ARTIKEL
Judul Perkembangan Partai Politik di Kabupaten Badung Pada Tahun 1998-2009, dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA
Oleh I Putu Edy Saputra 1014021013
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA 2014
1
Perkembangan Partai Politik di Kabupaten Badung Pada Tahun 1998-2009, dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA Oleh: I Putu Edy Saputra, Drs. I Gusti Made Aryana, M.Hum, Ketut Sedana Arta, S.Pd, M.Pd Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja e-mail : (
[email protected],
[email protected],
[email protected])@undiksha.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang perkembangan partai politik di Kabupaten Badung pada periode 1998-2009, (2) perolehan suara partai politik dalam pemilu periode tahun 1998-2009 dan implikasinya bagi demokrasi di DPRD Kabupaten Badung, dan (3) aspek-aspek yang terdapat dari perkembangan partai politik di Kabupaten Badung yang dapat dijadikan sumber pembelajaran Sejarah di SMA. Penelitian ini bersifat deskritif kualitatif dengan menggunakan metode penelitan sejarah, yaitu: (1) Heuristik (studi dokunetasi, wawancara, dan observasi); (2) Kritik sumber; (3) Interprestasi; dan (4) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) adanya latar belakang perkembangan partai politik di Kabupaten Badung pada periode 1998-2009 disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor internal di antaranya; (1) pergantian rezim ke reformasi, (2) amandemen UUD 1945, munculnya peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan partai politik 1998-2009, perubahan sistem pemilu secara nasional, dan (3) dinamika partai politik di tingkat nasional. Sedangkan faktor internal, di antaranya; (1) Kabupaten Badung sebagai bagian dari wilayah provinsi dan negara, (2) corak masyarakat Badung yang multikultur, (3) difungsikannya partai politik sebagai kendaraan calon/pasangan calon dalam pemilu/pilkada. (2) Perolehan suara partai politik dalam pemilu periode 1998-2009 dan implikasinya bagi demokrasi di DPRD Kabupaten PDIP selalu unggul dalam setiap pemilu pada periode tersebut. Oleh karena itu, PDIP selalu mendominasi dalam prolehan kursi di DPRD Kabupaten Badung sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat selalu merepresentasikan visi dan misi partai yang pro rakyat. Dan (3) Aspek-aspek yang terdapat dari perkembangan partai politik di Kabupaten Badung sebagai sumber belajar sejarah di SMA yaitu aspek historis, aspek demokrasi, dan aspek pendidikan yang kemudian dijabarkan ke dalam silabus mata pelajaran sejarah pada kelas XII semester ganjil kurikulum 2013.
Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Sumber Belajar Sejarah. 2
Abstract This study aims to knowing; (1) the background of the development of political parties in the Badung Regency in the period 1998-2009, (2) number of votes a political party in an election period 1998-2009 and implication for democracy in DPRD Badung Regency, and (3) there are aspects of the development of political parties in Badung Regency in can be used as a sorce of learning history SMA. This research is a descriptive qualitative study using historycal, namely: (1) heuristic (document, interview, observation), (2) source criticism, (3) interpretation, (4) historiography. The results of this study indicate that, (1) the backgrond of the development of political parties in Badung Regency period 1998-2009 caused by external and internal factors. External factor namely (1) substitution regime change to reform, amendment UUD 1945, emerging regulation concering the election of political parties 1998-2009, (2) changes in electoral systems nationally, and (3) the dynamics of political parties at the national level. While internal factor, such Badung Regency as part of the province and the country, the style of the Badung Community the multicultural, functioned as a political party candidate vehicle/pair of candidate in the election, as well asa goverment policies Badung Regency. (2) Number of votes a political party in the election period 1998-2009 and its implications for democracy in DPRD Badung Regency that PDIP always superior in every election for the period. So PDIP always dominated the seat in DPRD Badung Regency then the policy always represent the visioan and mission of a pro-people party. (3) And the are aspects of the development of political parties in Badung Regency as a source of learning history in SMA namely aspect historical, aspect democracy, and aspect education which is then translated in to a history lesson on the syllabus of the class XII semester odd curriculum 2013.
Keywords : Political Parties, Democracy, Source Learning History. *)
Dosen Pembimbing Artikel
3
dengan kursi di DPR 51, PAN 7, 1%
PENDAHULUAN Pengunduran
diri
dengan kursi di DPR 34, dan PBB 1,94%
Presiden
dengan kursi di DPR 13 (Setyohadi,
Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998
2003: 209).
mengakhiri kekuasaan Orde Baru di Indonesia dan diganti dengan Orde Reformasi.
Reformasi
secara
Badung merupakan salah satu
umum
kabupaten
di
Provinsi
Bali
juga
berarti perubahan terhadap sistem yang
mengalami dinamika politik yang tidak
telah ada pada suatu masa. Runtuhnya
jauh berbeda dengan dinamika politik
kekuasaan Orde Baru disebabkan oleh
yang terjadi di tingkat nasional. Dominasi
adanya gerakan Reformasi dari sebagian
partai
besar rakyat Indonesia terutama yang
signifikan, yang berimplikasi terhadap
dipelopori oleh mahasiswa di berbagai
kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.
daerah di Indonesia. Akibatnya sistem
Hail pemilu 1999 di DPRD TK II
perpolitikan di Indonesia juga mengalami
Kabupaten Badung menempatkan PDIP
suatu perubahan yang berdampak pada
di urutan pertama dengan 24 kursi,
sistem kepartaian (Puja, 2011: 6).
Golkar dengan 8 kursi, dan partai
politik lahir “bagaikan jamur di musim
Pada
hujan” dimana pada pemilu pertama di secara
secara
tahun
2004
merupakan
pertama kali dilaksanakannya pemilihan
Era Reformasi tahun 1999 jumlah partai meningkat
berdinamika
gabungan sebanyak 3 kursi.
Pada awal reformasi partai-partai
politik
politik
presiden dan wakil presiden secara
signifikan
langsung. Dalam pemilu tahun 2004
menjadi 148 partai politik tetapi hanya 48
jumlah partai politik yang ikut serta
partai politik yang memenuhi syarat
dalam pemilu yaitu 24 partai politik.
mengikuti pemilu pada tanggal 7 juni
Pemilu tahun 2004 terdiri dari 2 tahap
1999. Dalam perolehan suara hanya 6
pemilihan. Tahap pertama merupakan
partai papan atas yaitu partai PDIP 34%
pemilihan umum anggota legislatif di
dengan kursi di DPR 153, Golkar 22%
tingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
dengan kursi di DPR 120. PPP 12, 6%
DPRD Kabupaten/kota. Sedangkan tahap
dengan kursi di DPR 58, PKB 10, 7 4
kedua
merupakan
pemilihan
umum
mengolah,
menalar,
menyaji,
dan
presiden dan wakil presiden RI. Pada
mencipta dalam ranah konkret dan ranah
pemilu 2004 yang dilaksanakan dengan
abstrak terkait dengan perkembangan dari
sistem langsung setiap partai politik harus
yang dipelajarinya di sekolah secara
benar
memperhitungkan
mandiri serta bertindak secara efektif dan
kualitasnya dari calon anggota legislatif
kreatif, dan mampu menggunakan metode
yang
sesuai
-
benar
diajukan
sebagai
calon
yang
kaidah
keilmuan.
Sedangkan
nantinya akan duduk di kursi DPR,
Kompetensi Dasar (KD) yaitu terdapat
DPRD Provinsi, maupun di
pada 4.6 Melakukan penelitian sederhana
DPRD
Kabupaten. Pada
tentang kehidupan politik dan ekonomi tahun
2009,
bangsa
pemilihan
reformasi
legislatif di Kabupaten Badung untuk
bentuk
ketiga kalinya kembali menempatkan PDI
tertulis.
awal dalam Dalam
laporan
tertulis
tentang
kehidupan politik dan ekonomi bangsa
Demokrat dengan 9 kursi dan fraksi
Indonesia pada masa awal reformasi
gabungan dengan 6 kursi.
khususnya di Kabupaten Badung.
Berdasarkan pada analisa secara pembahasan
masa
menyajikannya
laporan
membuat
14 kursi, Golkar dengan 11 kursi,
bahwa
dan
pada
pelaksanaan pembelajarannya siswa dapat
- Perjuangan sebagai pemenang dengan
empirik
Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk
tentang
mengetahui latar belakang perkembangan
perkembangan partai politik selama ini
partai politik dan perolehan suara partai
hanya membahas tentang perkembangan
politik dalam pemilu periode tahun 1998-
partai politik di tingkat nasional tanpa
2009 dan implikasinya bagi demokrasi di
pernah membahas perkembangan yang
DPRD Kabupaten Badung serta aspek-
terjadi di tingkat lokal. Berdasarkan hal
aspek yang terdapat dari perkembangan
tersebut penulis mencoba membahas
partai politik di Kabupaten Badung yang
perkembangan partai politik di tingkat
dapat dijadikan sumber pembelajaran
lokal dengan mengkaitkan ke dalam mata
sejarah di SMA. Kajian teori yang
pelajaran sejarah di kelas XII yang
digunakan
termuat dalam Kompetensi Inti (KI) yaitu 5
dalam
penelitian
ini
menyangkut
latar
belakang
Keberadaan partai politik tidak
perkembangan partai politik, ideologi
bisa dilepaskan dari kehidupan setiap
partai politik, faktor-faktor pendorong
negara demokrasi. Partai politik dianggap
tumbuhnya partai politik, tinjauan tentang
sebagai salah satu institusi yang mampu
pemilu,
sumber
mengakomodir aspirasi rakyat serta dapat
pembalajaran serta fungsi dan jenis-jenis
dijadikan alat kontrol bagi kebijakan-
sumber pembelajaran.
kebijakan pemerintah. Di Negara-negara
tinjauan
tentang
yang
Metode penelitian yang digunakan
gagasan
dalam penelitian ini adalah metode
rakyat
menentukan kebijaksanaan umum (Fatah,
lokasi
1994 : 109).
perkembangan partai politik (2) teknik penentuan informan.
partisipasi
akan menjadi pemimpin yang nantinya
lokasi penelitian. Lokasi yang dituju yaitu sebagai
demokrasi,
berhak turut menentukan siapa-siapa yang
diantaranya terdapat (1) teknik penentuan Badung
mengenai
paham
mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat
penelitian kualitatif. Metode kualitatif
Kabupaten
menganut
Informan yang
Partai politik mempunyai posisi
dituju untuk memperoleh data Drs. I
(status) dan peran (role) yang sangat
Nyoman Laka, Nyoman Giri Prasta, Dra.
penting dalam setiap sistem demokrasi.
Ni
Bayu
Partai memainkan peran penghubung
Dwipayana, dan I Putu Harya Dana
yang sangat setrategis antara proses-
Kusuma. (3) teknik pengumpulan data
proses pemerintahan dalam warga negara.
(observasi, wawancara, kajian dokumen),
Bahkan banyak yang berpendapat bahwa
(4)
partai
Made
teknik
Sumerti,
penjamin
I
Made
keaslian
data
politiklah
yang
sebetulnya
(triangulasi data, triangulasi metode), dan
menentukan demokrasi, seperti dikatakan
(5) teknik analisis data.
oleh
Scattscheider
(1942),
“political
parties created democracy”. Karena itu,
HASIL DAN PEMBAHASAN
partai merupakan pilar yang sangat
Latar Belakang Perkembangan Partai
penting
untuk
kelembagaannya
Politik di Kabupaten Badung Pada
diperkuat (the
derajat
degre
of
institutionalization) dalam setiap sistem
Periode Tahun 1998-2009 6
politik yang demokratis. Bahkan, oleh
kurun waktu tahun 1998-2009 dapat
schattscheider dikatakan pula “Modern
dilihat
democracy in unthinkable seve in terms of
menduduki kursi di DPRD tingkat II
the” (Sanjaya, 2010 : 77).
memang lebih dominan oleh partai-partai
Kabupaten
Badung
menyelenggarakan
dan
yang
pernah
Kabupaten Badung antara
politik
di
seperti
dan
Bupati
)
tahun
PAN.
Sehingga
Pemilu Periode Tahun 1998-2009 dan
2005,
Implikasinya Bagi Demokrasi di DPRD Kabupaten Badung.
Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2008, dan Pemilu Legislatif dan dan Pemilu
Munculnya banyak partai politik
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.
peserta Pemilu 1999 secara nasional juga
Begitu banyak rute perjalanan demokrasi
direspon oleh masyarakat Kabupaten
di Indonesia, khususnya di Badung mempengaruhi
PKB,
Perolehan Suara Partai Politik Dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
sehingga
PPP,
Badung Era Reformasi.
Wakil
Derah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati Wakil
agama
Legislatif dan Eksekutif di Kabupaten
Presiden tahun 2004, Pemilihan Kepala dan
berideologi
berimplikasi terhadap kedudukan Badan
Badung tahun 2000, Pemilu Legislatif Presiden
yang
mendudukan wakilnya di kursi legislatif
lain Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemilihan
yang
PPIB, namun tidak sedikit pula partai
tahun 1999, Pemilihan Kepala Daerah
dan
politik
seperti, PDIP, Golkar, Demokrat, PKPB,
berpartisipasi terjadi
partai
yang berazas nasionalis dan kebangsaan
pernah
dalam beberapa proses pemilihan umum. Pemilihan
bahwa
Badung pada waktu pemilihan. Implikasi
keberadaan
dari kebijakan di atas adalah perubahan
partai politik yang dijadikan sebagai
paradigma politik masyarakat. Perubahan
kendaraan politik bagi calon perorangan.
tersebut ditunjukkan dari tidak fokusnya
Keberadaan partai politik di Kabupaten
lagi masyarakat terhadap tiga pilihan
Badung juga sangat dipengaruhi oleh
sebelumnya (PPP, Golkar, PDI), tetapi
figur kadernya untuk menduduki kursi
kini masyarakat bebas memilih satu dari
pemerintahan. Oleh karena itu dalam
48 partai politik yang menjadi kontestan 7
pemilu
1999.
Hasil
tersebut
juga
muncul
pada
pemilu
1999
lebih
mempengaruhi komposisi kursi di DPRD
mengandalkan
Kabupaten Badung. PDIP menjadi partai
berpengaruh dalam usaha meraup suara
baru yang mampu menempatkan wakil-
pemilih.
wakilnya di DPRD Kabupaten Badung
Pemilu Periode Tahun 1999-2009 dan
Menurut I Nyoman Laka (50
Implikasinya Bagi Demokrasi di DPRD
Tahun), (wawancara, 21 April 2014),
Kabupaten Badung.
penurunan jumlah suara yang sangat drastis pada Pemilu 1999 bagi Golkar salah
satu
bukti
Pada
bahwa
partai
jenuh dengan sikap monopoli Golkar di Orde
kemunculan
Baru.
Selain
partaipratai
itu
pula
baru
yang
kursi
para
masa
perolehan
9 suara
kursi, ini
yang dicalonkan oleh partai golkar, dilakukannya selesi ketat terhadap para calonnya kadernya baik dari segi ilektual,
untuk
kemampuan maupun basis dukungan.
berkembang apalagi dengan munculnya pada
menjadi
disebabkan oleh faktor figur dari kader
drastis dan memberikan peluang bagi
figurisme
meningkat
peningkatan
Golkar mengalami penurunan suara yang
sikap
mampu
kursi pemilu pada tahun 1999 sebanyak 4
Baru. Keadaan inilah yang menyebabkan
baru
yang
mengalami peningkatan dari perolehan
mahasiswa) terhadap pemerintahan Orde
reformis
saja
Namun dapat kita lihat juga bahwa golkar
merupakan salah satu tuntutan rakyat
partai-partai
politik
Badung masih didominasi oleh PDIP.
1998-1999, karena reformasi perubahan oleh
di
di lembaga legislatif DPRD Kabupaten
sentral yang berkembang pada tahun
diwakili
2004
Kabupaten Badung. Tampak bahwa kursi
dalam hal ini reformasi menjadi isu
(yang
tahun
meloloskan wakilnya ke kursi DPRD
mengusung cita-cita reformasi, dimana
Indonesia
pemilu
Kabupaten Badung hanya 9 (sembilan)
masyarakat secara dominan sudah mulai Era
yang
Perolehan Suara Partai Politik Dalam
dengan jumlah yang sangat bertambah.
merupakan
figur-figur
Dalam hal ini menempatkan calon kader
awal
yang memiliki suara di masyarakat,
Reformasi, sehingga partai-partai yang
pencitraan yang baik di masyarakat juga 8
sangat mempengaruhi untuk memperoleh
mengalami penurunan karena pada saat
dukungan atau suara, sehingga dengan
itu
usaha yang dilakukan oleh para kadernya,
bermunculan dan langsung mendapatkan
Golkar mampu mengalami peningkatan
kursi. Perolehan yang paling signifikan
kursi di DPRD Kabupaten Badung.
adalah Partai Demokrat yang memperoleh
Disusul oleh Partai Demokrat sebanyak 2
kursi sebanyak 9 kursi yang semulanya
kursi, PIB 2 kursi, PNBK 2 kursi, Partai
pada tahun 2004 hanya memperoleh 2
Pelopor 2 kursi, PKPI 2 kursi, PKPB 1
kursi. Penambahan jumlah kursi juga
kursi dan PKB 1 kursi. Dalam meraih
dialami oleh partai Golkar yaitu 11 kursi
suara yang cukup besar ini tidaklah
yang sebelumnya pada tahun 2004 hanya
mudah, partai-partai baru ini berusaha
mendapatkan 9 kursi. Penambahan ini
dipersiapkannya panjang
dan
partai-partai
baru
yang
proses
yang
cukup
terjadi karena figur dari calon yang
persiapan
yang
cukup
ditampilkan sangat layak untuk duduk di
matang. Menurut Nyoman Giri Prasta (41
kursi DPRD Kabupaten Badung.
Tahun), (wawancara, 25 April 2014) berdasarkan
banyak
perbandingan
Aspek-Aspek
jumlah
Partai
perolehan kursi di DPRD, tampaknya
dari
Politik
Perkembangan
yang
Dimanfaatkan
Sebagai Sumber Belajar Sejarah.
PDIP masih memiliki kelas tersendiri di
Secara
hati masyarakat khususnya di Kabupaten
sosiologis
dunia
pendidikan akan selalu berjalan seiring
Badung, sehingga suara yang diperoleh
perkembangan
jauh di atas suara yang diperoleh oleh
dinamika
politik.
Pendidikan dan kehidupan politik baik
partai politik peserta pemilu lainnya. Hal
secara sistem, filosofi maupun teknisnya
yang paling menentukan dalam pemilihan
tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun
ini adalah faktor figur caleg yang
kondisi pendidikan senantiasa ditentukan
dicalonkan oleh partai politik, serta partai
oleh
politik yang mendukungannya.
kebijakan
mengenai
Dalam pelaksanaan pemilu tahun
pengamalannya,
2009 PDIP masih mendominasi perolehan
distribusinya,
kursi di Kabupaten Badung, namun 9
politik,
misalnya
undang-undang
dan
anggaran
dan
kurikulum
dan
implementasinya, hingga guru dan teknis
membuat
pengajarannya (Harianto, 1984 : 4-5).
kehidupan politik dan ekonomi bangsa
Menurut
sejarah
tertulis
tentang
SMA
Indonesia pada masa awal Reformasi
Negeri 1 Mengwi Ni Made Sumerti (48
khususnya di Kabupaten Badung.Dari
Tahun), (wawancara, 25 Mei) Kabupaten
perkembangan partai politik di Kabupaten
Badung merupakan salah satu wilayah
Badung khususnya pada awal Reformasi
yang
kehidupan
bisa dimanfaatkan oleh guru Sejarah di
politik. Seperti misalnya perkembangan
SMA sebagai sumber belajar Sejarah,
partai politik dari era Orde Baru sampai
sehingga dapat meningkatkan daya tarik
Era Reformasi sekarang. Keseluruhan
siswa
unsur-unsur perkembangan partai politik
disampaikan.
banyak
guru
laporan
menyimpan
terhadap
pembelajaran
yang
dari era Orde Baru sampai Era Reformasi dapat dijadikan sebagai sumber belajar
Simpulan
Sejarah.Hal ini didukung pada silabus
Latar
mata pelajaran Sejarah kelas XII di SMA
1998-2009 tidak bisa dilepaskan dari
yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan
kehidupan setiap negara demokrasi. Partai
mencipta dalam ranah konkret dan ranah
politik dianggap sebagai salah satu
abstrak terkait dengan perkembangan dari
institusi yang mampu mengakomodir
yang dipelajarinya di Sekolah secara
aspirasi rakyat serta dapat dijadikan alat
mandiri serta bertindak secara efektif dan
kontrol
kreatif, dan mampu menggunakan metode kaidah
keilmuan.
PDIP
masa
laporan
tertulis.
mampu
meruntuhkan
kursi legislatif. Sebagai partai yang
awal
berkuasa dan memenangkan pemilu di
Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk
telah
dominasi Golkar di Kabupaten Badung di
tentang kehidupan politik dan ekonomi pada
kebijakan-kebijakan
tahun 1999-2009 dapat diketahui bahwa
pada 4.6 Melakukan penelitian sederhana Indonesia
bagi
pemerintah. Dari pelaksanaan Pemilu
Sedangkan
Kompetensi Dasar (KD) yaitu terdapat
bangsa
perkembangan
partai politik di Kabupaten Badung tahun
yang termuat dalam kompetensi inti (KI)
sesuai
belakang
Kabupaten
Dalam
Badung
mulai
membuat
strategi unuk merebut kursi pemerintahan
pelaksanaan pembelajarannya siswa dapat 10
di Kabupaten Badung, karena PDIP telah
dijadikan
mampu memenangkan pemilu 1999-2009
Sejarah.Hal ini didukung pada silabus
yang otomatis mendapatkan bagian kursi
mata pelajaran Sejarah kelas XII di SMA
yang paling banyak dibandingkan dengan
yang termuat dalam kompetensi inti (KI)
partai
DPRD
yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan
merupakan
mencipta dalam ranah konkret dan ranah
perpanjangan tangan dari partai politik
abstrak terkait dengan perkembangan dari
yang memenuhi syarat menurut undang-
yang dipelajarinya di Sekolah secara
undang, selain sibuk dengan tugasnya di
mandiri serta bertindak secara efektif dan
bidang legislasi juga telah menyusun
kreatif, dan mampu menggunakan metode
suatu tim formatur yang bertugas untuk
sesuai
memilih
Kompetensi Dasar (KD) yaitu terdapat
lainnya.
Kabupaten
Anggota
Badung
Bupati
dan
Wakil
Bupati
Kabupaten Badung yang baru. Keseluruhan sampai
Era
keilmuan.
belajar
Sedangkan
tentang kehidupan politik dan ekonomi
unsur-unsur Reformasi
kaidah
sumber
pada 4.6 Melakukan penelitian sederhana bangsa
perkembangan partai politik dari era Orde Baru
sebagai
Indonesia
pada
masa
awal
Reformasi dan menyajikannya dalam
dapat
bentuk
11
laporan
tertulis.
DAFTAR RUJUKAN Astuti,
Ni
Wayan
Harianto.Drs.1984. Partai Politik Suatu
Puja.2011.
Perkembangan Partai Politik di
Tinjauan
Kabupaten
Lberty.
Buleleng
dan
Implikasinya Terhadap Perolehan
Partai
Eksekutif era Reformasi ( 1998Skripsi
Yogyakarta
:
Sanjaya, Putu Adi. 2010. Dinamika
kedudukan di badan Legislatif dan 2009).
Umum.
Politik
di
Kabupaten
Jembrana era reformasi (1998-
(tidak
2009). Skripsi ( tidak diterbitkan).
diterbitkan).Singaraja: Undiksha.
Singaraja: Undiksha
Budiarjo, Miriam. 1998. Partisipasi dan
Setyohadi, Tuk. 2003. Sejarah Perjalanan
Partai Politik. Jakarta : Yayasan
Bangsa Indonesia dari Masa ke
Obor Indonesia.
Masa.
Fatah, Eep Saefulloh. 1994. Masalah dan
Bogor
:
Rajawali
Corporation.
Proses Demokrasi di Indonesia.
Wawancara dengan Drs. I Nyoman Laka, Tanggal 21 April 2014.
Jakarta : Ghalia Indonesia. Wawancara dengan Yoman Giri Prasta, Tanggal 22 April 2014.
Wawancara dengan Dra. Ni Made Sumerti, Tanggal 25 Mei 2014.
12
