PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA ARTIKEL Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH :
AMDEL DABARNUS 0910012111220
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015 Reg.No.01/HI/02/I-2015
The legal protection against child trafficking according to the international law and its implementation in the legislation of Indonesia 1
Amdel Dabarnus1, Poniar Warsono1, Deswita Rosra2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta (
[email protected]) ABSTRACT
Child is important thing that entrusted by God and must be guarded. The main rights of children are right not to be discriminated,best interest, survival, and development themselves. In other hand, in its development, a child experienced violations of children's rights especially in problem of child trafficking. The violations are cross national boundaries and expanded to an international problem. This case gets a great concern of the General Assembly of United Nations and on November, 20, 1989 the General Assembly of United Nations authorized children convention. Further, the identificationproblems are what the factor of child trafficking occurance, how the Indonesian state efforts in handling child trafficking, and how the legal protection aspects are related with child trafficking.The prupose of writer in conducting the research is to discover child trafficking factors, to know how Indonesian State in Handling it, and to identify the legal protections that are related to child trafficking. In this observation, writer used socio legal research by doing observation in the field, The data used are primary data and secondary data with interview techniques and study the document, which is in qualitative analysis. Based on the result of research, the child trafficking factors are poverty, low levels of education, culture in society and early marriage. In handling the issues of child trafficking, Indonesian State has made some efforts, such as law No. 37 of 1997, No. 21 of 2007, No. 23 of 2002, and made RSPA as the temporary home protection for Children. Finally, the legislation regulates aspects of children protection that are related to child trafficking. Yet, the implementation of lawsagainsts the criminals are still very lacking in Indonesia. Key words: Legal Protection, Child Trafficking, International Laws, and Implementation in Indonesia dan meluas sehingga menjadi masalah Pendahuluan Anak adalah titipan Tuhan yang
internasional. Hal ini mendapat perhatian
harus dijaga. Hak-hak anak yang utama
besar dari Majelis Umum PBB dan pada
meliputi
tanggal 20 November 1989 Majelis Umum
hak
non-diskriminasi,
kepentingan yang terbaik, kelangsungan hidup
dan
pengembangan
partisipasi.
diri,
serta
PBB megesahkan Konvensi Anak. Konvensi
ini
adalah
merupakan
Namun
dalam
bagian dari Hak Azazi Manusia untuk
anak
mengalami
anak, yang merupakan instrumen yang
khususnya
merumuskan prinsip-prinsip universal dan
dalam masalah perdagangan. Pelanggaran
norma hukum mengenai kedudukan anak
tersebut bahkan bersifat lintas batas negara
yang mana konvensi tersebut merupakan
perkembangannya pelanggaran
hak-hak
anak
sebuah
perjanjian
Internasional
yang
sama
dan
tindakan-tindakan
dalam
mengatur segala hal yang berhubungan
menangani perdagangan anak, antara lain
dengan anak dan memasukkan masing-
negara peserta wajib membuat kebijakan-
masing hak sipil dan politik, hak-hak
kebijakan umum, program-program dan
ekomoni, sosial dan budaya. Konvensi
tindakan-tindakan lainnya untuk mencegah
anak juga merupakan hasil dari konsultasi
dan menghapus, serta melindungi korban
dan pembicaraan negara-negara lembaga-
perdagangan anak dari reviktimisasi atau
lembaga PBB dan lebih dari 50 Organisasi
penipuan kembali. Pada Protokol Opsional
Internasional.
terhadap
Pada tanggal 12-15 Desember 2000, Sidang
Umum
Hak-Hak
Anak
Mengenai penjualan anak, prostitusi anak
menghasilkan
dan pornografi anak ( Optional Protocol to
konvensi PBB tentang organisasi antar
the Convention on the right of the Child on
negara
Convention
the Sale fo Children, Child prostitution and
Against Transnational Organized Crime)
child Pornography ) Tahun 2000 dalam
dilengkapi
dengan
untuk
Pasal 1 ditegaskan bahwa negara peserta
mencegah,
menekan
menghukum
wajib untuk melarang penjualan anak,
(United
PBB
Konvensi
Nations
protokol dan
perdagangan manusia, terutama perempuan
prostitusi anak dan pornografi anak.
dan anak (Protocol to Prevent, Suppress and
Punish
Espcially
Trafficking woman
in
and
Person,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang
Perlindungan
Anak,
children,
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
supplementing to the United Nations
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
Convention
berkembang
Against
Transnational
dan
berpartisipasi
secara
Organized Crime) tahun 2000. Protokol ini
penuh sesuai dengan harkat dan martabat
mengatur ketentuan tentang kriminalisasi
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
terhadap perdagangan anak yang terdapat
dari kekerasan dan diskriminasi, demi
pada bagian I tentang ketentuan umum
terwujudnya
dalam Pasal 5 ayat (1),dimana setiap
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
negara peserta wajib untuk membuat
Undang-undang ini mengatur secara tegas
peraturan
tentang Perlindungan Anak.
tindakan
dan
mengambil
yang dianggap
menetapkan
perdagangan
tindakan-
perlu
untuk
manusia
(
trafficking ) sebagai kejahatan pidana. Pada Bagian III Pasal 9-13 Protokol ini mengatur tentang pencegahan, kerja
anak
Komitmen
Indonesia
pemerintah
yang
Indonesia
untuk turut serta memerangi kejahatan perdagangan orang dapat dilihat atas usahanya
membuat
satu
peraturan
perundang-undangan. Pada 20 Maret 2007
Pemerintah
Indonesia
mengesahkan
Berangkat dari pemikiran
dan
berlakunya Undang-undang Nomor 21
kenyataan tersebut penulis bermaksud
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
meneliti mengenai masalah perdagangan
Pidana Perdagangn Orang (lazim disebut
anak sebagai bentuk kejahatan dalam
UU PTPPO).
upaya perlindungan terhadap anak korban
UU PTPPO tidak mengatur secara
perdagangan
dan
penerapannya
khusus tentang pengertian perdagangan
Indonesia.
anak (child trafficking). Undang-undang
Perumusan Masalah
bagi
ini hanya mengatur soal anak yang menjadi
Dari uraian di atas, yang menjadi
korban perdagangan orang. Dalam undang-
perumusan masalah dalam penelitian ini
undang
adalalah :
tersebut
perdagangan
dikatakan
orang
bahwa
adalah
tindakan
1. Apa saja faktor-faktor penyebab
perekrutan, pengangkutan, penampungan,
terjadinya perdagangan anak (Child
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
Trafficking) di Indonesia ?
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan,
penyekapan,
2. Bagaimanakah
penculikan,
pemalsuan,
Indonesia
penipuan,
bayaran
utang
atau
atau
menangani
Trafficking) ?
memberi
3. Bagaimanakah
aspek
hukum
sehingga
perlindungan anak yang berkaitan
memperoleh persetujuan dari orang yang
dengan perdagangan anak (Child
memegang kendali atas orang lain tersebut,
Trafficking)
baik yang dilakukan di dalam negara
nasional?
maupun
antar
eksploitasi
atau
manfaat,
dalam
negara
masalah perdagangan anak (Child
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan
upaya
negara,
untuk
mengakibatkan
tujuan orang
dalam
hukum
Metode Penelitian 1.
tereksploitasi.
Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan
Pada dasarnya, perdagangan manusia
dalam pendekatan ini adalah metode
khususnya anak melanggar hak asasi
pendekatan hukum sosiologis dilakukan
universal anak untuk hidup, merdeka dan
dengan cara meneliti dan melihat
bebas
langsung
dari
semua
bentuk
kekerasan.
Persoalan perdagangan anak yang terjadi merupakan terhadap hak
pelanggaran-pelanggaran
ke
lapangan
mengumpulkan data. 2.
Sumber Data
dalam
Dalam penyusunan skripsi
d)
Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk
ini, data yang diperoleh adalah
Terburuk
Pekerja Anak Nomor 182 data primer dan
data sekunder
yaitu :
Tahun 1999 e) Konvensi PBB Tentang
a. Data primer Data primer yang diperoleh
kelapangan,
Terorganisasi
dilengkapi
dengan
Protokol untuk Mencegah
dengan melakukan penelitian langsung
Kejahatan
Menekan dan Menghukum perdagangan
yang
manusia
terutama Perempuan dan berupa
keterangan
dokumen-dokumen dimana
penulis
maupun lapangan
Anak Tahun 2000 f)
Protokol
Perdagangan
manusia Palermo Tahun
melakukan
2000 penelitian.
g) Undang-undang
b. Data sekunder
Kesejahteraan
Anak
Nomor 4 Tahun 1979
Data sekunder ini terdiri
h) Undang-undang Hak Asasi dari :
Manusia Nomor 39 Tahun
1) Bahan hukum primer Yaitu hukum
1999
bahan-bahan yang
Dalam
mengikat.
penelitian
bahan-bahan
i)
Perlindungan Anak Nomor
ini
tersebut
Undang-undang
23 Tahun 2002 j)
Undang-undang
mencakup:
Pemberantasan
a) Deklarasi Umum Hak
Pidana Perdagangan Orang
Asasi Manusia Tahun 1948; b) Deklarasi
Nomor 21 Tahun 2007 2) Bahan hukum sekunder
Hak-hak
Anak Tahun 1959; c) Konvensi
Tindak
Hak-hak
Anak Tahun 1989;
Yaitu bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau
pengetahuan baru tentang fakta yang
diketahui
maupun
(library
studi
reseach)
dengan
segala
dilakukan
untuk
usaha
yang mencakup buku, kertas
memperoleh data sekunder yang
kerja
dianggap relevan untuk dijadikan
konferensi,
penelitian
lokakarya,
makalah, yaitu
laporan
bahan
skripsi,
dengan
majalah dan lain-lain.
menyusun
menggunakan
skripsi
penelitian
Dengan
cara
mengunjungi perpustakaan seperti : yang
a. Perpustakaan Universitas Andalas
memberikan petunjuk maupun
b. Perpustakaan Universitas Bung
penjelasan
hukum
dalam
kepustakaan.
3) Bahan hukum tersier Bahan
yang
kepustakaan
mengenai gagasan atau ide
seminar,
terhadap
bahan
hukum primer dan sekunder berupa Indonesia,
kamus kamus
Bahasa
Hatta c. Perpustakaan Daerah/Wilayah. 4. Analisis Data
Bahasa
Inggris, dan kamus hukum. 3.
Teknik
Analisis
data
dalam
penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
Pendekatan
kualitatif
akan
menghasilkan data deskriptif, yaitu penggambaran mengenai keadaan
ini yaitu :
atau perilaku nyata dari objek
a. Wawancara Teknik
penulisan secara utuh sehingga wawancara
yaitu
penulis dapat memahami, mengerti dan pada akhirnya menjelaskan
melakukan tanya jawab dan meminta
keterangan
secara
langsung
yang
terkait
setiap gejala yang diteliti. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan
dilapangan, antara lain kepala
Women`s
Crisis
Anak rentan
b. Studi kepustakaan
adalah
untuk
perdagangan. Center.
(Child
Trafficking) di Indonesia
pimpinan dan staf LSM Nurani Perempuan
Anak
sasaran
menjadi
yang korban
Ketidak-berdayaan,
keluguan dan kelemahan serta keadaan anak selalu dimanfaatkan oleh para
pelaku
(traffickers)
memperdagangkan
untuk
anak.
Banyak
faktor yang menyebabkan kerentanan
untuk melindungi orang Indonesia yang di perdagangkan diluar negeri . 2. Undang-undang No. 21 Tahun 2007,
tersebut. Perlu diketahui bahwa faktor-
Tentang
faktor ini sangat saling berhubungan
pidana perdagangan orang
antara satu dengan yang lain. Faktor-
pemberantasan
tindak
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
faktor antar lain:
tentang
1.
Kemiskinan
melarang perdagangan anak. Dimana
2.
Tingkat pendidikan yang rendah
Tujuan
3.
Sosial
sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU
4.
dan
budaya
dalam
Perlindungan
dari
Anak
perlindungan
pun
anak
masyarakat
No. 23 Tahun 2002 :
Pernikahan dini
“Perlindungan anak bertujuan untuk
B. Upaya Negara Indonesia Dalam
menjamin
terpenuhinya
hak-hak
Menangani Masalah Perdagangan
anak agar dapat hidup, tumbuh,
Anak
berkembang, Pemerintah
Indonesia
dan
berpartisipasi
telah
secara optimal sesuai dengan harkat
berusaha melakukan berbagai upaya
dan martabat kemanusiaan, serta
untuk
mendapat
menangani
masalah
child
perlindungan
dari
trafficking yang terjadi di Indonesia.
kekerasan dan diskriminasi, demi
Namun
telah
terwujudnya anak Indonesia yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia
berkualitas, berakhlak mulia, dan
tidak
sejahtera.”
upaya-upaya
menunjukan
yang
hasil
yang
kasus
child
4. Adanya RPSA (Rumah Perlindungan
trafficking yang terjadi di Indonesia
Sementara Anak), dimana fungsi dari
bukannya menurun malah semakin
RPSA ini adalah:
memuaskan,
meningkat.
terbukti
Upaya tersebut dapat
a.
dilihat pada: 1. Dibuatnya relevan perlindungan
Pemberian pelayanan segera bagi anak yang menghadapi
undang-undang untuk
yang
tindak
memberikan
kepada
kekerasan
dan
perlakuan selah (emergency
korban
service).
trafficking, UU No.37 Tahun 1997
b.
Perlindungan (Protection).
tentang Hubungan Luar Negeri :
c.
Pengembalian
Undang-undang ini dapat digunakan
keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan
perannya
secara
wajar
Upaya-upaya
diatas
(rehabilitiasoan).
membuktikan
Pemulihan kondisi mental
Indonesia tidak tinggal diam dalam
anak akibat tekanan dan
melihat kasus perdagangan anak ini,
trauma (revovery).
meskipun
e.
Advokasi.
penerapan dari upaya-upaya tersebut
f.
Penyatuan
d.
kembali
anak
pada keluarga asli, keluarga
masih
pada
sangat
pemerintah
kenyataanya
jauh
dari
yang
diharapkan.
pengganti, lembaga lainnya (reunifikasi).
bahwa
cukup
Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki
Penguatan
komitmen
jumlah
terbesar
dalam
pemerintah Republik Indonesia dalam
perdagangan
penghapusan
Olehnya itu UNICEF sebagai badan
perdagangan
orang
anak
praktik
tercermin dari Keputusan Presiden
atau
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
masalah perlindungan anak menaruh
2002, tentang Rencana Aksi Nasional
perhatianyang sangat besar terhadap
Penghapusan Perdagangan Perempuan
Indonesia. Saat ini program-program
dan Anak (RAN-P3A) dan adanya
UNICEF
Undang-Undang Penghapusan Tindak
serangkaian isu, yakni:
Pidana
Perdagangan
Orang
lembaga
internasional.
di
yang
Indonesia
menangani
mencakup
(UU
1.
Kesehatan dan Gigi
PTPPO). Program Legislasi Nasional
2.
Pendidikan Dasar untuk Semua
2005-2009 menegaskan RUU Tindak
3.
Perlindungan Anak
Pidana Perdagangan Orang berada
4.
Memerangi HIV/AIDS
diurutan 22 dari 55 prioritas RUU
5.
Air
dan
yang akan dibahas pada tahun 2005.
Lingkungan
Penindakan hukum kepada pelaku
Keterlibatan
(trafficker)
digiatkan
melalui
Kebersihan
UNICEF
dalam
membantu pemerintah Indonesia juga
peningkatan kapasitas penegak hukum
terwujud
serta peningkatan kerjasama dengan
dijalankan dalam program National
pemangku kepentingan yang lain dan
Plan of Action for the Elimination of
pihak penegak hukum negara sahabat
Child Trafficking (NPAs) dari tahun
sehingga
2002 sampai dengan tahun 2007.
Indonesia
Kepolisian berhasil
Republik
memproses
melalui
kerjasama
yang
23
Pengimplementasian National Plan of
kasus dari 43 kasus yang terungkap.
Action for the Elimination of Child
Trafficking (NPAs) terwujud dengan
perubahan
adanya pelaksanaan program-program
penegakannya.
yang
berkaitan
dalam
hukum
upaya
menangani masalah perdagangan anak
C.
Aspek hukum perlindungan anak
di Indonesia (2002-2007). Namun
yang
dalam
perdagangan
menjalankan
fungsinya
peran
sebagai
internasional,
hasil
dan
organisasi
UNICEF
mendapatkan
kurang
yang
perdagangan anak di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan tahun UNICEF
pemerintah
bersama Indonesia
memperoleh
hasil
dengan tidak
sesuai
target
pencapaian Upaya untuk mencegah dan menangani masalah child trafficking juga harusnya dilakukan dalam tiga tingkatan: 1. Ditingkat
komunitas
hendaknya
memperkuat ketrampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan
anak,
lewat
pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif. 2. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada
kampanye
dan
pendidikan
tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya. 3. Ditingkat negara hendaknya lobi dan
kampanye
kebijakan
pada
(pemerintah)
pembuat tentang
berkaitan
dengan
anak
trafficking)
(child
dalam
hukum
nasional Indonesia
optimal.
Dalam upaya untuk penurunan angka
2007,
dan
Perdagangan (trafficking
in
perempuan
dan
manusia
person)
terutama
anak-anak
di
Indonesia, baik di dalam negeri maupun untuk dikirim ke luar negeri, sudah menjadi isu nasional, karena itu
pemerintah
menaruh
indonesia
perhatian
untuk
harus upaya
penanggulangan masalah trafficking, karena masalah ini kian berkembang dan kian memperhatinkan. Selama
ini
pemerintah
Indonesia dinilai belum sungguhsungguh
melakukan
upaya
penanggulangan mengenai masalah perdagangan manusia (perempuan dan anak). Sehingga pada tahun 2002 Indonesia peringkat
ditempatkan tiga
(tier-3)
pada yang
merupakan peringkat terburuk. Negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah besar. Negara yang masuk kategori tier-3 juga dianggap tidak sepenuhnya
memenuhi
(not
fully
comply)
4.
Pemerintah
harus
ketentuan standar yang ditetapkan
upaya
dalam
Victims
berkelanjutan
untuk
tidak
memberantas
perdagangan
The
Protection
Trafficking Act
2000
dan
melakukan usaha-usaha yang berarti
menurut The Trafficking Victims Protection Act 2000 terdiri dari 4 hal, yaitu ; 1.
Pemerintahan harus melarang
Disamping
dapat
manusia
a.
dan
hukuman tindak pidana berat menyangkut
kematian
crimes)
seperti
(grave penyerangan
seksual
perdagangan
yaitu
seksual,
b.
tujuan
Pemerintahan menjatuhkan
harus hukuman
c.
kegiatan peradagangan manusia.
kegiatan-
melindungi
memberikan
bantuan
perdagangan
secara
dan
kepada manusia
tidak
Pemerintah mengambil langkahlangkah
seperti
masyarakat
pendidikan
dalam
pencegahan
rangka
perdagangan
manusia. d.
Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah lainnya menyelidiki dan
cukup keras sebagai refleksi sifat
sehingga mampu menghalangi
dan
semestinya.
yang
keji dari kejahatan tersebut,
tegas
dipidana
menyebabkan
penculikan.
menyelidiki
dan memastikan korban tidak
melibatkan
yang
sungguh-
Pemerintah
korban
manusia
untuk
dengan
diwilayahnya.
pemerkosaan atau penculikan,
3.
sebagai
kegiatan perdagangan manusia
dengan
dalam bentuknya yang paling
Pemerintah
menindak
kekerasan / secara paksa, atau
atau
dipertimbangkan
sungguh
hukuman yang setara dengan
tercela
juga
indikator pelaksanaan dari keempat
Pemerintah harus menetapkan
tindak
itu
ditetapkan 7 (tujuh) kriteria yang
menghukum kegiatan tersebut.
yang
dan
hal diatas, sebagai berikut ;
perdagangan
2.
serius
manusia.
(significont efforts) untuk memenuhi standar tersebut. Standar minimum
yang
melakukan
menindak
kegiatan
perdagangan manusia. e.
Pemerintah tertuduh
pelaku
mengekstradisi perdagangan
manusia sebagaimana dilakukan
kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya. f.
Pemerintah imigrasi
tahun 1979 tentang Kesejahteraan mengawasi
dan
imigrasi
pola
Anak
untuk
Dalam Undang-undang ini,
perdagangan
mengenai hak anak diatur dalam
manusia, dan penegakan hukum
Pasal 2 sampai Pasal 8. Hak-hak
mengambil tindakan yang yepat
anak tersebut antara lain:
berdasarkan
a. Hak
membuktikan
pada
bukti-bukti
tersebut. g.
2. Undang-Undang RI Nomor 4
atas
perawatan,
Pemerintah
menyelidiki
kesejahteraan, asuhan,
dan
dan
bimbingan berdasarkan kasih
menindak pejabat publik yang
sayang baik dalam keluarga
terlibat,
atau
maupun asuhan khusus untuk
terjadinya
tumbuhan dan berkembang
memfasilitasi
membiarkan perdagangan manusia. Peraturan
perundang-
undangan yang selama ini digunakan untuk
menuntut
kasus-kasus
perdagangan anak adalah sejauh mengacu pada unsur-unsur kriminal yang dilakukan pelaku trafficking terhadap korban. Adapun peraturan yang terkait dengan penanggulangan perdagangan anak antara lain; 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam KUHP, trafficking dinyatakan secara eksplisif, yaitu dalam Pasal 297 KUHP, yang menyatakan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
dengan wajar. b. Hak atas pelayanan untuk mengembangakan kemampuan dan kehidupan sosiial, yaitu pendidikan dan kesehatan. c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. d. Hak atas perlindungan dari lingkungan
yang
membahayakan menghambat
dapat atau
pertumbuhan
dan perkembangannya secara wajar. 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan Meskipun dalam UU ini tidak secara khusus menyebutkan mengenai trafficking namun pada dasarnya dalam UU ini telah mengkriminalisasikan
perdagangan
manusia
untuk
keselamatan atau moral orang
tujuan pemidahan organ tubuh.
muda, maka batas usia tidak boleh
Adapun
kurang dari 18 tahun.
pasal-pasal
yang
berkaitan adalah Pasal 80 ayat (3)
Hal ini untuk menghindari
dan Pasal 81 ayat (1). Adapun
eksploitasi atas tenaga anak secara
dalam Pasal tersebut menerangkan
berlebihan
bahwa
dengan
barang
siapa
yang
yang
tidak
usia
sesuai
anak.
Anak
mempunyai
keahlian
dalam
diperbolehkan untukbekerja pada
melakukan
transplantasi
organ
pekerjaan
yang
tidak
tubuh dan orang yang melakukan
membahayakan dan sesuai dengan
transplantasi organ tubuh dapat
keadaan anak.
diancam
pidana
penjara
7-15
5. Undang-Undang RI Nomor 39
tahun dan denda paling banyak
tahun 1999 HAM
Rp.300.000.000 (tiga ratus juta
Dalam
rupiah)
karena
perbuatan
ini
Nomor 39 tahun 1999 tentang
dilakukan secara sengaja dalam
HAM,
melakukan
mengenai
pemindahan
organ
tubuh tersebut.
Undang-Undang
secara
implisit
diatur
perlindungan
anak
terhadap perdagangan anak dan
4. Undang-Undang RI Nomor 20
eksploitasi. Pasal 65 UU ini
tahun 1999 (Ratifikasi konvensi
menyebutkan “setiap anak berhak
ILO Nomor 138 tentang Usia
untuk memperoleh perlindungan
Minimum
dari
yang
Diperolehkan
Bekerja)
pelecehan
Dalam konvensi ILO 138 disebut
kegiatan
bahwa
batas
usia
seksual,
perdagangan berbagai
eksploitasi
dan
penculikan,
anak,
serta
bentuk
dari
penggunaan
minimum anak untuk bekerja
narkoba, psikotropika, dan zat
adalah tidak boleh kurang dari
adiktif lainnya”. Dalam undang-
usia tamat belajar, yaitu tidak
undang ini juga mencantumkan
boleh kurang dari 15 tahun, dalam
tentang hak anak, pelaksanaan
keadaan apapun. Kecuali dalam
kewajiban dan tanggung jawab
pekerjaan yang karena sifat atau
orang-tua
keadaan
tempat
keluarga, masyarakat, pemerintah
pekerjaan itu dilakukan dapat
dan Negara untuk memberikan
membahayakan
perlindungan
lingkungan
kesehatan,
serta
keikutsertaan
anak
sebagai
landasan yuridis bagi pelaksanaan
7. Undang-Undang RI Nomor 23
kewajiban dan tanggung jawab
tahun 2002 tentang Perlindungan
tersebut.
Anak
Meskipun dinyatakan bahwa anak
memiliki
hak
Lahirnya
Undang-undang
untuk
perlindungan anak ini merupakan
dilindungi dari perdagangan anak,
suatu langkah yang nyata dan
namun dalam undang-undang ini
mencerahkan di Indonesia dalam
tidak
melindungi hak-hak anak.
ditemukan
mengenai
pengertian
trafficking
maupun
8. Keppres Nomor 88 Tahun 2002
perlindungan yang diberikan bagi
Tentang Rencana Aksi Nasional
korban ataupun saksi-saksi dalam
(RAN) Penghapusan Perdagangan
kasus ini, dan hukuman yang
Perempuan dan Anak
dijatuhkan
pada
pelakunya.
Keputusan presiden ini lahir
Sehingga undang-undang ini sulit
karena didorong oleh keprihatinan
atau
dalam
yang mendalam terhadap berbagai
menjatuhkan
kasus trafficking yang terjadi di
jarang
praktek
digunakan
untuk
hukuman
bagi
para
pelaku
perdagangan anak.
Indonesia. Dalam Trafficking in Persons Report(Juli 2001) yang
6. Undang-Undang RI Nomor 1
diterbitkan oleh Departemen Luar
tahun 2000 (Ratifikasi Konvensi
Negeri
ILO Nomor 183 tentang Bentuk
Komisi Ekonomi dan Sosial Asia-
Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
Pasifik
Dalam konvensi ini tidak menetapkan
besarnya
Amerika
Serikat
(Economy
dan
Social
Commission on Asia Pasificatau ESCAP),
yang
menempatkan
pidana/hukum bagi pelaku yang
Indonesia pada tingkat ketiga atau
mempekerjakan anak-anak pada
terendah pada penanggulangan
pekerjaan yang masuk kategori
trafficking perempuan dan anak.
buruk bagi anak. Konvensi hanya mewajibkan
negara
yang
meratifikasikan untuk mengambil langkah-langkah
dalam
melindungi anak dari pekerjaan terburuk bagi anak.
Simpulan 1. Banyak
faktor
yang
menyebabkan
terjadinya perdagangan anak, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, budaya dalam masyarakat, dan pernikahan, dini menjadi faktor utama
terjadinya praktek-praktek perdagangan
Kesejahteraan Anak, Undang-undang
anak. Disamping itu masih ada faktor-
HAM, Undang-undang Perlindungan
faktor lain yang mendorong terjadinya
Anak
perdagangan
Pidana
Eksploitasi
dan
Undang-undang
Hukum
anak
antara
lain
seksual
terhadap
anak,
3. Di Indonesia terdapat beberapa aspek
pasar,
terhadap perlindungan hak-hak anak.
Meningkatnya
permintaan
migrasi keluar desa dan luar negeri.,
Selain
penegakan
diratifikasi melalui Keppres Nomor 36
hukum
terhadap
pelaku
Konvensi
masih
Anak
tahun
konsisten, kesadaran masyarakat dan
insrtumen internasional lainnya yang
pemerintah tentang trafficking belum
juga telah diratifikasi oleh pemerintah
memadai.
indonesia
ke
ada
yang
perdagangan masih belum tegas dan
2. Upaya Pemerintah Indonesia untuk
1990,
Hak
dalam
beberapa
peraturan
perundang-undangan Indonesia, dan 4
menangani masalah child trafficking
instrumen
yang terjadi di Indonesia dapat dilihat
Undang-Undang Kesejahteraan Anak,
pada dibuatnya undang-undang yang
Undang-undang HAM, Undang-undang
relevan
Perlindungan Anak dan Undang-undang
untuk
memberikan
hukum
Hukum
seperti UU No.37 Tahun 1997, UU no
eksploitasi tenaga kerja/pekerja anak
21 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun
ada beberapa peraturan yang dapat
2002,
(Rumah
digunakan untuk memerangi trafficking
Anak),
terhadap anak-anak dalam eksploitasi
Perlindungan
RPSA Sementara
Berkaitan
yaitu
perlindungan kepada korban trafficking
adanya
Pidana.
nasional,
Keputusan Presiden Republik Indonesia
tenaga
Nomor 88 Tahun 2002. Indonesia
KUHP, misalnya dalam Pasal 301,330,
terdapat
331, 332, 328, 329 KUHP.
beberapa
perlindungan
aspek
hak-hak
terhadap
anak.
Selain
kerja/pekerja
anak.
dengan
Dalam
Saran-saran
Konvensi Hak Anak yang diratifikasi
1. Banyak faktor penyebab perdagangan
melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990,
anak yang notabenenya adalah masalah-
masih
masalah sosial seperti kemiskinan dan
ada
beberapa
insrtumen
internasional lainnya yang juga telah
kurangnya
diratifikasi oleh pemerintah indonesia
terhadap perdagangan anak sekiranya
ke
perundang-
dapat dilakukan dimulai dari keluarga
undangan Indonesia, dan 4 instrumen
anak sendiri. Memberikan pendidikan
hukum nasional, yaitu Undang-Undang
dan kehidupan yang layak bagi anak
dalam
peraturan
pendidikan
pencegahan
sekiranya dapat mencegah terjadinya child
trafficking.Selain
itu
sudah
1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum
menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan
perlindungan
anak.Peraturan yang
jelas
terhadap
perundang-undangan tentang
anak,mewujudkan
perlindungan
kesejahteraan
Universitas Bung Hatta. 2. Ibu Nurbeti S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
dan Universitas Bung Hatta.
menjamin hak setiap anak. 2. Dalam menangani dan menindak lanjuti
3. Bapak Poniar Warsono S.H., selaku
kasus perdagangan anak, diharapkan
Dosen Pembimbing I, yang telah
berbagai pihak terkait di Padang bekerja
membantu
lebih keras dalam menyelidiki kasus
menyelesaikan
tersebut. Dan penegak hukum dalam
dengan
kasus
Penulis
dalam
penulisan
meminjamkan
ini
beberapa
ini
harus
benar-benar
buku ataupun nara sumber yang
dilaksanakan
dengan
menjatuhkan
berguna dalam penyusunan skripsi
hukuman
yang
maksimal
terhadap
ini.
pelaku yang sesuai dengan perbuatan
4. Ibu
tersebut. 3. Diharapkan mengesahkan
Deswita
selaku Indonesia Undang-undang
segera anti
Rosra
Ketua
S.H.,M.H.,
Bagian
HI
dan
sekaligus Dosen Pembimbing II serta
Dosen
PA
yang
telah
trafficking yang secara jelas dan tegas
meluangkan
waktunya
untuk
menetapkan bentuk dan sanksi dalam
membimbing
Penulis
dalam
perdagangan anak.
menyelesaikan skripsi ini.
Ucapan Terima kasih Dalam penyusunan artikel ini penulis
5. Bapak dan
ibu Dosen Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta
banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan begitu banyak ucapan terima kasih kepada:
yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu
hukum
yang
bermanfaat
bagi
penulis, serta staf dan karyawan
ILO-IPEC, Paket Seri Informasi : Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuh Untuk Anak, ILOIPEC, Jakarta, 1997
Fakultas Hukum Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam administrasi. 6. Rasa terimakasih dan rasa hormat yang sangat besar kepada keluarga Ayahanda
(Alm) Zufri Tanjung
dan Ibunda Ezrawati, kedua abang kandung Zeri Desmon S.T dan Zepi Aprima DAFTAR PUSTAKA Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali pres,2010. Anis Hamim, Tinjauan Perundangundangan Nasional Indonesia Yang Berhubungan Dengan penanggulangan Trafiking, ICMC Diselaraskan oleh Ruth Rosenberg, ICMC dengan Perhargaan atas Kontribusinya untuk : M. Jhoni, SH, LAAI Ratna Batara Munthi, LBH APIK, Jakarta, September, 2002 Bariah, Chairul, 2005, Aturan-aturan Hukum Trafficking (perdagangan perempuan dan anak), USU Press, Medan Bisma Siregar, dkk, Hukum dan Hakhak Anak, CV Rajawali, Jakarta, 1986
Irwanto, Fentiny Nugroho, Johana Debora Imelda, Perdagangan Anak di Indonesia, Organisasi Pemburuhan Internasional, Jakarta, 2001. Kementrian PemberdayaanPerempuan, Trafficking(Perdagangan) Perempuan dan Anak, Kementrian Pemberdayaa Perempuan, Jakarta, 2002 Kusumaatmaja Muchtar, Etty R.Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT.Alumni, Bandung, 2003. Minstry of Justice and Human Right Affair and SARGIC Internasional Pty, Ltd. Specialised Training Project Phase II, Bandung, 28 May-1 june 2001 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Rosenberg, Ruth, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, ICMC, Jakarta, 1990 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1986. Sumitro,
Irma Setiowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
