Awit Maulinda Freelance Researcher Mienati Somya Lasmana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Tahun XXV, No. 1 April 2015

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BADAN PEDAGANG PENGECER PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I Awit Maulinda Freelance Researcher Email : [email protected] Mienati Somya Lasmana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ABSTRAK Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Dalam system self assessment, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, menyetor, melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Faktorfaktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah persepsi tentang pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, peraturan perpajakan, dan jasa konsultan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer yang terdaftar dan efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dengan jumlah 100 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Program Excel dan alat bantu software SPSS versi 18 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan dari variabel penelitian yaitu, persepsi tentang pengetahuan pajak, kondisi keuangan, peraturan perpajakan, dan jasa konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer. Kata Kunci: Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer, persepsi tentang pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, peraturan perpajakan, jasa konsultan pajak ABSTRACT Tax compliance is a force to conduct provisions or rules of taxation that are required or are required to be implemented. In a system of self-assessment, the taxpayer is given the discretion to count, deposit, and reported tax obligations. This study aimed to analyze the factors that affect the level of compliance of Taxable Person Retailers Dealer Agency in the Regional Office of Directorate General of Taxation East Java I. Factors to be variable in this study is the perception of knowledge of taxation, financial condition, tax regulations, and tax consulting services. Respondents in this study is a taxable entrepreneur Agency Retailers registered traders and effective in the Office of the Directorate General of Taxation East Java I with 100 respondents. The method used is a survey method using a questionnaire as a tool in data collection. The analysis technique used in this study is a multiple linear regression analysis using Excel program and tools SPSS software version 18. The results of this study indicate that the entirety of the study variables, namely, the perception of knowledge of tax, financial condition, tax laws, and the effect of tax consulting services positive and significant impact on the level of compliance of Taxable Person Retailers Traders Agency. Keywords: Taxable Person Entity Compliance Wholesalers Retailers, perception of knowledge of taxation, financial condition, tax laws, tax consulting services

- 44 -



PENDAHULUAN Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh penerimaan negara. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa realisasi dari target penerimaan pajak harus betul-betul optimal, sebab kalau sampai tidak tercapai, maka belanja negara akan terganggu dan pembangunan dalam berbagai sektor juga akan terkena imbasnya. Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983. Sejak dilakukan reformasi perpajakan ini, dengan menganut sistem self assesment, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor ke bank-bank persepsi ataupun ke Kantor Pos, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Reformasi yang dilakukan DJP bertujuan untuk membentuk citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance; meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, efisiensi administrasi yang tepat guna dan handal, peningkatan kepatuhan secara sukarela sebagai akibat dari totalitas pelayanan DJP serta penegakan hukum yang konsisten. Namun jika dilihat dari tingkat kepatuhan baik penyetoran maupun pelaporan pajak secara sukarela di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang rendah, hal ini bisa dilihat dengan adanya perbedaan yang tercermin dalam tax gap dan tax ratio penerimaan pajak yang belum optimal. Tingkat tax ratio Indonesia rata-rata 12,2%-13,5% per tahun, masih dibawah Thailand, dimana tax rationya tertinggi dibanding negara-negara ASEAN lainyang mencapai 16% per tahun (www.pajak.go.id/taxratioasean). Penyebab tax gap penerimaan pajak menurut Nasucha (2004 : 105), adalah kebijakan perpajakan (45,89%), peraturan perpajakan (0,02%) dan administrasi perpajakan (54,09%). Pada tabel berikut ini dapat dilihat perkembangan tax ratio dari tahun 2006 hingga tahun 2011.

Tabel Tax Ratio Indonesia Tahun 2006 – 2011 Tahun

Tax Ratio (dalam persen)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

12,16% 12,43% 13,31% 11,06% 11,26% 11,76%

Sumber : www.pajak.go.id/tax ratio2012

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan adalahtingkat persepsi masingmasing wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kaplan et al. (1985), menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat tergantung pada situasi dan sikap. Kewajiban moral pembayar pajak mengalir dari perasaan tentang benar dan salah, dari sikap tentang ketidakbenaran norma sosial dan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini persepsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.Hal yang sama juga dilakukan oleh peneliti Sakurai dan Braithwaite (2003) serta Palil (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan (tax knowledge) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kondisi keuangan masing-masing wajib pajak. Banyak penelitian telah menyebutkan pengaruh yang signifikan atas kondisi keuangan. Penelitian yang dilakukan Slemrod (1992), Bradley (1994), Siahaan (2005), Mustikasari (2008) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pajaknya. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan pelaporan pajak secara jujur dan terbuka. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah dikarenakan kesulitan keuangan akan lebih mengutamakan penyelesaian kewajiban diluar kewajiban perpajakannya. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Mustikasari (2008) yang menyatakan bahwa jika tax professional mempunyai kondisi keuangan perusahaan baik, maka tax professional

- 45 -



akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Mustikasari (2008) ini berpengaruh positif signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian tentang pengaruh kondisi keuangan juga dilakukan oleh Santoso (2008) yang menurut hasil penelitiannya tersebut menyatakan bahwa koefisien variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti lainnya juga melakukan pengujian atas tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan, seperti Karanta et al.(2000) memberikan suatu solusi bahwa berdasarkan penelitiannya simplikasi dari aturan dan prosedur perpajakan akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitiannya tersebut menyarankan pada Badan Perpajakan di Swedia agar membedakan instrumen kebijakan perpajakan, seperti pelayanan kepada taxpayer, tax control, simplifikasi ketentuan dan prosedur perpajakan untuk berbagai kelompok wajib pajak. Karanta juga menekankan tentang pentingnya Badan Perpajakan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara prima. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Peneliti lainnya, Forest dan Sheffrin (2002) meneliti pentingnya sistem perpajakan yang simplifying. Hal ini karena dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidak patuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh. Hasil penelitian Forest dan Sheffrin (2002) bahwa peraturan perpajakan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak Badan Pedagang Pengecer yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dalam tahun pajak 2012. Klasifikasi pengusaha kena pajak pedagang pengecer sesuai PER No. 58 Tahun 2010 menyebutkan jika transaksi penjualan yang dilakukan melalui toko, kios atau sejenisnya, transaksi dilakukan secara tunai dan tidak didahului dengan adanya perjanjian atau kontrak terlebih dahulu. Pada penelitian ini acuan pengukuran tingkat kepatuhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007. Dalam peraturan ini diatur klasifikasi kepatuhan yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak, serta tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dari data yang diperoleh peneliti, menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan pada Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer yang terdaftar pada tahun pajak 2012 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I mencapai 6.784wajib pajak (data internal KPP Madya Surabaya). Namun, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 sekitar 43% saja yang menyampaikan atau melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya adalah : ”Apakah persepsi tentang pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, peraturan perpajakan, jasa konsultan pajak, mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I”

Beberapa peneliti lainnya mengukur tingkat kepatuhan pajak berdasarkan penggunaan jasa konsultan pajak. Sakurai dan Braithwaite (2003), menyatakan akan sangat sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan baik tanpa melibatkan jasa konsultan pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jasa konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengukur tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan dengan menguji kembali faktor-faktor dalam penelitian sebelumnya yaitu persepsi tentang tingkat pengetahuan pajak, kondisi keuangan perusahaan, peraturan perpajakan, dan jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena

- 46 -



LANDASAN TEORI Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu nya adalah Palil (2010) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan (tax knowledge) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak semakin mengetahui mengenai segala ketentuan perpajakan yang berlaku akan semakin meningkat tingkat kepatuhan akan kewajiban perpajakannya, dan begitu sebaliknya, apabila wajib pajak tidak mengetahui segala ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin rendah tingkat kepatuhan akan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Palil menyatakan bahwa pengetahuan pajak (tax knowledge) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti lainnya Sakurai dan Braithwaite (2003) juga melakukan penelitian tentang persepsi tentang pengetahuan pajak yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan keduanya pada wajib pajak badan tersebut menyimpulkan bahwa persepsi tentang pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Penelitian serupa juga dilakukan Kaplan et al.(1985), menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat tergantung pada situasi dan sikap. Kewajiban moral pembayar pajak mengalir dari perasaan tentang benar dan salah, dari sikap tentang ketidakbenaran norma sosial dan hukum yang berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan situasi & sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian atas persepsi tentang pengetahuan perpajakan, peneliti Suryadi (2006), menyatakan bahwa dalam hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian Bradley (1994) yang berjudul “An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior” menunjukkan bahwa semua variabel independen (peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, tekanan keuangan, biaya ketidakpatuhan, resiko penyesuaian pemeriksaan dan profil individu) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan tax professional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2008) tentang kepatuhan wajib pajak badan Industri Pengolahan di Surabaya, menunjukkan

bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan atau dengan kata lain kondisi keuangan berpengaruh postitif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Santoso (2008) mengenai tingkat ketidak patuhan wajib pajak badan, dengan beberapa variabel penelitian yaitu jenis usaha, besarnya penalti, tingkat profitabilitas, dan status pemeriksaan menghasilkan bahwa tingkat profitabilitas bertanda negatif dan signifikan, yang artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Forest dan Sheffrin (2002) meneliti pentingnya sistem perpajakan yang simplifying. Hal ini karena dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidak patuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh. Hasil penelitian Forest dan Sheffrin menyatakan bahwa sistem atau peraturan perpajakan yang simplifying berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Karanta et al.(2000)yang berjudul “A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery”, memberikan suatu solusi bahwa berdasarkan penelitiannya simplikasi dari aturan dan prosedur perpajakan akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan hal ini akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menyarankan kepada Badan Perpajakan Swedia agar membedakan instrumen kebijakan perpajakan, seperti pelayanan kepada tax payer, tax control, simplikasi ketentuan dan prosedur perpajakan untuk berbagai kelompok wajib pajak. Hal tersebut disarankan karena pada umumnya rata-rata tax payer sangat menginginkan adanya penyederhanaan ketentuan dan prosedur perpajakan. Selain itu disimpulkan harus ada usaha-usaha untuk memperbaiki pelayanan, ketentuan dan prosedur perpajakan yang secara langsung diarahkan pada kebutuhan kelompok spesifik dari tax payer seperti small bussiness. Karantaet al. (2000) juga menekankan tentang pentingnya Badan Perpajakan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara prima. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Selain itu kinerja penerimaan pajak dapat diukur dari tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan dan terhadap pemeriksaan pajak. Sakurai dan Braithwaite (2003), menyatakan akan sangat sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan baik tanpa melibatkan jasa konsultan

- 47 -



pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jasa konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak Brotodiharjo(1995:13) mengatakan upaya untuk menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak mudah untuk dilaksanakan. Kirchleret al. (2007) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dibagi berdasarkan motivasi yaitu : 1. Pembayar Pajak melakukan kewajiban perpajakan karena sadar akan fungsi pajak dan menyadari kewajiban mereka sebagai warga negara (voluntary compliance), dan 2. Pembayar pajak melakukan kewajiban perpajakannya karena mereka memperhitungkan bahwa konsekuensi biaya dari ketidakpatuhan sangat tinggi (enforced compliance). Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut. Perilaku tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tetapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran. Individu berperilaku tertentu terhadap suatu situasi internal dan eksternal karena adanya dorongan atau motivasi. Sikap/perilaku merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Menurut Wagito (2000), yang dikutip

dari http://www.perspektif.netperilaku individu dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu : 1. Faktor Internal, yaitu cara individu menanggapi dunia luarnya dengan selektif atau kemauan yang muncul dari dalam diri yang berpengaruh terhadap pola pikir dan mengarahkan perilaku 2. Faktor Eksternal, yaitu keadaan yang ada diluar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap Menurut Kiryanto (2000) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Pendapat lain mengenai kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak sebagaimana dikutip oleh Kiryanto (2000), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah : 1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan 2. Mengisi formulir pajak dengan benar 3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar 4. Membayar pajak tepat pada waktunya Jadi, semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Gambar dibawah menyajikan kerangka konseptual untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

- 48 -

Persepsi tentang pengetahuan perpajakan (X1) Kondisi Keuangan (X2) Peraturan Perpajakan (X3) Jasa Konsultan Pajak (X4)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



Hipotesis Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 : Persepsi tentang pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H4 : Jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu persepsi tentang pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, peraturan perpajakan, dan jasa konsultan pajak. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Peraturan Perpajakan Peraturan perpajakan adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Palil (2010), dengan menggunakan tiga variabel indikator, yaitu peraturan perpajakan mudah dipahami, peraturan perpajakan sangat efisien, Direktorat Jenderal Pajak bertindak tegas dalam peraturan perpajakan.

Persepsi tentang Pengetahuan Perpajakan Tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kepatuhan. Ketidakpahaman wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Sakurai dan Braithwaite (2003), dimana faktor persepsi tentang pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan dua variabel indikator yaitu keyakinan atas kemampuan pengetahuan perpajakan yang baik, keyakinan wajib pajak mempunyai minat yang tinggi atas pengetahuan perpajakan.

Jasa Konsultan Pajak Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaan secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Sakurai dan Braithwaite (2003), dengan menggunakan empat variabel indikator, yaitu jasa konsultan pajak diperlukan perusahaan, kriteria jasa konsultan pajak yang ideal adalah kompeten dibidangnya, kriteria jasa konsultan pajak yang ideal adalah memiliki respon yang tinggi, kriteria jasa konsultan pajak yang ideal adalah memiliki integritas yang tinggi.

Kondisi Keuangan Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Perusahaan yang tingkat profitabilitasya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Pengukuran variabel ini merujuk pada penelitian Mustikasari (2008), dimana variabel kondisi keuangan di ukur dengan tiga variabel yaitu kondisi arus kas tahun pajak terakhir, laba sebelum pajak tahun pajak terakhir, profitabilitas tahun pajak terakhir.

Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer yang mewakili perusahaan yang terdaftar dan efektif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Oleh sebab itu, alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah daftar pertanyaan atau kuesioner

- 49 -



yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang disebarkan kepada responden, dimana dalam penelitian ini respondennya adalah Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer yang terdaftar dan efektif pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Teknik pengambilan sampel adalah convenience sampling. Metode pengambilan sampling ini dilakukan berkaitan dengan kemudahan dalam pengambilan sampel mengingat populasi yang menjadi obyek penelitian jumlahnya sangat besar. Teknik Analisis Data Langkah selanjutnya, setelah data dan informasi telah diperoleh adalah melakukan analisis terhadap data dan informasi tersebut. Analisis atas data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan dengan cara : 1. Uji Validitas dan Reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasi skor item dengan skor total variabel, dimana item atau indikator dikatakan valid jika hasil corrected item total correlation memiliki nilai lebih dari 0,25. Uji

reliabilitas menggunakan teknik cronbach alpha dengan batasan koefisien alpha 0,6 yang berarti butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel apabila nilai koefisien alpha lebih dari 0,6 2. Analisis Regresi Linier Berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang berjumlah lebih dari satu terhadap variabel dependen dengan data yang berskala interval 3. Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R2), untuk menganalisa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen (Y) 4. Uji Statistik t, digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) ((Priyanto, 2008:83). Hasil pengujian tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasi skor item dengan skor total variabel, dimana item atau indikator dikatakan valid jika hasil corrected item total correlation memiliki nilai lebih dari 0,25. Tabel 1 Hasil Uji Validitas

1

- 50 -

corrected item total correlation 2 0,715 0,715 0,395 0,586 0,631 0,570 0,747 0,684 0,611 0,753 0,715 0,325

Keterangan

0,674

VALID

0,681

VALID

3 VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID



1

2

3

0,671

VALID

0,652

VALID

0,671

VALID

0,607

VALID

0,445

VALID

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh hasil bahwa seluruh item-item pada setiap variabel nilai korelasinya lebih dari 0,25 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Uji reliabilitas menggunakan teknik cronbach alpha dengan batasan koefisien alpha 0,6 yang berarti butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel apabila nilai koefisien alpha lebih dari 0,6. Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

sehingga dapat disimpulkan variabel-variabel tersebut reliabel. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dari perhitungan regresi linier berganda maka dihasilkan perolehan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 dibawah ini: Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas

Cronbach's alpha

Variabel

Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

Koefisien Koef. Reg

Beta

t hitung

Sign.

2,534

0,013

2,618

0,010

3,376

0,001

3,112

0,002

3,450

0,001

N = 100 Sumber : data yang diolah

Sumber : data yang diolah

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa koefisien cronbach's alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,6

Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer. Hal ini menunjukkan semakin baik kondisi keuangan perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, simpulan dari penelitian ini adalah : 1. Persepsi tentang pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer.

3. Peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer. Hal ini menunjukkan peraturan perpajakan yang semakin mudah dipahami, efisien dan tegas dalam pelaksanaannya, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer.

2. Kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha

4. Jasa Konsultan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha

- 51 -



Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer. Hal ini menunjukkan semakin baik kinerja, tingkat integritas jasa konsultan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer. Saran Berdasarkan pada hasil pembahasan, saran dalam penelitian ini adalah : 1. Melihat hasil simpulan, yang menyatakan bahwa peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer, diharapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memper-

hatikan tingkat kemudahan untuk dipaha-mi dan semakin tegas dalam pelaksanaannya, terutama yang menyangkut segala permasalahan pedagang pengecer pada khususnya dan seluruh wajib pajak pada umumnya, sehingga tingkat kepatuhan semakin tinggi dan diikuti dengan semakin baiknya tingkat penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. 2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menggunakan data sekunder dalam hal menyangkut penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. Surabaya Bawono, Eko 2003. Manajemen Konsultasi : Buku Pedoman Para Konsultan untuk Meraih Sukses di Abad ini, Jakarta : Aribu Mantra Mandiri Beron, Kurt.J. Tauchen. Helen V. and Ann Dryden Witte, 1988. The Effect of Audits and Socio Economic Variables in Compliance in Joel Slemrod (ed.) Bradley, Cassie Francies, 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. Dissertation. The University of Alabama, USA Brotodiharjo. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: 13 Forest, Adam and Steven M. Sheffrin. 2002. Complexity and Compliance: An Empirical Investigation. National Tax Journal. Vol LV,75 Kaplan, S.E., K.J. Newberry and P.M.J. Reckers, 1985. A Study of Tax Evasion Judgment. National Tax Journal, 38 (1) Karanta, Maria, Hakkan Malmer, Ingrid Munck, Gunnar Olson. 2000. A Citizen Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery. Progress in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey. Di presentasikan di European Evaluation Society ESS Conferences, 12 Oktober, Loussanne Kirchler, Erich, Boris Maciejivsky, and Friedrich Schneider, 2007. Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Different Matter?. Journal of Economic Psychology, 24. Kiryanto, 2000. Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya. Makalah dalam Simposium Nasional Akuntansi II Kohler, Eric L, A Dictionary for Accountant T.S, fifth Edition, (New Delhi : Prentice Hall of India), 1997 Mustikasari, Elia. 2008. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Unhas Makasar. 26-28 Juli. Milling, Bryan E., 1992. Build Some Barries Against Financial Stress. Agency Sales Magazine, February: 60-62 Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta : PT. Grasindo Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit Priyatno, Duwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS - Cetakan ke Tiga. Yogyakarta: Mediakom

- 52 -



Palil, Mohd Rizal. 2010. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. Tesis dipublikasikan. United Kingdom: The University of Birmingham for The Degree of Doctor of Philosophy Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ----------------------------------- No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Prasetyo, Fery Dwi. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil dan Menengah dalam Pelaporan Pajak di daerah Yogyakarta. Skripsi FE UII Yogyakarta Sakurai,Yuka and Valerie Braithwaite. 2003. Taxpayer's Perceptions of Practitioners : Finding One Who is Effective and Does The Right Thing?. Journal of Bussiness. Australia Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). Jurnal Keuangan Publik. (Vol 5) : 85-137 Siahaan, Fadjar OP. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik Volume 4 No.1, April 2006, halaman 105-121 Slemrod, J., 1992. Complexity, Compliance Cost, and Tax Evasion. An Agendafor Compliance Research, Vol 2. Philadelphia: University of Pensylvania Press Torgler, Benno. 2008. Introduction to the Special Issue on Tax Compliance and Tax Policy. Economic Analysis and Policy Vol.38 No.1. The School of Economics and Finance, Queensland University of Technology Australia Widayati, Isro Ani. 2008. Kesadaran Membayar Pajak bagi Wajib Pajak Melalui Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat http://www.pajak.go.id/reformasi ,diakses pada tanggal 10 Januari 2014 http://www.pajak.go.id/tax ratio Indonesia 2006-2011 , diakses pada tanggal 15 Agustus 2012 http://www.perspektif.net/2000 , diakses pada tanggal 19 April 2013 http://www.wikipedia.org/wiki/pajak, diakses pada tanggal 10 Januari 2014

- 53 -

Awit Maulinda Freelance Researcher Mienati Somya Lasmana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Recommend Documents