Ardila Fitriani dan Sri Budi Eko Wardani Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

1

Fungsi Ideologi dalam Partai Politik: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Perumusan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2010-2011 Ardila Fitriani dan Sri Budi Eko Wardani Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia ABSTRAK Skripsi ini membahas fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam perumusan UU BPJS. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh bahwa UU BPJS ini adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI Perjuangan. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI Perjuangan dalam UU ini adalah Dasa Prasetiya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu, terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU ini. Berdasarkan temuan tersebut terbukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS. Kata kunci : PDI Perjuangan, RUU BPJS, ideologi, Pancasila, keadilan sosial, gotong royong ABSTRACT This research explains the function of PDI Perjuangan (Indonesian Democratic Struggle Party) in BPJS (Social Welfare Caretaker Body) Law making process. The method used in this research is qualitative with in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research founds that BPJS Law is the manifestation of social equality and communality of Pancasila, the ideology of PDI Perjuangan. In addition, the struggle foundation of PDI Perjuangan is Dasa Prasetiya Partai (10 party's paradigm) as their working ideology, which is derived from 3rd National Congress in Bali to strengthening the ideology of the party. In the BPJS Law making process, PDI Perjuangan sounds their demands, which contains ideological value on each demands. Beside of that, there are driving force outside parliament, which is KAJS (Social Walfare Action Committee), who always influencing the goal of this law making process. Based on that founding, thesis that PDI Perjuangan is the ideological party in the BPJS Law making process has been proven. Key words : PDI Perjuangan, BPJS Law, ideology, Pancasila, social equality, communality

Fungsi ideologi…, Ardila Fitriani, FISIP UI, 2013

2

I. Latar Belakang Selama Orde Baru, diberlakukan kebijakan asas tunggal Pancasila. Partai politik dipaksa untuk menerima Pancasila sebagai ideologi mereka. Partai kemudian difusi ke dalam dua kelompok yaitu Islam (PPP) dan Nasionalis (PDI). Pasca Orde Baru kebijakan asas tunggal kemudian dihapus. Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 mengenai partai politik disebutkan pada pasal 9 ayat 1 dan 2 bahwa asas dan ciri partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Implikasinya partai politik sebenarnya diperbolehkan memiliki ideologi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, partai-partai justru banyak yang mengidentifikasikan ideologi mereka adalah Pancasila. Pada akhirnya permasalahan mengenai ideologi partai muncul. Terutama menyangkut lemahnya fungsi ideologi dalam partai. Fungsi ideologi sebagai penarik basis masa atau dalam sistem perwakilan dikenal sebagai jembatan antara wakil dan konstituennya tidak optimal. Hal ini bisa dibuktikan dari tingginya jumlah swing voters pada pemilu 2009 di Indonesia yang tinggi yaitu 33%.1 Swing voters adalah pemilih yang tidak memiliki kepastian terhadap pilihannya dan peluang untuk berpindah dari satu partai ke partai lain sangat besar.2 Berarti di Indonesia pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) dan pemilih yang mudah berpindah untuk memilih partai lain jumlahnya banyak. Padahal semestinya ideologi bisa menjadi jembatan antara partai dengan pemilih. Hal tersebut bisa disebabkan tidak jelasnya perbedaan antara satu ideologi partai dengan partai lain. Peningkatan jumlah partai tidak diimbangi dengan peningkatan fungsi ideologi sebagai identitas. Partai baru yang lahir misalnya lebih banyak berasal dari pecahan partai lama. Contohnya pada 2004 muncul Partai Benteng Nasional Kemerdekaan (PBNK) yang merupakan pecahan dari PDI Perjuangan, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pecahan dari Partai Golkar, dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang merupakan pecahan dari PPP.3 Pada akhirnya ideologi tidak dapat berfungsi menjadi identitas partai politik karena tidak adanya perbedaaan yang signifikan pada masing-masing partai politik.

1

Fadli Eko Setiyawan, Gus Dur, Golput, dan Swing Voter, http://news.detik.com/read/2008/12/11/092112/1051826/471/gus-dur-golput-dan-swing-voter (diakses tanggal 15 Februari 2013 pukul 13.00). 2 James E. Campbell, Who Are the Swing Voters, http://www.acsu.buffalo.edu/~jcampbell/documents/SwingVotersChapter.pdf (diakses pada tanggal 24 Juni 2013 pukul 15.00). 3 Paige Johnson Tan, “Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy,” Institute of Southeast Asian Studies: Contemporary Southeast Asia 28, No. 1 (April 2006), hlm. 91.


3

Permasalahan lain adalah dalam hal fungsi ideologi itu sendiri. Ideologi tidak dijadikan pedoman partai pembuatan kebijakan. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya, platform partai pun bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi tersebut. Sebagai contoh, temuan Johnson Tan diperkuat dengan hasil penelitian Habibie Center Scholar pada pemilihan legislatif 2004. Irman Lanti menyebutkan bahwa platform partai hanya sebagai pelengkap syarat mendaftar di KPU bukan sebagai pedoman arah kebijakan parpol.4 Berdasarkan permasalahan diatas, menunjukkan terjadi penurunan fungsi ideologi dalam partai politik. Akan tetapi tesis bahwa pada masa reformasi ideologi sudah tidak berfungsi lagi perlu dianalisa pada kasus PDI Perjuangan (PDIP). Pasalnya dalam kurun periode 2004-2013 PDI Perjuangan menjadi kekuatan penyeimbang di luar koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian dibatasi pada periode ketika PDI Perjuangan menjadi partai oposisi dari tahun 2004-2013. Dalam periode ini terdapat hasil Kongres PDIP ke III tahun 2010 di Bali dimana PDIP meneguhkan dirinya untuk kembali ke jalan ideologis. Hal ini disampaikan Ketua Umum dalam pidato pembukaan kongres, bahwa: “saudara-saudaraku, ingatlah akan hal ini; rakyat tidak akan pernah ragu-ragu untuk kembali menegur dengan cara lebih keras di tahun 2014 nanti, jika kita gagal kembali ke jalan ideologis kita”.5

Hal yang menarik adalah melihat sejauh mana fungsi ideologi PDI Perjuangan tersebut dalam pembuatan kebijakan. Salah satu undang-undang yang menjadi fokus PDI Perjuangan adalah UU BPJS. Menurut Ribka Tjiptaning, UU BPJS ini termasuk dalam kebijakan strategis ideologis partai karena mengandung nilai-nilai ideologi PDI Perjuangan yakni gotong royong, kesejahteraan yang berkeadilan, dan keadilan sosial.6 Menariknya UU ini adalah proses tarik menarik antara DPR dan Pemerintah. Menurut temuan penelitian dari Dumilah Ayuningtyas bahwa dalam pembahasan RUU tentang BPJS ini memperlihatkan kuatnya tarik menarik antara pemerintah dengan DPR atau bahkan di antara anggota/fraksi-fraksi DPR sendiri yaitu (P Demokrat VS PDI Perjuangan) sehingga pembahasan RUU ini tidak kunjung selesai.7 4

Ibid. Tjahjo Kumolo, Konsistensi Oposisi, PDI Perjuangan Target Kemenangan di 2014, http://www.PDI Perjuanganerjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=656:konsisten-oposisi-PDI Perjuangan-target-kemenangan-di-2014&catid=39:nasional&Itemid=127 (diakses tanggal 5 februari 2013). 6 Wawancara dengan Ibu dr. Ribka Tjiptaning (Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja) pada tanggal 3 April 2013 pukul 14.00. 7 Dumilah Ayuningtyas, “Aspek Ideologis Undang-undang BPJS : Analisis Nilai, Preferensi dan Interest Anggota DPR Periode 2009- 2014 dalam Penyusunan RUU” (Makalah disampaikan dalam Forum Nasional II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Hotel Horison di Makasar, 28 September 2011). 5


4

Seharusnya semenjak UU nomor 40 Tahun 2004 disahkan, BPJS harus dibentuk selambat-lambatnya dalam batas waktu 5 tahun yakni tahun 2009. Akan tetapi sampai tahun 2009 BPJS ini belum terlaksana sehingga UU BPJS ini masuk ke dalam prolegnas tahun 2010. Kemudian, dalam perjalanannya pembahasan UU BPJS ini banyak yang menilai bahwa UU ini sangat lamban prosesnya. Salah seorang anggota pansus RUU tersebut –Rieke Diah Pitaloka- mengatakan bahwa pembahasan RUU BPJS tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan bahkan sudah tertunda 6 tahun.8 Sehingga pertanyaan penelitian yang ingin dijawab: Bagaimana fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam konteks advokasi kebijakan UU BPJS tahun 2010-2011? II. Tinjauan Teoritis II.1 Ideologi Politik Menurut Robert Leach, ideologi diartikan sebagai petunjuk dan berorientasi pada sebuah tindakan. Lebih khusus Leach mengemukakan mengenai ideologi politik sebagai susunan visi dan misi yang memiliki 3 elemen yaitu adanya susunan rancangan, visi ke depan, dan strategi untuk merealisasikan visi tersebut.9 Kemudian definisi lain dari ideologi politik menurut Freeden adalah sekumpulan gagasan, kepercayaan, opini dan yang memiliki beberapa ciri pembeda dengan ideologi lain. Ciri-ciri ideologi politik menurut Freeden diantaranya: menunjukkan adanya pola yang khas bersumber dari tradisi terbentuknya; dibuat oleh kelompok yang penting; berkompetisi dalam menyediakan dan mengontrol perencanaan kebijakan publik; dan terakhir merupakan tujuan ideologi adalah untuk mengatur dan merubah kehidupan sosial politik yang dilakukan oleh komunitas politik.10 Lebih rinci Freeden menekankan bahwa ideologi ini lebih dari sekedar filosofi politik yang dibuat oleh para filsuf. Artinya penekanan Freeden adalah pada adanya suatu orientasi tindakan. Perbedaannya bahwa ideologi yang sekarang berkembang adalah pola kerangka berfikir yang dihasilkan oleh kelompok sosial serta digerakan dan disosialisasikan.11

8

Yoz, Menkeu Minta Pembahasan RUU BPJS Ditunda, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d554d55ab783/menkeu-mintapembahasan-ruu-bpjs-ditunda (Diakses tanggal 10 Februari 2013). 9 Robert Leach, Political Ideology in Britain (New York: Palgrave, 2002), hlm. 8. 10 Michael Freeden, Ideology:A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 32. 11 Michael Freeden, Ibid., hlm. 35.


5

Menurut David Howart, analisis mengenai ideologi dalam konteks politik, harus dilihat dalam 3 konsep, yaitu antagonisme, agen, dan hegemoni.12 Antagonisme berarti analisis terhadap ideologi harus ditempatkan dalam konteks yang antagonistis. Namun, yang saling antagonistis disini bukanlah ideologinya, namun lebih kepada wacana atau isunya. Pertarungan ideologi dewasa ini menjadi tidak relevan lagi jika berbicara mengenai ide atau gagasan. Oleh sebab itu, pertentangannya lebih mengarah pada pertentangan isu atau wacana dalam praktik politik. Mengapa ideologi harus dilihat dari konteks antagonismenya? Karena antagonisme wacana merupakan permasalahan persaingan identitas antara satu agen dengan agen yang lainnya. Ketika satu agen memperkuat sikap kontranya terhadap sebuah isu, dan dia berhasil menang, maka ia berhasil mengalahkan pihak yang pro. Dalam bahasa yang lain, berarti identitas dari agen lainnya tersebut akan hancur seiring dengan penguatan ideologi satu agen. Dengan demikian, untuk melihat bagaimana implementasi suatu ideologi, perlu dilihat bagaimana sifat antagonismenya di dalam sebuah wacana. Konsep kedua yang harus dilihat pula adalah dari segi agen. Pada dasarnya ideologi tidak bisa diperkuat tanpa adanya kehadiran agen. Hanya agenlah yang bisa membuat ideologi menjadi bermakna dan membuat ideologi tetap ada. Karena itu, pemetaan terhadap agen ini menjadi penting untuk menganalisa suatu ideologi. Berkaitan dengan konsep yang pertama, berarti perlu juga dipetakan bagaimana antagonisme antara satu agen dengan yang lainnya. Konsep yang ketiga adalah hegemoni. Hegemoni ini, menurut Howart, merupakan salah satu tujuan dari pembentukan ideologi. Maksudnya, hegemoni dibuat untuk menjadikan suatu agen bisa menjadi hegemon atas agen lainnya. Hegemoni akhirnya akan menjadi akhir dari antagonisme yang terjadi antar ideologi yang diusung oleh agen. II.2 Fungsi Ideologi dalam Partai Politik: Gagasan dan Implementasi Teori Katherine Dommett berusaha melihat relasi ideologi dan kebijakan. Tesisnya adalah sikap maupun kebijakan dari partai politik tidak hanya dipengaruhi oleh ideologi semata. Sedikitnya ada 3 variabel yang mempengaruhi bagaimana sebuah partai politik bersikap, yakni: ideologi, konteks, dan motivasi alternatif. Dommett ingin menegaskan bahwa antara ideologi dengan sikap politik sebuah parpol tidak bisa dipandang sebagai garis yang linier. Ada faktor-faktor lain yang memungkinkan sebuah partai politik bersikap berbeda dari ideologinya. Pertama bahwa ideologi dilengkapi juga dengan tekanan konteks dan motivasi 12

David Howarth, ”Discourse Theory,” dalam David Marsh dan Gerry Stoker, Theory and Methods in Political Science (London: Macmillan Press, 1995), hlm. 121.


6

alternatif.13 Motivasi alternatif yang dimaksud mempengaruhi keputusan bisa dari internal yaitu adanya faksi dalam partai. Sedangkan motivasi eksternal adalah tekanan opini publik. Keduanya akan mempengaruhi sikap partai dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya partai akan bersikap sesuai dengan ideologi saja dengan membuang seluruh pengaruh lain, atau justru meninggalkan ideologi dan bersikap sesuai dengan motivasi lainnya tadi. Kemudian ketiga variabel yakni: ideologi, konteks yang terjadi, dan motivasi alternatif diolah di dalam sebuah partai politik oleh para aktor. Dalam poin ini, ada hal menarik pula yang dijelaskan oleh Dommett. Menurutnya, aktor dalam partai politik tidak dapat dilihat sebagai pihak yang homogen. Setiap aktor pada partai politik pada dasarnya memiliki motif yang berbeda-beda dan kepentingan yang juga berbeda. Bahkan bukan tidak mungkin antara satu dengan lainnya saling berbenturan kepentingan. Dengan demikian, peran aktor disini menjadi sangat penting untuk menentukan bagaimana sikap partai kemudian. Tesis dari Dommet nya tidak membantah bahwa ideologi dapat mempengaruhi sikap partai. Akan tetapi partai politik memiliki kemungkinan untuk dipengaruhi oleh faktor non ideologi. Misalnya melihat seberapa besar kebutuhan pemilihan dan peran aktor dalam hal fokus ideologi dan non ideologi. Oleh sebab itu, konsep Dommett lebih fokus pada ideologi yang diproyeksikan oleh partai. Menurutnya, ada ideologi diproyeksikan oleh partai untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan masyarakat menginterpretasikannya sebagai ideologi partai tersebut. III. Metode Penelitian Penelitian ini akan memakai metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar ditemukan fakta-fakta yang mendalam saat melakukan penelitian. Penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln adalah metode penelitian yang menekankan pada konteks dan interpretasi peneliti.14 Artinya, melalui metode ini, peneliti menganalisis pula bagaimana konteks yang terjadi dalam sebuah fenomena. Dengan data yang nantinya sudah dikumpulkan, peneliti kemudian menginterpretasi data tersebut sesuai dengan interpretasi penulis. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Dengan jenis penelitian deskriptif, skripsi ini pada dasarnya hanya dalam batas untuk menggambarkan bagaimana fungsi ideologi di dalam kebijakan dan sikap partai politik. Melalui penelitian 13

Katharine Dommett, Conceptualising Party Political Ideology: An Exploration of Party Modernisation in Britain. Tesis Program Doktor Filosofi di Departemen Ilmu Politik Universitas Sheffield (2012), hlm. 32. 14 Jane Ritchie dan Jane Lewis, Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers (London: Sage Publication, 2004), hlm. 2.


7

deskriptif, peneliti tidak dalam kapasitas untuk menguji teori, tetapi hanya menjadikan teori sebagai alat untuk analisis. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mewawancarai beberapa informan inti. Diantara informan yang diwawancarai tersebut adalah: 1) Idham Samawi (Wasekjen bidang Rekrutmen dan Kaderisasi), 2) Simson Simanjuntak (Ketua Bidang Politik DPN REPDEM), 3) Sutrisno (Ketua DPN Repdem bidang Perburuhan), 4) Dr. Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX DPR RI), 5) Rieke Diah Pitaloka, M.Hum (anggota Komisi IX F PDI Perjuangan), 6) Dr. Surya Chandra, 7) Prof. Hasbullah Thabrany (Salah satu Konseptor BPJS), 8) Roni Febrianto (Wakil KAJS dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), 9) Ridwan Monoarfa (Wakil Buruh dalam DJSN). IV. Sejarah dan Dinamika Ideologi PDI Perjuangan Secara historis, ideologi PDI Perjuangan memiliki kedekatan hubungan dengan ideologi PNI. PDI Perjuangan merupakan partai yang terbentuk akibat adanya konflik struktural dalam tubuh PDI. Konflik tersebut menghasilkan dualisme kepemimpinan antara Soerjadi dan Megawati. Sehingga kelompok yang pro terhadap Megawati membentuk PDI Perjuangan. Dalam PDI ideologi yang dominan adalah ideologi PNI. Dominannya ideologi PNI dalam PDI juga disebabkan hasil pemilu 1971, Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat suara paling banyak diantara empat partai lain yang tergabung dalam PDI. Hal ini bisa dilihat ketika awal deklarasi Fusi PDI disepakati bahwa watak dan ciri ideologis PDI adalah demokrasi Indonesia, berkeadilan sosial, dan kebangsaan Indonesia yang sebenarnya merupakan asas marhaenisme dari PNI yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.15 Pada masa reformasi, ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila 1 Juni 1945. Berbeda dengan Orde Baru, dimana ideologi Pancasila yang digunakan PDI Perjuangan adalah Pancasila 18 Agustus 1945. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Idham Samawi: “ideologi PDI Perjuangan tetap mengacu pada Pancasila. Hanya waktu itu Pancasila yang 18 Agustus yang masih ketika fusi. Tapi tadi saya katakan 1 Juni dengan 18 Agustus itu spiritnya sama. Cuma sekarang PDIP pakai yang 1 Juni”.

16

Pendapat tersebut berdasarkan pada dua hal yakni historis dan semangat. Secara semangat tidak ada perbedaan keduanya. Sedangkan sisi historis berkaitan dengan Pancasila yang digunakan adalah Pancasila yang dicetuskan Soekarno pada 1 Juni 1945. PDI Perjuangan sangat menunjukkan identitas ideologinya dekat dengan ideologi Soekarno. Hal 15

Ibid., hlm. 223. Hasil Wawancara dengan Idham Samawi (Wasekjen Bidang Rekrutmen dan Kaderisasi), pada tanggal 11 April 2013 pukul 16.06. 16


8

ini yang kemudian yang membedakan PDI Perjuangan dengan partai-partai lain yang berideologi Pancasila. Bisa dilihat bagaimana ideologi yang dikemukakan oleh Soekarno mengandung makna sosio demokrasi dan sosio nasionalisme berdasarkan Ketuhanan yang disebut trisila. Lalu semua nilai-nilai itu juga bisa dibentuk ke dalam ekasila yaitu nilai gotong royong. Gagasan urutan Pancasila Soekarno mengandung makna Marhaenisme PNI. Hal ini merupakan perbedaan ideologi PDIP dengan ideologi partai lain adalah penekanan pada adanya kedekatan historis dengan ideologi Marhaenisme PNI. Meskipun tidak menggunakan istilah Marhaenisme karena pada zaman orde baru dihapuskan. Akan tetapi, dari segi ide yang digunakan sama dengan Marhaenisme. Perbedaan jelas ada dalam hal implementasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana Soekarno mengingatkan dalam

bukunya bahwa implementasi Pancasila itu harus terus dikaji seiring perkembangan zaman.17 Menurut Idham Samawi: “mungkin di tahun 1945 ketika bicara soal kesejahteraan atau sila kelima orang itu dikatakan sejahtera kalo sudah bisa makan tiga kali dalam sehari. Sekarang kalau tahun 2013 orang dikatakan sehjahtera kalau sudah bisa menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Nanti kesejahteraan di tahun 2100 beda lagi tapi tidak lepas dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Platformnya Pancasila yang nggak boleh bergeser. Tapi implementasi bisa”.18

Hal yang menarik dalam dinamika ideologi PDI Perjuangan pada periode 1999-2004 terjadi perubahan nilai-nilai dalam ideologi yang sebelumnya. Khususya dalam nilai-nilai ekonomi dan politik di dalam ideologi PDI Perjuangan. Hal ini bersumber dari visi Megawati dalam ekonomi dan politik sebagaimana yang disampaikan pidato politiknya dalam Kongres di Bali tahun 2000.

Ideologi yang sebelumnya pada Orde Baru membawa identitas

Soekarnois dan Marhaenisme yang anti terhadap kapitalisme berubah menjadi ideologi menjadi lebih terbuka baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dikatakan demikian karena Megawati dalam pidatonya menyampaikan dukungannya terhadap ekonomi pasar yang terbuka. Berikut petikan pidato Megawati: “Kalau dalam desakan gelombang globalisasi, perekonomian kita harus menerapkan sistem ekonomi pasar yang terbuka, maka sebagai bangsa yang percaya diri, seharusnya kita tak perlu cemas dan takut”…..” Kita Harus memenangkan hak-hak ekonomi rakyat kita, dengan atau tanpa harus melakukan distorsi terhadap ekonomi pasar itu sendiri”……” Maka segala bentuk ketakutan terhadap praktek-praktek neo kolonialisme lewat pintu pasar terbuka sebagaimana 17

Ibid. Hasil Wawancara dengan Idham Samawi (Wasekjen Bidang Rekrutmen dan Kaderisasi), pada tanggal 11 April 2013 pukul 16.06. 18


9 kekhawatiran banyak orang, rasanya tidak perlu kita jadikan permasalahan yang hanya membuat kita menjadi bangsa yang kerdil dan tak mampu menghadapi kenyataan”.19

Meskipun tetap membawa tujuan terhadap ekonomi kerakyatan, namun jelas pidato tersebut menggambarkan perubahan dalam bidang ekonomi yang dibawa Megawati. Perubahan ini menjadi penting mengingat Soekarno sendiri menerapkan beberapa kebijakan yang anti terhadap ekonomi liberal.20 Sedangkan dalam periode 2004-2009, ini konteksnya adalah kegagalan PDI Perjuangan dalam pemilu 2004. Pengalaman ini membuat PDI Perjuangan membenahi ideologinya. Dalam periode ini ditegaskan adanya platform partai sebagai partai kerakyatan dengan berpegang teguh pada tiga hal: 1) berdaulat di bidang politik; 2) berdikari di bidang ekonomi; 3) berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Menurut Idham Samawi untuk melihat apakah ideologi Pancasila sudah berfungsi atau tidak dalam konteks penyelanggaraan negara maka, cukup melihat dari apakah Indonesia sudah mencapai ketiga prinsip tersebut.21 Selanjutnya pada tahun 2009-2014 PDI Perjuangan yang tetap meneguhkan diri sebagai partai oposisi. Hal ini tertuang dalam Kongres III di Bali pada tahun 2010 yang bertemakan “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat”. Kongres ini merupakan bentuk peneguhan PDIP untuk kembali ke jalan ideologis. Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato pembukaan kongres, bahwa “saudara-saudaraku, ingatlah akan hal ini; rakyat tidak akan pernah ragu-ragu untuk kembali menegur dengan cara lebih keras di tahun 2014 nanti, jika kita gagal kembali ke jalan ideologis kita”.22

Kemerosotan suara PDIP dianggap sebagai teguran dari rakyat untuk semakin berusaha menjadikan PDI Perjuangan sebagai sarana perjuangan wong cilik. Selain itu terdapat penurunan nilai-nilai ideologi partai dalam sikap dan pernyataan politik partai. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan berusaha membenahi diri sebagai partai ideologis. Secara garis besar, ideologi PDI Perjuangan pada periode 2004-2013 tidak memiliki perubahan dalam hal dasar ideologi partai. Masih konsisten dari awal menggunakan ideologi Pancasila dan identitas partai kerakyatan sampai sekarang. Dinamikanya cenderung tidak 19

Denny J.A, “Mengamati Megawati,” dalam Cornelius Lay, Megawati Soekarno Putri Menolak Politik Anti Nurani (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1999), hlm. 152. 20 Kebijakan tersebut pada masa PNI diantaranya dalam bidang ekonomi: menasionalisasikan cabang-cabang produksi yang penting bagi penghidupan rakyat dan perlengkapan negara, memperjuangkan agar distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi penghidupan rakyat diatur dan diawasi oleh negara. 21 Hasil Wawancara dengan Idham Samawi (Wasekjen BIdang Rekrutmen dan Kaderisasi) tanggal 11 April 2013 pukul 16.06. 22 Megawati Soekarno Putri, “Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat,” dalam buku saku partai, Pidato Ketua Umum PDIP dalam Pembukaan Kongres Ke-III PDI Perjuangan, Denpasar, 6-9 April 2010, hlm. 8.


10

sebesar ketika masa Orde Lama. Hanya penyesuaian terhadap konteks perpolitikan yang ada. Mungkin hal ini juga dikarenakan basis massa yang ada dikhawatirkan akan hilang. Hal ini didukung teori Volkens & Klingemann bahwa sebuah parpol akan sangat rawan kehilangan pendukung intinya tatkala melakukan perubahan atas dasar partai ataupun manifestasinya.23 Pada periode ini, ada piagam perjuangan atau doktrin PDI Perjuangan dalam bentuk Dasa Prasetiya. Dasa Prasetiya Partai adalah inti dari dari kebijakan pokok partai di dalam menjalankan Pemerintahan. Dasa Prasetiya ini bersumber dari keberhasilan kader partai di pemerintahan daerah yang dirumuskan menjadi doktrin partai. Menurut Megawati dalam pidato politiknya Dasa Prasetiya: “Inilah kebijakan pengelolaan pemerintahan sebagai skala prioritas menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial, dan melembaganya struktur ekonomi yang tidak adil, yang lebih didominasi oleh kekuatan kapital, dibandingkan kekuatan kolektif rakyat.24

Sepuluh poin Dasa Prasetiya yaitu: 1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa. 2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama. 3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan. 4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat. 5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat. 6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah. 7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten. 8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan. 10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.

23

Muhadi Sugiono dan Wawan Mas’udi, “Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009,” dalam Luther & Muller-Rommel (ed.), Political Parties in the New Europe (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 71. 24 Nyoman Budiana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, http://www.gatra.com/pemilu-profilepartai/25521-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip.html (Diakses tanggal 23 April pukul 18.00).


11

V. Fungsi Ideologi dalam Aktivitas PDIP Periode 2004-2013 Fungsi ideologi dalam partai politik bisa dilihat

dalam 3 hal yaitu 1) ideologi

berfungsi dalam menentukan arah kebijakan partai; 2) ideologi berfungsi dalam ruang lingkup pengorganisasian yaitu pedoman dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi; 3) ideologi berfungsi sebagai motivasi aktor partai politik yang akan dibahas dalam kasus perumusan UU BPJS. Pertama, fungsi ideologi dalam menghasilkan kebijakan sifatnya akan digunakan untuk pembinaan, pengembangan, dan penguatan partai. Sebagai contoh dari program internal adalah adalah program pendidikan kader. Angkatan pertama dari Program ini sebanyak 520 peserta yang berlangsung tanggal 23 Februari 2013 di Yogyakarta. Menurut Idham Samawi pendidikan akan berlangsung tujuh hari, empat hari di kelas dan sisanya tinggal dengan masyarakat live in di Klaten, Jawa Tengah ditempatkan di dewan pimpinan cabang partai di kabupaten/kota.25 Dalam praktek tersebut mereka akan mengurusi urusan kepartaian dan mengidentifikasi apa saja masalah rakyat di daerah setempat terutama masalah wong cilik sebagai dasar perjuangan dan ideologi partai. Setelah satu tahun menjalani proses kaderisasi baru bisa dinyatakan lulus. Sehingga internalisasi ideologi tidak hanya dari materi namun praktek di lapangan. Menurut Idham Samawi bahwa seorang kader harus mempunyai ideologi dan sekaligus bisa membumikannya dalam bentuk kerja nyata. 26 Kedua, fungsi ideologi dalam pembuatan program yang menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam program ini bisa diwujudkan ke dalam tataran kebijakan di Pemerintahan ataupun melalui program partai langsung di masyarakat. Salah satu contohnya ialah gagasan didirikannya rumah sakit tanpa kelas oleh dr Ribka Tjiptaning. Rumah sakit tanpa kelas adalah rumah sakit yang didirikan baik pemerintah maupun swasta yang pelayanannya hanya ada kelas tiga tidak terdapat kelas di atasnya. Menurut dr Ribka Tjiptaning: “Harus ada rumah sakit tanpa kelas dan harusnya RSUD tuh begitu tanpa kelas. Supaya senyum dokter sama, hak semua rakyat sama, kok harus ada kelas. Kalau itu alasan pemerintah daerah subsidi silang, bukan di dalam rumah sakit itu. Bupati Walikota atau Gubernur membuat kebijakan bikin rumah sakit di luar lahan RSUD itu swasta misalnya terserah dah tapi kan investor lain. RSUD itu anggarannya kan APBD. Maka harusnya ga ada kelas. Supaya rakyat sama dapet perlakuannya”.27

25

Tjahjo Kumolo, Sekolah Partai, Pendidikan Kader Terencana, diakses dari http://sekolahpartai.com/sekolahpartai-pendidikan-kader-terencana/ pada tanggal 23 April 2013 pukul 14.00. 26 DPP PDI Perjuangan, Membumikan Ideologi Dengan Kerja Nyata, http://sekolahpartai.com/membumikanideologi dengan-kerja-nyata/ pada tanggal 23 April 2013 pukul 15.00. 27 Hasil Wawancara dengan Ibu dr. Ribka Tjiptaning (Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja) pada tanggal 3 April 2013 pukul 14.00.


12

Gagasan ini bersumber dari kunjungan kunjungan Komisi IX DPR RI ke beberapa negara yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada tahun 2009. Ide RSPTK ini kemudian diterima partai dan di bahas dalam Rakernas I PDI Perjuangan pada tanggal 12-14 Desember 2011. Dihasilkan keputusan rekomendasi Rakernas poin ke 10 tentang pemenuhan hak kesehatan rakyat yang tidak diskriminatif, untuk itu diinstruksikan kepada seluruh kader partai khususnya yang berada di legislatif dan eksekutif untuk menjalakan program politik partai berupa: Memperjuangkan beroperasinya Rumah Sakit Tanpa Kelas disetiap daerah diseluruh Indonesia.28 Berdasarkan pada hal tersebut maka RSTK ketiga yang dibangun sekaligus menjadi program partai langsung adalah RSTK Mega Gotong Royong di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Blok Petoran Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Pada waktu yang sama Megawati juga melantik relawan Kampung Donor Darah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Nelayan Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Konsep ini dikatakan sesuai dengan ideologi PDIP. Pertama, konsep RSTK sejalan dengan poin ke 5 Dasa Prasetiya yang berisi membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat. Selain itu nilai manfaat dari adanya RSTK ini untuk membantu rakyat yang kesulitan dalam berobat. Dengan semangat bahwa setiap hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara sama. Tujuannya sesuai dengan cita-cita partai yang mengutamakan perjuangan yang mengangkat harkat dan martabat wong cilik. Hal ini juga sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Megawati, program pelayanan kesehatan sebenarnya wajib dijalankan Pemerintah, termasuk partai manapun boleh membuat rumah sakit tanpa kelas sebab hal ini adalah amanat dari Pancasila.29 Fungsi kedua adalah fungsi ideologi dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisai PDIP. Berdasarkan sejumlah poin persyaratan kader, kemantapan ideologi dan lulus dari kursus kader menunjukkan ada peran ideologi untuk menjadi seorang kader partai. Tentu saja kader partai ini memiliki jejang yaitu kader pratama, kader madya, dan kader utama. Menurut Idham Samawi: “Jadi pendidikan kader itu tergantung levelnya. kalo level utama itu lamanya setahun. Tapi ada 3 hari di kelas, 4 hari di masyarakat. Jadi dia live in, tinggal di rumah rakyat. Di kelas itu kan dia hanya dapat teorinya, Titik berat pendidikan kader di semua jenjang ada pada

28

Ibid. Megawati Resmikan RSTK Mega Gotong Royong, http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantaranasional/13/02/21/mijrpl-megawati-resmikan-rstk-mega-gotong-royong (Diakses pada tanggal 23 April pukul 17.00). 29


13 ideologi. Setelah di kelas 4 hari maka dia harus tinggal di tengah rakyat buat mencari masalah-masalahnya rakyat yang terkait dengan implementasi Pancasila. Jadi dia menemukan balita kurang gizi atau petani terjerat rentenir”.

30

Mekanisme rekrutmen calon legislatif di PDI Perjuangan yakni melalui beberapa tahapan. Pertama adalah penyerahan berkas persyaratan caleg. Kalau DPR RI itu ke DPP, DPRD Provinsi itu DPD (Dewan Pimpinan Daerah) kalo DPRD Kabupaten Kota itu DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tapi semuanya harus sepengetahuan DPP dan acuannya dari DPP karena ada mekanisme scoring. Tahapan kedua ialah tes psikotes oleh Himpunan Psikolog Indonesia untuk caleg DPR RI. Menurut Idham Samawi tujuan tes psikotes ini ada dua yaitu31: pertama, untuk melihat potensi diri calon untuk penempatan apakah orang tersebut cocok di struktur partai saja, legislatif, atau eksekutif. Misalkan di legislatif bidangnya berbeda-beda sehingga bisa terlihat lebih tepat di bidang yang mana; kedua, untuk mengetahui tingkat kecenderungan kutu loncat atas dasar psikis yang labil.32 Tahapan ketiga adalah tes darah dan tes urin untuk menghindari calon legislatif yang mengkonsumsi narkoba selama satu tahun belakangan. Setelah resmi menjadi daftar calon sementara (DCS) maka ia harus masuk pendidikan kader caleg. Letak fungsi ideologi juga ada dalam pendidikan kaderisasi caleg dan mekanisme scoring dalam penetuan caleg. Karena menurut Idham Samawi pendidikan kader ini titik beratnya itu pada ideologi 60-70 persen, 30 persen sisanya urusan kelegislasian, dll.33Amanat untuk menghasilkan kader yang berkualitas dan paham akan ideologi juga ditunjukkan juga bahwa baik DCS kader dan non kader yang dari sisi komposisi 80:20 % mengikuti pendidikan kader juga dimana didalamnya diberikan materi ideologi. Sistem scoring juga memperlihatkan bahwa ada beberapa elemen yang dinilai lebih seperti: - pernah mengikuti pendidikan kader, -pernah menjabat sebelumnya dan berhasil.34 Keduanya memiliki nilai lebih. Disamping itu, bahwa kemantapan ideologi menjadi satu poin utama dalam sistem scoring. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menerapkan pentingnya ideologi dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi caleg ini.

30

Hasil Wawancara dengan Idham Samawi (Ketua DPP Bidang Keanggotaan, Rekrutmen, dan Kaderisasi) pada tanggal 11 April 2013 pukul 16.06. 31 Ibid. 32 Ibid. 33 Ibid. 34 Ibid.


14

VI. Fungsi Ideologi PDI Perjuangan dalam Perumusan RUU BPJS Program Jaminan Sosial di Indonesia telah dilaksanakan oleh beberapa badan seperti PT Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen, PT. Asabri. Ada beberapa kelemahan terkait program yang dijalankan oleh badan-badan tersebut diantaranya35: pertama, program ini cakupannya relatif masih rendah dan terbatas pada pekerja sektor formal; kedua, badan-badan penyelenggara tersebut beroperasi masih parsial berlandaskan peraturan dan undang-undang terpisah, tumpang tindih, tidak konsisten, dan kurang tegas; manfaat yang diterima peserta masih terbatas; pengelolaan dianggap tidak transparan dan manajemen yang perlu ditingkakan profesionalitasnya. Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut, maka dibentuklah BPJS untuk menangani masalah jaminan sosial di Indonesia. UU BPJS merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan sebuah badan untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU ini berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak dalam hal jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Kemunculan UU ini juga disebabkan adanya amandemen terhadap konstitusi dimana masuknya pasal mengenai Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya mengatur mengenai jaminan sosial. Pada dasarnya penekanan PDIP terhadap UU BPJS adalah keinginannya agar Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan UU BPJS. Menurut dr. Surya Chandra: “ideologi PDI Perjuangan yaitu gotong royong sejalan dengan SJSN. Artinya yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin yang beresiko rendah terhadap penyakit menolong orang yang beresiko tinggi. dikumpulkan oleh satu badan lembaga publik dan bukan birokrasi”.36

Artinya, bahwa perjuangan terhadap UU BPJS ini sangat ideologis karena berusaha menciptakan adanya jaminan sosial yang sejalan dengan nilai gotong royong. Kritik terhadap pelaksanaan jaminan sosial yang diskriminatif selama ini dipandang PDIP menjadi dasar perjuangan terhadap pentingnya BPJS. Nantinya iuran jaminan sosial ini bersifat wajib terhadap seluruh rakyat. Kecuali orang miskin iurannya dibayarkan oleh negara. Perbedaannya yang lain adalah bahwa seluruh biaya berobatnya ditanggung dan tidak terbatas misalnya biaya berobat Rp 20.000.000,- ditanggung seluruhnya. Inilah yang disebut prinsip gotong royong bahwa ketika semua orang membayar iuran, maka yang ditolong adalah rakyat

35

Drs. Soekamto, dkk, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI) (Jakarta: Humas dan Informasi Kementrian Koordinator Kesra, 2005), hlm. 1. 36 Hasil wawancara dengan dr. Surya Chandra (Wakil Ketua Pansus UU BPJS) pada tanggal 23 Mei 2013 pukul 16.00


15

yang misalnya resiko terhadap penyakitnya tinggi. Dengan adanya BPJS ini, badan ini akan mengelola 9 prinsip salah satunya gotong royong yang pengertiannya telah dijelaskan diatas. Secara garis besar pembahasan RUU ini melibatkan beberapa aktor yaitu DPR, Pemerintah dalam hal ini meliputi 8 Kementrian, 4 BUMN (PT Askes, PT Jamsostek, ASABRI, PT. Taspen).37 Anggota F PDIP yang ditugaskan dalam Pansus RUU BPJS ada 5 orang. Tiga diantaranya dr.Surya Chandra Suropaty,MPH.PhD, Rieke Diah Pitaloka, dan Dra. Sri Rahayu merupakan anggota komisi IX. Sedangkan Ir. Dolfie O.F.P. merupakan anggota komisi XI dan Prof. Dr. Hendrawan Supratikno anggota komisi VI. Dalam kontestasi UU BPJS ini ada pemetaan aktor dimana ada aktor yang pro dan juga kontra. Pemetaan agen ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya antagonisme antara dua identitas dalam perdebatan kontestasi di UU BPJS. Aktor yang pro dalam kontestasi pada UU ini bisa dikatakan seluruh anggota pansus BPJS dari seluruh fraksi dan juga KAJS dan beberapa Kementrian kecuali Kementrian Keuangan. Sedangkan yang kontra adalah Pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan dan BUMN. Perdebatan dibagi menjadi dua yaitu antara PDIP dengan Pemerintah dan PDIP dengan Partai Demokrat. Perdebatan utama antara PDIP dengan Pemerintah diungkapkan dr. Surya Chandra adalah dalam hal penetapan dan pengaturan UU BPJS dan waktu pelaksanaan BPJS. Menurut Surya Chandra: “kalau maunya Pemerintah waktu merespon, cukup UU BPJS itu menetapkan saja tidak mengatur, BUMN yang sudah ada tetap eksis diluar itu dibuat dua BPJS baru. Khusus untuk orang-orang miskin. PDIP tidak mau, masa diskriminasi rakyat…kita prinsipnya gotong royong nanti berlakunya SJSN itu implementasi sila ke 5”.38

Pemerintah memang menginginkan UU ini hanya berlaku penetapan saja sehingga tidak mengganggu empat BUMN yang sudah ada misalnya Jamsostek, Askes, Asabri, Taspen. Sedangkan dari PDIP sendiri memandang hal itu sama saja dengan Jamkesmas yang sekarang. PDIP menginginkan adanya transformasi keempat BUMN tersebut di dalam satu BPJS yang kemudian pada akhirnya berkembang menjadi dua BPJS usulan PDIP karena tidak bisa menyatunya Jamsostek dan Askes. Perdebatan kedua antara PDIP dan Pemerintah adalah mengenai waktu pelaksanaan BPJS. Menurut dr. Surya Chandra Pemerintah mau tahun 2019, sedangkan PDIP tidak mau 37

8 kementrian yaitu Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik negara, Menteri Sosial, Menteri Hukum & HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi. 38 Hasil Wawancara dengan dr. Surya Chandra ( Wakil Ketua Pansus UU BPJS ) pada tanggal 23 Mei 2013 pukul 16.00


16

karena nanti siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab.39 PDIP menginginkan BPJS dilakukan tahun 2014. Pandangan lain dikemukakan oleh Prof. Hasbullah Thabrany. Secara substansial perdebatan yang penting dalam pembahasan RUU BPJS ini adalah masalah transformasi lembaga jaminan sosial yang sebelumnya menjadi BUMN menjadi lembaga non profit dan besifat nirlaba. Menurut Prof. Hasbullah Thabrany sebenarnya Pemerintah tidak mau berubah dan ingin tetap BUMN.40 Lebih lanjut Prof. Hasbullah secara spesifik menyebutkan bahwa Pemerintah pada awalnya yaitu Kementrian Keuangan (Agus Martowardoyo) dan Menteri BUMN (Mustofa Abu Bakar) tidak mendukung sama sekali RUU BPJS.41 Sedangkan Kementrian lainnya mendukung UU BPJS ini. Menurut penilaian Prof. Hasbullah bahwa ada dua kemungkinan sikap penolakan tersebut. Pertama disebabkan karena mereka yang menolak tidak mengerti konsep dan yang kedua adanya interest yang mereka khawatirkan akan kehilangan.42 Fungsi ideologi dalam perumusan UU BPJS ini adalah sebagai motivasi aktor pansus BPJS dalam strategi berfikir dan tindakan. Setidaknya ada tiga temuan peneliti. Pertama, konsistensi perjuangan PDIP dalam mengusung dan mengawal terus jalannya UU SJSN sebagai sistem jaminan nasional dan UU BPJS sebagai badan pelaksananya. Kedua, adanya konsolidasi PDIP dengan kekuatan ekstra parlementer yaitu KAJS dalam mendorong Pemerintah mensahkan UU BPJS. Ketiga, dalam perdebatan-perdebatan pasal-pasal dalam perumusan UU BPJS. Pada awalnya PDI Perjuangan merupakan motor penggerak UU BPJS ini dengan mendesak Pemerintah untuk memasukkan RUU BPJS dalam Prolegnas tahun 2010. Menurut Rieke Diah Pitaloka: “untuk motor penggeraknya bisa dikatakan PDI Perjuangan karena mereka dari kelompok koalisi tidak mungkin menjadi motor penggerak UU ini dan PDI Perjuangan melakukan 43

strategi pendekatan terhadap fraksi maupun personal fraksinya”.

Konsistensi PDI Perjuangan ini berasal dari adanya nilai gotong royong sebagai nilai ideologi PDIP. Menurut Surya Chandra, justru RUU BPJS mau mengejawantahkan Sistem 39

Hasil Wawancara dengan dr. Surya Chandra ( Wakil Ketua Pansus UU BPJS ) pada tanggal 23 Mei 2013 pukul 16.00 40 Hasil wawancara dengan Profesor Hasbullah Thabrany (Peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI sekaligus konseptor BPJS) pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 14.30. 41 Hasil wawancara dengan Profesor Hasbullah Thabrany (Peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI sekaligus konseptor BPJS) pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 14.30. 42 Hasil wawancara dengan Profesor Hasbullah Thabrany (Peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI sekaligus konseptor BPJS) pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 13.30. 43 Hasil Wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Pansus UU BPJS) pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30.


17

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai falsafah gotong royong dan Pancasila terutama Sila Kelima, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.44 Dasar kedua adalah adanya doktrin partai yaitu Dasa Prasetya. Menurut Ribka Tjiptaning, dalam UU BPJS ada nilai gotong royong, kesejahteraan yang berkeadilan kemudian dalam Dasa Prasetya poin nomor 5 juga disebutkan mengenai menggratiskan rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan.45 BPJS merupakan badan yang menjalankan sistem jaminan sosial salah satunya jaminan kesehatan yang salah satu keistimewaannya adalah menggratiskan biaya berobat. Adanya ketiga dasar konsistensi PDIP untuk terus mendorong disahkannya UU ini semua berasal dari nilai dan doktrin partai. Artinya UU memang secara tegas diperjuangkan dari adanya suatu ideologi Pancasila yang senafas dengan ideologi PDI Perjuangan. Penegasan bahwa UU BPJS ini sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka: “ini persoalan ideologi bukan persoalan keinginan personal. Sesuai dengan amanat Soekarno dalam Sidang Parlemen tahun 1950 bahwa bahwa tidak akan ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Sehingga memperjuangankan sistem jaminan sosial nasional ini sudah amanat 46

salah satu working ideology, ideologi yang bekerja lewat sitem ini”.

Ada beberapa usulan pasal yang dipertahankan dan juga diusulkan berkaitan dengan landasan ideologi PDI Perjuangan. Pertama, dalam hal jumlah BPJS yang diusulkan PDI Perjuangan sebanyak 2 BPJS. Hal itu karena Pemerintah ingin menerapkan berdasarkan jangka waktu. Ada usulan Pemerintah bahwa jaminan kecelakaan kerja dan kematian dilaksanakan pada tahun 2020. Semangat segera disahkan amanat ini atas perintah rakornas dan juga tuntutan KAJS membuat anggota dewan F PDIP mengusulkan adanya dua BPJS berdasarkan layanan dan manfaat. Sehingga kedua BPJS tersebut diharapkan bisa serentak diberlakukan. Kedua, dalam hal badan hukum, F PDIP sesuai dengan tuntutan KAJS poin 2 bahwa harus badan hukum publik amanat. Usulan ini karena secara ideologis badan hukum memiliki interpretasi yang luas sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan dalam implementasinya. Usulan ketiga terkait asas tujuan prinsip BPJS yang merupakan landasan operasional BPJS dalam melakukan Sistem Jaminan Sosial nasional maka usulan pasal tetap 44

Ibid. Hasil Wawancara dengan Ibu dr. Ribka Tjiptaning (Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja) pada tanggal 3 April 2013 pukul 14.00. 46 Hasil Wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Pansus UU BPJS) pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30. 45


18

dipertahankan oleh PDIP. Meskipun dalam UU SJSN sudah diatur, namun dalam UU BPJS pasal tersebut tetap harus dimasukan. Usulan keempat menyangkut tetap dipertahankannya pasal iuran dan kepesertaan karena sesuai dengan yang amanat SJSN dan jangan menghapus konsep yang sudah ada di SJSN yang sesuai dengan nilai keadilan sosial dan gotong royong. Sedangkan usulan ke lima adalah pembentukanlembaga pengontrol penyelenggaraan BPJS semestinya adalah lembaga yang independen atas pemerintah yakni pembentukan DJSN yang mencerminkan prinsip tripartit wali amanat. Selain

konsistensi,

ekstraparlementer.

Pada

PDIP proses

juga

melakukan

pembahasan

RUU

konsolidasi

dengan

kekuatan

BPJS

bahwa

dukungan

ini

ekstraparlementer ini yang kemudian membuat beberapa fraksi ikut bergabung dengan PDI Perjuangan dan partai oposisi lainnya memperjuangkan UU BPJS ini. Sebagaimana pernyataan Rieke Diah Pitaloka bahwa: “awalnya partai PDI Perjuangan saja ketika masuk ke parlemen kita langsung menyusun prolegnas. Kemudian ada beberapa fraksi yang bergabung tapi awalnya mereka tidak berani karena ada di posisi koalisi. Namun gerakan masa kita bisa sinergis, akhirnya beberapa fraksi 47

termasuk PKS, PKB, PAN, Golkar ikut bergabung”.

PDIP konsisten mengawal UU BPJS juga menjalin konsolidasi dengan kekuatan ekstraparlementer. KAJS terdiri atas 55 anggota aliansi dimana terdapat unsur buruh, tani, nelayan dan mahasiswa didalamnya.48 KAJS berkomitmen terus memperjuangkan jaminan kesehatan seumur hidup dan juga dana pensiun untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi melalui sebuah petisi rakyat.49 KAJS ini dikatakan ideologis secara perjuangan karena konsisten dan tanpa ada kepentingan lain selain kepentingan masyarakat yang diperjuangkan. 47

Hasil Wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Pansus UU BPJS) pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30. 48 Komite Aksi Jaminan Sosial terdiri dari: KSPI, KSPSI (1973), KSBSI, FSPTSK, OPSI, FSBI, FSP Pewarta, FSP FARKES, SPIN, SNI, FSPSI Reformasi, KOBAR, GSPM II, SP Industri Kapal BUMN, SP Dok dan Perkapalan BUMN, SFPK PTDI BUMN, SBPTI ABM, SP POS Indonesia BUMN, SBMI, FSPM, Aliansi Petani Indonesia, Dewan Petani Indonesia, Aliansi Nelayan, ABM Jatim, Forum Buruh DKI, Forum Buruh Depok, Aliansi Buruh Bogor, Aliansi Buruh Jawa Barat, Aliansi Pekerja Banten, Aliansi Pekerja Sulse-Sulut-Gorontalo, Aliansi Pekerja Se-Kalimantan,Koalisi SP/SB Sumut-NAD, Koalisi Pekerja Lampung, Koalisi Buruh Papua, Koalisi Buruh Jateng, Aliansi Buruh Yogyakarta, Garda Metal, Perhimpunan Pekerja Perempuan Indonesia, TURC, Perempuan Mahardika, BEM STMS Trisakti, BEM FKM UI, GRM, FPPI, KPPPBI, GMBI, HMI Semarang, GMNI Bandung, Pusik Parahyangan, BEM Univ Babel, JALA PRT, KEWADI, Urban Poor Consortium, Timah 12 Babe, KPKBl. Lihat di dokumen resmi KAJS. 49 Ruslan Burhani, KAJS Perjuangkan Jamkes Tanpa Diskriminasi, diakses dari http://www.antaranews.com/berita/254960/kajs-perjuangkan-jamkes-tanpa-diskriminasi-melalui-petisi pada tanggal 14 April 2013 pukul 16.00.


19

VII. Kesimpulan Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai bagaimana ideologi berfungsi di dalam aktifitas partai politik, khususnya dalam perumusan kebijakan. Sebagai studi kasus, penelitian ini mengangkat tema mengenai bagaimana ideologi PDI-Perjuangan berfungsi dalam perumusan RUU BPJS tahun 2010-2011. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual mengenai ideologi dan relasinya dengan perumusan kebijakan. Penelitian ini memiliki beberapa temuan. Pertama, fungsi ideologi PDIP dalam perumusan UU BPJS adalah sebagai motivasi anggota Pansus PDIP dalam strategi berfikir. Dalam strategi berfikir, anggota Pansus PDIP memiliki paradigma yang sama mengenai ideologi PDIP yang sejalan dengan UU BPJS. Anggota Pansus dari PDIP memperjuangkan UU BPJS dilandaskan ideologi Pancasila yaitu perwujudan nilai keadilan sosial dan gotong royong. Mereka satu suara bahwa UU BPJS ini merupakan undang-undang yang sesuai dengan ideologi PDIP yaitu mencerminkan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Bukti pemikiran aktor PDIP yang ideologis yaitu adanya konsistensi untuk terus memperjuangkan UU BPJS agar segera disahkan. Setelah itu, adanya usulan-usulan pasal yang berusaha dijaga terus agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan gotong royong. Terdapat kesesuaian antara ideologi anggota Pansus PDIP dengan pemikiran partai itu sendiri. Bahwa PDIP sendiri memang memerintahkan kepada anggota pansusnya untuk mensahkan UU ini agar tercipta jaminan sosial yang berkeadilan sosial. Sehingga dalam hal strategi berfikir anggota Pansus PDIP juga mengusulkan pasal-pasal yang mengandung nilai keadilan sosial dan gotong royong tidak dihilangkan dalam UU BPJS. Fungsi ideologi PDIP yang kedua adalah sebagai motivasi anggota Pansus dalam berkonsolidasi dengan kekuatan ekstraparlemen. Anggota Pansus dari PDIP melaksanakan fungsi artikulasi dimana sangat terbuka dengan aktor-aktor dari luar parlemen. Keterbukaan ini adalah untuk mendengarkan kepentingan dari kelompok-kelompok yang berkaitan langsung dengan adanya UU BPJS ini yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial. KAJS ini adalah gabungan dari berbagai koalisi masyarakat yang mengatasnamakan kepentingan bersama untuk menciptakan jaminan sosial yang lebih baik dan mencakup seluruh masyarakat. Temuan lain adalah adanya persamaan ideologi dalam sayap partai yang terlibat dalam konsolidasi dengan aktor luar parlemen yaitu Repdem. Repdem sebagai sayap partai nyatanya menjalankan fungsi ideologinya dalam aktivitasnya termasuk mengadakan diskusi-diskusi mengenai UU BPJS dan ikut turun ke jalan dalam aksi-aksi. Temuan yang tidak kalah penting adalah adanya motivasi alternatif selain ideologi yang mempengaruhi perumusan UU BPJS yaitu adanya konteks oposisi dan pemenangan


20

pemilu tahun 2014. Konteks oposisi memperkuat PDIP untuk menjadi partai yang semakin menunjukkan ideologinya dalam kasus BPJS. Posisi tersebut menguntungkan untuk memperlihatkan adanya perbedaan dengan kubu Pemerintah. Selain itu dalam naskah partai juga dikatakan semua program pokok partai dibuat juga untuk pemenangan pemilu 2014. Sehingga perumusan UU BPJS tidak juga bisa dilepaskan adanya pengaruh motivasi pemenangan pemilu 2014 karena UU ini memuat banyak kepentingan buruh yang sekaligus basis massa PDIP selama ini. Implikasi teoritisnya adalah teori Katherine Dommett berhasil menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan ada 3 faktor yang mempengaruhi yaitu ideologi, konteks dan motivasi alternatif. Ketiganya mempengaruhi strategi berfikir dan tindakan aktor politik dalam merumuskan kebijakan. Dalam kasus ini, ideologi berfungsi sebagai motivasi anggota Pansus PDIP dalam berfikir maupun bertindak. Ada faktor lain yakni konteks oposisi dan motivasi pemenangan pemilu yang ikut juga mempengaruhi anggota Pansus PDIP untuk mendukung UU BPJS


21

Daftar Pustaka Sumber Buku: Ayuningtyas, Dumilah. Aspek Ideologis Undang-undang BPJS : Analisis Nilai, Preferensi dan Interest Anggota DPR Periode 2009- 2014 dalam Penyusunan RUU (Disampaikan dalam Forum Nasional II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Hotel Horison Makasar, 28 September 2011). Freeden, Michael. Ideology:A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2003 Leach, Robert. Political Ideology in Britain. New York: Palgrave, 2002. Lay, Cornelis. Megawati Soekarno Putri Menolak Politik Anti Nurani. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1999. Marsh , David dan Gerry Stoker. Theory and Methods in Political Science. (London: Macmillan Press, 1995. Ritchie, Jane dan Jane, Lewis. Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers. London: Sage Publication, 2004. Putri, Megawati Soekarno, “Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat,” dalam buku saku partai, Pidato Ketua Umum PDIP dalam Pembukaan Kongres Ke-III PDI Perjuangan, Denpasar, 6-9 April 2010, hlm. 8. Soekamto, dkk. Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasca Tan, Paige Johnson. “Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy.” Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS): Contemporary Southeast Asia 28, No. 1 (April 2006). Rommel, Luther & Muller- (ed.). Political Parties in the New Europe. New York: Oxford University Press, 2002. Tesis dan Disertasi Dommett, Katharine. Conceptualising Party Political Ideology: An Exploration of Party Modernisation in Britain. Tesis Program Doktor Filosofi, Department of Politics Faculty of Social Sciences University of Sheffield, 2012. Kaligis, Retor A.W., Nasionalisme Bagi Rakyat Kecil: Studi Komparatif Ideologi dan Praktik Nasionalisme Pada Partai Nasional (PNI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan PDI Perjuangan di Masa Kemerdekaan (1945-2005). Disertasi Program Doktor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Depok 2009). Hasil Wawancara Idham Samawi (Wasekjen bidang Rekrutmen dan Kaderisasi) pada tanggal 11 April 2013 pukul 16.06 Dr. Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX DPR RI) pada tanggal 3 April 2013 pukul 14.00 Rieke Diah Pitaloka, M.Hum (anggota Komisi IX F PDI Perjuangan) pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 13.20 Dr. Surya Chandra (Wakil Ketiua Pansus UU BPJS) pada tanggal 23 Mei 2013 pukul 16.00 Prof. Hasbullah Thabrany (Salah satu Konseptor BPJS) pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 13.30 Sumber Internet:


22

Eko Setiyawan, Fadli. “Gus Dur, Golput, dan Swing Voter”, http://news.detik.com/read/2008/12/11/092112/1051826/471/gus-dur-golput-danswing-voter Campbell, James E., “Who Are the Swing Voters”, http://www.acsu.buffalo.edu/~jcampbell/documents/SwingVotersChapter.pdf Kumolo, Tjahjo, “Konsistensi Oposisi, PDI Perjuangan Target Kemenangan di 2014”, http://www.PDIPerjuanganerjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=656:konsisten-oposisi-PDI Perjuangan-target-kemenangan-di 2014&catid=39:nasional&Itemid=127 Yoz, “Menkeu Minta Pembahasan RUU BPJS Ditunda”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d554d55ab783/menkeumintapembahasan-ruu-bpjs-ditunda (Diakses tanggal 10 Februari 2013). Budiana, Nyoman, “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”, http://www.gatra.com/pemiluprofile-partai/25521-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip.html Kumolo, Tjahjo, “Sekolah Partai, Pendidikan Kader Terencana”, diakses dari http://sekolahpartai.com/sekolah-partai-pendidikan-kader-terencana/ DPP

PDI Perjuangan, ”Membumikan Ideologi Dengan Kerja http://sekolahpartai.com/membumikan-ideologi dengan-kerja-nyata/

“Megawati Resmikan RSTK Mega Royong”,http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantaranasional/13/02/21/mijrpl-megawati-resmikan-rstk-mega-gotong-royong Burhani, Ruslan, “KAJS Perjuangkan Jamkes Tanpa Diskriminasi”, http://www.antaranews.com/berita/254960/kajs-perjuangkan-jamkes-tanpadiskriminasi-melalui-petisi.


Nyata”, Gotong

Ardila Fitriani dan Sri Budi Eko Wardani Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Recommend Documents