www.parlemen.net
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ====================================================== Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR-RI, 3 April 2008 Oleh Juru Bicara F-PPP DPR-RI: Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.si Anggota DPR-RI Nomor : A-42 ============================================ Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang Paripurna, Yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informasi, Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM. Yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan. Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia.
Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridha dan rahmat-NYA, kita dapat berkumpul dalam sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas konstitusional yang diamanatkan kepada kita, dalam hal ini penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi Allah penutup zaman pembawa pelita bagi kesejahteraan seluruh umat manusia dunia dan akhirat, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi pejuang penegak ajarannya yang istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang Dewan yang terhormat, Hari ini bangsa Indonesia akan memasuki era baru yaiu, era pemerintahan yang terbuka jika sebentar lagi RUU KIP (Keterbukaan Informasi Publik, disahkan menjadi Undang-undang. Kita segera beranjak dari pemerintahan yang terbuka jika sebentar lagi
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
RUU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) disahkan menjadi Undang-undang. Kita segera beranjak dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sebuah fakta yang tak terpungkiri adalah bahwa hingga saat ini hak masyarakat untuk memperoleh informasi belum memdapatkan pengakuan yuridis. Masyarakat selama ini selalu mendapat kesulitan atau bahkan dipersulit dalam memperoleh informasi yang menjadi haknya, karena katup informasi selalu tertutup rapat. Padahal, akses memperoleh informasi sejatinya merupakan, bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Hak publik atas informasi merupakan nilai universal yang harus diimplementasikan dan dikembangkan di semua negara, di semua masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 F mengamanatkan bahwa masyarakat memiliki hak atas informasi yang harus dipenuhi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini merupakan penegasan dari pasal 20 dan 21 ketetapan (TAP) Majelis Permusyavvaratan Rakyat nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sepakat dengan rumusan Undang-undang ini bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak public untuk memperolch informasi. Hak atas informasi menjadi sangat penting
karena
makin
terbuka
penyelenggaraan
Negara
untuk
diawasi
public,
penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak artinya tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu UU KIP ini harus menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Berkaitan dengan hal tersebut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, berpendapat bahwa ruh dari UU KIP adalah bahwa seluruh informasi publik bersifat terbuka dan dapat
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
diakses oleh setiap orang. Dari landasan tersebut, UU KIP harus benar-benar menjamin pelaksanaan hak untuk mengetahui informasi (right to know), hak untuk melihat informasi (right to inspect), hak untuk mendapatkan salinan (copy) informasi (right to obtain), hak untuk mendapatkan informasi tanpa didasarkan pada permintaan (right to be informed) melalui pengembangan akses proaktif, dan hak untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak tersebut ditolak (right to appeal). Ada beberapa hal penting yang kami sampaikan dalam pendapat akhir ini antara lain: 1.
UU KIP yang merupakan pengakuan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi harus berpegang teguh pada azas maximum access and limited exemption sehingga
mendorong
terwujudnya
akuntabilitas
pemerintah
dalam
rangka
terwujudnya good governance yang merupakan prasyarat utama bagi demokrasi yang sejati. Pemerintah yang transparan, bersih, dipercaya dan didukung rakyat niscaya akan rnemberi nuansa positif bagi negara/pemerintah dalam pergaulan internasional, baik secara politis maupun ekonomis. 2.
UU KIP juga harus bisa berfungsi sebagai katup pengaman terhadap keresahan masyarakat yang bersifat masal yang sering menimbulkan ekses negatif. Ini terutama karena tersedianya mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi di buka seluas-luasnya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berkeyakinan bahvva informasi yang memadai akan mampu meredam gejolak dalam masyarakat.
3.
UU KIP selain mengatur “serba hak masyarakat” dan "serba kewajiban badan publik", juga harus memperhitungkan dampak manfaat dan mudharatnya, terhadap beberapa informasi
yang
dikecualikan,
seperti
informasi
yang
apabila
dibuka
dapat
membahayakan proses penegakan hukum, strategi pertahanan dan keamanan nasional, keselamatan dan kerahasiaan pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta perlindungan dari persaingan bisnis yang tak sehat. 4.
UU KIP akan diberlakukan setelah 2 tahun sejak tanggal diundangkan, oleh karena itu seluruh persiapannya yang antara lain meliputi pembentukan Komisi Informasi, penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang harus sudah selesai dilakukan sesaat sebelum UU ini diberlakukan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sidang Dewan, hadirin yang terhormat RUU KIP, semula KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) merupakan RUU usul inisiatif dewan yang digagas sejak periode DPR tahun 1999-2004. RUU ini dibahas dalam waktu yang cukup lama, memakan energi yang cukup besar dan mengundang perdebatan yang cukup panjang. Ini tidak lain karena di dalamya lerkandung masalah yang prinsipil dan penting bagi keberlangsungan hidup berdemokrasi. Beberapa materi yang sangat intensif diperdebatkan antara lain menyangkut masalah definisi badan publik, informasi yang dikecualikan dan masalah sangsi baik bagi badan publik maupun bagi pengguna informasi publik. Mengenai definisi badan publik. Isu utama mengenai badan publik ini adalah perbedaan cara pandang apakah BUMN/BUMD masuk dalam rezim UU KIP atau masuk dalam UU lain. Melalui perdebatan yang panjang dan berulang-ulang sampai masuk dalam mekanisme loby, akhirnya disepakati batasan definisi badan publik yang menampung aspirasi semua pihak, termasuk aspirasi pemerintah, aspirasi dewan dan aspirasi masyarakat. Ada empat komponen yang masuk dalam katagori badan publik yaitu; (1) lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif; (2) badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara; (3) badan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan (4) organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber dana dari luar negeri. Dengan batasan badan publik seperti ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa BUMN/BUMD masuk dalam rezim UU KIP dan harus dapat diakses informasinya oleh publik. Mengenai informasi yang dikecualikan haruslah dirumus secara jelas, bersifat terbatas dan ketat serta dalam hal-hal tertentu melalui serangkaian pengujian. Prinsip consequensial harm and balancing public interest dan pembatasan waktu pemberlakukan kerahasian harus menjadi pertimbangan utama bagi pengecualian informasi publik. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sepakat bahwa informasi publik yang dikecualikan harus memenuhi kriteria jika dibuka dapat; (1) menghambat proses penegakan hukum; (2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (3) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; (4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; (5) merugikan ketahanan ekonomi nasional; (6) merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (7) mengungkapkan isi akta otentik yang
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan (8) mengungkapkan kerahasiaan pribadi. Meskipun begitu, informasi yang dikecualikan ini harus dapat dibuka, dengan cara dan mekanisme khusus, jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana maupun perdata di pengadilan. Mengenai masalah sangsi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa UU KIP ini harus dijauhkan dari proses kriminalisasi. Pemohon maupun pengguna informasi publik harus diberi kebebasan memperoleh informasi publik tanpa rasa takut dan rasa diancam oleh sangsi. Oleh karena itu jika toh dalam UU KIP ini terdapat sangsi yang diberlakukan kepada setiap orang, karena ada kewajiban bagi setiap orang, maka sangsi itu harus benar-benar dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum, dengan sangsi baik pidana penjara maupun pidana denda serendah mungkin. Contoh soal, adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 51 yang memberikan sangsi bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat Komisi Informasi yang akan dibentuk yang fungsi dan tugas utamanya melakukan mediasi dan ajudikasi jika terjadi sengketa informasi dapat mencegah terjadinya kriminalisasi informasi. Jika kriminalisasi ini terjadi niscaya kebebasan memperoleh infrormasi publik akan mengalami ancaman yang serius. Sidang Dewan, hadirin yang terhormat Setelah mengkaji secara mendalam dan seksama, dalam rangka memberikan jaminan hukum atas akses publik terhadap informasi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucap bismillahirahmanirahim dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan menjadi undang-undang. Kalam akhir, ingin kami katakan bahwa Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ini tidak akan lahir tanpa partisipasi dan kerja keras banyak pihak; yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, untuk itu kami sampaikan terima kasih. Tetapi, dalam kesempatan ini secara khusus kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan dari koalisi Ism untuk kebebasan informasi public, juga rekan-rekan wartawan yang sejak awal terus memberikan masukan, pendapal dan kritik serta mengawal jalannya pembahasan RUU ini.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Rl terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Atas perhatian dan kesabaran hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
