ASDFASDF VOL V No. 29 Edisi Maret - April

ASDFASDF

VOL V No. 29 | Edisi Maret - April 2012

1

Contens

Editorial

3

Auditama

4

Liputan Khusus

17

AuditOase

28

Wawancara

30

Info Penting

35

Berita Keluarga

36

Profil

37

SpeakOut

38

Ex-Auditor

40

Ragam Pengawasan

49

Sudut Kantor

52

Pojok SPIP

53

Alexander on Leadership

55

Pojok Komunitas

57

Pesan

58

Resensi Buku

59

4 8

8 25

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai Standar Biaya Umum (SBU). Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan Inspektorat Jenderal Pelindung: Inspektur Jenderal, Penasihat: Sekretaris Inspektur Jenderal, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Inspektur IV, Inspektur V, Inspektur VI, Inspektur VII, Inspektur Bidang Investigasi, Penanggung jawab :C.M. Susetya, Redaktur :Budi Prayitno, Penyunting : Alexander Zulkarnaen, Dedhi Suharto, M. Hisyam Haikal, M. Gilang Ramadhan, Galih Teguh Gumilang, Ridzky Aditya Saputra, Desain Grafis/ Fotografer :Terry Castello, Putra Kusumo Bekti, Sekretariat :Delima Frida, Suryani, Istianah, Maria Cecilia Kinanthi, Dianita Wahyuningtyas, Rahmawati Setyaningsih, Mujaini, Ari Hapsari, Johan Rizki, Agus Rismanto, Ervin Septian Firdaus, Talitha Sya'banah Fajrin Sudana, Ari Hapsari ISSN : 1411 - 9455 Alamat: Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung Juanda II Lantai IV - XIII, Telp. (021) 3865430 fax. (021) 3440907 Kode Pos : 10710 e-mail : [email protected]

2


aditorial


3

auditama

S

iapa Bilang TU dan Kehumasan itu Hanya Sekedar Surat Menyurat?

K

etika berbicara mengenai tata usaha atau biasa disingkat TU, maka yang ada dibenak kita adalah proses administrasi persuratan, penggandaan, dan pengarsipan. Pada prakteknya, seringkali pekerjaan pegawai TU ini dipandang sebelah mata karena dianggap sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan pemikiran. Mungkin dalam bayangan kita, pekerjaan pegawai TU hanya sebatas pada menerima surat, mencatat, menggandakan, kemudian menyimpan surat tersebut. Namun, apakah sesederhana itu pekerjaan pegawai TU ?

Tata Usaha Identik dengan Surat, Dokumentasi, dan Arsip Memang benar bahwa tugas utama pegawai TU adalah berkaitan dengan persuratan dan penyimpanan arsip. Terkadang keberadaan pegawai TU mungkin tidak dianggap penting pada saat surat atau berkas baru masuk ke ruang pimpinan. Tapi pada akhirnya, keberadaan pegawai TU akan terlihat penting ketika proses surat atau berkas tersebut sudah berjalan beberapa waktu kemudian, misalnya: seorang pimpinan membutuhkan surat atau berkas yang dikirim enam bulan yang lalu, hal ini akan

4

lebih mudah jika ada pegawai TU yang menangani sehingga surat-surat atau berkas-berkas yang masuk mudah untuk dicari kembali. Berkaitan dengan persuratan, dua orang pegawai subbag TU dan Kehumasan Bagian Umum Sekretariat Itjen, Natassa Feryza dan Canggih W. S., memberikan penjelasan mengenai alur pekerjaan mereka. Hal pertama yang dilakukan adalah menerima surat masuk yang ditujukan kepada Irjen atau Sekretaris Irjen, lalu diinput ke aplikasi, selanjutnya dicetak lembar disposisi. Setelah itu surat disampaikan kepada Irjen atau Sekretaris


auditama Irjen untuk didisposisikan, setelah didisposisi lalu direkam dalam aplikasi, kemudian surat itu dikirim sesuai tujuan disposisi. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat yaitu dari subbag TU, Bagian SIP jika ada kendala dalam aplikasi persuratan, dan unit lain yang menjadi tujuan disposisi Irjen atau Sekretaris Irjen untuk merespon surat masuk tersebut sesuai arahan/disposisi Irjen atau Sekretaris Irjen. Tata usaha selalu berkaitan dengan dokumentasi dan kearsipan. Inilah mengapa perpustakan juga merupakan salah satu unit yang dikelola oleh subbag TU dan Kehumasan. Mujaini, seorang Sarjana Humaniora yang bergabung di Itjen tahun 2010 menjelaskan tugas-tugasnya di Perpustakaan Itjen. “Yang utama adalah mengelola koleksi perpustakaan, baik yang berbentuk buku maupun non-buku, seperti dokumen peraturanperaturan atau undang-undang”, terang Mujaini. Wawan Surahman, rekan kerja Mujaini di perpustakaan, turut menambahkan bahwa yang yang dilakukan dalam mengelola perpustakaan adalah scan data buku, perawatan ruangan, perawatan fisik buku, pelayanan peminjaman dan pengembalian. Dapat dikatakan bahwa penyimpanan arsip fisik dan pendokumentasian juga merupakan salah satu kegiatan di perpustakaan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan dokumentasi peraturanperaturan.“Jadi kami siap membantu rekan-rekan yang sekiranya membutuhkan dokumen peraturan” jelasnya.

Tata Usaha ditambah Kehumasan, jadi seperti apa ya? Pada tahun 2010, berdasarkan PMK 184/PMK.01/2010 terdapat penambahan fungsi kehumasan dalam subbagian TU Bagian Umum, sehingga namanya pun berubah menjadi Subbag TU dan Kehumasan. Subbagian TU dan Kehumasan Bagian umum yang dikomandoi oleh Budi Prayitno mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepustakaan, penggandaan, ekspedisi, kehumasan, komunikasi publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat jenderal, dan pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Ketika ditemui di ruang kerjanya di lantai

IV gedung Djuanda II, Budi menuturkan visi dan misi Subbag TU dan Kehumasan, visi dan misi SUbbag TU dan Kehumasan adalah mewujudkan Bagian Umum menjadi bagian yang terbaik melalui tupoksi Subbag TU dan Kehumasan, yaitu persuratan, kearsipan, perpustakaan, penggandaan, ekspedisi dan kehumasan. “Kami merasa saat ini masih jauh dari ideal, oleh karena itu semua lini masih harus ditingkatkan, baik itu dalam urusan persuratan, kearsipan, kepustakaan, penggandaan, ekspedisi dan lain-lain”, ujar Budi sambil membenahi letak tempat duduknya.“Tantangannya adalah banyak pekerjaan yang bersifat unstructure dan on the spot yang harus dikerjakan dalam waktu sempit, prinsip kami semua pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya meski terkadang harus pulang malam hari”, tambahnya. Hal senada juga disampaikan oleh Galih Teguh Gumilang, salah satu punggawa Subbag TU dan Kehumasan yang mahir dalam bidang desain. Menurut Galih, pekerjaan di Subbag TU dan Kehumasan tidak hanya apa yang terikat dalam kontrak kinerja ataupun tupoksi yang ada, namun jauh lebih luas lagi. Segala sesuatu dilakukan dengan sentuhan seni, mulai dari desain, pengadaan barang seni, dokumentasi kegiatan, event organizer, hingga pelayanan pimpinan. Tata Usaha dan Kehumasan adalah dua bidang yang sama-sama berhubungan dengan pihak luar. Menurut Galih, dengan adanya kehumasan di Itjen struktur organisasi kehumasan yang ada saat ini semakin jelas. Tugas humas sendiri adalah mensosialisasikan dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi kepada publik, baik itu internal maupun eksternal. Dan agar membuat kerja kehumasan lebih baik, efisien, dan efektif, humas seharusnya memiliki struktur langsung dari unit


5

auditama organisasi. Karena biasanya humas membawa tugas mengenai kebijakan-kebijakan Unit Eselon I maupun yang bersifat Kementerian. Dengan adanya Kehumasan di struktur organisasi Itjen dampak langsungnya terhadap pekerjaan adalah lebih mudah berkoordinasi dan mensinergikan strategi-strategi kehumasan yang adatiap-tiap eselon I. “Dan dampak lainnya adalah menambah pekerjaan, tetapi yang dengan bertambahnya pekerjaan pasti akan bertambah pula pengalaman dan pengetahuan”, ujarnya dengan bijak. Canggih dan Tassa pun berpendapat, bahwa dengan adanya unit kehumasan sangat bagus untuk meng-update informasi-informasi seputar Itjen, baik melalui website, ataupun majalah Auditoria. Kegiatan-kegiatan yang ada di Itjen dapat dipublikasikan dan di-update di website.

“Subbag TU dan Kehumasan terkadang masih dipandang sebelah mata. Beberapa masih menganggap pekerjaan unit ini sepele dan mudah, padahal kenyataannya tidak demikian”

menjelaskan bahwa manfaat penggunaan e-filing ini baru terasa ketika kita harus mencari arsip-arsip yang sudah lama, entah dimana atau masih ada atau tidak, tidak ada yang tahu. Melalui e-filing hal tersebut dapat diatasi. Dokumen dengan mudah dan cepat bisa ditemukan. Semua ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pengawasan yang ada di Itjen. Perpustakaan Itjen sekarang ini dikembangkan menjadi perpustakaan modern. Wawan mengatakan, perpustakaan Itjen sekarang ini mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari alat, sistem pelayanan, aplikasi sampai dengan koleksi buku. Pengadaan buku-buku dilakukan berdasarkan permintaan dari tiap-tiap unit atau bagian di Itjen, sehingga koleksi yang ada di perpustakaan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan para pegawai Itjen. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, perpustakaan Itjen lebih banyak mengoleksi peraturan-peraturan dibandingkan dengan bukubuku.

Curahan Hati para Punggawa Subbag TU dan Kehumasan

Yang Diunggulkan di Subbag TU dan Kehumasan Pada tahun 2012 ini, pengarsipan berbasis aplikasi (e-filing) dan perpustakaan modern menjadi konsentrasi utama di Subbag TU dan Kehumasan. Electronic Filing atau biasa disingkat dengan e-filing merupakan pengelolaan arsip atau dokumen dengan menggunakan aplikasi. Kegiatan ini adalah salah satu upaya subbag TU dan Kehumasan dalam rangka mewujudkan e-government. Selama ini arsip-arsip yang sangat tingg inilainya justru dicampakkan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti. Padahal, bisa jadi suatu arsip akan sangat berguna di waktu-waktu mendatang. Baik arsip fisik maupun arsip digital, dikelola dengan menggunakan aplikasi ini. Galih

6

Suka dan duka, pastinya dialami oleh para punggawa subbag TU dan Kehumasan dalam menjalankan tugasnya. Natassa bercerita, sejak ditempatkan di Subbag TU dan Kehumasan pada awal tahun 2008 banyak sekali pengalaman yang dirasakannya. Tugasnya yang mengurusi persuratan di ruang Sekretaris Itren, membuat Natassa sering berkomunikasi dengan Sekretaris Itjen. Disitulah Natassa merasa bahwa ternyata para pejabat itu manusia biasa yang juga senang bercanda. Pengalaman lain juga dirasakan oleh Canggih yang bertugas mengelola persuratan yang ditujukan


auditama untuk Irjen. Pada saat-saat tertentu Canggih diharuskan untuk standby di ruangan sampai malam hari. Meskipun lelah, tapi Canggih melakukan dengan senang hati, karena itu adalah tugas yang memang harus dilaksanakan. Pengalaman lain yang menurutnya sangat berkesan adalah Bagian Umum secara rutin mengadakan Family Gathering setiap tahunnya. Menurutnya hal ini sangat bagus untuk meningkatkan kekompakan serta rasa kekeluargaan, mengingat subbag-subbag di Bagian Umum memiliki ruang kerja yang terpisah sehingga sangat jarang untuk bisa berkumpul bersama. Sebagai seorang pustakawan, Mujaini tentu saja dituntut untuk bertemu banyak orang dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Mujaini menganggap ini adalah sebuah tantangan dan kesenangan, karena bisa mengenal rekan-rekan di Itjen. Namun, beberapa kendala juga ia alami. Salah satunya adalah ketika tidak dapat memberikan pelayanan dengan baik, misalnya memberikan buku yang hendak dipinjam karena buku tersebut belum ada di perpustakaan atau ada namun sedang dipinjam orang lain. Kendala lain yang dia rasakan adalah kurangnya kedisiplinan beberapa pegawai dalam mengembalikan buku. Ada juga yang mengembalikan buku dalam keadaan rusak. Ada satu cerita yang membuatnya sedih, ketika ia bertemu dengan seorang pegawai Itjen dan kemudian berkata, “Oh, ternyata Itjen punya perpus ya?”. Galih memaparkan bahwa sampai saat ini subbag TU dan Kehumasan terkadang masih dipandang sebelah mata. “Beberapa pegawai Itjen masih menganggap pekerjaan TU dan Kehumasan itu sepele dan mudah, padahal kenyataannya tidak demikian”, ungkapnya.

Harapan para Punggawa Subbag TU dan Kehumasan Dari pengalaman yang dialami Mujaini mengenai masih adanya pegawai Itjen yang tidak tahu adanya perpustakaan di Itjen, ia berharap ada sarana untuk lebih mempromosikan perpustakaan. Selain itu, ia juga mengharapkan kerjasama dari semua pihak yang menggunakan fasilitas perpustakaan untuk disiplin dalam mengembalikan buku yang dipinjam. Peningkatan fasilitas juga menurutnya perlu ditingkatkan lagi, seperti mesin fotocopy dan unit komputer sebagai mesin pencarian. Mesin fotocopy dibutuhkan terutama untuk buku-buku

limited namun banyak dicari, sehingga cukup memfotocopy halaman-halaman yang diperlukan, tanpa perlu meminjam. Untuk komputer, digunakan untuk memudahkan pegawai mencari buku yang diinginkan.

“Sebagai supporting unit, tugas subbag TU dan Kehumasan tidak akan berhasil maksimal tanpa adanya kerjasama dari para pemangku kepentingan”

Kerjasama, adalah suatu hal yang sangat dasar dan dibutuhkan dalam melakukan suatu proses kegiatan. Begitu pula dalam manajemen e-filing. Galih menyebutkan, kendala yang dihadapi dalam melakukan e-filing adalah keterlambatan penyerahan arsip dari masing-masing unit atau bagian, serta masih terdapat beberapa jenis dokumen belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan E-filing tidak akan berjalan jika tidak ada tanggapan dan keseriusan dari masing-masing pemangku kepentingan di Itjen. Harapannya, tiap-tiap PIC yang ditunjuk benar-benar bertanggung jawab atas urusan kearsipan di masing-masing unit. Ya, meskipun sebagai supporting unit, tugas subbag TU dan Kehumasan tidak akan berhasil maksimal tanpa adanya kerjasama dari para pemangku kepentingan. (VIN/RHM/ PUT)


7

auditama Layanan Subbagian PRT :

TERASA tapi tak kentara

D

alam melaksanakan pekerjaan seharihari, terkadang kita merasa sudah bekerja sekuat tenaga, melayani sebaik-baiknya, namun sedikit sekali apresiasi dari orang lain. Begitulah yang terjadi di Bagian umum. Semua yang dikerjakan barangkali adalah hal yang tidak luar biasa, just ordinary. Melayani sebaik-baiknya, tanpa berharap pujian orang lain, adalah hal biasa. Sebaliknya, kesalahan sedikit saja bisa berbuah complaint yang luar biasa. Itulah pelayanan. Subbag Protokoler dan Rumah Tangga adalah suatu unit kerja yang mengurusi urusan dalam, rumah tangga, pengangkutan, atau jamuan tamu. Jarang sekali orang menganggapnya sebagai tugas yang ‘fundamental’ bagi organisasi. Pekerjaan yang merupakan unit pendukung tersebut tentunya bukanlah tugas pokok yang merupakan core Business, tetapi tidak dapat juga dikesampingkan peranannya. Tanpanya, sedikit banyak berimbas pada pencapaian tujuan organisasi.

Tidak hanya ada di perusahaan atau badan usaha, di Instansi pemerintah seperti Inspektorat Jenderal pun bagian/unit kerja seperti ini pasti ada. Melihat dari kacamata yang tidak biasa, Majalah Auditoria kali ini akan mengupas unit pelayanan yang mengurusi hal-hal yang kelihatannya ‘sepele’ di atas.

8

Apa sih Subbag PRT itu ? Adalah Subbagian Protokol dan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Subbag PRT (bukan kependekan dari Pembantu Rumah Tangga). Subbag PRT adalah salah satu subbagian di Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Subbag PRT mempunyai tugas pokok melakukan urusan dalam, akomodasi, protokoler, kerumahtanggaan, pengangkutan, dan pemeliharaan inventaris kantor. Kelihatannya memang simple, namun ketika kita mencoba menyelami pekerjaan yang mereka lakukan, sungguh di luar apa yang kita bayangkan. Sebagai Kepala Subbag PRT, Hari Purnomo menjelaskan bahwa tugas utama subbag PRT adalah pemeliharaan yang berpokok pada pemeliharaan aset yang dimiliki Inspektorat Jenderal seperti pemeliharaan kendaraan dinas, inventaris, rumah dinas, gedung kantor dan protokoler yang terkait erat dengan pelayanan pimpinan (meliputi pengawalan pimpinan), antar jemput tugas dinas, akomodasi hotel, penyiapan bahan dan jamuan rapat, dan lainlain. Mujiastono -yang akrab disapa Mujay, seorang petugas di Subbag PRT- mengungkapkan


auditama bahwa selama di Subbag PRT, tugasnya adalah mengelola perawatan inventaris, pemeliharaan rumah dinas, mengelola langganan daya dan jasa, mengelola jasa kebersihan (cleaning service), dan sewa mesin fotocopy. “Hampir setiap bisnis proses di subbag PRT mirip satu sama lain, hanya berbeda objek yang ditanganinya” katanya. Lain lagi kata Murdiono, salah satu staf Protokol Inspektur Jendral. Imunk –panggilan akrab Murdiono- mengibaratkan pekerjaan di Subbag PRT sebagai “Jaga Warung”. Staf harus standby di ruangan dan siap sedia untuk melayani ketika ada stakeholders yang membutuhkan pelayanan. Sebagai ajudan, Imunk bertugas mendampingi dan memastikan segala kebutuhan Inspektur Jenderal terpenuhi tepat pada waktunya.

Program Unggulan Subbag PRT

barang-barang yang tidak diperlukan. Selanjutnya, pegawai menyediakan sistim sarana penyimpanan serta lay-out untuk menjamin bahwa barang-barang yang diperlukan menjadi mudah dikenali dan mudah ditemukan dan mudah dikembalikan. Selanjutnya melakukan penerapan secara terus menerus menjadikan tempat kerja yang sehat dan ramah terhadap lingkungan melalui standar pengendalian program 5R. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program 5R, dilakukan penilaian oleh Top Management, dalam hal ini para pimpinan organisasi untuk menilai sejauh mana tingkat efektif dan efisien pelaksanan program 5R. Hari menambahkan, “progam ini dapat berjalan dengan baik jika semua pegawai tidak hanya perpartisipasi saja tetapi harus mempunyai keterlibatan yang berarti dan juga adanya komitmen dari para pimpinan untuk aktif mendukung program 5R.”

Ternyata tidak hanya pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Subbag PRT. Ada beberapa program dan kegiatan yang menjadi unggulan. Dari pemaparan Hari Purnomo, kegiatan unggulan yang ada di subbag ini adalah Program Kebersihan atau yang dikenal dengan istilah 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), Pembangunan Aplikasi pelayanan Pimpinan (Katana) yang merupakan aplikasi berbasis Web untuk mengadministrasikan Agenda Pimpinan (pejabat Eselon I dan II Itjen), serta program pelayanan satu pintu atas setiap permintaan pelayanan. Khusus untuk program 5R, Hari menekankan pentingnya pelaksanaan program ini sebagai upaya yang diharapkan dapat mengubah budaya kerja pegawai Itjen menjadi semakin baik. Program 5R yang baru pertama dijalankan di tahun 2012 ini tidak sama dengan program kebersihan lainnya. Fokusnya lebih ke arah pembangunan budaya kerja yang dimulai dari tempat kerja sampai kepada perubahan prilaku masing-masing pegawai. Program ini dilakukan secara bertahap dengan menerapkan falsafah jepang ‘Kaizen’ yang menitikberatkan terhadap perubahan dari yang salah, benar, dan menuju lebih baik secara berkelanjutan. Adapun dalam praktiknya, gambaran umum program 5R ini dilakukan secara bertahap, diantaranya melakukan pengelompokan barangbarang berdasarkan tingkat kebutuhan pegawai di masing-masing meja kerja dan menyingkirkan semua

Program 5R Subbag PRT Sebagai salah satu kegiatan protokoler, Subbag PRT juga menjalankan aplikasi Katana sebagai langkah untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan/acara pimpinan Itjen, baik dari segi penyediaan ruangan, jamuan, pendampingan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini merupakan bentuk monitoring agenda pimpinan sehingga kegiatan keprotokoleran lebih terintegrasi. Tujuannya agar Subbag PRT selaku protokoler dapat mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diinginkan pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugasnya tersebut.


9

auditama Sedangkan untuk program pelayanan satu pintu atas setiap permintaan pelayanan merupakan langkah maju untuk meningkatkan proses administrasi pelayanan menjadi lebih jelas dan rapi. Melalui pelayanan satu pintu, semua jenis permintaan akan lebih terkontrol, cepat ditindaklanjuti, dan tersistem. Program dan kegiatan tersebut umumnya telah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala. Misalnya program pelayanan satu pintu yang terkendala dengan kekurangan SDM yang kompeten, Program 5R yang masih dalam proses pilot project di unit Sekretariat Itjen dan Kasubbag TU Inspektorat sehingga belum terlaksana di seluruh unit di lingkungan Itjen. Namun, program-program ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan lebih baik lagi.

Suka duka melayani Menelisik suka duka para pegawai Subbag PRT tentu sangat menarik. Pengalaman seru selama di Subbag PRT mungkin tak bakal dijumpai di tempat lain. Johan Rizky Aditya, pelaksana tugas Subbag PRT punya cerita positif tentang pengalaman kerja di sini. “Gara- gara bekerja disini saya jadi lebih komunikatif karena tugasnya berhubungan dengan pihak lain. Dulu saya malas ngomong panjang lebar”, Ungkapnya. Tidak hanya itu, Johan juga mendapat banyak ilmu dan menjadi lebih bersabar melayani stakeholders yang selalu menuntut ini dan itu. “Kalau dulu saya dihadapkan dengan orang yang banyak nuntut, udah saya tinggal” candanya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Imunk. Pekerjaan sebagai ajudan yang menuntutnya untuk berhubungan dengan banyak pihak, khususnya para pejabat eselon I, membuat Imunk semakin baik dalam berkomunikasi dan memperluas jaringan relasi saya. Selain itu, Imunk pun selalu lebih dahulu tahu atas informasi yang sedang menjadi issue di Itjen atau Kementerian Keuangan. “Menjadi kebanggaan tersendiri karena bisa dekat dengan pimpinan tertinggi Itjen. Saya jadi bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik” tambahnya. Adapun dukanya adalah sebagian besar waktu habis di kantor dan terbiasanya pulang malam, jauh di luar

10

jam kerja. “Ibaratnya, kami ga pernah lihat matahari karena berangkat pagi dan pulang sudah sangat malam” tambah Imunk. Lain halnya dengan Mujay. Menurutnya, sukanya bekerja di subbag PRT adalah sikap para pegawainya yang baik, ramah, peduli satu sama lain, dan enjoy. Pekerjaannya mengasyikkan karena sifatnya yang lebih menuntut pegawainya untuk rajin dan selalu siap cepat tanggap. Namun ada juga sisi negatifnya, sebagian pegawainya adalah perokok aktif dan ini adalah sisi buruk suatu instansi yang harus dibenahi. “Kami sebagai pembaharu di subbag PRT berusaha mengubah stigma ini bertahap demi bertahap, selalu menyindir siapa saja yang merokok dan sekarang telah sedikit demi sedikit mulai berubah” terangnya. Selanjutnya, pegawai Subbag PRT, Dadang Risman Sunandar mengeluhkan “Subbag PRT merupakan unit pendukung yang bekerja di belakang layar. Kalau ada yang salah akan disalahkan, tapi kalau berjalan sukses biasa-biasa saja.”

Pengalaman dan kendala Subbag PRT Dari pengalaman Hari Purnomo, jika pelayanan yang diberikan oleh staf di Subbag PRT sesuai dengan harapan, maka pegawai yang dilayani tidak berkomentar. Berbeda halnya jika ada pelayanan yang tidak memuaskan, stakeholders langsung berkomentar atau bahkan marah. Untuk mensiasatinya, Kasubbag PRT ini mengarahkan agar staf di subbagnya memberikan pelayanan prima dan sesuai dengan tupoksinya dan berpikir positif untuk setiap pekerjaan yang dilakukan.


auditama banyak stakeholders yang tidak mau mengerti” keluhnya.

“Apabila Anda bekerja hanya mencari uang, maka Anda akan terpaksa melakukan suatu pekerjaan. Namun jika Anda melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka uanglah yang akan mencari Anda” Dari penjelasan Imunk, ada kendalakendala yang seringkali terjadi. Misalnya, rapat yang sifatnya mendadak sehingga harus berlarian untuk mencari dan memastikan bahan rapat. Kadangkala ada kegiatan rapat yang tidak terinfokan sehingga ketika ditanya pimpinan, kami tidak bisa menjawab yang akhirnya malah ditegur. Permasalahan ini juga diamini oleh Johan. Menurutnya, kendala yang sering dialami adalah permintaan jamuan yang bersifat

mendadak dan harus saat itu tersedia. “Subbag PRT bukanlah Warung Makan. Perlu adanya proses pemesanan makanan yang tentunya memerlukan waktu penyiapan dan pengirimannya. Namun,

Dari cerita Imunk, banyak pengalaman unik yang dirasakannya. Misalnya saja sewaktu adanya rapat pimpinan di Aula Mezzanine Gd. Djuanda I. Pada saat itu karena keasyikan ngobrol dengan teman ajudan yang lain, Imunk tidak sadar kalau Inspektur Jenderal sudah kembali ke ruangan sendiri. Ada lagi tambahnya, “Pernah suatu waktu Menteri Keuangan mengadakan Rapat pimpinan di salah satu Eselon I, kalau tidak salah hari Sabtu. Rapim dimulai pagi hari dan baru berakhir pada pukul 24.00 malam.“ Hal yang sama juga dialami Dadang. Sebagai pegawai di Subbag PRT, Dadang kadangkala bekerja sampe jam 2 pagi dan besoknya tetap masuk pagi. Ada juga pengalaman menarik yang dialami Mujay. Seringkali hari Sabtu dan Minggu bekerja di kantor demi menjalankan tugas dan melayani stakeholders. “Saya pernah standby di ruangan sampai jam 11 malam hanya untuk menunggu adanya permintaan dari pimpinan yang meminta jamuan untuk rapat yang diadakan malam hari” tambahnya.

Harapan Subbag PRT ke depannya Bagi perbaikan di lingkungan internalnya, Johan berharap bahwa sebagian pegawai yang merupakan perokok agar melakukan perubahan sikap untuk tidak merokok di ruangan kantor karena membuat image Bagian Umum khususnya Subbag PRT. Selain akan terlihat jelek di mata stakeholders, bau asap rokok membuat suasana kerja menjadi pengap dan tidak kondusif. “Sebagai pelopor program 5R, diharapkan subbag PRT dapat menjadi teladan bagi yang lainnya dan lebih kompak lagi” ujarnya.

Sebagai pimpinan Subbag PRT, Hari Purnomo berpesan agar jangan sampai waktu stakeholders terbuang sia-sia karena pelayanan yang tidak optimal. Selain itu, Hari berharap bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Subbag PRT selalu ada improvement. “Walaupun sedikit demi sedikit, tapi selalu ada peningkatan kinerja sehingga arahnya jelas dan pasti” harapnya. (VIN/RHM/PUT)


11

auditama

Tiada Itjen tanpa Penugasan (Subbag PP, dari ST hingga tiket)

“...tidak ada kata lain selain continous improvement, yang harus terus ditunaikan oleh Subbag PP demi pelayanan yang lebih dan lebih baik lagi...” Selayang Pandang Sebagai Pegawai Negeri Sipil, apa yang terlintas di kepala kita jika kita mendengar kata “Surat Tugas”? Apa pula yang kita pikirkan jika kita mendengar singkatan “SPPD”? Dua istilah itulah yang sehari-hari menjadi –istilahnya- sarapan, makan siang, bahkan makan malam bagi Subbagian Penugasan Pengawasan (PP), Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Kementerian Keuangan, Subbagian Penugasan Pengawasan bertugas melakukan administrasi penugasan dan urusan perjalanan dinas. Selain itu, Subbagian PP juga bertanggungjawab secara khusus untuk mengelola management tools di lingkungan Bagian Umum. Management tools tersebut meliputi Balance Score Card (BSC), Risk Management (RM), Indeks Kinerja Utama (IKU), Analisis Beban Kerja (ABK), dll. Pengurusan administrasi penguasan dan perjalanan dinas ini dilaksanakan oleh Subbagian Penugasan Pengawasan yang terdiri dari sebelas pegawai, termasuk Ibu Kasubbag. Sekali lagi, sepintas pekerjaan tersebut terlihat sederhana, sehingga sebelas pegawai didedikasikan khusus untuk itu jadi terasa berlebihan, mungkin, seperti “membunuh nyamuk dengan bazooka”? Namun ternyata, apabila digali lebih dalam, ternyata hanya mengurus Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), serta transportasi perjalanan dinas bukanlah pekerjaan yang sederhana. Ditemani pelaksana Subbagian PP, Auditoria kali ini mencoba menyelami lebih dalam lika-liku pengurusan ST dan SPPD di Inspektorat Jenderal kita tercinta ini.

12


auditama Administrasi Penugasan, Dulu dan Kini Sebelum mengulik lebih dalam, ada baiknya kita melongok sejarah pengurusan administrasi penugasan dan perjalana dinas di Inspektorat Jenderal. Embrio dari subbagian ini adalah Subbagian Administrasi Penugasan Pengawasan (APP) dan masih di bawah Bagian Perencanaan dan Tata Laksana (BPT). Sebelum terbit PMK 184, seluruh administrasi penugasan pengawasan dikelola oleh Subbagian APP tersebut. Namun bedanya, Subbag APP tidak mengadministrasikan perjalanan dinas. Ketika masih bernama Subbagian APP, jumlah pegawai hanya 4 orang plus 1 orang Kasubbag. Kelima orang tersebut yang menyelesaikan surat tugas sampai ke penyusunan laporan pemantauan (monitoring) pengawasan. Lalu, mengapa pekerjaan yang dulu bisa diselesaikan oleh 5 orang pegawai, sekarang harus dikerjakan 11 orang pegawai plus extra time untuk jam kerja? Mengapa Subbagian yang “hanya” menyelesaikan 2 hal saja perlu 21 Standard Operating Procedure (SOP)? Apa saja administrasi penugasan pengawasan itu? Apabila yang terbetik mengenai administrasi penugasan hanyalah sekadar mengetik surat tugas, meminta tanda tangan atasan, lantas selesai, maka ternyata jawabannya adalah “tidak!” Administrasi penugasan, dalam hal ini terutama surat tugas, adalah hasil akhir dari sebuah proses yang melalui banyak tahapan. Selain itu, surat tugas juga harus dikelompokkan menurut sifatnya, mulai dari surat tugas yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), surat tugas yang tidak sesuai PKPT, surat tugas dukungan pengawasan, sampai surat tugas terkait pengawasan investigasi. Tiap-tiap jenis penugasan tersebut memiliki ciri, perlakuan, dan alur yang berbeda dalam proses penerbitannya. Secara garis besar, proses penerbitan surat tugas meliputi beberapa tahapan utama. Surat tugas diawali dari usulan dari masing masing Inspektur

atau Kepala Bagian kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. Khusus penugasan investigasi, usulannya ditujukan langsung ke Inspektur Jenderal. Proses selanjutnya dilaksanakan oleh Subbagian Penugasan Pengawasan. Hal pertama yang dilakukan di Subbagian PP adalah memastikan bahwa usulan penugasan yang hendak diproses telah sesuai dengan PKPT, baik dari segi tema pengawasan, lokasi, jumlah sumber daya, s.d. penyediaan transportasi. Proses selanjutnya adalah perekaman data penugasan ke dalam aplikasi, yaitu aplikasi MONITA. Setelah data direkam, konsep surat tugas, surat pemberitahuan pengawasan, surat perintah perjalanan dinas serta pakta integritas sudah siap disusun dan diajukan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk ditandatangani. Terakhir, surat tugas dimaksud diteruskan ke Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan untuk diadministrasikan dan didistribusikan. Dalam pelaksanaannya, seringkali proses yang berjalan tidak seringkas dan serunut gambaran di atas. Kenyataannya, penerbitan surat tugas sering –meskipun tidak selalumengalami pembatalan surat tugas, revisi, ketidaksesuaian dengan PKPT, dan banyak hal lain yang memerlukan penyesuaian. Tiap-tiap “kasus” memerlukan penanganan tersendiri, dan sudah barang tentu memerlukan alokasi sumber daya untuk itu. Hal lain yang juga perlu dipastikan adalah setelah proses penerbitan surat tugas dan SPPD selesai, bersamaan dengan itu pula transportasi penugasan diselesaikan. Kedua proses itu berjalan secara bersamaan dan menjadi tanggung jawab Subbagian PP. Berbeda dengan Subbagian APP pada masa lalu yang sama sekali tidak mengelola transportasi penugasan. Dalam pengurusan transportasi penugasan, Subbagian PP bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaan transportasi, terutama transportasi melalui jalur udara, sesuai dengan jadwal penugasan. Hal ini ada kalanya memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait kesesuaian pagu anggaran dengan


13

auditama harga, serta ketersediaan tiket di pasaran ketika penugasan berlangsung selama peak season. Di samping itu, dalam rangka memberikan nilai tambah, Subbagian PP juga memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk memilih jadwal keberangkatannya. Hal-hal tersebut mendorong Subbagian PP untuk menata waktu kerja sedemikian rupa, agar pengurusan administrasi penugasan sekaligus transportasi perjalanan dinas dapat selesai tepat waktu, sehingga tidak menghambat jalannya pengawasan oleh Itjen. Sebagai konsekuensi, tidak jarang pula, pegawai Subbagian PP harus menambah waktu kerja agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Namun demikian, selayaknya sebuah pelayanan, pelayanan dari Subbagian PP masih membuka ruang perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini antara lain tercermin dari masih adanya keluhan dari para pengguna jasa. Keluhan semacam penyediaan tiket, penerbitan surat tugas yang lama, serta keluhan-keluhan lainnya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pengurusan administrasi dan transportasi penugasan terkadang harus dikerjakan over time, seluruh SOP yang ada sudah dijalankan, namun masih kurang cukup baik hasilnya. Menjadi pertanyaan kemudian, di mana kesalahannya? Apa yang harus dilakukan? Tentu tidak ada kata lain selain continous improvement, yang harus terus ditunaikan oleh Subbag PP demi pelayanan yang lebih dan lebih baik lagi.

tawanya yang khas. “Perbaikan itu adalah bagian dari Good Corporate Governance” begitulah yang diucapkan Siswo Haryoko, salah seorang pegawai Subbagian PP yang mewakil Kasubbagnya (Ibu Dewi Karti) ketika wawancara ini berlangsung. Menurut pegawai yang lulusan sekolah tinggi di Jurangmangu tahun 2007 “Namanya juga bekerja dengan banyak orang, jadi banyak hal bisa terjadi. Semua customer adalah raja, jadi semua dilayani dengan baik, kami harap kami dapat memberikan sumbangsih bagi Bagian Umum pada khusus dan Itjen pada umumnya” ujar Siwo, demikian ia biasa disapa, sembari menutup wawancara ini.

Apa Kata Mereka? “Tugas dibebankan saya, menurut saya cukup, yang penting semua dikerjakan dengan ikhlas, dengan senyum, jadi semua pekerjaan terasa ringan, demikian kalimat tersebut terlontar dari Ludovicus yang juga akrab disapa Dovi, pegawai lulusan STAN tahun 2008 yang sudah berkutat dengan Subbag PP selama kurang lebih 2 tahun. “Pokoknya jangan pernah ngeluh, yang penting kalo ada tugas dari pimpinan kita siap. Selama saya bertugas sih banyak banget kejadian yang berkesan, bahkan hampir tiap hari selalu banyak yang berkesan, kalo diceritain bisa dibikin novel bersambung loh mas” ujar Dovi diiringi derai

14


(RAS/GIL/JO)

auditama

Pengadaan (harus) jalan terus, meski SDM terbatas (Subbag Perlengkapan, demi kepuasan stakeholder) “...semua kita kedepankan untuk kepuasan pelanggan...”

S

ebagai unit pengawasan, penyelenggaraan tugas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal tidak dapat dipisahkan dari dukungan sarana dan prasarana. Dapat dibayangkan, apa jadinya bila sebuah kegiatan investigasi, di mana seorang investigator melakukan –katakanlah- tugas secara klandestin, namun tidak dibekali dengan perangkat yang memadai? Atau contoh lain misalnya, seorang auditor hendak mengirim file ke kantor pusat via internet, tanpa dibekali notebook dan modem yang memadai? Ketersediaan sarana dan prasana yang memadai merupakan unsur penting bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan. Lebih dari itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat dan berfungsi optimal sangat mempengaruhi kualitas dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Yang juga penting untuk diperhatikan adalah aspek efisiensi, selain efektivitas, dari penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Di lingkungan Inspektorat Jenderal, terdapat satu unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan, bukan hanya penyediaan, sarana prasarana tersebut. Unit dimaksud adalah Subbagian Perlengkapan. Sebagai salah satu Subbagian di Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal, Subbagian Perlengkapan bertugas menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam hal pelayanan perlengkapan. Pelayanan dimaksud mencakup penyediaan Barang Milik Negara (BMN) dan supplies, dari mulai perencanaan, pengadaan, administrasi, distribusi, sampai kepada penghapusan barang yang tidak optimal dan rusak. Seluruh kegiatan di Subbagian Perlengkapan

sudah dituangkan dalam SOP. Namun dalam perjalanan waktu, perkembangan organisasi menyebabkan beberapa standar prosedur sudah tidak sesuai dan harus diusulkan untuk diubah. Sebagai contoh, SOP pengadaan barang Jasa yang mengacu pada peraturan yang kini sudah berubah. Kepala Subbagian Perlengkapan, Haryadi, mengutarakan bahwa dalam Subbagiannya kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling penting. Fokus utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh user atau stakeholders. Setiap kegiatan yang ada di Subbagian Perlengkapan akan ditangani sebaik mungkin, tidak ada yang tidak diunggulkan. Semua dikedepankan untuk mencapai kepuasan pelanggan. “Kita sebenarnya ingin tidak ada satu hal yang kita unggulkan dan yang tidak kita unggulkan. Semua ingin kita tangani sebaik-baiknya. Salah satu IKU kita tercapai kepuasan pelanggan, saya concern seluruh user/stakeholders puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Concern saya di situ, jadi tidak ada satu hal khusus yang kita unggulkan dibanding yang lain. Semua kita kedepankan untuk kepuasan pelanggan” demikian ujar sang Kepala Subbagian. Meskipun demikian, diakui oleh Pak Haryadi, yang sebelumnya pernah aktif menjadi pemeriksa di bidang Kepabeanan dan Cukai, bahwa masih terdengar pernyataan kurang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Subbagian Perlengkapan. Halhal yang mungkin terdengar “sepele”, semisal kertas, tinta printer, dll namun ketika tidak tersedia bisa sangat menghambat pelaksanaan pekerjaan. Sesuai Perlengkapan

SOP yang memang

berlaku, Subbagian bertanggungjawab


15

auditama sehinga barang tersebut tidak kita adakan karena anggaran tidak ada dalam daftar DIPA. Selagi itu tercantum di DIPA akan kita adakan. Kalo tidak, akan direncanakan untuk pengadaan di tahun berikutnya, atau kalo anggaran masih longgar kita usulkan untuk mengajukan revisi agar kebutuhan mereka bisa dipenuhi.” Pernyataan di atas disampaikan oleh Pak Haryadi mengingat banyaknya keluhan unit terkait mengenai beberapa sarana prasana yang tidak diselenggarakan bagi unitnya. Padahal, sekali lagi, proses menyelenggarakan suatu inventaris kantor itu tidak sebentar. memberikan pelayanan sarana dan prasarana, namun harus melalui Kepala Subbagian TU (di tiaptiap Inspektorat). Menurut Pak Haryadi, melalui forum Kepala Subbagian, apabila secara informal disampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Subbagian Perlengkapan, maka saat itu juga Subbagian Perlengkapan akan menindaklanjutinya. “Kami akan memberikan berapapun kertas, tinta yang diminta selagi itu diajukan oleh stakeholders melalui Kepala Subbagian TU-nya. Jadi dari keorganisasian bukan dari person ke person, tapi dari Subbagian perkap ke Subbagian TU. Mungkin ada beberapa yang ga puas, karena Subbagian TUnya kurang cepet dalam mengajukan permintaan supplies, sehingga supplies sudah keburu habis dan mereka belum mengajukan lagi. Jadi ketika barang sudah habis mereka baru mengajukan. Jadi kami memberikan pelayanan kepada organisasi bukan kepada person” tegas Pak Haryadi. Ketidakpuasan pengguna kemungkinan disebabkan hambatan komunikasi dan proses, di mana pelayanan dari Subbagian Perlengkapan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disampaikan kepada organisasi dan bukan langsung ke pengguna yang bersangkutan. Sementara ada kalanya kebutuhan cukup mendesak.

Bahkan, disampaikan juga oleh Bapak dari 4 orang anak ini, seringkali unit-unit terkait ini tidak tahu apa yang mereka minta. Maksudnya adalah terkadang unit-unit tersebut tidak paham jenis barang apa yang mereka minta. Sebagai contoh, salah satu unit pernah mengajukan permohonan kamera, tapi unit tersebut tidak menyampaikan spesifikasi kamera seperti apa yang diminta. Jika nanti kamera tersebut langsung diadakan, besar risikonya kamera tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan unit yang bersangkutan. Selain spesifikasi, titik krusial lain dari penyediaan BMN adalah penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga menjadi kendala tersendiri. Karena itu adalah titik krusial dalam penyelenggaraan pengadaan. Penetapan HPS itu sendiri harus memperhitungkan banyak hal antara lain pajak, margin penyedia, dan beberapa hal lain. Beberapa kendala yang disebutkan di atas tidak menyurutkan semangat Subbagian Perlengkapan untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan penggunanya. Dengan beragamnya kebutuhan, beragam pula karakteristik pengelolaannya, pemenuhan kebutuhan pengguna terkait layanan sarana dan prasaran tentu bukan hal yang mudah, namun tidak juga mustahil bukan? (RAS/GIL/JO)

Jika persoalan penting dalam penyediaan supplies terutama pada waktu penyediaan, lain halnya dengan pelayanan BMN. Sebagai asset tetap yang diperoleh dari belanja modal, penyediaannya tidak sesederhana penyediaan supplies. “Kalau BMN, kadang2 mereka gak paham. Di bulan AprilMaret mereka minta printer/pc. Padahal mereka tidak pernah mengajukan di rencana kebutuhan

16


Liputan Khusus

Seputar APIP dan Forbes APIP Forbes APIP yang didirikan pada 23 Agustus 2002 mengiringi lahirnya Reformasi Keuangan Negara yang ditandai digelontorkannya satu paket UU Keuangan Negara. Forum ini merupakan wadah “informal” bagi APIP untuk dapat saling berkomunikasi dan berkonsultasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh APIP.

P

engelolaan keuangan negara yang optimal dibutuhkan untuk menjamin langgengnya pembangunan negara kita tercinta. Dari segi peraturan, telah banyak peraturan yang disusun oleh pemerintah untuk menjamin pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan semestinya. Salah satu peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan negara adalah Pasal 58 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal 58 UU No. 1/2004, disebutkan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut

dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya”. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pengendalian intern adalah kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara lebih bersifat operasional yang dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan unit kerja di Pemerintahan Daerah. Kegiatan operasional tersebut tentu saja harus diawasi secara internal dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta audit/ pengawasan. Tugas tersebut tentu saja tidak dapat dikatakan ringan. Pengawas internal harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dengan adanya APIP, Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah dapat menggunakan jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk lebih dapat membantu unit-unit operasional menjalankan tugas dan fungsinya. APIP harus diberdayakan secara efektif untuk menjaga berjalannya tugas dan fungsi


17

Liputan Khusus pengawasan serta memberikan pandangan yang independen atas setiap siklus anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan audit/pengawasan. Tugas APIP yang sangat ideal tersebut apabila dapat dilaksanakan dengan baik bisa cukup menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara yang dari mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Terkait dengan kondisi yang masih terjadi di penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara saat ini, bisa dikatakan APIP memiliki banyak tugas dan banyak tanggung jawab yang diembannya.

Apa dan Siapa Forbes APIP Pengawasan internal merupakan salah satu kunci pengelolaan keuangan negara yang baik. Apabila BPK dikenal sebagai pengawas eksternal pemerintah, maka Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dikenal sebagai pengawas internal pemerintah. APIP terdiri atas BPKP (bertanggungjawab kepada Presiden), Itjen Departemen/LPND (bertanggungjawab kepada tiap-tiap Menteri/ Pimpinan LPND), dan Inspektorat/Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Masingmasing lembaga pengawasan fungsional tersebut mempunyai fungsi dan peran tersendiri dan pembentukan struktur organisasinya berdasarkan Keputusan Presiden untuk BPKP, Keputusan masing-

masing menteri untuk tiap-tiap Itjen Departemen, dan Perda Propinsi untuk Bawasda Propinsi serta Perda Kabupaten/Kota untuk Inspektorat/Bawasda Kabupaten/Kota. Forum Besar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan wadah atau acuan bagi seluruh APIP di Pusat dan Daerah dalam melaksanakan tugas sehingga ada kesinambungan dan kesamaan konsep. Ketua Forbes APIP Periode 2005-2008 adalah Basoeki Hadimoeljono. Walaupun forum bersama (Forbes) APIP ini bersifat “informal”, namun keberadaannya sangat penting untuk mensinergikan kegiatan pengawasan internal di pemerintah daerah, kementerian dan lembaga. Dalam sambutannya saat pertanggungjawaban pengurus ForBes APIP Periode 20052008, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan ForBes - APIP telah membuktikan diri sebagai wadah informasi yang mampu menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi oleh APIP. Lebih lanjut dikatakannya, kurun waktu 7 (tujuh) tahun ini, ForBes - APIP telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi APIP berupa seminar, lokakarya, diskusi, semiloka, studi banding dan kajian-kajian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. ForBes – APIP juga telah berperan meningkatkan efektifitas pengawasan intern pemerintah melalui beberapa saran dan rekomendasi kepada instansi terkait. Hal tersebut dilakukan dalam upaya perbaikan sistem karier auditor APIP agar dapat mendorong peningkatan integritas, indenpendensi obyektifitas dan kompetensi APIP.

Tantangan untuk Forbes APIP Memastikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik bukanlah tugas yang sederhana. Masih banyak tantangan-tantangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang harus dibenahi. Beberapa tantangan tersebut adalah percepatan penyerapan anggaran, masih adanya anggaran belanja yang diblokir, persoalan dalam bidang penerimaan APBN, proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang masih membutuhkan perbaikan, membantu proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan, serta indeks prestasi korupsi di Indonesia yang masih buruk. Hal-hal diatas merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan oleh APIP. Melalui forum bersama, APIP kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan rumah tersebut. Lalu, apa

18


Liputan Khusus saja yang dapat dilakukan oleh Forbes APIP untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada? Penyerapan anggaran merupakan salah satu momok yang masih menghantui penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Seringkali, penyerapan anggaran tidak optimal karena terjadi lonjakan penyerapan anggaran pada akhir tahun, atau bahkan pada bulan Desember. Dalam hal percepatan penyerapan anggaran Forbes APIP dapat berperan untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja K/L dan pemda telah menyusun disbursement plan dan procurement plan, serta menjalankannya dengan disiplin. Akan lebih baik lagi kalau APIP dapat menjalankan fungsi konsultasi, misalnya dengan menyiapkan help desk pengadaan barang/ jasa, dalam rangka pengamanan belanja modal dan barang yang mungkin akan rendah karena keragu-raguan bahkan ketakutan para pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan. Karena, kadangkala penyerapan anggaran yang rendah justru terjadi karena ketidaktahuan bendahara atau penanggungjawab anggaran dalam memanfaatkan anggaran tersebut. Terkait masih adanya anggaran belanja yang masih diblokir/, Forbes APIP dapat mengambil bagian dalam penyelesaian masalah ini antara lain dengan melaksanakan fungsi konsultansinya. APIP dapat melihat lebih dekat pada hal-hal penyebab (root cause) yang mengakibatkan tidak lengkapnya data pendukung administrasi dan memberikan rekomendasi yang dapat menghilangkan penyebab pemblokiran tersebut. Dalam rangka meningkatkan dan menyelesaikan persoalan di bidang penerimaan APBN, APIP dapat berkontribusi dengan menjalankan fungsi (assurance) antara lain melalui pengujian dan penilaian atas kepatuhan satker dalam implementasi pemungutan dan penyetoran PNBP, kepatuhan bendahara dalam melaksanakan pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak, serta kepatuhan PNS untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tentu saja APIP diminta secara konstruktif melaksanakan fungsi katalisator dan konsultasi untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan/PNBP di K/L dan pemda, serta meningkatkan optimalisasi penerimaan APBN/APBD. Opini dalam laporan keuangan yang diberikan oleh BPK pada kementerian/lembaga harus ditingkatkan pada tahun 2012 dan seterusnya. Pada tahun anggaran 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih memperoleh opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Demikian

juga Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), dari 83 LKKL 53 diantaranya telah mendapat opini WTP, sementara sisanya sebanyak 28 mendapat opini WDP dan 2 mendapat opini “Tidak Memberikan Pendapat” (TMP). Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), gambaran atas 524 LKPD dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI selama semester I 2011 atas 358 LKPD, yaitu 32 mendapat opini WTP, 271 mendapat opini WDP, dan 43 mendapat opini TMP, serta 12 mendapat opini “Tidak Wajar”. Forbes APIP memiliki peran strategis dalam membantu Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjamin jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. APIP juga dapat menjadi semacam liaison officer bagi unit-unit operasional dalam menghadapi pemeriksaan oleh BPK RI. Terakhir, terkait dengan reformasi birokrasi dan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih buruk, Forbes APIP dapat ikut berperan serta agar kedua hal tersebut menjadi lebih baik. Forbes APIP harus ikut serta dalam meningkatkan integritas para aparatnya.

Agar Forbes APIP Menjadi Lebih Baik APIP memiliki peran yang luas dalam menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah serta menjaga kinerja para penyelenggara pemerintahan negara mulai dari daerah sampai pusat. Oleh karena itu, para aparat APIP harus memiliki inisiatif dan proaktif dalam melakukan tugasnya. Apabila sebelumnya koreksi atau penanganan suatu masalah yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal dapat terlambat, karena mereka tidak terlibat banyak, maka ke depan hal itu seharusnya dapat dihindari. APIP dapat memberikan kontribusi yang banyak dalam pengelolaan keuangan negara apabila APIP dilibatkan sejak proses perencanaan kegiatan pada satker dilakukan. Selain itu, untuk mengatasi beragamnya kualitas aparat yang dimiliki oleh APIP, maka akan lebih baik apabila Forbes APIP memiliki petunjuk manual pengawasan yang untuk mengantisipasi aparat APIP yang belum memiliki latar belakang pengawasan atau audit. (GUS/KIN/TER) Sumber:


19

Liputan Khusus

Lokakarya APIP, mengapa perlu?

D

ari tahun ke tahun, praktik reformasi yang dijalankan di segala bidang baik politik, ekonomi, hukum maupun birokrasi telah mulai menghasilkan berbagai perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, upaya tersebut harus terus ditingkatkan. Termasuk dalam hal reformasi pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menata kembali aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan mengikuti praktik-praktik terbaik yang berlaku harus tetap memperoleh perhatian yang serius. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan berbagai indikator masih menunjukkan kondisi yang belum menggembirakan. Secara riil pemerintah menghadapi penyerapan anggaran yang terus turun dalam tiga tahun terakhir sehingga tidak mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kesempatan penyerahan DIPA tahun anggaran 2012 Presiden memberikan perhatian khusus terhadap hal ini karena penyerapan anggaran tahun 2011 hanya sebesar 87% atau turun dari tahun 2010 sebesar 90,9% dan tahun 2009 sebesar 91,8%. Sementara itu dari sisi pelaporan, laporan keuangan pemerintah sebagai alat pertanggungjawaban keuangan negara juga belum memperlihatkan opini maksimal, baik di tingkat pemerintah pusat, kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah

20

Pusat tahun 2010 masih memperoleh opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), demikian juga Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah masih banyak yang baru memperoleh opini WDP atau malah “Tidak Menyatakan Pendapat”. Kondisi di atas memperlihatkan masih adanya berbagai kekurangan yang harus terus dibenahi di bidang pengelolaan keuangan dan kinerja oleh jajaran manajemen pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah. Upaya ini perlu dijalankan dengan lebih sistematis dan terstruktur, terutama untuk menyelesaikan hal-hal yang muncul di atas oleh segenap unsur pemerintah, terutama pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dimintakan kontribusinya lebih banyak sesuai dengan peran dan fungsinya. APIP harus dapat memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas serta fungsi dapat bebas dari praktik penyimpangan. Selain itu APIP juga perlu mengembangkan peran utama lainnya yang sangat penting yaitu membantu manajemen instansi pemerintah untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar tools kontrol dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik.


Dengan latarbelakang penguatan peran

Liputan Khusus APIP bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan kinerja instansi pemerintah tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memandang perlu untuk menyelenggarakan lokakarya bagi segenap APIP di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Pak Firmansyah N. Nazaruddin, Inspektur VI Itjen Kemenkeu selaku Ketua II menjelaskan bahwa ide yang melatarbelakangi acara lokakarya APIP ini adalah Inspektur Jenderal Kemenkeu yang kemudian menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. C.M. Susetya selaku ketua bidang penyelenggaraan menambahkan bahwa ide tersebut tercetus pada akhir tahun 2011 untuk mengumpulkan seluruh Itjen Kementerian/ Lembaga guna menyampaikan konsen Presiden RI tentang penyerapan anggaran, tentang akuntabilitas penyerapan anggaran tahun 2011 kemarin itu masih cukup memprihatinkan yang menumpuk di triwulan akhir. Selain itu, secara kebetulan, APIP yang diketuai oleh Irjen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berencana melakukan lokakarya APIP, sehingga kemudian dibicarakan lebih lanjut untuk kemudian tercetus ide untuk digabung menjadi lokakarya yang hostnya Kemenkeu dan forbes APIP. Intinya acara ini bertujuan untuk mewadahi dua kepentingan dengan beberapa tema yang dimasukkan dalam acara tersebut, salah satunya adalah penguatan peran APIP di seluruh Kementerian/Lembaga. Terkait dengan kepentingan yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan acara ini, ruang lingkup materi nya pun tidak jauh dari kedua hal diatas. Menurut Pak Ahmad Ghufron, salah satu panitia bidang materi memaparkan bahwasannya secara garis besar, ruang lingkup materi yang disajikan dalam acara ini berhubungan dengan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan peran APIP. Dalam penyusunan materi tersebut, bidang materi lah yang menyusun dan mengkoordinasikan kepada para narasumber yang bersangkutan. Bagi panitia bidang materi, mereka tidak menemukan kendala yang berarti dalam menentukan materi lokakarya tersebut. hal ini dikarenakan baik materi terkait pengelolaan keuangan negara dan juga peningkatan kapabilitas APIP, panitia telah mendapatkan guideline yang jelas baik dari Irjen Kemenkeu, Ses Itjen Kemenkeu, Inspektur Bidang VII dan juga panitia dari Forum Bersama (Forbes) APIP. Pak Ghufron menambahkan bahwa untuk menyusun

materi tersebut, mereka memerlukan beberapa kali pertemuan antara Forbes APIP dan Itjen Kemenkeu untuk mensingkronkan materi yang akan diangkat dan format acaranya termasuk pembicara yang akan kita hadirkan. Terkait dengan kesediaan Wapres RI untuk berkenan membuka acara lokakarya ini, secara otomatis diperlukan persiapan-persiapan tersendiri termasuk dalam hal materi yang akan disampaikan. Persiapan khusus sudah barang tentu dilakukan adalah bertanggung jawab untuk menyiapkan rancangan sambutan Wapres RI dan konsep sambutan Menkeu RI. Selain dua materi tersebut, konsep keynote speech Menkeu setelah pembukaan dan juga materi Irjen Kemenkeu juga tidak kalah membutuhkan perhatian serius. Untuk menyelesaikan itu semua, panitia bidang materi membentuk semacam tim kerja untuk menyiapkan konsep tersebut dengan membaginya dalam tim kecil untuk menyiapkan baik arahan, sambutan maupun keynote speech yang akan disampaikan dalam acara lokakarya ini. Sepanjang acara lokakarya ini berlangsung, ada beberapa materi yang disampaikan. Arahan Wapres RI membuka acara lokakarya ini. Dalam arahannya, Wapres RI lebih menekankan mengenai peran yang harus dijalankan oleh pimpinan instansi pemerintah dan APIP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terutama untuk menyelesaikan hal-hal yang saat ini menjadi perhatian Presiden. Kemudian, acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan, Kepala UKP4, Menteri PAN & RB, dan juga Kepala BPKP. Selaku Bendahara Umum Negara, pada kesempatan tersebut Menkeu menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan negara, Kepala UKP4 dan Menteri PAN-RB yang menyampaikan keterkaitan fungsi APIP dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah dan juga perannya dalam konstelasi penataan aparatur pemerintah, dan juga Kepala BPKP yang menyampaikan materi tentang hubungan APIP dan BPK dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Materi tersebut dilanjutkan dengan penyampaikan diskusi panel yang dibagi dalam beberapa sesi hingga sore hari. Dalam panel I dengan topik Peningkatan Kualitas Pengelolaan


21

Liputan Khusus

Keuangan Negara disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Dirjen Pajak Kemenkeu serta Irjen Kementerian PU. Yang bertindak sebagai moderator pada Panel I ini adalah Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Penyampaian materi dilanjutkan dalam diskusi panel II yang dimoderatori oleh Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai peningkatan kinerja instansi pemerintah dan penguatan kapabilitas APIP. Diskusi panel II disampaikan oleh Irjen Kemenkeu, Irjen Kemendagri dan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP. Dalam acara ini juga disampaikan beberapa materi dari beberapa narasumber tamu yaitu Hermawan Sulistyo terkait pandangan dan harapan masyarakat/stakeholders terhadap APIP dan juga Angota II BPK Taufiequrachman Ruki. Sebagian besar dari narasumber tersebut dapat hadir, namun dikarenakan adanya keperluan yang cukup mendesak, maka Wakil Menteri PAN & RB tidak dapat menghadiri lokakarya ini. Selain itu Dirjen Pajak yang semula dijadwalkan untuk menjadi salah satu panelis dalam diskusi panel I juga diwakilkan oleh salah satu direktur di DJP yang memiliki pengetahuan cukup atas materi yang akan disampaikan. Ketidakhadiran dari beberapa narasumber ini tidak menjadi hambatan dalam kesuksesan acara ini. Acara berlangsung dengan lancar dan bahkan terlihat antusias dari para peserta sangat baik. Menurut Pak Firmansyah dan A.Ghufron, antusiasme peserta terlihat dari beberapa indikator, yaitu dari jalannya lokakarya, kehadiran peserta hingga akhir acara, serta banyaknya pertanyaan yang diajukan selama forum tanya jawab. Hal ini dinilai cukup mengembirakan dan patut diapresiasi untuk kesuksesan acara ini.

22

Dalam perumusan materi yang dilakukan, panitia bidang materi mendapatkan banyak masukan dan pengalaman untuk mengemas materi yang cukup berbobot dalam sambutan pejabat level Wapres RI dan Menteri. A. Ghufron menggarisbawahi bahwa menjadi sebuah penting ketika materi yang disajikan tersebut memilik kekuatan data. Jadi dalam penyusunan materi terutama materi-materi yang membutuhkan data statistik dan angka harus kita pastikan bahwa data itu valid dan akurat, dan itu harus kita lakukan melalui collecting data dari berbagai sumber langsung. Bagi panitia di bidang materi, ini merupakan sebuah tantangan untuk lebih memperhatikan keakuratan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menjadi sebuah wacana untuk menjadikan acara lokakarya APIP ini secara periodik. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Firmansyah bahwasannya adanya keinginan dari Forbes APIP untuk menyelenggarakan kegiatan serupa secara bergiliran di tahun-tahun mendatang. Ia juga menyampaikan harapan pribadinya agar acara lokakarya semacam ini nantinya diisi dengan topik yang berbeda untuk menghindari kejenuhan baik dari penyelenggara maupun peserta lokakarya ini. (DIT/MUJ/GAL)


Liputan Khusus

MEREKA DI

YANG BEKERJA

BALIK LAYAR

“Ketika kita ditunjuk untuk menjadi apapun dalam sebuah kepanitiaan, menjadi sebuah prinsip untuk untuk enjoy dengan pekerjaan tersebut. Dengan enjoy dan berusaha menyenangi pekerjaan tersebut, seberat apapun itu, kita akan memaknainya sebagai tantangan untuk menambah pengalaman dan tidak menjadikannya sebuah duka.”

P

engelolaan sebuah acara dapat diibaratkan seperti pengelolaan sebuah perusahaan. Dimana dalam hal ini, pengelolaan yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam sebuah acara, sudah sepantasnya dalam tahap perencanaan, dibentuklah sebuah organisasi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tanpa adanya sebuah organisasi, event atau acara yang akan diselenggarakan tersebut sulit untuk terlaksana dengan baik. Organisasi yang dimaksudkan disini lebih merujuk pada organisasi yang sifatnya temporer atau sering kita sebut dengan istilah organisasi panitia (commite organization). Inilah yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian

Keuangan ketika mendapat amanat untuk menjadi ‘host’ penyelenggaraan lokakarya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Rabu, 22 Februari 2012 lalu. Tugas panitia lokakarya APIP ini lebih ditekankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus terkait dengan terselenggaranya acara ini. Kepanitiaan dalam acara ini mayoritas terdiri dari pejabat/pegawai Itjen Kemenkeu. Namun dikarenakan ruang lingkup acara ini cukup besar dengan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ri, Itjen Kemenkeu telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak internal Kemenkeu yaitu Sekretariat Jenderal Kemenkeu dan juga pihak


23

Liputan Khusus

eksternal Kemenkeu yaitu Forum Bersama (Forbes) APIP yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian Pekerjaan Umum, dan Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara garis besar, kepanitiaan lokakarya APIP ini dibagi menjadi dua kegiatan yaitu terkait dengan penyediaan materi yang dikoordinir dalam Bidang Materi (Inspektorat VII Itjen Kemenkeu berkoordinasi dengan Forbes APIP) dan juga halhal yang berhubungan dengan penyelenggaraan acara tersebut yang dikoordinir dalam Bidang Penyelenggaraan (Sekretariat Itjen Kemenkeu berkoordinasi dengan Setjen Kemenkeu). Persiapan yang dilakukan Forbes APIP lebih ditekankan pada peran mereka dalam memberikan masukan sekaligus menjadi LO dari Kepala/Inspektur Jenderal masingmasing. Ide dari konsep acara lokakarya ini disusun bersama-sama melalui beberapa rapat koordinasi yang hasilnya kemudian diputuskan langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu. Konsep acara ini ditentukan dengan menyesuaikan latar belakang dari penyelenggaraan acara ini, dimana lebih menyoroti terkait Akuntabilitas Penyerapan Anggaran dan juga Penguatan Peran APIP di seluruh Kementerian/ Lembaga.

24

Undangan yang diundang dalam lokakarya ini sebanyak ± 330 tamu undangan yang terdiri dari Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala BPKP, beberapa Menteri antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, beberapa Gubernur, Walikota dan Bupati, seluruh Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, seluruh Sekretaris Jenderal maupun Sekretaris Utama di Kementerian/Lembaga, beberapa perwakilan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kota, dan juga perwakilan auditor setingkat pengendali teknis di beberapa Kementerian/Lembaga. Mengingat acara ini mencakup audience yang banyak dengan dibuka langsung oleh Wapres RI, maka tidak heran kalau Itjen Kemenkeu menggandeng Event Organizer (EO) profesional untuk membantu menghandle acara ini. Menurut Kasubbag TU dan Kehumasan Bag Umum Set Itjen, Budi Prayitno, melakukan kerjasama dengan EO profesional adalah sebuah pilihan yang tepat, mengingat tenggang waktu pelaksanaan yang cukup mendadak dan juga kurangnya pengalaman dari rekan-rekan Itjen Kemenkeu untuk menyelenggarakan acara lokakarya sebesar ini. Ia menambahkan bahwa dengan kerjasama dengan EO ini mampu memperkaya wacana dan pengetahuan


Liputan Khusus rekan-rekan di Itjen Kemenkeu untuk dapat menggarap event besar di waktu mendatang. “Kehadiran 90% dari seluruh tamu yang diundang dalam lokakarya ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kita” papar Kepala Bagian Umum Set Itjen, C.M. Susetya. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwasannya ini semua berhasil atas kerjasama yang baik dari seluruh anggota tim yang dengan serta merta berkenan membagi waktunya untuk turut menyukseskan acara ini disamping pekerjaan rutin mereka. Demi terselenggara acara ini dengan baik, jelaslah dibutuhkan cukup banyak persiapan dibandingkan dengan persiapan acara-acara lainnya. Menurut C.M. Susetya, persiapan yang memerlukan persiapan lebih adalah bagaimana mengemas acara ini menjadi sesuatu yang menarik. Baginya ini bukan persoalan yang sederhana, karena jika acara kurang menarik, maka para tamu undangan pun enggan berlama-lama mengikuti hingga akhir acara. Ia pun juga menilai acara ini bisa dikatakan sukses, ini semua bisa dilihat dari antusiasme tamu undangan dan juga keseriusan mereka mengikuti acara ini hingga selesai. Selain itu, persipaan terkait tersediannya sarana prasarana untuk tamu setingkat Wapres RI (tamu VVIP) juga dirasa membutuhkan attention tersendiri. Hal serupa juga disampaikan oleh Budi Prayitno dan Ludovikus Agwin selaku anggota tim bidang penyelenggaraan bahwa memastikan ketersediaan undangan hingga tahap distribusi dan juga melakukan konfirmasi untuk memastikan siapa

saja tamu yang akan hadir, merupakan persiapan yang juga butuh extrapower. Mengapa demikian? Mereka menilai bahwa keterlambatan distribusi undangan dapat menjadi hambatan yang cukup signifikan. Berkenaan dengan undangan yang sudah embossed Setwapres, juga perlu dilakukan konformasi untuk memastikan tamu undangan tidak kesulitan untuk memasuki tempat acara. Hari Purnomo, Kasubbag Protokoler dan Rumah Tangga Bag Umum Set Itjen sependapat dengan narasumber sebelumnya. Ia menyampaikan untuk memastikan acara berjalan dengan baik, tidak ada satu pun persiapan yang di nomer dua kan. “Kita tidak boleh menyepelekan satu langkah, semua itu penting”, jelasnya. Termasuk diantaranya penyediaan katering, ia selaku PIC untuk memastikan ketersediaan katering menilai hal ini perlu dipersiapkan dengan matang. Untuk memastikan pemakaian catering baik untuk tamu VVIP, VIP maupun tamu undangan lainnya, ia harus berkoordinasi dengan protokoler dan menperkiraan perhitungan yang cukup akurat utuk penyediaan ini. Kerja keras yang dilakukan anggota tim untuk menyukseskan acara ini juga tidak jarang menhadapi batu terjal yang mampu menghambat kelancaran acara. C.M. Susetya menilai penyediaan anggaran acara yang terus berubah dan mengalami dinamisasi ini merupakan salah satu hambatan. Namun, dengan adanya sinergi yang sangat baik dengan Bag. Keuangan Set Itjen ini semua tidak menjadi factor penghambat yang dominan. Ia menambahkan bahwa dugaan munculnya hambatan ekseternal


25

Liputan Khusus seperti koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Setwapres dan Paspampres, ternyata tidak dialami. Seluruh koordinasi yang dilakukan dari persiapan awal hingga pelaksanaan acara dapat dilakukan dengan sangat baik. Ludovikus Agwin, pelaksana Subbag Penugasan Pengawasan Bag Umum Set Itjen ini menyoroti hal lain yang menjadi faktor penghambat acara ini. Ia menilai karena tipikal tamu undangan bermacam-macam, seringkali ia mendapatkan kesulitan. Hal ini mengingat tamu undangan acara ini adalah orang-orang penting baik di daerah dan di pusat, dan kita harus mengkonfirmasinya. Kendala adanya perbedaan waktu dan kesulitan menghubungi yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi undangan cukup menjadi fokus perhatiannya. Sejauh ini hambatan yang ada dapat dimitigasi dengan baik, dan tidak menjadi penghambat yang mengganggu kelangsungan acara ini. “I can handle this pokoknya”, pungkas Ludovikus dengan canda. Kesuksesan acara lokakarya ini merupakan sebuah prestasi bagi Itjen Kemenkeu. Bagi para panitia, rasa letih dan duka yang dialami tidak sebanding dengan kepuasan mereka menyaksikan kesuksesan acara ini. Bagi C.M. Susetya, ia mempunyai prinsip ketika ia ditunjuk menjadi apapun, maka ia harus enjoy dengan pekerjaan tersebut. Dengan enjoy dan berusaha menyenangi pekerjaan tersebut, seberat apapun itu, kita akan memaknainya sebagai tantangan untuk menambah pengalaman dan tidak menjadikannya sebuah duka. Budi Prayitno, Hari Purnomo dan Ludovikus pun sependapat dengan itu. Mereka menerjemahkan rasa letih dan capek dalam persiapan acara ini bukan sebagai sebuah duka. Banyaknya pengalaman baru dan bertemu dengan orang baru hingga bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka merupakan sebuah kebanggaan bagi Ludovikus. Hari Purnomo juga menilai dari tahap awal perencanaan pun kita sudah mendapat banyak pengalaman dan kompetensi baru. “Ketika acara ini sukses dengan ditandai ada senyum di bibir pejabat dan tidak ada keluhan dari mereka, kami panitia sangat senang”, tambah Budi Prayitno dalam wawancara yang dilakukan. Sebuah harapan menyeruak di akhir wawancara yang dilakukan kepada mereka

26

perwaiklan panitia. Mereka berharap jika suatu saat nanti diselenggarakan acara semacam ini, kita dapat menghandle acara ini terlepas dari bantuan EO. Budi Prayitno berharap, agar seluruh pegawai tetap bersemangat untuk terus belajar dan menambah kompetensi mereka untuk berlaku profesional dalam mengawal terselengaranya sebuah acara yang akan diselenggarakan Itjen Kemenkeu kelak. Ini semua juga perlu didukung dengan penyediaan alat dan perlengkapan yang mendongkrak berjalannya acara ini dan sejauh ini kita belum memilikinya. Ludovikus menambahkan bahwa koordinasi juga menjadi point yang cukup penting mengingat dengan komunikasi yang baik, maka acara tersebut dapat di handle dengan baik pula. Dalam pelaksanaan acara ini, tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu Planing, Organizing, Actuating dan Controlling. Semua fungsi ini dihadapkan dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu kesuksesan penyelenggaraan acara ini. Menurut Hari Purnomo, dengan perencanaan yang baik, maka sudah dapat dipastikan keberhasilan yang akan diraih akan diatas 50%, begitu pula sebaliknya. Ini semua berlaku untuk pejabat/pegawai Itjen Kemenkeu dalam menyelenggarakan acara ini di waktu mendatang. C.M. Susetya juga menekankan bahwa memilih anggota tim yang paham dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam tim juga patut menjadi perhatian. Karena selama ini, terkadang masih ada anggota tim yang kurang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, lebih bijak jika dalam perencanaan yang dilakukan, harus lebih selektif lagi dalam memilih susunan tim, jadi kontribusi yang diharapkan dari orang yang bersangkutan terhadap tim dapat diberikan secara maksimal. (DIT/MUJ/GAL)


Wawancara

B

apak 4 anak yang mempunyai hobi nonton ini bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami awak Auditoria. Meskipun waktu sudah sore dan masih banyak berkas-berkas yang harus dilihat, namun beliau masih antusias dan dengan tangan terbuka menerima kami. Tidak hanya mengenai pekerjaan, beliau juga banyak berbagi pengalaman pribadi yang sarat pelajaran di dalamnya. Satu yang paling membekas dari cerita beliau bagi kami adalah semangat beliau berjuang untuk kehidupan dan berbagi kepada sesama. Berikut yang dapat kami bagi..

Bagaimana bapak memandang Sekretariat Inspektorat Jenderal? Saya kira, kalau kita bicara sekretariat, ini tidak lepas dari dukungan. Jika kita lihat di Inspektorat Jenderal, tugas Inspektorat yang melakukan pengawasan dan kita melakukan kegiatan dukungan (supporting). Kita mendukung kegiatan yang dilakukan Inspektorat dan juga melakukan koordinasi antar Inspektorat. Terkait hal ini, kita lebih pada menata agar kemudian kegiatan utama bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apa kegiatan utamanya? Kegiatan utamanya adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat. Jika dikatakan nomor dua? tidak juga. Jika kegiatan dukungan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, maka kemudian kegiatan utamanya jangan-jangan juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti contohnya, seperti kegiatan dukungan penyediaan surat tugas dan dana untuk itu, dan jika kemudian tidak sinkron, maka kegiatan utama tidak akan berjalan dengan baik.

“Nama asli saya sebenarnya hanya Syahroni saja. Waktu di SMP ditambah-tambahi, memakai Oni karena banyak yang panggil Oni. Waktu di Bandung saya keluar dari ajun, nama saya ditambahi dengan Priatna. Dari SMP saya sudah terbiasa prihatin, bapak saya cuma buruh saja. Dan waktu itu bisa dihitung dengan jari yang bisa sampai jenjang kuliah, saya termasuk nomor dua barangkali.” Jadilah nama beliau Oni Syahroni Priatna.

Kegiatan dukungan ini perlu koordinasi dengan yang lain, seperti rencana pembiayaan. Kita tidak akan bisa membuat rencana pembiayaan yang tidak lepas dari rencana kegiatan dari Insepktorat. Hal ini karena mereka yang akan melakukan kegiatan pemeriksaan, untuk mendukung kegiatan utama itu, kita yang memberikan dukungan dan koordinir semuanya. Jadi jika perencanaan yang mereka buat bagus dan rinci, maka kita juga akan baik juga menyusun rencana pembiayaannya. Terkait SDM, untuk bisa melakukan kegiatan pengawasan itu juga butuh SDM. SDM yang dibutuhkan pun untuk masing-masing Inspektorat itu berbeda, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan berbeda, pengawasan mungkin sama, tapi yang diawasinya berbeda kegiatannya. Inspektorat melakukan pengawasan selain membutuhkan dana


27

Wawancara tapi juga perlu SDM yang tepat, dan itu kita yang men-support.

Apakah sejauh ini kinerja Sekretariat sudah optimal? Kita mencoba setiap tahun melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh kita melalui survey kepuasan pelanggan. Hal ini mungkin menjadi salah satu cara untuk melihat apakah yang kita lakukan sesuai dengan yang mereka harapkan. Walau kemudian hasilnya belum seperti apa yang diharapkan oleh mereka. Karena kita sebuah dukungan, jadi yang lebih mereka lihat adalah akhirnya saja, prosesnya jarang sekali dilihat. Hal Ini yang perlu menjadi catatan, padahal untuk mencapai dukungan yang optimal itu membutuhkan proses. Inilah yang kadang kali bisa menjadi disinsentif bagi rekan di sekretariat. Seharusnya bisa jadi tantangan untuk rekan di sekretariat untuk mengingkatkan pelayanan kita. Terkait dengan stakeholder luar, kita merupakan pintu masuk, jadi kita harus memberikan kesan yang baik kepada stakeholder kita. Seperti undangan, walaupun yang berhubungan dengan pajak, tetap kita yang menyiapkan, karena kita berusaha meyiapkan dengan baik. Jadi untuk kegiatan yang menyangkut dengan luar, kita tidak bisa diam, kita menyiapkan dari a-z sebagai motornya, walaupun substansinya bukan kita yang menyiapkan.

Apa saja pembenahan pelayaan yang dilakukan? Sejauh ini saya memberikan kesempatan kepada manajer saya yaitu Kabag. Setiap dua minggu sekali kita berkumpul untuk melihat bersama program para Kabag, apa yang sudah dilaksanakan, dari itu apakah ditemukan kesulitan. Jika ada, mari kita bicarakan. Jika ada program baru, apa yang arus dilakukan dan sebagainya. Saya memberikan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga bisa berkembang. Misalnya seperti di bagian Perencanaan dan Keuangan, mereka mencoba berinovasi yaitu pengajuan SKP secara cepat dengan online. Bagian Kepegawaian juga begitu dengan aplikasi Simanis dan Coaching-nya yang bisa memberikan konsultan, membantu pegawai yang membutuhkan. Bagian Umum juga mencoba terus berkreasi seperti dengan penataaan arsipdengan menggunakan ANRI, e-filing, web itjen pun juga terus jalan. Semua berkreasi bahkan mereka membuat rencana kegiatan program yang bahkan dibagi habis

28

sampai ke pegawai paling bawah untuk tanggung jawab itu. Jadi Alhamdulillah saya mendapat dukungan yang baik dari staff-staff saya. Paling tidak untuk kegiatan rutin sudah bisa terselesaikan. Kabag sudah bisa mendelegasikan dan sudah bisa diantisipasi, yang jadi masalah adalah kegiatan yang tidak rutin (unscertainty dan unstructured). Namanya dukungan itu lebih banyak unstructure-nya kemudian jika strukturnya tidak ditata dengan baik maka kita akan kesulitan menyelesaikan kegiatan unstructure-nya. Padahal unstructured biasanya malah menjadi perhatian pak Menteri, pak Irjen dan waktu persiapannyapun cenderung pendek.

Bagaimana bapak memandang SDM di sekretariat? Kalau kita bicara unstructured, ini jarang terjadi dan namun dipandang penting, orangorang yang tidak hanya perlu pegetahuan tapi juga pengalaman. Kalau saya lihat teman disini sudah terbiasa dengan kerja yang padat, pengalamannya sudah cukup. Hanya saja ada beberapa yang tidak bisa mengikuti ritme ini yang akan menjadi beban. Kepala bagian sudah bisa memetakan pegawai mana yang mampu melakukan kegiatan unstructured dan pegawai yang hanya bisa melakukan kegiatan rutinnya.


Wawancara Pada nantinya diharapkan akan berbalik menjadi lebih banyak pegawai di Inspektorat dibandingkan di Sekretariat. Kenapa kemarin seperti itu? Ketika Itjen terbentuk, banyak pegawai dari unit-unit lain, sehingga lebih banyak di Sekretariat karena mereka belum banyak kompetensi. Pada jaman pak Sutardi juga tidak menerima pegawai dari STAN. Sehingga menjadi kurang, karena memang mereka tidak ada kompetensi. Nantinya diharapkan lebih banyak yang audit dibandingkan supporting-nya. Walaupun berat, karena sebenarnya unit supporting juga membutuhkan banyak pegawai. Maka di Sekretariat mulai banyak menggunakan aplikasi, sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai. Harapannya untuk antar Sekretariat memulai untuk paperless.

Bagaimana dengan Program sekretariat secara keseluruhan di tahun 2012 dan program besarnya?

Bagaimana cara Bapak memotivasi para pegawai? Jadi misalnya hal-hal semacam ini perlu dicoba. Kepala bagian biasanya sudah memiliki layer eselon dibawahnya. Semisal ada pegawai yang terbiasa dengan kegiatan rutin, dicoba untuk dapat melakukan kegiatan unstructured yang membutuhkan pemikiran dan kreatifitas lebih. Biasanya dilakukan coaching oleh Kepala bagian atau atasan lainnya. Kepala bagian biasanya sudah memiliki peta kompetensi dari pegawainya. Biasanya cenderung menggunakan pendekatan coaching dan menggali dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka. Seperti melanjutkan study, kita buka saja asal mereka mau berkompetisi. Ini yang seringkali mendorong mereka berpacu dan berkembang. Semua ini melalui Kabag-nya dengan memberi perhatian.

Jika melihat Core business itjen adalah pengawasan, apakah sekretariat sebagai unit supporting itu jumlah nya sudah ideal? Harapannya di tahun 2014-2015 adalah 30% berbanding 70% untuk Sekeratriat dan Inspektorat. Sebelumnya kita 60% banding 40%, sekarang mencoba diimbangkan menjadi 45% banding 55%.

Sebenarnya yang menjadi langkah strategis yang ditandatangani Irjen dan pak Menteri itu ada dua. Hal itu yang menjadi perhatian pak Menteri dan kemudian kita tindaklanjuti. Pertama adalah filling yang menjadi perhatian Menteri, karena filling tidak hanya e-filling, tidak semuanya di e-filling-kan. Hardcopy-nya tidak kita hilangkan, kemudian kita tata. Bagaimana kita bisa menyimpannya dengan aman dan ketika mencarinya lebih mudah? Makanya kita bekerjasama dengan ANRI yaitu program untuk menatanya. Begitu juga dengan dokumennya kita juga akan bekerjasama dengan ANRI. Inilah yang menjadi perhatian Menteri, dalam kunjungannya di kantor pusat maupun kantor vertikal-nya, beliau tidak mendapatkan kepuasan. Kelemahan di kantor Kemenkeu adalah file-nya, yang menjadi contoh adalah di Bapepam LK itu cukup bagus. Kemarin sempat dilihat Menteri, dan masih cukup perlu dibenahi, pak Menteri konsen kesitu. Hal ini salah satu menjadi temuan BPK adalah filenya DJP terkait piutang yang sempat saya angkat ketika saya di Inspektorat I. Dulu saya sempat melakukan rekonstruksi dan rekonsiliasi karena memang banyak kohir yang hilang. Makanya saya menyarankan membuat PMK untuk menerbitkan kembali kohir. Namun sejauh ini sepertinya belum selesai, hingga diperiksa BPK, dan sekarang malah menjadi betul-betul prioritas. Jadi memang keberadaan arsip dinilai sangat penting. Sementara ini yang ada di kita e-filing-nya masih jadi setengah, yang menjadi hambatan adalah bagaimana kita menatanya dan memerlukan tempat, bagaimana merekamnya. Kita sudah punya aplikasi,


29

Wawancara time mengerjakan sesuatu yang kemudian kita tidak memiliki nilai tambah sama sekali. Bagaimana caranya? Ya belajar. Semua yang dikerjakan secara serius pasti akan ada nilai tambahnya. Paling tidak, kita jadi lebih tahu dari yang lainnya, bisa mengerjakan lebih banyak dari yang lain.

untuk menatanya kita akan bekerjasama dengan ANRI. Tempatnya kita memiliki gudang di pasar rebo dan di depok. Kedua adalah harapan menteri agar lingkungan kerja yang bersih. Beliau tidak hanya konsen di kantor pusat, barangkali beliau menilai ini cukup mempengaruhi kinerja kita, lingkungan menjadi tidak menyenangkan. Maka dari itu membenahi lingkungan kerja ini menjadi salah satu langkah strategis kita, melalui 5R. Kemarin baru kita me-launching kickoff nya. Kita tidak hanya berharap hanya bersih sesaat tapi berharap ini akan menjadi budaya, sehingga ini semua butuh waktu karena mengubah budaya yang sebelumnya ada. Ketiga, ini adalah kegiatan rutin tapi memberikan pengaruh besar yaitu capacity building. Pak Menteri juga menaruh perhatian pada capacity building, walaupun ini tidak masuk dalam langkah strategis, namun ini masuk ke dalam IKU kita, sehingga dana yang dibutuhkan juga cukup besar. Kita punya BPPK dan punya program, program ini paling tidak setiap pegawai harus mengikuti diklat dalam setahun. Dana diklat ada yang dalam negeri atau luar negeri seperti yang bersifat khusus seperti terkait IT. Setiap Inspektorat, kita minta memetakan kebutuhan masing-masing akan diklat yang dibutuhkan, dan kepegawaian pun juga mencari sesuai kebutuhan pegawai. Kemudian kita buat tim seleksi atas program LN, timnya berisi semua Inspektur dengan penanggungawajab pak Irjen. Tim tersebut memutuskan apakah ini diklat yang perlu diikuti atau tidak. Sekarang ini semua diberi kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi. Selain itu ada juga tawaran sekolah beaiswa. Ada pegawai yang mau untuk menggunakan kesempatan ini dan ada juga yang tidak.

Apakah ada pesan untuk para pegawai Itjen khususnya di Sekretariat? Kalau saya, pertama teman-teman itu untuk setiap penugasan anggaplah sebagai belajar sehingga akan ada nilai tambah. Misalnya kita waste

30

Kemudian yang kedua adalah orangtua. Jika bapak dan ibu masih ada, bahagiakanlah mereka. Takaran bahagia bukan hanya dengan harta tapi bisa dengan keberhasilan kita atau hanya dengan kita “say hello”. Kadangkala hanya dengan disapa anak, orangtua sudah senang karena merasa masih diingat meskipun jauh. Saya ini yang barangkali belum puas untuk membahagiakan orangtua karena sudah lebih dulu diambil Yang Kuasa. Saya dan anakanak saya sudah berhasil tapi mereka belum sempat merasakan. Maka dari itu mumpung kalau masih ada, bila perlu diajak kesini, menginap di hotel. Meskipun kadang orangtua protes, “kok kayak gini, mahal ini”. Kalau hanya untuk sekali-sekali kan juga tidak apaapa untuk menunjukkan bahwa kita sayang mereka. Apalagi kalau orangtua jauh, nanti bakal menyesal. Kalau anda menanam sesuatu yang baik bukan berarti anda yang dapat kebaikan juga. Terkadang bisa saja yang mendapat balasan itu ke anak kita atau cucu kita atau bahkan mungkin di akhirat nanti. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dikerjakan dengan serius, yang membuat kinerja kita baik ya kita sendiri. Berusaha saja sebaik mungkin maka pasti ada jalan. Perlu diperhatikan adalah jangan sampai menolak pekerjaan, sekali nolak akan berdampak ke depannya. Karena setiap pekerjaan bisa dijadikan tempat belajar dan kita menjadi semakin tahu. Hal ini bisa menjadi nilai tambah kita. Ketiga yaitu tentang ekspetasi kita terhadap hidup itu biasanya selalu tidak sama dengan realita. Terkadang ekpetasinya disini tapi realitanya disini. Orang yang biasanya sering kecewa adalah yang tidak bisa menurunkan ekpetasinya. Selama orang bisa bersyukur maka dia akan dtambah kenikmatannya. Karena begitu dapat sedikit saja sudah bisa alhamdulillah. Lalu kemudian orang yang ekpetasinya tinggi dan tidak bisa menurunkannya maka naik sebanyak apapun tidak akan disyukuri. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima realita dan menurunkan ekspetasinya. Tapi tidak berarti kemudian diam dan tidak berusaha. Dengan usaha itu kan hasilnya bisa benar-benar disyukuri, karena naik sedikit saja alhamdulillah. Kerjaan juga begitu, terus berusaha dan percaya diri. Kalau belum sampai ya harus terus berusaha dan mampu menurunkan ekspetasi. (KIN/DIT)


Wawancara

LELAKI TANGGUH DARI CIREBON

“Dulu waktu di kelas saya suka luangkan waktu 5-10 menit untuk ngobrol, cerita tentang saya itu saya ceritain hanya untuk motivasi mereka, kenapa? Saya katakan, sudah anda harus konsen, orangtua itu bukan main mengharapkan anda berhasil.”

T

idak lengkap rasanya kalau kami tidak membagi juga cerita pak Oni kepada para pembaca Auditoria. Sepenggal cerita tentang beliau. Cuplikan-cuplikan kecil kehidupan beliau yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang di dasari dengan semangat keiklasan dan berbagi akan mampu membawa kita pada kenikmatan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat.. Berkeluarga saat masih mengenyam bangku kuliah memang bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Matahari dan Bulan saja masih bengantian bekerja menerangi bumi. Sosok ini sepanjang hari tak membiarkan dirinya santai sejenak. Pagi harus kuliah, siang kerja dan tak jarang hingga larut malam. Ini semua dilakukan bukan hanya untuk istri dan 2 anak saat dia di tingkat 5 tapi juga untuk adik-adiknya

yang di Cirebon. Tak puas hanya membiayai keluarga dan adik-adiknya, beliau juga peduli dengan adik-adik istrinya. Lelah fisik tak pernah ia hiraukan dibanding dengan kegembiraan yang ia lihat di wajah istrinya, tawa anaknya dan kebahagiaan keluarga besarnya saat pulang. Terpisah jauh dengan keluarga semakin membuatnya semangat bekerja, memakan semua yang ada dihadapannya. Tak heran jika dia mampu menaklukkan 1 kantor akuntan publik dan 1 perusahaan lain dalam satu hari. Keiklasan untuk hidup sendiri di Jakarta tanpa ingin istri dan keluarga merasakan keprihatinannya. Tak bosannya dia setiap minggu pulang naik bis dengan hanya ditemani jagung manis rebus


31

Wawancara sekedar meredam suara perut. Semuanya terbayarkan dengan pelukan hangat dari keluarga di kampung tempat dia dan istri dipertemukan. Ternyata jagung menjadi tak terlepas dari hidupnya hingga kini. Tekadnya yang begitu besar membuat Tuhan tak rela membiarkan dia tanpa campur tangan-Nya. Kerja keras yang dia lakukan ternyata membuka jalan kemudahan dari-Nya. Bersyukur tak pernah ia lupakan di setiap langkahnya. Dia adalah Oni Syahroni Priatna. Keprihatinan yang sudah dia rasakan sejak masa SMP membuatnya menambahkan Priatna di nama belakangnya saat keluar dari adjun. Oni begitu panggilan akrab teman-temannya ingin terus ingat akan keprihatinan yang dialami sehingga tetap peduli dengan sesama yang kesusahan dan tidak takabur dengan apa yang sudah diraih. Pemilik nama asli Syahroni ini hanya seorang anak dari buruh pabrik gula tapi bisa sampai berkuliah. Berstatus mahasiswa tidak melepaskannya dari cibiran orang yang merasa dia tak pantas menyandangnya. Maklum di kampung halamannya, barangkali dia baru orang kedua yang nekad kuliah. Senyuman yang tulus malah diberikan pada orangorang itu. Bukan..bukan hanya orang-orang itu, dia selalu tersenyum ramah pada semua orang. Itu yang membuat dia dikenal dari mulai orangtua hingga anak-anak kecil di tempat dia tinggal saat kuliah. Di salah satu sudut kebun kopi di Cibereum menjadi tempat tinggalnya selama menjadi mahasiswa. Judulnya saja sudah kebun kopi, pastinya sepi dan minim penerangan apalagi di waktu itu. Dia lebih memilih tinggal di rumah salah satu petani yang seadanya. Letaknya di belakang sawah dan dekat dengan sumur. Terpencil, iya.. tapi itu tak membuat teman-temannya enggan berkunjung. Hampir setiap hari sudut yang sepi itu menjadi ramai karena banyak pemuda berkumpul, terdengar perdebatan serius mengenai mata kuliah yang sedang dibahas diselingi tawa riang memecah keheningan malam. Keputusannya tinggal di rumah itu bukan semata-mata karena tempatnya hampir sama dengan kampung halamannya. Tahun 70-an untuk sewa kamar setiap bulannya saja bisa menghabiskan 5000 hingga 7500 rupiah, itu termasuk kamar yang paling sederhana. Padahal uang yang dia dapat dari orangtuanya hanya 3500 rupiah saja. Uang itupun

32

dikirimkannya tak melalui pos layaknya orang-orang waktu itu, Ibunya menitipkan uang itu kepada tetangganya yang kebetulan kerja di Bantul. Karena dengan begitu bisa menghemat biaya posnya.Jadi tak mengapa jika dia harus tidur di rumah model panggung itu hanya beralaskan tikar di atas bambu yang dibagi dua, disusun sebagai lantai. Rasa sakit dan dingin yang menusuk karena angin yang berhembus di sela-sela bambu sudah menjadi teman tidurnya. Selama keprihatinan yang dia alami, Alhamdulillah menjadi penguat setiap jejaknya. Di balik keprihatinan selalu ada berkah. Itulah yang beliau rasakan ketika awal masuk kuliah, tidak salah keputusannya tinggal di Cibereum. Di sanalah Oni bertemu dengan belahan jiwanya. Seorang wanita bersahajah yang dengan sukarela memberi tali kasur untuk sang pujaan hati secara cuma-cuma. Oni muda yang baru pindah dan baru masuk kuliah, sempat kebingungan ketika ospek harus memakai papan nama yang digantung di leher. Di mana dia bisa mendapatkan tali yang sesuai. Dari situlah awal dua insan ini dipertemukan, Oni muda tanpa ragu mendatangi toko kasur itu dan mendapati sosok bersahaja yang langsung melantakan hatinya. Ya benarlah pepatah mengatakan di balik kesusahan selalu ada berkah. Pertemuan yang tak disangka mampu membawa kebahagian Oni muda hingga sekarang. Oni kecil dan saudara-saudaranya tinggal di kawasan pabrik gula. Kesehariannya banyak diisi dengan belajar dan terinspirasi dari pabrik itu. Oni kecil yang saat itu masih SMP suka berkeliaran dan bermain di kawasan pabrik. Pernah suatu hari dia memberanikan diri melongok ke ruang administrasi karena penasaran dengan bunyi yang ditimbulkan dari ruangan itu. Tik..tik..tik..tik... Dilihatnya seorang bapak-bapak sedang memencet tombol-tombol di depannya sehingga menimbulkan suara, yang kemudian dia tahu bahwa itu namanya mesin ketik. Ternyata tak hanya di pabrik gula dia menemui mesin itu, di kelurahan dia juga mendapati ibu-ibu asik memainkan jarinya di atas mesin itu. Timbullah pemikiran bahwa jika dia bisa menggunakan mesin itu maka dia akan bisa mudah mencari pekerjaan nantinya. Mulai dari itu Oni kecil yang masih SMP mengikuti kursus di pagi hari dan sekolah di siang


Wawancara harinya. Tak peduli jika di tempat kursus dia sendiri yang masih mengenakan celana pendek warna biru. Tak puas hanya bisa mengetik, saat menginjak SMEA beliau mulai tertarik dengan label akuntan. Semakin terbuka akan persaingan yang dihadapinya nanti dengan orang kota yang memilki fasilitas lebih daripada dia. Hal ini mendorongnya kembali untuk mengambil kursus bahasa inggris sepulang sekolah meskipun jaraknya 15 km tak membuatnya gentar. Harapan beliau kepada anak-anaknya, semoga dapat mengambil pelajaran dari hidupnya. Bahwa kegigihan kita untuk belajar dan ingin maju pasti akan membuahkan hasil di kemudian hari. Menuntut ilmu dan berkarier bukan berarti tak ada waktu untuk diri sendiri. Beliau hobi sekali nonton dan keinginan beliau saat kecil dulu adalah makan enak. Sederhana tapi itu begitu penting baginya. Ternyata keinginan makan enak ini timbul karena dulu setiap akhir minggu, saat para mandor menerima upah mingguan selalu ada tradisi menyisikan sedikit hasil untuk makan bersama. Saat itu sate ayam adalah makanan istimewa dan wajib saat bancak’an para mandor. Oni kecil selalu ada di dekat situ saat acara makan-makan itu dimulai, hanya untuk merasakan sedapnya bau asap sate ayam itu. Timbullah cita-cita sederhana itu, jika dia besar nanti dan mempunyai uang lebih akan dia belikan untuk makanan yang dia anggap enak. Mungkin ini cara Oni kecil mengobati rasa sakit hatinya ketika dulu hanya merasakan asapnya saja. Lembaran-lembaran buku kehidupan Oni terus terisi, perjuangan demi perjuangan membuat dia dan keluarga semakin solid. Hal inilah yang ingin selalu dia bagi kepada anak didiknya yang ada di STAN. Waktu 5-10 menit ia luangkan sekedar sharing tentang perjuangan dirinya untuk memotivasi mereka. Berulang-ulang selalu beliau tanamkan pada mereka untuk selalu membahagiakan orangtua. Tak perlu hal yang tinggi, hanya dengan belajar dengan baik di STAN saja sudah bisa membuat orangtua bangganya setengah mati. Meskipun terkadang banyak dari merka yang masuk STAN karena keinginan orangtua tapi jangan sampai harapan orangtua dihempaskan begitu saja. Kata-kata itulah

yang tak bosan-bosannya diselipkan di setiap jam mata kuliahnya. Kesuksesan yang telah diraih tak membuat beliau lupa akan tempatnya

dulu. Masih sering diajaknya anak-anak berkunjung ke sekolahnya dulu, tempat semasa kuliah. Semua ini beliau lakukan bukan ingin anak-anaknya seperti orangtuanya tapi memberi pengertian jika yang sekarang di dapat itu bukan sesutu yang mudah. Semua perlu pengorbanan dan perjuangan dalam meraih segala keinginan. Berbicara tentang pengorbanan membuat beliau ingat akan kakaknya yang rela berhenti dari bangku kuliah untuk adik-adiknya. Namun begitu kakaknya tetap bisa mengenyam pendidikan saat di pabrik gula yaitu di AGN (Ahli Gula Negara) Yogjakarta. Hal ini menjadi beban sekaligus semangat untuk bapak Oni untuk berhasil dan dapat membantu adik-adiknya. Beliau berpikir tak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan kakaknya untuk beliau. Kini ketika keberhasilan itu sudah di tangan, pengabdian kepada negara secara langsung harus terhenti oleh masa purna bakti. Sedih, lega, antusias bergejolak dalam dirinya. Sedih karena harus meninggalkan lingkungan kerja yang sudah sekian lama jatuh bangun bersama membangun negara. Lega karena beliau sudah menyelesaikan tugasnya hingga purna bakti. Begitu antusias beliau menjejakkan di babak baru hidupnya, tak sabar menghabiskan waktu dengan kekasih jiwa. rencana dan jadwal sudah dibuatnya untuk mengganti waktu yang hilang selama ini bersama keluarga. (KIN/DIT)


33

SpeakOut Kata mereka “Penikmat Layanan”.. Muhammad Umar (Kasubbag TU Inspektorat VI) Pelaksanaan e-filling dan layanan perpustakaan di Subbag TU cukup berjalan rapi dan baik. Subbag PP juga cukup fleksibel dalam melayani kami yang terkadang menghadapi kendala dalam penyusunan penugasan sesuai SOP. Untuk layanan rumah tangga, mereka cukup responsif dalam menerima laporan dari kami. Kalau boleh disarankan agar Subbag RT berinisiatif melakukan pengecekan secara berkala tentang kondisi sarana dan prasarana kerja. Misalnya ada wallpaper yang terkelupas, horizontal blind yang rusak, toilet yang rusak ataupun atap yang bocor. Untuk Subbag Perlengkapan, permintaan kami sejauh ini sudah terpenuhi dengan lancar. Namun untuk permintaan barang, terutama yang bersifat modal seperti laptop meski telah dipenuhi namun belum 100%. Yang sudah bagus tetap dipertahankan dan yang masih kurang bisa lebih ditingkatkan. Hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah kebersihan, misalnya barang yang menumpuk di pojok ruangan seperti meja-meja yang tidak terpakai sebaiknya disingkirkan karena malah akan menjadi tempat nongkrong. Perlu disediakan pula ruangan khusus merokok dan peringatan dilarang merokok di ruangan yang tidak seharusnya diperuntukkan untuk merokok. Selain itu perlu juga ditambah penghijauan baik di dalam maupun luar ruangan.

Hoedoyo Hening P (Kasubbag TU Inspektorat III) Adanya Gtalk Layanan Prima Bagian Umum yang mampu merespon cepat atas permintaan dan keluhan kami sangat positif. Dalam hal kepustakaan, buku-buku yang tersedia saya rasa masih kurang update. Jumlah buku untuk setiap judul perlu ditambah terutama bagi buku-buku yang banyak peminatnya. Layanan Subbag PP sudah berjalan cukup baik, walaupun SOP-nya 5 (lima) hari namun untuk kondisi tertentu seperti pembuatan Surat Tugas yang sifatnya mendadak karena perintah pimpinan, telah dapat terlaksana tepat waktu. Pemeliharaan inventaris sarana dan prasarana kerja serta kebersihan kantor selama ini sudah cukup baik, selama pengguna ruangan melaporkan kerusakan maka Subbagian Rumah Tangga akan langsung cepat merespon. Kepada Subbag Perlengkapan dalam pengadaan laptop sebaiknya memperhatikan spesifikasi yang dapat mendukung aplikasi teammate. Selain itu perlu dilakukan pembaharuan secara berkala karena biasanya alat-alat elektronik memiliki usia optimum 3 (tiga) tahun, lewat dari itu performance-nya sudah mulai menurun. Secara umum layanan dari Bagian Umum sejauh ini sudah cukup baik. Sebagai masukan, kebutuhan user harus benar-benar diperhatikan pada saat pelaksanaan pengadaan, selain itu sarana dan prasarana yang disediakan juga harus dapat mendukung pekerjaan dan sesuai fungsi ruang yang ada.

Siti Fadliyah (Kasubbag IR V) Kebetulan ruangan saya masih satu lantai dengan Subbagian Perlengkapan, sehingga untuk kebutuhan tertentu yang mendesak, begitu saya mengajukan permintaan maka langsung ditindaklanjuti oleh mereka dengan cepat. Saya melihat Subbagian Perlengkapan mengedepankan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan user sebagai layanan prima mereka. Untuk pengadaan laptop belum semuanya terpenuhi, namun biasanya kami diminta untuk mendata dan mengajukan kebutuhan laptop ke Subbagian Perlengkapan. Begitu juga dengan Subbag PRT sudah cukup responsive, tapi mohon agar perbaikan inventaris dapat dipercepat. Untuk Subbag PP, memang SOP untuk kegiatan dukungan pengawasan adalah selama 5 (lima) hari kerja, namun untuk rencana penugasan diluar rencana yang bersifat mendadak, Subbagian PP selama ini sudah sangat membantu dengan mengusahakan pembuatan Surat Tugas dengan tepat waktu. Untuk Subbag TU dan Kehumasan terkait e-filling, digitalisasi berkas telah dilaksanakan dan dikoordinasikan secara baik. Begitupun untuk perpustakaan, buku yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan user karena setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan buku yang dibutuhkan. Secara umum, layanan Bagian Umum sekarang sudah banyak mengalami perkembangan. Pelayanan yang diberikan pun sudah banyak meningkat, terutama dalam hal pengaturan ruang kerja, pemenuhan kebutuhan inventaris kantor, kegiatan dalam hal dukungan pengawasan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Selama ini masukan, saran dan permasalahan biasa disampaikan dan didiskusikan di dalam forum Kasubag. Saya harapkan pelayanan yang sudah baik dapat terus dipertahankan. (ARH/MUJ/PIA)

34


SpeakOut Kata mereka “Penyaji Layanan”.. Haryadi (Kasubbag Perlengkapan) Dengan mengusung motto “belum sempurna, selalu berusaha”, tugas kami di Subbagian Perlengkapan adalah membantu pelaksanaan tupoksi seluruh unit di Inspektorat Jenderal yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana kerja seperti meja, kursi, laptop, printer, ATK, dan lain-lain. Prosesnya adalah: mengidentifikasi kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) baik berupa hardware maupun software; mengusulkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut; melaksanakan pengadaan; mendistribusikan barang sesuai hasil analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya; dan mengadministrasikan jumlah aset BMN di masing-masing inspektorat. Tantangan yang ada adalah ternyata mengidentifikasi kebutuhan lebih sulit daripada melaksanakan pengadaannya sendiri, karena kita harus dapat mengidentifikasi secara rinci spesifikasi yang optimum sesuai kebutuhan pengguna, dimana spesifikasi yang optimum bukan berarti identik dengan harga yang paling mahal ataupun spesifikasi komputer yang paling canggih. Selain itu kita juga mengajukan usulan penghapusan kepada Menteri Keuangan atas barang-barang yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi. Visi Subbagian Perlengkapan ke depannya adalah dapat menjadikan subbagian ini sebagai contoh bagi unit yang lain, meski saat ini masih jauh perjalanan ke arah sana dan masih banyak langkah yang harus ditempuh. Oleh karena itu kami membutuhkan saran dan kritik dari yang lain agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan seluruh stakeholders. Hari Purnomo (Kasubbag Protokoler dan Rumah Tangga) Bila rekan-rekan di Itjen memiliki urusan dalam hal akomodasi, protokoler, kerumahtanggaan, perbaikan kerusakan pada inventaris kantor dan lain-lain, anda dapat langsung melapor kepada Subbagian Protokoler dan Rumah Tangga dan akan kami usahakan untuk seresponsif mungkin menanggapinya. Namun tidak semua perbaikan kerusakan dapat langsung diselesaikan dengan cepat, misalnya kerusakan pada kaca bangunan. Kaca ini memiliki spesifikasi tertentu sehingga harus diimpor secara khusus yang membutuhkan proses lama. Peningkatan pelayanan lainnya dari kami adalah akan disediakannya ruangan khusus merokok sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penjelasan pasal 115 ayat (1) UU No 36/2009 tentang kesehatan, yaitu “khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”. Dalam hal pengelolaan barang-barang yang sudah tidak terpakai, kami juga melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan dan unit pemilik barang tersebut. Berkaitan dengan pelayanan yang kami berikan, prinsip saya adalah jangan berkecil hati bila masih ada yang memberikan nilai rendah, yang terpenting adalah kami terus berusaha meningkatkan kinerja melalui pelayanan prima yaitu dengan continous improvement. Selama ini kami telah berupaya untuk meningkatkan pemeliharaan inventaris kantor, namun hal ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari para pengguna ruangan untuk ikut me-maintain sarana dan prasarana kantor yang ada. Harapan ke depannya adalah kami dapat mewujudkan pelayanan sesuai dengan motto 5R yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin. Budi Prayitno (Kasubbag Tata Usaha dan Kehumasan) Aplikasi e-filling yang dimiliki oleh Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan saat ini masih menggunakan milik Pusintek, kedepannya kami akan membeli aplikasi dari ANRI dimana kelebihannya adalah berkas yang sudah didigitalisasi dapat langsung disimpan berikut arsip fisiknya, sehingga pencarian baik berkas softcopy maupun hardcopy-nya dapat lebih cepat. Perpustakaan Itjen saat ini sudah banyak mengalami perkembangan, dahulu koleksi buku kondisinya masih berantakan dan kebanyakan berisi peraturan-peraturan. Agar memberi daya tarik bagi pengunjung, kami tambahkan pula koleksi perpustakaan Itjen dengan bukubuku populer bertema motivasi, hukum, sastra dan lain-lain selain buku ilmiah tentunya sebab biasanya para pengunjung akan tertarik masuk perpustakan karena materi bacaan yang ringan baru bacaan yang berat. Selain itu dalam setahun dua kali kami juga mengedarkan form ke tiap bagian mengenai usulan buku-buku untuk diadakan, hal ini sebagai salah satu upaya kami untuk terus meng-update dan menambah koleksi buku sesuai keinginan pengguna. Visi dan misi kami adalah menjadi subbagian Tata Usaha dan Kehumasan yang baik yang mampu mewujudkan Bagian Umum menjadi bagian yang terbaik. Kami merasa saat ini masih jauh dari ideal, oleh karena itu semua lini masih harus ditingkatkan, baik itu dalam urusan persuratan, kearsipan, kepustakaan, penggandaan, ekspedisi dan lain-lain. Tantangannya adalah banyak pekerjaan yang bersifat unstructure dan on the spot yang harus dikerjakan dalam waktu sempit, prinsip kami semua pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya meski terkadang harus pulang malam hari. (ARH/MUJ/PIA)


35

Ragam Pengawasan

Sekilas

tentang

Transfer Pricing (Transaksi Hubungan Istimewa) (Bagian Pertama dari dua tulisan) Oleh : Airvian Trisakti, Auditor Madya pada Inspektorat IV

Pendahuluan Transfer Pricing merupakan salah satu cara yang paling banyak digunakan perusahaanperusahaan multinasional dalam meminimumkan beban pajak secara global. Tapi apakah itu transfer pricing itu? Sedemikian popular cara tersebut dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar? Berdasarkan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau bahasa kerennya Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) transfer pricing guidelines yang dimaksud dengan transfer pricing adalah the prices at which an enterprise transfer physical goods and intangible property or provides services to associated enterprises - penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud dan barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bagi kalangan pebisnis, atau yang lebih dikenal dengan istilah Wajib Pajak, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan, sehingga mereka akan berupaya untuk meminimalisasi pajak dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalkan beban pajak. Salah satunya dengan transfer pricing. Seperti dijelaskan di atas, transfer pricing sangat popular digunakan oleh perusahaanperusahaan besar terutama yang berskala international. Dengan anak-anak perusahaan yang tersebar di beberapa Negara mereka akan berupaya merekayasa transaksi dalam rangka mengalokasikan keuntungan antarbeberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional tersebut. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak dari grup. Dengan kata lain transfer pricing dapat dikatakan sebagai suatu trik penghindaran pajak yang dilakukan lewat cara bertransaksi dengan perusahaan afiliasi di luar

36

negeri memakai harga yang tidak wajar. Akibatnya perusahaan tampak menderita kerugian atau apabila memperoleh keuntungan jumlahnya kecil sekali, dan akhirnya hanya membayar pajak penghasilan (PPh) dengan nilai yang lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan tidak membayar PPh sama sekali. Dalam rangka menggambarkan kompleksitas rekayasa penghindaran pajak dengan transfer pricing, Prof. Gunadi, Guru Besar Perpajakan Fisip UI, memberikan contoh sebagai berikut:

• Perusahaan X, Ltd yang berkedudukan di Jepang mempunyai anak perusahaan di Malaysia, Hong Kong dan Indonesia. Pada suatu saat, perusahaan Indonesia mengimpor bahan dari X, Ltd Jepang. Namun, faktur dari Jepang dikirim ke Hong Kong dan dari Hong Kong dikirim ke Singapura. Dari Singapura inilah dikeluarkan faktur ke Indonesia. Dari Jepang barang dihitung harga US$100, dari Hong Kong ke Singapura dihitung US$200 dan dari Singapura ke Indonesia dihitung US$300. Di Indonesia dijual dengan US$400, sehingga laba seluruhnya adalah sekurang-kurangnya US$300. • Dengan transfer pricing, laba tersebut dialokasikan ke Jepang, Hong Kong, Singapura dan Indonesia. Padahal barang dari Jepang langsung dikirim ke Indonesia, hanya


Ragam Pengawasan kertasnya saja yang mampir-mampir. Karena perusahaan Indonesia dianggap memakai jasa broker Trading House Singapura, maka harus membayar komisi US$50. Atas modal kerja untuk melaksanakan pembelian itu dibiayai dengan pinjaman dari grup dengan bunga 15% atau US$45. Berarti laba perusahaan Indonesia tinggal US$5. Kalau atas bahan tersebut diperlukan jasa teknik dari induk di Jepang dengan biaya US$30 (10%), akhirnya perusahaan Indonesia justru menderita rugi US$25. • Dari transaksi tersebut muncul keanehan (anomali), yaitu bahwa grup untung sekurangkurangnya US$300, yang diperoleh dari penjualan barang yang dibeli oleh orang Indonesia tetapi perusahaan di Indonesia malah menderita rugi US$25, sehingga Indonesia tidak dapat memungut pajak penghasilan dari perusahaan yang merugi tersebut. • Dengan rekayasa transfer pricing, anak perusahaan di Indonesia tidak mendapat alokasi laba, padahal seluruh barang itu dibeli oleh orang Indonesia. Karena dilakukan di luar Indonesia, pemeriksa pajak tidak punya akses data ke sana. Ini merupakan masalah yang pelik untuk pembuktiannya. Disamping anomali di atas, transfer pricing juga menyebabkan ketidakadilan dalam perpajakan karena perbedaan struktur perusahaan. Perusahaan group dapat merekayasa transaksi dan mengalokasikankan labanya sehingga meminimalkan pajak, sedangkan perusahaan tunggal harus membayar pajak seperti apa adanya.

senjata yang bernama transfer pricing tersebut. Dalam salah satu kolomnya, Kompas. com 30 Juni 2010 menuliskan, potensi kerugian (potential lost) penerimaan pajak akibat praktek transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang beroperasi di Indonesia selama tahun 2009 lalu mungkin mencapai Rp1.300 triliun. Bukan main.......”Angka Rp1.300 triliun itu signifikan karena setara dengan 60 persen total transaksi yang mencapai Rp2.100 triliun”, demikian kata seorang pengamat perpajakan dalam seminar yang bertajuk “Reformasi Perpajakan “. Angka tersebut berasal dari Seksi Transfer Pricing Direktorat Jenderal Pajak yang diolah berdasarkan data milik OECD. “Transfer pricing biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kita untuk meminimalkan nilai pajak yang dibayar melalui rekayasa harga”, kata pengamat tersebut lebih lanjut. Hilangnya pendapatan pajak dalam jumlah yang cukup signifikan tersebut, tentu saja telah memberikan efek negative bagi negara Indonesia. Dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri saja sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, belum lagi dampakdampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat dan berkurangnya dana bantuan/ subsidi dari pemerintah. Selain itu masyarakat Indonesia juga menanggung kerugian lain akibat dari praktik transfer pricing karena masyarakat Indonesia yang juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari perusahaan-perusahaan tersebut hanya menjadi layaknya sapi perah yang tidak mendapatkan imbalan.

Bagaimana upaya Pemerintah?? Dampak transfer pricing Dalam suatu training perpajakan dengan tema Transfer Pricing yang penulis ikuti, seorang instruktur menjelaskan, bahwa kita patut bertanya, bila melihat suatu perusahaan multinasional yang terus menerus merugi tetapi tetap beroperasi, bahkan bisa menambah asetnya secara signifikan. Bagaimana mungkin?? Apa yang diungkap oleh instruktur tersebut, yang juga mantan pemeriksa pajak, sejalan dengan komentar pengamat ekonomi Faisal Basri, dalam Kompas 23 November 2005, “Tidak masuk akal 750 perusahaan PMA merugi 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak”. Bisa kita bayangkan berapa kerugian yang diderita negara ini akibat pengemplangan pajak yang dilakukan perusahaan PMA tersebut bila terbukti mereka melakukan akal-akalan dengan menggunakan

Upaya-upaya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak, dapat dilihat dari kebijakan yang dihasilkan. Beberapa diantaranya akan dipaparkan di bawah ini.

• Undang-Undang No.7 tahun 1983 dan Surat Edaran No.04/PJ.7/1993 Bila kita menengok kebelakang, sejak tahun 1983 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya telah mengantisipasi adanya transaksi transfer pricing/ hubungan istimewa, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1) huruf e. dan pasal 18 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008). Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Dirjen


37

Ragam Pengawasan Pajak untuk menghitung besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dan menentukan utang sebagai modal apabila terdapat transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya dalam tataran operasional diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 04/ PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP1). Namun dalam prakteknya, upaya pencegahan pemanfaatan transfer pricing secara illegal tetap sulit dilakukan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena kondisi dan instrumen pendukung dalam upaya mengatasi hal tersebut di Indonesia masih langka. Data Pembanding harga, biaya, dan laba kotor dari dunia perdagangan, industri dan sektor-sektor lainnya sangat sulit didapat. Secara logika bentuk transaksi yang persis sama bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Hal tersebut menyebabkan, seperti yang diungkapkan instruktur training perpajakan yang cukup berpengalaman tersebut, koreksi-koreksi yang dibuat pemeriksa pajak atas transfer pricing, dengan mudah dibantah oleh Wajib Pajak pada saat banding di Pengadilan Pajak.

• Peraturan 2007

Pemerintah

No.80

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) No. PER-43/PJ/2010 dan PER-32/ PJ/2011 Upaya-upaya lain yang dilakukan Pemerintah dalam rangka menangani permasalahan transfer pricing adalah dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) No. PER43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 berikut perubahannya berupa Perdirjen Pajak No. PER32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011, tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajb Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan kewajaran dan kelaziman usaha dalam hal transfer pricing. Selain menjadi pegangan bagi Wajib Pajak kebijakan ini juga menjadi pegangan Fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak dan para Auditor Itjen apabila mendapat penugasan untuk melakukan compliance audit atas hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan Fiskus.

tahun

Walaupun banyak kesulitan yang dihadapi, terkait dengan transfer pricing, Pemerintah tetap berupaya melakukan tindakan-tindakan preventif, antara lain dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 16 ayat (2) PP tersebut, dinyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Wajib Pajak juga wajib menyimpan dokumen dan atau informasi tambahan—selain buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam konteks UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), ketentuan di atas secara tidak langsung telah menginterpretasikan bahwa kewajiban untuk membuktikan (beban pembuktian) kewajaran transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, sekarang terletak di tangan Wajib Pajak. Selanjutnya

38

dalam Pasal 16 ayat (3) dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Namun demikian peraturan pelaksanaan PP tersebut dalam bentuk PMK sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut hingga saat ini belum diterbitkan, sehingga masih terdapat permasalahan mendasar antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

Di dalam Perdirjen dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP) dalam Transfer Pricing, yaitu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding. Wajib Pajak dalam melakukan transaksi transfer pricing dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilaksanakan dengan


Ragam Pengawasan melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding, menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat, dan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa serta mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku . Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-hak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV). Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau Iaba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length range/ALR). Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud di atas. Analisis Kesebandingan dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud . Dalam melakukan Analisis Kesebandingan harus diperhatikan bahwa transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau

laba dari transaksi yang diperbandingkan atau bila terdapat perbedaan kondisi masih dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Selanjutnya dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar dan apabila data pembanding internal bersifat insidental, maka data pembanding internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya yang dimaksud dengan:

1. Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. 2. Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. 3. Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan. 4. Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan. 5. Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan antara lain adalah karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa, fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/ perjanjian, keadaan ekonomi, dan strategi usaha . Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


39

Ragam Pengawasan

SELAMAT DATANG BPHTB DI DAERAH (Bagian Kedua) Oleh : Heru Susanto (Auditor Inspektorat VII)

c. Perkembangan Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota Keberhasilan pengalihan BPHTB ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pihak yang menyerahkan dan kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pihak yang menerima. Adapun parameter kesiapan diukur oleh beberapa faktor yaitu kesiapan Perda BPHTB, SDM, infrastruktur (hardware, sistem informasi teknologi), dan SOP. Berikut ini disajikan rekapitulasi kesiapan 491 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Propinsi DKI Jakarta berdasarkan penyiapan Perda (s.d. 31 Juli 2011) adalah sebagai berikut:

No

Kesiapan Daerah

Jumlah Perda

% dari Total Penerimaan BPHTB 2009

1.

Perda telah siap

409 (83,13%)

99,500%

2.

Perda dalam proses

80 (16,26%)

0,496%

3.

Belum ada informasi

3 (0,61%)

0,004%

Sumber data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Realisasi penerimaaan BPHTB Tahun 2009 berjumlah Rp6,4 trilyun untuk 492 daerah. Berikut ini pengelompokan daerah berdasarkan potensi penerimaan BPHTB adalah:

No

Katagori Penerimaan

Jumlah Daerah

% dari Jml Daerah

% dari Total Penerimaan BPHTB

1.

Tinggi >Rp1 Milyar

235

47,8

98,5

2.

Sedang Rp500 Juta – Rp1 Milyar

61

12,4

1,0

3.

Rendah < Rp500 Juta

196

39,8

0,5

Sumber data : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

5. Permasalahan Pengalihan BPHTB dan Solusi Alternatif Pengalihan BPHTB pasti mempunyai permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan solusi alternatif atas permalasahan tersebut, yaitu:

a. Ketentuan Peralihan UU PDRD Belum Mengatur Penyelesaian Atas Permohonan BPHTB yang Belum Diselesaikan per 31 Desember 2010 Rumusan pasal 180 angka 6 yang masih memberlakukan UU BPHTB s.d. 31 Desember 2010 namun tidak

40


Ragam Pengawasan mengakomodir dalam ketentuan peralihan UU mana yang diberlakukan untuk permohonan terkait BPHTB yang belum dapat diselesaikan per 31 Desember 2010 adalah kesalahan fatal. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi kekosongan hukum sementara itu UU BPHTB tidak berlaku 1 Januari 2011 yang berdampak pada tidak dapat diprosesnya permohonan pelayanan BPHTB (misalnya restitusi, keberatan, pengurangan, transaksi lelang) yang belum diselesaikan per 31 Desember 2010 hingga berlakunya UU PDRD sehingga berpotensi dapat merugikan masyarakat. Ketentuan Peralihan pada prinsipnya memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1) menghindari terjadinya kekosongan hukum; 2) menjamin kepastian hukum; 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Untuk itu, agar seluruh layanan permohonan restitusi, keberatan, pengurangan, transaksi lelang yang tidak dapat diproses, segera dapat diselesaikan sebaiknya dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memuat ketentuan peralihan. Atas permasalahan ini, diperkirakan banyak permohonan layanan seperti restitusi, keberatan yang akan mempunyai dampak berupa konsekuensi DJP memberikan imbalan bunga atas keterlambatan penyelesaian permohonan layanan tersebut kepada pembayar BPHTB.

b. Pemda melakukan Pungutan BPHTB sebagai Titipan meskipun Perda Belum Terbit Konsekuensi bagi Pemda yang belum mempunyai Perda maka Pemda tersebut tidak mempunyai kewenangan memungut BPHTB dan di sisi lain DJP mulai 1 Januari 2011 sudah tidak mempunyai kewenangan. Hal ini dikhawatirkan akan ada

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi kekosongan kewenangan untuk memungut BPHTB dan ketidaktahuan masyarakat adanya perubahan kebijakan dimaksud. Bahkan ada beberapa Pemda yang telah melakukan pungutan BPHTB sebagai titipan meskipun belum mempunyai Perda BPHTB dan Perda tidak dapat berlaku surut. Mekanisme titipan tidak dikenal dalam sistem pemungutan BPHTB. Terhadap permasalahan tersebut, Pemda wajib mengembalikan pungutan BPHTB ke pembayar BPHTB. Hal ini dikarenakan prinsip dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang, jika tidak didasarkan atas undang-undang maka disebut perampokan. Serta memberdayakan helpdesk/Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di tiap-tiap KPP dan Kanwil DJP untuk memberikan keterangan terkait kebijakan pengalihan BPHTB dimaksud kepada masyarakat agar dapat dihindarkan adanya pihakpihak yang tidak bertanggungjawab yang akan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan hal pengalihan tersebut.

c. Terhambatnya Pertanahan

Proses

Administrasi

Banyak pejabat Kantor Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris/PPAT yang masih berpandangan bahwa proses penerbitan atas pengalihan sertipikat mutlak disertai dengan dilampirkannya Surat Setoran BPHTB (SSB). Dengan demikian, bila suatu Pemda belum mempunyai Perda maka proses penerbitan sertipikat menjadi terhambat. Terhadap permasalahan tersebut, perlu upaya menyamakan persepsi antara berbagai instansi khususnya BPN dan Notaris/PPPAT agar kewajiban untuk menyertakan bukti pelunasan BPHTB menjadi gugur untuk Pemda yang belum mempunyai Perda BPHTB sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.07/2010 tanggal 30 November 2010 hal Percepatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang BPHTB.

d. Berkas Piutang BPHTB Tidak Lengkap dan Daluwarsa Pengalihan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota akan membawa konsekuensi pada pengalihan berkas piutang


41

Ragam Pengawasan BPHTB. Permasalahan yang akan muncul dalam pengalihan berkas piutang BPHTB adalah Pemda tidak bersedia menerima karena antara lain tidak adanya fisik dokumen sumber piutang, piutang BPHTB telah daluwarsa (sudah 10 tahun). Atas permasalahan tersebut, Pemda sulit untuk tidak menerima kondisi dimaksud mengingat UU 28 tahun 2009 telah mengamanatkan pengalihan BPHTB ke Pemda.

dari sisi penjual. Setelah dialihkannya ke Pemda maka PPAT/Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang berkewajiban menyampaikan laporan berkala tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari semula ke DJP, sehingga proses administrasi dan data BPHTB berada di tiap-tiap Pemerintah Kabupaten/ Kota. Hal tersebut berdampak pada efektivitas pengawasan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh DJP.

Terhadap permasalahan tersebut, DJPK perlu berupaya memfasilitasi pengalihan piutang antara DJP dengan Pemda dan DJP perlu mempercepat proses penghapusan piutang khususnya piutang yang daluwarsa dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Terhadap permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat Keputusan Bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mewajibkan PPAT/Notaris untuk tetap melaporkan atau memberitahukan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan secara berkala kepada KPP Pratama.

e. Efektivitas Pengawasan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh DJP Transaksi jual beli bumi dan/atau bangunan akan berdampak pada kewajiban pembayaran BPHTB dari sisi pembeli dan PPh Pasal 4 ayat (2)

42


ex-auditor

Ex-Auditor: Bapak E. Agust Hartono

I

tulah nilai yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil. Ramah, mengayomi, dan berkomitmen tinggi, itulah kesan yang langsung bisa ditangkap saat auditoria berkunjung ke ruangan beliau. Mendengar pertanyaan pertama, beliau langsung teringat dengan masa-masa ketika masih bekerja di Inspektorat Jenderal, tepatnya di IBI. Ya, nama lengkap beliau adalah Emanuel Agust Hartono. Inilah kutipan wawancara kami dengan beliau yang kami angkat sebagai sosok ex-Auditor pada edisi kali ini.

Bagaimana kabar Bapak? Keluarga sehat? Saya baik, keluarga sehat. Kalau misalnya pertanyaan sehat ini seperti sedang di BAP. Dulu kan saya mantan IBI. Kalau ditanyain keluarga sehat begini sudah ngeri banget gitu.

Bisa diceritakan kepada kami tentang riwayat pekerjaan Bapak selama di Itjen? Jadi memang saya kan awalnya lulusan D3 STAN. Saya masuk STAN kemudian bekerja di Itjen itu sejak tahun 1992. Langsung dipekerjakan di Itjen. Saya masuk pertama di Inspektorat Umum. Saya sempat beberapa tahun di situ. Lalu saya

masuk ke Inspektorat III, nama sebelumnya dulu adalah Inspektorat Keuangan, menangani PBB. Baru kemudian saya ditugaskan sekolah ke luar negeri di Los Angeles di Univesity of Southern California pada tahun 2000-2001. Saya ambil Accounting. Pilihan dulu tidak banyak. Saya dulu ingin mengambil MBA. Tapi arahan pimpinan waktu itu tidak boleh ambil MBA. Jadi pilihan saya tinggal Leader Economic atau auditing dan akuntansi. Kalau economic di Itjen tidak kepakai, jadi saya ambil accounting karena di Itjen lebih relevan. Baru kemudian saya kembali lagi masuk di Inspektorat III. Tahun 2004, saya bergabung dengan IBI. Di IBI dulu tesnya agak berat juga. Itu dulu gambling banget. IBI itu sebenernya suatu program yuang merupakan terobosan dari Itjen. Waktu itu kita benar-benar menjalankan integritas yang tinggi. Waktu itu tidak dijanjikan apa-apa. Tidak dijanjikan penghasilannya akan bertambah atau tidak, padahal kan kita benar-benar menjunjung tinggi integritas. Wakti itu jaman masih jahiliyah, dan kita benarbenar bersih. Dan yang namanya remunerasi belum dijanjikan waktu itu. Tapi kita tetap komitmen. Teman-teman di IBI di bawah Pak Hadi Rudjito komitmen melakukan audit investigasi dengan integritas tinggi. Sampai dengan 2009 akhir saya di situ. Kemudian saya bergabung di PUSHAKA. Saya


43

ex-auditor dipromosikan menjadi Kabid II Pushaka, setingkat dengan eselon IIIA.

Bagaimana dengan pengalaman yang paling berkesan selama di Itjen? Paling berkesan itu waktu masuk IBI. Kan ada perbedan antara periksa kantor dan periksa orang. Di situ kita mengenal banyak karakter orang. Ada orang yang termasuk berkarakter nakal, tapi begitu kita periksa, ternyata mereka juga manusia biasa. Mereka juga takut dengan pemeriksaan melalui BAP. Saya sempat diancam juga, bahkan ada yang bilang dia punya senjata. Tapi kita tidak takut. Malahan kita gertak juga. Kalau misalnya kami mengalami itu, kita gertak dengan bertanya “biasa pake senjata apa?”. Itu memang teknik-teknik kita untuk menggertak orang. Selain itu, yang berkesan di IBI, kita mengerti banyak orang, mempelajari trik agar dia mau mengaku. Karena di IBI kita memang dibekali teknik-teknik itu.

Bagaimana dengan suka duka selama bekerja di Itjen?

digambarkan unit di sini dibagi menjadi 3 fungsi yaitu SMO, DU, dan PO. Saya ada di fungsi DO. Penjelasan mudahnya seperti ini, kalau Menteri Keuangan punya visi, misi yang mengendalikan SMO yaitu bagaimana Kemenkeu mencapai sasaran tujuan harus dimanage dengan IKU-IKU. Dalam mencapai semua ini Menteri Keuangan perlu rapat, disposisi, monitoring. Nah ini yang dilakukan oleh DU. Kemudian PO adalah Backoffice-nya Menteri yang bertugas menyusun agenda, surat-menyurat, akomodasi rapat, keperluan menteri, semua diurusi oleh PO. Kalau kerja di Menteri kan kita tidak bisa mengatur sesuai keinginan kita. Istilahnya kita yang mengikuti. Bahkan sampai jam 12 malam pun kita selalu siap. Itu bedanya dengan di fungsional.

Setelah pindah dari Itjen bisa diceritakan sudah menempati posisi di mana saja? Masih satu posisi. Kepala bidang Program dan Kegiatan II. Saya membidangi masalah pengeluaran Negara. Kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan dalam bidang pengeluaran dan kekayaan Negara.

Suka: Di Itjen itu kan kita fleksibel. Artinya kita mengatur pekerjaan sesuai kita sendiri. Misalnya laporan, walaupun ada targetnya, kita masih bisa me-manage. Di Itjen kita juga bisa menggali ilmu, belajar banyak, bertemu banyak orang, itu semua merupakan suatu hal yang menyenangkan buat saya. Saya juga bisa travelling.

Duka: Kalau pemeriksa di Itjen itu sering ke luar kota. Mesti ninggalin anak-anak. Kita jadi tidak tau banyak perkembangan anak. Tau-tau sudah besar. Saya termasuk orang yang menikmati perkembangan anak.

Bagaimana keseharian Bapak setelah pindah dari Itjen? Saya merasakan bedanya fungsional dengan struktural. Di fungsional kita lebih bisa mandiri dengan mengatur pekerjaan kita sendiri. Kalau di struktural kan tidak. Kita tergantung dengan atasan, orang lain, dan tuntutan rutinitas. Kalau sekarangsaya di Pushaka yang merupakan unit Kemenkeu yang mendukung kegiatan pimpinan. Sangat tergantung dengan kegiatan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan dan pejabat eselon I. Jadi kita di sini benarbenar menjadi kantor yang strategis. Kalau bisa

44


ex-auditor genting, benar-benar luar biasa. Itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga.

Pendapat Bapak tentang peran auditor secara umum dan di Itjen secara khusus?

Pengalaman berkesan selama di lingkungan baru? Karena kita sehari-hari dengan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, jadi kita cukup dekat. Kesannya kita bisa langsung berbicara dekat dengan menteri. Suatu pengalaman yang tidak setiap orang mendapatkannya. Kebetulan saya beruntung mendampingi dua Menteri Keuangan yang terbaik yaitu Ibu Sri dan Bapak Agus. Saya bersyukur bisa belajar banyak dari Menteri Keuangan yang benar-benar memiliki dedikasi bagus. Baik Ibu Sri maupun Bapak Agus benar-benar luar biasa. Kalau kita bilang benar-benar patriot. Orang-orang yang tidak punya agenda lain. Benar-benar memikirkan negara. Jadi kitapun sebagai staf harus dukung tugas beliau. Mereka sudah all-out jadi kita harus allout. Jam Kerja di Pushaka tidak terbatas artinya 24 jam dalam 7 hari. Jadi kita sistemnya piket. Bahkan lebaran pun masih “hidup”. Hidup ini bukan dalam artian full, tapi tetap dapat dihubungi dan bisa berfungsi. Ada sistem piket. Jadi tiap hari ada yang bertugas. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari Menteri untuk memutuskan sesuatu, belajar bagaimana keputusan itu dibuat, kita mencari informasi, mengambil informasi, menggunakan informasi itu sesuatu merupakan pengalaman yang sangat berharga dan itu tidak ada di tempat lain hanya ada di lingkungan yang dekat dengan menteri. Cara Beliau untuk merumuskan, pendekatan masalah. Bagaimana mengambil keputusan saat

Untuk Auditor Internal, saya termasuk yang paham bahwa internal auditor itu seharusnya membawa nilai tambah untuk organisasi. Tidak lagi zamannya kita menjadi auditor yang hanya mencari temuan, menyalahkan, bukan watchdog lagi. Maksud nilai tambah di sini adalah tidak hanya menyalahkan tapi dia bisa memperbaiki kekurangan yang tertuang dalam fungsi audit dan fungsi konsultansi. Bantuan pemecahan masalah itu harus ditekankan. Saya senang Itjen karena sekarang mindset-nya sudah berubah. Dulu benar-benar watchdog. Sekarang mulai bergeser. Sudah bisa memberikan solusi. Contohnya sekarang sudah ada helpdesk PBJ, LKPP ada pendampingan tidak hanya menyalahkan. Itu merupakan terobosan-terobosan yang bagus. Terus teman-teman di IR7 juga membantu dalam risk management, bagaimana membuat pemerintahan yang lebih baik . Tapi saya yakin seharusnya Itjen bisa lebih baik dari itu. Itjen itu kan kalau saya lihat kapasitas ataupun SDM nya bagus-bagus, persentase S2 terhadap pegawai termasuk tinggi. Itu harusnya lebih baik lagi, kareana harapan pak Menteri sangat tinggi terhadap Itjen. Artinya, kita tidak hanya mengaudit tapi mengatasi permasalahan. Banyak sekali loophole dalam system/prosedur Kementerian Keuangan. Yang bisa melihat kan hanya orang luar. Dalam hal ini Itjen sebagai audit internal. Itu yg harus dijalankan.

Pendapat Bapak tentang Itjen yang sekarang? Itjen yang sekarang sudah mulai berubah. Tidak lagi sifatnya watchdog, sudah mengarah ke Itjen yang bisa memberikan atau menjawab kebutuhan. Ini masih dalam proses ya, tapi saya lihat memang masih belum sempurna karena belum sesuai dengan harapan. Sekarang kalau kita didatangi oleh Itjen, orang pasti welcome. Tapi pernah ga kita diminta utnuk datang? Itu saja tandanya. Saya pengalaman waktu studi banding di Belanda, auditor itu sampai dimiminta. Kenapa diminta? Karena mereka tahu begitu audtor datang. Ketika auditor datang, masalah yang dihadapi pasti beres. Apalagi pejabat baru, mereka minta auditor periksa dulu, jadi mereka aman.


45

ex-auditor Kalau kita sudah sampai pada tahap auditee sudah mengharapkan kehadiran kita, itu berarti memang kita sudah dibutuhkan. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah sampai sana belum? Apakah kita sudah dibutuhkan oleh auditee?

tapi kita juga tidak bisa menghambat karena UKI ini juga dibutuhkan dan tidak lagi monopoli di Itjen. UKI membantu semua prosedur dijalankan, controlkontrol dilaksanakan. Harapan saya ke depannya harus harmonis antara UKI dan Itjen.

Apakah selama di tempat yang baru, Bapak pernah berhubungan dengan Itjen selaku institusi? Bisa diceritakan? Iya, saya berhubungan dengan Itjen itu terutama masalah Risk Management. Biasa hubungan dengan Bapak Alek, Bapak Hendra, dan Bapak Ghufron. Karena kan Pushaka ditugasi untuk membangun Risk Manangement. Sebenarnya sudah dibangun oleh Itjen. Tapi Pak Menteri maunya fungsinya itu harus dipisahkan dari itjen. Dibantu dengan teman-teman Itjen kita bentuk Pokja. Dalam hal montoring laporan UKP4, pelaksanaan InpresInpres. Selain itu, waktu Lokakarya APIP, saya juga pernah dilibatkan.

Adakah apresiasi khusus yang ingin Bapak sampaikan terhadap Itjen? Kalau apresiasi secara khusus saya melihatnya Itjen ini sudah berubah. Karena saya pernah hidup di jaman jahilliyah. Karena mengubah mindset/paradigma itu kan tidak mudah. Temanteman tidak lagi hidup dengan mindset lama tapi sekarang sudah memiliki nilai. Dan nilai yang ada di Itjen sudah merata dan ini saya sangat apresiasi sekali. Dulu saya lihat, kalau IBI adalah yang ditakuti, kalo sekarang relatif sama. Jadi baik teman-teman Itjen yang di IBI atau tidak relatif sama. Prestasi di Itjen itu yang bisa membantu teman-teman tadi, masalah pendampingan LKPP dan helpdesk PBJ, itu merupakan terobosan yang baik. Tapi ada tantangan ke depan di Itjen. Sekarang ada UKI (Unit Kontrol Internal), Itjen tidak lagi monopoli walaupun tugasnya beda. Ke depan kalau Itjen tidak bisa menempatkan diri, menunjukkan kinerjanya nanti lama-lama peran Itjen akan runtuh. Kalau kita gagal atau kita tidak menunjukkan kelas kita lambat laun Itjen tidak dibutuhkan, karena masing-masing punya nama UKI sendiri. Memang sekarang fungsinya masih di bawah koordinasi Itjen. Mungkin lama-lama bukan tidak mungkin, itu mereka bisa berkembang sendiri. Begitulah Itjen, artinya bagaimana kita menyingkapinya, saya tidak mau juga Itjen tenggelam,

46

Adakah masukan dan pesan dari Bapak untuk rekan-rekan di Itjen agar lebih baik lagi? Dalam menghadapi perubahan kita tidak boleh resistant/menolak. Semua yang digariskan pimpinan harus dijalankan. Mau tidak mau kita harus menjawaab tantangan itu, kita harus berubah. Artinya kita jangan menganggap sebagai saingan, justru manfaatkan UKI sebagai alat bantu dari unit tersebut untuk menghasilkan kontrol dan memastikan prosedur semua berjalan. Itjen sebagai penanggung jawab. Itjen kan sistemnya random, setahun berapa kali. Ke depan ada tantangan yang dinamakan Risk Management. Masing-masing eselon I Kemenkeu akan memiliki risiko-risiko yang sudah disepakati yang dipahami dengan baik. Ini risiko utama yang harus kita hadapi. Nanti Itjen ke depan tidak lagi meriksa kantor, tapi memeriksa berdasarkan Risiko. RBA audit sangat penting nanti ke depan, jadi kita punya ratusan risiko tapi yang kita akan mitigasi hanya risiko utama saja. Gimana caranya? Nanti Itjen akan membantu, yang tidak teralu berisiko hanya alokasi berapa persen, risiko tinggi akan dibantu Itjen. Nanti ke depan seperti itu yang saya lihat. Teman-teman bisa menerapkan RBA. Ini belum bisa jalan utuh karena di eselon I baru mencoba menyusun risiko, masih belajar. Ke depan kalau mereka sudah risk enabled aturan sudah samasama paham. (MUJ/JO)


Profil Pak Karwan,

mengajarkan arti kata

“Gigih” kepada kita

S

tasiun Jatinegara, suatu hari di tahun 1971. Matahari belum tampak, kehidupanpun belum menggeliat. Karwan kecil dan dua kerabatnya -yang juga kecil- celingakcelinguk di peron stasiun. Mereka baru saja menamatkan sekolah dasar. Keinginan untuk memperbaiki hidup mendorong tiga anak kecil ini menumpang kereta ke Jakarta, meninggalkan jernihnya air kali Serayu. Ditatapnya Jakarta dari jendela oplet, dalam tiupan semilir angin pagi. Ragu di hatinya, karena Jakarta tak seramah Maos, kampungnya di Cilacap sana. Tapi toh itu semua mesti dihadapi, tak mungkin dihindari. Bukan Karwan namanya kalau balik kanan trus pulang kampung. Mentalnya baja, berpuluh tahun kemudian, kita akan mengenal lelaki ini sebagai Karwan si gigih dari Cilacap. Dan benar, tak mudah hidup di Jakarta, apalagi hanya berbekal ijasah SD. Beruntung, seorang lelaki bernama Pak Mulyono mengulurkan tangannya. Meski hanya seorang guru, lelaki asal Gresik ini bersedia menampung Pak Karwan di rumahnya yang sederhana. Sambil sekolah, Pak Karwan bertugas mengasuh lima orang anak Pak Mul. Tahun 1973, ijazah SMP berhasil ia gondol, satu langkah besar dalam hidupnya. Tugas mengasuh anak Pak Guru tetap dijalani, sambil kursus montir, semua atas biaya Pak Mul. 1976 adalah tahun penting dalam hidup Pak Karwan. Berbekal ijazah kursus montir, ia memberanikan diri hidup mandiri, lepas dari naungan Pak Mul. Berbagai pekerjaan dicobanya. Mulai dari bengkel mobil, pool bis kota, hingga perusahaan kontraktor. Kegigihan dan nasib bersepakat untuk

membawanya berlabuh di Departemen Keuangan 4 tahun kemudian, Oktober 1980 tepatnya. Jadilah ia CPNS golongan I/a Inspektorat Jenderal Depkeu. Ia tak pernah berhenti, perlahan dikejarnya ijazah SMA. Tak percuma kita sematkan kata gigih padanya. Tahun 1986, ijazah SMA-pun tergenggam di tangannya. Senyumnya, satu bagian yang khas pada dirinya, semakin mengembang. Tak puas dengan ijazah SMA, Universitas Krisnadwipayana pun disambanginya setiap malam, keren katanya, bisa kuliah. Tahun 1992, Drs. Karwan adalah nama lengkapnya. Gigih adalah julukannya. Kegigihan pula yang membawanya sukses meniti biduk rumah tangga bersama sang istri tercinta, Sumarsih. Kegigihan yang menitis pada ketiga anaknya. Si sulung Ari Iswanti adalah sarjana lulusan IISIP. Sang adik, Bayu Darmanto lulusan UPI Bandung sedangkan si bungsu Cahyo Rianto adalah lulusan Politeknik UI. Ketiga anak yang sudah bekerja dan sanggup membahagiakan orang tua. Tak terasa, 31 tahun lebih Pak Karwan mengabdi di sini, bersama kita. Saat pensiun pun tiba. Lelaki yang menghabiskan 11 tahun kariernya menjaga perpustakaan Itjen ini tak punya banyak kalimat untuk dikatakan. Bersyukur adalah segalanya, begitu katanya. Bersyukur karena telah menyelesaikan masa pengabdian. Bersyukur bisa pensiun dengan golongan IV/a padahal dulu masuk golongan I/a. Bersyukur telah diberi kesempatan mengikuti Diklat Adum, meski tak pernah merasakan jabatan. Bersyukur telah diberi kesempatan lulus JFA ahli, meski (juga) tak pernah diangkat jadi auditor. Bersyukur mendapat pengalaman berharga karena beberapa kali “diajak” tim audit. Bersyukur, dan bersyukur atas segalanya. Bersyukur, Tuhan telah memberi segalanya melalui Itjen. Kepada para pegawai muda, dalam satu kesempatan, ia berpesan. Tetaplah bekerja dengan serius, ada atau tidak ada imbalan. Teruslah bekerja, ada atau tidak ada ST. Nasehat yang sangat-sangat relevan, kawan. (CWL)


47

Pojok SPIP

Risk Manajemen atau UKI ? Pertanyaan di atas adalah sebuah pilihan, mau RM atau UKI ? Saya mau menterjemahkan itu dalam bahasa yang sederhana, karena dalam implementasi di tingkat manajerial, penggunaan Risk Manajemen adalah diutamakan oleh seorang Leader. Seorang leader yang selalu aware tentang resiko, maka ia tahu akan tujuan dari suatu kegiatan yang dipimpinnya dan memastikan untuk tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Namun apakah seluruh kegiatan ini akan dimanaje dengan mekanisme Risk Manajemen ? Pertanyaan ini perlu kita jawab, karena seluruh kegiatan yang akan dimanaje seorang leader dari suatu instansi akan sangat banyak mulai dari yang bersifat rutin, strategis sampai pada yang mempunyai dampak yang significan bagi instansi tersebut dalam pencapaian target secara nasional (lingkup yang lebih besar). Sehingga pilihan untuk melalkukan mitigasi resiko melalui Risk Manajemen atau UKI kiranya dapat menjadi salah satu parameter yang diperhitungkan.

Refresh pada pola pikir RM. Gambaran Grafik adalah sebagai berikut :

Melihat grafik di atas, maka kegiatan pengendalian sebenarnya melekat dalam setiap kegiatan, setelah dilakukan identifikasi resikonya kemudian dilakukan analisis resikonya dan bagaimana cara melakukan mitigasinya. Respon resiko membantu memfokuskan perhatian instansi pada kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa respon resiko tersebut dilakukan dengan tepat dan terjadwal. Beberapa pilihan respon resiko, antara lain :

1. Menghindarkan resiko (avoid) 2. Mengubah kemungkinan munculnya resiko (abate) 3. Mengubah konsekwensinya (mitigate)

48

4. Berbagi resiko (share) atau mentransfer resiko 5. Menerima atau mempertahankan resiko (acceptiretain). Respon resiko yang dipilih merupakan permulaan untuk melakukan kegiatan pengendalian atau menentukan pengendalian apa yang diperlukan untuk mengurangi resiko tersebut. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang disusun untuk meyakinan bahwa respon resiko berjalan secara efektif. Oleh karena itu respon resiko dapat dikatakan merupakan “jembatan” antara hasi penilaian resiko dan unsur kegiatan pengendalian.


Pojok SPIP Berikut ilustrasi tentang hubungan antara tujuan, respon, resiko dan kegiatan pengendaliannya : Tujuan : Tidak adanya kehilangan barang-barang persediaan dalam pengelolaan Barang Persediaan di Gudang Inspektorat Jenderal.

Resiko : Fraud berupa barang persediaan hilang / dicuri / disalahgunakan. Respon resiko : mengurangi kemungkian dan dampak, yaitu dengan melakukan pemisahan wewenang antara petugas pencatat, penerima, dan penjaga gudang persediaan.

pada kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari. Namun demikian, hal itu juga tidak menjamin kalau kegiatan rutin tidak dilakukan pengelolaan resikonya melalui UPR. Misalnya, kegiatan pengelolaan persediaan barang-barang yang sangat mahal seperti : cadangan minyak bumi bagi Pertamina, persediaan barangbarang sparepart kapal (bagi KP PBC/Bea dan Cukai). Persediaan barang ini sangat rentan untuk hilang, disalahgunakan, dll, sehingga pengelolaan resikonya diangkat pada level UPR (eselon II).

Kegiatan pengendalian : melakukan kegiatan rekonsiliasi antara catatan di gudang dengan catatan di Buku Persediaan, dan melakukan pengecekan phisik atas barang persediaan di Gudang. Bila disimpulkan kegiatan yang dimulai dari penetapan tujuan suatu kegiatan, sampai dengan dilakukan identifikasi dan analisis resiko yang akan menggagalkan tujuan serta bagaimana me-respon atas resiko yang ada dan bagaimana kegiatan pengendalian adalah sebuah proses manajemen resiko suatu kegiatan. Hal ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan Unit Kontrol Internal (UKI). Yang membedakan antara RM dan UKI adalah siapa yang akan melakukan manajemen dari resiko tersebut. Sesuai dengan PMK Nomor : 191/ KMK.09/2008 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Penerapan manajemen Resiko di lingkungan Kementerian Keuangan, Unit Pemliki Resiko (UPR) di lingkungan eselon I adalah pada level eselon II. Sehingga misalnya, UPR di tingkat Sekretariat Inspektorat Jenderal maka UPR-nya adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal. Sedangkan untuk pengelolaan UKI dilakukan oleh Unit tertentu atau Unit Kepatuhan Internal yang ada di Eselon I (tidak mesti setingkat Eselon II). Kedua unit tersebut, UPR dan UKI samasama melakukan manajemen atas resiko-resiko yang telah diidentifikasi di unitnya masing-masing dalam eselon I-nya. Namun yang membedakan adalah bilamana UKI lebih dititik beratkan pada kegiatan rutin sehari-hari, maka UPR lebih dititik beratkan pada resiko-resiko yang secara signifikan mempunyai dampak bagi Eselon I tersebut bila tidak mencapai pada tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga menjadi lebih jelas, bilamana UPR diharapkan hanya melakukan mitigasi resiko atas kegiatan-kegiatan yang strategis, kegiatan-kegiatan utama atau yang menjadi perhatian bagi pimpinan puncak (Menteri) atau tujuan utama eselon I tersebut. Sedangkan UKI

Kesimpulan : Seorang leader / manajer di Instansi pemerintah adalah baik bilamana mendasarkan keputusan-keputusan yang akan diambilnya melalui parameter resiko yang mungkin akan muncul dalam pencapaian tujuan. Melalui menajamen resiko yang dikelola melalui UPR atau UKI paling tidak respon yang telah dilakukan akan meminimalkan resikoresiko yang ada. Namun demikian, tetap dibutuhkan kebijaksanaan untuk memilih kegiatan-kegiatan yang akan dikelola resikonya melalui UPR atau UKI, karena hal ini akan memberikan bobot dari resiko tersebut mempunyai dampak yang signifikan atau tidak bagi tujuan organisasi / instansi secara keseluruhan. Jangan sampai sesuatu kegiatan yang dapat dikelola sehari-hari melalui UKI, dipaksanakan dilakaukan manajemen resikonya melalui UPR. Bila hal tersebut dilakukan, alangkah kurang bijaknya kita memberikan porsi bagi pimpinan eslon II untuk ikut melakaukan mitigasi atas kegiatan-kegiatan yang resikonya tidak mempunyai dampak sgnifikan. Mari kita lakukan manajemen resiko ini dengan arif dan bijaksana untuk suatu tujua yang utama : “TUJUAN INSTANSI SECARA KESELURUHAN”. Semoga. cm susetya – Mei 2012


49


KEADILAN It’s every man’s business to see justice done. SIR ARTHUR CONAN DOYLE, The Memoirs of Sherlock Holmes

S

usan lulus sarjana akutansi dari universitas negeri ternama dengan nilai tinggi. Setelah melalui beberapa wawancara kerja, dia menerima tawaran kerja di sebuah kantor akuntan publik (KAP) di Jakarta. Susan senang dengan tawaran yang diajukan KAP tersebut yang meliputi lingkungan kerja yang menantang, kantor dengan reputasi internasional, kesempatan memperoleh pengalaman kerja yang sangat baik, dan gaji tertinggi yang dapat ditawarkan sebuah KAP di Indonesia. Memang, semua itu layak ia dapatkan. Susan adalah ranking tertinggi di kelasnya, matang dan cerdas. Dua belas bulan kemudian, Susan masih merasa senang dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang diterima ternyata menantang dan memuaskan sebagaimana harapannya semula. Genap setahun bekerja gajinya dinaikkan sebesar Rp4 juta per bulan. Akan tetapi, beberapa minggu terakhir, kinerja Susan merosot. Motivasi kerjanya menurun. Mengapa? KAP tersebut baru saja menerima sarjana akuntansi yang baru lulus dari universitas swasta yang sama sekali belum berpengalaman dengan gaji Rp500 ribu lebih tinggi dibandingkan gaji Susan sekarang. Susan marah. Bahkan mulai memikirkan untuk mencari pekerjaan di kantor lain.

C

erita di atas adalah fiktif. Sebuah cerita yang dibuat untuk tujuan pembahasan kasuskasus bisnis di perguruan tinggi. Akan tetapi problemnya adalah nyata. Kisah diatas digunakan untuk menggambarkan peran keadilan terhadap motivasi kerja seorang pegawai. Pegawai akan mempersepsikan apa yang diperoleh dari pekerjaannya dengan upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut dan membandingkannya dengan pegawai lain. Jika hasil pembandingan itu memiliki rasio yang sama maka pegawai akan mempersepsikan keadlian hadir dalam organisasi. Akan tetapi apabila terjadi ketimpangan, akan terjadi ketegangan dalam hal keadilan. Jika pegawai merasa bahwa dirinya dihargai lebih rendah dari koleganya maka akan menimbulkan kemarahan. Namun, jika seorang pegawai merasa dihargai lebih tinggi dari koleghanya, akan muncul perasaan bersalah. Namun masalah keadilan tidak hanya menyangkut pemberian penghargaan dalam bentuk kompensasi. Pegawai mempersepsikan keadilan pimpinannya dalam beberapa dimensi.

50

Pertama adalah keadilan distributif. Keadilan distributif menunjukkan persepsi keadilan berdasarkan hasil pengambilan keputusan. Pegawai akan melihat apakah hasil pengambilan keputusan oleh pimpinan seperti tentang gaji, evaluasi, promosi, dan penugasan telah dialokasikan dengan adil? Cerita di atas menunjukkan dimensi keadilan distributif. Jadi, jika pemimpin mulai tidak adil memberikan penghargaan atau penugasan kepada anak buahnya, tunggulah ketegangan dan ledakkan yang akan terjadi. Akan tetapi, alokasi penghargaan individu sesuai dengan kontribusinya terhadap kinerja tidak selalu menunjukkan keadilan. Dalam menjaga kekompakan tim, dapat dilakukan pemberian penghargaan secara merata pada anggota tim seperti pemberian nilai mahasiswa untuk tugas kelompok. Bahkan untuk kepentingan kemanusiaan, maka kriteria kebutuhan lebih dianggap adil. Sebagai contoh KAP Price Waterhouse Cooper-New York mengirimkan USD4,000 untuk 43 pegawainya yang terkena imbas topan Katrina. KAP tersebut bahkan menanggung makan, pemukiman dan transportasi bagi mereka selama 3 bulan.



Kedua, keadilan prosedural. Keadilan jenis ini adalah persepsi keadilan dilihat dari proses pengambilan keputusan. Keadilan prosedural terjadi apabila pimpinan mengikuti aturan proses yang adil. Salah satu normanya adalah masalah hak suara. Pegawai harus diberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan. Norma lainnya adalah keputusan dapat dikoreksi. Pegawai dapat meminta peninjauan kembali apabila prosedur terlihat tidak efektif. Disamping itu, keadilan prosedural akan terjadi apabila pimpinan mengikuti kaidah konsistensi, tidak bias, keterwakilan, dan keakuratan. Kaidah tersebut akan menjamin pengambilan keputusan yang netral dan objektif sebagai kebalikan dari bias dan diskriminatif. Keadilan prosedural ini semakin penting akhir-akhir ini. Data kompensasi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ras dan jenis kelamin masih memiliki pengaruh yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Keadilan jenis ketiga adalah keadilan interpersonal. Selain kedua jenis keadilan sebelumnya, pegawai juga menilai keadilan dari bagaimana pimpinan memperlakukan mereka. Keadilan jenis ini akan tercapai bila pimpinan memperhatikan kaidah penghargaan dan pribadi. Kaidah penghargaan mengharapkan pemimpin memperlakukan pegawainya dengan penuh penghargaan dan sopan. Sedangkan kaidah pribadi mensyaratkan pemimpin tidak boleh memberikan komentar yang tidak layak atau menyerang. Apakah keadilan jenis ini penting? Data menunjukkan bahwa dari 5.000 pegawai yang disurvey 36 persennya mengalami perlakukan tidak menyenangkan dari pimpinannya. Pengaruh dari interaksi yang negatif dengan pimpinan ternyata lima kali lebih besar dari interaksi positif. Jadi, sebagai

pemimpin berhati-hatilah dalam memperlakukan bawahannya. Bawahan tidak nyaman apabila diperlakukan tidak hormat. Bawahan yang terlihat nyaman apabila diperlakukan tidak hormat hanyalah bawahan yang penjilat dan tidak bermutu. Keadilan jenis keempat adalah keadilan informatif. Keadilan jenis ini mensyaratkan pimpinan berlaku adil dalam menyampaikan informasi berkenaan dengan pengambilan keputusan. Keadilan jenis ini mensyaratkan pimpinan menyampaikan penjelasan secara komprehensif, jujur, langsung, dan masuk akal. Meskipun hal ini terlihat seperti sesuatu yang masuk akal dan biasa tetapi tidak selalu prinsip ini dijalankan. Sebagai contoh, Radio Shack, sebuah perusahaan pengecer alat elektronik yang bermarkas di Texas melakukan pemecatan 400 pegawainya melalui e-mail. Pegawai di kantor pusat menerima e-mail pada selasa pagi yang berbunyi,” Pemberitahuan pengurangan tenaga kerja sedang berlangsung. Sayangnya, posisi anda termasuk salah satu yang dihilangkan..” Setelah menerima pesan tersebut, pegawai memiliki waktu 30 menit untuk menelepon koleganya untuk mengucapkan salam perpisahan, sebelum membenahi barang-barangnya dalam kotak dan kantung plastik. Sadis? Ya. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai kesenangan. Jadi, apakah saya selaku pimpinan telah berlaku adil? Silahkan ukur dengan keempat dimensi keadilan di atas. Jika jawabnya belum, segeralah berubah. Pemimpin yang tidak adil merusak organisasi jauh lebih besar dari pemimpin yang tidak kompeten.

Wassalam.


51

Auditoase

Auditor Senior,

Panutan Yunior

D

ari jendela ruang kerja, saya bisa leluasa menatap pemandangan di luar. Kadang buram memang, kalau kaca itu lama tak dibersihkan. Dari jendela itu biasanya pandangan saya arahkan ke air mancur. Terus terang, keindahannya begitu mengagumkan. Air yang meliuk-liuk dengan gemulai, membuat pandangan mata yang mulai lelah bisa sedikit tersegarkan. Tanaman yang mulai tumbuh subur di sekelilingnya menambah lekat mata memandang. Harus diakui, kantor ini sekarang nampak lebih elok. Dari taman kebanggaan Kemenkeu itu saya mengalihkan pandangan agak ke barat. Di sana berdiri sebuah gedung yang –buat sebagian besar kita- sangat bersejarah. Gedung di mana sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal pernah berpuluh tahun menjejaknya. Gedung 12 lantai itu memang tak lagi indah dan mulus seperti dulu. Ia memang bagai ketinggalan zaman dibanding gedung lain yang jauh lebih baru. Tapi ia tetap berdiri gagah di sana, seakan menyapa setiap kita, setiap langkah kita. Melambaikan tangan, dan berharap kita tak akan melupakannya begitu saja.

Akhir 1992, adalah saat ketika kami –saya dan kawan-kawan seangkatan- menginjakkan kaki di gedung itu. Sebagian dari kami –yang jarang sekali melihat gedung tinggi- memandang dengan kagum. Merasakan dingin hawa AC dengan penuh kenikmatan, setelah turun dari bis kota yang sumpek dan panas. Berdebar hati saat harus masuk lift, karena ini jenis barang mewah dan langka saat itu, terutama bagi kami yang kebanyakan bukan orang kota (untuk tidak mengatakan wong ndeso). Berbagai perasaan berkecamuk, inikah bakal kantor kami? Betapa megahnya.

Melayang rasanya. Melayang karena merasa diakui menjadi bagian dari Itjen, sebuah institusi berlumur kehormatan dan kebanggaan. Itjen, instansi yang bisa disingkat dalam dua kata, bukan main. Senior, kata itu menjadi begitu penting buat kami dan buat semua pemula, dalam hal apapun. Dunia kerja adalah dunia yang asing buat kami, maka kehadiran senior sangatlah penting. Boleh jadi ada di antara kami yang cemerlang dalam prestasi akademis ketika duduk di bangku kuliah, namun dunia kerja tetap tidak mudah. Tak selalu berbanding lurus dengan dunia akademis. Dunia kerja tak cukup hanya ditaklukkan dengan kepintaran kuliah. Tak sekedar pintar, kita harus pintar-pintar. Tak cukup pandai, kita harus pandai-pandai. Begitu nasehat para senior kepada kami. Di sinilah peran penting para senior. Tak terasa, dua puluh tahun berlalu, kami yang yunior telah menjelma menjadi senior. Para senior kami satu persatu memasuki masa purna bakti. Wajah-wajah baru dan segar mulai menghiasi kantor kita tercinta. Wajah-wajah yang bersih, belum ternoda hal-hal negatif dunia kerja. Wajahwajah idealis, yang memandang dunia hitam putih, bukan abu-abu. Wajah-wajah yang berharap para senior bersedia membimbing dan memberi contoh, bagaimana bekerja dengan baik dan benar. Di pundak para senior tersemat amanat. Bagaimana sosok para yunior ke depan, banyak bergantung pada apa yang dicontohkan para senior.

Seorang senior menyapa ramah, duh terasa gimana gitu. Bayangkan, kami yang melangkah penuh keraguan, kami yang baru hari pertama bekerja, kami yang hanya punya satu atau sedikit lebih setelan kerja, disapa dengan penuh senyum oleh senior.

52


Dunia kerja tak cukup hanya ditaklukkan dengan kepintaran kuliah. Tak sekedar pintar, kita harus pintar-pintar. Tak cukup pandai, kita harus pandai-pandai.

Auditoase Hitam putih para yunior, tergantung contoh yang dipertontonkan para senior di depan mata mereka. Bakal jadi pegawai terhormat atau bakal jadi pegawai pengkhianat-kah mereka, para seniorlah yang punya peran signifikan menentukan. Bakal jadi auditor abdi negara atau bakal jadi auditor tikam negara-kah mereka, seniorlah yang mesti bertanggungjawab. Hanya senior yang mereka lihat, hanya senior yang bisa mereka contoh, hanya senior yang bisa mewarnai mereka.

kelak.

Seorang anggota tim audit akan melihat dengan jelas bagaimana sepakterjang anggota tim audit yang lebih senior dalam penugasan. Anggota tim audit akan merekam dengan jelas bagaimana

Saya tertegun. Sebagai seorang yang sudah bekerja dua puluh tahun, tentu bolehlah saya dianggap senior (oleh para yunior saya). Bertanyalah saya kepada diri sendiri. Sudahkah saya memberikan teladan kepada para yunior. Mulai dari teladan yang ringan-ringan hingga teladan yang substantif esensial. Sudahkah saya bekerja dengan baik, sudahkah saya datang ke kantor tepat waktu, sudahkah saya memanfaatkan setiap detik jam kerja untuk halhal yang bermanfaat buat kantor, sudahkah saya menepati setiap butir kode etik pegawai,

sikap ketua tim dalam penugasan. Setiap perkataan, ekspresi, watak, kebaikan dan keburukan ketua tim akan dijadikan referensi bila suatu saat mereka jadi ketua tim kelak. Setiap interaksi senior dengan auditi, setiap kata yang diucapkan kepada auditi, setiap sikap yang menjunjung tinggi kehormatan korps, setiap tindakan yang membela kehormatan Itjen. Semua itu akan jadi bahan pelajaran paling penting dalam perjalanan hidup para yunior. Begitupun sebaliknya. Setiap interaksi tak pantas dengan auditi, setiap sikap yang mengkhianati kode etik profesi, setiap laku langkah yang melecehkan kehormatan korps, setiap tindakan yang mengotori nama baik Itjen. Semua itu akan terekam, dalam memori yang tak indah dan siap “diteladani”. Seorang pegawai baru akan melihat dengan pasti bagaimana keseharian para senior di ruang kerja. Bagaiamana para atasan bersikap, bertindak, semua direkam dengan jelas di benak para yunior. Untuk dijadikan referensi tindak tanduk mereka

Senior adalah guru, senior adalah tutor, senior kakak, senior adalah sahabat, senior adalah ayah, senior adalah ibu. Baik kelakuan senior, sangat mungkin baik perilaku yunior. Buruk kelakuan senior, bersiaplah menghadapi kelahiran generasi yang lebih buruk. Kebaikan itu menular cepat ke bawah, tapi masih jauh lebih cepat penularan keburukan. Itulah sebabnya, mengapa trend usia para tersangka tindak pidana korupsi semakin muda.

Sudahkah para yunior memandang saya sebagai teladan yang baik. Sudahkah para yunior memandang saya dengan penuh hormat, bukan terpaksa hormat. Sudahkah para yunior memandang saya sebagai senior yang punya sisi keteladanan, satu saja tak perlu banyak. Sudahkah para yunior memandang saya dengan kekaguman karena sikap dan kinerja saya patut diteladani. Terus terang saya ragu menjawabnya. Bagaimana dengan anda? (14 Mei 2012 –cwl-)

r, o i n u y a r pa h i t u p m Hita ng contoh yang r o i tergantu n e s a r a p n a k n o t n . o a k e r dipert e m ta

a m n a p e d di


53

Sudut Kantor Petugas Keamanan, Selalu Siap Lembur Saat Yang Lain Libur

K

antor pusat Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat memiliki wilayah yang sangat luas. Masing-masing unit eselon I menempati gedung yang berbeda-beda dan terpencar lokasinya di sekitaran Lapangan Banteng. Peran petugas keamanan sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan lingkungan kerja. Satuan petugas keamanan Kementerian Pusat Keuangan secara bergantian melakukan pengamanan dan menjaga ketertiban kantor selama 24 jam. Seperti di Gedung Juanda II, para petugas keamanan selama 24 jam bekerja dibantu dengan sarana kamera CCTV. Bahkan pada saat hari libur, mereka kadang masih harus melaksanakan pengamanan, dan itu luput dari perhatian kita yang biasanya berkumpul dengan keluarga saat hari libur. Semua itu dilakukannya sebagai bentuk profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas, walaupun harus mengorbankan waktunya untuk kumpul dengan keluarga. Suka duka menjadi petugas kemanan telah mereka rasakan selama melaksanakan tugas. Kita sebagai pegawai Inspektorat Jenderal kadang tidak sadar bahwa selama ini kita diawasi dan diperhatikan oleh para petugas keamanan ini. Keamanan para pegawai termasuk para Pejabat menjadi tanggung jawab mereka. “Masih banyak pegawai yang tidak tertib dalam berpakaian dan tidak memakai kartu tanda pengenal”, jelas Oscar, salah satu personel satuan petugas keamanan Kementerian Keuangan. Padahal kartu tanda pengenal itu sangat penting, apalagi untuk mengurangi risiko kemungkinan orang yang tidak berkepentingan masuk ke kantor dan menyebabkan keadaan yang tidak kondusif. Petugas Keamanan yang menjaga keamanan di lingkungan Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Selain untuk

54

menjaga kemanan dan ketertiban selama 24 jam penuh, mereka juga harus melakukan pengamanan terhadap aset-aset negara yang ada di Inspektorat Jenderal. Itu sebabnya saat kita mau mengeluarkan barang dari kantor, mereka tak segan-segan akan menanyakan kepada kita perihal surat permohonan izin mengeluarkan barang. Petugas keamanan tentunya dibekali beberapa keterampilan pengamanan. Beberapa petugas keamanan diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan informal, misalnya pendidikan profesi SATPAM, diklat pengamanan VVIP/Pimpinan, diklat pengoperasian CCTV, dan beberapa kegiatan lain untuk menunjang pekerjaan mereka. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan para petugas keamanan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pegawai terutama para pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal. “Pejabat di Inspektorat Jenderal tidak banyak tuntutan untuk masalah layanan keamanan”, imbuh Oscar mengakhiri cerita suka dukanya bekerja menjadi petugas keamanan di Kementerian Keuangan. Terima kasih pak, dari bapak-bapak di Satuan Petugas Keamanan Kementerian Keuangan kami belajar bagaimana bekerja ikhlas dan penuh profesionalisme sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. (PUT/VIN/RHM)


Pojok psikologi RUBRIK KONSULTASI PSIKOLOGI Pengantar Redaksi : Mulai Edisi ini dan seterusnya, Auditoria menampilkan rubrik konsultasi psikologi. Rubrik ini diasuh oleh 3 (tiga) orang Psikolog Inspektorat Jenderal, yaitu Talitha Sya’banah Fajrin Sudana, S.Psi., Terdi Selidevi Silalahi, S.Psi dan Maria Alexandra Leonora Marcus, S.Psi. Para pembaca yang ingin berpartisipasi dalam rubrik ini dapat mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui [email protected]. Selamat menyimak, semoga bermanfaat.

Dear tim psikolog Itjen,.... Nama saya A, auditor pada sebuah Inspektorat. Apakah profesi auditor secara psikologis dapat mempengaruhi sifat-sifat seseorang. Misalnya, seseorang yang rendah hati bisa berubah menjadi tinggi hati karena situasi psikologis auditor auditi. Saya memperhatikan beberapa teman-teman dan saya sendiri, ada semacam dorongan yang terasa seperti merubah sifat yang sudah ada sebelumnya. Mohon pencerahan. (A, auditor Inspektorat X) Jawaban Tim Psikolog

Dear A,

Berangkat dari pandangan Psikologi Industri dan Organisasi serta Psikologi Sosial, hal tersebut memang dimungkinkan terjadi. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses belajar yang seringkali tidak kita sadari. Proses belajar disini adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen –atau kecenderungan perilaku – yang terjadi sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya (McShane & Von Glinow, 2005). Yang terjadi pada diri anda adalah proses belajar sosial (social learning) karena unit organisasi pekerjaan Anda bisa saja tanpa Anda sadari menuntut untuk bersikap, bersifat, maupun berperilaku dengan cara tertentu. Cara tertentu disini maksudnya adalah pola perilaku yang Anda tangkap dari rekan-rekan di unit kerja Anda. Yang umumnya terjadi pada individu yang ditempatkan dalam sebuah kelompok adalah timbulnya suatu keinginan untuk blend in, untuk memiliki kesamaan atau menyatu dengan kelompok. Hal ini walau tidak bisa terlihat secara nyata namun ada, seperti pepatah orang jaman dulu, bertemanlah dengan penjual arang maka kau akan hitam, bertemanlah dengan penjual minyak wangi maka kau akan wangi J Maka, perilaku kelompok yang Anda amati, kemungkinan besar akan Anda tiru dan tampilkan juga nantinya. Proses belajar tersebut bisa terlihat dalam bagan berikut.

Iklim bekerja sebagai auditor memang menuntut sikap dan perilaku yang khusus. Tentu Anda beserta para auditor lainlah yang lebih mengetahuinya. Namun dari sudut pandang kami, sifat tersebut dipengaruhi VOL V No. 29 | Edisi Maret - April 2012

55

Pojok psikologi oleh ‘mind-set’ yang tertanam sejak lama, yaitu auditor Inspektorat Jenderal sebagai watchdog. Sikap dan sifat sebagai pengawas-lah yang tertanam dan berpadu dengan sikap dan sifat asal yang dimiliki oleh masing-masing individu. Seharusnya sikap dan sifat pengawas tersebut hanya berlaku ketika bertemu dengan auditee namun nyatanya banyak yang terbawa ke lingkungan kantor atau bahkan dengan rekan sesama pegawai Itjen. Seperti tergambar dalam bagan, selain belajar dengan melihat dan meniru perilaku orang lain, perilaku kita juga dipengaruhi oleh unsur pengendalian diri (selfcontrol) dan efikasi diri (self-efficacy), yaitu individu menyesuaikan apa yang dia pelajari dengan apa yang dia miliki (keyakinan diri, cara hidup, tujuan, dll). Bila Anda mendapati bahwa perilaku yang Anda serap dan tampilkan ternyata tidak kongruen atau berbeda dengan karakter Anda, mungkin Anda perlu meninjau lagi unsur pengendalian diri dan efikasi diri Anda. Lagipula saat ini, haluan Itjen sebagai watchdog sudah diarahkan kepada Itjen sebagai konsultan dan katalisator. Maka diharapkan sikap dan sifat sebagai ‘kawan’ (yaitu konsultan dan katalisator) bisa mengimbangi sikap dan sifat para auditor

‘pengawas’. Sepertinya kita perlu ‘belajar’ lagi untuk bisa mendukung peran tersebut. J Akhirnya, menjawab kekhawatiran Anda (asumsi kami Anda merasa concern dengan temanteman yang dulunya rendah hati tetapi seolah berubah menjadi tinggi hati), kekhawatiran Anda memang cukup beralasan. Tentu saja kita tidak mau bila perilaku ‘tinggi hati’ ini terpelihara sampai akhirnya menghambat terwujudnya nilai Sinergi di Kementerian Keuangan, khususnya di Itjen sendiri. Telah kita ketahui bahwa poin-poin nilai sinergi antara lain memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati. Jangan sampai ada teman kita yang berkata “tugas kami memang pelayanan tapi kami bukan pelayan”. Seolah-olah ada kasta Tuan dan kasta Pelayan. Namun biarlah masing-masing individu di Itjen bisa bersikap dan bersifat mulia, secara profesional maupun secara personal. Sikap dan sifat terbaik dan mulia bukan hanya kita yang menentukan tetapi juga pandangan orang lain, karena kita hidup secara sosial. Dengan demikian semua pegawai di Itjen bisa bersatu, satu untuk semua, dan semua untuk satu.J

Info keluarga BERITA KELUARGA ITJEN PENSIUN Selamat memasuki masa purnabhakti, pensiun bukan berarti berhenti berkarir, tapi menuju sebuah karir yang baru.. Terimakasih atas segala kontribusi Bapak selama ini untuk Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.. J Maret 2012 Iskandar Natakusuma [Auditor Penyelia Inspektorat IV] Partono [Pelaksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana] April 2012 Drs. Firman Siregar, M.A. [Inspektur IV] Marihot Siregar [Auditor Penyelia Inspektorat I] Syamsuddin, S.E., M.M. [Auditor Muda Inspektorat III] Ratam [Pelaksana Subbag TU Inspektorat VI] MENIKAH Selamat berbahagia kepada kawan-kawan kita yang telah menemukan belahan jiwanya, semoga dengan lengkapnya belahan jiwa dapat menambah motivasi untuk berkarya di kantor kita yang tercinta ini, yeay.. ;) Priyatin Purwoko Adi, S.H. (Pelaksana Subbag TU Inspektorat III) & Rike Lidyarini, S.AP 7 April 2012

56

M. Faiz (Pelaksana Subbag TU Inspektorat VII) & Yeni Puspitasari, S.I.Kom 8 April 2012 Zakky Chaidar (Pelaksana Subbag PP Bagian Umum) & dr. Nurun Nisa’ 22 April 2012 LAHIR A baby will make love stronger, days shorter, nights longer, bankroll smaller, home happier, clothes shabbier, the past forgotten and the future worth living for <3 welcome to the world lil babies.. :* Muhammad Arkaan Rusyda Aristia [17 Maret 2012] Anak pertama dari Ariyanto Nugroho, S.H. (Pelaksana Subbag TU Inspektorat VI) Abiyyu Figli Kurniawan [10 April 2012] Anak Pertama dari Asep Kurniawan, S.T. (Pelaksana Subbag TU Inspektorat IV)


Pojok Komunitas

K

omunitas Fotografi Itjen (KoFI) mewujud pada tahun 2007. Berawal dari kejayaan Forum Itjen, beberapa pecinta fotografi bersepakat untuk saling sharing banyak hal tentang fotografi setiap rabu. Kegiatan hunting fotho menjadi hal yang sangat menyenangkan buat para aktivis KoFI. April 2011 mereka sukses menggelar pameran fotho. Mulai edisi ini Auditoria menampilkan karya fotografi temen-teman KoFI. Buat yang ingin bergabung dengan KoFI, silakan menghubungi Pak Agus Sarwodi di IBI.


57

Pojok Komunitas Benci.. Aku benci dia karena dia lebih pintar dari aku. Aku benci dia karena orangtuaku lebih perhatian kepadanya dibanding aku. Aku benci dia karena semua keluarga selalu mengeluelukannya. Aku benci matanya yang buta sebelah. Aku benci semua yang ada pada dirinya. Aku benci ketika ibuku memeluknya karena dia juara kelas. Aku benci ketika ayah menjewerku karena dia kutendang. Aku benci dia ada di keluargaku. Aku benci dia semakin dikasihani orang. Aku benci melihat ayahku jadi pendiam. Aku benci mengingat malam itu, saat Ibuku bersimbah darah dan aku di sampingnya dengan pisau di tanganku. Seharusnya yang disitu kakak angkatku bukan ibuku.. (KIN)

Pulang.. “Ayah, minggu depan aku akan pulang.” “Syukurlah nak, ayahmu ini sudah rindu sekali.” “Aku mengambil beberapa hari cuti, yah. Nanti kita jalan-jalan ya?” “Ayah ini sudah tua mau kamu ajak kemana?” “Kemana aja yah, yang penting kita menghabiskan waktu bersama” “Iya nak, nanti kalau pulang jangan lupa mampir ke makam ibumu ya..” “Baik yah, sudah dulu ya yah. Sampai ketemu di rumah. Assalamu’alaikum..” “Wa’alaikumsalam” ## “Sudah lama ayah tidak naik bis seperti ini.” “Aku senang lihat ayah senang..” “Dulu, ayah juga suka mengajak ibumu jalan-jalan begini.” “Ibu sering cerita..” ## Ciiiiiitttt.. “Aduh.. kenapa ini?” “Ayah pegangan, ayah..” Brraaaakkk.. ## Ibu kami pulang.. (KIN)

PeSaN Komunitas PeSaN (Penikmat Sastra itjeN) tak pernah secara resmi berdiri. Pertengahan tahun 2007 beberapa punggawa Itjen yang suka membaca (membaca apapun) menggelar karpet dan saling membacakan puisi. Beberapa di antaranya menenteng cerpen. Ada pula yang membawakan karya sendiri. Keberadaan PeSaN tak mungkin bisa dilepaskan dari masa jaya Forum Itjen. Mulai edisi ini, Auditoria menyajikan karya para PeSaN yang tentu saja sarat dengan pesan. Silahkan menikmati cerita 99 kata dari kami...

58


Resensi Buku Jangan Pernah Jadi Malaikat: Dari Dwifungsi “Pengusaha”, Intrik Politik, Sampai “Rekening Gendut” Penulis : Christianto Wibisono Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Terbit : 2010 Motif tindak korupsi saat ini sudah bukan lagi soal kebutuhan hidup, melainkan kerakusan gaya hidup predator. Inilah pola tingkah laku kebanyakan elite politik dan pemerintahan Indonesia sekarang. Mulai dari mereka yang duduk di jenjang karier paling awal sampai elite teras lembaga tinggi Negara. Repotnya lagi, Indonesia kini telah memasuki era “Dwifungsi Pengusaha”. Semakin banyak pengusaha yang sudah dan akan merangsek masuk ke dalam sistem dan rezim politik menjadi penguasa. Hal ini tentu rawan dengan intrik politik dan konflik kepentingan yang membuat skala korupsi yang jauh lebih mengerikan dan dan mengancam negara. Apalagi, Indonesia saat ini belum begitu mengenal wacana konflik kepentingan yang bahkan di negara demokrasi mapan juga masih relatif baru. Dalam situasi sepert

iini, tentu mustahil mengharapkan KPK bisa menjadi malaikat dalam pemberantasan korupsi. Maka dari itu, buku ini menawarkan pendekatan dan solusi komprehensif yang sama sekali berbeda. Berdasarkan studi perbandingan empiris dengan negara lain dan sejarah pemberantasan korupsi sejak zaman demokrasi liberal, ada trio senjata pamungkas yang disodorkan: UU Amnesty Berpenalti: UU Pembuktian Terbalik, dan UU AntiKonflik Kepentingan. Hanya dengan cara ini, RI bisa diselamatkan dari ancaman para predator penyandera negara. (MUJ)

Seni Perang Sun Zi Dan Sistem Pengendalian Manajemen: Filosofi Dan Aplikasi Penulis : Sujoko Efferin dan Bonnie Soeherman Penerbit : Elex Media Komputindo Terbit : 2010 Semua pebisnis sepakat bahawa manusia adalah kunci sukses organisasi. Sistem PEngendalian Manajemen (SPM) adalah sebuah konsep holistik lintas ilmu yang menggabungkan akuntansi, manajemen, sosiologi, antroplogi, psikologi, dan politik organisasi yang dirancang untuk memastikan karyawan berperilaku dan menghasilkan kinerja selaras dengan tujuan dan strategi organisasinya. SPM diperlukan untuk menyelesaikan tiga masalah fundamental manusia dalam organisasi, yaitu tidak mau, dan tidak mampu. Seni Perang Sun Zi, mengandung taktik dan strategi berperang, kebajikan Timur, filosofi, dan cara berpikir yang amat kaya ditulis sekitar 2.500 tahun yang lampau. Buku ini akan membuka mata hati Anda dengan membedah 3 prinsip fundamental Sun Zi dalam desain dan implementasi Sistem Pengendalian Manajemen. (MUJ) VOL V No. 29 | Edisi Maret - April 2012

59

60


ASDFASDF VOL V No. 29 Edisi Maret - April

Recommend Documents