN Tabel 3.35 Lokasi depo Transfer/tempat penampungan Sampah Dioperasikan Oleh DKP Kabupaten Madiun NO. 1. 2. 3. 4.

Jenis TPS TPS TPS TPS JUMLAH Sumber.Data Prime

Alamat Caruban Uteran Jiwan Wungu

Jumlah 6 2 1 1 10

Yang menjadi pertimbangan peletakan TPS adalah, kedekatan dengan lokasi /pemukiman penduduk, mudah dijangkau tidak mencemari lingkungan sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dengan jalan, mengangkut sampah yang dihasilkan ke TPS sendiri tidak menggantungkan petugas. Wilayah yang dekat dengan tempat umum misal pasar, masjid, pertokoan, terminal, sekolah, dan sampah jalan ditempatkan TPS lebih dari satu dan jaraknya agak berdekatan agar sampah yang dihasilkan setiap hari dapat tertampung keseluruhan Disamping TPS yang terletak pada 10 lokasi tersebut, dilengkapi dengan transfer depo sejumlah 6 buah yang diletakkan di caruban 4 buah dan Dolopo 2 buah. D. KONDISI SARANA PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Madiun mengoperasikan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terdiri dump truck, arm roll truck, Transfer depo, container dan gerobak. Rincian kondisi sarana pengumpulan


I-47


dan pengangkutan sampah yang dimiliki oleh DKP Kabupaten Madiun tahun 2010 diperlihatkan pada tabel 3.12. Tabel 3.36 Kondisi Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Madiun 2010 NO

Jenis Sarana

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah (unit ) 3 3 1 1 1 1

Kapasitas (m3 ) 6 6 4 2 1,5

Dump Truk Arm roll Truk Mini Truk Hand Traktor Motor Sampah 7. Container 28 6 8. Gerobak 65 1 Sampah 9. TPS 10 6 10. Transfer Depo 6 Sumber : DKP Kabupaten Madiun , 2009

Komposisi ( unit ) Sedang Rusak 1 1 -

Baik 3 3 1

24 38

-

4 22

10 6

-

-

E. TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH (TPA) KABUPATEN MADIUN Lokasi TPA di Desa Kali Abu Kecamatan Caruban Kabupaten Madiun jarak dengan pemukiman terdekat 10 Km, luas lahan tersedia 6 Ha atau 60.000 km2. Lahan tersebut telah dimanfaatkan untuk pengolahan sampah selama 15 tahun telah termanfaatkan seluas 12.500 m2 atau 1,25 Ha, sisa lahan yang tersedia 47.500 m 2 Kapasitas TPA direncanakan untuk 1800.000 m3, diharapkan mampu menampung sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Madiun hingga tahun 2045 mendatang. Pada saat ini TPA telah terisi sampah sejumlah 21 %. Sistem pengolahan sampah yang diterapkan saat ini adalah Kontrolled land fill. Hasil

Survey

menunjukkan

belum

semua

sampah

yang

dihasilkan

dikabupaten Madiun dibuang ke TPA yang telah tersedia, dengan alasan masyarakat membung sampah dikebun sendiri ( dibakar dan ditimbun ). Hal ini perlu mendapatkan perhatian apabila produksi sampah diwilayah layanan tertangani semua ada peningkatan 15 %. Jumlah sampah yang dihasilkan saat ini 34.732,809 m3/tahun dengan peningkatan 15 % untuk waktu yang akan datang menjadi 34.907,462 m3/tahun dari jumlah sampah yang ditangani saat ini pada wilayah jngkauan layanan yang tetap. Sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun yang terus berkembang akan berpengaruh langsung terhadap kepadatan pemukiman. Lahan yang saat ini masih dapat dimanfaatkan untuk menimbun sampah, untuk tahun – tahun mendatang sudah tidak ada lagi sehingga pertumbuhan sampah akan berkembang

dengan


pesat.

Pada

akhirnya

lahan

TPA

diperkirakan

mampu

I-48


menampung hingga 73 tahun mendatang tidak akan tercapai. Untuk menangani pertumbuhan sampah yang semakin besar diperlukan tambahan sarana dan tenaga kerja yang cukup banyak. Disisi lain peledkan timbulan sampah apabila tidak segera Ditangani secara profesional akan menimbulkan dampak munculnya wabah berbagai penyakit, bahaya banjir, terbentuknya permukiman yang kumuh dan secara fisik kota Madiun akan menjadi Kota Sampah. Berkaitan

hal

tersebut

telah

direncanakan

beberapa

trobosan

untuk

mengantisipasi sebelum terjadi problem antara lain : 1. Telah direncanakan kegiatan pemilahan sampah organik dengan anorganik atau memisahkan sampah basah dan sampah kering untuk memudahkan pengelolaannya. 2. Merencanakan kegiatan pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk dari setiap sumber penghasilan sampah atau tiap – tiap keluarga. 3. Melaksanakan recycel sampah organik menjadi pupuk dilokasi TPA, yang merupakan sisa sampah yang diolah masyarakat. 4. Merencanakan mengolah sampah plastik, sampah logam, sampah karet menjadi produk yang dapat yang layak jual. Merencanakan melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang seperti buldoser = 1 buah Exavator = 1 buah Alat pencacah sampah dalam tahap pengadaan sebagai spesifikasi terlampir Penambahan bangunan untuk kantor, gudang, garasi, alat pencuci peralatan. Dan lain – lain Apabila rencana tersebut dapat

berjalan dengan baik secara otomatis

mendapatkan nilai tambah baik bagi masyarakat maupun Pemerintahan Kabupaten Madiun disamping itu juga mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang pada saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan. Untuk mewujutkan rencana ini diperlukan dana yang tidak kecil sehingga diharapklan kehadiran insvestor untuk Menanam saham di Kabupaten Madiun untuk membangun perusahaan pengolahan sampah (recycling ) daur ulang sampah tersebut. Laporan ini masih perlu penyempurnaan untuk periode mendatang hal ini disebabkan lemahnya sisitem atministrasi pengolahan sampah yang dilakukan pada saat ini, kemajuan ilmu dn teknologi yang berkembang, dimungkinkan munculnya sejumlah industri, tingkat kepadatan penduduk akibat urbanisasi. Itu semua akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan volume sampah.


I-49


Tabel 3.37 Keterlibatan dan Layanan Pengelolaan Sampah di Beberapa Desa Tingkat Masyarakat Dikelolah oleh Masyarakat

No.

Desa

Jenis Kegiatan

1

Jetis

Pengumpulan Sampah dari Rumah

840

Pemilahan Sampah di TPS

840

L

Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah di TPA

P 874

30 7 840

3


1261

1124


1261

Para Penyapu Jalan 2

Segulung

Pengangkutan Sampah ke TPS

41

Pengangkutan Sampah ke TPA

16

Pemilahan Sampah di TPA

10


Garon


46

41


21

12


20


20


10

2

682

514


51

5


50


50


20

2

294

354

14

2


205

452


205

452


Banaran



Pandean

Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah di TPA Para Penyapu Jalan

6

Krajan


2


Kaliabu


681


601


764

25 5 601

Para Penyapu Jalan


I-50


Pada tabel diatas keterlibatan dan layanan pengelolaan sampah di beberapa desa tingkat masyarakat yang dilakukan baik pada asepek pengumpulan sampah dari rumah, pemilahan sampah di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, dan pemilahan sampah di TPA, dimana keterbibatan kaum laki-laki lebih tinggi yaitu 8749 orang dari pada kaum perempuan yang hanya 4601 orang.

Peran Serta Masyarakat A. Survey Peran Serta Masyarakat Di Wilayah Layanan Bersama dengan sampling sampah, dilakukan pula survey sosial untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang sisitem pengolahan sampah serta pendapatnya terhadap pengelolaan sampah diwilayah

layanan pengumpulan dan

pengangkutan sampah Kabupaten Madiun. Titik sampling dikelurahan krajan Rt 10 Rw 03 Kecamatan Mejayan pada titik ordinat 07° 32’ 55,3” lintang Selatan dan 111° 39’ 04,4” Bujur Timur, Kelurahan Purwosari Rt 11 Rw 01 Kecamatan Wonosari Pada titik ordinat 07° 32’ 55,3” Lintang Selatan dan Kelurahan Mungut

111°38’ 56,8” Bujur Timur dan

Rt 18 Rw 06 KPR Mojopurno Indah Kecamatan Wungu pada

ordinat 07° 39’ 13,3” lintang Selatan dan 111° 33’ 17,8” Bujur Timur. Jumlah responden Rumah tangga sebanyak 30 responden, untuk mewakili rumah tangga pada wilayah yang menerima layanan pengelolaan sampah dikabupaten

Madiun.

Adapun data hasil survey dapat disajikan sebagaimana tabel berikut. 1. Umur Responden Tabel 3.38 Umur Responden di Wilayah Studi. NO 1. 2. 3. 4.

Umur Responden 25 – 35 36 – 45 46 – 55 56 - 65 Jumlah Data Primer

Frekwensi 15 10 5 30

% 50,00 33,33 16,77 100

Tabel diatas menunjukkan 100 % responden orang dewasa dengan berbagai variasi usia, terendah 25 tahun tertinggi 55 tahun. Sehingga dapat memahami pertanyaan yang diajukan dan dapat bmemberikan jawaban sesuai keadaan yang sebenarnya.


I-51


2. Jenis Kelamin Responden Tabel 3.39 Jenis Kelamin Responden di Wilayah Studi No 1. 2.

Jenis Kelamin Responden Laki - Laki Perempuan Jumlah Sumber :Data Primer

Frekwensi 7 23 30

% 23,34 74,66 100

3. Jumlah Keluarga Tabel 3.40 Jumlah Keluarga Responden Wilayah Studi NO

Jumlah Keluarga

Frekwensi

1. 2. 3. 4.

1 -3 4–6 7–9 >9 Jumlah Data Primer

13 15 2 30

% 43,33 50,00 6,64 100

Tabel diatas menunjukkan 43,33 % reaponden memiliki keluarga berjumlah satu sampai tiga orang, sedangkan 50,0 % responden memiliki keluarga 4 sampai dengan lebih dari 6 orang dalam satu rumah dan 6,64 % responden memiliki keluarga 7 sampai dengan lebih dari 9 orang dalam satu rumah. Kondisi semacam ini penting untuk memperhitungkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari 4. Pendidikan Responden Tabel 3.41 Pendidikan Responden Wilayah Studi NO

Pendidikan

1. 2. 3. 4.

SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi Jumlah Data Primer

Frekwensi

%

7 6 12 5 30

23,33 20,00 40,01 16,66 100

Data diatas menunjukkan 100 % responden yang berpendidikan SD dan SLTP sebesar 44,33% sedangkan pendidikan SLTA sebesar 40,01 % dan 16,66 % responden pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan responden perlu diketahui hal ini sangat bermanfaat bagi petugas surfey untuk menyesuaikan jenis pertanyaan yang akan


I-52


diberikan. Apabila responden berpendidikan maka dapat memberikan jawaban sesuai dengan harapan pertanyaan yang diajukan. 5. Pekerjaan Responden. Tabel 3.42 Pekerjaan Responden Wilayah Studi NO

Pekerjaan

Frekwensi

%

9 5 16 = 30

40,00 16,67 53,33 = 100

1 2 3 4

PNS Ibu Rumah Tangga Swasta Tani Jumlah Data Primer

Tabel diatas menunjukkan pekerjaan responden Wiraswasta sebesar 53,33 %, sedangkan PNS 40,00 %, Ibu Rumah Tangga sebesar 16,67 % 6. Kebiasaan Membuang Sampah Setiap Hari Tabel 3.43 Tempat Pengelolaan Sampah Responden Wilayah Studi NO

Tempat Pengelolaan Sampah

1.

Dimasukkan Wadah di Bawa ke TPS 2. Dibakar dan ditimbun di Kebun 3. Lain - Lain Jumlah Data Primer

Frekwensi

%

24

83,33

5 30

16,67 100

Tabel diatas menunjukkan 100 % responden setiap hari menghasilkan sampah adapun sampah yang dihasilkan dengan cara dimasukkan kedalam wadah kemudian dibuang ke TPS sebesar 80,00 %, sedangkan dibakar dan ditimbun dikebun 20,00 % kebiasaan membuang sampah dikebun selanjutnya dibakar. Masyarakat yang masih membuang dikebun dari hasil obserfasi didapatkan bahwa mayoritas mereka masih memilikki sisa lahan untuk membuat galian sebagai sarana penimbun sampah. Sehingga mereka tidak mau membawa sampahnya ke TPS.


I-53


7. Kebiasaan Membuang Sampah Tabel 3.44 Berapa Hari Sekali Sampah Dibuang Responden Wilayah Studi

NO

Berapa Hari Sekali Sampah Dibuang

1. 2. 3. 4.

Setiap Hari 2 – 3 Hari 4 – 5 Hari Lain – Lain Jumlah Data Primer

Frekwensi

%

20 10 30

76,67 33,33 100

Data diatas menunjukkan perlakuan sampah yang dihasilkan responden setiap hari bervariasi. Mayoritas responden membuang sampah yang dihasilkan setiap hari 50,00 % 2 sampai 3 hari sekali sebesar 33,33 %, dengan alasan jumlah sampah yang dihasilkan relatif sedikit wadahnya belum penuhi. Sehingga perlu diberi pemahaman resiko yang mungkin terjadi apabila mereka berperilaku tidak hidup bersih dan sehat. 8. Pengangkutan Sampah ke TPS Tabel 3.45 Jawaban Responden Tentang Pengangkut Sampah Ke TPS di Wilayah Studi NO


1. 2. 3. 4.

Diangkut Sendiri Pegas Rt/RW/Patasih Petugas DKP Lain – Lain Jumlah Data Primer

Frekwensi

%

20 10 30

66,67 33,33 100

Tabel diatas menunjukkan 30 responden yang membuang sampah ke TPS sebanyak

20 responden pengangkutan sampah ke TPS yang dilakukan sendiri

sejumlah 66,67 %, sedangkan yang diangkut petugas DKP sejumlah 33,33 %. Petugas DKP adalah petugas kebersihan/pengangkut sampah dari kampung dibawa ke TPS petugas ini berasal dari tenaga honorer Pemerintahan Kabupaten Madiun.


I-54


9. Pemilihan Sampah Seblum Di Buang Tabel 3.46 Jawaban Responden Tentang Apakah Sampah Dipilah Sebelum Dibuang ke TPS di Wilayah Studi NO 1. 2.

Ampah Sebelum Di Buang

Frekwensi

%

10 20 30

33,33 66,67 100

Ya Tidak Jumlah

Data Primer Tabel diatas menunjukkan 66,67 % responden dikabupaten Madsiun belum melakukan

pilahan

antara

kertas/karton/kaleng/logam.

sampah

Alasan

yang

basah/organik diajukan

hal

dari

tersebut

sampah

tidak

biasa

dilakukan, tidak memiliki tempat tersendiri dan terutama memerlukan wadah penyimpanan lebih banyak dan menurut mereka boros. 10. Pendapatan Responden Tentang Pemilahan Sampah Tabel 3.47 Jawaban Responden Tentang Apakah Setuju Sampah Dipilah Sebelum Dibuang Ke TPS di Wilayah Studi Apakah Setuju Memilahkan Sampah Sebelum Dibuang 1. Ya 2. Tidak Jumlah Data Primer NO

Frekwensi

%

30 30

100,00 100

Data diatas menunjukkan 100 % responden di Kabupaten Madiun tidak keberatan apabila harus memilahkan sampah yang dihasilkan setiap hari sebelum dibuang ke TPS atau ditimbun di Kebun. Kesanggupan Masyarakat perlu dihargai dan ditindak lanjuti bilamana mungkin difasilitasi, kesanggupan bukan berarti kesediaan yang mutlak. Perlu difami untuk menuju kebiasaan yang baik bagi masyarakat belum melakukan

pemilahan

antara

kertas/karton/kaleng/logam. dilakukan,

tidak

miliki

sampah

Alasan

tempat

yang

tersendiri

basah/organik

diajukan dan

hal

terutama

dari

tersebut

sampah

tidak

memerlukan

biasa wadah

penyimpanan yang lebih banyak dan menurut mereka boros.


I-55


11. Biaya yang dikeluarkan Untuk Pengelolaan Sampah Tabel 3.48 Jawaban Responden tentang besaran biaya Pengelolaan Sampah Tiap Bulan yang Ditanggung di Wilayah Studi No

Besar Biaya

Frekwensi

%

10 2 6 12 30

33,33 6,67 20,00 40,00 100

1. 2. 3. 4.

Rp. 500 – Rp. 2.000 Rp. 2500 – Rp. 4.000 Rp. 4.500 – Rp. 6.000 Lainnya Jumlah Data Primer 12. Pendapat Responden Tentang Biaya

Tabel 3.49 Jawaban Responden Apakah Keberatan Membayar Rp. 5000 /bulan di Wilayah Studi NO

Apakah Keberatan Membayar

Frekwensi

%

18 12 5

60.00 40,00 100

1. 2. 3.

Ya Tidak Lainnya Jumlah Data Primer

Tabel diatas menunjukkan 60 % responden dikabupaten Madiun dengan menyatakan biaya untuk petugas pengangkut sampah ke TPS tidak keberatan. Dengan alasan mereka tidak sempat membawa sampahnya ke TPS sendiri dan mereka tidak punya lahan yang cukup untuk menimbun sampah yang dihasilkan setiap hari. Disamping itu alasan yang dikemukakan mereka pada prinsipnya tidak keberatan selama kegiatannya nyata demi kebaikan lingkungan. 13. Pendapat Responden Tentang Pemanfaatan Sampah Menjadi Kompos Tabel 3.50 Manfaat Sampah Menjadi Kompos di Wilayah Studi NO 1. 2. 3. Data

Memanfaatkan Sampah Menjadi Kompos Keberatan Tidak Keberatan Lainnya Jumlah Primer

Frekwensi

%

20 10 30

66,67 33,33 100

Tabel diatas menunjukkan 66,67 % responden di Kabupaten Madiun belum pernah membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-56


hari. Dengan alasan mereka tidak memeliki pengetahuan yang cukup tentang pembuatan pupuk Kompos dari sampah rumah tangga, disamping itu mempunyai rasa khawatir timbul gangguan bau yang tidak sedap di lingkungannnya,dan mereka belum tahu dan tidak punya alat yang dapat digunakan untuk membuat pupuk komos dari sampah rumah tangga.

14. Kesanggupan Responden Mengikuti Petunjuk Pengelolaan Sampah Tabel 3.51 Responden Bersedia Mengikuti Petunjuk Pengelolaan Sampah Bersedia Mengikuti Petunjuk Pengelolaan Sampah

NO 1. 2. 3.

Frekwensi

%

30 30

100,00 100

Ya Tidak Lainnya Jumlah

Data Primer Tabel diatas menunjukkan 100 % responden dikabupaten Madiun sanggup untuk mengikuti petunjuk tentang tata cara pengolahan sampah rumah tangga yang dihasilkan dengan baik. Dengan alasan kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. 15. Waktu Yang Tepat Untuk Pembinaan Bagi Responden. Tabel 3.52 Waktu yang tepat bila diadakan Penyuluhan Pengelolaan Sampah di Wilayah Studi NO 1. 2. 3. 4.

Waktu Untuk Penyuluhan

Pagi Siang Sore Malam Jumlah Data Primer

Frekwensi 10 20 30

% 33,34 66,66 100

Tabel diatas menunjukkan 66,66 %Responden di Kabupaten Madiun apabila dilakukan pembinaan/penyuluhan tentang pengelolaan sampah yang benar memilih waktu malm har, sedangkan 33,34% memilih waktu sore hari. Pada prinsipnya responden tidak keberatan untuk menghadiri acara penyuluhan tentang pengelolaan sampah. Pemilihan waktu sore atau malam di dasarkan tingkat kesediaan mereka atau waktu yang longgar bagi mereka. Untuk menyikapi hal tersebut apabila


I-57


pelaksanaan penyuluhan perlu dikonfirmasikan kembali dengan harapan semua anggota masyarakat perwakilan setiap keluarga dapat menghadiri. Permasalahan Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat : 1. Timbulan sampah di Kabupaten Madiun yang dapat dikelola di wilayah dengan timbulan

34.732.809

m3/tahun

serta

tiap

tahun

rata-rata

mengalami

peningkatan 0,5%. 2. Karakteristik/jenis/komposisi sampah di Kabupaten Madiun terbesar adalah sampah domistik dengan kandungan bahan organik 75,48%. 3. Sarana pengelolaan sampah yang ada kondisinya masih baik. 4. Sampah yang dapat dimanfaatkan pada saat ini baru 6,48% yang terdiri sampah organik, sampah plastik, besi dan kertas. 5. Mengingat timbulan sampah dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan untuk masa yang akan datang, pengolaan sampah perlu ditingkatkan mulai dari pemilahan dari sumber sampah, pemanfaatan sampah akan lebih mudah sehingga sampah yang dihasilkan dapat memberi nilai positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah : 1. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk database persampahan. Database ini tentunya sangat berguna bagi pemerintah dalam upaya melakukan forecasting terhadap permasalahan sampah. 2. Sarana dan prasarana sampah belum mampu menjawab kebutuhan akan pelayanan

persampahan

yang

baik.

Lokasi

TPA

misalnya,

bila

masih

menggunakan model pengelolaan sampah hanya dengan menggunakan metode open damping saja, maka dalam waktu yang tidak begitu lama, pemerintah harus mencari lokasi baru atau melakukan perluasan lokasi TPA. Artinya life time penggoperasian TPA tidak begitu lama. 3. Terdapat beberapa wilayah di Kab. Madiun yang belum terjangkau oleh layanan persampahan.

Keterbatasan

kemampuan

pemerintah

dalam

memberikan

pelayanan secara menyeluruh kepada semua anggota masyarakat membuat masalah persampahan menjadi tidak tuntas ditangani. Artinya pelayanan ini masih bersifat parsial.


I-58


Rekomendasi : 1. Perlunya dilakukan program penyuluhan pada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan memenuhi syarat. 2. Masyarakat perlu diajari tata cara pemanfataan sampah sebagai pupuk kompos untuk memupuk tanaman hias di rumah masing-masing apabila hal ini dapat dilakukan dapat menekan timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA. 3. Dilihat dari karakteristik sampah yang dihasilkan masyarakat masyoritas bahan organik, sehingga pemerintah perlu merencanakan pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik untuk mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat. 4. Sarana pengolaan sampah yang ada di Kabupaten kondisinya masih baik, akan tetapi mengingat produksi sampah dari tahun ketahun mengalami peningkatan perlu direncanakan penambahan sarana baru untuk mengganti sarana yang rusak serta menambah yang akan diletakan pada lokasi yang tidak memadahi. 5. Peraturan perundangan pendukung pengelolaan sampah. 6. Peraturan perundangan larangan pendirian bangunan dan rumah penduduk dalam radius 3 Km dari TPA.


I-59


PENGELOLAAN DRAINASE 3.4.1 Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Keputusan Menteri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

3.4.2 Aspek Kelembagaan Dinas yang terkait dengan pengelolaan drainase adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi serta berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi : r)

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

s) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; t)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

u) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :


I-60


a) Kepala Dinas; b) Sekretariat; yang membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Program dan Laporan. c) Bidang Jalan dan Jembatan; membawahi 3 (tiga) Seksi : Seksi Perencanaan; Seksi Pelaksanaan; Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan. d) Bidang Tata Ruang dan Bangunan; membawahi 3 (tiga) Seksi : Seksi Tata Ruang dan Pengaturan; Seksi Tata bagunan; Seksi Pengawasan dan Pengendalian. e) Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan; membawahi 3 (tiga) Seksi : Seksi Perumahan; Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan; Seksi Penataan Infrastruktur dan Pematusan. f)

Bidang Peralatan dan Pengujian; membawahi 3 (tiga) Seksi : Seksi Peralatan; Seksi pengujian; Seksi Perbengkelan.

g) Unit Pelaksana Teknis Dinas; h) Kelompok Jabatan Fungsional. 3.4.3 Cakupan Pelayanan Saat ini cakupan pelayanan drainase sudah mencakup seluruh Kab. Madiun. Kawasan Rawan Banjir Berdasarkan data dari Dinas Pengairan Kabupaten Madiun, terdapat 2 (dua) kriteria genangan di daerah sekitar Kali Madiun yang sering mengalami banjir. Dua kriteria tersebut adalah: a. Genangan banjir akibat hujan lokal. Genangan banjir akibat hujan lokal ini sering terjadi di sekitar anak-anak sungai yang diebabkan oleh tingginya curah hujan lokal, yang tidak dapat di alirkan secara gravitasi ke anak-anak sungai atau ke Kali Madiun karena tingginya permukaan air di anak-anak sungai tersebut. b. Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo. Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo ini sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati Perkotaan Mejayan. Apabila ditinjau dari kondisi topografi Kabupaten Madiun, lokasi banjir pada umumnya merupakan lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-61


elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya. Kali Madiun mempunyai panjang 27,9 Km sampai ke muaranya di Kali bengawan Solo, dan mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup luas yang meliputi sebagian Wilayah Administrasi Ponorogo, Wilayah Kabupaten Magetan, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Pada pertemuan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo di Ngawi dipasang pintu air untuk mengatur aliran Kali Bengawan Solo agar tidak masuk ke Kali Madiun. Pada petertemuan ini tanggul Kali Bengawan Solo kurang lebih 2,5 m di atas dataran di sekitarnya. Dengan adanya pintu tersebut maka ketika Kali Bengawan Solo banjir pintu air ditutup agar tidak terjadi air balik (backwater) ke Kali Madiun. Hal ini mengakibatkan aliran dari Kali Madiun tidak dapat diteruskan ke Kali Bengawan Solo, akibatnya terjadi banjir di sepanjang Kali Madiun karena luapan Kali Madiun. Lama genangan yang terjadi di daerah ini sama dengan lama kejadian banjir Kali Bengawan Solo yang dapat mencapai lebih dari satu minggu (>7 hari). Berdasarkan data dari BPS, banjir yang terjadi pada tahun 2008 menggenangi beberapa kecamatan seperti kecamatan-kecamatan: Balerejo, Madiun, Sawahan, Jiwan, Kebonsari dan Geger.

KAWASAN RAWAN BANJIR DEBIT BANJIR LAPANGAN

Banjir di Desa Balerejo, Warurejo, Kedungjati, Kec. Balerejo, Kab. Madiun Tahun 2010

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Madiun sebagian besar berada di sekitar Kali Madiun dan Kali Jeroan tepatnya di Kecamatan Balerejo, Wungu dan Madiun. Lihat gambar diatas berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, debit banjir yang pernah terjadi pada DAS Kali Jeroan (diperoleh besarnya bakfull capacity Kali Jeroan) sebesar 279,72 m2/detik, sedangkan dari hasil debit banjir rancangan diperoleh debit banjir dominan 2 tahunan adalah 282,21 m3/detik, sehingga terjadi limpasan pada Sungai Jeroan. Ini menunjukkan bahwa debit banjir tahunan Sungai Jeroan adalah 282,21 m3/det, sedangkan


I-62


kapasitas sungai Jeroan hanya mampu melewatkan debit banjir sebesar 279,72 m3/det. Kondisi DAS Kali Jeroan, khususnya pada sempadan kanan dan kiri Kali Jeroan yang berupa permukiman penduduk, maka untuk perencanaan penanganan banjir di Kali Jeroan menggunakan debit banjir rencana kala ulang 25 tahun. Besarnya debit banjir rencana 25 tahun sebesar 534,69 m3/det. Sedangkan kawasan tergenang meliputi Kecamatan Balerejo, Wungu, Madiun seluas kurang lebih 13.345 ha.

Tabel 3.53 Kondisi Drainase di 8 Desa di Kabupaten Madiun Tahun 2010 Kondisi Drainase Saat ini

Jmlh No

Desa RT

RW

Lancar

Mampet

1

Jenis

14

4

Y

2

Segulung

35

12

3

Balerejo

18

6

Y

4

Banaran

8

2

Y

5

Pandean

20

6

Y

6

Kaliabu

25

5

Y

7

Kerajan

18

5

Y

8

Mejayen

20

6

Y

Y

Pada tabel diatas terlihat bahwa dari 8 desa yang disurvei terlibat bahwa kondisi saluran drainase 3 dalam kondisi mampet, kondisi ini diakiatkan oleh kurang terpeliharanya saluran drainase dan 5 lainnya dalam kondisi lancar.

2.

PERMASALAHAN Beberapa permasalahan utama pada Sungai Jeroan, sebagai berikut : a. Kondisi DAS Kali Jeroan yang kritis Hal ini disebabkan oleh kegiatan penggundulan hutan, sehingga saat ini daerah tangkapan air banyak ditumbuhi oleh rerumputan. Dengan demikian rehabilitasi hutan dan lahan di bagian hulu Kali Jeroan merupakan prioritas untuk segera direalisasikan. b. Masalah Banjir Penyebab lain meluapnya air banjir di alur Kali Jeroan yang mengakibatkan genangan banjir hampir setiap tahun disertai erosi tebing sungai adalah : Kurangnya kapasitas alur sungai oleh rumpun bambu dan sisa akar bambu yang longsor masuk badan sungai. Hambatan arus air banjir akibat meander sungai yang cukup berat. Hambatan arus air banjir akibat adanya penyempitan lebar alur sungai pada ruas tertentu dan bekas pilar jembatan yang belum dibongkar.


I-63


c. Pelanggaran Batas Sempadan Sungai Pelanggaran batas sempadan sungai terutama untuk permukiman permanen dengan kepadatan yang cukup terjadi pada beberapa ruas sungai. Kondisi pemanfaatan bantaran dan semapadan sungai dengan mendirikan bangunan-bangunan permanen akan mengakibatkan bahaya longsor. d. Penambangan Mineral Batuan Kegiatan penambangan mineral batuan oleh penduduk setempat terutama penggalian galian tanah dengan kondisi yang menghawatirkan terhadap bantaran sungai pada ruas tertentu perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan pengarahan secara persuasif agar supaya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. 3.5 Komponen Sanitasi Lainnya 3.5.1 Penanganan Limbah Medis Menurut Depkes Republik Indonesia berbagai jenis buangan yang dihasilkan rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan yang mana dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehataan bagi pengunjung, masyarakat terutama petugas yang menanganinya disebut sebagai limbah klinis. Limbah klinis berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, veterinary, farmasi atau yang sejenisnya serta limbah yang dihasilkan rumah sakit pada saat dilakukan perawatan, pengobatan atau penelitian. Berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkannya limbah klinis dapat digolongkan dalam limbah benda tajam, infeksius, jaringan tubuh, citotoksik, farmasi, kimia, radio aktif dan limbah plastik a. Limbah Benda Tajam. Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit. Misalnya : jarum hipodermik, perlengkapan intervena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Selain itu meliputi benda-benda tajam yang terbuang yang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif b. Limbah Infeksius. Limbah infeksius meliputi limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular serta limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan mikrobiologi dari poliklinik, ruang perawatan dan ruang isolasi penyakit menular. Yang termasuk limbah jenis ini antara lain : sampah mikrobiologis, produk sarah manusia, benda tajam, bangkai binatang terkontaminasi, bagian tubuh, sprei, limbah raung isolasi, limbah pembedahan, limbah unit dialisis dan peralatan terkontaminasi ( medical waste ). c. Limbah Jaringan Tubuh. Limbah jaringan tubuh meliputi jaringan tubuh, organ, anggota badan, placenta, darah dan cairan tubuh lain yang dibuang saat pembedahan dan autopsi. Limbah jaringan tubuh tidak memerlukan pengesahan


I-64


penguburan dan hendaknya dikemas khusus, diberi label dan dibuang ke incinerator. d. Limbah Citotoksik. Limbah citotoksik adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat citotoksik selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi

citotoksik.

Limbah

yang

terdapat

limbah

citotoksik

didalamnya harus dibakar dalam incinerator dengan suhu diatas 1.000°C. e. Limbah Farmasi. Limbah farmasi berasal dari : obat-obatan kadaluwarsa, obatobatan yang terbuang karena batch tidak memenuhi spesifikasi atau telah terkontaminasi, obat-obatan yang terbuang atau dikembalikan oleh pasien, obatobatan yang sudah tidak dipakai lagi karena tidak diperlukan dan limbah hasil produksi obat-obatan. f.

Limbah Kimia. Limbah kimia dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, vetenary, laboratorium, proses sterilisasi dan riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan limbah citotoksik.

g. Limbah Radio Aktif. Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionucleida. Asal limbah ini antara lain dari tindakan kedokteran nuklir, radioimmunoassay dan bakteriologis yang daapt berupa padat, cair dan gas. h. Limbah Plastik. Limbah plastik adalah bahan plastik yang dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain seperti barang-barang dissposable yang terbuat dari plastik dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis. Pengelolaan sampah medis akan memiliki penerapan pelaksanaan yang berbeda-beda antar fasilitas-fasilitas kesehatan, yang umumnya terdiri dari penimbulan, penampungan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. a. Penimbulan (Pemisahan Dan Pengurangan ). Proses pemilahan dan reduksi sampah hendaknya merupakan proses yang kontinyu yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan : kelancaran

penanganan dan

penampungan sampah,

pengurangan volume dengan perlakuan pemisahan limbah B3 dan non B3 serta menghindari penggunaan bahan kimia B3, pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis sampah untuk efisiensi biaya, petugas dan pembuangan. b. Penampungan. Penampungan sampah ini wadah yang memiliki sifat kuat, tidak mudah bocor atau berlumut, terhindar dari sobek atau pecah, mempunyai tutup dan tidak overload. Penampungan dalam pengelolaan sampah medis dilakukan perlakuan standarisasi kantong dan kontainer seperti dengan menggunakan kantong yang bermacam warna seperti telah ditetapkan dalam Permenkes RI no. 986/Men.Kes/Per/1992 dimana kantong berwarna kuning dengan lambang POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-65


biohazard untuk sampah infeksius, kantong berwarna ungu dengan simbol citotoksik untuk limbah citotoksik, kantong berwarna merah dengan simbol radioaktif untuk limbah radioaktif dan kantong berwarna hitam dengan tulisan “domestik”. c. Pengangkutan. Pengangkutan dibedakan menjadi dua yaitu pengangkutan intenal dan eksternal. Pengangkutan internal berawal dari titik penampungan awal ke tempat

pembuangan

atau

ke

incinerator

(pengolahan

on-site).

Dalam

pengangkutan internal biasanya digunakan kereta dorong sebagai yang sudah diberi label, dan dibersihkan secara berkala serta petugas pelaksana dilengkapi dengan alat proteksi dan pakaian kerja khusus. Pengangkutan eksternal yaitu pengangkutan

sampah

medis

ketempat

pembuangan

di

luar

(off-site).

Pengangkutan eksternal memerlukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan harus dipatuhi petugas yang terlibat. Prosedur tersebut termasuk memenuhi peraturan angkutan lokal. Sampah medis diangkut dalam kontainer khusus, harus kuat dan tidak bocor. d. Pengolahan dan Pembuangan. Metoda yang digunakan untuk mengolah dan membuang sampah medis tergantung pada faktor-faktor khusus yang sesuai dengan institusi yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap masyarakat.


I-66


3.5.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Tabel 3.54 Jumlah Sekolah di Kabupaten Madiun Tahun 2008-2010 NO 1.

2.

3.

4.

URAIAN

SATUAN

Raudhatul Athfal ( RA )

2010

308

320

-

1) Negeri

4

4

-

2) Swasta

buah

304

316

-

308

320

322

Taman Kanak-kanak (TK) 1) Negeri

buah

4

4

7

2) Swasta

buah

304

316

315

Sekolah Luar Biasa (SLB)

10

11

21

1) Negeri

buah

2

2

3

2) Swasta

buah

8

9

18

516

515

457

455

453

451

Sekolah Dasar (SD) & sederajat - Sekolah Dasar (SD)

buah

- Madrasah Ibtidaiyah (MI)

buah

2) Swasta

4

4

59

60

- Sekolah Dasar (SD)

buah

1

1


buah

58

59

74

76

77

SLTP dan sederajat 1) Negeri

48

49

49

- SLTP

buah

36

37

37

- Madrasah Tsanawiyah (MTs)

buah

12

12

12

2) Swasta

6.

2009

buah

1) Negeri

5.

2008

26

27

28

- SLTP

buah

6

7

7


buah

20

20

21

44

44

46

SLTA dan sederajat 1) Negeri

21

21

21

- SMU

buah

10

10

10

- SMK

buah

7

7

7

- Madrasah Aliyah (MA)

buah

4

4

4

2) Swasta

23

23

25

- SMU

buah

3

3

3

- SMK

buah

9

9

11


buah

11

11

11

3.168

1.396

519

Sumber : Dinas Pendidikan


I-67


Pada tahun 2008 jumlah sekolah yang ada di Kab. Madiun terdapat 1.368, untuk tahun 2009 sejumlah 1.396 dan tahun 2010 sejumlah 1.396 sekolah untuk pendidikan pra sekolah (TK), Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta. Tabel 3.55 Jumlah Siswa di Kabupaten Madiun Tahun 2008-2010 TAHUN NO 1.

2.

3.

4.

URAIAN

SATUAN

Raudhatul Athfal ( RA )

2010

2,982

2,964

3,248

1) Negeri

-

-

-

2) Swasta

orang

2,982

2,964

3,248

Taman Kanak-kanak (TK)

9,439

10,497

10,871

1) Negeri

orang

225

391

385

2) Swasta

orang

9,214

10,106

10,486

267

389

430

1) Negeri

orang

83

102

118

2) Swasta

orang

184

287

312

58,907

58,168

57,361

Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Dasar (SD) dan sederajat

51,344

50,532

50,152

- Sekolah Dasar (SD)

orang

50,601

49,767

49,361


orang

743

765

791

2) Swasta - Sekolah Dasar (SD) - Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

7,563

7,636

7,209

orang

110

119

144

orang

7,453

7,517

7,065

28,173

28,414

27,701

1) Negeri

25,754

25,584

25,151

- SLTP

orang

21,370

20,937

20,188


orang

4,384

4,647

4,963

2) Swasta

6.

2009

orang

1) Negeri

5.

2008

2,419

2,830

2,550

- SLTP

orang

449

577

499


orang

1,970

2,253

2,051

Sekolah Menengah Umum (SMU) 1) Negeri

10,548

11,598

12,395

- SMU

orang

6,190

6,051

5,830

- SMK

orang

3,226

4,477

5,399


orang

1,132

1,070

1,166

2) Swasta

5,904

5,756

5,937

- SMU

orang

255

261

245

- SMK

orang

4,718

4,569

4,725

orang

931

926

967

- Madrasah Aliyah (MA) Sumber : Dinas Pendidikan


I-68


Dari tabel diatas bahwa dapat diketahui jumlah siswa di Kabupaten Madiun sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan terutama di jenjang pendidikan RA, TK, SLB, dan SMU, akan tetapi secara keseluruhan untuk jennang pendidikan SD, SLTP baik negeri dan swasta mengalami penurunan jumlah siswanya. Untuk lebih detail dapat memperhatikan data di atas pada tabel jumlah siswa. Dari hasil data awal diketahui bahwa : a. Sebagian besar SD, SMP, SMU yang ada di Kab. Madiun sudah ada toilet guru dan murid. b. Sebagian besar SD, SMP, SMU yang ada di empat kecamatan di Kab. Madiun belum terpisah antara toilet guru (laki-laki dan perempuan) dan murid (laki-laki dan perempuan). c. Ratio jumlah toilet tidak berimbang dengan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. d. Sumber air tersedia cukup baik yang bersumber dari PDAM dan sebagian besar menggunakan sumur gali. e. Yang membersihkan jamban di sekolah umumnya adalah pesuruh sekolah. f.

Pengetahuan mengenai Higiene dan Sanitasi belum dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

g. Umumnya sekolah telah memiliki anggaran untuk pengadaan air bersih, sanitasi dan higiene namun dirasakan masih adanya kekurangan. h. Sampah hanya dikumpulkan di tempat sampah belum ada upaya untuk diadakannya pemilahan dan pengolahan lanjutan dari sampah. i.

Air limbah/kotor dari toilet di buang ke dalam septic tank dan air dari kamar mandi dibuang ke saluran drainase.

j.

Kondisi higiene sekolah umumnya sehat dan bersih.


I-69



I-70



I-71

POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN Tabel 3.56 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Sumber Air Bersih Jmlh Siswa No.

Nama Sekolah

1

SDN Jetis I

2 3

Jlh Toilet

Desa

PDAM L

P

Fas.Cuci

Jmlh Guru

L

P

S

K

SPT T

S

K

SGL T

S

K

Ketersediaan

Tangan T

Yang Bersihkan Toilet

Jlh Tmp Kencing

Guru

L

P

Guru

L

P

Y

T

Sabun Y

Siswa T

L

P

Guru L

Pesuruh P

L

71

69

9

4

Y

Y

2

1

1

SDN Jetis II

67

74

4

4

Y

Y

2

1

1

SDN Segulung I

46

34

7

3

Y

2

1

1

Y

Y

Y

4

SDN Segulung II

51

43

6

4

Y

2

1

1

Y

Y

Y

5

SDN Segulung III

39

61

7

4

Y

2

1

1

Y

Y

Y

Jetis

Segulung

Y Y

6

SDN Segulung IV

46

31

8

5

Y

2

1

1

Y

Y

Y

7

SDN Segulung V

37

46

7

7

Y

Y

2

1

1

Y

Y

Y

8

SMPN Segulung I

141

159

7

8

Y

Y

2

1

1

Y

Y

Y

130

170

11

9

Y

2

1

1

Y

Y

Y

61

69

9

4

Y

2

1

1

Y

1

Y

Y

Y

71

56

7

7

Y

2

1

1

Y

1

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

9

SMPN Segulung II

10

SDN Garon I

11

SDN Garon II

12

TK Banaran

7

6

2

Y

13

SDN I Banaran

41

49

6

4

Y

1

14

TK Pandean

24

27

1

5

Y

3

1

2

2

1

15

SDN I Pandean

68

73

6

4

Y

2

1

1

1

1

Y

Y

Y

16

SMPN I Pandean

237

27

20

14

Y

2

1

1

1

1

Y

Y

Y

17

SMAN I Pandean

51

13

4

3

Y

4

2

2

1

Y

Y

Y

18

TK

39

63

2

8

Y

Y

1

1

1

1

1

1

Y

Y

Y

19

SDN Krajan I

58

67

5

6

Y

Y

1

2

2

1

1

Y

Y

Y

20

SDN Krajan II

62

63

4

7

Y

Y

1

2

2

1

1

Y

Y

Y

21

SDN Krajan III

70

55

6

5

Y

Y

1

3

3

1

1

Y

Y

Y

22

SDN Krajan IV

58

78

5

6

Y

Y

1

2

2

1

1

Y

Y

Y

23

SMAN I Krajan

298

330

35

30

Y

Y

1

6

6

1

1

Y

Y

Y

24

SMA PGRI

124

85

8

9

Y

Y

1

2

2

1

1

Y

Y

Y


Garon

Banaran

Pandean

1 1

I-72

P


25

SLB

5

15

4

Y

1

1

1

1

Y

Y

Y

26

SDN Kaliabu I

46

97

5

7

Y

Y

2

1

1

1

1

Y

Y

Y

27

SDN Kaliabu II

62

71

6

6

Y

Y

2

1

1

1

1

Y

Y

Y

28

SDN Kaliabu III

41

62

5

7

Y

Y

2

1

1

1

1

Y

Y

Y

2051

1993

200

186

48

38

38

16

12


Y

7

I-73



I-74


3.5.3 Kampanye PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian baik pada masyarakat maupun keluarga artinya masyarakat mampu berperilaku mencegah timbulnya masalah-masalah dan gangguan kesehatan. Dengan adanya pembinaan dan penyuluhan PHBS diharapkan : a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan. b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencegahan penyakit dan upaya penyehatan lingkungan. c. Meningkatkan

kemampuan

dan

kemauan

masyarakat,

institusi

untuk

melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. d. Meningkatkan derajat kesehatan terutama kesehatan ibu, bayi dan balita. e. Meningkatkan kemampuan penyebaran informasi bagi petugas kesehatan.

4.1.9 Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apayang bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara kelompok dan meminta pertolongan. Kesadaran

masyarakat

akan

masalah

kesehatan

masih

rendah,

baik

kesehatan diri sendiri, keluarga maupun kesehatan lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan

penyuluhan

kesehatan

yang

bisa

memberikan

penjelasan

kepada

masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan

guna

meningkatkan

pengetahuan,

kesadaran,

kemauan

dan

kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan berperan serta aktif dalam upaya kesehatan.

Gambaran

perkembangan

kegiatan

penyuluhan

kesehatan

yang

dilaksanakan di kabupaten Madiun dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:


I-75


Gambar 3.57 Perkembangan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Kabupaten Madiun Tahun 2008-2009

Dari gambar di atas kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada tahun 2010

adalah sebanyak 20.130

kegiatan, meningkat dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 sebanyak 2.911 kegiatan dan tahun 2008 sebanyak 368 kegiatan. 4.2 Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya perbaikan gizi masyarakat pada hakekatnya dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Beberapa permasalahan gizi yang sering dijumpai pada kelompok masyarakat adalah Kekurangan Kalori Protein, Kekurangan Vitamin A, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan Anemia Gizi Besi. a.Pemberian Tablet Besi (Fe) pada ibu hamil Pelayanan pemberian Tablet Besi dimaksudkan untuk mengatasi kasus Anemia serta meminimalisasi dampak buruk akibat kekurangan Zat Besi (Fe) khususnya dialami ibu hamil. Perkembangan cakupan pemberian Tablet Besi pada ibu hamil (Fe-1 dan Fe-3) pada tahun 2008-2010 dapat dilihat pada gambar 4.18.


I-76


Gambar 3.58 Persentase Cakupan Pemberian Tablet Besi Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Madiun Tahun 2008 – 2010

Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kab. Madiun Tahun 2010 Pada grafik di atas terlihat bahwa trend cakupan pemberian Tablet Besi Fe-1 (30 tablet) dari tahun 2008 (94,59%) hingga 2010 (89,36%) menunjukkan terjadi penurunan dan trend cakupan pemberian Tablet Besi Fe-3 (90 tablet) dari tahun 2008 (86,96%) hingga tahun 2009 (87,91%) menunjukkan terjadi peningkatan tetapi menurun pada tahun 2010 (85,33%), dimana cakupan tersebut telah mencapai target 80%. Apabila disandingkan antara cakupan Fe1 dengan K1 akan terlihat adanya kesenjangan seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 3.59 Perbandingan K1 Dengan Pemberian Fe1 Menurut Puskesmas Di Kabupaten Madiun Tahun 2010


I-77


Dari gambar 4.19 terlihat sebagian besar puskesmas mempunyai cakupan Fe1 dibawah cakupan K1, hanya ada 7 Puskesmas dengan cakupan K1-Fe1 yang hampir sama dan 10 puskesmas mempunyai cakupan Fe1 lebih besar dari K1. Gambar 3.60 Perbandingan K4 Dengan Pemberian Fe3 Menurut Puskesmas Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar puskesmas memiliki cakupan K4 dan Fe3 yang hampir sama. Hanya ada empat puskesmas yang memiliki selisih jauh antara K4 dan Fe3 yaitu puskesmas Sawahan, Wonoasri, Wungu dan Kebonsari. Untuk cakupan Fe3 (90 tablet) tahun 2010 sebesar 85,33% dan telah mencapai

target

80%.

Namun

bila

disandingkan

dengan

cakupan

K4

juga

memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan Fe1. b. Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Balita Pemberian Vitamin A bagi bayi dan balita bertujuan untuk mencegah penyakit kebutaan dan meningkatkan daya tahan tubuh dari infeksi penyakit. Dosis pemberian vitamin A dosis tinggi yaitu vitamin A biru untuk bayi (6-11 bulan) sebanyak satu kali dalam setahun (bulan Februari atau Agustus), dan kapsul vitamin A merah untuk anak balita (1-5 tahun) sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus serta untuk ibu nifas diberikan 2 kapsul (400.000 IU) yaitu satu kapsul segera setelah melahirkan dan satu kapsul lagi setidaknya 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. Cakupan pemberian vitamin A di Kabupaten Madiun tahun 2010 di kabupaten Madiun untuk bayi sebesar 101,75% dari 9.319 bayi yang ada dan cakupan anak


I-78


balita sebesar 99,19% dari 36.256 balita. Adapun gambaran distribusi vitamin A menurut sasaran di kabupaten Madiun tahun 2010 adalah sebagai berikut: Gambar 3.61 Distribusi Vitamin A Menurut Sasaran Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

c. Keluarga Dengan Garam Beryodium Baik Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) tidak hanya menimbulkan pembesaran kelenjar gondok, tetapi dapat menimbulkan gangguan lain seperti pertumbuhan terganggu (Kretin), rendahnya IQ, bisu, tuli, kemandulan, dan keguguran pada ibu hamil. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Persentase keluarga yang menggunakan garam beryodium yang memenuhi syarat pada tahun 2010 adalah sebesar 91,35% dari 4.326 keluarga yang disurvei di Kabupaten Madiun. Cakupan tersebut sudah memenuhi target 90%, cakupan tertinggi Puskesmas Dolopo 100%, Wonoasri 100%, Madiun 100%, Jiwan100% dan Sambirejo 100% dan terendah Puskesmas Jetis 70,83%. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 33.


I-79


Gambar 3.62 Cakupan Garam Beryodium Memenuhi Syarat Menurut Puskesmas Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

4.3 Kejadian Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa adalah terjadinya peningkatan kesakitan ayau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Di kabupaten Madiun pada tahun 2010 terdapat kasus KLB 11 desa yang tersebar di seluruh kabupaten Madiun dengan 100% kasus sudah ditangani < 24 jam. Kasus KLB dengan penderita terbanyak dan kasus kematian tertinggi adalah DHF dengan 26 penderita dan kematian 6 orang (CFR 23,08%). Selain itu kasus KLB dengan kasus kematian lainnya adalah diare dan AFP dengan jumlah penderita dan jumlah kematian masingmasing 1 orang dengan nilai CFR yang sama yaitu sebesar 100%. 4.4 Kejadian Keracunan Makanan Minuman Kejadian keracunan makanan, biasanya disebabkan karena mengkonsumsi makanan & minuman yang telah terkontaminasi dengan bakteri, parasit atau virus. Bahan kimia berbahaya juga dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan jika mereka mengkontaminasi makanan baik saat panen ataupun proses lainnya. Meskipun kebanyakan kasus keracunan makanan tidak terdiagnosa & dilaporkan, tetapi menurut CDC, di Amerika diperkirakan terdapat 76 juta orang yang mengalami kasus keracunan makanan setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 5000 orang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia, meskipun tidak terdapat data yang pasti, bisa jadi angka tersebut lebih besar lagi. Hal ini karena masih rendahnya pengetahuan sebagian besar masyarakat mengenai kebersihan makanan. Pada tahun 2010 kasus keracunan yang terjadi di kabupaten Madiun adalah jenis keracunan makanan yang terjadi di kecamatan Wungu sebanyak 12 pasien dan tidak ada kasus meninggal. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2009 dimana tidak terjadi kasus keracunan makanan yang dilaporkan. POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-80


4.5 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Asuransi Kesehatan Sudah pemeliharaaan

lama

dikembangkan

jaminan

kesehatan

berbagai bagi

cara

masyarakat

untuk

mengembangkan

untuk

meningkatkan

kepersertaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Pada saat ini dikembangkan berbagai cara pembiayaan jaminan kesehatan pra bayar di masyarakat antara lain mulai dari dana sehat, tabulin, Askes, Jamsostek, Jamkesmas/Jamkesmasda dan lainnya (asuransi kesehatan swasta). Gambar 3.63 Peserta Asuransi Kesehatan Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Pada tahun 2010 di kabupaten Madiun diketahui bahwa jumlah keluarga miskin

sebanyak

192.555

jiwa

dan

100%

telah

tercover

oleh

jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui jamkesmas dan jamkesda. Dari jumlah tersebut masyarakat miskin yang telah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan di puskesmas adalah sebesar 75,33% terdiri 74,23% dari kunjungan rawat jalan dan 1,09% rawat inap. Sedangkan masyarakat yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatn di Rumah Sakit adalah sebesar 10,01% terdiri 7,76% dari kunjungan rawat jalan dan 2,26% rawat inap. 4.6 Akses Dan Mutu Pelayanan Masyarakat Penilaian kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kemudahan masyarakat untuk menjangkau sarana kesehatan dan kualitas pelayanan yang diberikan. a. Pemanfaatan Sarana Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit maupun sarana kesehatan lainnya. Pada tahun 2010 jumlah kunjungan rawat jalan (baru dan lama) di Puskesmas sebanyak 679.128 kunjungan yang terdiri dari 671.906 kunjungan rawat POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-81


jalan dan 7.222 kunjungan rawat inap. Sedangkan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit sebanyak 80.560 kunjungan yang terdiri dari 68.082 kunjungan rawat jalan dan 12.478 kunjungan rawat inap. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penduduk kabupaten Madiun tahun 2010 lebih banyak memanfaatkan fasilitas kesehatan Puskesmas untuk rawat jalan dan untuk rawat inap masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan Rumah Sakit. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas memang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatn dasar bagi kunjungan rawat jalan sedangkan rumah sakit yang dilengkapi berbagai fasilitas memang dipersiapkan menangani kasus rujukan (rawat inap). b.Sarana Pelayanan Kefarmasian Pelayanan kefarmasian meliputi pengadaan obat essential dan generik sampai dengan jumlah kebutuhan obat generic. Pada tahun 2010 di kabupaten Madiun tingkat ketersediaan obat sesuai kebutuhan sebesar 100% tang berarti semua kebutuhan obat (35 item obat sesuai kriteria di tabel 24) telah tersedia di sarana pelayanan kesehatan. 4.7 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Penerapan hidup bersih dan sehat dapat dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu rumah tangga dimana PHBS di rumah tangga dapat diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu menjalankan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. a. Rumah Tangga Sehat (ber-PHBS) Kabupaten Madiun tahun 2010 telah melakukan pengkajian PHBS pada 10.916 rumah tangga dan 4.938 rumah tangga (45,24%) diantaranya sudah berPHBS. Diperlukan intervensi dari berbagai komponen baik lintas program, lintas sector,

LSM,

swasta

dan

tokoh

masyarakat

untuk

berperan

aktif

dalam

membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. b. ASI Eksklusif ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja kepada bayi sampai berusia 6 bulan. ASI sangat penting karena mengandung Kolostrum (ASI yang pertama kali keluar berwarna kekuningan). Kolostrum mengandung antibodi Immunoglobulin A yang mampu memberi kekebalan kepada bayi terhadap berbagai macam penyakit terutama penyakit infeksi. Kabupaten Madiun tahun 2010 diketahui cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif sebesar 59,43% dari 9.391 bayi yang ada. Cakupan tersebut masih dibawah target 80%. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan yang lebih intensif baik kepada POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-82


perorangan maupun institusi pemberi pelayanan kesehatan tentang keunggulan ASI eksklusif. 4.8 Keadaan Lingkungan Lingkungan sehat yang dimaksud dalam visi indonesia sehat 2010 adalah lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat, bebas polusi, tersedia air bersih, lingkungan

memadai,

pemukiman

sehat,

perencanaan

kawasan

sehat

serta

terwujudnya kehidupan yang saling tolong menolong dengan memelihara budaya bangsa. Untuk memperkecil risiko terjadinya gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan antara lain: a. Rumah Sehat Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan adalah dengan upaya penyehatan lingkungan pemukiman yaitu perumahan. Salah satu kegiatan penyehatan lingkungan perumahan adalah Inspeksi Sanitasi Perumahan. Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari masing-masing Puskesmas di Kabupaten Madiun tahun 2010 dari 173.163 rumah yang ada, yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 76.238 rumah (44,03%), dan dari hasil pemeriksaan jumlah rumah yang sehat 44.433 rumah (25,66%) dari jumlah rumah yang ada. Gambaran cakupan pemeriksaan rumah sehat di kabupaten Madiun tahun 2010 adalah sebagai berikut: Gambar 3.64 Cakupan Pemreriksaan Rumah Sehat Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Dari gambar 4.24 terlihat cakupan rumah sehat masih jauh dari jumlah seluruh rumah yang ada di kabupaten Madiun. Untuk meningkatkan cakupan


I-83


tersebut perlu dilakukan upaya pembinaan yang lebih intensif, salah satunya dengan meningkatkan peran puskesmas dalam kegiatan pengawasan rumah sehat melalui pemberian kartu sehat dan pelatihan bagi petugas sanitarian. a.Tempat Umum Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum Tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan (TUPM) merupakan suatu sarana yang dikunjungi oleh banyak orang dan dikhawatirkan dapat menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM meliputi rumah makan, kantin sekolah, jasa boga, industry rumah tangga, pedagang kaki lima dan depot air minum (DAM). TUPM

sehat

adalah

tempat

umum

dan

tempat

pengelolaan

makanan/minuman yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruang) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung, dan memiliki pencahayaan ruang yang sesuai. Data yang diperoleh dari Seksi Penyehatan Lingkungan, memperlihatkan bahwa jumlah TUPM yang ada sebanyak 1.511 buah, yang diperiksa 1.130 (74,78 %). Dari TUPM yang diperiksa, yang masuk kategori TUPM sehat hanya 1.063 buah (70,35%). Secara rinci terlihat pada gambar di bawah ini: Gambar 3.65 Cakupan TUPM Sehat Di Kabupaten Madiun Tahun 2010


I-84


c. Institusi yang Dibina Kesehatan Lingkungannya Institusi yang dibina kesehatn lingkungannya meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, hotel, rumah sakit, ponpes, pasar, tempat wisata, terminal (utama) dan stasiun (utama). Jumlah institusi yang dibina di kabupaten Madiun tahun 2010 ada112 institusi dan 108 institusi telah diperiksa serta 72 institusi diantaranya dinyatakan sehat (64,29%). d. Sarana Air Bersih (SAB) Ketersediaan

air

bersih

merupakan

bagian

dari

indikator

kesehatan

lingkungan di Kabupaten Madiun. Sumber air minum yang digunakan rumah tangga antara lain ledeng, Sumur Pompa Tangan (SPT), Sumur Gali (SGL), Penampungan Air Hujan (PAH), air kemasan dan lainnya. Data yang diperoleh dari Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Madiun tahun 2010, dari 205.094 keluarga yang ada hanya 77.628 KK yang mempunyai akses air bersih atau sekitar 37,85 %. Jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 16,48 % pada tahun 2009 menjadi 37,85 % pada tahun 2010. e. Sarana Sanitasi Dasar Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positif apabila diikuti perbaikan sanitasi yang meliputi kepemilikan jamban, pembuangan air limbah dan sampah di lingkungan sekitar kita. Pembuangan kotoran baik sampah, air limbah maupun tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air dan menimbulkan penyakit. Pada tahun 2010 Kabupaten Madiun telah dilakukan pemeriksaan pada 90.700 tempat sampah dan sebanyak 63.043 (69,51%) tempat sampah dinyatakan sehat. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan pada 76.776 SPAL menunjukan 44.384 SPAL (57,81%) yang dinyatakan sehat. Pesatnya pembangunan bidang kesehatan, salah satunya ditandai oleh makin meningkatnya peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta tersedianya sumberdaya yang berkompeten dibidangnya. 5.1 Sarana Kesehatan Salah

satu

komponen

penting

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan adalah sarana kesehatan yang mampu menunjang berbagai upaya pelayanan kesehatan pada tingkat individu dan masyarakat. Adapun sarana kesehatan yang ada di kabupaten Madiun, meliputi:


I-85


5.1.1 Puskesmas dan Jaringannya Puskesmas

adalah

pusat

kesehatan

masyarakat

yang

bertempat

di

kecamatan-kecamatan, dimaksudkan sebagai pengganti keberadaan rumah sakit dan klinik2

kesehatan

yang

bertanggung

jawab

atas

kesehatan

rakyat.

Untuk

mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Madiun memiliki 26 Puskesmas terdiri dari 5 Puskesmas Rawat Inap dan 21 Puskesmas Rawat Jalan. Puskesmas perawatan/ rawat inap di wilayah Kabupaten Madiun meliputi Puskesmas Dolopo, Puskesmas Gemarang, Puskesmas Kare, Puskesmas Balerejo dan Puskesmas Saradan. Puskesmas pembantu adalah unit sederhana yang membantu melaksanakan kegiatan pelayanan yang dilakukan puskesmas dalam wilayah kerja yang lebih kecil. Puskesmas di Kabupaten Madiun dibantu oleh 58 Puskesmas Pembantu (PUSTU). Pondok bersalin desa (polindes) merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa. Pondok bersalin desa bermanfaat untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak s erta keluarga berencana. Kabupaten Madiun pada tahun 2010 memiliki 124 Poliklinik Desa (Polindes). 5.1.2 Rumah Sakit Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Fungsi Rumah sakit merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatisi pasien) ( Depkes R.I. 1989 ). Maka sesuai dengan fungsi utamanya tersebut perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna dan berhasil guna. Kabupaten

Madiun

memiliki 1 buah rumah sakit milik pemerintah yaitu

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Madiun yang merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien jamkesmas dan jamkesda.

Pelayanan kesehatan di

Kabupaten Madiun juga dilaksanakan oleh RS Paru yang merupakan UPT Propinsi Jawa Timur yang berstatus RS Khusus Paru dan RS Bedah H. Ibrahim yang merupakan rumah sakit swasta.

Selain itu, terdapat

5 Balai Pengobatan dan 2

Rumah Bersalin yang seluruhnya dikelola oleh pihak swasta. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 68.


I-86


5.1.3 Sarana Kesehatan Lain a. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Laboratorium Dan Empat Pelayanan Kesehatan Spesialis Dasar Sarana kesehatan yang dimaksud meliputi Rumah Sakit Umum, khusus dan Puskesmas. Pada tahun 2010 ada unit 28 unit (96,55% dari 29) sarana kesehatan yang memiliki laboratorium. Dari keseluruhan sarana kesehatan sebanyak 29 unit yang memiliki pelayanan 4 spesialis dasar yang meliputi pelayanan spesialis kandungan dan kebidanan, bedah, penyakit dalam dan anak hanya Rumah Sakit Umum. b. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Gawat Darurat Yang dimaksud sarana kesehatan dengan kemampuan gawat darurat adalah sarana kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum, khusus, puskesmas dan sarana kesehatan lain yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2010 ada 14 unit (48,28% dari 29) sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan gawat darurat (gadar). 5.1.4 Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dalam masyarakat

rangka berbagai

meningkatkan upaya

cakupan

dilakukan

dengan

pelayanan

kesehatan

memanfaatkan

kepada

potensi

dan

sumberdaya yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Desa Siaga.

a. Posyandu Posyandu

merupakan

salah

satu

bentuk

UKBM

yang

paling

dikenal

masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu 1) Kesehatan ibu dan anak, 2) Keluarga Berencana, 3) Perbaikan gizi, 4) Imunisasi, dan 5)

Penanggulangan

diare.

Untuk

memantau

perkembangannya,

Posyandu

dikelompokkan ke dalam 4 strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, dan Posyandu Mandiri. Pada tahun 2010 jumlah Posyandu yang tercatat sebanyak 867 buah. Dari 867 buah Posyandu yang ada, sebanyak 65 adalah Posyandu Pratama, sebanyak 398 Posyandu Madya, sebanyak 401 adalah Posyandu Purnama, sebanyak 3 Posyandu Mandiri. Selengkapnya Jumlah Posyandu di Kabupaten Madiun pada tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut:


I-87


Gambar 3.66 Jumlah Posyandu Menurut Strata Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Sumber : Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun a. Polindes (Pondok Bersalin Desa) Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan

pelayanan

kebidanan

melalui

penyediaan

tempat

pertolongan

persalinan. Polindes di kabupaten Madiun pada tahun 2010 terdapat sebanyak 124 unit dengan jumlah bidan desa 124 orang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa semua desa sudah memiliki tenaga bidan di masing-masing polindes. b. Desa Siaga dan Poskesdes (Pondok Kesehatan Desa) Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurangkurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) (Depkes, 2007). Jumlah desa siaga yang terbentuk di kabupaten Madiun sampai dengan tahun 2010 sebanyak 206 desa (100%) dari total desa keseluruhan. Untuk memantau perkembangan desa siaga maka dikelompokan dalam strata Bina, Tumbuh, Kembang dan Paripurna. Suatu desa dikatakan aktif bila berada pada strata tumbuh, kembang dan paripurna.


I-88


Gambar 3.67 Proporsi Perkembangan Desa Siaga Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Dari gambar diatas terlihat perkembangan desa siaga di kabupaten Madiun sebagian besar masih berada dalam strata tumbuh (52,91%). Masih dibutuhkan kerja keras untuk meningkatkan peran serta masyrakat dalam meningkatkan strata desa siaga menjadi strata paripurna. Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain (Depkes, 2007). Poskesdes dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa dan merupakan salah satu kriteria untuk pembentukan desa siaga. Jumlah poskesdes di kabupaten Madiun sampai tahun 2010 sebanyak 206 (100%) dari jumlah seluruh desa yang ada. 5.2 Tenaga Kesehatan Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di wilayah tersebut termasuk sumber daya di Bidang Kesehatan. Dalam upaya peningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dibutuhkan tenaga kesehatan baik jumlah maupun mutunya. Pada tahun 2010, jumlah tenaga kesehatan di kabupaten Madiun baik yang berada di instansi pemerintah maupun swasta sebanyak 987 orang, dengan proporsi masing-masing sebagai berikut:


I-89


Tabel 3.67 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Di Kab. Madiun Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Tenaga Jumlah Medis 123 Perawat 413 Bidan 244 Farmasi 51 Kesehatan Masyarakat 24 Sanitasi 38 Gizi 43 Keterapian Fisik 10 Teknisi Medis 41 Jumlah 984 Sumber : Sub.Bag.Program&Laporan Dinas Kesehatan

% 12,46 41,84 24,72 5,17 2,43 3,85 4,36 1,01 4,15 100 Kab. Madiun Tahun

2010 Dari data tersebut terlihat bahwa jenis tenaga yang mendominasi jenis tenaga di sector kesehatan adalah perawat (41,84%) dan bidan (24,72%). Sementara persebaran tenaga kesehatan berdasarkan tempat kerja terbanyak berada di puskesmas dan jaringannya sebanyak 651 orang (65,96%) serta di rumah sakit sebanyak 269 orang (27,25%). Adapun persebaran tenaga kesehatan berdasarkan tempat kerja dapat terlihat pada gambar 5.3. Gambar 3.68 Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Tempat Kerja Di Kabupaten Madiun Tahun 2010

Rasio

tenaga

kesehatan

digunakan

untuk

menilai

kecukupan

tenaga

kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan. Berikut ini rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk di wilayah Kabupaten Madiun, yaitu:


I-90


Tabel 3.69 Perbandingan Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.00 Penduduk Di Kabupaten Madiun Tahun 2010 Dengan Indikator Indonesia Sehat 2010 Rasio per 100.000 No.

Jenis Tenaga

penduduk

Jumlah

IS 2010

Madiun 2010

1

Dokter Spesialis

10

6

1,30

2

Dokter Umum

82

40

10,63

3

Dokter Gigi

31

11

4,02

4

Perawat

383

117.5

49,65

5

Bidan

244

100

31,63

6

Apoteker

8

10

1,04

7

Ahli Kesehatan Masyarakat

24

40

3,11

8

Ahli Gizi

43

40

5,57

9

Ahli Sanitasi

38

22

4,93

Sumber : Sub. Bag. Program dan Laporan Dinas Kesehatan Ka.Madiun Tahun 2010 Dari tabel di atas, terlihat bahwa semua jenis tenaga kesehatan di kabupaten Madiun, jumlah dan rasionya masih belum memenuhi standar pencapaian rasio Indonesia sehat tahun 2010. 5.3 Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan untuk pembangunan di Bidang Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting. Pembiayaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Madiun tahun 2010 bersumber dari Dana APBN, Dana APBD Propinsi dan Dana APBD Kabupaten Madiun. Anggaran kesehatan yang dialokasikan guna mendukung pencapaian program-program kesehatan pada tahun 2010, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :


I-91


Gambar 3.70 Perkembangan Plafon Anggaran Kesehatan Di Kab. Madiun Tahun 2008 – 2010

Sumber : Dinkes Kabupaten Madiun Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada tahun 2010 mendapatkan anggaran sebesar Rp 50.938.786.884,-.

Persentase anggaran kesehatan bersumber APBD

Kabupaten pada tahun 2010 adalah sebesar 4,64% yang berarti mengalami peningkatkan jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 4,35%. Anggaran kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.166.754.028,- digunakan untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan berupa sarana prasarana non kesehatan, alat-alat kesehatan serta pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas, puskesmas dan jaringannya.

Adapun anggaran yang

dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 578.265.000,-.

Alokasi anggaran kesehatan yang berasal dari

Dana Bagi Hasil Cukai Rokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- antara lain digunakan untuk kegiatan sosialisasi bahaya merokok, pengadaan peralatan kesehatan untuk penderita

dampak

merokok,

pengadaan

media

sosialisasi

bahaya

merokok,

pengadaan obat-obatan untuk penderita dampak merokok dan pembangunan ruang khusus merokok. 5.4 Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun pada tahun 2010 telah menggunakan software

SIMPUSTRONIK

(

Sistem

Informasi

Puskesmas

menunjang kelancaran proses pelaporan di puskesmas.

Elektronik

)

untuk

Jumlah puskesmas yang

telah menggunakan software tersebut adalah sebanyak 96,15% (25 puskesmas) dari 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Madiun.


I-92


Gambar 3.71 Tampilan Program Simpustronik

Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dalam upaya menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kegiatannya telah memiliki website. mengenai

Dinas

Kesehatan

tersebut

dapat

diakses

Informasi melalui

http://madiun.dinkesjatim.go.id. Adanya website di Dinas Kesehatan ini, diharapkan para pelaksana program dapat berperan serta memberikan informasi yang up to date, lengkap dan relevan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.


I-93


Kondisi Eksisting dan Permasalahan Air Limbah Secara umum di Kabupaten Madiun khususnya di kawasan perkotaan, sistem sanitasi penanganan air limbah sudah cukup terpenuhi oleh masyarakat secara individual oleh masing-masing rumah tangga. Sistem sanitasi tersebut menggunakan sistem septik tank ataupun kakus. Sehingga sistem penanganan air limbah hanya difokuskan pada pelayanan dan pengembangan diwilayah perdesaan dan penanganan air limbah yang dihasilkan oleh industri. Air limbah yang ada di Kabupaten Madiun sebagian besar hanya berupa air limbah rumah tangga (domestik) dan pembuangan limbah dari industri. Sedangkan air limbah non domestik tidak dijumpai di wilayah Kabupaten Madiun, sebab di wilayah Kabupaten Madiun bukan termasuk dalam kawasan untuk kegiatan industri yang menghasilkan limbah non domestik. Kondisi sistem pengolahan air limbah saat ini masih dilakukan secara individu dan belum ada penanganan secara khusus. Dengan demikian, limbah yang dihasilkan langsung masuk ke dalam saluran drainase yang ada. Pembuangan limbah dari saluran-saluran drainase tersebut kemudian mengalir ke sungai-sungai sekitar. Saluran ini merupakan saluran primer yang menampung limpasan air dari wilayah Kabupaten Madiun dan wilayah-wilayah lain disekitarnya yang masih terkait. Karena kondisi Kabupaten Madiun umumnya untuk fungsi perumahan maka jenis air limbah dijumpai adalah air limbah rumah tangga. Kondisi sanitasi di wilayah Kabupaten Madiun berdasarkan air limbah yang dibuang adalah limbah domestik. Dimana limbah domestik ini berasal dari berbagai aktifitas rumah tangga yang berupa tinja dan buangan cair lainnya seperti air bekas cucian. Dampak yang terjadi akibat pencemaran air memang tidak dirasakan secara langsung namun dalam jangka panjang bisa sangat merugikan. Oleh karena itu, pencegahan-pencegahan harus secepatnya dilakukan untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi baik penanggulangan banjir atau sistem pengelolaan air limbah rumah tangga. Pengelolaan air limbah yang ada kebanyakan dilakukan secara individu dan belum ditangani secara khusus, sehingga limbah dibuang langsung ke saluran drainase yang ada. Sebagian besar masyarakat di Mabupaten Madiun sudah memiliki WC di masing-masing rumah. Namun pada beberapa wilayah masih dijumpai masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk mandi dan cuci.


I-94


Tabel 3.72 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Madiun Jumlah Pengolahan Air Limbah Domestik Penduduk Sewerage System (IPAL Komunal) 1.730 Septik Tank Komunal 97.580 Individual Septik Tank 581.079 Tanpa Diolah 5.490

No. 1. 2. 3. 4.

Prosentase (%) 0,25 14,23 84,72 0,8

Sumber : Dinas PU Kabupaten Madiun

Sistem sanitasi yang ada di Kabupaten Madiun berdasarkan air limbah yang dibuang sebagian besar adalah limbah domestik. Dimana limbah domestik ini berasal dari berbagai aktifitas rumah tangga yang berupa tinja dan buangan cair lainnya seperti air bekas cucian. Pada kawasan perdesaan, sistem pembuangan yang dimiliki oleh masyarakat juga mengandalkan sistem sanitasi setempat (on-site) untuk pembuangan limbah manusia yang meliputi tangki septik, kakus dan WC. Namun pada sebagian kecil masyarakatnya masih menggunakan sungai dan saluran drainase untuk pembuangan air kotor. Hingga saat ini, belum ada sarana sanitasi massal yang tersedia untuk melayani kebutuhan penduduk secara kolektif pada kawasan perdesaan. Permasalahan yang ada dalam pengelolaan dan pengembangan prasarana air limbah dikawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten Madiun yaitu minimnya ketersediaan prasarana sanitasi massal yang tersedia untuk melayani kebutuhan penduduk

secara

kolektif.

Sehingga

untuk

memenuhi

kebutuhan

pelayanan

prasarana pengelolaan air limbah utamanya diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana sanitasi massal bagi penduduk. Permasalahan yang ada dalam pengelolaan dan pengembangan prasarana air limbah dikawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Madiun yaitu minimnya ketersediaan prasarana sanitasi massal yang tersedia untuk melayani kebutuhan penduduk

secara

kolektif.

Sehingga

untuk

memenuhi

kebutuhan

pelayanan

prasarana pengelolaan air limbah utamanya diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana

sanitasi

massal

bagi

penduduk.

Lemahnya

kemampuan

ekonomi,

minimnya ketersediaan lahan serta rendahnya SDM masyarakat membuat rendahnya kesadaran hidup sehat menjadi satu masalah yang kompleks. Fenomena diatas terjadi

pada

kawasan

permukiman

perdesaan.

Secara

umum,

permasalahan

pengelolaan dan pengembangan prasarana air limbah di Kabupaten Madiun

yaitu

antara lain : Minimnya jumlah sarana pengelolaan air limbah yang melayani penduduk secara komunal (sanimas) terutama pada kawasan yang padat dan tinggi aktivitas. Keberadaan sanimas yang kurang tepat sasaran dan kurang berfungsi optimal. Keberadaan IPAL yang belum optimal dalam mengolah limbah.


I-95


Sebagian kecil masyarakatnya masih menggunakan sungai dan saluran drainase untuk pembuangan air kotor. Rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya dalam budaya hidup sehat. 3.3.3.1. Kondisi Eksisting dan Permasalahan Sistem Drainase Secara umum sistem drainase di Kabupaten Madiun cukup memadai, hal ini terlihat dari kapasitas saluran maupun sebagian besar jaringan jalan yang ada sudah diperlengkapi dengan saluran drainase. Sebagaimana diketahui, beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Madiun antara lain Kali Jeroan, Kali Kembang, Kali Bruwok, Kali Notopuro, Kali Catur, Kali Asin, Kali Sono, Kali Sareng, dll. Debit masing-masing sungai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3. 73 Inventarisasi Sungai di Kabupaten Madiun NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

NAMA SUNGAI Kali Madiun Kali Asin Kali Jerohan Kali Brangkal Kali Catur Kali Bunting Kali Glonggong Sungai Klepek Kali Sareng Kali Batil Sungai Gondang Sungai Semawur Kali Sono Kali Piring Kali Bribis Kali Biodro Kali Kentar Kali Kembang Kali Abu Kali Gondang Kali Mundu Kali Sukoliman Kali Uluh Kali Sarangan Kali Jumok Kali Pedas Kali Lengkowo Kedung Brubus Ngasinan Notopuro Gede Tengkil Bruwok Nampu Sukorejo Kali Palem Sumber Agung


PANJANG SUNGAI (km) 27,90 8,00 50,60 14,50 32,00 32,25 4,70 12,50 20,25 17,25 9,10 4,55 10,00 10,00 10,00 10,00 10,40 30,40 14,40 15,00 30,00 5,00 21,20 20,00 15,00 13,00 7,00 9,00 12,50 33,75 21,25 5,00 13,75 7,50 5,00 5,00 6,75

MANFAAT IRIGASI (ha) 3.278,00 2.803,00 227,00 2.854,00 252,00 232,00 433,00 1.366,00 1.108,00 372,00 404,00 314,00 280,00 197,00 422,00 106,00 2.167,00 347,00 14,00 479,00 30,00 86,00 630,00 320,00 86,00 242,00 3.089,00 483,00 2.238,00 470,00 Sulpisi Waduk Notopuro -

I-96


NO. 38. 39. 40. 41.

NAMA SUNGAI Kali Bendo Kali Ulomati Kali Lemah Bang Saradan/Blangambi

PANJANG SUNGAI (km) 1,75 1,25 1,00 6,25

MANFAAT IRIGASI (ha) Saluran Suplisi ke Waduk Notopuro Suplisi Waduk Saradan Suplisi Waduk Saradan -

Sumber : Daftar Inventarisasi Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun

Pola aliran sungai di Kabupaten Madiun pada umumnya memiliki pola radial, dengan sebagian besar jenis sungai berupa sungai musiman. Sungai pola radial merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi pada batuan aluvial sisa kegiatan vulkanik [Lillesand, 2004], hal ini sesuai dengan klasifikasi sebaran batuan, bahwa jenis batuan adalah aluvial bekas aktivitas gunung berapi. Sedangkan jenis sungai musiman merupakan sungai yang meresapkan air hujan ke dalam tanah atau disebut juga sungai influent [Asadak, 2002]. Gambar 3.74 Kondisi Saluran Drainase di Kabupaten Madiun

Berdasarkan data dari Dinas Pengairan Kabupaten Madiun, di sekitar Kali Madiun sering terjadi banjir dengan dua kriteria genangan yaitu : Genangan banjir akibat hujan lokal Genangan banjir akibat luapan Bengawan Solo dan Kali Madiun Genangan lokal terjadi disekitar anak-anak sungai, sedangkan banjir akibat luapan Bengawan Solo dan Kali Madiun terjadi disekitar sepanjang Sungai Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati Caruban. Ditinjau dari kondisi topografi yang ada, bahwa lokasi banjir merupakan lembah yaitu dataran yang lebih rendah dibandingkan dengan dataran disekitarnya. DAS yang ada cukup luas yaitu meliputi sebagian wilayah administrasi Ponorogo, wilayah Kabupaten Magetan, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun sendiri. Kali Madiun bermuara di Kali Bengawan Solo dan pada pertemuan antara Kali Madiun ke Bengawan Solo dilengkapi dengan pintu air di Ngawi, pada pertemuan ini kondisi tanggul Bengawan Solo lebih tinggi kurang lebih 2,5 meter diatas dataran yang ada. Ketika Sungai Bengawan Solo banjir, pintu air ditutup, sehingga aliran air dari Kali Madiun tidak bisa masuk ke Sungai Bengawan Solo. Sehingga jika terjadi


I-97


hujan yang cukup tinggi di wilayah DAS Bengawan Solo, sementara di Sungai Bengawan Solo terjadi banjir, maka keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya genangan banjir di sepanjang Kali Madiun. Oleh karena durasi kejadian banjir di Bengawan Solo mencapai lebih dari 1 minggu (7 hari), maka banjir di Madiun yang dipengaruhi dan juga dimungkinkan akan terjadi lebih dari 7 hari. Berdasarkan data dari BPS,. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa bencana banjir yang terjadi di Madiun adalah bencana dengan kondisi pada tingkat yang buruk. Permasalahan utama dalam sistem pengelolaan drainase yang ada pada wilayah Kabupaten Madiun yaitu mengenai tata aturan tata kelola sistem drainase yaitu tidak adanya peraturan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebagai bahan

acuan

dan

pertimbangan

bagi

setiap

pihak

yang

berkepentingan

mengakibatkan pola penangan sistem drainase masih bersifat sepotong-sepotong (parsial). Untuk itu diperlukan sebuah rumusan peraturan baku dalam pengelolaan dan penanganan sistem drainase pada Kabupaten Madiun sehingga permasalahanpermasalahan yang timbul dapat diminimalisir dan diatasi. Selain itu yaitu timbulnya genangan air permukaan pada saat curah hujan tinggi dan penyumbatan saluran drainase karena timbunan sampah Faktor terjadinya genangan yaitu dikarenakan saluran drainase tidak mampu menampung debit saluran yang cukup besar baik menampung saluran air hujun dan menampung buangan air dari pusat-pusat permukiman sehingga menimbulkan genangan. Permasalahan lain yang juga masih banyak ditemukan dan seringkali muncul dalam persoalan penanganan pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Madiun yaitu masih banyaknya ditemukan kondisi konstruksi saluran drainase yang mengalami kerusakan-kerusakan dan dipenuhi oleh sampah dan tanaman liar serta belum tersedianya saluran drainase pada kawasan perumahan penduduk. Permasalahan sistem drainase di Kabupaten Madiun dirumuskan sebagai berikut : Tidak adanya peraturan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Dimensi saluran drainase yang tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung. Belum adanya sarana pintu air sebagai media control kapasitas debit saluran. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai. Kesadaran drainase masyarakat yang masih lemah akan fungsi dan peranan sungai.


I-98


Penyediaan Air Bersih Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 3. Keputusan

Menteri

Republik

Indonesia,

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). Aspek Kelembagaan Lembaga yang melakukan pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Madiun adalah PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan instasi vital yang di miliki oleh daerah yang bergerak dalam bidang pengolahan dan dstribusi air minum serta di pinpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk lansung oleh Bupati yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengolahan dan distribusi air minum daerah. Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut : a) Pemegang Saham; mempunyai fungsi : o

Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas;

o

Mengesahkan atau menolak Laporan Kinerja PDAM;

o

Menetapkan arah dan kebijakan umum perusahaan;

o

Menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan PDAM;

o

Menetapkan

Akuntan

Publik

yang

ditunjuk

untuk

melakukan

pemeriksaan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan; o

Menetapkan Struktur Organisasi;

o

Menetapkan Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Jasa Produksi untuk Direksi dan Badan Pengawas;

b) Badan pengawas; mempunyai fungsi : o

Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;


I-99


o

Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;

o

Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;

o

Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham terhadap Kinerja PDAM;

o

memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham dalam upaya mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja.

c) Direktur; mempunyai fungsi : o

Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;

o

Menyusun Rencana Strategis yang memuat susunan dan tujuan yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun,

program kerja Perusahaan 5

(lima) tahunan dan tahunan; o

Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan PDAM;

o

Membina Pegawai;

o

Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

o

Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

o

Menyelenggarakan kegiatan teknik PDAM;

o

Mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;

o

Menyampaikan Laporan Bulanan dan Laporan Kinerja Tahunan PDAM kepada Pemegang Saham melalui Badan Pengawas.

d) Kepala Bagian Teknik; Kasubbag. Perencanaan dan Pengendalian; Kasubbag. Transdisprod. e) Kepala Bagian Hubungan Langganan; Kasubbag. Penerbit Rekening; Kasubbag. Pelayanan Langganan. f)

Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian; Kasubbag. Keuangan; Kasubbag. Logistik.


I-100


g) Sturktur organisasi

Kepala Unit; Pelaksana Administrasi dan Keuangan Unit; Pelaksana Teknik Unit. 3.4.1. Kondisi Eksisting dan Permasalahan Air Minum Besar kecilnya persentase masyarakat yang mengkonsumsi air bersih dapat dijadikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, atau dengan kata lain ukuran tingkat kesejahteraan tersebut dapat tercermin dari rata-rata konsumsi air bersih oleh masyarakat. Jumlah produksi air bersih di Kabupaten Madiun tahun 2008 sebesar 5.892.834 m3, dengan jumlah pelanggan sebanyak 21.332 pelanggan sehingga konsumsi air bersih rata-rata per pelanggan adalah 276,24 m3. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi air bersih di Jawa Timur yang melebihi 300 m3 per pelanggan per tahun. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar berupa pedesaan dan masyarakat pedesaan masih memiliki air bersih yang melimpah untuk kegiatan sehari-hari sehingga keadaan ini berpengaruh terhadap besar kecilnya permintaan masyarakat terhadap air bersih yang dikelola PDAM. Rumah tempat tinggal merupakan jenis pelanggan dengan jumlah terbanyak yang dilayani oleh PDAM, yaitu sebanyak 20.425 pelanggan. Ini berarti pada tahun 2008 pelanggan rumah tangga mencapai angka 95,75% dari jumlah total pelanggan di Kabupaten Madiun. Bila dilihat dari besar volume konsumsi air minum, keseluruhan rumah tangga merupakan pelanggan dengan jumlah total konsumsi terbesar dibandingkan pelanggan lainnya.


I-101


Penyediaan dan distribusi air bersih dengan sistem perpipaan dari PDAM di Kabupaten Madiun sebagian besar sudah tersebar merata di wilayah permukiman perkotaan. Sehingga pada wilayah perkotaan umumnya, air bersih bukan merupakan persolan

mendasar

dalam

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

permukiman. Di beberapa lokasi wilayah perdesaan, ketersediaan air bersih belum mencukupi kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari penduduk. Saat ini kebutuhan air bersih bagi rumah tangga di wilayah perdesaan pada umumnya dicukupi oleh sumur gali (sumur tradisional), sumur pompa tangan, dan pemanfaatan sumber air dengan menggunakan jaringan perpipaan yang dikelola oleh masyarakat desa (HIPPAM). Sedangkan untuk masyarakat di wilayah perkotaan kebutuhan air dicukupi dari sumur gali (sumur tradisional), sumur pompa tangan dan dari air bersih yang dikelola PDAM. PDAM Kabupaten Madiun sebagai instansi penyedia jasa air bersih mempunyai daerah pelayanan yang tersebar pada 12 kecamatan dan melayani sekitar 111.410 jiwa (Maret 2007) dari total penduduk Kabupaten Madiun sebesar 681.574 jiwa. Hingga saat ini PDAM Kabupaten Madiun memiliki 12 sub sistem/unit pelayanan, meliputi : 1. Cabang Caruban

7. Cabang Dagangan

2. Cabang Dolopo

8. Cabang Gemarang

3. Cabang Geger

9. Cabang Kare

4. Cabang Pilang Kenceng

10. Cabang Jiwan

5. Cabang Saradan

11. Cabang Madiun

6. Cabang Wungu

12. Cabang Balerejo

Pelayanan sistem penyediaan air minum PDAM Kabupaten Madiun sudah melayani 12 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun dengan tingkat pelayanan skala penduduk terlayani sebesar 36,52 %. Dari 12 wilayah pelayanan yang ada, tingkat pelayanan tertinggi adalah 69,23 % yang merupakan pelayanan sistem Cabang Caruban, dan yang terendah adalah 9,43 % yang merupakan pelayanan sistem Cabang Balerejo.


I-102


Tabel 3.75 Produksi Air Minum Kabupaten Madiun (000) Tahun 2003 – 2008 TAHUN

PRODUKSI (m3)

YANG DIDISTRIBUSIKAN (m3)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

4.171.693 5.426.691 5.426.691 5.742.635 5.449.230 5.892.834

3.472.945 5.251.359 5.251.359 5.168.372 5.394.801 5.833.906

NILAI YANG DIDISTRIBUSIKAN (Rp.) 4.087.167 3.949.179 3.949.179 6.966.965 5.416.622 6.913.070

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun

NO. 1. 2.

3. 4. 5.

Tabel 3.76 Jumlah Pelanggan Air Bersih yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan di Kabupaten Madiun Tahun 2008 AIR BERSIH DISALURKAN KATEGORI JUMLAH BANYAKNYA NILAI PELANGGAN PELANGGAN (m3) (000)Rp. Rumah Tangga 20.425 3.743.018 6.306.511 Sosial a. Sosial Umum 393 198.285 203.007 b. Sosial Khusus 99 56.940 69.112 Toko, Industri, 285 64.807 161.447 Perusahaan Instansi/Kantor 130 72.383 172.994 Pemerintah Susut/Hilang -

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun

Gambar 3.77 Kondisi Jaringan Air Minum di Kabupaten Madiun

Pemanfaatan sumber air di Kabupaten Madiun masih jauh dari aspek optimal, hal ini dikarenakan tingkat pemakaian utamanya yaitu penduduk kawasan perdesaan belum terlayani oleh PDAM melalui penyaluran pipanisasi. Air yang tersedia berjumlah sangat terbatas atau air yang tersedia berjumlah berlebihan namun kualitasnya kurang memenuhi syarat, maka sering masyarakat terpaksa menggunakan air seadanya tanpa mempedulikan dampak yang mungkin timbul. Kondisi

semacam

ini

apabila

dibiarkan

lambat-laun

dapat

menimbulkan

permasalahan kesehatan bagi setiap individu yang menggunakan air, dan lebih jauh berakibat pada permasalahan kesehatan lingkungan. POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-103


Ketersediaan air bersih bagi penduduk menunjukkan indikator daya dukung sumber daya air bagi lingkungan hidup terutama bagi manusia dan kegiatannya. Daya dukung sumber daya air meliputi aspek pemenuhan kebutuhan air maupun aspek daya tampung terhadap beban pencemaran air. Jenis pemanfaatan air yang sangat peka terhadap pencemaran air adalah air minum dan air perikanan, serta air pertanian. Pencemaran pada sumber air baku menyebabkan teknik pengolahannya untuk menjadi air minum yang memenuhi syarat kualitasnya lebih kompleks dan mahal, bahkan baku yang normal pada saat terjadi pencemaran air tidak dapat beroperasi. Dalam teknik penyediaan air diperlukan unsur-unsur pendukung yang memungkinkan sistem peyediaannya dapat memberikan hasil yang baik. Unsurunsur tersebut meliputi sumber penyediaan, sarana pengambilan atau penangkapan air, sarana transmisi air, sarana pengolahan air dan sarana distribusinya. Tidak semua unsur fungsional tersebut digunakan dalam sistem penyediaan air. Hal ini tergantung pada jenis sumber air, kualitas air, lokasi sumber air dan lokasi daerah pelayanan. Air merupakan suatu bahan atau zat yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia untuk menjaga kesehatan tubuh berkaitan dengan kelangsungan metabolisme sel dalam tubuh, menjaga kesehatan diri dan lingkungan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar untuk menunjang segala aktifitas manusia sehari-hari. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Madiun ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan geografinya. Saati ini penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Madiun ditunjang oleh keberadaan PDAM sebagai badan pengelola penyediaan air bersih. Akan tetapi berdasarkan kondisi faktualnya, tidak semua wilayah terlayani dan tersedia sumber air bersih yang diditribusikan melalui pipanisasi oleh PDAM Kabupaten Madiun. Saat ini, cakupan layanan PDAM belum mampu mencakup seluruh wilayah kabupaten, melainkan lebih kewilayah perkotaan saja, sehingga sebagian penduduk yang belum terlayani, terutama diwilayah perdesaan memanfaatkan air tanah ataupun air sungai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bersih. Untuk itu, seiring dengan meningkatnya perkembangan wilayah Kabupaten Madiun, tingginya konversi lahan pertanian ataupun ruang terbuka hijau dan meningkatnya aktivitas masyarakat, maka dimasa mendantang diperkirakan akan terjadi degradasi lingkungan termasuk penurunan kualitas dan kuantitas air tanah di Kabupaten Madiun. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius sejak dini, mengingat jumlah kebutuhan air bersih masyarakat akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan perkembangan kawasan, agar kebutuhan air bersih bagi masyarakat

dapat

terpenuhi

dengan

layak

baik

secara

kualitas

maupun

kuantitasnya, maka perlu adanya pengembangan pelayanan air bersih baik dalam POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-104


penambahan jaringan atau pengembangan sumur bor dan penyerapan sumber air yang dapat didistribusikan pada penduduk. Upaya pengembangan jaringan air bersih tersebut harus ditunjang dengan adanya pelanggan, dimana pada wilayah perkotaan khususnya wilayah ibukota kabupaten dan sekitarnya memerlukan air bersih tersebut. Sumber air bersih tersebut diambil dari mata air yang ada dan masih aktif, sehingga dalam upaya pelestarian sumber air sebagai dasar distribusi air bersih harus

ditingkatkan

sejalan

dengan

pertambahan

penduduk

guna

memenuhi

kebutuhan air bersih.


I-105


Pembiayaan Pengelolaan Sanitasi Perkembangan APBK Analisis kapasitas keuangan dalam rangka

keuangan daerah ini adalah studi mengenai aspek penyusunan RPIJM. Analisis digunakan dalam membuat

taksiran dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan prasarana Kabupaten/Kota. Yang meliputi : 1.

Pembelanjaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun.

2.

pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah ada.

3.

pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru. Dalam pembahasan ini juga diperhatikan hasil total atau produktifitas dan

keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sumberdaya bagi masyarakat dan keuntungan masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat penyedia dana dan masyarakat penerima hasil. Pembahasan aspek keuangan memperhatikan hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua yang dipakai dalam proyek-proyek untuk masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. A. Komponen Keuangan Komponen Penerimaan Daerah Penerimaan pendapatan adalah penerimaan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan Daerah bersumber dari: a)

Pendapatan Asli Daerah

b)

Dana Perimbangan

c)

Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. 1) PAD bersumber dari: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah. 2) Lain-lain PAD yang sah meliputi: a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa giro


I-106


c. Pendapatan bunga d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. Dalam struktur APBD, jenis pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci

menjadi : 1) Pajak Propinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir. 3) Retribusi dirinci menjadi: a. Retribusi Jasa Umum b. Retribusi Jasa Usaha c. Retribusi Perijinan Tertentu Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

Dana

Perimbangan

bertujuan

mengurangi

kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil b) Dana Alokasi Umum c) Dana Alokasi Khusus B. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan


I-107


mempertimbangkan

potensi,

kondisi,

dan

kebutuhan

daerah,

serta

besaran

pendanaan penyelenggaraan Dekon-sentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

dan

Pemerintahan

Daerah

merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan

pendanaan

pemerintahan

antar-Daerah.

Ketiga

komponen

Dana

Perimbangan imerupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. a) Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 1) Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. 2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a. Kehutanan b. Pertambangan umum c. Perikanan d. Pertambangan minyak bumi e. Pertambangan gas bumi f. Pertambangan panas bumi. b) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurangPOKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-108


kurangnya 26 (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah Fiskal Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Jumlah penduduk merupakan

variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap Daerah. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan: 1. jumlah penduduk 2. luas wilayah 3. Indeks Kemahalan Konstruksi 4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita 5. Indeks Pembangunan Manusia. Luas

wilayah

merupakan

variabel

yang

mencerminkan

kebutuhan

atas

penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks Kemahalan Konstruksi

merupakan

cerminan

tingkat

kesulitan

geografis

yang

dinilai

berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu Daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD

dan

Dana

Bagi

Hasil.

Proporsi

DAU

antara

daerah

provinsi

dan

kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi

merupakan perbandingan antara celah

fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota

dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan

jumlah

kabupaten/kota


DAU

seluruh

merupakan

daerah

kabupaten/

perbandingan

antara

kota.

Bobot

daerah

celah

fiskal

daerah

I-109


kabupaten/kota yang bersangkutan dan

total celah fiskal seluruh daerah

kabupaten/kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah Fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Alokasi Dasar Alokasi dasar

dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan. Alokasi DAU secara proporsional menggunakan rumus sebagai berikut: Besarnya DAU masing-masing daerah

=

Bobot daerah bersangkutan Jumlah bobot seluruh daerah

x

Jumlah DAU untuk daerah

c) Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Fungsi dalam rincian Belanja Negara antara lain terdiri atas

layanan umum, pertahanan,

ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus,

dan


kriteria

teknis.

Kriteria

umum

ditetapkan

dengan

I-110


mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan

dalam

rangka

pembangunan

Daerah

yang

kebutuhan-

dicerminkan

dari

penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Kemampuan daerah (APBD) dihitung sebagai berikut. Kemampuan Keuangan Daerah

Penerimaan Umum APBD

=

_

Belanja pegawai

Penerimaan Umum APBD = PAD + DAU + ( DBH – DBHR) DBH = Dana Bagi Hasil DBHR = Dana bagi Hasil yang dibagikan merata untuk daerah Belanja Pegawai = Belanja Pegawai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kriteria

khusus

ditetapkan

dengan

memperhatikan

peraturan

perundang-

undangan yang mengatur tentang kekhususan suatu Daerah dan karakteristik Daerah. Karakteristik Daerah antara lain adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis. peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. d) Dana Pendamping Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10 (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping

dianggarkan dalam

APBD. Namun Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping e) Lain-lain Pendapatan Lain-lain

Pendapatan

bertujuan

memberi

peluang

kepada

Daerah

untuk

memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, Dana perimbangan dan Pinjaman daerah.Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah


I-111


dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Pemerintah mengalokasikan

Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepan-jangan yang dialami Daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah

bertujuan

memperoleh

sumber

pembiayaan

dalam

rangka

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Batas Pinjaman Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah

Daerah

dengan

memperhatikan

keadaan

dan

prakiraan

perkembangan perekonomian nasional. Batas maksimal kumulatif pinjaman tidak melebihi

60

bersangkutan.

(enam

puluh

Menteri

persen)

Keuangan

dari

Produk

menetapkan

Domestik

batas

Bruto

maksimal

tahun

kumulatif

pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran Berikutnya. Pengendalian

batas maksimal

peraturan perundang-undangan.

kumulatif

Pinjaman

Daerah

sesuai

dengan

Daerah tidak dapat melakukan pinjaman

langsung kepada pihak luar negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan. a) Sumber Pinjaman Pinjaman Daerah bersumber dari: Pemerintah; POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-112


Pemerintah Daerah lain; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; masyarakat. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan. Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat

berupa

Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal. b) Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman Jenis Pinjaman terdiri atas, Pinjaman Jangka Pendek; Pinjaman Jangka Menengah; Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam jasa tidak dilakukan pada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima. Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. c) Penggunaan Pinjaman Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD. d) Persyaratan Pinjaman Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan:


I-113


Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. C. Komponen Pengeluaran Belanja Komponen pengeluaran belanja terdiri dari: a) Belanja Operasi b) Belanja Modal c) Tranfer ke Desa/kelurahan d) Belanja tak Terduga. Sub-komponen Pengeluaran Belanja Daerah meliputi: 1) Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetatp Lainnya Belanja Aset Lainnya 3) Transfer ke Desa/Kelurahan Bagi hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 4) Belanja tak Terduga Perencanaan belanja daerah mengikuti pedoman sebagai berikut.


I-114


1) Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan: Pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan Fasilitas sosial Fasilitas umum 2) Belanja daerah disusun berdasarkan Standar pelayanan minimal Standar analisis belanja Standar harga Tolok ukur kinerja 3) Belanja DPRD meliputi : Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Tunjangan kesehatan Uang jasa pengabdian Belanja pebubjang kegiatan DPRD 4) Belanja Kepala daerah dan wakil Kepala daerah 5) Anggaran

Belanja

Kepala

daerah

dan

wakil

Kepala

daerah

harus

mencerminkan efisiensi, efektifitas dengan memperhatikan aspek keadailan dan kepatutan. D. Komponen Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat

berasal

dari

pinjaman,

dan

hasil

divestasi.

Sementara,

pengeluaran

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah,

hasil

privatisasi

perusahaan

negara/daerah,

penerimaan

kembali

pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Komponen Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut. 1) Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Pencairan dana Cadangan Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pinjaman dalam Negeri – Pemda lain POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-115


Pinjaman dalam Negeri – bank Pinjaman dalam Negeri – Non bank Pinjaman dalam Negeri – Obligasi Pinjaman dalam Negeri – Lainnya Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Daerah Penerimaan kembali pinjaman kpd Pemda Lainnya 2) Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Pembayaran Pokok Pinjaman DN- Pem Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman DN- Bank Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non Bnak Pembayaran Pokok Pinjaman DN- Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Lainnya Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara Pemberian Pinjaman kpd Pers. Daerah Pemberian Pinjaman kpd Pemda Lainnya Pembahasan mengenai aspek keuangan dalam penyusunan RPIJM pada dasarnya adalah dalam rangka membuat taksiran dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan prasarana Kabupaten, yang meliputi : 1. Pembelanjaan

untuk

pengoperasian,

pemeliharaan

prasarana

yang

telah

terbangun; 2. Pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah ada; 3. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru. Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM perlu memperhatikan hasil total atau produktivitas dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya bagi masyarakat dan keuntungan ekonomis secara menyeluruh tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber dana tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil adanya kegiatan. Adapun komponen-komponen keuangan daerah adalah sebagai berikut : Komponen Penerimaan Pendapatan Komponen penerimaan pendapatan merupakan penerimaan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lainnya yang sah. Komponen Pengeluaran Belanja


I-116


Komponen Pengeluaran Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer ke Desa, dan Belanja Takterduga. Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Komponen Pembiayaan Komponen Pembiayaan (Financing) merupakan komponen yang baru dalam sistem keuangan daerah. Istilah Pembiayaan berbeda dengan Pendanaan (Funding). Pendanaan diartikan sebagi dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Struktur Pembiayaan SAP-D Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 3.78


I-117



I-118



I-119


1.1.

PROFIL KEUANGAN KABUPATEN MADIUN Peluang investasi di daerah sangat dipengaruhi pada kekuatan penawaran dan

permintaan

modal

yang

terjadi.

Penawaran

modal

berkaitan

kekuatan

atau

kemampuan masyarakat untuk menabung yang kemudian digunakan untuk investasi dan pembentukan modal. Kemampuan menabung ini sangat ditentukan oleh pendapatan riil dalam masyarakat. Tingkat pendapatan di Kabupaten Madiun masih relatif rendah yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat PDRB per kapita. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan penduduk menabung dan berinvestasi. Oleh karena kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk Kabupaten Madiun berskala kecil dengan jangkauan pelayanan yang terbatas. Di sisi lain, penyebab rendahnya investasi penduduk juga berkaitan dengan masih

terbatasnya

menerima

atau

jumlah

mengatur

lembaga tabungan

keuangan.

Lembaga

masyarakat

dan

keuangan

berperan

mengusahakan

atau

menyalurkannya pada usaha-usaha produktif. Dari sisi permintaan, peluang investasi dipengaruhi

oleh

daya

tarik

pengusaha

untuk

melakukan

investasi.

Hasrat

pengusaha untuk melakukan investasi tergantung pada daya beli (effective demand) yang menentukan luasnya pasaran bagi produk-produk yang dihasilkan. Selain daya beli penduduk, hasrat investasi juga dipengaruhi oleh lingkungan wilayah yang memberikan iklim yang kondusif untuk investasi. Lingkungan wilayah tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan regulasi dan lingkungan attitudinal. Lingkungan fisik sebagai sumber daya pembangunan berupa daya tarik atau amenity dari suatu daerah dalam menarik investasi swasta dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Kabupaten Madiun telah memiliki prasarana dan sarana yang relatif lengkap yang dapat menarik pengusaha atau investor swasta mengadakan investasi yang bersifat memberikan keuntungan ekonomi secara langsung (economic directly productive invesment). Namun dari sisi ketersediaan ruang, Kabupaten Madiun mempunyai kemampuan terbatas untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang memerlukan lahan yang luas. Bentuk daya tarik atau amenity yang lain adalah yang disebut sebagai kualitas hidup sangat mempengaruhi keputusan lokasi bagi investor untuk menanamkan modalnya. Lingkungan regulasi adalah penetapan insentif dan kebijaksanaan yang memberikan biaya ekonomi rendah bagi pengembangan investasi swasta. Dengan demikian

untuk

mengembangkan

kegiatan

investasi

swasta

diperlukan

penyederhanaan sistem regulasi. Lingkungan attitudinal merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dalam suatu kota. Lingkungan attitudinal dicerminkan dengan sikap mental penduduk

dalam menerima kegiatan investasi

swasta. Keputusan yang diambil investor dalam memperluas kegiatan investasi tidak


I-120


hanya didasarkan pada informasi sekunder, tetapi reaksi penduduk terhadap calon lokasi investasi. Profil

keuangan

daerah

dalam

penyusunan

RPIJMD

bertujuan

untuk

membuat taksiran dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan investasi program PU/Ciptakarya di kabupaten/Kota. Gambaran umum kondisi keuangan daerah dipergunakan untuk mengetahui: 1) Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencakup Struktur Penerimaan Daerah Struktur belanja daerah 2) Trend perkembangan penerimaan 3) Trend besaran penerimaan dana pembantuan dari pemerintah atasan 4) Profil perkembangan APBD 5) Keuangan Perusahaan Daerah Sumber data untuk analisis kapasitas daerah adalah

data yang ada pada

Laporan Realisasi Anggaran. Untuk menyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah tahun 2009-2012 maka diperlukan data realisasi anggaran 2005 – 2007 dan data tahun 2008 yang belum final. Data yang diharapkan diperoleh dari masing-masing daerah adalah data dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2005 – 2007. Namun karena adanya perbedaan format laporan dari tahun awal otonomi daerah, maka data yang diambil adalah data tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Data tahun 2005 dan tahun 2007 adalah data dari Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2009, karena belum selesai pelaksanaannya diambil dari APBD setelah perubahan. 5.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan melihat berbagai tantangan dan permasalahan utama yang akan dihadapi

pada

tahun

2010

maka

dalam

penyusunan

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah juga harus mendasarkan pada asumsi-asumsi prakiraan ekonomi makro Nasional yang diapakai sebagai acuan penyusunan APBN 2010. Beberapa asumsi prakiraan ekonomi makro ekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 2010 antara lain yaitu : Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%; Laju inflasi sebesar 6,0%; Angka penggangguran terbuka dan presentase penduduk miskin bisa diturunkan sampai dengan 6,5-7,5% dari angkatan kerja; Presentase penduduk miskin bisa ditekan sampai kisaran 10-11% sampai akhir tahun 2010.


I-121


Disamping itu pertimbangan kondisi keuangan negara tahun 2010 adalah akan mengalami defisit APBN sebesar 1,7-1,9% dari PDB, penerimaan pajak sebesar 13,8-14,1% dari PDB dan stok hutang pemerintah sebesar 32,0-34,0% dari PDB. Untuk itu diharapkan dalam penyusunan RAPBD 2010 harus mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan programprogram yang terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal serta pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5.1.2. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan hasil daerah lain yang sah. PAD Kabupaten Madiun Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 3.78 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun Tahun 2010 JENIS PENERIMAAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,590,306,400 Pendapatan Pajak Daerah 7,038,260,000 Hasil Retribusi Daerah 15,824,726,400 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 1,125,000,000 Dipisahkan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,602,320,000 Sumber : Buku Anggaran APBD Tahun 2010

5.1.3. Dana Perimbangan Dana perimbangan Kabupaten Madiun diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Tabel 3.79 Dana Perimbangan Kabupaten Madiun Tahun 2010 JENIS PENERIMAAN JUMLAH DANA PERIMBANGAN 557,657,693,400 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 45,542,763,400 Dana Alokasi Umum 463,560,930,000 Dana Alokasi Khusus 48,554,000,000 Sumber : Buku Anggaran APBD Tahun 2010

5.1.4. Pendapatan Lain yang Sah Pendapatan lainnya yang sah yang diperoleh oleh Kabupaten Madiun berasal dari Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbangan dari Pemerintah. Berikut tabel keuangan daerah yang berasal dari pendapatan lain yang sah.


I-122


Tabel 3.80 Pendapatan Lain yang Sah Kabupaten Madiun Tahun 2010 JENIS PENERIMAAN JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 95,408,659,000 Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 28,451,430,000 Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 49,293,324,000 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 17,663,905,000 Lainnya Sumber : Buku Anggaran APBD Tahun 2010

1.2.

PROFIL KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH Dalam mendukung sumber pembiayaan dalam komponen proyek cost recovery

pemerintah daerah tentunya telah memiliki BUMD untuk mendukung sumber pembiayaan tesebut, BUMD tersebut antara lain seperti sektor listrik, air minum, dan sebagainya. Air Minum Air minum di Kabupaten Madiun diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Data output, baiaya antara dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh langsung dari hasil survei lengkap perusahaan air minum yang dilaksnakan setiap tahun oleh Badan Puat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun. Nilai tambah Bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara yang sama seperti sektor listrik. Listrik Sektor listrik mencakup kegiatan pembangkittan dan penyaluran tenaga listrik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Madiun. Data produksi rata-rata tarif listrik PLN diperoleh dari PLN Distribusi Jawa timur. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu produksi listrik (Kwh) dikalikan rata-rata tarif listrik per Kwh, kemudian hasilnya dikurangi biaya antara terhadap output yang merupakan hasil SKPR. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi. Bangunan/Konstruksi Mencakup segala kegiatan pembangunan fisik (konstruksi), baik berupa gedung, jembatan dan konstruksi lainnya. Data ouput, biaya antara dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari penjumlahan nilai pembangunan prasarana fisik yang dari segi pendanaan dapat dirinci menjadi : nilai pembangunan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun dan Pemerintah desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perbaikannya, pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh developer, serta yang dilakukan oleh swadaya masyarakat murni POKJA SANITASI KABUPATEN MADIUN

I-123


dijadikan dasar untuk megestimasi nilai tambah bruto

sektor kontruksi. Nilai

tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan deflatornya Indek Harga Perdagangan Besar barang-barang bangunan. Angkutan a. Angkutan Jalan Raya Mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum baik bermotor maupun tidak bermotor seperti bus, truk, angkutan pedesaan, angkutan kota, ojek, becak dan sebagainya. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan jumlah kendaraan angkutan umum perjenis kendaraan dengan rata-rata output perjenis kendaraan, kemudian dikurangi biaya antara. Biaya antara diperoleh dari rasio biaya antara terhadap output dikalikan nilai outputnya menurut jenis kendaraan. Data

jumlah

kendaraan

angkutan

umum

diperoleh

dari

laporan

Dinas

Perhubungan Kabupaten Madiun, sedangkan data rata-rata ouptu perjenis kendaraan dan rasio biaya antara terhadap output diperoleh dari SKPR. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara evaluasi. b. Jasa Penunjang Angkutan Mencakup kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar muat/penyimpanan dan penggudangan serta jasa penunjang transport. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan indikator jumlah terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar muat, penyimpanan dan penggudangan dikalikan dengan output perindikator kemudian dikurangi dengan biaya antaranya. Nilai tambah bruto atas dasar harga konsatan 2000 dihitung dengan cara ekstrpoalsi dengan ekstrapolatornya jumlah terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar muat, penyimpanan dan penggudangan. 1.3.

PROYEKSI KEUANGAN DAERAH (APBD) Proyeksi keuangan daerah (APBD) Kabupaten Madiun dihitung berdasarkan

kurun waktu 5 tahun (tahun 2005 sampai dengan tahun 2009) menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Madiun. Analisis proyeksi keuangan daerah Kabupaten Madiun ini adalah untuk mengetahui berapa besar anggaran rutin dibandingkan dengan anggaran belanja barang dan modal


I-124


untuk penyelenggaraan bidang ke-PU/Cipta Karya-an. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi keuangan daerah (APBD) Kabupaten Madiun, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : Komponen Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2005 – 2009 terus mengalami peningkatan dengan besar rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya adalah 21,55%, sehingga proyeksi komponen pendapatan untuk 5 tahun kedepan (2010 – 1014) juga terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun perencanaan (2014) besarnya komponen pendapatan Kabupaten Madiun mencapai Rp. 1,422,319,818,063.22. Demikian juga dengan komponen Belanja, dari tahun 2005 – 2009 terus mengalami peningkatan dengan besar rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya adalah 24,24%, sehingga proyeksi komponen belanja untuk 5 tahun kedepan (2010 – 1014) juga terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun perencanaan (2014)

besarnya

komponen

belanja

Kabupaten

Madiun

mencapai

Rp.

1,603,211,157,670.60. Lain halnya dengan komponen Pembiayaan Daerah. Berdasarkan data APBD yang diperoleh, besarnya pembiayaan daerah Kabupaten Madiun dari tahun 2005 – 2009 mengalami perubahan naik-turun yang drastis. Pada tahun 2005 dan 2006 pembiayaan daerah mengalami minus dikarenakan besaran sub komponen pengeluaran lebih besar daripada sub komponen penerimaan. Namun, pada tahun 2007 – 2009 pembiayaan daerah tidak lagi minus walaupun jumlahnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2009. Sehingga dari hasil perhitungan, dapat diperoleh rata-rata pertumbuhan komponen pembiayaan daerah tiap tahun adalah -15,46%, yang artinya untuk proyeksi 5 tahun kedepan (2010 – 2014) besaran komponen pembiayaan daerah akan terus mengalami penurunan. Untuk lebih lejasnya mengenai perhitungan realisasi dan proyeksi keuangan daerah (APBD) Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel berikut ini.


I-125



I-126


1.4.

ANALISIS PERMASALAHAN KEUANGAN DAERAH Besarnya investasi pemerintah dipengaruhi kemampuan pemerintah untuk

meningkatkan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari daerahnya. Investasi pemerintah di Kabupaten Madiun tergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Besarnya investasi pemerintah di Kabupaten Madiun tercermin pada besarnya pengeluaran pembangunan. Investasi yang dibiayai sektor swasta pada umumnya lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan ekonomi/finansial secara langsung. Oleh karena itu besarnya investasi yang ditanamkan oleh sektor swasta sangat tergantung seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan investasi. Besarnya nilai investasi yang ditanamkan oleh sektor swasta di Kabupaten Madiun dapat tercermin dari besarnya nilai investasi PMA, PMDN maupun nonfasilitas yang berlokasi wilayah ini. Investasi yang bersumber dari dana masyarakat tercermin pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dalam hal ini, investasi diusahakan pada kegiatankegiatan produktif yang memberikan keuntungan langsung. Kapasitas investasi masyarakat di Kabupaten Madiun masih relatif terbatas yang terlihat dari masih relatif kecilnya skala usaha kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang pada umumnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Selain untuk kegiatan yang bersifat

memberikan

keuntungan

langsung,

investasi

masyarakat

juga

dapat

disalurkan untuk membiayai sebagian anggaran proyek pembangunan, yang dikenal dengan swadaya.


I-127

B A B I I I G A M B A R A N U M U M S A N I T A S I K A B U P A T E N M A D I U N

Recommend Documents