PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN PERIODE 2010-2014 AVRILIA FITRIYANTI Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Agustus 2016 ABSTRAKSI Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan, 2) menguji hipotesis terhadap pengaruh pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk wilayah kabupaten Bintan dan penelitian ini memiliki periode 5 tahun yaitu dari tahun 2010 s/d 2014. Rancangan penelitian adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda seperti uji t, uji f, dan koefisien determinasi, serta metode penelitian adalah analisis kuantitatif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: H1) Pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan, H2) Retribusi jasa umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan, H3) Retribusi jasa usaha tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan, H4) Retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan, H5) Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan, dan H6) Pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan. Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah.
1
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PENDAHULUAN Indonesia adalah salah satu negara yang telah menjalankan sistem pemerintahannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memberlakukan kewenangan daerahnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup seperti pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk dapat mengatur pajak dan retribusi yang relevan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tidak pernah mampu membiayai dirinya dengan pajak dan retribusi yang ia pungut. Hal tersebut dikarenakan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik jumlah maupun kualitasnya terus bertambah mengikuti deret ukur, sementara peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi hanya bertambah mengikuti deret hitung. Oleh karena itu, diperlukan dana dari pusat. Pemerintah pusat berkewajiban membantu daerah melalui subsidi dan dana perimbangan agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusannya tanpa dikurangi keleluasaan dan kebebasannya. Selain itu, menurut Bastian (2006) dalam kerangka Otonomisasi
Daerah
memiliki
masalah
yang
sangat
penting
yaitu
menyangkut
pembagian/perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi. Terdapat salah satu aspek yang diberikan oleh otonomi kepada daerah, yaitu otonomi ekonomi yang menyangkut kewenangan pengelolaan dan penggalian sumber daya ekonomi dan keuangan di daerah. Adanya laporan keuangan pemerintah dapat digunakan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah melakukan distribusi beban biaya secara adil. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Reformasi tersebut mengganti Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak 2
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemda. Pemda diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemda. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang merupakan analisis dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi, dan Purwanto;2009). Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bintan. Untuk populasi penelitian ini yaitu semua penerimaan dari pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan untuk wilayah kabupaten Bintan dan penelitian ini memiliki periode 5 tahun yaitu dari tahun 2010 s/d 2014. Sehingga penelitian ini berupa data runtun waktu (time series). Sampel penelitian ini dapat diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Bintan periode tahun 2010 s/d 2014 yang melalui pemerintah daerah kabupaten Bintan yaitu di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah laporan bulanan dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah kabupaten Bintan yang tersedia tahun 2010 s/d 2014 yaitu sebanyak 60 (enam puluh) sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu yang dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) laporan realisasi penggunaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan tahun 2010 sampai dengan 2014. Penelitian ini akan meneliti dan menguji pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Jasa Umum (X2), Retribusi Jasa Usaha (X3), Retribusi Perizinan Tertentu (X4), dan Dana Perimbangan (X5), sedangkan variable dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Kabupaten Bintan. Variabel dependen dalam penelitian ini Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan, dimana kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu 3
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dalam hal ini, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio yang dikutip dari penelitan Florida (2007), yaitu: Tingkat Desentralisasi Fiskal = Pendapatan Asli Daerah Total Penerimaan Daerah Pengujian variabel independen terdiri dari lima variabel yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Jasa Umum (X2), Retribusi Jasa Usaha (X3), Retribusi Perizinan Tertentu (X4), dan Dana Perimbangan (X5). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 besarnya pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Pajak Daerah
= Pajak Hotel + Pajak Restoran + Pajak Hiburan + Pajak Reklame + Pajak Penerangan Jalan + Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan + Pajak Parkir + Pajak Air Tanah + Pajak Sarang Burung Walet + Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan + Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan Perda Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 besarnya retribusi jasa umum dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Retribusi Jasa Umum = Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
+
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan + Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil + Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum + Retribusi Pelayanan Pasar + Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor + Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran + Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta + Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus + Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
4
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
swasta. Berdasarkan Perda Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 besarnya retribusi jasa usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Retribusi Jasa Usaha = Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah + Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan + Retribusi Tempat Pelelangan + Retribusi Terminal + Retribusi Tempat Khusus Parkir + Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa + Retribusi Rumah Potong Hewan + Retribusi Pelayanan Kepelabuhan + Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga + Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan Perda Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 besarnya retribusi perizinan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Retribusi Perizinan Tertentu = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan + Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol + Retribusi Izin Gangguan + Retribusi Izin Trayek + Retribusi Izin Usaha Perikanan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 besarnya dana perimbangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus Metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan Sotfware SPSS 20.0 for windows. Untuk menentukan tingkat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, penelitian ini menggunakan analisis statistik yang berupa analisis regresi linier berganda dengan rumus: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e Keterangan: Y
= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel dependen)
a
= Nilai Konstanta 5
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
b
= Koefisien regresi variabel independen
X1
= Pajak Daerah (Variabel independen)
X2
= Retribusi Jasa Umum (Variabel independen)
X3
= Retribusi Jasa Usaha (Variabel independen)
X4
= Retribusi Perizinan Tertentu (Variabel independen)
X5
= Dana Perimbangan (Variabel independen)
e
= Error
PEMBAHASAN Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai terkecil (minimum), terbesar (maximum), rata-rata (mean), dan simpangan baku (standard deviation). Adapun gambaran statistik deskriptif dari variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut ini: Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Pajak.Daerah
60
5828.06
88658.05
11205.8863
10858.69262
R.Jasa.Umum
60
25.81
648.43
126.5370
125.80547
R.Jasa.Usaha
60
29.02
653.00
255.2573
107.45183
R.Periz.Trtentu
60
.94
1661.61
210.9003
330.57209
Dana.Perimbangn
60
9289.97
130132.44
47888.4292
30448.14230
Kinerja.Keu
60
.07
.76
.2347
.13421
Valid N (listwise)
60
Sumber: Data diolah.
Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, dapat terlihat bahwa: 1. Variabel pajak daerah memiliki nilai terkecil (minimum) 5.828,06 dan terbesar (maximum) 88.658,05 dengan rata-rata (mean) pajak daerah sebesar 11.205,8863 dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 10.858,69262. 2. Variabel retribusi jasa umum memiliki nilai terkecil (minimum) 25,81 dan terbesar (maximum) 648,43 dengan rata-rata (mean) retribusi jasa umum sebesar 126,5370 dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 125,80547. 6
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
3. Variabel retribusi jasa usaha memiliki nilai terkecil (minimum) 29,02 dan terbesar (maximum) 653,00 dengan rata-rata (mean) retribusi jasa usaha sebesar 255,2573 dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 107,45183. 4. Variabel retribusi perizinan tertentu memiliki nilai terkecil (minimum) 0,94 dan terbesar (maximum) 1.661,61 dengan rata-rata (mean) retribusi perizinan tertentu sebesar 210,9003 dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 330,57209. 5. Variabel dana perimbangan memiliki nilai terkecil (minimum) 9.289,97 dan terbesar (maximum) 130.132,44 dengan rata-rata (mean) dana perimbangan sebesar 47.888,4292 dan simpangan baku (standard deviation) sebesar 30.448,14230. 6. Variabel kinerja keuangan memiliki nilai terkecil (minimum) 0,07 dan terbesar (maximum) 0,76 dengan rata-rata (mean) kinerja keuangan sebesar 0,2347 dan
simpangan baku
(standard deviation) sebesar 0,13421. Untuk mencari keterkaitan antara variabel yang tercakup dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik Histogram, grafik Normal Probability Plot, dan uji One sample Kolmogorov-Smirnov. Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: Data diolah.
Berdasarkan grafik 4.1 uji normalitas data dengan Histogram, menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan pada uji 7
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
normalitas data dengan Normal P-P Plot, titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Hal ini dapat dikatakan bahwa nilai residual pada model regresi tersebut terdistribusi secara normal. Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N
60 Mean
Normal Parameters
a,b
Std. Deviation
Most Extreme Differences
0E-7 .05354970
Absolute
.158
Positive
.158
Negative
-.077
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
1.226 .099
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Data diolah.
Pada tabel 4.2 uji normalitas data, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig.2-tailed) sebesar 0,099. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi dengan normal sehingga dapat digunakan untuk menganalisis regresi linier berganda. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas (Priyatno, 2011). Berikut ini adalah output pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.20.
8
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa Model
Collinearity Statistics Tolerance
1
VIF
Pajak.Daerah
.943
1.061
R.Jasa.Umum
.915
1.093
R.Jasa.Usaha
.876
1.141
R.Periz.Trtentu
.882
1.134
Dana.Perimbangn
.942
1.062
a. Dependent Variable: Kinerja.Keu Sumber: Data diolah.
Hasil pengujian pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai Tolerance pajak daerah adalah sebesar 0,943 > 0,1 dan VIF 1,061 < 10. Tolerance retribusi jasa umum adalah sebesar 0,915 > 0,1 dan VIF 1,093 < 10. Tolerance retribusi jasa usaha adalah sebesar 0,876 > 0,1 dan VIF 1,141 < 10. Tolerance retribusi perizinan tertentu adalah sebesar 0,882 > 0,1 dan VIF 1,134 < 10. Tolerance dana perimbangan 0,942 > 0,1 dan VIF 1,062 < 10. Dengan demikian, model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Menurut Santoso (2015) uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui nilai residu yang ada tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Panduan mengenai angka D-W (Durbin-Watson) untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel D-W, yang bisa dilihat pada buku statistik yang relevan. Namun demikian, secara umum bisa diambil patokan: 1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Pada hasil uji autokorelasi pada tabel 4.4 di bawah ini menunjukkan bahwa nilai D-W (Durbin-Watson) adalah sebesar 1,748. Nilai D-W tersebut terletak diantara -2 sampai +2 maka hal ini berarti model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.
9
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb Model
R
R Square
1
.917a
Adjusted R Square
.841
.826
Std. Error of the Estimate
DurbinWatson
.05597
1.748
a. Predictors: (Constant), Dana.Perimbangn, R.Periz.Trtentu, Pajak.Daerah, R.Jasa.Umum, R.Jasa.Usaha b. Dependent Variable: Kinerja.Keu Sumber: Data diolah. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Sedangkan untuk uji glejser menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013), yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Uji glejser ini memiliki probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Berikut adalah output pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.20. Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Scatterplot
Sumber: Data diolah. 10
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Pada gambar 4.1 tersebut telah menunjukkan bahwa tidak ada membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients B
Standardized Coefficients
.060
Std. Error .014
Pajak.Daerah R.Jasa.Umum
3.531E-007 -4.881E-005
.000 .000
R.Jasa.Usaha
-2.769E-005
R.Periz.Trtentu -1.870E-005 Dana.Perimbangn -1.552E-007 a. Dependent Variable: Abres Sumber: Data diolah.
(Constant)
1
t
Sig.
Beta 4.304
.000
.106 -.169
.807 -1.273
.423 .209
.000
-.082
-.604
.549
.000 .000
-.170 -.130
-1.258 -.994
.214 .325
Selain itu, berdasarkan tabel 4.5 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode glejser menunjukkan bahwa signinifikansi variabel pajak daerah terhadap absolut residual sebesar 0,423 > 0,05, signifikansi variabel retribusi jasa umum terhadap absolut residual sebesar 0,209 > 0,05, signifikansi variabel retribusi jasa usaha terhadap absolut residual sebesar 0,549 > 0,05, signifikansi variabel retribusi perizinan tertentu terhadap absolut residual sebesar 0,214 > 0,05, dan signifikansi variabel dana perimbangan terhadap absolut residual sebesar 0,325 > 0,05. Dengan demikian, pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selain uji asumsi klasik, pengujian hipotesis juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bintan periode 2010-2014.
Priyatno (2011) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel
independen dengan satu variabel
dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Berikut adalah output pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.20.
11
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients
B (Constant)
1
Standardized Coefficients
Std. Error .310
.022
Pajak.Daerah
6.742E-006
.000
R.Jasa.Umum
-2.536E-005
R.Jasa.Usaha R.Periz.Trtentu Dana.Perimbangn
t
Sig.
Beta 14.126
.000
.545
9.753
.000
.000
-.024
-.419
.677
-2.616E-005
.000
-.021
-.361
.719
1.142E-005
.000
.028
.486
.629
-2.988E-006
.000
-.678
-12.113
.000
a. Dependent Variable: Kinerja.Keu
Sumber: Data diolah.
Dari tabel 4.6 di atas dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Y
= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
Y
= 0,310 + 6,742000000X1 + (-2,53600000)X2 + (-2,61600000)X3 + 1,14200000X4 + (2,988000000)X5 + e = 0,310 + 6,742000000X1 – 2,53600000X2 – 2,61600000X3 + 1,14200000X4 – 2,988000000X5 + e
Penjelasan persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Konstanta sebesar 0,310; artinya jika Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, dan Dana Perimbangan nilainya 0, maka Kinerja Keuangan nilainya sebesar 0,310. 2. Koefisien regresi variabel Pajak Daerah sebesar 6,742000000; artinya jika Pajak Daerah mengalami kenaikan satu satuan, maka Kinerja Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 6,742000000 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 3. Koefisien regresi variabel Retribusi Jasa Umum sebesar -2,53600000; artinya jika Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan satu satuan, maka Kinerja Keuangan akan mengalami penurunan sebesar 2,53600000 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
12
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
4. Koefisien regresi variabel Retribusi Jasa Usaha sebesar -2,61600000; artinya jika Retribusi Jasa Usaha mengalami kenaikan satu satuan, maka Kinerja Keuangan akan mengalami penurunan sebesar 2,61600000 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 5. Koefisien regresi variabel Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 1,14200000; artinya jika Retribusi Perizinan Tertentu mengalami kenaikan satu satuan, maka Kinerja Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 1,14200000 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 6. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan sebesar -2,988000000; artinya jika Dana Perimbangan mengalami kenaikan satu satuan, maka Kinerja Keuangan akan mengalami penurunan sebesar 2,988000000 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Priyatno (2011) berpendapat bahwa uji t digunakan untuk mengetahui variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah output pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.20. Tabel 4.7 Hasil Uji t Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B (Constant)
1
Std. Error .310
.022
Pajak.Daerah
6.742E-006
.000
R.Jasa.Umum
-2.536E-005
R.Jasa.Usaha R.Periz.Trtentu Dana.Perimbangn
Beta 14.126
.000
.545
9.753
.000
.000
-.024
-.419
.677
-2.616E-005
.000
-.021
-.361
.719
1.142E-005
.000
.028
.486
.629
-2.988E-006
.000
-.678
-12.113
.000
a. Dependent Variable: Kinerja.Keu
Sumber: Data diolah.
Berdasarkan hasil uji t persamaan regresi untuk model hipotesis (H1, H2, H3, H4, dan H5) yang ditunjukkan dari tabel 4.6 uji t di atas, menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai thitung 9,753 > 2,005 (ttabel α = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) 60 – 5 – 1 = 54 dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025 hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,005). Karena nilai t hitung > t tabel (9,753 > 2,005) maka HO ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nilai t hitung positif, artinya 13
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
pengaruh yang terjadi adalah positif. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin besar pajak daerah maka semakin meningkatkan kinerja keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Florida (2007) dan Rukmana (2013) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Variabel retribusi jasa umum memiliki nilai signifikansi 0,677, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sedangkan -thitung -0,419 > -2,005 (ttabel α = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) 60 – 5 – 1 = 54 dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025 hasil diperoleh untuk t tabel sebesar -2,005). Karena nilai -t hitung > -t tabel (-0,419 > -2,005) maka HO diterima dan H2 ditolak, artinya bahwa retribusi jasa umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Retribusi jasa umum merupakan salah satu komponen retribusi daerah yang juga salah satu sumber penting PAD dan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah kurang mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya maka tidak mempengaruhi terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Variabel retribusi jasa usaha memiliki nilai signifikansi 0,719, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sedangkan -thitung -0,361 > -2,005 (ttabel α = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) 60 – 5 – 1 = 54 dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025 hasil diperoleh untuk t tabel sebesar -2,005). Karena nilai –t hitung > -t tabel (-0,361 > -2,005) maka HO diterima dan H3 ditolak, artinya bahwa retribusi jasa usaha tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Retribusi jasa usaha juga merupakan komponen retribusi daerah yang juga salah satu sumber penting PAD dan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah kurang mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya maka tidak mempengaruhi terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Variabel retribusi perizinan tertentu memiliki nilai signifikansi 0,629, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sedangkan thitung 0,486 < 2,005 (ttabel α = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) 60 – 5 – 1 = 54 dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025 hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,005). Karena nilai t hitung < t tabel (0,486 < 2,005) maka HO diterima dan H4 ditolak, artinya bahwa retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh terhadap 14
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
kinerja keuangan. Retribusi jasa usaha juga merupakan komponen retribusi daerah yang juga salah satu sumber penting PAD dan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah kurang mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya maka tidak mempengaruhi terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Variabel dana perimbangan memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sedangkan -thitung -12,113 < -2,005 (ttabel α = 5% : 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan (df) 60 – 5 – 1 = 54 dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025 hasil diperoleh untuk t tabel sebesar -2,005). Karena nilai -t hitung < -t tabel (-12,113 < -2,005) maka HO ditolak dan H5 diterima, artinya bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Julitawati, dkk (2012), Rukmana (2013), serta Simanullang (2013)
yang menyatakan bahwa dana perimbangan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mencukupi anggaran belanja pemerintah daerah. Nilai t hitung negatif, artinya pengaruh yang terjadi negatif, artinya semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka terlihat semakin besar pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerahnya. Dengan demikian, hal ini membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Menurut Priyatno (2011) uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Tabel 4.8 Hasil Uji F ANOVAa Model
1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
.894
5
.179
Residual
.169
54
.003
F
57.037
Sig.
.000b
Total 1.063 59 a. Dependent Variable: Kinerja.Keu b. Predictors: (Constant), Dana.Perimbangn, R.Periz.Trtentu, Pajak.Daerah, R.Jasa.Umum, R.Jasa.Usaha Sumber: Data diolah. 15
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa perolehan F hitung sebesar 57,037. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α = 5%, df 1 (6-1 =5) dan df 2 (60-5-1 =54). Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,386. Karena nilai F hitung > F tabel (57,037 > 2,386), maka HO ditolak dan H1 diterima, artinya pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan secara terhadap kinerja keuangan. Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Berikut ini adalah output pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.20. Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model
1
R
R Square
.917a
.841
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.826
.05597
a. Predictors: (Constant), Dana.Perimbangn, R.Periz.Trtentu, Pajak.Daerah, R.Jasa.Umum, R.Jasa.Usaha b. Dependent Variable: Kinerja.Keu Sumber: Data diolah.
Dari tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah 0,826, hal ini berarti 82,6% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari ke lima variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan. Sedangkan sisanya (100% - 82,6% = 17,4%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. 16
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2. Secara parsial retribusi jasa umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. 3. Secara parsial retribusi jasa usaha tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. 4. Secara parsial retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. 5. Secara parsial dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. 6. Secara simultan pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis juga akan memberikan saran kepada: 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, sebaiknya dapat melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan, maupun lebih menggali potensi penerimaan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu untuk pengeluaran daerahnya sendiri agar tidak bergantung pada transfer dari pusat yakni dana perimbangan. Karena semakin besar penerimaan asli daerahnya berarti telah menunjukkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerahnya. 2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak keterbatasan, oleh sebab itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup dan objek penelitian yang lebih luas terutama dalam hal pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah guna untuk mengetahui kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. DAFTAR PUSTAKA Alfarisi H, Salman. (2015) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artikel Ilmiah. Padang: Universitas Negeri Padang. Bastian, Indra. (2006) Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Florida, Asha. (2007) Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. Ghozali, Imam. (2013) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro. 17
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Julitawati, Ebit, dkk. (2012) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal. Aceh: Universitas Syiah Kuala. Mardiasmo. (2011) Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI OFFSET. Nordiawan, Deddi, dkk. (2007) Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Nurcholis, Hanif. (2007) Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Priyatno, Dwi. (2011) Buku Saku Analisis Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom. Renyowijoyo, Muindro. (2010) Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media. Rukmana, Wan Vidi. (2013) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Samudra, Azhari A. (2005) Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama. Santoso, Singgih. (2015) Menguasai Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI. Satya Azhar, MHD Karya. (2008) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. Siahaan, Marihot P. (2006) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
18
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Simanullang, Gideon. (2013) Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau 2008-2012. Jurnal. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sugiono. (2013) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharyadi, dan Purwanto. SK. (2009) Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat. Sunyoto, Danang. (2013) Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wenny, Cherrya Dhia. (2012) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal. Palembang: STIE MDP.
19
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
