PENGARUH PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Ardino S. Ambanaga F. D. J. Lengkong F. M. G. Tulusan
ABSTRACT Property tax is a tax leived for the person or entityy that actually has the rights to the land and property, or to benefit over the earth and the building, which aims to provide benefits for the survival. Implementation of the tax, it still has not reached level as expected. Generally because people still laqck confidence in the existence of the tax because they feel burdensome, and the payment often have difficulty, misunderstanding of what society and how taxes and the difficualty of calculating and reporting. This study di kecamatan Melonguane island. Population and sample taken amounted to 33 people. Data obtained from 10 employees district offices, 20 communities in the district Melonguane, and three employees of the local revenue office with interview terstukture, the analyzed with statistical information that simple linear regression analysis and the simple correlatio analysis of penelitian can be concluded that the effect of the application of administrastive sanctions running properly where this is caussed their public awareness and the role of government in addressing the problem. Key Words :
1
nantinya
PENDAHULUAN
Pajak
negara hukum berdasarkan Pancasila
karena
Undang-Undang,
itu
bersama
satu perwujudan kewajiban kenegaraan
sebagai
kegotong-royongan peran
perlu
yang
negara,
Umumnya
maka
dituntut
masih
banyak
masyarakat yang tidak patuh dalam
pentingnya
diberikan
pembiayaan
perundang-undangan yang berlaku.
besar pada Pendapatan Asli Daerah
sumbangan
menanggung
dengan benar sesuai dengan peraturan
dapat memberikan sumbangan yang
Mengingat
dalam
membayar Pajak Bumi dan Bangunan
hal
penanganannya, sehingga nantinya akan
(PAD).
masyarakat
adanya kesadaran masyarakat untuk
mendapat perhatian yang serius dari dalam
dengan
Mengingat betapa pentingnya peran
yang akan diterima. Oleh karena itu
daerah
pemerintah
dan prasarana untuk kepentingan umum.
terhadap besarnya pemasukan dana
pemerintah
antara
pemerintah untuk membangun sarana
mendukung serta mempunyai pengaruh
Bangunan
bahwa
pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh
sebagai salah satu komponen yang
dan
berarti
sangat potensial, penerimaan dari sector
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bumi
ini
sumber penerimaan dalam negeri yang
dalam
membiayai pembangunan.
Pajak
Bangunan
masyarakat. Pajak sebagai salah satu
nasional
masyarakat
dan
pembayaran pajak sudah disepakati
menempatkan perpajakan sebagai salah
dalam
Bumi
pemungutannya sudah didasarkan pada
menjunjung tinggi hak dan kewajiban oleh
target
termasuk sumber keuangan negara dan
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
orang,
memenuhi
pemungutan yang telah ditetapkan.
Negara Republik Indonesia adalah
setiap
dapat
membayar pajak. Hal ini disebabkan
oleh
sebagian masyarakat tersangkut masalah
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
ekonomi dan tingkat pendidikan yang
bagi pembiayaan pembangunan, maka
rendah, serta kurang adanya kepatuhan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
dan kesadaran untuk membayar pajak
harus dilakukan secara efektif, sehingga
atau
mungkin
mengenai 2
pajak
tidak atau
mengetahui mengenai
perubahan
undang-undang
atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
prosedur baru yang telah ditentukan
badan kecuali kawasan yang digunakan
oleh pemerintahsehingga mereka tidak
untuk
melaksanakan
perhutangan, dan pertambangan’’.
kewajibannya
dalam
membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat
dalam
Untuk
usaha
perkebunan,
merangsang
tingkat
PBB
kesadaran masyarakat dalam membayar
sangat penting untuk meningkatkan
pajak, maka dibuat suatu sosialisasi
penerimaan negara yang digunakan
kepada masyarakat untuk menjelaskan
sebagian besar untuk daerah maka wajib
seberapa besarnya pengaruh pajak dan
pajak itu sendiri harus taat dalam
peran pajak dalam pertumbuhan dan
membayar pajak.
pemberdayaan
Pengaturan
membayar
kegiatan
Mardiasmo (2011), dana bagi hasil
Undang-
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Undang No. 12 Tahun 1985 yang
(PBB) akan dibagi untuk pemerintah
diubah dengan Undang-Undang No. 12
pusat dan daerah dengan rincian sebagai
tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
berikut:
terdapat
Bumi
Menurut
dan
Bangunan
Pajak
daerah.
dalam
Bangunan atau yang disebut dengan
1) 90%
UUPBB, Perda No. 3 Tahun 2011
2013
tentang
Tata
puluh
persen) untuk Daerah
tentang Pajak Daerah, Perbu No. 25 Tahun
(sembilan
2) 10% (Sepuluh persen) untuk
Cara
Pusat
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Namun
dari
jumlah
90%
Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten
(Sembilan puluh persen) bagian daerah
Kepulauaan
dibagi lagi untuk:
Talaud,
berikut
adalah
bunyi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
Tentang
Pajak
Daerah
a) 16,2% (enam belas koma
dan
dua persen) untuk daerah
Retribusi Daerah dalam pasal 77 ayat 1
provinsi yang bersangkutan
yang menyatakan bahwa “Pajak Bumi
dan disalurkan ke rekening
dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan
Kas
merupakan pajak yang dihasilkan dari
Provinsi.
bumi dan bangunan yang dimilik atau 3
Umum
Daerah
b) 64,8% (Enam puluh empat
Membayar
Pajak
koma delapan persen) untuk
Bangunan
Di
daerah
Melonguane Kabupaten Kepulauan
yang
Kabupaten/Kota bersangkutan
Kecamatan
Berdasarkan tujuan yang dicapai
daerah
dalam penelitian, maka manfaat yang
Kabupaten/Kota.
diharapkan dalam penelitian ini adalah
c) 9% (Sembilan persen) untuk biaya
Dan
Talaud”.
dan
disalurkan ke rekening kas umum
Bumi
pemungutan
sebagai berikut:
yang
1) Manfaat teoritis
dibagikan kepada Direktorat
Hasil penelitian ini diharapkan
Jenderal Pajak dan Daerah.
dapat
Pada
tahun
2012
memberikan
informasi
Kabupaten
ilmiah bagi perkembangan Ilmu
Kepulauan Talaud merupakan daerah
Administrasi Negara, khususnya
pertama yang melunasi Pajak Bumi dan
keuangan negara.
Bangunan,
namun
berikutnya
Kabupaten
Talaud
mengalami
setelah
tahun
2) Manfaat praktis
Kepulauan
kendala
Penelitian ini diharapkan dapat
dalam
memberikan informasi bagi pihak
menyetor biaya pajak, ini dikarenakan
Kabupaten
menurunnya
dalam
tingkat
kesadaran
Kepulauan
upaya
Talaud
meningkatkan
masyarakat dalam membayar pajak
penerapan
sanksi
administrasi
terlebih
terhadap
tingkat
kesadaran
dalam
membayar
masyarakat
yang
ada
di
kecamatan melonguane.
masyarakat
Berdasarkan uraian latar belakang
Pajak Bumi dan Bangunan di
diatas, maka peneliti tertarik untuk
KecamatanMelonguane
meneliti dan mengkaji permasalahan
Kabupaten Kepulauan Talaud.
yang ada dan membahas permasalahan
Metode Penelitian
tersebut kedalam penelitian dengan
A. Jenis Penelitian
judul “Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Kesadaran
Terhadap
Tingkat
Masyarakat
Dalam
Penelitian ini menggunakan jenis 4
penelitian
kuantitatif
yang bersifat eksplanasi.Suatu
membayar Pajak Bumi dan
penelitian
Bangunan
sebagai
variabel
untuk mengetahui hubungan
terikat
atau
variabel
atau pengaruh dari variabel
dependent”.
yang
bertujuan
bebas terhadap variabel terikat melalui
penyajian
pengujian
Variabel-variabel penelitian
atau
secara
hipotesis
(Singarimbun
dan
didefinisikan
Effendi
sebagai
1997). analisis
digunakan
adalah
penelitian
C. Populasi dan Sampel
bahwa
diri
tingkat
metode
Populasi
Sanksi
dan
kesadaran masyarakat.
adalah
wilayah
generalisasi yang terdiri dari
kuantitatif
melibatkan
:
yang
penelitian kuantitatif.Maelong mengatakan
masing-masing
berikut
administrasi,
Metode
(2006)
operasional
obyek
pada
atau
menjadi
subyek kuantitas
yang dan
perhitungan atau angka atau
karakteristik
kuantitas,
ditetapkan oleh peneliti untuk
dan
biasanya
didasarkan pada perhitungan
di
statistic.
ditarik kesimpulannya.
B. Variabel
Penelitian
menjadi
Variabel merupakan suatu yang
dan
yang
kemudian
Dalam penelitian ini yang
dan
Definisi Operasional
konsep
pelajari
tertentu
populasi
adalah
masyarakat yang membayar
mempunyai
pajak bumi dan bangunan
variasi nilai.Pada penelitian ini
sebanyak 33 orang.
variabel yang diteliti terdiri
Sampel adalah bagian dari
dari dua variabel, yaitu“sanksi
jumlah dan karakteristik yang
administrasi
merupakan
dimiliki oleh populasi yang
variabel bebas atau variabel
dianggap dapat mewakili dari
independent,
populasi
dan
tingkat
kesadaran masyarakat dalam
Suharsimi 5
tersebut Arikunto
menurut (2002)
apabila subjek kurang dari 100,
maka
yang
Teknik analisis yang digunakan
diambil sebagai sumber data
dalam pengujian hipotesis ialah analisis
dan dapat mewakili seluruh
stastik adalah analisis statistic deskriktif,
populasi.
analisis
Dalam
populasi
E. Teknik Analisis Data
penelitian
sampel
linier
dan
korelasi
sederhana.
yang digunakan sama dengan
HASIL DAN PEMBAHASAN
populasi yaitu sebanyak 33
Sebagaimana telah dikemukakan
orang dengan 1 informan yaitu
diatas bawha tujuan dari penelitian ini
kepala/pemimpin
camat
adalah
kantor
kecamatan
di
besar
Data yang dikumpulkan data
primer
pengaruh
dan
Pajak
Bumi
Kecamatan adalah
sanksi
dan
Bangunan
Melonguane.
di
Melalui
yang
variabel ini kita dapat mengetahui
diperoleh secara langsung dari lokasi
hubungan pengaruh penerapan sanksi
penelitian
administrasi
(Danim
data
penerapan
kesadaran wajib pajak dalam membayar
sekunder. primer
mengetahui,dan
administrasi terhadap variabel tingkat
D. Teknik Pengunpulan Data
adalah
untuk
memahami sejauh mana atau seberapa
Melonguane.
Data
regresi
2002),
untuk
memperoleh data primer menggunakan
langsung
responden,
sedangkan
dengan
kesadaran
masyarakat dalam membayar PBB.
studi lapangan dengan cara mengadakan wawancara
terhadap
Dalam penelitian ini dilakukan
para
terhadap 33 orang. Data yang diperoleh
sekunder
dari 10 pegawai kantor kecamatan, 20
adalah data yang berhubungan dengan
masyarakat di kecamatan Melonguane,
variabel-variabel penelitian dalam bentuk
dan
dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan
Daerah
dengan masalah
terstruktur,
data
yang diteliti. Untuk
3pegawai dengan
kantor
Pendapatan
cara
wawancara
selanjutnya
dianalisis
memperoleh data sekunder dipergunakan
dengan statistic inferiensal yaitu analisis
studi kepustakaan dan dokumentasi.
regresi linier sederhana dan analisis korelasi sederhana. 6
Sebelum
dilakukan
analisis
berdasarkan skala likter yaitu: tertinggi
statistic inferensial untuk pengujian
= 5 dan terendah 1, sehingga total skor
hipotesis,
idealnya adalah 15x5 = 75
maka
terlebih
dulu
digambarkan tentang status masing-
Hasil tabulasi data (lampiran 1),
masing variabel penelitian berdasarkan
dapat dilihat skor tertinggi = 41 dan
hasil tabulasi data, yaitu sebagai berikut
skor terendah = 30, sehingga rentang
:
(R) skor tertinggi-terndah = 41-30 = 11.
1.
Sanksi Administrasi
Selanjutnya pada sanksi administrasi di
Sebagaimana di jelaskan pada
kelompokkan ke dalam 3 kelas yakni
metodologi penelitian diatas bahwa
setujuh,
sanksi administrai terdapat terbagi atas
setujuh, sehingga panjang intervalnya
2
sanksi
11 : 3 = 3,67 (dibulatkan 4). Dengan
administrasi dan sanksi pidana. Sanksi
menggunakan interval 4 untuk setiap
administrasi terbagi juga atas 3 yaitu
kategori
denda administrasi, sanksi bunga, dan
didapat
sanksi kenaikan pajak, sedangkan pada
skor sebagai berikut :
sanksi
sanksi
perpajakan
pidana
terbagi
yaitu
atas
sanksi
kurang setujuh
dan
tidak
sanksi administrasi, maka kelompok dengan rentangan
a. Setujuh
: skor 41-38
penjara, dan sanksi denda pidana.
b. Kurang setujuh : skor 37-34
Sanksi administrasi merupakan suatu
c. Tidak setujuh
: skor 33-300
sanksi yang berupa denda bunga yang
Setelah dilakukan perhitungan atas data
dikenakan kepada masyarakat yang
hasil pengamatan, diperoleh hasil tentang
belum melunaskan pajak, sedangkan
sanksi administrasi Kecamatan
sanksi pidana merupakan sanksi yang
Melonguane.
cukup berat untuk dilaksanakan. Untuk administrasi teersebut,
mengetahui berdasarkan maka
bahwa dari 33 orang responden sanksi
yang diwawancarai terdapat 13 orang
indicator
yang menilai bahwa setujuh dalam
responden
yang
dengan adanya sanksi administrasi yang
diajukan sebanyak 15 item pertanyaan,
ada di Kecamatan Melonguane, namun
di mana setiap pertanyaan terdapat 5
sebanyak 13 orang menilai bahwa
alternatif jawaban yang diberi nilai
kurang setujuh dan sebanyak 7 orang 7
mengatakan tidak setujuh adanya sanksi
A. Pembahasan
administrasi. Namun ada sebagaian
Dari hasil analisis statistic linier
besar responden menilai bahwa kurang
sederhana
setuju dan tidak setujuh dengan adanya
sederhana (product moment) yang telah
sanksi administrasi tapi itu harus di taati
dibahas diatas, diperoleh angka yang
karena sudah menjadi tanggung jawab
memberi
dan
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
sudah
adanya
aturan
yang
mengaturnya.
arah
analisis
bahwa
membayar
pajak
yang
maka
dihitung
di
variabel
x
atas
sebagai berikut ini :
penerimaan uang khas negara masuk,
1.
sederhana
mengenai
masyarakat
penerapan
sanksi
dan
membayar Pajak
Banguann
dapat
Berdasarkan analisis regresi linier
faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk
maka
dibuktikan melalui pengujian hipotesis
semakin tinggi pula pendapatan atau
Bumi
korelasi
terhadap variabel y. Berdasarkan hasil data
Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat
maupun
adalah
pengaruh administrasi
terhadap tingkat kesadaran masyarakat
kepemimpinan, kualitas pelayanana dan
diperoleh
motivasi. Adanya kesadaran masyarakat
15,46+0,5824X.
itu akan mendorong keinginan yang
persamaan pada regresi terdapat nilai
kuat
dan
koefisien konstanta a= 14,46, dan nilai
mengembangkan kepentingan bersama
koefisien arah regresi b = 0,5824.
guna mencapai kehidupan yang lebih
Dengan
adanya
ini
baik. Dengan demikian seperti yang
bahawa
adanya
pengaruh
dinyatakan
oleh
terhadap
(Wiwoho,
1990:91)
untuk
meningkatkan
Satjipto,
Rahardja
=
Sedangkan
membuktikan
keberhasilan
positif sanksi
tinggi
administrasi yang diterapakan sebesar
rendahnya kesadaran masyarakat dalam
1 : 0,5824, dimana setiap peningkatan
membayar
sebesar 1 skala akan menyebabkan
Pajak
bahwa
persamaanŶ
Bumi
Bangunan
sesungguhnya bersumber pada sifat
peningkatan
keberhasilan kesadaran
keanekaragaman masyarakat itu sendiri.
masyaarakat dalam membayar PBB sebesar 58,24% skala. Dengan kata lain, 8
jika
sanksi
administrasi
bertambah
sebasr
peningkatan masyarakat
100%,
tingkat sebesar
maka
korelasi r = 0,5891, dan koefisien r² =
kesadaran
58,24%.
Jika
menunjukan
penerapan
sanksi
mempunyai
pengeruh
(tetap) pada posisi sekarang maka
administrasi. Ini menunjukkan bahwa
keberhasilan
penerapan
tingkat
kesadaran
Hasil
pengujian
positif
bahwa
sanksi administrasi tersebut ditambah
masyarakat sebesar 15,46%.
sanksi
terhadap
linieritas
dan
terhadap
administrasi
kesadaran
sebesar
34,70%,
sanksi
wajib artinya
pajak bahwa
keberartian regresi dengan uji statistic
meningkatnya kesadaran masyarakat
F
sebesar
(analisis
varians)
menunjukkan
34,70%
ditentukan
atau
bahwa penerapan sanksi administrasi
dipengaruhi oleh perilaku pemimpin,
terhadap
keberhasilan
sedangkan sisanya sebesar 65,30%
kesadaran
masyarakat
dengan
persamaan
15,46+0,5824X
tingkat dinyatakan
regresi
ini
Ŷ
ditentukan
=
atau
merupakan
3.
Hasil
pengujian
koefisien
pada taraf signifikan 0,01 (taraf uji
determinasi
1%)
menunjukkan
atau
taraf
dipengaruhi
oleh
factor-faktor lainnya.
berbentuk linier dan sangat berarti,
kepercayaan
taraf
korelasi dengan
signifikan
dan
koefisien
uji
statistic-t
bahwa
pengaruh
99%.Dimana hasil uji linieritas regresi
perilaku penerapan sanksi signifikan
diperoleh bahwa nilai F- hitung lebih
pada taraf 0,01
kecil
=
taraf kepercayaan 99%. Dimana hasil
), sedangkan hasil
uji–t diperoleh bahwa nilai t-hitung
dari
nilai
1,66<
F-kriti
(
(taraf uji 1%) atau
lebih besar dari nilai t-kritik Kritik
uji keberartian regresi diperoleh bahwa
2.
0,3470.ini
nilai F- hitung lebih besar dari nilai F-
(
Kritik (
statistic-t tersebut ekuivalen dengan
= 16,40 <
).
linier sebelumnya.
sederhana (product moment) menegnai pengaruh
penerapan
). Hasil uji
hasil uji statist-F pada analisis regresi
Berdasarkan hasil analisis korelasi
besar
= 4,20>
sanksi Kesimpulan dan Saran
administrasi , diperoleh nilai koefisien
A. Kesimpulan 9
Sebagaimana
hasil
penelitian
DAFTAR PUSTAKA
sebagaimana telah dikemukakan diatas,
Mardiasmo,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
Soemitro
Pengaruh sanksi administrasi sangat
ada
jatuh
Rochmat,
tempoh
pada
Perseda, Jakarta.
september
Pengantar
Hadi, M, 1994, Dasar-Dasar Penagihan Pajak
31
1992
Jakarta.
khususnya PBB, penetapan jatuh tempoh tanggal
Edisi
Singkat Hukum Pajak, PT press,
cukup besar karena mengingat setiap target
Perpajakan
revisi.Andi,Yogyakarta.
berikut ini :
penetapan
2011,
tahun
Negara,
Raja
Grafindo
pengenaan. Lewat dari jatuh tempoh akan
Irianto A. H, 2003, Statistik Konsep Dasar
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%
dan Aplikasi, Kencana, Padang.
setiap tahunnya sebagaimana di jelaskan
Dani, S, 2000, Pengantar Studi Penelitian
diatas, apabila setelah 5 tahun sesudah itu
Kebijakan, Bumi Aksara.
dapat dihapuskan sesuai SK Bupati. Dasar
Wiwoho B, 1990, Prospekdan factor
pengenaan pajak adalah nilai jual dari bumi
Penentu Reformasi Perpajakan, Bina
dan bangunan.
Rena Pariwara, Jakarta. Purwadarminta,
B. Saran Bertolak dari hasil penelitian ini
Hadjon. M. Philipus, 2002, Pengantar
Diperlukan upaya lebih tegas lagi
Hukum
dalam
Gadjamada Up.
menjalankan
sanksi
administrasi bagi wajib pajak yang
Soekanto,
tidak taat dalam pembayaran pajak,
melaksanakan
Adinistrasi
1982,
Indonesia,
Sosiologi
Suatu
Pengantar, UI, Jakarta.
sehingga di mana wajib pajak taat
Maelong, 2006, Metodologi Penelitian, PT.
pembayaran
Remaja Rosdakarya, Bandung.
pajak. 2.
Umum
Jakarta.
sebagai berikut ini :
dalam
Kamus
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
maka diperlu dikemukakan beberapa saran
1.
2006,
Suharno, 2003, Pengelolaan Pajak Bumi
Perlu adanya peran kerja sama dari
dan Bangunan dalam Era Otonomi
pemerintah
daerah. Jakarta
dengan
masyarakat
dalam menjalakannya. 10
Arikunto
Suharsimi,
2002,
Prosedur
Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Widjaja,
Peraturan
Perpajakan
Di
Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Era swasta, Jakarta. Lain-lain : -
UU No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
-
UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-
UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
-
UU No 19 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Perbu No 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Peungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan
dan
PerkotaanKabupatenKepulauanTalau d
11
