Assalamualaikum Wr. Wb Ysh. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; Ysh. Sekretaris Daerah beserta segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hadirin yang Saya hormati pula; Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama – sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri “Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014”, dalam keadaan sehat wal ’afiat. Atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan 1
penghargaan yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pemalang, atas pandangan, penilaian dan dukungannya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya, yang telah Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Semua pandangan, penilaian, dan dukungan yang telah diberikan oleh seluruh fraksi DPRD pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 kemarin, merupakan masukan yang sangat berharga dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014. Hadirin yang berbahagia, Dalam rangka memenuhi harapan seluruh fraksi DPRD terhadap berbagai pokok permasalahan yang disampaikan, pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan materi jawa2
ban eksekutif secara umum dalam garis – garis besar, terutama pada pokok persoalan yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi. Adapun uraian secara lebih lengkap dan terperinci atas setiap pendapat, pertanyaan, maupun saran dan masukan dari masing-masing fraksi, telah kami sampaikan dalam buku Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pemalang Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014. Rapat Paripurna DPRD yang Saya hormati; Memperhatikan pandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi, maka berdasarkan substansi pertanyaan, saran mapun pendapat, dapat Saya sampaikan jawaban ataupun tanggapannya sebagai berikut : Permasalahan realisasi penyerapan anggaran yang relatif masih rendah, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan fisik konstruksi, menjadi perhatian 3
hampir semua fraksi dalam pandangan umumnya. Terhadap pertanyaan ini dapat Saya jelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain karena adanya keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan, keterlambatan terbitnya petunjuk pelaksanaan / teknis kegiatan, serta pemberlakuan sertifikasi badan usaha (SBU) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2011 dalam pengadaan jasa konstruksi pada tahun anggaran 2014. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, telah dan akan ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional kegiatan setiap bulan, monitoring dan evaluasi secara berkala, pembekalan kepada pejabat pembuat komitmen agar segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pengawasan pekerjaan untuk menjaga kualitas pekerjaan agar tepat waktu dan tepat mutu.
4
Terkait dengan pertanyaan mengenai pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014, termasuk luncuran Tahun Anggaran 2011 – 2013 yang dianggarkan kembali pada tahun 2014, dapat Saya jelaskan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, tidak hanya terjadi di Kabupaten Pemalang, tetapi terjadi secara nasional. Hal ini antara lain disebabkan karena : pertama, adanya keterlambatan juklak / juknis; kedua, ketidaksesuaian antara arahan penggunaan yang diatur dalam juklak / juknis dengan kebutuhan bahan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, sehingga berpotensi pemborosan uang negara; dan ketiga, belum terbitnya e-katalog dan harga eceran tertinggi (HET) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan DAK tahun 2014, yang terakumulasi dan menumpuk sejak tahun 2011. Menyikapi adanya beberapa permasalahan di atas, telah dilakukan upaya penyelesaian dengan melakukan koordinasi-konsultatif dengan pihak5
pihak terkait, terutama dalam kaitannya dengan juklak / juknis DAK Bidang Pendidikan tahun 2011 dan 2012, serta dengan mengintensifkan desk pelaporan masing-masing sekolah untuk percepatan pelaporan penggunaan dana, agar dikemudian hari tidak terjadi persoalan baik secara administratif maupun yuridis. Rapat Paripurna yang berbahagia; Mengenai imbas amblesnya jembatan Sungai Comal yang menyebabkan kerusakan jalan-jalan kabupaten yang difungsikan sebagai jalan alternatif, dapat Saya jelaskan bahwa terhadap kerusakan jalan-jalan kabupaten yang difungsikan sebagai jalan alternatif tersebut, saat ini sedang dilakukan inventarisasi kerusakan jalan untuk diusulkan penanganannya, baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dapat Saya sampaikan juga bahwa secara reguler penanganan pemeliharaan / peningkatan jalan termasuk beberapa jalan alternatif di atas, tetap dilaksanakan dan pada saat ini sudah memasuki tahap kontrak. 6
Selanjutnya perlu Saya sampaikan bahwa guna memenuhi harapan agar pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Bidang Kesehatan) dapat berjalan dengan baik dalam aspek-aspek pendanaan, pelayanan dan bentuk layanan, telah dilakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas bersama BPJS Bidang Kesehatan. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai hak dan kewajiban peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / FKTP atau puskesmas-puskesmas, dokter keluarga, dan klinik maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit), yang kesemuanya akan dijamin dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku, tanpa ada biaya tambahan. Sedangkan saran untuk sinkronisasi regulasi jaminan kesehatan nasional khususnya untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Bagi
7
Peserta BPJS Kesehatan dengan BPJS Cabang Pekalongan. Hadirin yang Saya hormati; Disamping beberapa permasalahan tersebut di atas, beberapa fraksi juga telah menyampaikan pandangan kritis terhadap permasalahan pendapatan daerah, baik tentang uraian pos-pos pendapatan daerah, penyebab penurunan target retribusi daerah maupun upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Terhadap pertanyaanpertanyaan dimaksud, dapat Saya jelaskan bahwa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 peningkatan target pendapatan yang signifikan terdapat pada semua kelompok pendapatan, terutama pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, penambahan terbesar pada jenis Bantuan Keuangan dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa alokasi dana 8
Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terutama yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kenaikan target pendapatan terbesar pada jenis Lain-Lain PAD terutama yang berasal dari dana kapitasi JKN yang dananya ditransfer dari BPJS Bidang Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain itu, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan. Sedangkan jenis retribusi daerah mengalami penurunan target penerimaannya, terutama disebabkan karena retribusi pelayanan kesehatan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 7 milyar (tujuh milyar rupiah), turun menjadi Rp. 5 milyar (lima milyar rupiah), dikarenakan dana Jamkesmas yang dulu masuk ke retribusi pelayanan kesehatan, untuk 9
tahun 2014 menjadi BPJS sehingga Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut adalah murni pendapatan dari kunjungan yang bukan peserta BPJS (PBI / Askes PNS) dan Jamkesda. Adapun peningkatan pendapatan pada kelompok Dana Perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Dengan adanya peningkatan target pendapatan dari ketiga kelompok pendapatan daerah tersebut, maka terdapat kenaikan target pendapatan tahun anggaran 2014 sebesar Rp 141.699.114.000,00 (seratus empat puluh satu milyar, enam ratus sembilan puluh sembilan juta, seratus empat belas ribu rupiah) atau naik 9,45 % (sembilan koma empat puluh lima persen) dari anggaran pendapatan daerah semula sebesar Rp 1.499.600.982.000,00 (satu trilyun, empat ratus sembilan puluh sembilan milyar, enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), menjadi Rp 1.641.300.096.000,00 (satu trilyun, enam ratus empat puluh satu milyar, tiga ratus juta sembilan puluh enam ribu rupiah). 10
Untuk mencapai target peningkatan PAD tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan beberapa upaya, yaitu : pertama, melakukan pendataan terhadap obyek pajak dan wajib pajak khususnya wajib pajak baru; kedua, mengupayakan agar peningkatan pajak daerah semakin meningkat, dimana penyetoran pajak daerah mendasarkan pada obyek pajak/ omset; ketiga, peningkatan manajemen dan profesionalisme pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; keempat, peningkatan pengelolaan aset daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang wajar terhadap PAD; dan kelima, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD yang Saya hormati; Demikian beberapa penjelasan umum yang dapat Saya sampaikan. Saya berharap pembahasan lebih mendalam dan intensif terhadap 11
raperda ini dapat dilaksanakan pada agenda dan tahapan selanjutnya, baik dalam rapat-rapat kerja komisi maupun badan anggaran DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah SWT meridhoi langkah dan upaya yang kita lakukan dalam membangun Kabupaten Pemalang.
Wassalamualaikum Wr. Wb. BUPATI PEMALANG
H. JUNAEDI, SH, MM
12
