Assalamualaikum Wr. Wb Ysh. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; Ysh. Sekretaris Daerah beserta segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang; Hadirin yang saya hormati pula; Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti ”Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014”. Atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pemalang, atas perhatian yang telah diberikan dalam rangkaian kegiatan 1
Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014, yang diawali melalui kegiatan rapat paripurna ini. Hadirin yang berbahagia; Sebagaimana diketahui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan rencana keuangan tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014. Dalam pelaksanaan tahun berjalan, APBD Induk dimaksud dipandang perlu dilakukan perubahan karena adanya perkembangan dan/atau perubahan keadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi tiga hal utama, sebagai berikut : Pertama, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terutama 2
terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam kebijakan umum APBD. Terhadap adanya perkembangan keadaan tersebut, telah diformulasikan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, yang nota kesepakatannya telah ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pemalang pada tanggal 7 Agustus 2014 yang lalu; Kedua, adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; Ketiga, adanya keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) harus digunakan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini karena telah diketahuinya SiLPA definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabu3
paten Pemalang Tahun Anggaran 2013, sehingga SiLPA dimaksud harus digunakan dalam tahun anggaran 2014. Berdasarkan uraian di atas, maka Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 pada dasarnya merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBD Induk. Dalam implementasinya, Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 disusun dalam kerangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2014. Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati; Untuk memberikan gambaran umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang 4
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan pokok-pokok rancangan perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah, yang semula dianggarkan dalam APBD Induk sebesar Rp 1.499.600.982.000,00 (satu trilyun, empat ratus sembilan puluh sembilan milyar, enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada Perubahan APBD diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp 1.641.300.096.000,00 (satu trilyun, enam ratus empat puluh satu milyar, tiga ratus juta, sembilan puluh enam ribu rupiah), atau bertambah sebesar Rp 141.699.114.000,00 (seratus empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah) atau naik 9,45 % (sembilan koma empat puluh lima persen), dengan perincian :
5
a. Pendapatan Asli Daerah, yang semula dianggarkan Rp 117.133.686.000,00 (seratus tujuh belas milyar, seratus tiga puluh tiga juta, enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), direncanakan meningkat menjadi Rp 177.932.889.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar, sembilan ratus tiga puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), atau bertambah sebesar Rp 60.799.203.000,00 (enam puluh milyar, tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, dua ratus tiga ribu rupiah) atau naik 51,91 % (lima puluh satu koma sembilan puluh satu persen); b. Dana Perimbangan, yang semula penerimaannya dianggarkan Rp 1.113.470.073.000,00 (satu trilyun, seratus tiga belas milyar, empat ratus tujuh puluh juta, tujuh puluh tiga ribu rupiah), direncanakan menjadi sebesar Rp 1.116.451.989.000,00 (satu trilyun, seratus enam belas milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan 6
ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 2.981.916.000,00 (dua milyar, sembilan ratus delapan puluh satu juta, sembilan ratus enam belas ribu rupiah) atau naik 0,27 % (nol koma dua puluh tujuh persen); c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang semula dianggarkan sebesar Rp 268.997.223.000,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar, sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta, dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) direncanakan menjadi Rp 346.915.218.000,00 (tiga ratus empat puluh enam milyar, sembilan ratus lima belas juta, dua ratus delapan belas ribu rupiah) atau bertambah Rp 77.917.995.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar, sembilan ratus tujuh belas juta, sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau naik 28,97 % (dua puluh delapan koma sembilan puluh tujuh persen). Terhadap perubahan anggaran pendapatan daerah ini, dapat saya sampaikan bahwa rencana kenaikan pendapatan daerah yang 7
terbesar berasal dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, khususnya pada jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah. Kenaikan tersebut berupa tambahan alokasi dana tunjangan profesi guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), target kenaikan penerimaan terbesar direncanakan berasal dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, terutama yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, serta yang bersumber dari Pajak Daerah. Adapun pada kelompok Dana Perimbangan, target kenaikan penerimaan direncanakan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan komponen utama Dana 8
Perimbangan telah menggunakan pagu definitif tahun 2014. 2. Belanja Belanja Daerah, yang pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp 1.534.096.900.000,00 (satu trilyun, lima ratus tiga puluh empat milyar, sembilan puluh enam juta, sembilan ratus ribu rupiah), direncanakan meningkat menjadi Rp 1.821.227.473.000,00 (satu trilyun, delapan ratus dua puluh satu milyar, dua ratus dua puluh tujuh juta, empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 287.130.573.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar, seratus tiga puluh juta, lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau naik 18,72 % (delapan belas koma tujuh puluh dua persen), dengan perincian : a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung, yang pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp 1.056.167.221.000,00 (satu trilyun, lima puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta, 9
dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), pada Perubahan APBD direncanakan meningkat menjadi Rp 1.146.025.554.000,00 (satu trilyun, seratus empat puluh enam milyar, dua puluh lima juta, lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 89.858.333.000,00 (delapan puluh sembilan milyar, delapan ratus lima puluh delapan juta, tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), atau naik 8,51 % (delapan koma lima puluh satu persen). Peningkatan Belanja Tidak Langsung ini, terutama dipergunakan untuk menganggarkan kekurangan alokasi tambahan penghasilan guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan alokasi tunjangan profesi guru PNSD. Selain itu, penambahan alokasi anggaran pada kelompok Belanja Tidak Langsung juga dimaksudkan untuk menambah alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial guna pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan 10
untuk program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa. b. Belanja Langsung Belanja Langsung, yang pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp 477.929.679.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar, sembilan ratus dua puluh sembilan juta, enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), pada Perubahan APBD direncanakan meningkat menjadi Rp 675.201.919.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima milyar, dua ratus satu juta, sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) atau meningkat sebesar Rp 197.272.240.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar, dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau naik 41,28 % (empat puluh satu koma dua puluh delapan persen).
11
Penambahan anggaran Belanja Langsung yang cukup besar ini, terutama untuk menganggarkan kembali/luncuran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama kegiatan-kegiatan DAK bidang pendidikan yang belum terselesaikan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya; pendanaan program/kegiatan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah; serta program/kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan capaian target kinerja dan perluasan cakupan pelayanan kepada masyarakat, terutama aksesibilitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur dasar, serta pendanaan untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat lainnya. 3. Pembiayaan Dalam pembiayaan daerah, Pembiayaan Neto yang semula direncanakan sebesar Rp 34.495.918.000,00 (tiga puluh empat milyar, empat ratus sembilan puluh lima juta, sembilan 12
ratus delapan belas ribu rupiah), pada Perubahan APBD direncanakan meningkat menjadi Rp 179.927.377.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar, sembilan ratus dua puluh tujuh juta, tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 145.431.459.000,00 (seratus empat puluh lima milyar, empat ratus tiga puluh satu juta, empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), atau naik 421,59 % (empat ratus dua puluh satu koma lima puluh sembilan persen). Jumlah ini merupakan selisih lebih antara jumlah Penerimaan Pembiayaan dengan jumlah Pengeluaran Pembiayaan. Peningkatan Pembiayaan Neto tersebut di atas, direncanakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi karena adanya selisih kurang antara rencana Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Adapun rincian perubahan Pembiayaan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan, yang semula dialokasikan sebesar Rp 53.723.172.000,00 13
(lima puluh tiga milyar, tujuh ratus dua puluh tiga juta, seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) direncanakan menjadi Rp 200.054.631.000,00 (dua ratus milyar, lima puluh empat juta, enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), atau bertambah sebanyak Rp 146.331.459.000,00 (seratus empat puluh enam milyar, tiga ratus tiga puluh satu juta, empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), atau naik 272,38 % (dua ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh delapan persen). Penambahan penerimaan pembiayaan ini terutama untuk menganggarkan SiLPA definitif tahun 2013. b. Pengeluaran Pembiayaan, yang semula dialokasikan Rp 19.227.254.000,00 (sembilan belas milyar, dua ratus dua puluh tujuh juta, dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), direncanakan meningkat menjadi Rp 20.127.254.000,00 (dua puluh milyar, seratus dua puluh tujuh juta, dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), atau bertambah sebesar 14
Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), atau naik 4,68 % (empat koma enam puluh delapan persen). Penambahan pengeluaran pembiayaan ini dimaksudkan untuk menganggarkan penambahan penyertaan modal kepada PD Bank Pemalang, PD BKK Pemalang dan BPR BKK Taman. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD yang saya hormati; Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014. Saya berharap agar materi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014, selanjutnya dapat segera diperdalam dalam agenda-agenda pembahasan di DPRD, dengan harapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada awal bulan September 2014. 15
Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya yang kita lakukan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pemalang. Amiin ya rabbal ’alamiin.
Wassalamualaikum Wr. Wb BUPATI PEMALANG
H. JUNAEDI, SH, MM
16
