ATURAN PEMILU RAYA KM-ITB 2013

KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Sekretariat : Campus Centre (CC) Barat R.32 ITB Jalan Ganesha 10 Bandung

ATURAN PEMILU RAYA KM-ITB 2013 BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1 (1)

PENGERTIAN

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut KM-ITB adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung. b. Konsepsi dan AD-ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung adalah ketetapan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM-ITB. c. Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Kongres KM-ITB merupakan perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB yang terdiri dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan. d. Kabinet Keluarga Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Kabinet KM-ITB merupakan badan eksekutif pelaksana program di tingkat pusat yang bertugas untuk mendinamisasi kampus melalui pencerdasan dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat bawah. e. Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut MWA-WM ITB adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Institut Teknologi Bandung. f. Anggota KM-ITB adalah seluruh mahasiswa S1 (program sarjana) yang terdaftar secara resmi di ITB dan anggota kehormatan yang disahkan oleh Kongres KM-ITB. g. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut Pemilu Raya KM-ITBadalah rangkaian pelaksanaan pemilu yang dilakukan di Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk memilih Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-WM ITB. h. Panitia Pengawasan Pemilu Raya KM-ITB yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB.

1

KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Sekretariat : Campus Centre (CC) Barat R.32 ITB Jalan Ganesha 10 Bandung i. Panitia Pelaksana Pemilu Raya KM-ITB yang selanjutnya disebut Panpel Pemilu Raya KM-ITB adalah panitia yang diamanahkan oleh Kongres KM-ITB sebagai penyelenggara Pemilu Raya KM-ITB. j. Peserta Pemilu Raya KM-ITB yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Calon Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-WM ITB yang telah melalui proses uji kelayakan administrasi dan diumumkan secara resmi oleh Panpel Pemilu Raya. k. Lembaga yang dimaksud disini adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan dan TPB di tiap fakultasnya. Pengecualian diberikan kepada tingkat satu SBM.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PENYELENGGARAAN PEMILU RAYA KM-ITB PASAL 2

(1)

Pemilu Raya KM-ITB memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PASAL 3 (1)

ASAS

TUJUAN

Pemilu Raya KM-ITB bertujuan untuk memilih Ketua Kabinet KM-ITB dan MWAWakil Mahasiswa ITB periode kepengurusan 2013/2014.

PASAL 4 (1)

PENYELENGGARAAN

Pemilu Raya KM-ITB dimulai sejak pendataan daftar pemilih yang dilakukan oleh Panpel Pemilu Raya sampai pemberian legitimasi kepada peserta terpilih Pemilu Raya KM-ITB.

(2)

Pemilu Raya KM-ITB diselenggarakan di akhir periode kepengurusan Kabinet dan MWA-WM KM-ITB 2012/2013

(3)

Pemilu Raya KM-ITB diselenggarakan di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

(4)

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Raya KM-ITB wajib ditetapkan melalui tata cara Panpel Pemilu Raya.

(5)

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB wajib meliputi: a. Pendataan daftar pemilih; 2

KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Sekretariat : Campus Centre (CC) Barat R.32 ITB Jalan Ganesha 10 Bandung b. Pendaftaran calon peserta Pemilu Raya; c. Pengujian kelayakan administrasi calon peserta; d. Pengumuman Peserta; e. Masa kampanye; f. Masa tenang; g. Pemungutan suara h. Penghitungan suara; i. Penetapan hasil Pemilu Raya KM-ITB; j. Pemberian legitimasi kepada peserta terpilih (6)

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB dapat diatur lebih lanjut dalam tata cara Panpel Pemilu Raya.

PASAL 5 (1)

PENYELENGGARA

Pemilu Raya KM-ITB diselenggarakan oleh Kongres KM-ITB melalui Panpel Pemilu Raya.

(2)

Panpel Pemilu Raya KM-ITB dibentuk sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB yang meliputi :

a. Pemilihan ketua Panpel Pemilu Raya; b. Pembentukan tim Panpel Pemilu Raya. (3)

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB dilakukan oleh Panitia Pengawasan Pemilu Raya.

BAB III

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILU RAYA PASAL 6

(1)

UMUM

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB wajib dilaksanakan oleh Panwaslu.

(2)

Dalam menyelenggarakan Pemilu Raya KM-ITB, Panwaslu bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 3

KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Sekretariat : Campus Centre (CC) Barat R.32 ITB Jalan Ganesha 10 Bandung (3)

Pembentukan struktur, pembagian tugas, dan wewenang anggota Panwaslu diserahkan kepada internal Panwaslu.

PASAL 7

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

(1) Keanggotan Panwaslu terdiri atas sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang. (2) Anggota Panwaslu berasal dari anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan. (3) Anggota Panwaslu minimal telah dua tahun menjadi anggota biasa KM-ITB, dengan pengecualian untuk KM-SBM. (4) Anggota Panwaslu dari KM-SBM minimal telah satu tahun menjadi anggota KM-ITB. (5) Panwaslu harus bersifat obyektif dan tidak bertendensi kepada salah satu Kontestan. (6) Apabila dalam keberjalanannya Panwaslu terbukti subyektif dan tidak netral, maka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Kongres KM-ITB. (7) Masa kerja Panwaslu wajib terhitung sejak disahkan oleh Kongres KM-ITB sampai 7 (hari) setelah berakhirnya masa kerja Panpel Pemilu Raya.

PASAL 8 (1)

TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU

Tugas dan kewajiban Panwaslu adalah: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB; b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Pemilu Raya KM-ITB; c. Mengawasi pelaksanaan dan tugas tugas dan kewajiban Panpel Pemilu Raya ; d. Melaksanakan audit keuangan terhadap peserta Pemilu Raya; e. Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Panpel Pemilu Raya kepada Kongres KM-ITB; f. Membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup kepada Panpel Pemilu Raya terkait pelanggaran terhadap tata cara tentang Pemilu Raya KM-ITB; g. Bersikap pro-aktif dalam mencegah dan menanggulangi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan tata cara tentang Pemilu Raya KM-ITB;

4

KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Sekretariat : Campus Centre (CC) Barat R.32 ITB Jalan Ganesha 10 Bandung h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kongres KM-ITB dan/atau Panpel Pemilu Raya dalam setiap tahapan Pemilu Raya KM-ITB untuk segera ditindak lanjuti; i. Berkoordinasi dengan Panpel Pemilu Raya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB; j. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh ketetapan Kongres KMITB tentang Pemilu Raya KM-ITB; k. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengawasan Pemilu Raya KM-ITB kepada Kongres KM-ITB. .

BAB IV

PANPEL PEMILU RAYA PASAL 9

(1)

UMUM

Dalam menyelenggarakan Pemilu Raya KM-ITB, Panpel Pemilu Raya wajib bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

(2)

Pembentukan struktur, pembagian tugas, dan wewenang tim Panpel Pemilu Raya diserahkan kepada internal Panpel Pemilu Raya.

PASAL 10 (1)

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Syarat keanggotaan Panpel Pemilu Raya KM-ITB adalah : a. Anggota KM-ITB b. Bersifat obyektif dan tidak bertendensi kepada salah satu peserta.

(2)

Panpel Pemilu Raya KM-ITB dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Kongres KM-ITB.

(3)

Masa kerja Panpel Pemilu Raya wajib terhitung sejak disahkan oleh Kongres KM-ITB sampai dengan pemberian legitimasi kepada Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-WM ITB.

PASAL 11

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG PANPEL PEMILU RAYA

(1)

Tugas dan kewajiban Panpel Pemilu Raya adalah:

5

KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Sekretariat : Campus Centre (CC) Barat R.32 ITB Jalan Ganesha 10 Bandung a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB; b. Membuat struktur dan pembagian tugas tim Panpel Pemilu Raya; c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB kepada seluruh anggota KM-ITB; d. Membuat syarat administratif bagi peserta Pemilu Raya Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-Wakil Mahasiswa ITB e. Menetapkan peserta Pemilu Raya Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-Wakil Mahasiswa ITB berdasarkan verifikasi; f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara; g. Pendataan daftar pemilih berdasarkan data mahasiswa dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu; i. Berkoordinasi dengan Panwaslu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB; j. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara; k. Membuat dan mematuhi tata cara internal Panpel Pemilu Raya; l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Raya KM-ITB maksimal 30 hari setelah penetapan hasil Pemilu Raya KM-ITB; (2)

Wewenang Panpel Pemilu Raya adalah:

a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib Pemilu Raya KM-ITB; b. Membuat tata cara yang tidak bertentangan dengan Konsepsi AD-ART KM-ITB, dan Aturan Pemilu Raya yang dikeluarkan oleh Kongres KM-ITB; c. Menyusun tata cara pelaksanaan yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu Raya KMITB; d. Mengumumkan peserta Pemilu Raya berdasarkan hasil verifikasi; e. Mengesahkan materi kampanye yang akan dipakai oleh peserta Pemilu Raya; f. Menetapkan ketentuan surat suara yang sah; g. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam Pemilu Raya KM-ITB; 6

KONGRES MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Sekretariat : Campus Centre (CC) Barat R.32 ITB Jalan Ganesha 10 Bandung h. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam KM-ITB; dan i. Melaksanakan wewenang lain yang ditetapkan oleh ketetapan Kongres KM-ITB tentang Pemilu Raya KM-ITB. j. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; k. Memperlakukan peserta Pemilu Raya KM-ITB secara adil dan setara; l. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB sesuai dengan rencana kerja yang disusun oleh internal PanPel m. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris Panpel Pemilu Raya; n. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta Pemilu Raya; o. Menyerahkan

dan

mempertanggungjawabkan

laporan

pertanggungjawaban

penyelenggaraan Pemilu Raya KM-ITB kepada Kongres KM-ITB; p. Menyerahkan laporan keuangan dan berkas lainnya yang dibutuhkan kepada Panwaslu untuk pelaksanaan audit keuangan; dan q. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh ketetapan Kongres KMITB tentang Pemilu Raya KM-ITB.

BAB V

PRODUK HUKUM PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA KM-ITB PASAL 12

(1)

TATA CARA

Untuk penyelenggaraan Pemira KM-ITB, Panitia Pemira wajib membuat tata cara penyelenggaraan Panitia Pemira.

(2)

Peraturan Panitia Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan aturan Pemira KM-ITB tentang Pemira KM-ITB.

BAB VI PASAL 13 (1)

PESERTA PEMILU RAYA

KETUA KABINET KM-ITB DAN MWA-WM ITB

Peserta pemira untuk pemilihan Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-WM ITB adalah perseorangan dan tidak berpasangan. 7


Peserta calon Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-WM ITB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi peserta pemira setelah memenuhi persyaratan.

PASAL 14 (1)

PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Kabinet KM-ITB dan MWA-WM ITB ialah : a. Warga Negara Indonesia; b. Sudah dua tahun menjadi anggota KM-ITB; c. Tidak sedang terkena sanksi dan kasus akademik di ITB maupun sanksi organisasi KM-ITB; d. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di semua tingkat dan tempat saat lolos verifikasi; e. Bukan anggota partai politik dan dan organisasi onderbouw nya; f. Mendapatkan dukungan anggota KM-ITB g. Bersedia menaati aturan yang ditetapkan oleh Kongres KM-ITB serta tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh panpel pemilu KM-ITB.

(2)

Tata cara dan petunjuk pelaksanaan pencalonan Kontestan diatur dan ditetapkan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan koordinasi Panwaslu dan Kongres KM-ITB

BAB VII PASAL 15

SYARAT SAH PEMILU RAYA SYARAT SAH PEMILU RAYA

(1)

Jumlah peserta untuk masing-masing posisi minimal 2 orang.

(2)

Jumlah suara yang masuk minimal berjumlah ½ n + 1 dari jumlah pemilih yang terdaftar.

(3)

Jumlah suara HMJ yang sah minimal ½ n + 1 dari jumlah HMJ yang ada.

(4)

Jumlah suara sah fakulatas TPB minimal ½ n + 1 dari jumlah fakultas TPB yang ada.

8


BAB VIII

RANGKAIAN ACARA PEMILU RAYA

PASAL 16 (1)

PENDATAAN PEMILIH

Pelaksanaan pendataan pemilih dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan dengan bantuan dari panpel

(2)

Tata cara dan petunjuk pelaksanaan pendataan pemilih diatur dan dilaksanakan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan koordinasi Kongres KM-ITB

(3)

Kabinet membantu koordinasi HMJ untuk melakukan pencerdasan ke TPB fakultasnya.

(4)

HMJ melakukan pencerdasan kepada massa jurusannya dan massa TPB fakultasnya dan memastikan minimal ½ n + 1 dari jumlah pemilih yang terdaftar memiliki standar yang sudah disepakati oleh kongres KM-ITB.

(5)

Panwaslu mengawasi pencerdasan dan pendataan yang dilakukan oleh HMJ.

PASAL 17 (1)

KAMPANYE

Kampanye dalam pemilu raya dimaksudkan sebagai sarana pencerdasan peserta Pemilu Raya KM-ITB dan sarana pendekatan diri Kontestan kepada peserta Pemilu Raya KMITB

(2)

Kampanye terdiri dari dua jenis, yaitu kampanye langsung dan kampanye tidak langsung

(3)

Kampanye langsung adalah sosialisasi dua arah antara Kontestan dengan anggota KMITB

(4)

Kampanye langsung terbagi menjadi dua macam, yaitu kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dan kampanye langsung atas inisiatif Kontestan

(5)

Kampanye langsung yang diselenggarakan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB wajib diikuti oleh oleh seluruhKontestan

(6)

Kampanye langsung atas inisiatif Kontestan dapat dilakukan oleh Kontestan diluar kampanye langsung yang diselenggarakan oleh panpel pemilu rayaKM-ITB, dengan tetap berkoordinasi dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh panpel pemilu rayaKMITB 9


Kampanye tidak langsung adalah sosialisasi satu arah antara Kontestan dengan anggota KM-ITB

(8)

Tata cara dan petunjuk pelaksanaan kampanye diatur dan ditetapkan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan koordinasi Panwaslu dan Kongres KM-ITB

(9)

HMJ memastikan massanya datang memenuhi kuorum selama kampanye langsung yang diselenggarakan oleh panpel.

(10)

HMJ memastikan ½ n + 1 massanya mengikuti kampanye yang dibuat oleh masingmasing calon.

(11)

Kabinet membantu usaha penyuasanaan kampus terkait pemira

(12)

Panwaslu memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi selama masa kampanye berlangsung, termasuk didalamnya dan tidak terbatas pada dana kampanye, materi dan metoda kampanye, pemenuhan hak dan tanggung jawab HMJ.

PASAL 18 (1)

MASA TENANG

Masa tenang adalah masa jeda untuk menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan pemilu KM-ITB

(2)

Selama masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk apapun

(3)

Pelaksanaan dan pengawasan masa tenang diatur dan ditetapkan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan koordinasi Panwaslu dan Kongres KM-ITB

(4)

HMJ dan panwaslu memastikan bahwa kontestan tidak melakukan kampanye.

PASAL 19 (1)

PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara dilakukan untuk mengambil dan mengumpulkan suara pemilih yang diperoleh masing-masing Kontestan

(2)

Mekanisme pelaksanaan pemungutan suara diatur dan ditetapkan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan koordinasi Kongres KM-ITB

(3)

HMJ memastikan bahwa massa jurusan dan TPB mereka menggunakan hak pilihnya

(4)

Pemungutan suara tidak akan dilakukan hingga seluruh lembaga melakukan pencerdasan kepada minimal ½ n +1 dari jumlah pemilihnya hingga batas waktu yang ditentukan oleh Kongres KM-ITB. 10


Pemungutan suara tidak akan dilakukan hingga seluruh lembaga memastikan minimal ½ n +1 dari jumlah pemilihnya mengikuti kampanye yang dilakukan oleh masingmasing calon hingga batas waktu yang ditentukan oleh Kongres KM-ITB.

(6)

Jika hingga batas waktu yang ditentukan masih ada lembaga yang melanggar poin (4) dan (5) dari pasal 19, maka. Kongres KM-ITB akan memberikan ultimatum kepada lembaga yang melanggar untuk melaksanakannya hingga batas waktu yang tambahan yang diberikan.

(7)

Jika hingga batas waktu tambahan yang diberikan lembaga masih belum berhasil melaksanakan tugasnya, maka mekanisme selanjutnya akan dikembalikan ke Kongres KM-ITB.

PASAL 20 (1)

PENGHITUNGAN SUARA

Penghitungan suara dilakukan untuk menetapkan banyaknya suara sah dan tidak sah hasil pemungutan suara yang diperoleh masing-masing Kontestan

(2)

Penghitungan suara dilakukan oleh panpel pemilu KM-ITB dengan dihadiri oleh perwakilan Kongres KM-ITB, Kandidat atau seseorang yang diberi mandat oleh Kandidat secara tertulis dan disaksikan oleh anggota KM-ITB

(3)

Tata cara dan petunjuk pelaksanaan penghitungan suara diatur oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan koordinasi Panwaslu dan Kongres KM-ITB

(4)

Panwaslu memastikan tidak ada kecurangan selama proses perhitungan suara.

PASAL 21 (1)

PENETAPAN KONTESTAN TERPILIH

Penetapan Kontestan terpilih dilakukan selambat-lambatnya bulan Maret pada setiap periode dengan memperhatikan masa jabatan yang tercantum dalam AD/ART KM-ITB

(2)

HMJ memberikan legitimasinya kepada kontestan terpilih melalui media yang bisa diakses seluruh massa kampus.

(3)

Kongres KM-ITB memastikan hak setiap elemen terpenuhi ketika masing-masing sudah melaksanakan tanggung jawab mereka.

11


PASAL 22 (1)

PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap aturan Pemilu Raya KM-ITB yang ditetapkan oleh Kongres KMITB akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya melalui mekanisme yang diatur Kongres KM-ITB

(2)

Pelanggaran terhadap tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya melalui mekanisme yang diatur oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan koordinasi Panwaslu dan Kongres KM-ITB

(3)

Apabila ada perselisihan antara Kontestan dengan Panpel Pemilu Raya KM-ITB mengenai pelanggaran dan sanksi yang dikenakan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang diatur Panwaslu

BAB IX PASAL 23 (1)

ATURAN DARURAT ATURAN DARURAT

Apabila di tengah masa tugasnya Ketua Panpel Pemilu Raya KM-ITB tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka Panpel Pemilu Raya KM-ITB harus melakukan pertanggungjawaban kepada Kongres KM-ITB

(2)

Sebagai tindak lanjut dari pasal 22 ayat 1, Kongres KM-ITB harus memilih seorang pengganti Ketua Panpel Pemilu Raya KM-ITB dengan mekanisme yang ditentukan oleh Kongres KM-ITB

BAB X PASAL 24 (1)

ATURAN TAMBAHAN ATURAN TAMBAHAN

Jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemilu rayaKMITB, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan sampai batas waktu yang diusulkan oleh Panpel Pemilu Raya KM-ITB melalui persetujuan dan Ketetapan Kongres KMITB serta diketahui oleh Panwaslu

(2)

Perubahan Aturan Pemilu Raya KM-ITB dilakukan oleh Kongres KM-ITB

12


Hal-hal yang belum diatur dalam Aturan Pemilu Raya KM-ITB ini akandiatur dalam ketentuan lainnya. Pengambilan keputusan peratuan dibawahnya akan mengikuti mekanisme pengambilan keputusan panpel pemilu KM-ITBdan Panwaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya sebagaimana tercantum dalam aturan ini

13

ATURAN PEMILU RAYA KM-ITB 2013

Recommend Documents