ASSALAMUALAIKUM WR WB
TUGAS AKHIR SEMESTER II SISWA KELAS X-1 SUBJECT: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) GURU PEMBIMBING : SUDARMADI, S.PD
SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI TAHUN AJARAN 2011/2012
PRESENTASI PKN {Persamaan Kedudukan Warga Negara}
DI SUSUN OLEH: KELOMPOK 1 MIFTAHUL BALAD
ISRA NURIMAN
FAHRURROZI
AFRIS SAPUTERA
A. WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN 1. Pengertian Warga Negara UUD 1945 PASAL 26: “Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undangundang sebagai warga negara”.
2. Dasar Hukum yang Mengatur Warga Negara Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia yang digunakan saat ini adalah UU RI NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
3. Sejarah Perundangan Kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia
a. Pada masa pemerintahan HindiaBelanda. Menurut peraturan Hindia-Belanda (Indische Staatsregeling tahun 1927), penghuni/warga Indonesia dibagi atas tiga golongan yaitu: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumiputera (Indonesia)
b. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 • Undang-undang yang pernah berlaku, antara lain: ØUU UU RI No. 3 tahun 1946 ØUU RI No. 62 tahun 1958 ØUU RI No. 4 tahun 1969 ØUU RI No. 3 tahun 1976
4. Asas dan Stelsel dalam Kewarganegaraan
Asas artinya dasar atau pedoman. Dalam menetapkan asas kewarganegaraan, dikenal dua pedoman yaitu berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Stelsel diartikan sbg tindakan hukum untuk mendapatkan kewarganegaraan
Kriteria Menentukan Kewarganegaraan
Kelahiran
Ius Soli (menurut tempat kelahiran)
Ius Sanguinis (menurut darah)
Naturalisasi
Ius Soli yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya (law of the soil) Contoh negara: Malaysia Ius Sanguinis adalah asas untuk menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut kewarganegaraan orangtuanya atau hukum darah (law of the blood). Contoh negara: Indonesia Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan negara lain.
Jenis Pewarganegaraan a. Pewarganegaraan Aktif Seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari sesuatu (pihak) negara. b. Pewarganegaraan Pasif Seseorang mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan.
Kemungkinan dalam status kewarganegaraan • Apatride, adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. • Bipatride, adalah orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. • Multipatride, adalah seseorang yang memiliki 2 (dua) atau lebih status kewarganegaraan.
B. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA • Makna Persamaan: Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
• Jaminan persamaan hidup (kultural): Adat dan budaya bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang memberikan jaminan persamaan hidup, yaitu nilai religius, nilai gotong royong, nilai ramah-tamah, dan kerelaan berkorban/cinta tanah air. Nilai kultural tersebut patut dilestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup.
• Jaminan persamaan hidup warga negara (dalam konstitusi), terdapat pada: Ø Pembukaan UUD 1945 Ø Sila-Sila Pancasila Ø UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ø Dan Peraturan Perundangan lainnya
Landasan yang menjamin persamaan HIDUP a) Makna persamaan
b) Jaminan persamaan hidup (secara kultural)
c) Jaminan persamaan hidup dalam konstitusi
Berbagai Aspek Persamaan Kedudukan Setiap WN Warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban yang timbal balik terhadap negaranya. Persamaan kedudukan tiap individu dijamin oleh pemerintah sehingga tiap WN memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam penerapannya, prinsip-prinsip hak dan kewajiban WN akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa hak dan kewajiban WN dlm aspek tententu. Ø Dalam aspek referendum (TAP MPR No. IV/MPR/1983 Jo. UU NO. 5 Th 1985). Yang berlaku pada orde baru. Ø Dalam aspek Ormas/Parpol (UU. No. 2/1999) Ø Dalam aspek Pers (UU No. 40 Th 1999) Yaitu WN mempunyai hak untuk mengeluarkan pikiran lisan/tulisan. Ø Dalam aspek Kewajiban membela Negara (Dalam UU. Kepolisian Negara No.2 Th. 2002).
Contoh Perilaku Yang Menampilkan Persamaan Kedudukan WN
• Misalnya, dalam suatu lingkungan rukun tetangga yang terdiri dari berbagai suku seperti suku Jawa, Batak,Sunda ,&Tionghoa, tali persaudaraan harus tetap dijaga. Kebiasaan seperti bergosip, mengunjingkan keburukan orang lain, adalah hal2 yang harus dihilangkan.
Trimakasih……
Scan this code with QR Scanner
