Mira Murlina Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DANA BAGI HASIL DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2009-2013 Mira Murlina 110462201079 Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016

ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara masing-masing variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh tehadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data laporan Reaslisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013. Pengujuan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun secara simultan Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013. Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Belanja Modal

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

LATAR BELAKANG Perubahan reformasi yang terjadi di Indonesia dengan adanya perubahan bentuk pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian terakhir direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, selanjutnya diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perimbangan yang di maksudkan tersebut mencakup sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

dan

kebutuhan

daerah,

serta

besaran

pendanaan

penyelenggaraan

dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah (UU No.33 Tahun 2004). Selain pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pembiayaan yang juga penting bagi pemerintah daerah adalah dana bagi hasil, dana bagi hasil dalalm UU No 33 tahun 2004 sebagai salah satu komponen dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.


Dalam UU.No 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Berdasarkan uraian diatas

maka penulis mengambil judul penelitian yaitu:

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil,

Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Kepulauan Riau Periode 2009-2013”. KAJIAN PUSTAKA Belanja Modal Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: 1) Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2) Belanja Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pajak Daerah Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah yaitu : 1).Jenis pajak provinsi. 2.Jenis Pajak Kabupaten dan Kota.


Retribusi Daerah Dalam undang-undang No. 28 tahun 2009 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, objek retribusi daerah terdiri dari ; 1. Jasa Umum 2. Jasa Usaha 3.Perizinan Tertentu Dana Bagi Hasil Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Luas Wilayah Dipilihnya Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau dalam penelitian ini karena Provinsi Kepulauan Riau

merupakan salah satu provinsi yang mempunyai

penetapan batas wilayah secara resmi. Adanya batas wilayah yang resmi akan diketahui sejauh mana batas status hukum, tanggung jawab pemerintahan, perpajakan hingga untuk menentukan luas area guna untuk menghitung potensi sumber daya, kepadatan penduduk hingga dana perimbangan daerah. Sehingga berpengaruh pada besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi di wilayah tersebut.


KERANGKA PEMIKIRAN Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2) Dana Bagi Hasil (X3)

Belanja Modal (Y)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4) Luas Wilayah (X5)

Sumber : Penulis.2016 HIPOTESIS Berdasarkan asumsi yang telah di jelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. H2 : RetribusiDaerahberpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. H3 : Dana Bagi Hasil berpengarah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. H5 : Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. H6 : Pajak Daerah,Retribusi Daerah,Dana Bagi Hasil,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013.


METODELOGI PENELITIAN JENIS DAN SUMBER DATA Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu yang diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau yang diperoleh

dari

Situs

Dirjen

Perimbangan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

(www.djpk.kemenkeu.go.id) dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayan Anggaran. Dan data Luas Wilayah bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di (www.kemendagri.go.id). POPULASI DAN SAMPEL Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji & Sopiah 2010:185). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau yang berjumlah 7 yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota pada tahun 2009-2013. Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kab. Karimun, Kab.Bintan, Kab.Natuna, Kab.Lingga,Kab. Kepulauan Anambas. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sangadji & Sopiah 2010:186). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar 2013 : 33). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2009 hingga 2013.


2) Kabupaten dan Kota yang melaporkan realisasi dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal serta Luas Wilayah yang digunakan sebagai bahan penelitian ini. METODE ANALISIS DATA Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik deskriptif.Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya. PENGUJIAN ASUMSI KLASIK Uji Normalitas Uji Normalitas (Ghozali, 2013 : 160) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013 : 160), yaitu dengan analisis sebagai berikut : 1. Analisis Grafik Dilakukan dengan cara melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Cara lain untuk uji normalitas dengan analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Ghozali (2013 : 163) Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 2. Analisis Statistik Menurut Ghozali (2013 : 163) uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Maka perlu didukung dengan adanya uji statistik sederhana dengan


menggunakan

uji

Kolmogorov-Smirnov.

Dalam

uji

Kolmogrov-Smirnov

menunjukkan nilai signifikan diatas 0.05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0.05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Uji Multikolonieritas Uji Multikolonieritas (Ghozali, 2013 : 105) bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut ini : 1) Nilai Tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10. 2) Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai nilai VIF ≥ 10. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi (Ghozali, 2013 : 110) bertujuan menguji apakah dalam model regresi liniear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test). DW Test digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lag diantara variabel independen (Ghozali, 2013 : 111). Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 : 139) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain


berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot.

Uji

statistik

yang

digunakan

untuk

mendeteksi

ada

tidaknya

heteroskedasitas dalam penelitian ini yaitu uji Glejser, jika probabilitas signifikansinya ≥ 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas. Analisis Regresi Linier Berganda Alat analsisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variable bebas (independen) terhadap satu variable tak bebas (dependen) (Siregar, 2013 : 301). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

Y = α + β1PD + β2RD + β3SILPA + β4DBH + β5LW + e Dimana : Y

= α = β = PD = RD = DBH = SILPA = LW =

e

Belanja Modal Konstanta Koefisien Regresi Pajak Daerah Retribusi Daerah Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Luas Wilayah

= error

Koefisien Determinasi Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi


untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013 : 97).

Uji Signifikansi Parsial (Uji T) Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013 : 99). Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013 : 98). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0.05 (α = 5%).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Ojek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulaun Riau, jumlah sampel 7 terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dan jumlah tahun pengamatan 5 tahun yaitu dari 2009-2013, sehingga jumlah nilai observasi penelitian adalah 35. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah maksimum, minimum, nilai rata-rata serta nilai standar deviasi dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, SiLPA, Luas Wilayah serta Belanja Modal, yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.


Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Selama Tahun 2009-2013 N Pajak_Daerah Retribusi_Daerah Dana_Bagi_Hasil SiLPA Luas_Wilayah Belanja_Modal Valid N (listwise)

35 35 35 35 35 35 35

Descriptive Statistics Minimum Maximum 205 58 150669 681 144.56 37234

475173 71028 1054602 482601 2266.77 353875

Mean

Std. Deviation

89465.17 10118.66 422816.00 189477.29 1171.6743 192307.49

115063.478 14382.578 229696.053 104122.953 709.88572 76348.606

Sumber : Data sekunder yang diolah Spss 20, 2015. Keterangan : dalam rupiah, kecuali luas wilayah dalam km2

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK Uji Normalitas Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Analisisi Grafik Gambar 4.1

Gambar 4.2

Sumber : Data sekunder yang diolah Spss 20, 2015. Dengan melihat tampilan garik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menggambarkan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal karena bentuknya membentuk seperti lonceng. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal bahwa pola tersebut berdistribusi normal.


Analisis Statistik Tabel 4.2 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual N

35 .0000000 49481.30374945 .087 .084 -.087 .515 .954

Mean

Normal Parametersa,b

Std. Deviation Absolute

Most Extreme Differences

Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder yang diolah Spss 20, 2015. Dari hasil pengolahan data di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.515 dan signifikansi 0.954. Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Uji Multikolinearitas Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Variance Inflution Factor (VIF) dan Tolerence pada model regresi. Kriteria yang ditetapkan adalah jika nilai tolerance ≤ 0.10 dan nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinieritas, dan jika tolerance value ≥ 0.10 dan VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Model (Constant)

B 33724.497

Std. Error 27395.414

Collinearity Statistics T

Beta

Sig.

1.231

.228

Tolerance

VIF

Pajak_Daerah

.183

.156

.276

1.174

.250

.262

3.817

Retribusi_Daerah

.946

1.228

.178

.771

.447

.271

3.694

1 Dana_Bagi_Hasil

.106

.046

.320

2.313

.028

.759

1.318

.303

.098

.413

3.089

.004

.810

1.234

25.887

13.954

.241

1.855

.074

.860

1.162

SiLPA Luas_Wilayah


a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber :Data sekunder yang diolah Spss 20, 2015. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance value ≥ 0.10 dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF ≤ 10. Dengan demikian dapat disimpulakan tidak terjadi multikolonieritas antar bvariabel independen dalam model regresi. Uji Autokolerasi Menurut Santoso (2014 : 194) salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi kita dapat melihat uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Jika nilai DW dibawah -2 (D < -2) berarti ada autokolerasi positif. 2) Jika nilai DW berada di antara -2 sampai +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2 tidak terjadi autokolerasi. 3) Jika nilai DW diatas +2 atau DW > +2 berarti ada autokolerasi negatif. Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Model 1

R

R Square

.762a

.580

Model Summaryb Adjusted R Std. Error of the Estimate Square .508

Durbin-Watson

53577.395

1.297

a. Predictors: (Constant), Luas_Wilayah, Retribusi_Daerah, SiLPA, Dana_Bagi_Hasil, Pajak_Daerah b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber : Data sekunder yang diolah Spss 20, 2015. Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.297. Nilai DW berada diantara -2 sampai +2 ( -2 ≤ 1.297 ≤ +2 ) maka dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terjadi autokolerasi. Uji Heteroskedastisitas Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai predeksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusannya adalah :


1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Gambar 4.3

Sumber : Data sekunder yang diolah spss 20, 2015. Gambar 4.3 diatas menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, karena scatterplot terlihat menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang di pakai dalam penelitian ini adalah uji glejser. Tabel 4.5 Uji Glesjer Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients B

(Constant)

1

Std. Error

22378.878

16403.886

Pajak_Daerah

-.011

.093

Retribusi_Daerah Dana_Bagi_Hasil SiLPA

.209 .032 -.007

Luas_Wilayah

2.328

Standardized Coefficients Beta

T

Sig.

1.364

.183

-.042

-.118

.907

.735 .028 .059

.098 .239 -.025

.285 1.157 -.123

.778 .257 .903

8.356

.054

.279

.783

a. Dependent Variable: absut

Sumber : Data sekunder yang diolah spss 20, 2015. Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk variabel Pajak Daerah yaitu sebesar 0.907, variabel Retribusi Daerah sebesar 0.778, UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

variabel Dana Bagi Hasil sebesar 0.257, variabel SiLPA sebesar 0.903 dan variabel Luas Wilayah sebesar 0.783. Sehingga nilai probabilitas untuk semua variabel independen menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.05 dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Pengujian Hipotesisis Dalam penelitian ini pengujian hipotesis terdiri dari Uji Koefisien Determinasi, Uji T dan Uji F yang dijelaskan sebagai berikut. Analisis Regresi Linier Berganda Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini : Tabel 4.6 Pengujian Hipotesis Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Model

T B

(Constant)

Std. Error

33724.497

27395.414

Pajak_Daerah

.183

.156

Retribusi_Daerah

.946

Dana_Bagi_Hasil SiLPA

Sig.

Beta 1.231

.228

.276

1.174

.250

1.228

.178

.771

.447

.106

.046

.320

2.313

.028

.303

.098

.413

3.089

.004

25.887

13.954

.241

1.855

.074

1

Luas_Wilayah

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan Spss 20, 2015. Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi sebagai berikut : Belanja Modal = 33724.497 + 0.183 PD+ 0.946 RD + 0.106 DBH + 0. 303 SILPA + 25.887LW + e Keterangan : 1) Konstanta (α) Nilai konstanta (α) sebesar 33724.497 menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah bernilai 0, maka Belanja Modal sebesar Rp 33.724.497. 2) Koefisien β1 untuk variabel Pajak Daerah Pajak Daerah sebesar 0.183 yang bernilai positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Pajak Daerah, yang


artinya jika Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 Juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013 sebesar Rp 183 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 3) Koefisien β2 untuk variabel Retribusi Daerah Retribusi Daerah sebesar 0.946 yang bernilai positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Retribusi Daerah, yang artinya jika Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013 sebesar Rp 946 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 4) Koefisien β3 untuk variabel Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil sebesar 0.106 yang bernilai positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Dana Bagi Hasil, yang artinya jika Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013 sebesar Rp 106 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 5) Koefisien β4 untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA sebesar 0.303 yang bernilai positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan SiLPA, yang artinya jika SiLPA mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013 sebesar Rp 303 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 6) Koefisien β5 untuk variabel Luas Wilayah Luas Wilayah sebesar 25.887 yang bernilai positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Luas Wilayah, yang artinya jika Luas Wilayah mengalami peningkatan sebesar 1 Km² maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau tahun 2009-2013 sebesar Rp 25.887 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.


Koefisien Determinan (R2) Adapun hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.7 Model

R

Model Summaryb Adjusted R Square R Square

.762a

1

.580

Std. Error of the Estimate .508

53577.395

a. Predictors: (Constant), Luas_Wilayah, Retribusi_Daerah, SiLPA, Dana_Bagi_Hasil, Pajak_Daerah b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber : Data sekunder yang diolah Spss 20, 2015. Dari tabel 4.7 diatas terlihat bahwa nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini sebesar 0.508 atau 50.8%. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau Tahun 2009-2013 adalah sebesar 0.508 atau hanya sebesar 50.8% variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sebesar 49.2 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam peneltian ini. Uji Statistik T ( T test) Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Tabel 4.8 Uji T Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Model (Constant)

B

Std. Error

33724.497

27395.414

Pajak_Daerah

.183

.156

Retribusi_Daerah

.946

Dana_Bagi_Hasil SiLPA

Standardized Coefficients Beta

T

Sig.

1.231

.228

.276

1.174

.250

1.228

.178

.771

.447

.106

.046

.320

2.313

.028

.303

.098

.413

3.089

.004

25.887

13.954

.241

1.855

.074

1

Luas_Wilayah a. Dependent Variable: Belanja_Modal


Sumber : Data sekunder yang diolah dengan spss 20, 2015. Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka hasil regresi berganda dapat dianalisis dengan Ttabel sebesar 2.045 (df = n-k-1 = 35-5-1 = 29, signifikansi 0.05). Bila nilai thitung > daripada nilai t-tabel dan nilai sig hitung > daripada signifikansi maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap belanja modal. Uji Simultan (F test) Hasil pengujian F pada penelitian dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini: Uji F ANOVAa

Model

Sum of Squares

Regression

Df

Mean Square

F 8.009

114944148733.389

5

22988829746.678

1 Residual

83245580305.353

29

2870537251.909

Total

198189729038.743

34

Sig. .000b

a. Dependent Variable: Belanja_Modal b. Predictors: (Constant), Luas_Wilayah, Retribusi_Daerah, SiLPA, Dana_Bagi_Hasil, Pajak_Daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah Spss 20, 2015. Dari tabel diatas diketahui bahwa F

tabel

sebesar 2.55 (df = n-k1=35-5-1 = 29,

signifikansi 0.05). Nilai F hitung sebesar 8.009 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai Fhitung > Ftabel (8.009 > 2.55) dan signifikan (0.000 < 0.05). Maka H0 di tolak dan Ha diterima, hal ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependent (Belanja Modal) dapat diterima. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2013. Hasil

pengujian

hipotesis

pertama

dengan

menggunakan

uji

regresi

menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki nilai Thitung sebesar 1.174 dimana lebih lebih kecil dari Ttabel yaitu 2.045 (1.174 < 2.045) dengan probabilitas signifikan 0.250 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 (0.250 > 0.05). Maka H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Sulistyowati, (2011) yang menyatakan secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja


modal. Namun sejalan dengan penelitian Rusmanto & Mentayani (2013) yang menyatakan secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2013. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki nilai Thitung sebesar 0.771 dimana lebih lebih kecil dari Ttabel yaitu 2.045 (0.771 < 2.045) dengan probabilitas signifikan 0.447 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 (0.447 > 0.05). Maka H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Sulistyowati, (2011) yang menyatakan secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun sejalan dengan penelitian Rusmanto & Mentayani (2013) yang menyatakan secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2013. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki nilai Thitung sebesar 2.313 dimana lebih lebih besar dari Ttabel yaitu 2.045 (2.313 > 2.045) dengan probabilitas signifikan 0.028 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0.028 < 0.05). Maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian Wandira (2012) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dana bagi hasil untuk belanja modal. Pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2013. Hasil

pengujian

hipotesis

keempat

dengan

menggunakan

uji

regresi

menunjukkan bahwa SiLPA memiliki nilai Thitung sebesar 3.089 dimana lebih lebih besar dari Ttabel yaitu 2.045 (3.089 > 2.045) dengan probabilitas signifikan 0.004 lebih


kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0.004 < 0.05). Maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa secara parsial SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2013. Hasil pengujian hipotesis kelima dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa Luas Wilayah memiliki nilai Thitung sebesar 1.855 dimana lebih lebih kecil dari Ttabel yaitu 2.045 (1.855 < 2.045) dengan probabilitas signifikan 0.074 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 (0.074 > 0.05). Maka H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa secara parsial Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menyatakan bahwa secara parsial Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Namun sejalan dengan penelitian Erlis, dkk (2013) yang menyatakan bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepuluan Riau periode 2009-2013. Hasil pengujian hipotesis keenam dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau pada tahun 2009-2013. Dari hasil uji secara simultan diatas, maka hasil regresi berganda dengan Ftabel sebesar 2.55 (df = n-k-1 = 35-5-1 = 29) memiliki nilai Fhitung 8.009 dimana lebih besar dari Ftabel yaitu 2.55 (8.009 > 2.55) dengan probabilitas signifikan 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0.000 < 0.05).


Maka dapat disimpulkan bahwa, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2011) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Dengan demikian semakin besar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara bersama-sama (simultan) maka semakin besar pula peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau Tahun 2009-2013. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1. Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. 2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. 3. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. 5. Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013. 6. Pajak Daerah,Retribusi Daerah,Dana Bagi Hasil,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau periode 2009-2013.


Saran Berdasarkan kesimpulan, dan untuk menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk pemerintah daerah sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran agar pengalokasian anggaran ke belanja modal juga dapat meningkat 2. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel kabupaten/kota yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain, seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya. Hail ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel yang banyak dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama. Dan menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.


DAFTAR PUSTAKA Akbar, Taufik. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Moda (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011). Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung. Azhari A. Samudra, 2005, Perpajakan Di Indonesia Keuangan Pajak Dan Retribusi. PT Hecca Mitra Utama, Jakarta. Ghozali, Imam, 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS :Cetakan VII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Kusnandar, dan Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin. Ladjin, Nurjanna. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal Dalam Era Otonomi Dearah (studi kasus di Provinsi Sulawesi Tengah). Tesis, Universitas Diponegoro, Bandung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Akun Standar. Prasetya, Ferry.2012. Modul Ekonomi Publik. Bagian VII: Teori Fiskal Federalisme. Malang. Sangadji, Etta Mamang & Sopiah, 2010. Metodologi Penelitian, Andi, Yogyakarta. Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif , Kencana Jakarta. Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Sunyoto, Danang. 2011, Metodologi Penelitian Ekonomi, cetakan pertama. Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Wandira, Arbie Gugus. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Wulandari, Yolanda.2009. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. Universitas Negeri Padang. Indonesia www.djpk.kemenkeu.go.id. www.kemendagri.go.id.


Mira Murlina Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016

Recommend Documents