ANTUSIAS MASYARAKAT PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

EDISI 132 TH. XLV, 2015

PARLEMEN HUNGARIA SIAP KERJASAMA CAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

ANTUSIAS MASYARAKAT PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

Pengantar Redaksi PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP) PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan) WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) REDAKTUR: M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi REDAKTUR FOTO: Eka Hindra FOTOGRAFER: Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdriansyah Yaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka Nugraha SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

Parlementaria edisi akhir tahun pada De sember 2015 kali ini diisi dengan kaleidos kop berupa kegiatan DPR selama setahun. Pada edisi inilah disajikan perjalanan Dewan dalam mengisi kegiatan konstitusionalnya baik dalam fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan serta diplomasi. Laporan akhir tahun ini pula dimaksud kan sebagai sarana evaluasi, koreksi dan in trospeksi apakah pelaksaaan fungsi-fungsi Dewan tersebut telah berjalan dengan baik. Secara jujur harus diakui bahwa fungsi ang garan dan pengawasan telah berjalan cukup efektif, namun dari sisi fungsi legislasi masih perlu ditingkatkan lagi. Selama tahun 2015 ini perjalanan Dewan penuh dinamika, dan perlu dicatat secara kelembagaan DPR sedang melaksanakan re formasi guna meningkatkan performa dan kinerja. Upaya yang dilakukan diantaranya membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Tim ini bertugas melakukan akselerasi agar pembenahan internal kelembagaan DPR dapat segera terlaksana. Sebab reformasi De wan tidak semata-mata hanya ingin mewu judkan DPR Modern yang ditandai dengan transparansi, penggunaan teknologi infor masi dan masyarakat dengan mudah dapat mengakses semua kegiatan secara on-line,

Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria Hadir Lebih Dekat Dengan Anda

tetapi juga terwujudnya fungsi representasi di setiap fungsi DPR. Konsep ini sangat ideal, bila tercapai akan terbentuk sebuah parle men yang didambakan masyarakat. Satu lagi yang disajikan dalam edisi terakhir tahun 2015 ini adalah rubrik pernik. Ternyata kunjungan delegasi masyarakat ke Gedung wakil rakyat termasuk para siswa dan mahasiswa serta ormas dan karyawan berbagai instansi di daerah, cukup banyak. Akibatnya mereka tidak bisa datang secara tiba-tiba tetapi harus pesan tempat terlebih dahulu. Tidak hanya antre haji sehingga ada waiting list, kunjungan ke DPR pun ada daf tar tunggu. Gedung DPR yang bersejarah, kini telah menjadi salah obyek wisata-wisata politik dan ketatanegaraan.

Dapatkan di: Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI Loby Gedung Setjen DPR RI Ruang Loby Ketua Ruang Loby Wakil Ketua Ruang Yankes Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta Stasiun Kereta Api Gambir

2


Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 2015

sumbang saran

kaleidoskop dpr ri 2015

6

Kinerja DPR dan Tantangannya

34

setahun dpr di mata masyarakat foto berita

38

8

40

kiat sehat Membangun Negeri Melalui Hematopsikiatri

54

profil Jazilul Fawaid Sosok Santri di Panggung Politik

kunjungan kerja liputan khusus

56 60

Intervensi yang Membuka Mata

66

Parlemen Hungaria Siap Kerjasama Capai Pembangunan Berkelanjutan

68

selebritis Hetty Koes Endang Dukungan Pemerintah Terhadap Seniman Masih Kurang

70

PARLEMEN DUNIA Parlemen Thailand : Kesiapan Menjelang MEA

pojok parle Memancing di Air Keruh PROFIL

56

74 78

liputan khusus

68


Pada bulan November lalu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf memimpin delegasi BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti komitmen IPU untuk mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi BKSAP DPR melakukan pertemuan dengan beberapa institusi terkait yang berada di dalam badan parlemen maupun eksekutif.

JAZILUL FAWAID

Sosok Santri di Panggung Politik EDISI 132 TH. XLV, 2015

3

ASPIRASI

SENGKETA LAHAN WARGA BATU LEMAN DENGAN PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR Kami Komisioner Komnas HAM meminta perhatian DPR khususnya Komisi III menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa lahan antara warga Desa Batu Leman, dsk dengan PT. Harapan Hibrida Kalbar – Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputra Persada (PT. HHK) di Kab. Ketapang Prov.Kalbar. Kami menyampaikan pengaduan dari Gabriel Goa (Pela yanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia/ PADMA), mewakili masyarakat Suku Dayak Jelak Sekayuk (di Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung) terkait dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi terhadap Kepala Desa Seguling dan 5 warganya yang ditangkap oleh aparat Polres Ketapang dengan tuduhan melakukan pencurian buah sawit di lahan PT. HHK. Padahal persoalan intinya adalah tidak diberikannya hak-hak masyarakat atas tanah seluas +1.434 Ha. yang telah diserahkan ke PT. HHK untuk dibangunkan kebun kelapa sawit melalui Program Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tahap III sejak 2006/2007. Akibatnya kondisi saat ini belum kondusif karena pendekatan hukum yang digunakan Polres Ketapang cende rung mengabaikan akar permasalahan konflik, yaitu pemulihan hak-hak atas tanah. Bahwa Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan investigasi lapangan serta meminta penjelasan dari Pimpinan PT. HHK maupun Staf Ditjen Perkebunan Kementan dengan ke simpulan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan antara lain: a. Belum diberikannya ganti rugi atas lahan warga oleh PT.HHK menyebabkan beberapa warga yang menuntut keadilan justru diproses hukum dengan tuduhan pencurian, sementara laporan masyarakat ke PT. HHK dengan tuduhan penyerobotan lahan belum ditindaklanjuti oleh Polres Ketapang. b. Adanya indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan ser-

PERMOHONAN GRASI DAN USULAN PENCEGAHAN KORUPSI Surat dari Sdr. Dr. Janes Johan Karubaba (terpidana dugaan korupsi Proyek DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo APBD Prov Papua T. 2009-2000) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, sbb : a. Bahwa Pengadu mengajukan permohonan grasi (pe ngampunan) para mantan pejabat Pemda Papua yang terjerat perkara korupsi agar mendapat persamaan keadilan sebagaimana grasi yang diberikan kepada tahanan politik (mantan Anggota Organisasi Papua Merdeka). b. Bahwa para mantan pejabat Pemda tersebut memiliki hak konstitusional dan HAM yang sama dengan 5 orang tahanan politik yang telah diberikan grasi, dan

4


ta perbedaan persepsi antara PT. HHK yang menganggap pembangunan kebun kemitraan adalah solusi atas tuntutan KKPA III sementara menurut masyarakat bukan demikian solusinya. c. Harus dilakukan verifikasi faktual terhadap setiap pemilik lahan yang telah menyerahkan lahannya untuk diketahui letak perbedaan data hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Ketapang. d. Perlu penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam skema KKPA untuk dimintai pertanggungjawabannya. e. Pemidanaan terhadap Kades dan 5 (lima) warganya de ngan tuduhan pencurian sawit bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri tapi berakar dari tidak dipenuhinya hak-hak keperdataan warga, lemahnya sosialiasi dan komunikasi antara PT. HHK dengan warga sekitar. f. Lembaga Penegak hukum hendaknya melihat akar persoalan kriminalisasi warga disebabkan oleh persoalan lahan warga yang diserahkan ke PT. HHK, maka seharusnya diarahkan untuk penyelesaian hak-hak keperdataan masyarakat terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang, Ketua PN Ketapang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar, dan Padma Indonesia agar rekomendasi tersebut dijalan kan dan rencana pelaksanaannya disampaikan ke Komnas HAM. Kami memohon Komisi III DPR RI menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut sebagaimana mestinya.

Natalius Pigai Jakarta Pusat, DKI Jakarta

bahkan menyusul 90 orang tahanan politik yang akan mendapatkan grasi. Menurut Pengadu perbuatan makar dan berkhianat kepada negara dan Pemerintah RI yang dilakukan para Tapol/ anggota OPM jelas lebih merugikan bangsa dan negara. c. Pengadu mengaku, tindakan korupsi dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundangundangan dan juga karena lemahnya sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu untuk upaya pencegahan korupsi di seluruh Pemda Papua adalah dengan melibatkan Kejaksaan menjadi penasehat hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemda Papua.

Dr. Janes Johan Karubaba DKI Jakarta

PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MASIH BERSENGKETA DI MA RI Saya ingin menyampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI, perihal permohonan keadilan atas tindakan oknum Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dan oknum Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kota Bandung yang diduga telah membongkar paksa papan reklame yang masih dalam proses sengketa di MA-RI. Saya adalah Dirut PT. Rajawali Neon yang memiliki papan reklame berlokasi di Jl. Pajajaran dan Jl. Pasiri Kota Ban dung yang dibongkar secara paksa. Padahal papan reklame yang seharusnya dibongkar adalah papan reklame iklan rokok yang terletak di Jl. Asia Afrika, Kota Bandung dan saya tidak pernah mema-

sang reklame berupa iklan rokok. Atas pembongkaran papan reklame tersebut, saya merasa keberatan karena permasalahan papan reklame tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI Melalui PN Kelas 1A Bandung dengan No. Reg. 16/ PDT/KS/2014/PN.BDG. Seharusnya tindak pembongkaran baru dapat dilakukan setelah proses hukum di pengadilan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Selain itu barang bukti besi dan tiang pancang reklame hasil pembongkaran sudah hancur dan dibawa oleh dua ken daraan truk operasional dari Satpol PP dan Dinas Pemakaman dan Pertamanan

Kot a B and ung, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pengadu berharap agar petugas yang membawa barang bukti tersebut dapat ditahan oleh petugas yang berwajib. Saya memohon bantuan Ketua Komisi III DPR RI agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Haji Yana Sunaryana Bandung, Jawa Barat

PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI ATAS PENYEROBOTAN TANAH ADAT BAHRAINI Disampaikan dengan hormat kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi atas penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr. Rudy Resnawan (RR), Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang saat itu merupakan Walikota Banjarbaru beserta istri, yaitu Sdri. Rosdiawati (R), dimana tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan Kampus IPDN Prov. Kalsel. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Bahraini dan milik sebagian warga masyarakat di Kampung Cempaka, Banjarbaru. Sdr. RR dan istrinya, R telah mengambilalih hak atas tanah tersebut dengan diterbitkannya SHM No. 3994/3997/3999 tahun 2004 atas nama ybs, dimana penerbitan SHM tersebut diduga cacat hukum karena pada saat pembuatan sertifikat tanah dimaksud belum dalam proses dibeli dan status tanah masih merupakan tanah milik adat Bahraini sesuai surat No. 25/1.13.KT/1971, tgl 23 Maret 1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Cempaka dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT Cempaka. Kami mendapat informasi bahwa tanah tersebut semula dibeli oleh Sdr. Gajali (yang merupakan anak buah Sdr. RR) dari Sdr. Ruyani dan A. Hulaini, selaku pemilik tanah tersebut. Namun pembelian tanah tersebut ternyata cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang berlaku. Pengadu menduga BPN

Banjarbaru telah terlibat dalam pelanggaran tersebut, karena ketika pengadu menanyakan kepada BPN Banjarbaru terkait legalitas penerbitan SHM No. 3994/3997/39999 tahun 2004 atas nama Sdr. RR dan R, pihak BPN Banjarbaru tidak berani memberikan jawaban yang sebenarnya karena masalah tersebut menyangkut pejabat mantan Walikota Banjarbaru. Adapun dana yang disediakan untuk pembangunan Kampus IPDN tersebut adalah sebesar Rp. 128.000.000.000,-. Oleh karenanya pengadu meminta ganti rugi atas tanah miliknya yang telah diambilalih tersebut karena masyarakat mengalami kerugian yang tidak sedikit sebagai dampaknya. Kami memohon agar Komisi III DPR RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masalah tersebut terkait dengan persoalan pertanahan yang merupakan lingkup bidang kerja Komisi II, kiranya surat tersebut juga dapat disampaikan kepada Komisi II untuk mendapat tindaklanjut. HM. Padlan, SH., MH Banjarmasin, Kalsel


5

laporan utama

KALEIDOSKOP KETUA DPR RI

SETYA NOVANTO

REFORMASI PBB ADALAH SUATU KEHARUSAN

Ketua DPR pidato di Sidang PBB

S

alah satu momen yang patut dicatat perjalanan DPR selama tahun adalah pada saat Konfe rensi Para Ketua Parlemen Du nia ke-4, yang bersamaan dengan 70 ta hun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato nya menekankan, perlu evaluasi sistemik melalui reformasi PBB yang konkrit yaitu meninjau ulang tata kelola organisasi sehingga setiap negara bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Menurut Novanto, perdamaian dan keamanan masih menjadi impian bagi sebagian warga dunia. Pendudukan Israel di Palestina, konflik di Suriah, Ya man, Irak, Libya, masalah Korea, adalah pekerjaan rumah kita yang harus disele saikan. Belum lagi pengungsi Rohingya dan ketegangan yang terus hidup di be lahan bumi lainnya. Konflik selalu melahirkan pende ritaan dan kemiskinan terutama pada anak-anak, perempuan dan orang tua. Pembangunan tak bisa berjalan tanpa perdamaian. Perdamaian tak akan ter capai tanpa demokrasi dan keadilan. “Peran PBB hanya bisa relevan kalau demokrasi juga diterapkan di organisasi ini khususnya di Dewan Keamanan PBB.

6


Dalam Konferensi Parlemen Asia Afrika di Jakarta, Indonesia, April 2015, kami sepakat reformasi PBB adalah sebuah keharusan,” tekan politisi Golkar. Reformasi Perserikatan Bangsabangsa (PBB) menjadi salah satu pem bahasan dalam pertemuan antara DPR dengan Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan itu Presiden Erdogan meminta dukungan dari Indonesia untuk reformasi PBB. “Kita akan mendukung reformasi PBB yang akan kita rumuskan bersama Presid en (Indonesia),” ungkap Ketua DPR RI Setya Novanto (F-PG), usai per temuan dengan Presiden Erdogan, di Gedung Nusantara III, Jumat (31/07) lalu. Presiden Erdogan menyampaikan perlu adanya reformasi PBB, yang seka rang ini keputusan PBB hanya ditentu kan oleh lima negara anggota Dewan

and Industry and Chairman of General Council of Liberal Democratic Party of Japan, Mr Toshihiro Nakai. Dalam pertemuan, Novanto me nyampaikan, bahwa dalam kunjungan DPR ke Jepang belum lama ini, Kaisar Akihito mengakui pentingnya hubungan kedua negara. Kedua negara memiliki hubungan yang memiliki nilai historis, yang harus didukung oleh Parlemen se cara lebih aktif di masa depan. Pasang surut hubungan IndonesiaAustralia menjadi perbincangan dengan Dubes Australia untuk Indonesia, Paul Grigson. Kedekatan yang tidak terpisah kan diharapkan Ketua DPR bisa menja dikan hubungan bilateral antar kedua Pemerintah yang semakin kuat. Apalagi, tambah politikus F-PG itu, sudah cukup lama Indonesia dengan Australia sudah menandatangani Per janjian Lombok atau Lombok Treaty. Perjanjian Lombok meliputi kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan dan keamanan pencegahan senjata pe

Menerima Presiden Turki

Keamanan PBB, yang meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Re publik Rakyat Tiongkok. Di sela-sela kesibukan melaksanakan tugas sebagai Ketua DPR, Setya No vanto juga menerima sejumlah Dubes negara-negara sahabat dan tamu-tamu penting lainnya. Diantaranya menerima kunjungan 21 Anggota Parlemen Jepang. Delegasi Parlemen Jepang itu dipimpin oleh Former Minister of Economy, Trade

musnah massal. Perjanjian ini juga men cakup kerjasama darurat, kerjasama dalam organisasi dunia tentang isu-isu keamanan dan kerjasama antarma syarakat. “Di dalam perjanjian itu tentunya sudah ada detail mengenai pelaksa naan-pelaksanaan yang seharusnya di laksanakan oleh Indonesia dengan Aus tralia. Jika ini dapat dilakukan dengan baik, tentu ini akan menjadi kekuatan

bersama. Karena Indonesia dan Aus tralia ini tidak terpisahkan,” imbuh No vanto. Di kesempatan lain, Ketua DPR juga mengklarifikasi pertemuannya dengan Donald Trump. Pertemuan itu meru pakan bagian dari diplomasi DPR. Tidak ada aturan konstitusi dan UU MD3 yang dilanggar. Pertemuan tersebut lebih banyak membicarakan peluang investasi di Tanah Air untuk membantu program pemerintah dalam memulihkan perko nomian.

ASPIRASI DAERAH Dari tanah air, kegiatan Ketua DPR Setya Novanto juga cukup padat. Dian taranya berudiensi Masyarakat Buton yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan selu ruh Kepala Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (27/08/2015). Kedatangan Delegasi Masyarakat Bu ton terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton, yang akan pisah dari induknya Provinsi Sultra.Enam daerah yang bera da dalam regional Kepulauan Buton itu antara lain meliputi kabupaten Waka tobi, kabupaten Buton, kabupaten Buton Utara (Butur), kabupaten Buton Tengah (Buteng), kabupaten Buton Selatan (But sel), dan Kota Baubau. “Wacana pembentukan Provinsi Bu ton sudah bergulir sejak lama, terutama dari wilayah kepulauan Buton dan seki tarnya, semata dalam kerangka pemikir an pendekatan pelayanan pemerin tahan serta percepatan pembangunan wilayah,” terang Gubernur Sultra Nur Alam. Menjelang Lebaran 1436 Hijriyah, Ketua DPR bersama dengan Pimpinan Komisi V DPR, Selasa (7/7) meninjau ke siapan angkutan lebaran di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Setibanya di lokasi Ketua DPR langsung berdialog dengan petugas yang berada di pelabu han tersebut. “Kunjungan ini, dalam rangka un tuk melihat persiapan pelayanan mudik lebaran dengan menggunakan angkutan laut, dan kami juga mendapatkan lapor an mengenai situasi eskpor yang men

Buka puasa bersama anak-anak yatim

galami penurunan sebesar 30 persen. Selain itu kesiapan sarana prasarana seperti toilet, mushola, serta ruang tunggu para calon penumpang yang akan menggunakan transportasi kapal laut,” jelas Setya Novanto. Didampingi isteri Desti Novanto, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua BURT Roem Kono, anggota DPR Ro bert Yoppy Kardinal dan Sekjen DPR Winantun ingtyastiti beserta pejabat Setjen, Senin (29/6) di Aula Masjid Bai turrahman Komplek Parlemen, Senayan menggelar acara buka bersama anakanak yatim. Sekitar 300 anak yatim dari Yayasan Sautul Qolbi dan Rumah Asuh Aisyah Pondok Labu Jakarta Selatan hadir dalam acara ini, selain menerima bing kisan juga mendengar ceramah Rama dan dari Ustad Aswan Faisal. Hadir pula sejumlah wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan DPR. Ketua DPR Setya Novanto men ga takan, momen buka bersama ini meru

MUNDUR 16 Desember, perhatian publik terfokus ke ruang siang MKD DPR, ketika Ketua DPR Setya Novanto me nyampaikan surat pengunduran dirinya. Aduan Menteri ESDM Sudirman Said memang telah membuatnya pada posisi sulit. Panggilan hatinya kemudian sampai pada kesimpulan, demi kebaikan bangsa mundur lebih baik. “Sehubungan perkembangan penanganan pe ngaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang ber langsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka

pakan kebahagiaan tersendiri. Karena kehadiran anak-anak yatim selain me nikmati bingkisan dan hidangan yang disediakan juga pendorong doa bagi DPR supaya kepentingan bangsa dan negara ke depan semakin maju dan semakin baik. Berangkat dari kepedulian atas ke pentingan rakyat, Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo, Robert Joppy Kardinal, Ang gota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso dan Dirjen Horti kultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono melakukan sidak ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD. Ketua DPR beserta rombongan se tibanya di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD langsung berinte raksi dengan para pedagang dan pem beli untuk mengetahui harga dan ketersediaa n bahan pokok menjelang Ramadhan. (MP) FOTO: DENUS, ANDRI, DOK. BKSAP/PARLE/HR

untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 20142019,” demikian bunyi salah satu paragraf dalam surat pengunduran dirinya. Dalam rapat paripurna DPR (18/12), politisi Partai Golkar ini kemudian mengulang kembali pernyataan mundurnya. Walaupun berupaya tegar, pada bagian akhir ia terbata-bata, ada air mata di pelupuk matanya.


7

laporan utama

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI

FADLI ZON sangat pesat. Di masa lalu, media massa hanya tersedia pada media elektronik dan media cetak. Namun kini, media massa merambah ke media online, yang melahirkan online news. Sehingga, be rita sudah dapat tersaji secara real time. Sejumlah tamu dari negara saha bat juga mengunjungi Wakil Ketua DPR Koordinator Polkam ini. Diantaranya menerima Vice Chairman of Presidencial Committee for Unification Preparation (PCUP) of the Republic of Korea YM. Dr. Chung Chong Wook di ruang ker AWASI PILKADA janya Gedung DPR, Selasa (13/10). Par Di dalam negeri, Wakil Ketua DPR lemen Republik Indonesia mendukung RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon, men Unifikasi Korea. Chung Chong Wook menerangkan dukung peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada yang akan digelar proses terwujudnya Unifikasi Korea, serentak pada 9 Desember 2015 men pertama akan membawa suasana per datang. Peran aktif itu bisa ditunjukkan damaian terhadap semenanjung Korea, melalui perorangan, maupun perkum dan akan meciptakan untuk hidup ber pulan dalam Lembaga Swadaya Ma sama dalam kedua negara di Semenan syarakat. jung Korea, setelah itu akan dimulai ne Usai menerima Pilkada Watch, di gosiasi tentang Pemerintahan membuat ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, satu negara dalam Semenanjung Korea. Kamis (15/10/15) ia menyatakan, ke Lithuania membuka kemungkinan lompok masyarakat dalam bentuk LSM, kerja sama di bidang energi terbarukan, atau perorangan untuk melakukan pe terutama energi matahari (solar ener ngawasan terhadap pilkada serentak, gy). Energi yang satu ini memang belum itu penting. “Karena Pilkada serentak ini sepenuhnya dikembangkan di Indonesia. merupakan yang terbesar dan pertama Hal itu mengemuka dalam pertemuan yang dilakukan serentak di 269 Kabu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan paten dan Kota seluruh Indonesia. Kita Menteri Luar Negeri Lithuania Linas An sambut baik peran serta masyarakat ini,” tanas Linkevicius di DPR, Jumat (28/8). kata Fadli. Usai pertemuan, Fadli menjelaskan, se jauh ini Lithuania sangat menguasai teknologi energi yang bersumber dar i sinar ma tahari tersebut. Satu lagi mo men istimewa yang dialami Fadli adalah batu cincin seberat 70 kg miliknya dia nugerahi peng hargaan MURI Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Pimpinan Pilkada Watch oleh Jaya Supra Ketika menyampaikan sambutan na. Bahkan, batu cincin tersebut menu pada acara Press Gathering di Lombok rut Suprana diperkirakan menjadi batu belum lama ini, Fadli Zon menyatakan, cincin terbesar di dunia. (MP) FOTO: ANDI/ media massa mengalami revolusi yang PARLE/HR ngani pengungsi. Komisioner PBB untuk pengungsi (UNHCR) mencatat per Agus tus 2015, Indonesia menerima 13.110 pengungsi dan pencari suaka. “Sejarah peperangan dan nilai soli daritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun. Karena itu, kami menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Di Aceh, kami menyediakan perlindu ngan bagi lebih dari 1.300 warga Ro hingya,” ungkapnya.

Ketua GOPAC terpilih Fadli Zon

TERPILIH MENJADI KETUA GOPAC Karir Fadli Zon setelah dilantik men jadi anggota DPR periode 2014-2019 pada 1 Oktober 2014 cukup cemerlang. Setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Umum Partai Gerin dra ini terpilih menjadi Ketua GOPAC (Global Organization for Parliamenta rians Against Corruption). Terpilihnya Fadli Zon ini disetujui secara aklamasi dalam penutupan Konferensi GOPAC, Kamis (8/10-2015) di Yogyakarta. Sebelumnya Fadli Zon merupakan kandidat tunggal dari SEAPAC (South east Asia Parliamentarians Against Cor ruption) yang bersaing dengan kandidat dari regional lainnya yaitu John Hyde, politisi senior dari Australia dan juga Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana. Fadli ter pilih sebagai Presiden GOPAC menggantikan Ricardo Garcia Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang board meeting yang dihadiri oleh 5 perwakilan benua dan regional chapter seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North America. Saat menyampaikan pidato dalam sidang Parlemen Dunia/133 rd InterParliamentary Union di Jenewa, Swiss, Senin (19/10/2015), Wakil Ketua DPR Fadli Zon RI sekaligus Ketua Delegasi DPR RI Dalam pidatonya Fadli Zon me ngajak semua negara untuk mengakhiri perang yang masih terjadi di beberapa negara. Walaupun bukan negara pihak kon vensi pengungsi, Indonesia telah mem buktikan komitmennya dalam mena

8


laporan utama


FAHRI HAMZAH

DPR ADALAH MASA DEPAN DEMOKRASI Masih banyak yang belum berkecukupan. giatan Fahri Hamzah melakukan sidak ke INDONESIA Sehingga ini menjadi tugas kita untuk Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Selasa Saat membeberkan refleksi perjalanan memuliakan guru. Kalau negara belum (26/10) siang. Menurut Fahri, kedatangan 1 Tahun DPR RI Periode 2014-2019, Wakil bisa, paling tidak kita secara pribadi dapat Pimpinan DPR dan rombongan adalah Ketua DPR Fahri Hamzah menekankan membantu guru yang memiliki jasa kepada dalam rangka menggunakan haknya salah bahwa DPR adalah Masa Depan Demokrasi kita,” pesan Fahri. satunya adalah inspeksi mendadak (sidak). Indonesia. Menurut Pimpinan Dewan Kunjungan ini dilakukan karena Pim dari F-PKS ini Demokrasi Indonesia pinan menerima surat dari masyarakat merupakan Demokrasi yang masih warga binaan yang meminta agar nega muda.“Perlunya kita memandang DPR ra memberikan perhatian atas hubu sebagai harapan bagi keberlangsungan ngan mereka dengan anak-anaknya. proses demokrasi yaitu proses daulat “Melihat kondisi itu, Pimpinan DPR rakyat,” kata Fahri Hamzah awal Okto meminta agar ditinjau kembali dan ber lalu. waktu kunjungan diubah menjadi pu kul 4 sampai pukul 5 sore,” ungkapnya. Dia menekankan, dalam satu tahun Anak-anak tidak bermasalah, yang kinerja DPR dapat dilihat dari sistem bermasalah adalah orang tuanya. “Jadi kelembagaan baru yang diatur dalam anak janganlah dibawa dalam persoa UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang lan ini, biarlah orang tuanya yang ber MD3, yang memandang bahwa selama masalah, tapi anak jangan,” pungkas ini DPR sebagai lembaga pengawas ti Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima cindera mata dak memiliki alat yang mumpuni untuk dari mahasiswa IISIP, Biak Numfor Papua Fachri. mengimbangi sistem kerja Pemerintah Pimpinan DPR ini juga memberi per Perhatian Wakil Ketua DPR Fahri yang memiliki sistem pendukung birokrasi Hamzah kepada nasib buruh juga ditun hatian khusus pada pembangunan Papua jukkan saat menerima Panitia Nasional dengan mengunjungi Biak. Fahri mene dan berbagai lembaga tinggi negara. Sejalan dengan itu, studi awal termasuk Kongres ke-IV Serikat Buruh Sejahtera gaskan Kabupaten Biak di Papua dinilai sayembara penataan komplek parlemen Indonesia 1992 di ruang kerjanya Lantai IV sangat menarik.Namun, bandaranya yang harus sukses, karena ini adalah sebagai Gedung Nusantara III Selasa (24/3) Sena luas kini sepi. Lokasinya strategis tapi tak dimanfaatkan dengan baik. Dahulu pernah upaya meletakkan blue print (cetak biru) yan, Jakarta. Ia mengatakan, aspirasi para buruh difungsikan dengan baik, karena posisi menuju masa depan. “Ini adalah keberlanjutan dari proses yang disampaikan ke DPR lebih banyak bandara ini di Samudra Pasifik dan berlo kita membangun pilar-pilar bernegara menagih janji-janji pemilu, sebagaimana kasi di ekuator. Garuda Indonesia pernah dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan ti diungkapkan Jokowi-JK di depan buruh memasukkan Biak dalam penerbangan In dak ada keraguan bahwa proses ini harus pada kampenye lalu. ternasional ke Amerika Serikat (AS). berjalan terus karena tidak mungkin kita Saya mau menarik perhatian Pemerin Guna menjawab kesimpang-siuran membiarkan anomali kondisi kita menjadi keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di tah Pusat, agar kota Biak kembali menjadi tertawaan orang,” katanya saat memimpin Provinsi Banten, DPR Wakil Ketua Bidang kota international dan pusat pengemban Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR Korkesra Fahri Hamzah beserta Anggota gan di kawasan timur. Ini juga bisa mem dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta Komisi IX DPR mengambil inisiatif men bantu kemajuan pengembangan di tanah datangi langsung perusahaan yang terin Papua. Demikian disampaikan Wakil Ketua tokoh senior IAI di Jakarta, Senin (31/8). Menurut Fahri, transformasi yang luar dikasi mempekerjakan TKA yaitu pabrik DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada de Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Biak, Papua, Sabtu (31/10). mokrasi di Indonesia dan lahirlah 4 kali Kabupaten Lebak Banten, Rabu sore Pengembangan Biak menjadi kota in ternasional, kata Politisi F-PKS ini, harus amandemen UUD 45, yang secara jelas (9/9/2015). menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden “Kami datang untuk mengklarifikasi menjadi salah satu agenda dalam perjan itu dirampas oleh rakyat melalui penguat ada laporan di berbagai media bahwa ada jian Trans Pasific Partnership yang se an Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak Tenaga Kerja Asing unskilled(tanpa ke dang dijajaki pemerintah. Menurut Fahri, ahlian) asal Tiongkok yang dipekerjakan bila tak ada agenda itu, berarti hanya akan berubah,” tegasnya. Saat memperingati Hari Guru Nasional di sini,” sergah Fahri meminta penjelasan menjadi deal dagang yang “kejam”. “Kita tanggal 25 November, Fahri mengatakan, fokus pada permasalahan tersebut. Menu harus berani memasukkan klausul perjan masalah kesejahteraan dan kualitas rut Fahri, jika praktek tersebut ada maka jian, dengan meletakkan pusat kemajuan di guru masih tetap isu krusial yang perlu tidak sesuai dengan Undang-Undang timur yang merupakan bagian dari desain Tenaga Kerja dan sejumlah peraturan kerja sama perdagangan Internasional,” mendapat perhatian. tandasnya. (MP) FOTO: JAKA/PARLE/IW “Di desa itu, guru-guru identik de Menteri Tenaga Kerja. Satu lagi yang patut dicatat adalah ke ngan penderitaan, dan kesulitan hidup.


9

laporan utama

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI MAKSIMALKAN POTENSI ENERGI TERBARUKAN Selaku Wakil Ketua DPR Bidang In dustri dan Pembangunan (Inbang), Agus Hermanto aktif mencari solusi akan kebutuhan energi yang terus melonjak. Ditegaskan, Indonesia tidak akan ber tahan mengandalkan energi fosil. Kare na persediaan yang semakin menipis, sehingga nilai ekspor mineral dan ba tubara menjadi menurun. Bahkan, Indo nesia telah menjadi importer, salah sa tunya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). “Kita tidak dapat bertahan dengan kondisi ini terus, sehingga kita harus beralih ke renewable energy, yang belum kita garap secara maksimal,” kata Agus Hermanto, usai menerima beberapa cendekiawian Insititut Teknologi Ban dung yang tergabung dalam Ametis Ins titute, di Gedung Nusantara III, Selasa (17/11/15). Dalam pertemuan juga dibahas ma salah ekspor gelondongan, atau miner ba yang belum mengalami pemurnian, oleh perusahaan tambang asing, seperti Freeport dan Newmont. Padahal UU Minerba mengamanatkan agar perusa haan tambang tidak boleh ekspor bahan mentah, tapi harus yang sudah menga lami pemurnian. “Sehingga ini jika dikaitkan dengan perusahaan tambang asing, yakni Free port dan Newmont, tidak boleh ekspor konsentrat lagi, harus mengalami pemurnian di smelter. Kedua perusa haan dari Amerika itu harus mempunyai smelter. Kalau Freeport, sudah mem punyai smelter di Gresik, walaupun ini skalanya belum memadai. Kami tetap mendorong agar Freeport membangun smelter di Papua. Sedangkan Newmont membangun smelter di NTB,” harap Agus. Politikus asal dapil Jawa Tengah itu juga menambahkan, bahwa saat ini UU Minerba sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019 untuk segera di revisi. Di kesempatan lain, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang tergabung dalam Komite Pencari Kerja Bersatu (KPKB), terkait ma salah ketidakadilan di bidang ketenaga kerjaan, kesejahteraan dan hukum.

10


AGUS HERMANTO Menurut KPKB, masalah tersebut belum sesuai dengan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni mencip takan masyarakat adil dan makmur ber dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

RI dan DPR ke-70. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian lembaga DPR dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tengah-tengah ser buan budaya asing dalam kehidupan kita. Ketika menyampaikan sambutan pada pagelaran wayang kulit semalam suntuk dibawakan dalang Ki Enthus Susmono (Bupati Tegal), dengan lakon “Semar Pe’Peling” di DPR Senayan Ja karta, Sabtu ( 29/8) malam, Agus me nyambut baik dan menghargai upaya yang telah dilakukan Kesekjenan.

DENDA INDOSAT

Wayang Kulit HUT DPR

Masih berkaitan dengan tambang, Pimpinan DPR RI mendorong Peme rintah Daerah Maluku untuk mendapat haknya sebesar sepuluh persen atas blok Marsela. Hal tersebut diungkap kan Wakil ketua DPR RI kordinator bi dang industri dan pembangunan Agus Hermanto usai menerima Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaf di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Selasa (17/3). “Hari ini kami menerima Guber nur Maluku membicarakan komitmen pemerintah untuk memberikan PI (par ticipating interest) sebesar 10 persen kepada Pemda Maluku sebagai wakil dari masyarakat setempat,” jelas Agus Hermanto. Sebagai wakil rakyat, diungkapkan Agus, pihaknya akan mendorong peme rintah (Kementerian ESDM) untuk bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat Maluku.

PAGELARAN WAYANG KULIT

Di sela-sela kegiatan rapat-rapat, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berke sempatan membuka pagelaran wayang kulit dalam rangkaian peringatan HUT

Pemerintah Qatar lewat Duta Be sarnya di Jakarta mempertanyakan denda yang selama ini dikenakan kepa da PT. Indosat sebesar Rp1,3 triliun atas penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat di 2,1 GHz. Namun, Qatar juga meminta bantuan DPR untuk memudahkan jalan investasi Qatar di bidang lainnya, selain telekomunikasi. Demikian terungkap dalam perbin cangan menarik saat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima Dubes Qatar untuk Indonesia Mohammed Khater-Al Khater di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Indosat menurut Agus sudah menjadi ikon kebanggaan Indonesia. Walau pun kini sahamnya dimiliki perusahaan Qatar, tapi pihak Indonesia masih bisa membicarakan persoalan Indosat de ngan penuh persaudaraan dan ukuwah islamiyah. Perhatian kepada karyawan yang terkena PHK juga ditunjukkan DPR ke pada menerima Delegasi Forum Pegawai Merpati, di lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (2/2) siang. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di dampingi Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said dan Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang beraudensi terkait nasib karyawan PT Merpati yang sekarang ini terkatung-katung. Kalau diberhen tikan, ada pesangonnya, kalau bekerja harus ada gajinya. “Ini sudah 14 bulan, mereka tidak gajian, sedangkan peru sahaannnya dalam kondisi kollaps,” kata Agus Hermanto seusai pertemuan. (MP) FOTO: JAKA/PARLE/IW

laporan utama


TAUFIK KURNIAWAN

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Komisi XI dan Pimpinan Banggar menerima Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta

KRITISI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBN Topik ekonomi dan keuangan menjadi konsentrasi Wakil Ketua DPR RI, Tau fik Kurniawan. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentunya tak lepas dari pantauan Taufik. Bahkan, ia selalu memastikan memimpin Rapat Paripurna, jika beragendakan ten tang pengesahan APBN. Mengawali tahun 2015, Taufik me mimpin Paripurna untuk mengesahkan APBN-Perubahan 2015. Tak dipungkiri, prosesnya memerlukan skorsing yang cukup panjang dan lobi yang ketat. Se jumlah catatan dari fraksi DPR pun menyertai persetujuan itu. Memasuki pertengahan tahun 2015, pembahasan DPR mengarah kepada RAPBN 2016. Usai pemerintah mengajukan ke rangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2016, seluruh fraksi DPR memberi kan pandangannya. Masalah pertumbu han ekonomi dan penerimaan negara, menjadi sorotan sebagian besar fraksi terkait RAPBN 2016. Pemerintah mem perkirakan nilai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8-6,2 persen pada 2016, cu kup realistis. Walaupun DPR dan Pemerintah sedang membahas RAPBN 2016, na mun laporan pelaksanaan APBN 2014 juga tetap menjadi perhatian. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

tahun 2014 telah diperiksa BPK, dan mendapat opini Wajar Dengan Penge cualian (WDP). Sepuluh fraksi DPR mem berikan pandangannya, Taufik meminta, aspek hasil audit BPK terkait APBN 2014, menjadi bagian tak terpisahkan dari pe nyusunan RAPBN 2016. Seluruh fraksi pun menyetujui laporan pertanggung jawaban APBN 2014. Terkait RAPBN 2016, DPR pun me minta penyusunannya lebih realistis. Taufik meminta Tim Ekonomi Pemerin tahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla un tuk lebih keras dalam menyusun Ren cana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) di tahun angga ran 2016. Koordinasi lintas sektoral juga dibutuhkan seluruh Kementerian dan Lembaga. Menuju pengesahan RAPBN 2016, Taufik memastikan, APBN pertama Jokowi-JK itu sudah sesuai harapan pa sar dan sudah realistis dengan kondisi mekanisme pasar. Walaupun disertai beberapa catatan, seluruh fraksi menye tujui RAPBN 2016. Taufik mengatakan, sebelum palu pengesahan diketok, sem pat terjadi ketegangan, dan akhirnya di perlukan lobi kepada seluruh fraksi DPR. APBN 2016 disepakati pada 30 Oktober 2015. “Dari hasil lobi antara 10 pimpinan fraksi, dihasilkan dua kesepakatan. Per tama, menyetujui Rancangan APBN 2016

untuk disahkan menjadi APBN tahun 2016, dengan catatan, bahwa seluruh catatan merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari yang wajib dilaksanakan dari pemerintah. Kedua, Penanaman Modal Negara (PMN) dikem balikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang,” jelas Taufik. APBN 2016 disepakati pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun. Asumsi Makro yang disepakati meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3 persen, In flasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900/US$, Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50/barel, Lifting Minyak 830.000 barel per hari, dan Lifting Gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Selama kurun waktu 2015, Taufik juga aktif dalam kegiatan hubungan interna sional. Salah satunya, ia menerima kun jungan Delegasi Komisi Anggaran Par lemen Tiongkok dipimpin Wakil Ketua Liu Xiuwen. Delegasi itu ingin bertukar pikiran dan berdiskusi terkait situasi ekonomi global termasuk pelemahan mata uang. Dalam situasi yang penuh tantangan global ini, Taufik berharap kedua parlemen bisa saling kerja sama dan saling mendukung. Taufik juga pernah menerima kun jungan Managing Director of International Monetary Fund (IMF) Christine Madeleine Odette Lagarde. Dalam ke sempatan itu, IMF mengapresiasi apa yang dilakukan parlemen dan peme rintah Indonesia terhadap situasi global. Pertemuan yang sangat bersahabat ini sekaligus untuk tukar menukar infor masi menyangkut perkembangan krisis global yang sangat terasa dampaknya di negara-negara berkembang. Terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), politisi asal dapil Jawa Tengah ini berharap, ada optimisme untuk meng hadapi pasar bebas Asean yang telah berlangsung ini. Dengan atau tanpa program MEA, Indonesia tetap harus melakukan pergerakan untuk mengha dapi tantangan globalisasi. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/HR


11

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI I DPR RI KOMIT PADA INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI Kenapa harus ngotot. Itu pertanyaan yang muncul menanggapi rencana TNI AU untuk membeli pesawat helikopter buatan Italia-Inggris Agusta Westland AW101. Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengingatkan penting nya mengedepankan industri alutsista dalam negeri PT DI sesuai amanat UU no.16/2012 tentang Industri Pertahanan. Apalagi BUMN ini ternyata sudah men jalin bekerja sama dengan Airbus He licopter untuk memproduksi pesawat sejenis, termasuk untuk kategori VVIP Kepresidenan. “Seharusnya Kasau tidak perlu ngotot untuk membeli heli AW101 dan tidak perlu juga mendiskreditkan PT DI. Dana untuk pembelian itukan dari APBN, kalau nanti pemerintah me mutuskan menunda atau membatalkan pembelian apakah Kasau juga tetap ngotot,” tekannya awal Desember lalu di Jakarta. Masih dalam kerangka fungsi pe ngawasan anggota Komisi I dari FPDIP Tugasus Hasanudin juga tidak kalah tegas dalam menyampaikan sikapnya. Helikopter Super Puma EC 225 menu rutnya sudah diproduksi PT DI dan di gunakan oleh 32 kepala negara di du nia termasuk AS dan Jerman, mengapa Indonesia kemudian melirik helikopter yang diproduksi negara lain dan baru digunakan empat kepala negara. Ia juga mengingatkan pasal 43 UU 16/2012 yang mengharuskan pemerintah mengede pankan industri pertahanan dalam negeri. Sorotan anggota dewan dan se jumlah pihak lainnya membuat Presiden Jokowi membuat keputusan akhir tetap menggunakan helikopter produksi PT DI. Keberpihakan Komisi Pertahanan DPR kepada industri petahanan dalam negeri juga seiring dengan upaya me ningkatkan kemampuan alutsista TNI. Dukungan ini terlihat pada saat melak sanakan rapat kerja gabungan meng hadirkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pertengahan Ok tober lalu. Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais menyebut pertemuan tersebut un

12


tuk memastikan dukungan pemerintah dalam upaya mencapai Minimum Essential Force (MEF) bagi kekuatan TNI. Sebelumnya ada hal menarik yang dilontarkan Menteri Pertahanan yaitu

banyak kasus konflik politik dan militer juga akan didorong oleh konflik kepenti ngan ekonomi. “Kita menyutujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran di Kemenhan dan TNI sekitar sebesar Rp450 milyar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Pulau Natuna,” ungkap Mahfudz Siddiq.

FIT PROPER DAN MITRA BARU

Pimpinan Komisi I DPR bersama Panglima TNI

tentang pentingnya program bela ne gara. Sejumlah anggota dewan meres pon positif wacana ini namun dengan catatan kritis yaitu perlu menetapkan payung hukum terlebih dahulu. Pada pasal 9 ayat 3 UU no.3/2002 dijelaskan ketentuan mengenai pendidikan ke warganegaraan, pelatihan dasar kemili teran secara wajib dan pengabdian se suai dengan profesi perlu diatur dalam UU. Masalahnya sampai saat ini legislasi terkait belum menjadi agenda peme rintah dan dewan. Problem lain adalah masalah anggaran untuk menuntaskan target melatih 100 juta warga negara, apalagi sampai saat ini sarana dan prasa rana pelatihan yang dimiliki Kemenhan masih jauh dari cukup. “Kita dukung niat pemerintah tapi sebaiknya undangundangnya kita selesaikan dulu,” kata Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya. Terkait isu Laut Cina Selatan, Komisi I menilai ada eskalasi ketegangan di ka wasan tersebut. Komisi I DPR mendu kung Kementerian Pertahanan mem perkuat pangkalan Tentara Nasional Indonesia di Pulau Natuna. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan es kalasi ketegangan di Laut Cina Selatan ini juga sangat mungkin dipengaruhi oleh pertarungan ekonomi antara Cina dengan Amerika. Menurutnya Indo nesia tidak bisa menutup mata bahwa

Sepanjang tahun 2015 Komisi I telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon duta besar, Kepala BIN dan Panglima TNI. Pertengahan Septem ber, menindaklanjuti surat presiden, 33 dubes diuji kemampuannya oleh 47 orang wakil rakyat. Bagi anggota Komisi I Djoko Udjianto kemampuan seorang dubes dalam memahami wilayah yang ditempatinya sangat penting dalam me nentukan keberhasilan tugas. Juni, gili ran calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang diuji. Purnawirawan yang sudah menjadi Ketua Umum PKPI ini berhasil mendapat dukungan walaupun sudah kepala tujuh. Sebagian besar ang gota komisi menilai Bang Yos memiliki kompetensi dan pemikiran yang diper lukan dalam dunia intelejen. Seiring de ngan itu untuk menunjang dan menga wal kinerja aparat intelejen, Komisi I telah memmbentuk Tim Pengawas In telejen sesuai amanat UU no.17/2011 ten tang Intelijen Negara. Selanjutnya gili ran calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengikuti uji kepatu tan dan kelayakan di Komisi Pertahanan ini. Kepala Staf TNI AD ini berhasil mendapat dukungan anggota Komisi I sehingga melaju mulus menjadi orang tertinggi di angkatan bersenjata RI. April lalu, Lembaga Sensor Film (LSF) secara resmi menjadi mitra kerja Komisi I. Wakil Ketua I Tantowi Yah ya mengatakan keputusan ini jangan diterjemahkan kembalinya era repre sif. “Komisi I ini jangan dilihat dari sisi panser, alutsista dan aspek pertahanan semata. Kita ingin LSF mendorong film sebagai alat propaganda, mengawal kedaulatan bangsa. Itu yang dilakukan negara lain seperti Korea, Tiongkok, AS dalam menjual image bangsanya,” tekan dia. (IKY) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI II DPR RI

Komisi II DPR Berhasil Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Rapat Kerja Komisi II dengan Mendagri

Selama Periode 2015, Komisi II terus menjalankan tugas dan kewajibannya menjalankan fungsi pengawasan, fung si anggaran dan fungsi legislasi dalam kerangka representasi rakyat. Di awal masa kerja Komisi II langsung dihadap kan pada tugas besar di bidang legislasi yaitu merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014 atas perubahan terhadap UU no.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepastian untuk merevisi itu dise pakati dalam Rapat Kerja Komisi II de ngan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (15/1/15). Ke mudian dalam Raker dengan Mendagri dan MenkumHAM pada Senin (19/1/15), seluruh fraksi di Komisi II DPR akhirnya menyetujui kedua Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2/15) Perppu tersebut resmi disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang. Dalam hal pengawasan selain meng gelar rapat-rapat dengan mitra kerja, Komisi II juga melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka meninjau berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi II. Dalam Kunjungan Komisi II ke Provinsi Aceh

meninjau Arsip dan Perpustakaan Dae rah, terkait permasalahan tanah di Aceh serta terkait persiapan Pilkada di Aceh. Terkait permasalahan tersebut, Komisi II juga lakukan kunjungan kerja ke Su matera Barat, Riau serta daerah lainnya. Tentu kunjungan itu dalam kerangka fungsi pengawasan DPR.

daerah tersebut untuk di mekarkan. Dalam hal fungsi Anggaran, Komisi II intens membahasnya dengan Mitra Kerja Komisi II. Dalam hal ini Komisi II berhasil memperjuangkan pengangkat an Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi CPNS dan dimasukkan dalam RAPBN 2016. Dalam Rapat Kerja Komisi II de ngan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meng hasilkan 6 keputusan yaitu yang per tama, Komisi II DPR RI dan KemenPANRB sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi, Selasa (15/09/2015). “Berkenaan dengan keputusan ber sama tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer kategori I dan II akan diagendakan secepat-cepatnya sebe lum pembicaraan RAPBN 2016,” ungkap Rambe. Sementara itu, anggota Komisi II Ar teria Dahlan meminta pemerintah un tuk melaksanakan enam keputusan atau rekomendasi tersebut. “Meski hanya merupakan keputusan tapi pemerintah harus menjalankan,” tegas Arteria Dah lan.

Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku

Terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2015, Komisi II juga lakukan kunjungan kerja di berbagai daerah un tuk mengecek persiapan pelaksanaan nya. Sedangkan terkait Calon Daerah Otonom Baru (DOB), Komisi II juga mengecek kesiapan dan kelayak daerah

Berkaitan dengan lanjutan pemba hasan pagu anggaran tahun 2016 Ke menterian PAN/RB, BKN dan K ASN Komisi II melakukan pembahasan pada tanggal 21-22 September 2015. (SKR) FOTO: RIZKA, ANDRI/PARLE/HR


13

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI III DPR RI RUU KUHP MULAI DIBAHAS Inilah RUU yang sejak lama selalu menjadi PR besar para Anggota DPR RI dari period ke periode. Dan Komi si III DPR akhirnya memulai kembali pembahasan RUU KUHP pada Juni 2015. Dalam Prolegnas 2015-2019, RUU KUHP sudah dicanangkan bisa ram pung dalam periode keanggotaan kali ini.

ta dan mantan penasihat KPK Abdul lah Hehamahua untuk membahas hal ini. Pihak pemerintah sendiri waktu itu menginginkan kodifikasi total. Untuk itu, Komisi III perlu mendengar arge mumen pemerintah tentang filosofi dan latar pilihannya pada kodifikasi total tersebut. Dalam kodifikasi total, semua tindak pidana kejahatan khusus dilebur men

meneguhkan kedaulatan hukumnya.

PENYERAHAN DIM RUU KUHP

Oktober 2015 daftar invetaris ma salah (DIM) RUU KUHP diserahkan saat raker perdana dengan Menteri Hukum dan HAM yang baru Yasona Laolly. Ada 2.394 DIM yang berhasil dinventarisir. DIM substansi 847, DIM substansi baru 88, DIM memintapenjelasan 221, DIM redaksional 73, dan DIM bersifat catatan 62. Komisi III membahas DIM ini dengan Menkum HAM.

CAPIM KPK

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung bahas revisi UU KUHP

Semua institusi hukum diundang Komisi III DPR untuk memberi masukan. Komisi III dan pemerintah mencanang kan pembaharuan sistem peradilan pidana terpadu. Sinkronisai dan har monisasi juga sudah dilakukan. Masih banyak materi kontroversial dalam RUU warisan Pemerintah Kolonial Belanda ini. Seiring pembahasan RUU KUHP, Komisi III juga melakukan konsolidasi atas hukum pidana materiil, termasuk memperbarui kelembagaan penegak hukum.

jadi satu dalam KUHP. Contoh kejahatan khusus itu adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, narkotika, pen

Setelah melalui seleksi ketat, ak hirnya para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melaku kan fit and profer test di Komisi III pada Desember 2015. Ada sepuluh calon yang melakukan tes. Kesepuluh nama itu adalah Saut Situmorang, Surya Chan dra, Alexander Marwata, Basariah Pan jaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo, Laode Muhammad Syarif, Busro Muqoddas, dan Robby Arya Brata. Yang menarik ada satu calon perem puan yang masuk sebagai capim KPK, yaitu Basariah Panjaitan. Ia juga satu-

KODIFIKASI PARSIAL KUHP Pembahasan RUU KUHP pada Sep tember 2015 terus berlanjut. Kali ini isu kodifikasi total (tertutup) dan par sial (terbuka) jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Komisi III DPR sendiri menginginkan pembahasan RUU ini dengan kodifikasi parsial. Bila dalam lima tahun ke depan, RUU ini belum rampung juga, Komisi III beru saha realistis, agar pembahasannya dengan kodifikasi parsial. Komisi III DPR sempat mengundang pakar hukum pidana Romli Atmasasmi

14


Pleno Komisi III DPR Tentang Pemilihan Anggota dan Ketua KPK secara voting dipimpin Ketua Komisi Azis Syamsudin

cucian uang, dan perdagangan manusia. Romli Atmasasmita di hadapan Komisi III berpendapat, hendaknya hukum di Indonesia tidak terinspirasi pada hu kum umum (kodifikasi total). Dengan kodifikasi parsial, justru Indonesia bisa

satunya yang berasal dari Polri. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman ber harap, para calon yang mengikuti selek si ini bisa menjadi harapan masyarakat agar lembaga antirasuah ini eksis dan kuat. (SPY/MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI IV DPR RI

KOMISI IV DAN PEMERINTAH BAHU MEMBAHU MINIMALISIR DAMPAK EL NINO

Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo bersama Menteri Kehutanan Siti Nurbaya

Tahun 2015, hampir seluruh wilayah Indonesia terkena dampak dari iklim El Nino. El Nino ini berdampak terhadap kondisi cuaca Indonesia. El Nino pernah menimbulkan kekeringan panjang di Indo nesia. Curah hujan berkurang dan keadaan bertambah men jadi lebih buruk dengan meluasnya kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkannya. Disektor irigasi, hasil kajian menyebutkan bahwa kondisi beberapa DAS di Indonesia cukup kritis dan jumlahnya sema kin banyak, khususnya di Jawa. Berdasrkan analisis terhadap data debit minimum dan maksimum dari 52 sungai yang terse bar di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terlihat bahwa jumlah sungai yang debit minimumnya berpotensi un tuk menimbulkan masalah kekeringan meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah aliran sungai di wilayah In donesia setelah tahun 1990- banyak yang sudah mengalami degradasi sehingga adanya penyimpangan iklim dalam ben tuk penurunan atau peningkatan hujan jauh dari normal akan langsung menimbulkan penurunan atau peningkatan yang tajam dari debit minimum atau debit maksimum (kekeringan hidrologis). Komisi IV telah meminta Kementerian Pertanian (Kemen tan) serius mengantisipasi kekurangan produk pangan dalam negeri akibat kemarau panjang. Dua agenda besar ketahanan pangan mengalami gangguan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda ta nam dan panen. Dengan gagalnya dua agenda tersebut, maka stok pangan selama dua periode masa tanam bisa terganggu. Komisi IV juga memberikan solusi terkait pelimpahan ang garan untuk kegiatan antisipasi kekeringan, di antaranya pem belian pompa di sejumlah daerah.

Kementerian Pertanian pun menyampaikan pada Komisi IV, akan mengantisipasi dampak El Nino sehingga ada beberapa langkah diambil salah satunya mengubah beberapa kegiatan anggaran yang penyerapannya tidak optimal dialihkan untuk mengantisipasi kekeringan ini. Selain pembelian pompa air untuk daerah rawan kering, Kementerian Pertanian dan Komisi IV juga telah membuat su mur sintesis bagi daerah yang memang sulit akses sungainya atau tidak adanya sumber air. Pembuatan sumur sintesis itu merupakan solusi jangka pendek. Tentunya dalam jangka panjang nanti Komisi IV DPR akan meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena berhubungan dengan irigasi dan bendungan air dan Kementerian Kehutanan untuk mulai menanami. Selain itu, Ancaman kebakaran hutan dan asap pekat ter jadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan berlangsung hingga November 2015. Bahkan, hal tersebut bukan hanya mengan cam kedua wilayah itu melainkan juga kawasan hutan lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah; dan Gunung Watangan Puger, Kabupaten Jember. Adanya titik panas atau hotspot di Sumatera, yang tersebar di wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Pekan Baru, Rengat, Pelalawan. bisa dibilang parah, dan ini ditambah pengaruh si klon tropis selain El Nino. Komisi IV berharap pemerintah dapat mengambil pelajar an atas musibah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang beberapa waktu lalu terjadi dan menimbulkan masalah besar, hingga ke negara lain, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi saat musim kemarau di tahun mendatang. Patut disayangkan sebagian Peraturan Daerah tidak mela rang pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Namun hendaknya hal tersebut harus terlebih dahulu mem buat batasan area hutan yang akan dibuka untuk lahan baru. Dan juga mewajibkan masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan untuk terlebih dahulu membuat pompa air guna memadamkan api jika meluas melebihi batasan wilayah hutan yang akan dibuka lahan baru. Komisi IV DPR mengapresiasi pemerintah dalam hal pena nganan kebakaran hutan dan lahan, atas langkah-langkah pengendalian kebakaran hutan serta kabut yang ditimbulkan nya. Bahkan Komisi IV juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk me nindak tegas pelaku pembakaran. Seperti diketahui, sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp200 trilliun. Komisi IV juga meminta pemerintah untuk memprioritas kan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, disarankan juga dalam RAPBN 2016, pemerintah menganggarkan restorasi kawasan hutan dan lahan pasca bencana kebakaran sehingga bencana serupa tidak terulang. (AS) FOTO: RIZKA/PARLE/IW


15

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI V DPR RI

MENUJU ZERO ACCIDENT MELALUI PANJA KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN PENERBANGAN NASIONAL

Tim Kunker Komisi V DPR meninjau aktivitas bongkar muat di pelabuhan NTB

Memasuki akhir tahun 2015, Komisi V DPR terus menunjukkan peningkat an kinerja yang baik, dalam setahun ini, Komisi V DPR sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi representasi poli tik anggota dewan, intens melakukan kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke daerah-daerah termasuk ke daerah pe milihan (dapil) untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen baik di masa reses maupun di luar reses. Hal ini dimaksudkan agar para wakil rakyat dengan konstituen lebih dekat dan menyerap langsung aspirasi, kemu dian melakukan serangkaian tindakan advokasi atas aspirasi tersebut dalam bentuk kebijakan. Seperti halnya, di awal 2015, Komisi V DPR yang memiliki ruang lingkup infrastruktur dan perhubungan itu mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) keselamatan transportasi dan penerbangan nasional yang bertu juan melakukan review peraturan terkait penerbangan. Masih dalam rangka penguatan sek tor perhubungan, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Fran cis juga meninjau langsung aktivitas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB. Tim ini menyoroti lamanya waktu tung gu sandar dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang menjadi penghubung Jawa, Bali dan NTT ini. Bahkan di tempat yang sama, Tim Kunker Komisi V DPR juga meninjau se jumlah permasalahan terkait aspek ke amanan dan kenyamanan yang dianggap

16


masih perlu diperbaiki manajemen PT Angkasa Pura I yang mengoperasikan Bandara Internasional Lombok, NTB. Hal ini penting karena bandara ini cukup si buk melayani maskapai dari dalam mau pun mancanegara. Terkait sektor infrastruktur, kinerja Komisi V DPR juga patut diapresiasi. Komisi V DPR membentuk Tim Kunju ngan Spesifik untuk meninjau sejumlah tanggul besar sungai Cimanuk, Jatiba rang, Indramayu yang jebol 16 Maret lalu yang menyebabkan ribuan rumah, seko lah dan masjid kebanjiran. Pada April 2015, Tim Kunjungan Spesi fik Komisi V DPR juga melakukan kunju ngan kerja ke Pemprov Bali, akademisi dan Lembaga Pengembangan Jasa Kon struksi (LPJK) dalam rangka menyerap aspirasi sejumlah pihak di Bali terkait pe nyempurnaan RUU Jasa Konstruksi. Di bulan yang sama, Tim kunjungan kerja Komisi V DPR juga meninjau lang sung Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara untuk melihat dari dekat fasilitas yang ada, proyek yang sedang dikerjakan, dan kendala pembangunan apa saja yang ada di pelabuhan tersebut. Pada bulan Mei di 2015, DPR juga me nyatakan siap untuk membahas RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selain RUU Tapera, Komisi V DPR juga mendorong RUU Arsitek untuk mengatur mengenai profesionalisme dan integritas profesi, perlindungan profesi arsitek dan ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini. Sementara itu, dalam rangka melaku kan Tugas Pokok dan Fungsi Penga

wasan, Komisi V DPR melakukan Kun jungan Kerja Spesifik meninjau persiapan infrastruktur dan angkutan lebaran ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah se cara marathon melalui jalur darat. Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana meninjau Tol Dalam Kota arah Cikampek dan terlebih dahulu me ninjau kesiapan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) Provinsi Jawa barat. Beberapa titik yang akan menjadi fokus perhatian rombongan Komisi V DPR antara lain ruas Tol Subang – Palimanan sepanjang 78 Km dan ruas Tol Palimanan – Kanci sepanjang 26 km. Banyak catatan kritis Komisi V DPR menyangkut penyelenggaraan angkutan lebaran 2015. Dari angkutan Udara, laut, dan darat terus dipantau Komisi V. Perlu ada perbaikan sistem manajemen angku tan lebaran yang dilakukan pemerintah pusat dan otoritas angkutan umum. Sementara di awal September, Komisi V DPR menyampaikan keprihatinanya atas semakin meluasnya dampak keba karan hutan di sejumlah daerah. Kabut asap mulai mengganggu aktivitas bah kan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah diminta menuntaskan permasalahan kabut asap sesegera mungkin. Komisi V DPR juga memperjuang kan kenaikan pagu anggaran yang diu sulkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolonga n (Basarnas) dan BMKG pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai pro gram-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR. Sementara itu, di akhir 2015, Panja Keselamatan Penerbangan Nasional Komisi V DPR menyampaikan sejum lah hasil rekomendasi dari hasil kerja Panja kepada pemerintah dan mende sak pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi yang sudah Panja sampai kan. (NT) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI VI DPR RI RAPAT MARATON PMN Mengawali tahun 2015, Komisi VI DPR RI disibukkan dengan menggelar rapat maraton soal Penyertaan Modal Negara (PMN). Komisi VI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan pengawasan atas program pemerintah menyuntikkan anggaran ke sejumlah BUMN. Seperti diketahui, Pemerintahan Joko Widodo merilis beberapa program unggulan, seperti pembangunan infra struktur dan tol laut. Untuk melicinkan program tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran ke BUMN pilihan. Dan Komisi VI sempat membentuk dua tim Panja untuk mem bahas PMN dengan sejumlah BUMN. Pada APBN-P 2015 tercatat PMN yang diajukan sebesar Rp 72,9 triliun. Ada 35 BUMN yang mengajukan proposal untuk mendapatkan PMN dari pemerintah. Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gu nawan (Dapil Jabar VI) pada akhir Januari menjelaskan, Panja PMN ini ingin meng orek lebih jauh tentang kinerja korporasi dan operasional beberapa BUMN yang diundang. “Lalu, kita juga ingin tahu bagaimana BUMN tersebut tanpa PMN dan setalah mendapat PMN,” kat anya. Dari rapat dengan beberapa BUMN tersebut akan terlihat mana yang sehat dan mana yang tidak sehat.

TINJAU DJAKARTA LLOYD Tim Komisi VI DPR tinjau PT. Dja karta Lloyd (D’Lloyd) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Peninjauan ini terkait dengan PMN yang diberikan un tuk D’Lloyd sebesar Rp 350 miliar. April 2015, Tim Komisi VI melihat dari dekat program perbaikan kapal sekaligus pembelian kapal baru oleh D’Lloyd dari anggaran PMN yang sudah dikucurkan. Kapal-kapal yang sedang diperbaiki umumnya sudah mengalami korosi di lambung dan berumur tua. Kapal Sam Ratulangi adalah salah satu dari program revitalisasi kapal yang dilakukan D’Llyod. Kapal ini memiliki kapasitas 1.600 kontainer dan dibuat ta hun 2001. Nilai perbaikan kapal menca pai Rp 38,1 miliar. Dengan menggunakan speed boot, Tim Komisi VI mendekati tiga kapal di perairan teluk Jakarta. Dua ka

pal lainnya adalah kapal Jatiwangi yang menelan anggaran perbaikan sebesar Rp 22,6 miliar. Dan kapal Lhoksemawe bu tuh anggaran Rp 19,2 miliar.

Komisi VI DPR sidak ke Pasar Tebet

KUNJUNGI PASAR TEBET TIMUR Jelang Ramadan pada Juni 2015, Komisi VI DPR RI kunjungi Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Harga-harga ke butuhan bahan pokok waktu itu mem bumbung tinggi di tingkat pengecer. Selain lonjakan harga, Komisi VI juga banyak menemukan produk makanan tanpa label. Dipimpin Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir dan Wakil Ketua Heri Gunawan, tim Komisi VI menyisir setiap pedagang sembako di dalam pasar. Dialog dengan para pedagang pasar terjadi begitu cairnya. Heri Gunawan sempat menanyakan harga beberapa ko moditas. Tempe, misalnya, ukuran kecil dijual Rp 2500, ukuran sedang Rp 5.000, dan ukuran besar Rp 6000. Harga be ras bermerek dijual mulai Rp 18.500/kg atau Rp 9.000/liter. Tim Komisi VI juga memberi penjelasan kepada para peda gang yang menjual produk kue tanpa la bel. Izin pembuatan label tak dipungut biaya. Temuan banyaknya jajanan pasar tanpa label mengindikasikan lemahnya pengawasan oleh pemerintah.

BENTUK PANJA PELINDO II September 2015, Komisi VI memben tuk Panja Pelindo II untuk menyelidiki kontrak konsesi anak perusahaan Pe lindo II, JICT kepada perusahaan asal

Hongk ong, Hutchison Port Holding (HPH). Kasus ini telah mengundang per hatian publik dan memenuhi headline media massa. Pasalnya, Pelindo II telah memperpanjang kontrak tanpa meli batkan regulator pelabuhan (Kemen hub). Kasus ini juga berawal dari kunju ngan mendadak Presiden Joko Widodo ke Tanjung Priok dan mempersoalkan dwelling time. Dirut Pelindo II R J. Lino dinilai telah melanggar UU No.17/2008 ten tang Pelayaran. Tak hanya melanggar UU, Lino juga telah mengabaikan tiga surat mantan Menteri Perhubungan yang melarang perpanjangan konsesi kepada HPH. Nilai kontrak juga tak se suai yang diharapkan. Kontrak pertama tahun 1999, HPH membayar USD 243 juta. Anehnya, pada kontrak kedua, HPH hanya diwajibkan membayar USD 215 juta untuk 20 tahun kemudian. Semua pihak yang terkait dengan persoalan ini dipanggil ke rapat Panja. Bahkan, Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, menyatakan, Panja bisa saja me ngunjungi HPH ke Hongkong untuk me

Pimpinan Komisi VI DPR panggil Dirut Pelindo II

lihat seperti apa profil perusahaan ini. Panja menilai, JICT sudah bisa dikelola oleh anak bangsa sendiri, tak perlu lagi asing ikut mengelola pelabuhan. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan, ada pendapatan ke kas negara sebesar USD 160 juta bila JICT dikelola mandiri oleh putra putri terbaik bangsa. (MH) FOTO: AYU, ANDRI/PARLE/HR


17

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI VII DPR RI pinan DPR, pembangunan smelter di tempatkan di Mimika, Papua. Dengan pembangunan smelter ini, limbah industri pertambangan bisa terkontrol dengan baik. Komisi VII me nyerukan agar pemerintah dan Free port melakukan pengawasan berkala terhadap pembangunan smelter, agar masyarakat yang tinggal di lingkungan pertambangan tidak terdampak dari bu ruknya pengolahan limbah.

SEPAKATI ANGKA SUBSIDI LISTRIK

Suasana rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM

RENEGOSIASI FREEPORT HARUS LIBATKAN PEMPROV PAPUA Januari 2015, Komisi VII DPR RI su dah mendesak pada Menteri ESDM Sudirman Said agar melibatkan Peme rintah Provinsi Papua dalam renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Pelibatan Pemprov Papua dalam kontrak karya selalu disuarakan Komisi VII ke pada setiap Menteri ESDM yang sedang menjabat. Rapat ketika itu dihadiri pula perwakilan SKK Migas, BPH Migas, dan Pertamina. Pembangunan smelter juga sudah disuarakan Komisi VII kepada Freeport sesuai amanat UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mendesak Menteri ESDM meninjau kembali MoU yang di tandatangani Dirjen Minerba dengan PT. Freeport pada 25 Januari 2015. Sekali lagi MoU tersebut harus disesuaikan dengan UU Minerba. Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR juga meminta Menteri ESDM menyiap kan regulasi untuk memberikan kepas tian hukum bagi wilayah kerja migas yang akan habis masa kontraknya. Regu lasi kontrak terutama ditujukan bagi pe rusahaan nasional, baik BUMN, BUMD, dan swasta nasional.

BENTUK PANJA SMELTER Pembangunan smelter untuk dunia

18


pertambangan sudah sangat mendesak. Komisi VII DPR memandang penting pengawasan terhadap pembangunan smelter ini. Pada Februari 2015, Komisi VII DPR membentuk Panja Smelter un tuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan per tambangan. Smelter sendiri merupakan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang harus ada pada semua pe rusahaan pertambangan.

Komisi VII DPR menyapakati pene tapan angka subsidi listrik untuk tahun 2016, yaitu sebesar Rp 67 triliun hingga Rp 71 triliun. Angka tersebut ternyata lebih besar dari angka yang diajukan pemerintah sebesar Rp 60,14 triliun hingga Rp 63,18 triliun. Inilah yang mengemuka menjadi butir kesepakat an antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Juni 2015. Pada kesempatan itu, DPR RI menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dengan alasan masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima kenaikan tarif listrik. “DPR RI memper timbangkan keadaan ekonomi sedang tidak baik, maka Komisi VII DPR tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik,” jelas Tamsil Lindr ung, Wak il Ketua Komisi VII yang me mimpin raker.

DIVESTASI SAHAM FREEPORT

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudya

Dan yang menjadi sorotan adalah perusahaan tambang asing raksasa PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua. Panja Smelter mendesak PT. Freeport membangun smelter di Papua. Komisi VII berkepentingan mengawal isu penting ini. Dan dari hasil konsultasi Presiden, Wakil Presiden, beserta Pim

Komisi VII DPR RI pada Oktober 2015 mendesak Pemer int ah segera me nyambut divestasi saham PT.Freeport Indonesia. Di vestasi merupakan amanat UU No.4/2009 tentang Per tambangan Mineral dan Batubara, yang tujuannya agar penguasaan nasional atas lahan pert ambangan mineral yang masih dikuasai perusahaan asing bisa semakin besar. Divestasi harus diam bil Pemerintah. bila Pemerintah tidak mampu, ada BUMN pertambangan yang bisa ambil alih. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/IW

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI VIII DPR RI

PERJUANGAN KOMISI VIII DI TAHUN KAMBING KAYU Tahun 2015 telah banyak yang di perjuangkan Komisi VIII bagi masyara kat Indonesia. Masukan, dorongan dan desakan kepada para mitra kerjanya seperti Kementerian Sosial, Kemen terian Agama, Kementerian Pember dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Baznas dan beberapa badan lainnya tak lain adalah demi ke sejahteraan rakyat Indonesia. Berikut beberapa diantara sekian banyak per juangan Komisi VIII yang berhasil dirangkum Parlementaria.

hasil mendesak mitra kerjanya, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Ben cana) merelokasi korban erupsi Gunung Sinabung Sumatera Utara. Sejatinya erupsi Gunung Sinabung ini dimulai sejak tahun sebelumnya, namun saat itu masyarakat di jarak tertentu ma sih memilih menetap di rumah yang telah dihuninya selama puluhan tahun itu. Namun awal tahun 2015 gunung ini kembali mengeluarkan lahar panas, hingga akhirnya masyarakat dievakuasi, bahkan beberapa desa terpaksa direlo kasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Komisi VIII DPR mendesak peme rintah untuk segera membangun rumah warga yang direlokasi.

MENURUNKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI

Setelah berhasil membuat Un dang-Undang 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji pada ta hun 2014, di tahun 2015 ini Komisi VIII DPR berhasil menurunkan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) 2015. Pada tahun 2014 BPIH yang dibe bankan kepada para calon jemaah haji sebesar 3.219 Dolar Amerika. Komisi VIII DPR RI menerima masyarakat penyandang Berkat desakan dari Komisi VIII disabilitas BPIH tahun 2015 turun sebesar 502 do At as desak an tersebut, Kepa la lar Amerika Serikat, menjadi 2.717 dolar BNPB, Syamsul Maarif beserta Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Amerika. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Parta Daulay, Selasa (5/5) menyerahkan 103 onan Daulay mengatakan bahwa penu dari 370 unit rumah tahap pertama bagi runan BPIH tahun ini adalah penurunan korban erupsi gunung Sinabung yang yang paling drastis dalam sejarah pe direlokasi dari desa Bakerah di Siosar, nyelenggaraan haji Indonesia. Sebagai Kecamatan Merk, Kabupaten Karo Su perbandingan, pada 2010 besaran BPIH matera utara. Pembangunan rumah adalah USD 3.364. Tahun 2011 turun akan dilanjutkan kembali mendatang menjadi USD 3.357, tahun 2012 kembali dengan total jumlah rumah yang diren naik menjadi USD 3.617, tahun 2013 tu canakan dibangun adalah 2.053 yang run menjadi USD 3.527 atau sama de secara bertahap akan terus dilanjutkan. ngan tahun 2011, pada tahun 2014 turun MENDESAK PENINGKATAN menjadi USD 3.219. Dan yang paling be ANGGARAN KEMEN PP & PA sar dan signifikan penurunannya adalah Meningkatnya angka kekerasan ter 2015 dimana ditetapkan menjadi sebesar hadap anak dan perempuan mendorong USD 2.717. Komisi VIII DPR RI untuk mendesak mi MENDESAK PEMERINTAH tra kerjanya Kementerian Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan anak MEMBANGUN RUMAH KORBAN (Kemen PP & PA) untuk meningkatkan ERUPSI SINABUNG Masih di awal tahun 2015, tepat kinerjanya. Desakan tersebut didukung nya bulan Mei, Komisi VIII DPR RI ber dengan peningkatan anggaran yang

diberikan Komisi VIII DPR kepada mi tra kerjanya tersebut. Pada akhirnya pemerintah menyetujui peningkatan anggaran yang diberikan Komisi VIII kepada Kemen PP & PA, dari sekitar 217 Miliar pada tahun sebelumnya, menjadi sebesar 1,269 triliun untuk Pagu angga ran tahun 2016 mendatang. “Kami mengapresiasi peningkatan anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) sebesar 1,269 triliun untuk Pagu anggaran tahun 2016. Ini meru pakan sejarah tersendiri, dan tentunya atas desakan Komisi VIII untuk mem berikan tambahan anggaran dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 217 Miliar,”ungkap Saleh usai Rapat kerja dengan Menteri Pember dayaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak, Yohana S Yembise, Senin (31/8) di Senayan Jakarta.

PERJUANGKAN HAK PENYANDANG DISABILITAS LEWAT RUU PENYANDANG DISABILITAS

Dipenghujung tahun 2015, Komisi VIII DPR RI akhirnya resmi menge sahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi RUU inisiatif DPR dan men jadi Prolegnas.RUU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengatakan perubahan un dang-undang itu lebih kepada merubah paradigma di masyarakat. Undangundang sebelumnya itu lebih menitik beratkan pada pelayanan dan belas ka sihan (charity based). Sementara RUU tentang Penyandang Disabilitas ini ber paradigma lebih kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas (right based), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. “Munculnya inisiati RUU Disabilitas ini karena para penyandang disabilitas masih banyak mengalami diskriminasi baik secara fisik, mental, intelektual, juga sensorik saat berinteraksi di ling kungan sosialnya,” jelasnya usai sidang paripurna hari Selasa (20/10). (AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR


19

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI IX DPR RI KOMISI IX BERPENDAPAT KASUS ANESTESI RS SILOAM MUSIBAH Di awal tahun 2015 ini, kembali kita dikejutkan dengan meninggalnya dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang. Dua pasien di rumah sakit ini, meninggal dunia setelah diberi injeksi Buvanest Spinal produk PT Kalbe Farma. Pasien pertama adalah seorang wanita yang menjalani op erasi caesar dan pasien kedua adalah seorang laki-laki yang menjalani operasi urologi. Keduanya langsung dibawa ke ru ang ICU. Namun, kurang dari 24 jam nyawanya tak tertolong. Sementara itu, untuk pasien yang menjalani operasi caesar, bayinya selamat. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Buvanest Spinal yang diberikan ternyata bukan berisi Bupivacaine yang merupakan obat bius, akan tetapi berisi asam traneksamat golongan antifibrinolitik yang beker ja mengurangi pendarahan. Pihak RS Siloam mengaku sudah melakukan tindakan operasi sesuai prosedur. Terkait kasus tersebut, Komisi IX DPR RI membentuk Pani tia Kerja (Panja) dan langsung melakukan investigasi ke rumah sakit Siloam Karawaci dan ke PT Kalbe Farma di Bandung. Panja dibentuk bukan untuk menentukan siapa yang salah dan benar, tetapi untuk mendapatkan rekomendasi kepada peme rintah sebagai dasar tindak lanjut masalah ini. Selain melakukan investigasi ke RS Siloam Karawaci dan PT Kalbe Farma, Panja juga memanggil seluruh pemangku di bidang kesehatan, seperti Menteri Kesehatan, Kepala Badan POM, Komite Nasioanl Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Perhimpunan Dokter Anestesi, Ikatan Apoteker Indonesia, Asosiasi Farmasi Indonesia (Gabungan Perusahaan/GP Farmasi Indonesia) dan International Pharmaethical Manufactories Group. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI menemukan bahwa kasus meninggalnya pasien yang diduga karena injeksi obat Buvanest Spinal 0,5% Heavy 4 ml/5 (Bupivacaine HCI) produk si Industri Farmasi PT. Kalbe Farma, Tbk. hanya terjadi di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI tidak menemukan kasus serupa terjadi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI merekomendasikan bahwa kejadian ini adalah musibah di dalam dunia kesehatan sehingga men jadi momentum untuk segera melakukan perbaikan mendasar terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau ke jadian serupa baik di Rumah Sakit maupun di Industri Obat. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta PT. Kalbe Farma, Tbk, melakukan corrective action preventive action (CAPA) sesuai CPOB yang ditentukan oleh BPOM secepatnya. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta BPOM untuk mencabut segel dan mengaktifkan kembali line 6 sehingga dapat berproduksi kem bali. Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta kepada Rumah Sakit Siloam Karawaci untuk mematuhi ketentuan

20


Kunjungan Komisi IX DPR RI ke RS Siloam Karawaci

dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya pasal 32 terkait hak pasien secara konsisten sehingga pasien dapat terlindungi. Selain membentuk Panja Anestesi, Komisi IX DPR juga membentuk Panja BPJS Kesehatan, Panja Tenaga Kesehatan, dan Panja Kesehatan Haji. Panja BPJS Kesehatan dibentuk karena banyaknya perma salahan yang timbul terkait pelaksanaan program jaminan ke sehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang telah digulirkan pemerintah sejak Januari 2014. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional tersebut. Mulai dari aktivasi ke anggotaan, e-catalog, pelayanan fasilitas kesehatan dan aneka masalah lain kerap dikeluhkan masyarakat maupun pelayanan kesehatan. Sementara itu, Panja Tenaga Kesehatan Komisi IX dibentuk adalah untuk mengawal perekrutan CPNS Tenaga Kesehat an di tahun 2016 terutama terhadap 42.000 Bidan PTT. Hal tersebut, didasarkan pada Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak akan menghentikan perekrutan CPNS, khususnya tenaga kesehatan. Komisi IX DPR RI berharap perekrutan tersebut harus memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangan lamanya pengabdian. Tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat yang diangkat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah diusulkan kepada Kemen PAN untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pertimbangannya adalah karena PTT ini telah mengabdi cukup lama dan bertu gas di daerah terpencil. Namun, masalah ini belum disetujui karena harus memiliki regulasi sebagai payung hukum. Sedangkan untuk memberikan pengawasan kesehatan bagi jemaah haji yang akan beribadah di tahun 2015 ini, Komisi IX DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Kesehatan Haji. Panitia ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap persiapan dan juga pelaksanaan pemberian pelayanan ke sehatan terhadap para jemaah haji, khususnya bagi jemaah haji dengan resiko tinggi. Dewan berharap bahwa seluruh fasilitas kesehatan haji mulai sebelum keberangkatan jemaah haji, kemudian mereka masuk ke embarkasi, dan mereka terbang kemudian sampai di madinah, ini harus dapat perhatian secara sungguh-sungguh dari Kementerian Kesehatan. (SC) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI X DPR RI

SEPAKAT HAPUS PASAL KRETEK PADA RUU KEBUDAYAAN

Komisi XI DPR. Sohibul yang terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai memiliki tanggung jawab se makin luas di partainya. Di bidang anggaran, Komisi X DPR dan Mendikbud me nyepakati pagu alokasi anggaran definitif Kementerian Pendi dikan dan Kebudayaan untuk RAPBN 2016 sebesar Rp 49,232 Komisi X DPR, atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Pen triliun. Sementara, penurunan anggaran Badan Ekonomi didikan, menunjukkan komitmennya dengan memaksimalkan Kreatif tahun 2016 yang telah disetujui Komisi X, diharapkan tiga fungsi Dewan, kepada mitra kerjanya. Mengawali tahun tidak mengganggu target yang telah disepakati. Pagu angga 2015, Komisi X sudah melakukan pengawasan terhadap per ran sementara Bekraf semula sebesar Rp 1,157 triliun, namun siapan Ujian Nasional (UN) 2015 berbasis komputer (Computer mengalami pengurangan sebesar Rp 43 miliar, sehingga men Based Test), yang baru pertama kalinya dilaksanakan. UN On jadi Rp 1,113 trilun untuk tahun mendatang. Pertengahan Oktober, Komisi X DPR sepakat untuk line dianggap lebih efisien dan mengurangi kecurangan. Komisi X mendorong pelaksanaan UN berbasis komputer menghapus Pasal Kretek dari Rancangan Undang-Undang dapat diperluas dan digunakan oleh banyak sekolah. Walau Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas. Mengingat, pasal ini pun, program ini dianggap tidak menjamin permasalahan yang cukup menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Kepu melingkupi UN itu sendiri, maupun pendidikan Indonesia. tusan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyara Mendikbud mengklaim, dengan UN berbasis komputer ini akan kat yang menilai, dengan adanya Pasal Kretek ini, seperti ingin meminimilisir kecuranga n membudayakan konsumsi selama UN berlangsung. kretek kepada anak-anak. Implementasi Kurikulum Memperingati Hari Guru 2013 pun menjadi sorotan Nasional (HGN) pada 25 No Komisi X. Komisi X meni vember 2015, Komisi X meni lai penghentian sementara lai, distribusi guru yang tidak penerapan K13 membuat merata menyebabkan banyak pihak penyelenggara pen sekolah kekurangan guru, masih menjadi masalah yang didikan menjadi bingung. perlu mendapatkan perhatian Pemerintah dinilai tidak me dari Pemerintah. miliki ketegasan untuk me Akhir November, Tim Panja nentukan, apakah K13 dapat Program Indonesia Pintar diterapkan atau dihentikan (PIP) mendatangi Provinsi sementara. Jawa Timur untuk melihat Permasalahan Kemen dari dekat problem implemen pora dengan PSSI pada awal 2015 pun mendapat sorotan Penyerahan palu pimpinan kepada Wakil Ketua Komisi X yang baru, Abdul tasi PIP di daerah. Penyaluran Kharis Almasyhari dari Komisi X. Komisi X ber dana Program Indonesia Pin harap Menpora dapat berkomunikasi dengan PSSI, dan men tar (PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya. cari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Apalagi, Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan semenjak Menpora Imam Nahrawi dilantik belum ada perte dana PIP di bank pelaksana. Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, ada muan antara Menpora dengan PSSI. Pembekuaan PSSI oleh sistem pada PIP yang perlu diperbaiki, sehingga pencairan Kemenpora, pun dianggap salah alamat. Akibat kekisruhan yang tak kunjung usai, Komisi X meminta bisa lebih cepat dan tak menemui kendala. Awal Desember 2015, Komisi X menurunkan Tim Panja RUU Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat 23 Juni 2015. Komisi X juga meminta Menpora dan PSSI Kebudayaan ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk mensosialisasi membicarakan langkah-langkah strategis bersama PSSI untuk kan dan menjaring masukan bagi RUU tentang Kebudayaan. segera mengakhiri sanksi FIFA. RUU ini diharapkan mampu membantu pengembangan kebu Prestasi Indonesia di Sea Games 2015 Singapura dinilai dayaan di Indonesia. mengecewakan. Dengan perolehan medali yang didapat, me Dalam waktu bersamaan, Tim Panja RUU Sistem Perbu nempatkan Indonesia di peringkat ke lima. Padahal, Indonesia kuan, berkunjung ke Provinsi DI Yogyakarta untuk menyerap menargetkan minimal peringkat ke tiga. Hasil ini dinilai masih aspirasi terkait RUU ini. Dengan adanya RUU, diharapkan ma mengecewakan dan tak memenuhi harapan. syarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaat Mengawali September 2015, jabatan Wakil Ketua Komisi X kan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh DPR Sohibul Iman (F-PKS), kini digantikan oleh Anggota DPR ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, Kharis bertugas di mencerdaskan kehidupan bangsa. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW


21

laporan utama

KALEIDOSKOP KOMISI XI DPR RI TARGETKAN RUU JPSK DAN RUU PERBANKAN SELESAI TAHUN 2015 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang sudah dimulai pada awal Januari, memacu Anggota Dewan untuk segera mengerjakan tugasnya di tiga fungsi Dewan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama tahun 2015 pun, Komisi XI sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan per bankan, menjalankan ketiga fungsinya dengan maksimal. Mengawali tahun 2015, Komisi XI langsung membahas RAPBN-P 2015 bersama Pemerintah. Berbagai pandangan Anggota Komisi XI yang mewakili fraksinya pun mewarnai jalannya pembahasan. Kesepakatan yang didapat, pertum buhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Besaran inflasi disepakati

Komisi XI DPR RI Menyerahkan DIM RUU JPSK kepada Menteri Keuangan

sebesar 5,0 persen, Suku Bunga SPN 3 Bulan 6,2 persen dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 12.500 per 1 US$. Sementara, terkait bidang keuangan, Komisi XI DPR mem buat sejarah baru bagi bangsa Indonesia yaitu Arsitektur Sistem Keuangan Republik Indonesia. Komisi XI sudah mem buat kerangka berfikir tentang pembangunan ke depan, dima na ada target, ada kerangka makro pembangunan mengenai pertumbuhan ekonomi, BI, inflasi dan lain-lain. Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada beberapa bulan waktu yang lalu, pun tak luput dari perhatian Komisi XI. Komisi XI langsung mengadakan rapat kerja dengan Ke menkeu, BI, OJK, dan LPS. Rapat menghasilkan tujuh kesimpu lan, yang diharapkan mampu memperbaiki performa rupiah. Menghadapi ekonomi yang tidak bersahabat, Komisi IX sempat meminta pemerintah untuk membentuk crisis center. Terkait kinerja pengawasan, Komisi XI juga melakukan kun jungan kerja ke beberapa daerah. Dalam kunker ke DI Yogya karta yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Marwan Cik Asan, pihaknya meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan oleh Pemerintah, Marwan menilai kebijakan ini lebih mem berikan kepastian, sehingga diharapkan dapat mendorong

22


pertumbuhan ekonomi. Sementara, Anggota Komisi XI DPR, Willgo Zainar berharap, paket kebijakan ini dapat memicu per tumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekono mian yang kurang bersahabat. Komisi XI pun terlibat dengan pemilihan pejabat publik, salah satunya Calon Deputi Gubernur BI. Pertengahan April, Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada tiga calon, yakni Dody Budi Waluyo, Erwin Riyanto, dan Hendy Sulistiowati. Usai melalui uji yang ketat, Komisi XI menyetujui Erwin Riyanto. Target penerimaan pajak pada tahun 2015, Komisi XI mem perkirakan tidak lebih dari 90 persen dari target. APBN-P 2015 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,258 triliun. Namun hingga 4 November 2015, penerimaan pajak baru men capai 59,84 persen, atau sebesar Rp 774,4 triliun. Akibat tidak tercapainya target, Dirjen Pajak pun mengundurkan diri. Akhir September 2015, Komisi XI DPR dan Pemerintah akh irnya menyepakati asumsi makro dalam RAPBN tahun 2016. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 persen. Kesepakatan berikutnya, asumsi inflasi dan SPN 3 bulan, dipatok masing-masing 4,7 persen dan 5,5 persen. Se dangkan untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam nota keuangan Rp13.400 per dolar AS. Fungsi anggaran Komisi XI dijalankan dengan menyetujui anggaran empat mitranya untuk tahun anggaran 2016. Untuk Kementerian Keuangan, disetujui sebesar Rp 39,278 triliun, BPK disepakati sebesar Rp 3,471 triliun, BPS sebesar Rp 5,4 triliun, dan BPKP sebesar Rp 1,663,4 triliun.

Penandatanganan kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2016

Komisi XI DPR menargetkan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Perbankan rampung Tahun 2015. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyerahan Daftar Inven tarisasi Masalah (DIM) dari Komisi XI kepada Menkeu pada akhir November lalu. Total DIM sebanyak 409 pasal, dengan 315 pasal masih terdapat masalah substansif, 70 pasal tetap, dan 23 pasal redaksional yang berubah. Untuk memperkaya draft RUU JPSK, pada awal Oktober lalu, Komisi XI meminta dari masukan dari para pakar eko nomi, diantaranya, Mantan Wakil Presiden RI Boediono, Hasan Bisri, Bambang Subianto, Erman Rajagukguk, Hadi Purnomo, dan Miranda Goeltom. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW

laporan utama

KALEIDOSKOP BANGGAR DPR RI MINTA PEMERINTAH SUSUN ANGGARAN LEBIH REALISTIS Mengawali tahun 2015, Badan Ang garan (Banggar) DPR, membahas Ranca ngan Undang-undang APBN-Perubahan 2015, dan menyepakati berbagai poin di dalamnya. Hasil pembahasan di Bang gar, kemudian di bawa ke Pembahasan Tingkat II di Paripurna DPR.

BADAN ANGGARAN perkembangan perekonomian saat ini. “Untuk itu, perlu Pemerintah melaku kan penyesuaian Rencana Pembangu nan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sehingga dapat menjadi acu an dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dan tahun-ta hun berikutnya, yang juga akan menjadi penyusunan APBN,” jelas Ahmadi.

Suasana Rapat Banggar DPR RI

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit melaporkan, kesepakatan pada asumsi dasar APBN 2015, yaitu pertum buhan ekonomi disepakati di angka 5,7 persen, inflasi sebesar 5,0 persen, dan nilai tukar Rp 12.500 per 1 USD. Kemu dian, tingkat suku bunga SPN 3 bulan disepakati 6,2 persen, dan harga min yak mentah 60,0 USD/barel. Lifting mi nyak bumi 825 ribu barel/hari, lifting gas bumi 1.221 ribu barel setara minyak perhari, sehingga lifting minyak dan gas bumi disepakati 2.046 ribu barel per hari. Dengan asumsi dasar tersebut, di sepakati pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp 1.761 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 1.984 triliun. Sementara, besaran defisit disepakati sebesar Rp 222,5 triliun, atau 1,9 persen dari PDB. Besaran defisit ini lebih rendah dari APBN 2015 sebesar 2,21 persen dari PDB. Dimulainya pembahasan Ranca ngan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016, Banggar meminta Pemerintah agar lebih realistis serta berdasarkan kondisi dan

Melemahnya nilai tukar rupiah terha dap dolar AS, hingga mencapai lebih dari Rp 14 ribu lebih, juga menjadi sorotan Banggar. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid menilai Pemerintah kurang serius dalam mengantisipasi hal ini. Termasuk dalam menghadapi pelam batan pertumbuhan ekonomi global. “Pemerintah kurang antisipasi dan telat berpikir. Sekarang kurs rupiah ter hadap dolar AS sudah Rp 14 ribu lebih. Ini ibarat sakit sudah sampai leher, kita su dah tidak dalam upaya bagaimana me ngantisipasi. Termasuk dalam mengha dapi ekonomi dunia. Padahal DPR sudah memberikan dorongan,” tegas Jazilul. Terkait pertanggungjawaban pelak sanaan APBN 2014, sebelum disepakati di Paripurna, terlebih dahulu di Bang gar. Sejumlah catatan turut menyertai persetujuan ini. Diantaranya, masih adanya permasalahan birokrasi pencair an anggaran, dan masih adanya temuan BPK yang merupakan pengulangan dari temuan BPK tahun-tahun sebelumnya. Berkutat dengan keuangan negara, Banggar menilai banyak APBN yang mubazir setiap tahunnya karena tidak

terserap dengan optimal oleh Kemente rian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Banggar melihat, penyebab rendahnya peran belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah akibat buruknya koordinasi lintas kementerian atau lembaga (K/L). “Kita masih melihat masih lemahnya koordinasi antar Kementerian dan Lem baga. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, membangun jalan yang diper untukan untuk menunjang pelabuhan, tapi pelabuhannya belum dibangun,” kata Ahmadi. Di tahun 2015 ini pun, Banggar mem perkirakan Pemerintah tidak akan me nyerap anggaran secara optimal. Bang gar pesimis Pemerintah dapat menyerap anggaran hingga 100 persen di waktu yang tersisa ini. Mendekati deadline pengesahan RAPBN 2016, DPR mengebut pemba hasan. Hingga akhirnya, sembilan fraksi DPR (F- Gerindra menolak) di Bang gar menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2016, ke Pembahasan Tingkat II. Di Paripurna pun, pembahasan sempat mengalami kebuntuan. Hingga akhirnya dilakukan lobi, dan didapati dua kesepakatan. Pertama, menyetujui Rancangan APBN 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016, dengan catatan, bahwa seluruh catatan merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari yang wajib dilaksanakan dari pemerintah. Kedua, Penanaman Modal Negara (PMN) dikem balikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang. Terkait postur anggaran, pendapa tan negara disepakati sebesar Rp 1.822,5 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun. Sementara Asumsi Makro yang disepakati meliputi Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, Inflasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900/US$, Tingkat Suku Bun ga SPN 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indone sia Crude Price) US$ 50/barel, Lifting Minyak 830.000 barel per hari, dan Lifting Gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/IW


23

laporan utama

KALEIDOSKOP BALEG DPR RI

BADAN LEGISLASI

BALEG BERHASIL PERJUANGKAN UP2DP Wacana pembentukan polisi parle sendiri,” kata Sareh. Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo men sempat menuai pro kontra, karena urgensinya dianggap belum relevan de menambahkan yang sedang dibahas ngan kondisi saat ini. Dibentuknya polisi Baleg adalah Peraturan Tata Tertib DPR parlemen di komplek parlemen senayan RI tentang Sistem Pengamanan di Ling dinilai akan menjauhkan anggota dewan kungan Gedung DPR RI, bukan memba dengan rakyatnya. Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg) Sarehwiyono me nyatakan DPR bukan memben tuk polisi parlemen tapi mem buat peraturan mengenai sistem pengaman terpadu di komplek Gedung Parlemen. Ia mengaku banyak yang salah mengartikan mengenai hal ini, seolah-olah DPR akan membentuk polisi parlemen sendiri. “Sebetulnya bukan demikian, tapi bagaimana sistem penga manan di Gedung Parlemen ini tertata dengan baik. Dengan demikian kita harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tidak mungkin kita akan berdiri Ketua Baleg DPR RI Sareh Wiyono

24


has pembentukan polisi parlemen. “Peraturan DPR RI ini menjadi hal yang penting dan keamanan menjadi sesuatu yang mutlak karena komplek Parlemen ini adalah merupakan lem baga negara, dimana lembaga negara ini belum mendapatkan satu perhatian khusus,” kata Firman. Mengenai pembentukan Peraturan DPR RI tentang Sistem Keamanan di lingkungan Gedung DPR RI ini mendapat dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Bad a n Pemeli h a ra a n Ke amanan Mabes Polri Komjen. Pol. Putut Eko Bayuseno, S.H. menyatakan sangat mendu kung terhadap rencana pem berdayaan tenaga Pamdal (Pe ngamanan Dalam.red) dalam rangka peningkatan keaman an di lingkungan DPR. Pada prinsipnya polri mendukung peningkatan keamanan menu ju kepada yang lebih baik. Menurutnya, sistem pe ngamanan di DPR perlu disem purnakan. Salah satu solusi nya yaitu dengan melakukan seleksi ulang terhadap tenaga

Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat peninjauan sistem keamanan di Lingkungan DPR

pengamanan dalam (pamdal) yang ada saat ini untuk kemudian diberikan pen didikan dan pelatihan sebagaimana petugas keamanan. Karena menurut nya, berdasarkan informasi tidak semua tenaga pamdal yang ada telah mengikuti pendidikan yang bersertifikat. Ia juga menyarankan pentingnya kesadaran dan pengertian dari semua yang melakukan aktivitas di Gedung De wan termasuk Anggota Dewan sendiri. Menurutnya, perlu dibuat suatu per aturan yang benar-benar ditaati oleh semua penghuni Gedung Rakyat ini. Selain membuat Peraturan DPR RI tentang Sistem Keamanan di Lingku ngan Gedung DPR RI yang sampai hari ini masih dibahas Baleg, Baleg juga telah berhasil menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau lebih dikenal dengan “Dana Aspirasi”. Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Peng usulan Program Pembang un an Daerah Pemilihan disahkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Juni 2015. Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Panja Dana Aspirasi yang juga Wakil Ke tua Baleg DPR Totok Daryanto menyam paikan usulan program dana aspirasi ini telah dibahas dan disepakati dalam be berapa tahap di DPR, termasuk dalam

Panja Baleg DPR. Menurutnya, hanya tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Hanura, yang menolak adanya usulan dana aspirasi dalam Peraturan

jutkan pembahasan UP2DP pada tahap berikutnya.” Tambah Totok. Di tahun 2015 ini, selain membahas dua peraturan DPR RI tentang Sistem Keamanan di Lingkungan DPR RI dan Tata Cara Pengusulan Program Pem bangunan Daerah Pemilihan, Baleg DPR telah menyelesaikan harmonisasi terhadap delapan Rancangan UndangUndang (RUU) Usul DPR antara lain RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Ta hun 2015 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Ta hun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, RUU tentang perubahan kedua atas UU No mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Pen jaminan, RUU tentang Larangan Minu man Beralkohol, RUU tentang Jasa Kon struksi, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Sistem Perbukuan. Dua RUU yaitu RUU tentang peruba han atas UU Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penepatan Peraturan Pemerintah

Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto

DPR tersebut. “Soal tata cara dalam melaksanakan hak anggota untuk me ngusulkan dan memperjuangkan pro gram pembangunan daerah pemilihan, anggota menyusun secara tertulis dan ditandatangani anggota yang bersang kutan,” imbuhnya. “Dengan itu, Pleno Badan Legislasi sepakat bulat melan

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Januari 2015. (SC) FOTO: NAEFUROJI, ANDRI/PARLE/IW


25

laporan utama

KALEIDOSKOP BKSAP DPR RI

Opening Session Sidang GOPAC ke-6 di Yogyakarta

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

ANGGOTA DPR PIMPIN ORGANISASI PERLEMEN ANTIKORUPSI SE-DUNIA Kabar baik ini sepertinya kurang dicatat publik. Awal Oktober 2015, Wakil Ketua DPR Fadli Zon ter pilih menjadi Ketua Organisasi Anggota Parlemen Global Antikorupsi (GOPAC). Tidak main-main, or ganisasi ini didukung oleh anggota parlemen yang tersebar di 74 negara di dunia. Ia terpilih sebagai Presiden GOPAC menggantikan Ricardo Garcia Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang board meeting yang dihadiri oleh 5 perwakilan benua dan regional chapter seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North America. Susunan kepengurusan lainnya adalah, Wakil Ketua GOPAC Paula Berto dari Amerika Latin dan Osei Kyei-Mensah-Bonsu dari Ghana. Sekre taris GOPAC Oceania, John Hyde dari Australia dan

26


bendaharanya dari Karibia. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, ter pilihnya sebagai Ketua GOPAC merupakan tugas berat. Dia sebagai orang pertama Indonesia yang menjabat sebagai Ketua GOPAC. “Saya melihat ini adalah kerja berat. Pertama menyangkut reputasi internasional GOPAC yang sudah cukup bagus, standingnya di dunia internasional dan kesempatan pertama bagi orang Indonesia, buat saya ini suatu amanah yang berat karena menyangkut nama baik dan standing position dalam pemberantasan ko rupsi itu sendiri,” ujar dia. Sementara itu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mendapat ke sempatan memaparkan konsepnya sebagai panelis

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan di New York

bentuk dan cara yang dilakukan oleh Al Nusrah Front (ANF) Boko Haram dan Daesh Islamic State (IS). Pada butir kesepaka tan juga mengajak seluruh negara parlemen Asia Afrika untuk berjuang bersama dalam memberantas terorisme, ekstrem isme dan group radikal diantara anggota Parlemen Asia Afrika. Pelaksanaan Asian African Parliamentary Conference (AAPC) sebagai bagian dari peringatan 60 tahun Konferensi Asia Africa dinilai cukup berhasil. Harapan publik agar ke giatan ini jangan hanya sekedar seremoni dinilai positif dan berhasil mendorong peserta konferensi bekerja optimal. “Ke giatan ini tentu ada aspek seremoni, kita harus akui. Namun secara umum parlemen dari 30 negara yang hadir telah berha sil menyepakati deklarasi yang berisi aksi nyata dalam kerang ka ingin mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan di dua kawasan ini,” kata anggota BKSAP Hamdani. Sepanjang tahun 2015, BKSAP DPR telah mengirimkan se jumlah delegasi diantaranya ke Forum Parlemen Asia Pasifik di Quito, Ekuador. Ada empat tema besar yang dibahas dian taranya Cooperation for advancing freedom, peace, democracy and prosperity dan non military cooperation for matters regarding peace and regional securities. Awal Desember BKSAP juga menghadiri Sidang Umum APA ke-8 di Phnom Penh, Kamboja. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam pi datonya pada sidang ini menyampaikan pentingnya Parlemen Asia bersatu menghadapi terorisme. “Teror di Paris dan Beirut belum lama ini menunjukkan kepada kita bahwa aksi seperti ini tetap menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas. Perkembangan ini harus kita hadapi bersama, setiap bangsa harus bersatu, saling bantu dalam menghadapi ancaman itu,” tekan dia. (IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS, RIZKA, DOK. BKSAP/PARLE/IW

dalam pertemuan High Level Thematic Debate on Means of Implementation for a Transformative Post-2015 Development Agenda yang diadakan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Acara ini mengundang negara-negara ang gota untuk mendiskusikan isu-isu kritis. Dari parlemen dunia, hanya Indonesia dan Mexico yang diundang. Acara dibuka oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sam Kutesa dari Uganda. Nurhayati menegaskan, parlemen punya peran strategis di setiap negara dalam program MDGs (Millenium Development Goals). Dari parlemenlah aturan main berupa UU yang me nyangkut pembangunan dirumuskan. Parlemen berkepenti ngan menyusun legislasi, anggaran, dan evaluasi undang-un dang yang terkait dengan agenda pembangunan global. April 2015 sejarah kembali ditorehkan DPR karena berha sil mengusung hajat besar Konferensi Parlemen Asia Af rika (KPAA). Kegiatan yang dikomandoi Badan Kerja Sama Antar Parlemen — BKSAP DPR ini sebagai salah satu bagian dari agenda per ingatan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Indonesia 60 tahun lalu. KPAA menghasilkan 24 butir ke sepakatan diantaranya mengenai butir solidaritas untuk Palestina, Perdamaian dan Kesejahteraan dan Kerjasama Asia Afrika di masa mendatang. Parle men Asia Af rika mendukung Palestina menjadi negara observer di PBB seb agai bentuk pengakuan internasional atas keberadaan Palestina dan hak kedaulatan terhadap wilayah mereka. Terkait persoalan kejahatan transna sional terorganisir, seluruh anggota parlemen menolak segala bentuk te rorisme dan manifestasinya. terma suk juga perusakan benda bersejarah serta penyelundupan benda bersejarah tersebut baik langsung maupun tidak langsung dari situs arkeologi, museum, Pemukulan gong oleh Presiden RI membuka acara Asian African Parliamentary Conference perpustakaan, arsip, dalam berbagai


27

laporan utama

KALEIDOSKOP BURT DPR RI

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

PERJUANGAN BURT TINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI DPR

garan negara lebih dari dua ribu triliun. Tidak hanya itu, di Gedung DPR ini juga kerap dimanfaatkan untuk menerima tamu-tamu negara, serta tempat diada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) prasarana dari TV Parlemen dan Majalah kannya event-event internasional. merupakan salah satu alat kelengkapan Parlementaria yang merupakan sub ba Ia menilai selama ini pengaman dewan yang ada di DPR RI. Tugas BURT gian Pemberitaan. Pasalnya sebagai an dalam atau Pamdal DPR telihat diantaranya adalah menetapkan kebi unit kerja yang yang mempublikasikan kurang reaktif, terutama ketika ada jakan kerumahtanggan DPR, melaku seluruh kegiatan anggota DPR kepada kejadian-kejadian yang genting. Ia kan pengawasan terhadap Sekretariat masyarakat perlu dukungan peralatan mencontohkan saat terjadi Rapat Pari Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan yang memadai. purna pengambilan keputusan pe kerumahtanggaan DPR. Tidak se milihan Pimpinan DPR beberapa dikit tugas yang berhasil dijalankan waktu lalu, dimana Pamdal tidak BURT DPR selama setahun terakhir reaktif dan membiarkan begitu ini, diantaranya adalah: saja anggota DPR yang naik-naik ke panggung. Oleh karena itu menu DESAK MENKEU CABUT rutnya keberadaan Polisi Parlemen PEMBLOKIRAN ANGGARAN sangat diperlukan saat ini. Saat DPR ditemui di sela-sela Rapat Paripur Di pembukaan tahun 2015, DPR RI “bernasib” yang sama dengan be na Selasa (14/04), ia mengaku belum menentukan jumlah personil polisi berapa lembaga dan Kementerian parlemen yang akan didatangkan di lainnya yang mendapat pembloki Ketua BURT Roem Kono meninjau Ruang Pemberitaan DPR RI DPR. ran anggaran dari Kementerian “Saya meninjau ruangan TV Parle DUKUNG LARANGAN Keuangan. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR pada men kok ruangannya sempit kaya gitu. PENGGUNAAN MOBIL DINAS Jumat (9/1) terungkap anggaran DPR Padahal ini lembaga besar yang kedudu UNTUK MUDIK sebesar Rp 783 miliar masih diblokir Ke kannya sama dengan lembaga Kepre Anggota BURT DPR RI Rendy Lama sidenan,” kata politisi Partai Demokrat djido mendukung sikap tegas KPK yang menterian Keuangan. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga tersebut saat meninjau ruangan kerja tetap melarang penggunaan mobil di (BURT) DPR Roem Kono tidak menge Bagian Pemberitaan Lantai II, Gedung nas untuk mudik pada lebaran yang akan datang ini. Pasalnya Menteri PAN tahui secara pasti alasan pemblokiran Nusantara III, Rabu (4/3) siang. Beberapa sarana dan prasarana yang dan Reformasi Birokrasi Yudy Krisnandi anggaran tersebut. Ia menduga hal itu terkait persoalan teknis semata. Oleh akan diperjuangkannya diantaranya ketika itu mengijinkan PNS (Pegawai karena itu Politisi dari Fraksi Partai Gol adalah penambahan komputer di TV Negeri Sipil) menggunakan mobil dinas kar ini mendesak agar Menteri Keuan Parlemen dan Majalah Parlementaria. untuk keperluan mudik lebaran. Hal ini gan segera mencabut pemblokiran Peningkatan akses internet yang selama sempat menuai polemik di masyarakat. “Namanya mobil dinas tidak boleh anggaran tersebut, karena akan meng ini terlihat sangat lambat terutama ke ganggu kinerja Dewan dan Sekretariat tika mengunggah foto dan berita me untuk kepentingan pribadi, terma Jenderal DPR. ngalami masalah. Ia berharap pejabat di suk mudik. Dari dulu ketentuan sudah “Saya bilang kalau diblokir berarti Setjen DPR untuk segera mengirim 10 diberlakukan seperti itu,” katanya usai sama saja mengurangi peranan DPR dan unit komputer terbaru. mengikuti rapat BURT dengan jajar mengurangi kinerja DPR. saya minta ke “Kita ini parlemen yang mengatur an Setjen DPR di Komplek Parlemen, pada Menteri Keuangan untuk dicabut, anggaran negara Indonesia, masak ma Senayan, Senin (29/6). Rendy yang juga anggota Komisi V karena itu untuk kepentingan pening salah-masalah di internal Dewan tidak (bidang transportasi dan infrastruktur) katan kinerja anggota dan Kesekjenan diperhatikan,” ujar Agung. DPR,” ungkap Roem Kono sesaat sebe PEMBENTUKAN POLISI PARLEMEN DPR ini menegaskan, mobil dinas tidak lum mengikuti Rapat Paripurna, Senin Ketua BURT, Roem Kono menyetu diperbolehkan untuk kepentingan mu (12/1). jui usulan dibentuknya polisi parlemen. dik. Kecuali status mobil sudah dim, itu Politisi Partai Golkar ini mengatakan boleh. Apalagi sekarang banyak mobil PERJUANGKAN PENINGKATAN sangat diperlukan suatu peraturan dinas yang sudah didim (pindah kepe PERALATAN DI BAGIAN PEMBERITAAN pengamanan yang jelas mengenai pe milikan), itu bisa dilakukan termasuk Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi nga manan di Gedung DPR. Karena di pembayaran pajaknya oleh pribadi PNS Santoso akan memperjuangkan pening tempat inilah berlangsung pembahasan yang bersangkutan. (AYU) FOTO: IWAN ARkatan kualitas dan kuantitas sarana dan perundang-undangan dan masalah ang MANIAS/PARLE/IW

28


laporan utama

KALEIDOSKOP MKD DPR RI TEROBOSAN MKD UNTUK TRANSPARANSI MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan benar-benar mendapat perha tian publik dalam beberapa waktu tera khir. Perhatian itu dijawab pula dengan melakukan terobosan, membuka sidang pemeriksaan kepada publik. Langkah pertama dimulai pada saat mendengar keterangan pihak pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dalam perkara dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. “Iya sidang MKD itu pada prinsipnya tertutup tetapi apabila per sidangan meminta terbuka, bisa saja itu dilakukan. Prinsipnya kami mencermati kasus ini sangat menarik perhatian ma syarakat sehingga ini tentu menjadi per timbangan,” kata anggota MKD Darizal Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta awal Desember 2015. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini menyebut pihaknya me nyadari harapan masyarakat sangat besar pada penuntasan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia menekankan MKD dalam proses peme riksaan hanya fokus pada apakah ada pelanggaran etik. Masalah lain misalnya pidana merupakan ruang bagi kepolisian dan kejaksaan. Pendapat akhir 10 anggota MKD me nyatakan Setya Novanto bersalah me langgar kode etik dengan sanksi ringan sedangkan 7 memilih sanksi berat. Per sidangan ditutup setelah Novanto me nyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Mahkamah Kehormatan DPR RI pada masa persidangan I tahun 2015-2016 telah menerima 17 perkara baik dengan pengaduan maupun tanpa pengaduan. Hal ini disampaikan Pimpinan MKD dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, akhir Oktober lalu. Perkara yang telah diputuskan diantaranya di nyatakan terbukti melanggar kode etik. Perkara tersebut adalah, Kasus Krisna Mukti (FPKB) yang terbukti melaku kan pelanggaran kode etik terkait etika keluarga dan pribadi dan dikenakan sanksi teguran lisan. Selanjutnya perka ra Frans Agung Mula Putera (FP Ha

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN nura) mendapat sanksi teguran tertulis demikian pula Zulfadhli (FPG). Semen tara perkara Muhlisin (FPPP) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Rapat pleno MKD juga memutus kan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon telah melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan pertemuan dengan pengusaha yang juga calon kandidat Presiden AS Donald Triumph. Keputusan diambil setelah melewati pembahasan dan perdebatan

Pimpinan MKD menerima palu sidang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

diantara anggota mahkamah, pada akh irnya semua sepakat dua pimpinan de wan ini melakukan pelanggaran kode etik ringan. Selanjutnya sanksi lain juga diberikan kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang tersandung etik saat me nyatakan sebagian anggota dewan ra da-rada bloon dalam sebuah talk show acara televisi. Ketua MK D Surahman Hidayat menjelaskan dalam melaksanakan tugas sejumlah pihak diajak serta diantara nya Polri, PPATK, pakar dari perguruan tinggi dan media yang membantu men gabarkan perkembangan perkara ke pada masyarakat. “Kita mengharapkan dukungan DPR baik secara kelembagaan maupun personal,” tutur politisi FPKS ini. Tidak kalah penting dukungan ma syarakat luas untuk bersama membang un dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

MKD HASIL TERBAIK UU MD3 Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI mengundang Pakar Hu kum Tata Negara Jimly Assiddiqi un tuk menggali masukan dalam upaya

mengoptimalkan peran AKD yang baru dibentuk ini. Setelah berubah menjadi Mahkamah ada sejumlah penyesuaian kalau dibandingkan pendahulunya Badan Kehormatan. Prof. Jimly Assiddiqi menyebut MKD sebagai hal positif yang patut diapresiasi. “Ditengah banyak per tanyaan soal materi UU MD3 ada yang sangat bagus yaitu dimuatnya ketentuan tentang MKD,” paparnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut perkembangan di dunia saat ini orang semakin sadar hukum pidana tidak bisa lagi diandalkan untuk mengatur manusia. Hukum semakin rumit, tidak efisien dan persidangan di pengadilan bisa memakan waktu 2 tahun sementara nama baik institusi tersandera. “Masalah ini yang dijawab dengan peradilan etika, bagaimana menyelamatkan nasib institusi karena jarang sekali putusan pengadilan bisa cepat. Jadi MKD ini proyek pertama DPR yang menggunakan istilah pengadilan. Saya harap bisa sukses dan mengubah wajah DPR,” kata dia. Ia menyebut ke berhasilan Komite Etik di Senat Amerika Serikat. Para senator yang terhormat itu sangat segan kepada lima orang anggota Komisi Etik yang berhasil menjalankan tugasnya menjaga wibawa pejabat pub lik. Saat ini menurutnya di 50 negara ba gian AS sudah memiliki lembaga etik dan terus berkembang. Untuk membangun pemahaman yang benar diantara anggota dewan MKD mengadakan kegiatan Sosialisasi Per aturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap. Salah satu pertanyaan yang mengemuka dalam sosialisasi di Fraksi PAN akhir Mei lalu ialah tentang sanksi bagi anggota yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang dengan pe mindahan keanggotaan pada alat ke lengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpin an AKD. Sedangkan sanksi berat adalah pemberhentian sementara paling sing kat selama tiga bulan atau pemberhen tian sebagai anggota dewan. (IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW


29

laporan utama

KALEIDOSKOP PANSUS DPR RI

PANITIA KHUSUS

LINDUNGI HAK KARYA INTELEKTUAL MELALUI PATEN DAN MERK Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki be berapa unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat keleng kapan. Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersi fat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Tim Pansus RUU Merek tinjau Dirjen HAKI Kemenkumhan

Seperti halnya, Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah ang gota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Namun demikian, rapat paripurna atau bamus dapat memperpanjang atau mem perpendek jangka waktu penugasan Pansus. Dalam tahun 2015, ada beberapa Pansus yang telah ditetap kan. Pada pertengahan Juni, Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Paten. John Azis terpilih berdasarkan kesepakatan rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN), di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6). Politisi dari Partai Golkar, yang terpilih sebagai Ketua Pan sus RUU Paten ini meminta kepada seluruh pimpinan dan ang gota Pansus untuk sungguh-sungguh, dan saling bekerjasama dalam penyusunan RUU Paten. Apalagi, tambahnya, saat ini DPR sangat disorot oleh publik terkait kinerjanya yang kurang memuaskan. “Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa dugaan itu tidaklah benar. Karena itu, saya minta dukungan dari seluruh Anggota Pansus, apa yang menjadi amanah ini, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Terkait RUU Paten menurutnya, hak paten itu menun jukkan kemajuan peradaban suatu negara, sehingga makin banyak hak paten yang didaftarkan berarti negara itu kaya, karena hak paten itulah yang akan menggerakkan sektor per ekonomian masyarakat. Termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Hanya saja kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak paten tersebut masih rendah. “Hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu

30


negara. Seperti negara-negara maju yang setiap tahunnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan hak paten atas hasil karya teknolo gi yang dihasilkan,” tegas John Kenedy Aziz Karena itu politisi F-PG itu berharap Indonesia terus mengembangkan hak paten, mengingat sudah menjadi indika tor, peringkat kemajuan suatu negara di dunia. Sekaligus untuk melindungi hak karya intelektual masyarakat dan mencegah masyarakat lain untuk mengambil keuntungan secara ilegal. “Jadi, DPR berkomitmen akan pentingnya hak paten ini un tuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah sekitar April – Mei 2016 akan disahkan,” ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (FPAN) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Merek. Keputusan ini didapatkan setelah rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7). Ketua Pansus RUU Merek Desy Ratnasari mengatakan, dirinya mengharapkan RUU Merek dapat memudahkan pela yanan dan pendaftaran merek lokal para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nantinya. “Kita mengharapkan RUU ini dapat memberikan pelayanan bagi UMKM dalam mendaftarkan mereknya serta dapat mun cul merek lokal sehingga dapat memberikan manfaat bagi ma syarakat Indonesia,” jelasnya kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (31/8). Menurutnya, RUU Merek ini akan memangkas waktu pendaftaran merek yang tadinya bertele-tele melalui RUU ini semakin dipermudah, serta memberikan kepastian terhadap merek lokal dan masyarakat dapat semakin mencintai produk dalam negeri. “Melalui RUU ini kita semua berharap dapat memberikan pelayanan lebih mudah dan muncul pelaku eko nomi lokal yang bersaing dikancah internasional,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal mengatakan, kuatnya arus globalisasi di segala bidang, ter masuk sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, membuat suatu regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk merek harus mampu memenuhi perkembangan yang ada serta efektif dalam memberikan jaminan hukum bagi merek yang telah didaftarkan. “Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagang an memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan saat ini,” ujar Refrizal selaku Ketua Tim saat kunker RUU Mer ek di Surabaya, Kamis, (17/9). Menurutnya, pentingnya suatu merek merupakan kon sekuensi Indonesia yang telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs). “Tujuan Perjanjian TRIPs adalah memberikan perlindu ngan Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakkan hak menuju perdagangan yang sehat,” ujarnya.

sus bisa minta pandangan dan solusi yang ditawarkan. Anggota Pansus RUU Larangan Minimal Beralkohol (Minol) Mohammad Syafii mengatakan, anggota DPR periode ini me miliki kesamaan pandangan bersama pemerintah bahwa RUU Minol harus diselesaikan pada Juni 2016. Terkait judul RUU La rangan bukan Pengaturan, sebetulnya minol ini tidak punya dampak positif apapun. “Substansi yang akan dibahas adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, sebab sudah jadi fakta bahwa kerusuhan, kecelakaan dan perkelahian serta tindak kejahatan itu berawal dari konsumsi minuman keras. Dunia sepakat minuman keras Pimpinan Pansus RUU MInol jadi sumber berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hu Pada Oktober 2015, Politisi PPP Mohammad Arwani Tomafi kum,” tandas politikus Gerindra, Rabu (2/11). terpilih dan disahkan sebagai Ketua Pansus RUU Larangan Sementara itu, baru-baru ini, Pansus Angket Pelindo II DPR Minuman Beralkohol (Minol) dalam rapat perdana Pansus yang yang diketuai oleh politisi dari F-PDI Perjuangan Rieke Diah dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kamis (22/10) di Pitaloka, mendesak agar Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, diberhen Gedung DPR, Jakarta. tikan sementara agar tak mengganggu jalannya pemeriksaan Ketua Pansus Arwani Tomafi yang didampingi tiga wakilnya yang dilakukan Pansus. Desakan pemberhentian sementara mengatakan, pembahasan RUU Minol adalah kerja bersama itu disampaikan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka kepada untuk memenuhi target kebutuhan legislasi yang telah dipu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pansus Pelindo II DPR terus mendalami beberapa temuantuskan Prolegnas sebagai RUU Prioritas 2015. Rapat internal Pansus RUU Minol, Selasa (17/11), memu temuan berkaitan dengan beberapa kasus di PT. Pelindo II. tuskan, pembahasan RUU tersebut dilakukan dalam tiga kali Pansus menemukan potensi kerugian negara dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. masa persidangan dan ditargetkan selesai pada Juni 2016. Wakil Ketua Pansus Pelindo II Aziz Syamsuddin mengatakan Menurut Arwani, selain menyetujui jadwal acara pemba hasan RUU tersebut, rapat Pansus juga sepakat untuk me fakta dan data menjadi bukti penting dalam penyelidikan dan ngundang beberapa pihak yang terkait dengan masalah minu penyidikan atas sebuah skandal. Kesimpulan dan putusan man beralkohol, seperti tokoh masyarakat, ormas, tokoh dan yang tepat didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Inilah yang sedang dilakukan oleh Panitia organisasi keagamaan MUI, PGI, Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI. KWI dan PHDI, Walubi dan Majelis Fakta dan data dari ketiga lem Tinggi Agama Kong Hu Cu (Mata kin). baga ini sangat dibutuhkan oleh Pansus menjadwalkan meng Pansus untuk saling mengkonfron gelar rapat kerja dengan enam ke tir data mana yang sesungguhnya sangat valid atas neraca keuangan menterian yakni Menteri Perda dan data proyek Pelindo II. Dari gangan, Menteri Perindustrian, ketiganya pula akan diketahui pe Menteri Agama, Menteri Kesehat an, Menteri Keuangan dan Men nyelewengan yang telah dilakukan oleh Direksi Pelindo II. teri Hukum dan HAM. Pansus juga Anggota Pansus Pelindo II Ma mengagendakan mengundang dan Penetapan Pimpinan Pansus Angket Pelindo II mengunjungi beberapa Pemprov yang sebagian telah memiliki sinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per Perda Larangan Minol. juangan, menjelaskan beberapa temuan-temuan berkaitan Wakil Ketua Pansus RUU Minol Lili Asdjudiredja menga dengan beberapa kasus di Pelindo II, antara lain kasus per takan, pengaturan minol secara spesifik dalam suatu UU san tama mengenai kasus pengadaan barang dan jasa yaitu 10 unit gat penting. Pasalnya tingkat konsumsi minol pada generasi mobil crane dan 3 unit Quay Container Crane (QCC), serta muda semakin tinggi, sudah banyak korban jiwa secara masal pengadaan IT. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, hak DPR un dan dalam waktu bersamaan terutama untuk kategori minu man oplosan. tuk mengajukan pemberhentian Dirut Pelindo II. Pimpinan Anggota Pansus Achmad Mustaqim mengusulkan agar Pan DPR juga akan menjaga hak konstitusional DPR itu untuk me sus juga mengundang Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut nyelidiki suatu kasus hingga terungkap secara jelas dan tun Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas lain yang akrab dengan tas. Menurut Fahri, proses penyelidikan yang dilakukan DPR pemberantasan minuman keras (beralkohol). Mereka bisa di kerap kali mendapat tantangan besar dan Pimpinan DPR akan minta pandangannya mengenai pemberantasan minol sebab ikut membantu mengawal kerja Pansus ini. (NT) FOTO: IWAN ARterkadang mereka berada di garis paling depan sehingga Pan MANIAS, ANDRI, NAEFUROJI/PARLE/HR


31

laporan utama

KALEIDOSKOP SETJEN DPR RI

TINGKATKAN KINERJA SETJEN DUKUNG PARLEMEN MODERN

Pelantikan lima Pimpinan Tinggi Madya Setjen DPR RI

DPR RI berkomitmen mewujudkan Parlemen Modern, dengan terus men dorong transformasi dan reformasi kelembagaan. Deputi bidang Persida ngan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Damayanti mengatakan reformasi kelembagaan ini didasarkan pada prin sip terwujudnya transparansi, penggu naan teknologi informasi dan reformasi reprentasi rakyat. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan DPR RI se bagai parlemen modern juga diperlukan dalam melakukan aksi kehumasan de ngan memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan electronic publik relation atau e-PR. Selain itu, penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI juga dilakukan guna meningkatkan ki nerja dalam mengemban tugas layanan dan dukungan kepada anggota dewan terutama dalam mendukung terciptanya Parlemen Modern yang selama ini men

32


baru yaitu Badan Keahlian Dewan (BKD) guna memperkuat fungsi dan tugas DPR. Terkait itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti melantik 14 pejabat baru di lingkungan Sekretariat Jenderal terutama untuk mengisi struktur baru di BKD, Kamis (19/11/15). Dalam sambutan pelantikannya, Sekjen menyampaikan, Sekretariat Jen deral memang harus fleksibel menyam but perubahan struktural yang terjadi, agar layanan publik dan kebutuhan para anggota bisa segera dipenuhi. Mereka yang dilantik ini merupakan pejabat eselon II, III, dan IV yang akan bertugas di Badan Keahlian Dewan (BKD). BKD, lanjut Win demikian ia biasa dipanggil, merupakan badan baru yang menyiap kan semua kebutuhan kajian, data aka demis, dan hasil penelitian. MKD harus betul-betul profesional bekerja tanpa harus dicampuri kepentingan politik. Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya No vanto melantik 5 (lima) Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jen deral DPR RI hari ini, Kamis (17/9/2015) di Pustakaloka Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sekjen DPR RI menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

jadi cita-cita DPR RI Periode 2014-2019. Guna mendukung hal tersebut, Setjen DPR telah membentuk struktur

Lima pejabat tersebut antara lain Winantuningtyastiti sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI, K. Johnson Rajaguk

Sekjen DPR RI melantik Pejabat Eselon II, III, IV Badan Keahlian Dewan (BKD)

guk sebagai Kepala Badan Keahlian, Set yanta Nugraha sebagai Inspektur Utama, Achmad Djuned sebagai Deputi Administrasi, dan Damayanti sebagai Deputi Bidang Persidangan.

KELEMBAGAAN DPR TERBUKTI TRANSPARAN Dalam hal transparansi, pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen DPR terbukti transpaan. Hal ini dilihat dari penghargaan opini Wajar Tanpa Penge cualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2014 yang diterima Setjen DPR dari BPK RI. Peng hargaan opini WTP tersebut diterima langsung Sekretaris Jenderal DPR Wi nantuningtyastiti Swasanani di gedung BPK, Jakarta, Senin (15/6/2015). Selain itu, Setjen DPR juga menerima penghar gaan yang sama yaitu penghargaan Opi ni Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan dalam pengelo laan keuangan lembaga Tahun Angga ran 2014. Penghargaan yang diraih DPR tersebut diterima langsung oleh Sekre taris Jenderal DPR RI Winantuningtyas titi Swasanani dari Menko Ekuin Darmin Nasution didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kementerian Keuangan, Jumat (02/09/2015). Kedua penghargaan tersebut diraih

belajaran sejarah demokrasi dan kepar lemenan serta tempat untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya secara baik. Oleh karenanya saat ini Parlemen In donesia sedang merencanakan pemba ngunan fasilitas khusus bagi masyarakat yang dinamakan “alun-alun demokrasi, museum, pusat riset dan perpustakaan. Namun untuk hal ini DPR masih meng hadapi resistensi dari publik. Maka DPR terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengajak masyarakat membangun fasilitas bersama yang akan bermanfaat tidak saja bagi DPR tetapi juga bagi masyarakat. Terkait dengan semangat memben tuk parlemen modern yaitu dengan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas parlemen melalui pe ningkatan informasi berbasis IT, Sekjen

oleh Setjen DPR sudah yang keenam kalinya. “Alhamdulillah untuk keenam kalinya DPR mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) un tuk laporan keuangan dari BPK maupun Kementerian Keuangan, hal ini mem buktikan bahwa pengelolaan keuangan DPR dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ungkap Sekjen DPR.

BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ASGP Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Winantuningtyastiti, telah mengha diri Pertemuan Association of Secreta ries General of Parliaments (ASGP) yang berlangsung pada tanggal 18—21 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Acara ini diselenggarakan bersamaan dengan konferensi The 133th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Its Related Meetings. Sekjen DPR adalah anggota Executive Committee ASGP un tuk periode 2014—2017. Dalam sesi-sesi diskusi dalam sidang ASGP tersebut Sekjen DPR menyam paikan antara lain yang terkait dengan Gedung parlemen merupakan salah satu bangunan Negara yang harus dapat di akses secara mudah bagi masyarakat untuk datang dan menyaksikan prosesproses kerja DPR, sebagai pusat pem

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

DPR mengingatkan perlunya memba ngun sistem keamanan fisik maupun keamanan informasi melalui regulasi. Dengan demikian masyarakat yang datang maupun yang tidak berkesem patan datang langsung ke gedung DPR dapat mengetahui proses-proses kerja dan hasil kerja yang terjadi di Parlemen melalui sarana tehnologi informasi dan fasilitas yang baik. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jen deral Parlemen Indonesia terkait dengan aksesibilitas masyarakat untuk menge tahui proses kerja di Parlemen Indone sia, yaitu: Website, Video tron, TV Parle men, Majalah Parlementaria, Kerjasama TV Swasta, Media cetak dan juga Media Sosial. (SKR) FOTO: NAEFUROJI, ANDRI, JAKA/ PARLE/HR


33

sumbang saran

Kinerja DPR dan Tantangannya

M

enutup Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Re publik Indonesia (DPR RI) masih diliputi berbagai tantangan yang tidak ringan terutama persoalan menghadapi persepsi publik (masyarakat) yang me nilai bahwa DPR belum menunjukkan kinerja yang optimal dan cenderung dituduh tidak aspiratif terhadap berbagai tuntu tan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian ditambah dengan kondisi internal DPR yang masih dihinggapi berbagai persoa lan termasuk kasus yang me nimpa Ketua DPR Setya No vanto. Hal ini tentu menjadi tantangan yang tidak ringan untuk dapat diatasi oleh DPR secara kelembagaan. S ej at i ny a , DPR t el a h berusaha seoptimal mung kin dalam kerangka men jalankan berbagai fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pen gawasan, serta fungsi di plomasi parlemen. Hal itu semua dapat terlihat dalam Ringkasan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2014-2015. Selain itu DPR juga telah melakukan reformasi kelembagaan sejak awal periode keanggotaan 20142019 dalam rangka menuju parlemen modern yang ditandai dengan dibentuknya Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pem bentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat siklus berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyu sunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pe ngundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR perlu dimaknai lebih luas, bukan hanya membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama dengan Pemerintah, untuk kemudian dihitung secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus tersebut dari tahap perencanaan sampai secara intens dan penuh dedikasi. Kinerja legislasi DPR dalam Tahun Sidang 2014–2015 be lum menunjukkan hasil yang signifikan sesuai dengan target yang diharapkan berdasarkan jumlah RUU yang ditetapkan

34


dalam Prolegnas. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan dan hambatan dalam membentuk undang undang Antara lain: Pertama, pengesahan Prolegnas 2014–2019 yang mengalami keterlambatan sampai dengan masa persidangan kedua Tahun Sidang 2014–2015. Keterlambatan ini berimplikasi terhadap waktu penyelesaian pembentukan sebuah undang-undang, yang kemudian berlanjut terhadap tertundanya proses pem bahasan RUU antara DPR dan Pemerintah. Kedua, dalam penyusu nan/penetapan Prolegnas, persyaratan naskah aka demik (NA) dan rancangan undang-undang (RUU) tam paknya belum secara riil tersedia, karena setelah Pro legnas ditetapkan tidak serta merta komisi menyampaikan NA dan RUU ke Badan Legis lasi (Baleg) untuk dilakukan pengharmonisasian, pembu latan, dan pemantapan kon sepsi. Padahal dalam catatan Baleg ada 15 (lima belas) RUU yang sudah dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I dan sudah selesai dilakukan harmon isasi pada periode keanggotaan DPR 2009-2014 yang berarti sudah ada draft RUU dan Naskah Akademiknya, namun Komi si-komisi Pengusul RUU akan membahas kembali dari awal. Ketiga, prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Ang gota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam pena nganan fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal ini yaitu dengan lebih mengefektifkan 2 hari legislasi dalam seminggu selama masa sidang. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian RUU yang merupakan Prioritas Prolegnas. Selain itu, kunjungan kerja Anggota DPR maupun Komisi dan AKD yang tidak simultan berangkatnya ke daerahdaerah yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia untuk mengadakan rapat Panja tertentu pada alat kelengkapan yang mengadakan kunjungan kerja.

Indra Pahlevi Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

Keempat, penyelesaian tahap penyusunan dan penyam paian RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pemba hasan bersama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih kurang. Kelima, Baleg yang memiliki peran sig nifikan dalam penyiapan RUU menjadi RUU Usul DPR pada periode 2009-2014, pada periode 2014-2019 tidak lagi memiliki tu gas dalam penyiapan RUU sehingga akan berpengaruh terhadap percepatan jumlah RUU yang penyiapannya menjadi tanggung jawab DPR. Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, se luruh siklus pembahasan APBN telah dilak sanakan oleh Badan Anggaran dan berhasil diselesaikan dalam waktu yang seharusnya karena seluruh siklus pembahasan dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU. Namun seluruh kinerja tersebut juga tidak terlepas dari tantangan, terlebih tahun si dang 2014-2015 merupakan awal periode DPR tahun 2014-2019. Tantangan yang dihadapi dalam pelak sanaan fungsi anggaran yaitu dalam konteks era keterbu kaan saat ini, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan dan kecepatan untuk mendapat akses informasi tentu sa ngat diinginkan oleh masyarakat. Badan Anggaran berupaya terus untuk melakukan perbaikan pelaksanaan fungsi angga ran dengan membuat rapat-rapat bersifat terbuka, sehingga memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Juga terus berupaya untuk meng-upload kesepakatan-kesepakatan dalam website DPR. Selain itu juga melakukan RDP/RDPU dengan pakar/in stitusi/masyarakat untuk mendapatkan masukan/referensi/ aspirasi sebagai bahan evaluasi pengalokasian APBN tahun berjalan dan sebelumnya, serta persiapan pembahasan APBN tahun berikutnya. Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, dalam ku

run waktu Tahun Sidang 2014–2015 lalu, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan sedikit mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan penguta maan atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang saat itu masih mengemuka, yaitu antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Salah satu dampaknya adalah setiap AKD-terutama Komisi-Komisi yang mengundang Menteri dan pejabat Esselon I untuk melakukan rapat-rapat di DPR tidak hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi karena adanya perubahan nomenklatur ke menterian di Kabinet Kerja. Dalam Tahun Sidang 2014-2015 lalu, DPR membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga pu luh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpi nan DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD. Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelak sanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yog yakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusul kan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pe milihan. Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai dibentuk sejak DPR pada periode 2004-2009. Kemudian kembali diperpanjang pada periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019 dengan alasan untuk memastikan bahwa pembe rian otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerahdaerah tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan. Tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan teruta ma adalah terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan peninjauan yang telah dilakukan DPR terhadap suatu isu. Ke depan perlu ditetapkan suatu kerangka waktu yang jelas atas penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan itu, apalagi DPR

SEJATINYA, DPR TELAH BERUSAHA SEOPTIMAL MUNGKIN DALAM KERANGKA MENJALANKAN BERBAGAI FUNGSINYA YAITU FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN, SERTA FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN.


35

sumbang saran

secara kelembagaan dapat mengguna kan berbagai haknya untuk mengawasi tindak lanjut rekomendasi yang sudah dihasilkan. Penggunaan hak-hak terse but sudah diatur baik dalam konstitusi UUD Tahun 1945, undang-undang, serta Peraturan Tata Tertib. Setiap AKD perlu membuat rencana kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang akan dilaku kan dalam satu tahun sidang berdasar kan skala prioritas, terutama dari segi tingkat strategis dan tingkat dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat banyak, tanpa mengesampingan tindak lanjut pengawasan atas permasalahan yang berkembang pada tahun sidang berjalan. Agar hal itu bisa terwujud, penyusu nan rencana dan kerangka waktu yang jelas, serta penetapan prioritas follow up terhadap hasil-hasil kegiatan pe ngawasan DPR perlu didukung data dan informasi yang diperoleh dari temuan hasil pengawasan baik rapat maupun kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPR dan Hasil Kunjungan Kerja perorangan anggota serta pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR. Analisis terhadap hasil-hasil temuan itu tentunya perlu mendapatkan dukungan keahlian yang memadai, baik itu oleh pihak Sekre tariat Jenderal maupun dari para Staf Ahli Anggota Dewan. Analisa follow up tersebut sangat penting karena meng ingat untuk menindaklanjuti suatu temuan, diperlukan kajian yang cermat agar solusi yang diberikan Dewan atas suatu isu dapat tepat sasaran, efektif, dan seefisien mungkin. DPR juga perlu menentukan waktu minimal satu hari dalam seminggu, untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah atau pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan temuan ha sil pengawasan dan juga untuk mengon firmasi sejauhmana rekomendasi DPR telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksa naan Undang-Undang dan APBN. Pedo man ini harus segera disosialisasikan dan diinternalisasikan guna lebih me ningkatkan pelaksanaan fungsi penga

36


wasan yang dapat berdampak positif bagi masyarakat. Di sisi lain, secara kelembagaan DPR sedang melaksanakan reformasi dalam rangka meningkatkan performa dan ki nerja kelembagaan secara keseluruhan. Salah satu wujud upaya tersebut adalah dibentuknya Tim Implementasi Refor masi DPR yang dipimpin Wakil Ket ua DPR Fahri Hamzah. Salah satu tugasnya adalah melakukan akselerasi agar pem benahan internal (reformasi) kelem bagaan DPR dapat segera terlaksana. Sebab, reformasi DPR tidak sematamata hanya ingin mewujudkan DPR Mo dern yang ditandai oleh semakin terbu kanya akses bagi masyarakat terhadap apa yang dilakukan DPR (transparansi); penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatannya sehingga terwujud kondisi paperless (tidak boros kertas) dan masyarakat dapat mengak

ses secara online dengan mudah; dan terwujudnya fungsi representasi den gan sebenar-benarnya di setiap fungsi yang dimiliki DPR. Konsep tersebut ter lihat sangat ideal dan jika benar-benar tercapai maka akan terbentuk sebuah parlemen ideal yang didambakan ma syarakatnya. Sasaran dari reformasi DPR tersebut adalah para Anggota DPR, alat keleng kapan, dan fraksi di satu sisi serta para sistem pendukungnya di sisi lain (Sekre tariat Jenderal, Badan Keahlian, tenaga ahli, staf anggota, dll). Terhadap kedua unsur tersebut perlu dilakukan pengua tan sistem kedewanan secara benar dan tepat agar kinerja DPR dapat terukur dan masyarakat dapat merasakan man faatnya. Penguatan tersebut dilakukan melalui penataan dan pengembangan tata kelola kelembagaan DPR secara efisien dan efektif.

Dari semua gagasan dan konsep ideal di atas terdapat tantangan berat un tuk mewujudkannya yang sangat tidak mudah dilakukan. Secara prosedural dan sistematis berbagai program terse but sudah mulai dilaksanakan seperti fokus memperhatikan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai DPR dengan mengembangkan museum dan membangun learning center dan art center serta exhibition hall untuk dapat diakses masyarakat yang ingin menge tahui proses reformasi yang sedang di lakukan DPR. Selain itu, kebutuhan pe nataan kawasan gedung DPR merupakan salah satu prioritas kegiatan guna men ciptakan iklim kondusif bekerja anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain contoh program fisik di atas, juga dilakukan upaya di bidang non fisik seperti penataan kelembagaan, penataan mekanisme pengambilan

keputusan, penataan manajemen masa persidangan, penataan manajemen rapat, serta penatakelolaan pelaksanaan tiga fungsi utama yakni legislasi, angga ran, dan pengawasan. Persoalannya adalah apakah semua program dan konsep tersebut dapat di implementasikan dengan baik? Sebenar nya melalui Renstra DPR 2015-2015 upaya reformasi DPR sudah dijalankan. Terhadap berbagai item kegiatan baik fisik dan non fisik sangat tergantung ke pada keterlibatan seluruh elemen DPR baik para Anggota DPR, Sekretariat Jen deral, Badan Keahlian DPR, para Tenaga Ahli, dan unsur pendukung lainnya. Dari sisi kesiapan anggaran terutama untuk program fisik, sudah tersedia dalam APBN tahun 2016 yang akan berlanjut untuk tahun berikutnya. Artinya, secara prinsip tidak ada masalah meskipun prosesnya harus dikawal oleh publik se

lain secara prosedural dilakukan secara transparan yang melibatkan berbagai lembaga pengawas dan audit. Semantara kesiapan personil menjadi sebuah tan tangan besar untuk dapat mewujudkan cita-cita menjadikan DPR sebagai parle men modern. Sebagai penutup, apa yang sudah, se dang, dan akan dilaksanakan DPR saat ini memang tidak mudah untuk dapat terlihat secara langsung. Tantangan ter beratnya adalah perubahan mindset dari seluruh stakeholders DPR baik Anggota maupun para unsur pendukungnya. Jika hal itu tidak berubah, maka perubahan kelembagaan (reformasi) DPR akan sulit terwujud. Namun demikian dengan op timisme dan kerja keras seluruh elemen, niscaya niat dan cita-cita itu dapat ter wujud. Amin … FOTO: RIZKA, ANDRI/PARLE/ HR


37

setahun dpr di mata masyarakat

DPR DAN HARAPAN PUBLIK DI PENGHUJUNG TAHUN 2015 Anggota DPR melalui seluruh Alat Kelengkapan Dewan telah diamanatkan untuk menjalankan fungsi represen tasi dari rakyat yang diwakilinya secara efektif. Hal ini sebagaimana yang ter muat dalam UU 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, De wan Perwakilan Rakyat, Dewan Per wakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan UU MD3. Dalam Pasal 69 disebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka represen tasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. Dalam setahun terakhir kita lihat bersama melalui berbagai media massa baik cetak, elektronik dan online, DPR RI telah berupaya ‘habis-habisan’ dalam melakukan dan menyampaikan kiner janya. DPR RI membangun kerjasama dengan berbagai TV publik/swasta dan Radio, hingga diskusi rutin “Forum Legislasi” dan “Dialektika Demokrasi” yang dilaksanakan oleh Koordinatoriat Wartawan DPR RI. Berbagai program kerjasama dengan TV dan Radio ini

tentu tanpa melihat kedekatan pemilik kepada partai tertentu, harapannya agar masyarakat mampu melihat sejauhmana DPR telah menjalankan fungsi represen tasinya. Tidak hanya sampai disitu, TV streaming yang merupakan acara siaran TV Parlemen milik DPR juga disiarkan melalui jaringan internet selama 24 jam dengan domain tvparlemen.co.id agar masyarakat bisa memantau jalannya persidangan-persidangan di DPR. Namun disisi yang lain, skeptisisme publik meningkat ketika melihat ke mampuan anggota dewan untuk me mahami dan merespon kebutuhan me reka. Dapat kita sebut beberapa catatan di tahun ini yang menyita perhatian pu blik seperti Konflik KMP-KIH, Peng angkatan Kapolri, Pansus Pelindo II, Pengesahan RAPBN 2016, Seleksi Capim KPK, Sidang MKD, dan sebagainya. Dari berbagai tinjauan, publik cenderung me nolak untuk mendukung ide (baca: kebi jakan) baru apabila mereka merasa tidak diikutsertakan dalam perumusan kebi jakan politik yang dilakukan DPR sebagai wakilnya, karena publik merasa bahwa ide tersebut dipaksakan kepada mereka. Oleh karenanya, dalam situasi seper ti ini, publik akan lebih memilih untuk

A. Rifqi Fuadi, 31 tahun (Pengusaha Muda Sektor Retail - Jakarta) Kinerja DPR masih jauh dari kata memuaskan, belum nampak secara nyata dan dapat dirasakan kinerja besar DPR oleh masyarakat. Pimpinan DPR sering diberitakan negatif oleh media, mulai dari kasus pertemuan dengan Donald Trump sampai kasus Papa Minta Saham. Seharusnya DPR fokus un tuk mengawasi kinerja pemerintah, jangan sampai DPR gaduh terus, akhirnya pengawasannya menjadi lemah. Apresiasi untuk pansus Pelindo dan juga upaya

38


menolak kebijakan-kebijakan tersebut. Sepertinya untuk merespon berbagai hal tersebut, DPR terlihat lebih lamban karena harus mempertimbangkan hasil analisis dan rekomendasi yang terbaik. Kenyataannya memang DPR perlu me ngakomodasi pendapat dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pen dapat para ahli. Keadaan ini menyebab kan serangkaian proses yang lebih kom pleks dalam menemukan konklusi dan rekomendasi. Rentetan prosedur yang berjalin-kelindan inilah yang kemudian muncul karena adanya kesulitan dalam menentukan pandangan-pandangan strategis yang patut diperhitungkan. Bagaimanapun dinamika yang terjadi di DPR, masyarakat tetap berharap agar DPR dapat menyuarakan aspirasinya sebagaimana yang telah dicita-citakan sesuai tujuan kemerdekaan Indone sia. Anggota DPR tetap perlu menjalin komunikasi dengan publik agar dapat menjalankan perannya. Salah satu tu gas utama dari anggota dewan adalah memberikan informasi kepada publik mengenai proses yang terjadi di dalam parlemen. Anggota dewan merupakan wakil rakyat, untuk itu penilaian terha dap kinerja mereka bergantung pada kemampuan mereka dalam mendengar, memahami dan menginterpretasi pan dangan dari publik yang diwakili dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama yang tujuannya mampu dipahami oleh masyarakat yang diwakili dengan seder hana dan jelas. (FIKRI & HASBI)

DPR menurunkan ongkos naik haji tahun ini, namun itu masih sangat kurang dan belum bisa menutup kekurangan kinerja DPR. Apabila boleh memberi nilai, Saya menilai DPR mendapatkan Nilai 4 dari 10.

A b du l Ha r i s M . H . I , 27 tahun (Santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas– Jombang) Kinerja DPR buruk, di awal peri ode, energinya banyak tersita untuk menyelesaikan sengketa KIH vs KMP, sehingga banyak RUU mangkrak.

Problem lama juga masih terulang seperti tidur saat sidang atau bahkan tidak hadir. DPR belum mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah betul-betul wakil rakyat. Penyambung lidah rakyat semestinya memperjuangkan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai dan golongannya. Sebetulnya saya yakin bahwa masih banyak anggota DPR yang jujur dan bekerja untuk rakyat. Tapi jika me reka diam saja terhadap kesalahan anggota lainnya, jangan salahkan apabila rakyat tidak lagi percaya kepada lembaga DPR secara keseluruhan, ditambah lagi skandal yang membelit pimpinan Dewan, sejauh penilaian saya pribadi, Pimpinan DPR saat ini adalah pimpinan yang paling tidak kredibel dibandingkan dengan pimpinan sebelumnya.

Hanindyo Permana, S.IP, 24 tahun (Karyawan Swasta - Palangkaraya) Opini saya, kinerja DPR sebagai lembaga legis latif belum berfungsi secara maksimal. Lebih banyak menunjukkan kontroversi dibanding kinerja dalam perumusan undang-undang yang pro rakyat. Se lain itu saya berharap, tidak ada tendensi-tendensi yang bersifat negatif yang bukan untuk kepentingan masyarakat dalam pembentukan Pansus seperti Pelindo dll. Pansus-pansus tersebut diharapkan menjadi pembuktian DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, bukan malah dijadikan alat untuk manuvermanuver kepentingan politik tertentu. Terakhir harapannya DPR mampu men jadi tangga dalam menjembatani aspirasi Rakyat secara keseluruhan, bukan terbatas golongan/partai politik.

Abdul Hair, 26 tahun (Penulis – Tolitoli) Pengamatan saya tentang DPR selama ini bersumber dari media, artinya baik atau buruknya kinerja DPR yang saya ketahui adalah ditentukan oleh media. Menurut saya media saat ini condong ke dua sisi: yang satu cenderung pro ke pemerintah dan yang satunya lagi cenderung kontra. Yang pro pemerintah biasanya (dan seringkali) menilai buruk kinerja DPR. Hal-hal yang diliput media tentang DPR kebanyakan hal-hal yang bombastis, pertarungan an tar elit Parpol. Jadinya isu tentang kebijakan dan kinerja jadi tersingkir. Menurut objektivitas saya, DPR itu isinya lebih dari 500 orang, untuk melihat satu persatu kinerja anggota tentulah sulit, dan media mainstream tentu tidak menjangkau itu. Kalau saya mengatakan semua anggota DPR berkinerja buruk, kurang tepat juga, karena pasti masih ada yang kinerjanya bagus. Menurut saya secara perorangan, ada anggota yang kinerjanya bagus na mun ada juga yang buruk. Tapi secara kelembagaan dan secara general, kinerja DPR saya nilai sangat buruk, itu hasil penilaian saya yang bersumber dari Media.

Iqbal Fajar, 22 Tahun (Aktivis Mahasiswa Univ Brawijaya – Malang) Sesungguhnya Parlemen (dalam hal ini DPR), merupakan kunci utama dalam sebuah negara Demokrasi, karena melalui lembaga

inilah Rakyat terwakili untuk mengawasi dan mengatur pemerintah agar tidak semena-mena dan menjadi diktator. Indonesia telah mengalami masa dimana DPR lemah sehingga Eksekutif menjadi semena-mena saat zaman Soeharto. Namun sayang, pasca reformasi, meskipun secara kelembagaan DPR menguat namun DPR saat ini tidak sama sekali mencerminkan keterwakilan Rakyat In donesia. DPR seolah hanya mewakili kepentingan partai dan golongannya saja. Kerja DPR setahun ini tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Seharusnya DPR membenahi regulasi pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar agar pro terhadap rakyat kecil, bukan malah mempertontonkan dagelan politik seperti Papa Minta Saham dll. Jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Seluruh Anggota DPR harus melakukan instropeksi diri, bahwa mereka saat ini memegang amanah Rakyat Indonesia yang begitu besar, se hingga tidak boleh main-main dalam menjalankan amanah tersebut. Kesimpu lannya adalah, kita jaga lembaga DPR, kita perkuat. namun mari kita robohkan orang-orang yang membuat kotor DPR!!! Hidup Rakyat Indonesia!!!

Bagus Santa Wardhana, 32 Tahun (Tokoh Pemuda – Buleleng) Saya berpendapat kinerja DPR se lama 1 tahun ini kurang maksimal, sep ertinya yang kita ketahui bersama DPR mempunyai fungsi: penganggaran, pen gawasan dan legislasi. Secara umum kin erja DPR bisa dikatakan bagus, tetapi jika dilihat secara spesifik tidak ada pekerjaan yang kongkrit misalkan dalam legislasi yang masih lemah. Sejauh pengamatan saya untuk pengawasan dan anggaran sudah cukup bagus. Namun sayang sekali, fungsi pengawasan dan pengang garan yang sudah cukup bagus tersebut harus tertutup oleh pemberitaan negatif di media, terlebih karena oknum pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump atau yang terbaru kasus pencatutan nama Presiden. Polemik seperti ini mem buat masyarakat berpikir bahwa DPR seluruhnya adalah buruk, meskipun di DPR itu ada 560 anggota yang pasti ada juga anggota yang betul-betul bekerja untuk Rakyat. Saya berharap DPR ini bekerja demi Indonesia yang maju, adil, sejahtera dan makmur serta berpedoman pada Pancasila dan UUD1945.

Castie, 42 Tahun (Karyawati Swasta – Jakarta) Saya melihat kinerja birokrasi di tubuh Sekretariat Jenderal DPR semakin baik dibandingkan tahun kemarin. Sebagai pihak swasta, para pegawai Setjen ter lihat semakin profesional. Namun disisi lain, sulit untuk melihat kinerja birokrasi berimbas positif pada lembaga DPR se bagai legislatif. Birokrasi Setjen yang notabene PNS atau pegawai, dan anggota DPR yang dipilih rakyat dari partai politik, seperti terpisah dan berbeda walau berada dalam satu kompleks dan gedung yang sama. Menurut saya ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya sebagai masyarakat biasa juga tetap mengharapkan agar para anggota DPR bisa mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan partai atau kelompoknya.


39

berita foto

PRESS GATHERING Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Setjen DPR RI Winantuningtyastiti, dan Ketua Koordinatoriat Press Room Hilman Matauch membuka acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI dengan pelemparan pancing. FOTO: DENUS, JAKA

40



41

berita foto

PANSUS PELINDO II Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyampaikan Laporan Pendahuluan Kinerja Pansus Pelindo II yang berisi 7 rekomendasi penting di Rapat Paripurna DPR RI. FOTO: IWAN ARMANIAS, ANDRI

42



43

berita foto

44


SEJARAH MKD Dinamika proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berakhir dengan dibacakannya surat pengunduran diri Ketua DPR RI Setya Novanto. FOTO: IWAN ARMANIAS, DENUS, JAKA


45

berita foto

JEJAK GENOSIDA Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama Sumail Abdullah, delegasi DPR RI dalam Sidang Umum APA ke-8 meninjau Museum Genosida di Kamboja. FOTO: IBNUR KHALID

46


PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri Panen Raya di Desa Pamagersari, Jasinga, Bogor. FOTO: ANDI MUHAMAD


47

berita foto

DORONG Tim Kunker Komisi V DPR RI turut beramairamai mendorong bus yang terperosok saat akan meninjau hutan Mangrove dan Rumput Laut di Sulawesi Selatan. FOTO: IWAN ARMANIAS

48


TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau tambang batubara di Kalimantan Selatan. FOTO: EKA HINDRA


49

berita foto

50


PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan Ketua DPR RI Setya Novanto usai memberikan sambutan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI. FOTO: NAEFUROJI, ANDRI EDISI 132 TH. XLV, 2015

51

berita foto

52


PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurna DPR RI terkait pengesahan Pimpinan KPK periode 2015-2019. FOTO: NAEFUROJI, JAKA


53

KIAT SEHAT

MEMBANGUN NEGERI MELALUI HEMATOPSIKIATRI Pengetahuan tentang hubungan golongan darah dan kepribadian (ketsu eki gata) telah berkembang pesat di Jepang. Sampai-sampai berkembang adagium “you are what you bleed” yang berarti “golongan darah mencerminkan siapa diri Anda yang sebenarnya”.

bahas korelasi antara (golongan) darah, kejiwaan manusia, genetika, biologi molekuler, dan pelbagai gangguan atau penyakit yang mendasarinya. Tentu nya banyak sekali faktor yang berperan serta mempengaruhi hematopsikiatri. Salah satunya epigenetik.

SEJARAH

EPIGENETIK

Di Jepang, kajian tentang golongan darah dan kepribadian bermula dari tahun 1927. Saat itu, Takeji Furukawa, profesor di Tokyo Women’s Teacher’s School, mempublikasikan “The Study of Temperament Through Blood Type” di jurnal Psychological Research. Ke mudian di tahun 1970, Masahiko Nomi, seorang jurnalis, berhasil menyelesaikan dan menerbitkan buku “Ketsueki-gata de Wakaru Aisho” (Understanding Af finity by Blood Type). Ia sukses me luncurkan lebih dari sepuluh buku po puler. Beruntunglah, di tahun 1971, buku tersebut menjadi best seller. Di tahun 1981, Toshitaka Nomi melanjutkan studi ini. Beberapa tahun kemudian, tepat nya pada tahun 2004, Toshitaka Nomi mendirikan Human Science ABO Center.

Epigenetik adalah studi tentang pe rubahan yang diturunkan melalui fung si gen yang terjadi tanpa perubahan di untai DNA. Faktor-faktor lingkungan memberikan “stempel” kepada gen, yang disebut epigenome. Hal ini mengubah aktivitas sel dan gen yang dapat me nyebabkan perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan pada penampilan kulit. Jadi epigenetik adalah mekanisme mayor yang mengakomodasi perubah an-perubahan ekspresi gen sebagai res pon terhadap interaksi gen-lingkungan. Di dalam epigenetik terjadi pelbagai proses, seperti metilasi DNA, metilasi histon, asetilasi histon. Metilasi DNA dan deasetilasi histon diketahui terjadi sesaat setelah sintesis DNA dan dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor fisiologis atau patologis yang mengubah ekspresi gen organisme. Enzim-enzim yang ber peran di dalam epigenetik antara lain: histone asetiltransferase, histon de metilase, histon metiltransferase. Ada pelbagai faktor yang berpe ngaruh terhadap epigenetik, yakni: modifikasi epigenetik dan modulasi epigenetik. Yang termasuk modifikasi epigenetik, misalnya: obat-obatan, ke biasaan makan, olahraga, mikrobiom, proses penuaan, dan stres. Sedangkan yang termasuk modulasi epigenetik, misalnya: diet, perubahan cuaca/iklim/ temperatur, kondisi psikologis, interaksi sosial, pengobatan alternatif, penyalah

HEMATOPSIKIATRI Istilah hematopsikiatri berasal dari hemato (darah) dan psikiatri (ilmu keji waan). Secara singkat berarti ilmu yang mempelajari hubungan antara (golo ngan) darah dan ilmu kejiwaan. Seiring berkembangnya riset dan teknologi, maka pelbagai komponen-komponen di dalam hematopsikiatri semakin lama se makin menjadi kompleks, meliputi: he matologi, psikologi dan psikiatri, gene tika dan biologi molekuler, patobiologi. Sehingga jelaslah bahwa dalam tinjauan multidisipliner hematopsikiatri ber makna ilmu pengetahuan yang mem

54


Oleh: dr. Dito Anurogo gunaan obat, status finansial. Semua ini memengaruhi fungsi dan kinerja gen.

GEN-LINGKUNGAN Kondisi eksternal dari lingkungan amat memengaruhi suasana internal gen. Maksudnya, sinyal-sinyal lingku ngan, asupan (ion, radikal bebas, radiasi, substrat, dsb) dari lingkungan, meme ngaruhi pelbagai gen, seperti: gen untuk protein regulatori, gen untuk modifikasi protein, gen untuk pengikatan protein, dsb. Jelaslah ada hubungan mesra antara faktor lingkungan (pengaruh kelompok, dukungan keluarga/pasangan hidup, stres, dsb), fisiologis (metabolisme alko hol, homeostasis, toleransi, gangguan metabolisme/enzim, dsb), perilaku (personaliti, temperamen, gangguan perilaku, dsb), perkembangan (sosial, emosional, pubertas, kematangan otak, kedewasaan berpikir, dsb), dan genetik.

GEN – PERSONALITI Benjamin J, dkk (1998) berhasil mene mukan hubungan antara gen reseptor D4 dopamin (D4DR) dan trait personaliti. Ada interaksi antara gen D4DR dan gen reseptor 2C serotonin (5-HT-2C). Ber tindak selaku reseptor mekanisme uptake monoamine adalah serotonin transporter (5-HTT), sebagai kandidat gen untuk trait personaliti. Polimorf isme 5-HTT terkait erat dengan kejadian cemas dan deperesi. Sedangkan peneli tian yang dilakukan oleh Plomin R dan Caspi A (1998) berhasil mengungkapkan asosiasi antara dopamine D4 receptor (DRD4) dengan trait personaliti. Hasil ini membuka cakrawala pengetahuan bahwa ada kaita n antara trait perso naliti, mekanisme biologis (dalam kon teks biologi seluler-molekuler), dengan

gen. Jadi ada interaksi dan korelasi an tara gen, personaliti, dan lingkungan.

INTERAKSI GEN DENGAN LINGKUNGAN

sehingga menyebabkan penggumpalan (aglutinasi). Aglutinasi terjadi saat aglu tinogen A dicampur dengan alfa-agluti nin (anti-A) atau ketika aglutinogen-B di campur dengan beta-aglutinin (anti-B).

TENDENSI PERSONALITI

GOLONGAN DARAH Menurut ISBT (International Society of Blood Transfusion) ada 33 sistem golongan darah. Misalnya: sistem golongan darah ABO, rhesus, MNS, P, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, CO, FY, GE, RhAG, Jk, Cromer, LU, XK, dsb. Banyaknya sistem golongan darah ini terjadi karena ada pelbagai tipe antigen yang ditemukan di membran sel darah. Jadi sebenarnya sistem golongan darah yang kita kenal sehari-hari itu (sistem ABO) hanya satu bagian kecil dari 33 sistem yang ada. Golongan darah adalah sistem kla sifikasi atau pengelompokan yang ter diri dari antigen sel darah merah yang secara spesifik dikendalikan oleh seke lompok gen yang bersifat allelic atau ter hubung amat dekat di kromosom yang sama. Karl Landsteiner dikenal berjasa karena penemuan sistem golongan da rah ABO di tahun 1900. Sedangkan “tipe darah” mengacu ke pola spesifik dari reaksi terhadap uji an tisera di dalam sistem tertentu. Pema haman tentang implikasi golongan darah tidak terbatas hanya pada problematika terkait transfusi darah, melainkan juga penyakit spesifik terkait dengan antigen permukaan sel darah merah. Penggolongan sistem golongan darah ABO dan Rh berdasarkan keberadaan aglutinogen. Aglutinogen adalah antigen di permukaan sel-sel darah merah yang bereaksi saat ditempatkan dengan darah dari tipe yang berbeda. Sedangkan aglu tinin adalah antibodi yang berinteraksi dengan antigen di permukaan partikel (seperti eritrosit, bakteri, partikel lateks)

Menurut Japan’s Human Science ABO Center, ada empat tipe personaliti dasar berdasarkan golongan darah, yaitu: tipe A, B, AB, dan O. Karakteristik tipe A adalah perfeksio nis, terorganisasi, amat mematuhi nor ma dan peraturan yang berlaku, amat membanggakan pencapaian/prestasi diri, cenderung rentan terkena stres. Karakteristik tipe B adalah individu alis, bebas berkehendak (“liar”), tam pak tidak berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan, cenderung berkarir di ranah akademis atau intele ktual (riset). Karakteristik tipe AB adalah realis, rasional, menjaga jarak dengan yang lain. Cenderung kreatif, sensitif, emo sional (meskipun terpendam). Karakteristik tipe O adalah berbakat memimpin, kemauannya kuat, ramah, mudah bersosialisasi, pendamba kekua saan dan kemakmuran.

KELEBIHAN-KEKURANGAN Kelebihan tipe A: terpercaya, setia, kredibel, berkomitmen, taat peraturan, istiqomah, percaya diri tinggi, amat memerhatikan detail, melakukan segala sesuatu secara sistematis, tepat waktu. Kekurangan tipe A: perfeksionis, sekali terluka hatinya cenderung lama untuk dipulihkan, kalau marah cenderung diam, kalau berkata-kata terkadang “nylekit” (menyakiti) tanpa disadarinya, sekali dikhianati selamanya takkan per caya, berpikir terlalu mendalam, rapuh secara emosional. Kelebihan tipe B: penyayang anak, pe kerja keras, berbakat bisnis, suka spon tanitas, suka berpetualang alam, ber fokus pada hal yang disenanginya saja, berpikiran terbuka. Kekurangan tipe B: moody (suasana hati mudah berubah), pencemburu, kurang dapat mengapr esiasi kelebihan orang lain, kurang ro mantis, cenderung boros, susah diatur,

workaholic (pencandu kerja), cenderung meluapkan emosinya kapanpun ia mau. Wanita golongan darah B cenderung banyak berbicara dan suka berbelanja tanpa perhitungan cermat. Kelebihan tipe AB: tempat curhat yang baik, dapat menjaga rahasia, diplo matis, menjaga perasaan orang, hatinya sensitif dan peka, punya kemampuan negosiasi yang baik, kemampuan ber pikir analitik dan rasional yang tinggi, sangat kritis. Kekurangan tipe AB: mis terius, susah menolak bila dimintai ban tuan, sulit berkata “tidak”, sering lupa meletakkan barang-barang (misal: kunci rumah, HP, dsb). Kelebihan tipe O: rasa ingin tahu tinggi, mudah bersahabat dengan siapa pun, mudah penasaran, suka membantu tanpa pamrih. Kekurangan tipe O: am bisius, ekspresif, eksplosif (kalau marah cenderung meledak, meskipun setelah itu mudah mereda kembali), cenderung menunda pekerjaan, gagal fokus, mudah sekali dimanfaatkan orang lain tanpa pernah menyadarinya.

HEMATOPSIKIATRI DAN KEMAJUAN INDONESIA Melalui hematopsik iatr i, dapat dikembangkan potensi dan karakter diri. Dalam skala nasional, maka akan memudahkan perekrutan karyawan, seleksi pelajar/mahasiswa berprestasi, memudahkan perusahaan untuk mutasi / promosi jabatan, pembuatan database golongan darah, memudahkan bila ada yang memerlukan darah, memercepat proses transfusi darah, pencarian jodoh berdasarkan golongan darah, konseling pernikahan berdasarkan golongan da rah, dsb. Melalui hematopsikiatri, pemerintah bersama masyarakat dapat membangun karakter dan jatidiri bangsa ini men jadi lebih sempurna, bermartabat, dan beradab. (Disarikan dari berbagai refe rensi) *Dito Anurogo, dokter online/digital, pemerhati hematopsikiatri, penulis 17 buku, CEO Sahabat Literasi Indonesia, sedang studi S2 di Biomedis FK UGM, email: ditoanuro [email protected],


55

profil

JAZILUL FAWAID

SOSOK SANTRI DI PANGGUNG POLITIK 56


P

ribadinya begitu ramah dan sederhana. Tuturnya jelas, apa adanya. Ia juga sosok yang sangat religius. Inilah Jazilul Fawaid, Anggota F-PKB DPR RI. Bicara soal dunia pesantren, Jazil adalah sosok yang tepat untuk diajak bicara. Hampir separuh hidupnya berada di pesantren. Kepada Parlementaria, dia berbagi cerita menarik tentang masa kecilnya di kampung dan suka dukanya menjadi santri. Di tengah kesibukkannya yang luar biasa, Jazil menyempatkan waktu untuk wawancara eksklusif dengan Parlemen taria. Sejak dilantik sebagai Anggota DPR, Jazil dipercaya menempati kursi Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Selain itu, ia juga duduk sebagai Anggota Komisi V DPR.

MASA KECIL DI BAWEAN Bawean adalah pulau kecil di laut Jawa, tepatnya di utara Gresik. Dahulu akses kapal dari Bawean ke daratan pulau Jawa masih sulit, karena sangat bergantung pada cuaca. Butuh waktu delapan jam ke Gresik dengan kapal. Bila ombak sedang besar, dermaga ter paksa ditutup dan warga pun terisolir. Umumnya mata pencaharian masyara kat Bawean adalah nelayan dan petani. Secara administratif, Bawean masuk Ka bupaten Gresik, Jawa Timur. Adalah M. Sunan Hamli, seorang PNS pensiuanan guru agama yang dipindah dari Pulau Bawean ke Sidayu, Gresik. Pagi itu, ia sedang menanti kelahiran anak pertamanya bersama istri tercin ta, Insiyah. Minggu pagi, ketika mentari sedang bersinar indah, tangis bayi me mecah kesunyian di rumah sederhana. Kalender yang tergantung menunjuk kan, 5 Desember 1971. Dibantu dukun beranak, lahirlah bayi mungil laki-laki yang diberi nama Jazilul Fawaid. Nama islami yang diharapkan banyak menebar manfaat bagi masyarakat. Lahir di masa serba sulit. Hampir tak ada fasilitas kesehatan di Bawean. Bayi mungil yang biasa disapa Jazil itu, menjadi pelipur lara kedua orangtuanya. Setelah kelahiran Jazil, masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Jazil

adalah sulung dari tiga bersaudara. Adik pertamanya perempuan wafat karena sakit. Tak ada upaya pengobatan maksi mal yang bisa dilakukan waktu itu, kare na di kampungnya tak ada dokter atau puskesmas. Jazil kecil hidup di tengah keluarga yang sangat religius. Bersama teman-te man kecilnya di kampung, ia suka sekali bermain. Sungai dan pantai adalah dua tempat favorit untuk bermain. Berenang dan memancing ikan hampir menjadi keseharian masa kecilnya. Bermain bola juga menjadi kesukaannya. Tak cuma itu, Jazil kecil pun sangat kreatif membuat mainan sendiri dari pelepah pisang un tuk dijadikan sebilah pedang. Senangnya mengingat masa kecil di kampung. Waktu itu, di kampungnya belum banyak pemilik TV. Untuk mendapat hiburan tontonan T V, Jazil mam pir ke rumah paman yang kebetulan bertetangga. Bila malam tiba, rumah pamannya dipenuhi tetangga yang juga ingin menonton tv ramai-ramai. Aneka Ria Safari jadi acara favorit yang disiar

juga di Madrasah Ibtidaiyah Ma’rif Is lamiyah, Kertosono, Gresik. Pagi belajar di SD, sorenya di madrasah ibtidaiyah. Pengetahuan umum seperti sejarah jadi mata pelajaran yang sangat disuka Jazil. Malamnya, ia juga belajar mengaji pada sang kakek dan Ayahnya. Nilai-nilai agama sudah ditanamkan sejak dini oleh keluarganya. Kedua orangtuanya juga selalu menanamkan kejujuran. Satu hal yang tak pernah dilupakan Jazil dari na sihat sang kakek, “Jangan pernah merasa rugi saat menolong orang lain.” Nasihat itu terus membekas hingga kini. Setamat SD, Jazil kecil melanjutkan ke Pondok Pesantren Ihya’ul Ulum, Gresik di bawah asuhan KH. Ma’shum Sufyan. Di sinilah dunia pesantren mulai dike nalnya. Enam tahun lamanya ia meng enyam pendidikan pesantren. Tak hanya ilmu agama yang didapat, kemandirian hidup juga jadi pelajaran berharga yang didapat. Banyak kenangan samasa men jadi santri. Ia tak suka pada kegiatan lati han pidato di pesantrennya, karena me mang tak biasa bicara di depan umum.

Foto kenangan di pesantren. Jazil (paling kiri) saat mengaji kitab kuning bersama KH Ma’shum Sofyan

kan TVRI. Sesekali ada pula hiburan layar tancap. Kampung dipastikan ramai bila layar tancap digelar. Sementara itu, memulai pendidikan formalnya, Jazil kecil bersekolah di SDN 1 Daun Timur, Bawean. Bersama sahabatsahabat kecilnya, ia biasa berjalan kaki ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari rumah. Di SD ini hanya dua tahun. Jazil kemudian pindah ke Gresik dan melan jutkan kelas III SD sekaligus bersekolah

Jazil selalu mencari cara agar ia tak mendapat giliran menjadi orator dalam latihan pidato tersebut. Namun, disi plin pondok memaksanya ia harus tetap menghadapi latihan berpidato (muhadhoroh dalam istilah pesantren). Akhirnya ia terbiasa juga dengan kegiatan mu hadhoroh. Menariknya lagi, semasa di pesantren, ternyata Jazil pernah terpilih menjadi Ketua Pondok. Semacam ketua OSIS di sekolah yang memimpin adik-


57

profil

Jazil bersama para nelayan di pulau Bawean

adik kelasnya yang mukim di pesantren. “Saya dipilih teman-teman, karena dianggap pemalas dan suka tidur. Sejak itulah, saya menyadari pentingnya be lajar pidato. Saya juga belajar tanggung jawab untuk memimpin santri yang jumlahnya sekitar 500 orang,” cerita Jazil penuh tawa, mengenang masa lalu di pesantren. Dahulu, di pesantrennya belum ada listrik. Untuk mendapatkan penerangan, para santri membayar iu ran Rp 500 per bulan untuk membeli solar mesin diesel sebagai sumber pe nerangan. Jelang tengah malam, listrik dipa damkan. Baru dinyalakan kembali jelang subuh. Begitulah kondisi pesantren tempat Jazil dahulu menuntut ilmu. Kini, pesantrennya sudah kian modern. Tak ada mesin diesel lagi untuk mendapat penerangan. Listrik sudah tersambung selama 24 jam. Lalu, apa cita-citanya saat masih di pesantren? Jawabnya, tak ada. Tugasnya hanya menuntut ilmu un tuk menyambut masa depan. Dengan berilmu, ia menjadi insan yang mampu menebar banyak manfaat bagi orang lain. Apalagi dalam tradisi di pesantren tak diajarkan bercitacita. Ayahanda Jazil pernah berpesan, menuntut ilmu di pesantren bukan un tuk meraih kekayaan, mendapat peker jaan, atau kemewahan duniawi. “Untuk itulah saya tak terbiasa ber pikir tentang cita-cita sejak kecil. Hanya

58


saja kakek saya pernah menyarankan agar saya jadi kiai saja. Jadi kiai itu, kata kakek saya, sangat mulia,” ujar Jazil, se raya menambahkan, “Ayah saya juga pernah berkata, kalau kamu punya citacita lalu tidak tercapai, nanti bisa putus asa,” ungkap Jazil lagi, mengingat pesan ayah dan kakeknya.

MASA KULIAH

fal Al Quran setiap kali semesteran, Jazil pun telat lulus dari almamaternya itu. Ia baru merampungkan kuliahnya pada 1998, saat gelombang reformasi bergulir. Sebagai aktivis kampus, Jazil aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Kapasitas intelektual Jazil juga terus terasah. Selain aktif di senat mahasiswa, Jazil aktif pula di PMII dan perkumpulan mahasiswa Jawa Timur. Berdemonstrasi menuntut perubahan sering ia lakukan bersama kawan-kawan aktivis seper juangan. Bahkan, Jazil dan kawan-kawan pernah mendemo kampusnya sendiri untuk melalukan pembenahan yang waktu itu dinilainya semraut. Ada dua mata kuliah yang disuka Jazil selama kuliah di PTIQ, yaitu mata kuliah tafsir dan mata kuliah filsafat. Zainun Kamal adalah salah satu dosen favorit nya. Dan di antara para seniornya seal mamater yang kini sama-sama menjadi anggota DPR adalah Mujib Rohmat Ang gota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar.

MENJADI POLITISI Usai menamatkan studi Hukum Is lam di PTIQ, Jazil berkiprah di Pemuda Ansor. Kedekatannya dengan kalangan NU, membawanya pada organisasi sayap PKB, yaitu Gerakan Pemuda Kebangkit

Setamat dari pesantren, tahun 1990, Jazil muda tampil menjadi pribadi yang religius dan matang. Bekal ilmu dari pesantren menjadi mu tiara berharga dalam menapak masa depan nya. Ia lalu hijrah ke Jakarta dan melanjut kan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ). Pemuda Jazil menga mbi l jur usa n Hukum Islam, sebuah studi yang sangat dekat dengan penguasaan il Keluarga Jazil bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar munya sebagai santri. Di kampus ini, semua mahasiswanya an Bangsa, tahun 1999 dan menjadi diwajibkan hafal Al Quran. Setiap kali Wakil Sekjen. Dunia politik telah mena menghadapi ujian semester, syaratnya rik minatnya. Mantan Ketua Komisariat harus hafal minimal dua juz Al Quran. PMII Jakarta Selatan ini, memiliki ke Saat lulus kuliah nanti, diharapkan dekatan personal dengan Ketua Umum semua mahasiswanya sudah hafal 30 juz PKB Muhaimin Iskandar. Al Quran. Syarat ujian yang cukup berat Ketika Muhaimin menjadi Wakil Ke bagi Jazil. Karena sering telat mengha tua DPR tahun 2006-2009, Jazil adalah

staf ahlinya. Ketika Muhaimin menjadi Kreasi Permaisindo ini, kembali men Menakertrans tahun 2009-2013, Ang jadi caleg. Kali ini ia mewakili kampung gota Dewan Pembina Lembaga Pengem halamannya sendiri di Jatim X (Gresik, bangan Pertanian PB NU ini, menjadi Lamongan). Di dapilnya ini, Jazil meraih staf khususnya. Jazil begitu dekat de suara tertinggi dari semua caleg. Setelah ngan sang Ketua PKB tersebut. “Saya resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI pengikut sekaligus pengagum beliau periode 2014-2019, Jazil kemudian di (Muhaimin),” aku dosen STAINU itu. tempatkan di Komisi V yang membi Ketertarikan pada dunia politik, tidak dangi infrastruktur. Bersamaan dengan semata-mata karena memiliki kedeka itu, Jazil juga dipercaya menempati kursi Wakil Ketua Banggar DPR. tan dengan elit PKB. Berbincang tentang politik anggaran, Bagi Jazil, berkiprah di panggung politik berarti ikut andil mengelola ke Jazil melihat, secara sederhana ang bijakan publik di negeri ini. Itulah yang garan negara diambil dari pajak yang menjadi daya tarik Jazil menjadi politisi. berhasil dikumpulkan. Sebisa mung Mencalonkan diri sebagai anggota leg kin dikembalikan lagi secepatnya un islatif sebetulnya sudah dilakukan sejak tuk pembangunan dan kesejahteraan Pemilu perdana di masa reformasi, ta rakyat. “Nah, soal angka-angkanya dan hun 1999. Hanya saja belum mendapat bagaimana membaginya, itulah yang suara yang memadai untuk melenggang kita rembukkan dengan pemerintah. ke Senayan. Pada Pemilu 2009, ia kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari dapil Jatim II (Pasuruan, Probolinggo). Jazil belum mendapat suara yang cukup. Perolehan sua ranya nomor dua setelah Lily Wahid (dahulu masih bergabung dengan PKB). Namun, kemudian Jazil men jadi anggota Pengganti Antar-Waktu (PAW) menggantikan Lily Wahid un tuk sisa waktu 2013-2014. Saat itulah Jazil resmi menjadi Anggota DPR RI. Apa perasaannya usai dilantik kali pertama menjadi anggota DPR RI? Jazil merasa mendapat amanah dan tanggung jawab yang berat. Se Berpose bersama keluarga tercinta bagai seorang santri yang berpolitik, tentu ia tahu apa yang harus dilakukan nya sebagai wakil rakyat yang religius. HOBI BACA BUKU Ia raih amanah jabatan ini tanpa ambisi Aktivitas membaca buku tak pernah negatif. Ia jalankan saja apa yang menjadi dilupakan Jazil. Di tengah kesibukkan kewajiban dan tanggung jawabnya. bekerja, ia selalu luangkan waktu untuk “Saya harus menjaga amanah ini de membaca. Di antara koleksi bukunya ngan sebaik-baiknya,” tutur peraih gelar yang paling favorit adalah buku tafsir. Di magister Ulumul Quran dan Hadist dari rumahnya, ia mengoleksi pelbagai buku Institut Ilmu Al Quran itu. Usai dilantik tafsir. Dahulu, semasa menjadi maha menjadi anggota PAW, Jazil ditempat siswa, ia ingin sekali membaca bukukan di Komisi I yang membidangi politik buku tafsir sekaligus mengoleksinya. luar negeri dan pertahanan. Tiga bulan Tapi belum mampu membeli. Kini ia su kemudian, ia pindah ke Komisi IV yang dah mengoleksi pelbagai buku tafsir dari membidangi pertanian, kelautan, dan para ulama klasik hingga kontemporer. kehutanan. Ketika sudah menjadi Anggota DPR, Pada Pemilu 2014, Komisaris CV tentu koleksi bukunya kian bertambah

dengan tema-tema politik modern. Bu ku-buku bertema agama memang masih mendominasi. Begitulah kesukaannya pada buku. Di tengah kesibukkan beker ja sebagai wakil rakyat, mantan Wakil Sekjen PKB ini, tak melupakan keluarga tercinta di rumah. Ada Chalimatus Sa’diyah wanita Gresik yang dinikahinya pada 1999. Pertemuannya dengan sang istri jus tru terjadi ketika keduanya sama-sama menempuh pendidikan S2 di IIQ, Cipu tat, Jakarta. Dari intensitas pertemuan di kampus itu, akhirnya berujung ke pelaminan. “Saya bertemu jodoh justru di tempat yang baik,” kilah Jazil. Dari pernikahannya itu, Jazil dika runiai empat anak, masing-masing M. Hilman Mufidi, Ganis Samahah, Kemal Amjad Mahdavi, dan Hilma Aqila. Soal pendidikan putra putrinya, sebet ulnya Jazil tak ingin memasukkan buah hatinya itu ke sekolah formal. Ia ingin mendidiknya sendiri lewat home shcooling. Toh, hasilnya nanti sama saja dengan anak-anak yang bersekolah formal. Namun, keingi nan itu ditentang istrinya. Putra pu trinya pun tetap bersekolah formal. Lalu, soal kesukaannya pada lagu, Jazil menyukai dangdut. Rhoma Ira ma adalah favoritnya. Dahulu, waktu pertama kali nonton layar tancap di kampung, film yang ditontonnya adalah film Rhoma Irama berjudul “Penasaran”. Lagu-lagu dangdut dari Rhoma Irama membawa ke nangan masa lalu. Saat kuliah dulu, Jazil juga sering mendengarkan nyanyi an dari Raja Dangdut tersebut. Selain dangdut, lagu pop lawas se perti Widuri yang didendangkan Bob Tutupoli juga sangat disuka. Ada lagi lagu-lagu Arab dari Umi Kalsum, Jazil tak ketinggalan mendengarkannya seka dar untuk intermezo. Lagu-lagu Arab tersebut sebenarnya kesukaan istrinya. Namun, kalau ia didaulaut untuk me nyanyi oleh para koleganya, Jazil lebih senang menyanyikan lagu-lagu yang se dang hit saat ini. Jarang mendendangkan lagu-lagu lawas kesukaannya. (MH) FOTO: JAKA, DOK. PRIBADI/PARLE/HR


59

kunjungan kerja

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI X DPR RI

Serap AspirasI Kebudayaan dan Sistem Perbukuan Rancangan Undang-undang Kebudayaan diharapkan mampu membantu pengembangan kebudayaan di Indonesia. Sementara dengan adanya RUU Sistem Perbukuan, muncul harapan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan.

60


K

edua RUU yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi X DPR. Untuk mendapat masukan ter kait RUU Prioritas ini, Komisi X menerjunkan tiga timnya, yang terbagi menjadi Panja RUU Kebudayaan dan Panja RUU Sistem Perbukuan. Berbagai masukan pun diperoleh, dengan harapan semakin memperkaya kandungan kedua RUU. Tim Panja RUU Kebudayaan dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam bertolak ke Jawa Timur, Sabtu (5/12/15). Tujuan pertama, Tim men sosialisasikan dan menjaring masukan untuk RUU tentang Kebudayaan di Mo jokerto, Jawa Timur. Hisjam menjelaskan setidaknya delapan poin utama pada RUU Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. “Delapan item tersebut yang pertama adalah penguatan hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, pelestarian sejarah dan budaya. Selain itu juga ada pembinaan kesenian, pengembangan industri budaya, pe nguatan diplomasi budaya, pengem

bangan Pranata SDM kebudayaan serta sarana dan prasarana budaya,” jelas nya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Undang-undang ini, lanjut politisi F-PG itu, sebenarnya sudah lama diba has, namun belum disahkan. Diharap kan, dengan adanya UU ini, kebudayaan Indonesia terlindungi dan Jawa Timur merupakan wilayah peninggalan sejarah yang tinggi. “Jatim khususnya Trowulan ini me miliki kebudayaan yang tinggi dan juga melahirkan seni budaya, adat istiadat, naskah kuno serta artefak. Oleh karena itu, tujuan kami ke Trowulan ini untuk melihat dari dekat permasalahan yang ada untuk diakomodir dalam RUU terse but,” jelas politisi asal dapil Jawa Timur ini lebih lanjut. Masih dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengharapkan wilayah Trowu lan menjadi destinasi wisata tingkat nasional untuk lebih mengenal cikal bakal Nusantara. Apalagi, jelas Pejabat Kabupaten Mojokerto, Ardi Prasetyawan

menyatakan cagar budaya yang ada di Trowulan merupakan warisan dari leluhur. “Ini merupakan sejarah yang ha rus dilestarikan. Oleh karena itu, cagar budaya nasional ini diperlukan peran pemerintah baik dari daerah dan juga dari pemerintah pusat. Cagar budaya ini perlu dilakukan pelestarian secara maksimal dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar cagar budaya di Trowulan ini. Cagar budaya ini, kata Ardi, diharap kan bisa terus digali dan kedepan bisa membantu pengetahuan bagaimana perdaban zaman dulu. Bahkan, Trowu lan bisa menjadi kawasan pariwisata na sional tata ruang dan menjadi pusat sen tral cagar budaya yang ada di Indonesia. Tim Panja Kebudayaan ke Mojoker to terdiri dari Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani (PDI-Perjuangan) , Reni Marlinawati (PPP), Bambang Su trisno dan Jhon Kennedy Azis (F-PG), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), dan Yayuk Sri Rahayuningsih (Nasdem). Setelah pertemuan, Tim Panja melaku

Tim Panja RUU Kebudayaan menyerap aspirasi di Kabupaten Mojokerto Jatim


61

kunjungan kerja

beradaan Suku Adat Pedalaman adalah cermin dan budaya bagi nusantara. Jadi memanng harus didukung. Nanti akan menjadi bahan bagi kami untuk memba hasnya ditingkat legislatif,” janji politisi dari dapil Jawa Tengah itu.

TIM PANJA DAPAT MASUKAN LUAR BIASA

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI berdialog dengan Ptl. Gubernur Riau

kan kunjungan ke Candi Brahu, Vihara Mojopahit Trowulan, pengrajin logam, dan UKM di Trowulan. Sehari sebelumnya, satu lagi Tim Panja Kebudayaan Komisi X DPR ber tolak ke Provinsi Riau, Jumat (4/12/15), untuk menggali aspirasi terkait RUU Kebudayaan. Tim Panja dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat (F-PG). “Kunjungan Kerja Tim Panja Komisi X ini dilakukan guna mencari serta me minta masukan kepada pemerintah dae rah serta aspirasi masyarakat tentang revisi RUU Kebudayaan. Baik secara umum, kebijakan maupun masalah ke budayaan Melayu di Provinsi Riau,” kata Mujib. Dalam kunjungan ini, Tim Komisi X DPR disambut oleh Kepala Dinas Pen didikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Hadir juga dalam pertemuan sejumlah Kepala Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD Yoserizal Zein, Kadis Pariwisata Fah mizal Usman dan Kadisnakertrans Ra sidin Siregar serta Pejabat Pemerintah Provinsi Riau. Dalam pertemuan, Pemprov Riau sangat berharap kepada Komisi X agar dalam RUU Kebudayaan nanti dapat lebih memperhatikan pengelolaan kebu dayaan di daerah dan persoalan dalam

62


pengembangan Kebudayaan Melayu Riau. “Untuk memelihara, menjaga dan membudayakan kebudayaan yang ada di Riau, agar seluruh cagar budaya dan ke senian dapat terkelola dengan baik, tidak seperti sekarang. Jadi ini penting, dan kita minta DPR bisa mendukung dalam perwujudannya,” kata Kepala Dinas Ke budayaan Riau, Kamsol. Provinsi Riau yang memiliki kekayaan Suku Anak Dalam, melalui Tokoh Adat Suku Pedalaman, Haryono, menyatakan bahwa keberadaan Suku Anak Dalam dianggap disepelekan oleh pemerintah sehingga kehidupannya makin tidak jelas. Bahkan, saat ini ada yang pergi ke kota-kota berbaur dengan masyarakat lain dan menjadi pengemis. “Dalam beberapa waktu terakhir, kami bahkan sering menemukan ke beradaan Suku Anak Dalam melintas di Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi bukti kepunahan suku asli Riau. Saat ini sudah mulai datang kepunahan budaya kami. Masyarakat Suku Laut, Masyara kat Sakai dan Suku Anak Dalam sudah mulai punah,” kata Haryono, yang juga keberatan dengan sikap pemerintah yang menyebut Anak Dalam sebagai ko munitas adat terpencil. Menanggapi hal ini, Mujib mengaku akan menampung aspirasi mereka untuk dirancang dalam RUU Kebudayaan. “Ke

Sement ara itu, Tim Panja RUU Sistem Perbukuan yang mengunjungi Provinsi Daerah Yogyakarta pada Ju mat (4/12/15), mendapatkan berbagai masuka n yang luar biasa untuk mem perkaya kandungan RUU yang sedang dibahas Komisi X itu. Tim Panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari, langsung melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogya karta, Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidi kan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pen didikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Ka bupaten Sleman, Arif Haryono, hingga Forum Lingkar Pena. Kharis menekankan pentingnya ke beradaan RUU Sistem Perbukuan. Buku merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Karena itu, hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengemba ngan peradaban suatu bangsa. Pepatah ‘Buku adalah jendela dunia’ pun sudah taka sing lagi. “Kita bisa mengetahui apa yang di luar kita, dan berbagai macam yang be lum pernah kita lihat, dan pernah kita li hat, itu dari buku. Penelitian yang belum pernah kita bayangkan, hingga sejarah masa lalu juga dari buku. Buku adalah jendela dunia, itulah ungkapan yang pa ling tepat,” kata Kharis. Selama pertemuan dengan stake holder dan pelaku pendidikan di Kota Gudeg, Kharis mengaku mendapat ba nyak masukan yang akan dipertimbang kan untuk masuk ke dalam draft RUU Sistem Perbukuan. Diantaranya terkait materi pendidikan karakter bangsa yang

mungkin dipertimbangkan untuk masuk dalam draft RUU. Terkait penerbit yang bertanggungjawab pun mendapat so rotan para pelaku pendidikan di Kota Gudeg itu. “Mesti ada sebuah institusi, atau sia pa nanti yang ditunjuk untuk melakukan penelahaan konten buku. Jangan sam pai, buku yang diterbitkan dan disebar kan, mengandung konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masih ada hubungannya dengan institusi pener bitan yang jelas dan bertanggung jawab juga,” kata Kharis. Politisi F-PKS itu menambahkan, in stitusi yang dibentuk itu nantinya ber tugas untuk mengawasi konten, dalam hal ini ketika terjadi penyimpangan dalam konten buku. Bukan kemudian malah mengatur konten. “Mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada kontraproduktif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bang sa,” imbuh Kharis. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Baskara Aji, mengaku pihaknya pernah kecolongan dengan adanya kesalahan pada buku referensi untuk anak didik. Ini terjadi pada buku digital atau e-book, yang dapat diunduh

dengan mudah oleh kalangan umum. “Kami beberapa waktu lalu kecolo ngan, kami mene mu k a n bu k u re ferensi yang isinya salah dan sangat fatal. Yakni, Burung Garuda Indonesia menengok kearah yang salah. Dan ti dak dicantumkan siapa yang mener Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari memimpin Tim Panja bitkan dan bertang Sistem Perbukuan ke Provinsi DI Yogyakarta g ung jawab. Tapi Rendahnya minat untuk menjadi pro anak-anak dengan mudah mudah me ngunduhnya. Anak-anak mengunduh fesi penulis pun menjadi bahan diskusi. Kharis menduga, minimnya minat untuk nya tidak selektif,” jelas Baskara. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan menjadi penulis, diantaranya diakibat Menengah dan Non Formal Kabupaten kan oleh kecilnya royalti dan pemba Bantul, Totok Sudarto mengaku per jakan yang masif. “Royalti penulis buku itu rendah nah menemukan buku yang beralisan radikalisme, padahal buku itu sudah sekali. Ini dikarenakan jumlah oplah ce mendapat izin untuk terbit dari Kemen tak dari penerbit untuk buku-buku itu dikbud dan Kemenag. Ia memperta sangat kecil. Kalau oplah cetaknya kecil, nyakan, apakah kedua Kementerian itu berarti royalti kecil. Saya kira ini meru sudah benar-benar menyeleksi buku pakan suatu permasalahan yang cukup yang akan diterbitkan. Akibat kesalahan complicated, sehingga harus diurai satu cetak buku itu, membuat kondisi sema per satu dalam UU Sistem Perbukuan,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu. kin tidak kondusif. Dalam kesempatan yang sama, Ang gota Komisi X DPR, My Esti Wijayati (F-PDI Perjuangan) mengaku mendapat masukan yang sangat luar biasa. Ia mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, salah satunya terkait konten. “Dengan mendengar apa yang disam paikan, saya langsung merasa maknyes. Di Yogya, kita mendapat masukan ter kait konten. Saya kira ini menjadi ke sempatan dan juga momentum yang bisa kita jadikan salah satu masukan dan referensi untuk kita masukkan di dalam RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil DI Yogyakarta ini. Kunjungan ini juga diikuti oleh Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Yayuk Basuki (FPAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). (SC,HR,SF) FOTO: EKA HINDRA, SOFYAN, SUCIATI/PARLE/HR

Tim Panja Sistem Perbukuan Komisi X DPR berfoto bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta


63

kunjungan kerja

Tim Kunker Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI bersama Pemprov. Riau

Panja RUU Migas Komisi VII Serap Aspirasi Dari Tiga Daerah

D

PR RI sepakat memasukan RUU tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi men jadi RUU Prioritas yang masuk dalam Program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2015. Sebagai bagian dari proses pembentukan RUU beberapa waktu lalu Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR RI menjaring aspirasi Pemerin tah daerah langsung dari tiga Provinsi, yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

RIAU Provinsi Riau merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia. Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR RI dalam pertemuannya Kamis (3/12) dengan Plt Gubernur Riau yang diwakil kan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Riau, Syahrial Abdi, dan Para Pakar Hukum dan Migas dari Universitas Islam Riau menerima sejumlah masukan. Pemprov Riau memberi masukan

64


terkait porsi bagi hasil antara pemerin tah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak swasta sebagai kontraktor atau developernya. Selama ini dalam pe ngelolaan minyak bumi prosentase bagi hasilnya 85 persen untuk negara dan 15 persen untuk swasta yang menjadi kon traktor. Disini pemerintah daerah juga diberikan porsi khusus yakni sekurangkurangnya sepuluh persen dari jatah 85 persen yang dimiliki negara (pemerintah pusat). Jika penghasil minyak itu ada di beberapa kabupaten, maka harus dibagi secara proposional dari 10 persen jatah pemerintah daerah tadi. Pada kesempatan itu Pakar Hukum dari Universitas Islam Riau, Syafrinaldi juga berharap adanya perubahan para digma terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran Un dang-undang Migas ke depan. Jika sebe lumnya ada kata-kata “selama-lamanya” diberikan hukuman sebagai berikut, maka ke depan kata “selama-lamanya” itu harus diiubah menjadi sekurangkurangnya. Begitupun yang terkait

dengan denda dari kata “sebanyakbanyaknya” diubah menjadi “sekurangkurangnya”. Hal itu tak lain adalah un tuk memberikan efek jera terhadap para pelaku. Anggota Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI sangat mengapresiasi masukan tersebut. Dikatakan anggota Komisi VII DPR Jamaluddin Jafar yang memimpin Tim Kunjungan kerja, permintaan terse but merupakan hal yang wajar. Namun ia mengingatkan bahwa negara republik Indonesia ini merupakan negara ke satuan, dimana ada daerah-daerah yang tidak memiliki potensi minyak di dae rahnya. Ini pun harus mendapat subsidi dari negara, Sementara itu terkait pencantuman sanksi yang dimaksud para pakar terse but, anggota Panja RUU Migas Komisi VII, Dony Maryadi Oekon menyetujui nya. Karena jika masih ada kata selamaselamanya dapat diartikan paling lama, sehingga bisa saja pengadilan menjatuh kan hukuman terendah. Namun seba liknya jika “sekurang-kurangnya” maka

pelaku paling sedikit akan menerima hukuman sekurang-kurangnya seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Begitupun dengan kata “se banyak-banyaknya” untuk denda yang dijatuhkan pada para pelaku pelangga ran Undang-undang Migas ke depan.

syarakat dalam kegiatan Migas. Selama ini tata kelola Migas ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara Pemerin tah Daerah tempat dimana sumber Mi gas itu berada terlihat kurang berperan terhadap tata kelola Migasnya.

SUMATERA SELATAN

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Kalimantan Timur juga menyerap as pirasi dan mendengar masukan serta ingin mengetahui kendala-kendala ter kait dengan RUU tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Mi gas. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil

Hal yang sama juga terjadi pada Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan. Bertempat di Kantor Gubernur Suma tera Selatan, Kamis (5/12) Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam menyebut

KALIMANTAN TIMUR

Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan

kan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan gudangnya energi. Dengan demikian masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera selatan sangat diper lukan untuk penyusunan RUU Migas, yang saat ini dalam tahap penyempur naan naskah akademik.   Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai dari hasil evaluasi dan pendapat berbagai kalangan, sektor mi gas belum dikelola dengan maksimal, dan produksinya tidak meningkat dari waktu ke waktu semakin menurun, serta tidak mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat se cara umum. Dalam pertemuan ini, Panja RUU Migas mendapat masukan diantaranya tentang tata kelola dan kelembagaan kegiatan usaha Migas baik hulu maupun hilir. Kemudian perlunya peningkatan peranan Pemda dan BUMD serta ma

baru, Tamsil berharap melalui revisi UU No.22 Tahun 2001 ini ada ruang untuk kemudahan berinvestasi. Tidak berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, pada kesempatan itu Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mus takim berharap agar daerah penghasil hendaknya diberikan dana bagi hasil yang proporsional. Artinya, antar dae rah penghasil Migas diberikan bagian berbeda-beda. Pihaknya menganalogi kan sebuah perusaahaan yang kar yawannya produktif gajinya tidak sama dengan karyawan yang tidak produktif. Hal ini menurutnya sangat bermanfaat untuk mempercepat proses pembangu nan daerah. Pada umumnya Kabupatenkabupaten di Kaltim infrastuktur masih kurang dibanding daerah perkotaan. Sehingga diperlukan dana untuk pem bangunan infrastruktur, dan itu berasal dari energi Migas yang dihasilkan di daerahnya. Sementara itu Kepala Dinas Per tambangan Pemprov Kaltim berharap Pemda penghasil Migas hendaknya se lalu diikutsertakan dalam pertemuan good plain and budgeting yaitu rencana anggaran karena baginya sangat penting untuk mengetahui dan memperkirakan penerimaan perimbangan bagi hasil ber dasarkan rencana Kontraktor Kontrak

Tim Komisi VII DPR saat pertemuan dengan Kepala DInas Pertambangan Pemprov Kaltim

Linrung mengatakan dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah sebelumnya pihaknya kerap mendapat keluhan dari beberapa investor luar negeri akan sulit nya proses perijinan dalam berinvestasi Migas di Indonesia. Dengan semangat

Kerja Sama (K3S) tersebut itu. Selain itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memonitoring dan rekomendasi perbaikan pengelolaan CSR yang di lakukan oleh K3S. (AYU, AGUNG, EKA HINDRA) FOTO: EKA HINDRA, AGUNG, AYU/PARLE/HR


65

liputan khusus

SIDANG UMUM KE-8 APA

INTERVENSI YANG MEMBUKA MATA

Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto disambut Ketua DPR Kamboja Heng Samrin

U

ntuk kedua kalinya papan nama delegasi Indonesia di angkatnya. Itu pertanda minta persetujuan pimpinan sidang untuk melakukan intervensi rapat atau biasa dikenal sebagai interupsi. Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto kembali menjelaskan dengan bahasa Inggris yang jelas tentang sikap Indonesia dan alur pembahasan APBN. Ia menekankan kembali alasannya kepada peserta Si dang Umum ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kam boja (7-12 Desember 2015), tidak mung kin persoalan iuran anggota diputuskan sekarang dan mulai ditarik tahun depan. Pasalnya anggaran untuk tahun 2016 su dah selesai dibahas oleh DPR bersama pemerintah, kondisi seperti itu menu rutnya pasti juga terjadi di negara ang gota APA lainnya. “Penetapan iuran tidak bisa ditetap kan begitu saja, karena harus tertera dalam anggaran negara — APBN. Se mentara APBN 2016 sudah diketok, jadi sebaiknya pembahasan ini ditunda saja pada sidang selanjutnya untuk diusulkan pada anggaran 2017,” papar Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ini. Sebelumnya Ketua Sidang Monavar Shah Bahadori, delega

66


si dari Afganistan terlihat sedikit ngotot masalah iuran perlu dituntaskan segera. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Parlemen Iran yang telah memberikan dukungan finansial bagi Sekretariat APA dalam waktu yang cukup lama. Menu rutnya tidak sehat apabila organisasi bergantung pada kebaikan satu parle men, sudah saatnya seluruh anggota berpartisipasi. Setelah memperhati kan masukan dari delegasi Indonesia, akhirnya seluruh peserta sidang dapat menerima keputusan pembahasan ten tang aturan keuangan akan dibicarakan pada pertemuan standing committee se lanjutnya di Afganistan, awal tahun 2016. Agus Hermanto dalam sidang ini juga kehormatan untuk menyampaikan pida to dalam Rapat Pleno Debat Umum. Di hadapan peserta sidang organisasi par lemen Asia yang didukung 41 negara ini, ia menyampaikan pentingnya Parlemen Asia bersatu menghadapi terorisme. Ia menekankan teror di Paris dan Beirut belum lama ini menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa aksi seperti itu tetap menjadi ancaman bagi perda maian dan stabilitas. Perkembangannya harus dihadapi bersama, setiap bang sa harus bersatu, saling bantu dalam menghadapi ancaman itu. Senada de

ngan itu Wakil Ketua Delegasi DPR Rofi’ Munawar mengingatkan untuk mema hami aksi terorisme di sejumlah lokasi di dunia jangan hanya terfokus hanya pada siapa pelaku teror tetapi perlu didalami latar belakang dan dalang dibalik aksi tersebut. “Dimungkinkan ada oknum-oknum negara besar yang turut mendalangi aksi teror ini. Mereka ingin menyeret se banyak mungkin wilayah untuk terlibat di arena konflik dan inilah yang harus dihentikan. APA perlu mengambil sikap dalam hal ini,” ungkap dia. Baginya isu ini bagi sebagian pihak masih dianggap sensitif tetapi pada kenyataannya keter libatan negara tertentu dalam berbagai konflik berdarah dan memanfaatkan kelompok bersenjata ilegal semakin ber dampak luas bagi kemanusiaan.

PARLEMEN VIRTUAL Sidang Umum ke-8 APA ini berha sil memutuskan Resolusi tentang Asia yang Terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu bagian menarik dari resolusi ini adalah pembentukan Asian Virtual Parliament (Parlemen Virtual Asia). “Ini upaya mengintegrasikan parlemen di Asia me lalui virtual community berbasis IT. Wa laupun ini masih embrio tapi saya kira ini ide menarik dan patut didukung. Ha sil-hasil kajian, diskusi, pembahasan UU dari berbagai negara di Asia bisa diak ses seluruh anggota parlemen dari se luruh Asia,” kata anggota delegasi DPR, Zulkieflimansyah. Ia berharap Parlemen Virtual Asia tidak hanya menampilkan rekomendasi UU saja tetapi juga dalam bentuk motion, gambar dan film jadi se tiap anggota parlemen di kawasan Asia bisa melihat proses debat pembahasan UU. Ini menurutnya bisa menjadi input, pembelajaran bagaimana hangatnya perdebatan parlemen pada isu dan di negara tertentu. Bicara pada kesempatan berbeda anggota delegasi DPR dari FP Gerindra Sumail Abdullah menilai ide Parlemen Virtual Asia ini dapat dibawa ke dalam

negeri. Persidangan di DPR apabila didokumentasikan dengan yang dilakukan kelompok ekstrim telah menghasilkan aksi baik dan ditampilkan di laman website dapat menjadi masukan terorisme dan itu tidak dapat dikaitkan dengan budaya, per berharga bagi anggota dewan di daerah. “Saya kira menarik adaban, agama atau etnis tertentu. Aksi teror tersebut tidak juga kalau hal ini diterapkan di Indonesia, yang ditampilkan bisa ditoleransi atau dimaafkan. Penyelesaian masalah melalui tidak hanya sekedar laporan singkat tetapi data lengkap termasuk video pembahasan. Sidang jadi akuntabel, masyarakat juga akan tahu dan mencatat sikap fraksi dan anggota dewan dalam isu-isu tertentu,” tekan dia. Agenda dua tahunan yang dihadiri parle men dari 22 negara dan 4 observer berhasil menyepakati sejumlah keputusan yaitu 18 resolusi dan Deklarasi Phnom Penh. Bagi Agus Hermanto deklarasi itu cukup posi tif untuk menata langkah parlemen Asia ke depan. “Iya saya rasa apa yang kita ha sil dalam pertemuan ini cukup positif, ada 18 resolusi berhasil disepakati kemudian deklarasi Phnom Penh yang memantapkan sejumlah pertemuan sebelumnya,” ujar dia. Ia mengingatkan persidangan parlemen seDelegasi DPR RI pada sidang APA ke-8 di Kamboja Asia ini pada hakekatnya bagian dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. radikalisasi, kekerasan, terorisme atau perang hanya menye Ini juga sejalan dengan goal ke-16 SDGs (Sustainable Develop babkan kesulitan yang lebih besar dan melahirkan kekerasan ment Goals) yang merefleksikan komitmen parlemen sebagai yang lebih banyak. Parlemen anggota APA bertekad menegakkan prinsip-prin bagian dari komunitas internasional. Pembahasan 18 draf resolusi dipimpin oleh Nguon Nhel sip hidup berdampingan secara damai dan upaya negosiasi Wakil Ketua Parlemen Kamboja yang juga menjabat sebagai dalam memecahkan sengketa internasional. Menuntaskan Ketua Panitia Pengarah Sidang Umum ke-8 yang mengusung segala bentuk terorisme dan pendudukan melalui hukum dan tema; “Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia”. kerja sama internasional.Bagian lain deklarasi juga menyebut Resolusi yang disepakati diantaranya tentang Resolusi tentang pentingnya agenda moderat dan inisiatif untuk melakukan Pasar Energi Terintegrasi di Asia, Resolusi Upaya Mengurangi upaya deradikalisasi pada setiap tingkatan masyarakat ter Kemiskinan di Asia, Resolusi Menyesalkan Aksi Terorisme dan masuk generasi muda dan sektor swasta sebagai bagian dari Kekerasan Ekstrim dan Resolusi tentang Masalah Lingkungan. upaya menuntaskan permasalahan radikalisme, kekerasan dan Sementara Deklarasi Phnom Penh menekankan kekerasan terorisme. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR

Assalamualaikum, I am from Indonesia Delegasi DPR pada Sidang Umum ke-8 Asian Parlia mentary Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja 7-12 Desember 2015 meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat di Mesjid Agung Al Serkal. Dipimpin Ketua Delegasi Agus Hermanto, rombongan berbaur deng an masyarakat muslim dan juga delegasi dari negara lain. Ibadah shalat Jumat berlangsung khusuk walaupun ceramah disampaikan dalam bahasa Kamboja yang tentu pesannya tidak dimengerti oleh jamaah dari negara lain. Usai ibadah para jamaah bersala man dan kesempatan itu dipergunakan oleh rombongan delegasi DPR bersi laturahmi dengan masyarakat muslim Kamboja. “Assalamualaikum, I am from Indonesia,” demikian sapaan Agus yang juga Wakil Ketua DPR RI ketika menjabat tangan para jamaah. Ketika berte mu dengan jamaah yang mampu berbahasa Inggris pembicaraan kemudian mengalir tentang pekerjaan, kehidupan muslim di Kamboja, dll.

Salah seorang jamaah bernama Ahmad berdialog cukup lama. Ia mengaku berasal dari suku Cam yang berdasarkan sejarah nenek moyangnya pernah membe sarkan Kerajaan Campa yang menurut para ahli terletak di perbatasan Kamboja-Vietnam. Salah seorang raja Campa dikenal ada yang menganut agama Islam, sehingga kera jaan waktu itu menerapkan prinsip-prinsip islami. Delegasi DPR juga berdialog dengan Syam warga Kamboja asli Malaysia yang sudah tinggal cukup lama di negara ini. Keju tan lain dari Hamdi yang ternyata orang Indonesia yang bekerja di sebuah restoran di Kamboja. “Wah Bapak DPR ini ya,” sapanya sambil tersenyum lebar. Salah seorang pejabat KBRI Kamboja, Muhsin menyebut cikal bakal Mes jid Al Serkal dibangun prajurit Garuda TNI pada saat bertugas membantu ke amanan pasca konflik di wilayah ini. Beberapa tahun lalu mesjid dipugar dengan dukungan dana dari Uni Emirat Arab. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR


67

liputan khusus


Delegasi BKSAP DPR mengunjungi Komisi Pembangunan Berkelanjutan Parlemen Hungaria

P

ada bulan November lalu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parle men (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf memimpin delega si BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti komit men IPU untuk mendorong Tujuan Pem bangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi BKSAP DPR melakukan pertemuan de ngan beberapa institusi terkait yang be rada di dalam badan parlemen maupun eksekutif. Nurhayati menyampaikan apresi asinya kepada badan dan institusi yang berada di Parlemen Hungaria. Menging at, Hungaria sendiri memiliki berbagai institusi di dalam parlemen maupun di kepresidenan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. “Parlemen Hungaria menjadi salah satu contoh terbaik untuk DPR RI, dalam mempelajari bagaimana parlemen dapat memaksimalkan peran parlemen untuk menyukseskan pembangunan berkelan jutan. Mereka bercerita bagaimana

68


parlemen merupakan pemimpin yang memberikan contoh kepada progres dari pembangunan berkelanjutan disini,” ungkap Nurhayati. Komisi Pembangunan Berkelanjutan Parlemen Hungaria menyatakan bahwa parlemen mereka siap mendukung pen capaian tujuan pembangunan berkelan jutan (sustainable development goals) yang telah disahkan oleh PBB pada bulan september lalu, dan siap bekerjasama dengan DPR untuk memperkuat peran parlemen dalam hal ini. “Kami telah memiliki komite pem bang unan berkelanjutan di dalam parlemen sebelum tujuan pembangu nan berkelanjutan disahkan oleh PBB . Komite memiliki tugas untuk mereview dan memberikan amandemen terhadap legislasi-legislasi agar sesuai den gan konsep pembangunan berkelanjutan,” ujar Salar R Benedek, selaku Ketua Ko mite Pembangunan Berkelanjutan di Parlemen Hungaria. Komite Pembangunan Berkelanjutan sendiri memiliki keanggotaan sebanyak

10 orang yang berasal dari partai-partai politik yang berbeda untuk meningkat kan dukungan politik untuk pembangu nan berkelanjutan dan juga meningkat kan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan di masing-masing partai. Sementara, dalam pertemuan dengan Direktur Lingkungan di Kantor Kepre sidenan, Csaba Korosi, Anggota BKSAP DPR Okky Asokawati tertarik dengan kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan di Sekolah Dasar. “Menarik sekali bagaimana peme rintah Hungaria telah mencanang kan kurikulum tentang pembangunan berkelanjutan di Sekolah Dasar. Selain itu pengajar juga dapat mendapatkan titel pengajar pembangunan berkelan jutan yang merupakan salah satu ti tel yang prestisius di Hungaria. Hal ini dapat dicontoh untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran pem bangunan berkelanjutan sejak dini,” kata politisi yang juga Anggota Komisi IX DPR. BKSAP DPR sendiri sudah memiliki panitia kerja untuk tujuan pembangu nan berkelanjutan yang dibentuk pada bulan Juni lalu. Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga telah mengadakan dialog dengan instansiinstasi terkait mengenai penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan se cara nasional. Ketua Panitia Kerja Tujuan Pemba ngunan Berkelanjutan juga terus meng ingatkan bahwasanya pelaksanaan tu juan pembangunan berkelanjutan harus menggunakan bahasa yang lebih mem bumi yang dapat dimengerti masyara kat.

TINGKATKAN DIALOG ANTAR AGAMA Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, Indonesia sebagai negara demokratis memberikan banyak upaya dalam meningkatkan stabilitas dan per damaian dunia, salah satunya melalui dialog antar agama. Hal tersebut disam paikannya saat mengunjungi Kota Go dollo, Hungaria. “Ada persepsi yang salah saat ini, di

mana melihat salah satu agama sebagai dalang dari terorisme. Ini pandangan yang salah. Oleh sebab itu perwakilan dari masing-masing agama harus saling berinteraksi, mengenal satu sama lain dan sama-sama menumbuhkan rasa to leransi,” terang Nurhayati. Sependapat dengan Nurhayati, Wa likota Godollo, Gyargo Gemesi yang menyambut Delegasi BKSAP di depan gong perdamaian dunia ini mengatakan, bahwa kerjasama antara Indonesia dan Hungaria juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan dialog antara dua kultur yang berbeda. Sebagaimana dike tahui Indonesia merupakan negara ber penduduk mayoritas muslim. Sedangkan penduduk Hungaria mayoritas pemeluk agama Kristen. Kondisi ini dapat digu nakan untuk saling mempelajari kultur antar dua negara. Godollo yang merupakan sister city dengan Bogor juga sering mengadakan dialog antar agama di kotanya. Pada ta hun 2014 yang lalu digelar dialog lintas agama yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia. Sedangkan pi hak Hungaria diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Budaya Hungaria dan Kota Godollo. Bahkan Gong perdamaian dunia yang kini menjadi ikon budaya Kota Godollo ini merupakan sumbangan Indonesia. Selain di Godollo, gong perdamaian juga ada di Bali, Ambon, Palu, Shandong (Chi na) dan Jenewa (Swiss). Hal itu menjadi simbol harapan dunia yang terbebas dari konflik sara, terorisme, perang yang masih terjadi di belahan dunia seperti yang terjadi di Palestina.

APRESIASI PEREMPUAN PARLEMEN INDONESIA Wakil Ketua Parlemen Hungaria, Mr. JakabIstvan mengapresiasi banyaknya perempuan yang masuk di dalam Parle men Indonesia (DPR-RI). “Kami melihat banyak sekali perempuan yang ada di delegasi DPR RI ini. Ini berarti Parlemen Indonesia memberikan kesempatan dan akses yang lebih banyak kepada ang gota parlemen perempuan, dibanding

Parlemen Hungaria. Di Hungaria sendiri tidak mempunyai Parlemen Perempuan yang menjadi ketua di Parlemen ataupun Ketua Komisi untuk saat ini,” ungkap JakabIstvan. Sementara, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf juga mengapresiasi atas pe nilaian Wakil Ketua Parlemen Hungaria terhadap keterwakilan Perempuan In donesia di Parlemen. Politisi Fraksi Par tai Demokrat ini mengungkapkan bahwa kunjungannya kali ini ke Hungaria me miliki misi untuk mempelajari bagaima

lemen perempuan untuk menyukseskan agenda pembangunan global sendiri telah tertuang dalam deklarasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Ke hadiran parlemen perempuan dipercaya dapat meningkatkan pencapaian pem bangunan nasional, karena parlemen perempuan dapat memberikan legislasilegislasi terkait di perlindungan perem puan, edukasi, kematian ibu dan anak ataupun kesehatan untuk mensukses kan pencapaian negara untuk TPB. Dalam pertemuan tersebut juga

Delegasi BKSAP DPR di depan Gong Perdamaian Dunia di Kota Godollo, Hungaria

na parlemen dapat menyukseskan tu juan pembangunan berkelanjutan, dan mekanisme yang dapat memaksimalkan peran parlemen. Sebagaimana diket ahui Hunga ria memiliki Komite Pembangunan Berkelanjutan di dalam sistem parle men, serta Dewan Nasional Pemba ngunan Berkelanjutan, yang memiliki keterlibatan parlemen di masing-masing institusi. Baik Indonesia maupun Hungaria sepakat bahwa peran parlemen di dalam proses maupun implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan sangat krusial. Terutama dengan mengguna kan tiga fungsi parlemen yakni, legislasi, penganggaran dan pengawasan dari tu juan pembangunan berkelanjutan. Ditambahkan Nurhayati, peran par

dipaparkan strategi Hungaria yang lebih mementingkan tindakan preven tif dibanding tindakan kuratif dalam menangani permasalahan kesehatan. Selain memiliki sistem perawatan ke sehatan universal yang dibiayai oleh pa jak, Hungaria juga terus mengingatkan bahaya konsumsi alkohol dan merokok di negara ini. Karena dua hal itulah yang menyebabkan permasalahan kesehatan di Hungaria. “Namun disini saya sangat menya yangkan kurangnya parlemen perem puan sebagai Presiden organisasi par lemen dunia. karena selama 25 tahun terakhir ini IPU (Inter-Parliamentary Union) belum memiliki presiden perem puan,” tegas Nurhayati yang diamini oleh seluruh delegasi. (SKR) FOTO: DOK. BKSAP/PARLE/HR


69

selebritis

DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP SENIMAN MASIH KURANG 70


S

edikit sekali artis lawas yang masih tetap eksis hingga saat ini. Hetty Koes Endang merupakan satu dari se dikit artis tersebut. Ditemui usai konferensi Pers acara Dangdut Academy Asia di Indosiar, penyanyi berdarah campuran Sunda dan Minang ini berbagi rahasia pada Rahayu Setiowati dan Naefurodji dari Parlementaria. “Istirahat, banyak air putih, olahraga, dan kebetulan saya tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol,” ungkap pemilik nama lengkap Hetty Koes Madewy ini. Meski demikian ditambahkannya, sebagai orang Sunda asli, sejak gadis oleh sang ibu, ia sudah diperkenalkan dengan jamu, minum tradisional yang diraciknya sendiri. Seperti perasan daun sirih, kencur dan kunyit. Tak heran jika kualitas vokal dan penampilannya tetap terjaga meski usianya sudah tidak muda lagi. Ketika banyak artis lawas yang bernasib “kurang berun tung” di masa tuanya, Hetty bersyukur hal itu tidak terjadi pada dirinya. Baginya, saat ini menyanyi menjadi hal nomer dua. Keluarga merupakan yang utama bagi dirinya. Tak sedikit tawaran menyanyi yang ia tolak, karena berbenturan dengan agenda keluarganya. Bahkan ia kini menggandeng putra su lungnya, Ameer Mahmed untuk memenejerinya. “Saat ini anak saya sendiri yang menjadi menejer saya. Jadi kalau dia bilang enggak boleh ambil pekerjaan itu, ya saya ti dak akan ambil. Keluarga nomer satu bagi saya,” ungkap Hetty. Lebih lanjut istri dari Yusuf Erwin Faisal ini menjelaskan bahwa penyanyi itu ada beberapa kategori, yakni penyanyi festival atau kompetisi, penyanyi di TV, penyanyi di pentas ataupun penyanyi di album rekaman saja. Ia bersyukur pernah merasakan dan melewati semua itu. Bahkan kini diakuinya un tuk luar negeri seperti di Malaysia, ia hanya bernyanyi untuk acara khusus saja, misalnya undangan keluarga kerajaan. Sebulan terakhir ini hampir setiap hari wajahnya tampil di layar kaca. Pasalnya, penyanyi kelahiran Jakarta 6 Agus tus 1957 ini dipercaya oleh Indosiar untuk menjadi juri acara contest dangdut tingkat Asia bertajuk Dangdut Academy Asia. Meski bukan termasuk penyanyi dangdut, namun kemam puan, kualitas serta pengalaman ibu empat orang anak dalam kompetisi menyanyi sudah tidak diragukan lagi. Maklum awal karir Hetty di sekitar tahun 1970 an dimulai dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya, mulai tingkat daerah hingga tingkat nasional, bahkan internasional pernah diikuti nya. Sebut saja pada Tahun 1972, 1973, 1974, Hetty berturutturut meraih juara pertama festival penyanyi se-Jawa Barat. Tahun 1976 ia menjadi runner up festival Penyanyi Tingkat nasional dimana juara pertama diraih Grace Simon, dan juara tiga diraih Margie siegers. Tahun berikutnya, ia meraih juara pertama di ajang yang sama, sementara juara dua diraih oleh Melky Goeslaw dan Di ana Nasution, dan juara tiga diraih Ira Puspita. Tidak hanya itu, di ajang internasional Hetty juga pernah mewakili Indonesia di ajang WPSF di Tokyo dan berhasil meraih “Most Outstanding Performance” bersama Aji Bandi, pencipta lagu “Damai Tapi Gersang”.

JURI DANGDUT ACADEMY ASIA Saat ini Hetty mengaku kompetisi pencarian bakat dan penyanyi muda memang lebih banyak dibanding ketika pada masa dulu. Sayangnya, hal itu bukan diprakasai pemerintah. Sejatinya pemerintah juga memiliki kewajiban menciptakan regenerasi penyanyi dan seniman asli Indonesia yang bisa me lestarikan budaya bangsa. Namun, justru pihak swastalah yang lebih tergerak menggelar ajang tersebut.

Hetty bersama Direktur Programing Indosiar dan peserta DAA

“Ya justru pihak swasta yang lebih tertarik menggelar kom petisi menyanyi, termasuk dangdut. Ini sangat positif. Namun sayangnya tidak sedikit penyelenggara yang lebih memilih pemenang berdasarkan vote atau polling SMS. Terus terang bunda tidak suka ini. Karena apa gunanya penilaian bunda se bagai juri. Ini jugalah yang bunda tanyakan ke Indosiar saat ditawari menjadi juri Dangdut Academy Asia. Untungnya In dosiar tidak demikian. Pemenang berdasarkan penilaian juri, bukan SMS. Makanya bunda terima tawaran itu,” paparnya. Terkait keberadaan kontes dangdut tingkat Asia yang di prakasai oleh Indosiar, dimana Hetty didapuk menjadi salah satu jurinya, Ia menilai itu merupakan hal positif yang harus terus didukung. Mengingat dangdut merupakan musik asli In donesia yang harus dilestarikan. Tidak hanya itu, ajang ini juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan musik dan budaya asli dalam negeri. Meskipun bukan berasal dari genre musik dangdut, namun ia bangga dengan perkembangan dangdut masa kini. Itu ter bukti dengan semakin banyaknya anak muda yang notabene sebagai generasi penerus bangsa yang tertarik dan mendalami music ini. Lagi-lagi Hetty melihat dukungan pemerintah terhadap musik dangdut dan seniman Indonesia belum seratus persen. Pasalnya, saat ini belum ada gedung khusus yang sengaja dise diakan negara atau pemerintah bagi penyanyi dan seniman untuk memamerkan karyanya secara free alias gratis. “Bunda lihat perhatian pemerintah terhadap seniman khu susnya musisi dangdut saat ini masih kurang ya. Misalnya belum ada gedung khusus kesenian sebagai tempat seniman memamerkan karyanya secara gratis. Itu kan bagian dari du kungan pemerintah juga kan,” pungkasnya sambil berharap ke depan pemerintah bisa mewujudkan harapannya tersebut. (AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR


71

pernik

ANTUSIAS MASYARAKAT PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

K

omplek MPR/DPR/DPD yang memiliki luas 32,1604 Ha meru pakan salah satu kawasan tu juan wisata bagi masyarakat yang datang dari berbagai wilayah di ta nah air. Ide DPR sebagai salah satu obyek wisata ini tercetus pada tahun 1994, pada saat dinas pariwisata DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan sejum lah biro perjalanan di Jakarta, yang juga dihadiri oleh pejabat dari Humas Sekre tariat Jenderal DPR. Upaya ini merupak an salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui pemahaman dan pengenalan lebih luas tentang Lembaga-lembaga Negara yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah kunju ngan masyarakat ke gedung DPR terus mengalami peningkatan. Kunjungan ini tidak hanya terbatas pada kunjungan wisata saja, tetapi juga berupa kunju ngan study tour. Peserta kunjunga study tour, terdiri dari berbagai macam kala ngan masyrakat, termasuk siswa-siswa dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Ma

72


hasiswa. Kepala Bagian Humas Setjen DPR Saiful mengemukakan, DPR terbuka di kunjungi oleh masyarakat umum baik untuk menyampaikan aspirasi atau bahkan hanya sekedar berkunjung ke DPR untuk melihat rapat-rapat maupun mempelajari tugas dan fungsi DPR. “DPR itu kalau dikatakan tertutup juga tidak, tapi memang terbatas yang bisa datang kesini namun setelah re formasi dan ada Undang-Undang ke terbukaan informasi publik. Karena itu DPR itu membuka diri menerima elemen masyarakat dengan dibuatnya ruangan khusus yang namanya Operational Room, dimana di ruangan ini bisa menerima tamu-tamu DPR baik itu dari kalangan pelajar, dari tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi serta elemen masyarakat lain,” ungkap Saiful. DPR juga menerima rombongan Study Tour yang berkonsep edukasi politik se hingga masyarakat akan memiliki pema haman akan tugas-tugas lembaga poli tik. Tujuannya adalah untuk mengubah

Humas Setjen DPR RI menerima kunjungan siswa-siswi SMA Negeri I Ubud Bali

Kabag Humas Setjen DPR RI Saiful

dan membentuk tata perilaku seseorang agar sebagai partisipan politik yang ber tanggung jawab. Menurut Saiful, pelajar-pelajar itu selain mendapatkan pemaparan tentang tugas dan fungsi DPR mereka juga diajak untuk mengunjungi museum yang ada di DPR dan diajak untuk tour building dimana mereka diperkenalkan dan me masuki gedung paripurna utama dimana tempat pelantikan presiden dan mereka diajak untuk masuk ke ruang paripurna tersebut melalui ruang balkon. “Kita harapkan mereka dapat me ngetahui yang namanya mekanisme ker ja DPR baik gambaran secara positif apa yang sebenarnya dilakukan oleh DPR, dimana tugas-tugasnya memang sangat

berat. Selama ini masih banyak acara yang tidak dapat diliput secara langsung oleh media, baik itu media cetak maupun media elektronik,” ungkapnya. Lebih lanjut Saiful sampaikan bahwa, banyak informasi kinerja Anggota DPR atau proses pembahasan suatu UndangUndang hingga menjadi UU yang kurang diekspos oleh media, sehingga banyak informasi yang tidak tersampaikan se cara utuh ke masyarakat. Dia juga berharap dengan keterbu kaan DPR menerima kunjungan ma syarakat, diharapkan bisa memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita prioritaskan juga untuk pelajar-pelajar dan mereka ini kita harapkan bisa men jadi corong dari DPR bahwa sebenar nya yang ada di lembaga legislatif dan mendapat gambaran yang sebenarnya. “Kita harapkan mereka itu bisa me ngenal DPR yang sebenarnya dan mer eka itu tidak termakan oleh berita-berita yang lebih banyak memojokkan DPR. Kita harapkan DPR itu bersidang sam pai tengah malam dan dini hari itu perlu mereka diketahui,” harapnya. Bagian Humas DPR menerima kun jungan Masyarakat yang ingin study tour ke DPR setiap hari kerja yaitu Senin sam pai dengan Kamis. “Kita bisa menerima pelajar itu dalam satu hari rata-rata sekitar 200 orang, dalam sebulan itu kita batasi hanya rata-rata mengambil 4 hari kerja. Jadi sekitar sebulan itu sudah sampai 20004000 orang yang kita bisa terima disini. Kemudian juga ada yang minta tang gal tertentu dan jika sudah di booking lebih awal dari beberapa sekolah atau dari masyarakat, mereka kita tawarkan untuk jadwal bulan berikutnya.” terang Saiful. “Sampai saat bulan Maret itu sudah terprogram waktunya oleh beberapa sekolah dan sampai saat ini saja yang minta untuk bulan Maret itu sudah ada lebih dari 30 sekolah,” terangnya. Beberapa instansi yang sudah terjad wal untuk melakukan kunjungan ke DPR pada Januari hingga 22 Pebruari tahun 2016. Terdiri 11 sekolah tingkat SD, 5 sekolah tingkat SMP, 4 sekolah tingkat

SMA dan sebuah Universitas. Saiful juga menyampaikan bahwa, minat dari Sekolah-sekolah yang ingin berkunjung ke DPR sangat tinggi, bah kan beberapa Sekolah harus menunggu jadwal yang bisa diterima langsung oleh Bagian Humas Setjen DPR. Selain itu, Saiful menyampaikan pesan bahwa in stansi yang ingin berkunjung ke DPR se baiknya sebelum menentukan jadwalnya bisa melakukan cek jadwal yang terse dia di http://www.dpr.go.id/humas/ kunjungan-jadwal agar instansi tersebut bisa mendapatkan jadwal yang pas.

bangga terutama dengan sekretariat nya,” tekan I Wayan Gabra. I Wayan Gabra juga menyatakan ke banggaanya bahwa Indonesia memiliki karya arsitektur anak negeri yang sa ngat membanggakan dan berdiri dengan kokoh yaitu gedung DPR. “Gedung DPR merupakan ikon bangsa yang harus kita jaga, karena ini merupakan warisan yang sangat berharga bagi perjuangan bang sa Indonesia meraih kemerdekaannya,” terang I Wayan Gabra.

TAMBAH WAWASAN Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ubud, Bali I Wayan Gabra dalam kunjunganya ke DPR pada 8 Desember 2015 menyam paikan bahwa kunjungan ke DPR sebagai motivasi anak didiknya untuk mengenal DPR lebih dekat. “Kita berkunjung ke DPR untuk menambah wawasan me reka agar timbul motivasi supaya lebih mengenal gedung DPR ini. Kemudian setelah termotivasi, ada dorongan dari kita untuk bersama-sama menjaga citra supaya gedung ini menjadi lebih terhor mat, anggota dewan menjadi lebih ter muliakan lagi, begitu intinya,” ungkap I Wayan Gabra. I Wayan Gabra berharap dengan mengajak anak didiknya berkunjung langsung ke DPR, mereka mempunyai pengetahuan yang lebih tentang DPR, kemudian setelah mereka pulang dapat menginformasikan kepada temantemannya apa yang mereka dapatkan disini kemudian yang lebih penting lagi bagaimana dengan pengetahuan itu dengan pengalaman itu dengan apa yang pernah dilihat disini lebih memberikan motivasi terhadap mereka untuk men jaga citra DPR. Terkait kunjungan ke DPR, I Wayan Gabra memiliki kesan tersendiri bahwa ternyata DPR sangat terbuka menyam but kunjungan-kunjungan masyarakat dari daerah. “Bayangan saya sih orang dari desa tidak akan bisa seperti ini (datang ke DP{R) ternyata terhapus kesan salah itu. Kami diterima dengan baik, kami diper lakukan dengan baik dan kami semakin

Ni Putu Ayustin Krisnati Dewi siswa SMA Negeri 1 Ubud

Sementara itu, Ni Putu Ayustin Kris nati Dewi dari SMA Negeri 1 Ubud, Bali menyampaikan bahwa kunjunganya ke DPR dalam rangka ingin lebih tahu bagaimana sejarah gedung DPR, teru tama bukan hanya sekedar lihat di TV tetapi juga ingin tahu bagaimana me kanisme kerjanya. Dirinya mengaku yang didengar dari berita-berita diban ding aslinya belum tentu sama, sehingga tertarik untuk datang ke Senayan. “Kami jadi lebih tahu tentang DPR, tentang pembagian tugas, tentang cara menyalurkan aspirasi rakyat dan semua tugas-tugas yang dijalankannya,” ung kap Ni Putu Ayustin. “Saya sangat senang karena bisa dibi lang gedung paripurna itukan tempat bersejarah, sehingga suatu kebanggaan saya bisa datang kesana,” ungkapnya. “Harapan saya semoga DPR bisa bekerja lebih baik sehingga kemajuan bangsa ini menjadi lebih cepat karena semua aspirasi rakyat akan diperjuang kan DPR,” tegasnya dengan menambah kan, kunjungan seperti ini sangat ber manfaat terutama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. (SKR) FOTO: JAKA/PARLE/HR


73

parlemen dunia

Parlemen Thailand : Kesiapan Menjelang MEA Peneliti CEPP FISIP UI: Larissa Amanda Indianti, S.IP., Dessy Raufiana Pramitha, S.IP., Prasetyo Pudji Wasito, ST

N

egara Thailand mengg unakan sistem p e m e r i nt a h a n M o n a r k i K o s t i t u s i o n a l secara resmi sejak 10 Desember 1932, yaitu setelah Sistem Monarki Absolut dihapus. Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh kontitusi, namun keterbatasan ini sangat tidak transparan karena kekuasaan raja memainkan peran penting di belakang layar. Parlemen Thailand merupakan cabang legislatif

74


pemerintahan Thailand yang menggunakan sistem dua kamar (bicameral) yaitu Majelis Nasional atau Rathasa pha yang terdiri dari 480 anggota Dewan Perwakilan dan 150 anggota Senat. Dalam satu periode, Anggota Dewan Perwakilan menjabat selama empat tahun, sementara para senator menjabat selama enam tahun. Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sebelumnya diangkat oleh Raja atas reko mendasi Dewan Menteri). Thailand juga memiliki Badan

Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah Agung dimana anggotanya adalah para jaksa yang dilantik oleh raja. Anggota-anggota Senat tersebut mewakili distrik-distrik pemilihan dan dipilih secara langsung dimana setiap provinsi memiliki setidaknya satu orang senator. Setelah kudeta militer pada September 2006, Lembaga Senat terdiri dari 150 anggota, di mana 76 orang di pilih langsung untuk mewakili provinsi masing-masing, sementara sisanya di pilih dari calon-calon yang dinomina sikan dari masyarakat umum, kalangan akademis, swasta dan professional oleh Komite Pemilihan Senat. Sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari 480 ang gota, di mana 400 orang diantaranya di pilih langsung dari distrik pemilihan dan sisanya berasal dari nama-nama yang diajukan oleh partai politik.

Dalam sistem pemerintahan, Raja Thailand merupakan Kepala Negara dan mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi. Raja juga menjadi pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan menjadi lambang jati diri serta per satuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini, Bhumibol Adulyadej yang telah berusia 85 tahun, merupakan figur yang sangat dihormati dan dianggap sebagai pemimpin dari aspek moral, dimana telah dimanfaatkan dalam beberapa kesempatan untuk menyelesaikan kri sis politik. Raja Thailand melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parle men, kekuasaan eksekutifnya melalui kabinet, serta kekuasaan yudisial me lalui pengadilan.1 Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk mem 1 English Division, Bureau of Foreign Languages Secre tariat of the House of Representatives. 2008. Guide to Parliament. Bangkok: Bureau of Printing Services, hal 1

peringatkan pemerintah apabila peme rintah tidak menjalankan urusan neg ara atas kebermanfaatan untuk rakyat. Kepala Pemerintahan Thailand adalah seorang Perdana Menteri, yang dilantik raja dari anggota parlemen (sejak aman demen konstitusi tahun 1992). Perdana Menteri Thailand saat ini adalah Prayut Chan-o-cha yang mulai menjabat sejak 24 Agustus 2014.

STRATEGI MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS Di akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diterapkan di seluruh negara ASEAN. Lima tahun terakhir setiap negara mempersiapkan diri untuk menyambut implementasi MEA tersebut, tidak terkecuali negara Thailand. Melalui MEA, diharapkan negara-negara di Asia Tenggara dapat


75

parlemen dunia

menjadi basis produksi dan pasar tung gal, wilayah dengan kompetisi ekonomi yang tinggi, wilayah yang mempunyai perkembangan ekonomi yang stabil, serta wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global. 2 Thailand berada di titik terdepan untuk mempersiapkan rencana komprehensif menuju imple mentasi MEA. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawarta di tahun 2012, MEA menjadi prioritas utama dan kebijakan utama yang populis. 3 Peme rintah mengadopsi 8 rencana strategis yang dipersiapkan oleh National Economic and Social Development Council. Strategi tersebut memprioritaskan kemampuan untuk berkompetisi dalam perdagangan barang dan jasa, termasuk investasi. Kedua, pengembangan kuali tas hidup dan social safety net. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan logis 2 Audray Souche, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. Countdown to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL Legal and Tax. Hlm. 2-4. 3 Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. Diakses dari http://www.nationmultimedia.com/opinion/ Why-Thailand-is-crazy-over-AEC-30194564.html pada 3 Desember 2015 pukul 16:40 WIB.

76


tik. Keempat, Membangun sumber daya manusia. Kelima, reformasi peraturan. Keenam, promosi ASEAN untuk mem bangun kesadaran masyarakat. Ketujuh, meningkatkan keamanan nasional. Ke delapan, membangun kapasistas pem bangunan untuk kota-kota di Thailand untuk dapat berkompetisi dengan kotakota di negara ASEAN lainnya. Untuk dapat menerapkan 8 strategi tersebut, pemerintah dan parlemen mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan, prosedur dan prasyarat administrasi untuk mendukung pelaksanaan MEA. Pada September 2014, Perdana Men teri Prayuth Chan-ocha menyampai kan policy statement di depan anggota dewan Thailand mengenai pentingnya perkembangan ekonomi dan kompe tisi bisnis Thailand di Asia Tenggara.4 Melalui MEA, perdana menteri Prayuth mengharapkan akan menaikkan stan 4 Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the AEC 21 May 2015 Announcement. Diakses dari http://www2. thaiembassy.be/thailand-investment-review-thailand-1-to wards-the-aec/ pada 3 Desember 2015 pukul 16:50 WIB.

dar kehidupan masyarakat Thailand bersamaan dengan masyarakat ASEAN lainnya.5 Untuk meningkatkan standar hidup masyarakat tersebutlah kedelapan strategi tersebut dimasukkan ke dalam program dan kebijakan-kebijakan yang diputuskan bersama oleh pemerintah dengan Parlemen Thailand. Dinamika politik lokal yang terjadi di Thailand sedikit menghambat Thai land untuk mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, terutama dalam aspek ekonomi. Beberapa perubahan hukum dan prosedur yang spesifik diperlukan untuk memastikan implementasi MEA. Di tengah dinamika politik dan pemerin tahan yang belum stabil, parlemen mem punyai peranan penting untuk dapat memutuskan kebijakan dan mengawasi implementasi kebijakan yang dilakukan dalam menyongsong MEA. Beberapa isu yang mendapatkan perhatian secara langsung adalah hukum ketenagakerjaan Thailand yang membutuhkan amande men di parlemen.6 Sesuai dengan Pasal 140 Konstitusi Thailand, segala bentuk 5 Ibid., 6 Ibid.,

DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAND MENGHADAPI PASAR BEBAS MEA, PEMERINTAH DAN PARLEMEN THAILAND MEMBANGUN KONSEP “THAILAND PLUS ONE”. KONSEP “THAILAND PLUS ONE” MERUPAKAN INSTRUMEN UNTUK MENARIK INVESTASI ASING KE THAILAND, DAN MEMPRIORITASKAN JUGA INVESTASI THAILAND KE LUAR NEGERI perjanjian internasional harus disetujui oleh Parlemen Thailand. 7 Untuk itulah parlemen merevisi undang-undang ke tenagakerjaan agar dapat mendukung implementasi kebijakan-kebijakan serta strategi MEA lainnya. Sampai saat ini, beberapa peraturan terkait dengan MEA yang sudah disah kan dalam parlemen antara lain: Mutual Recognition Agreements (MRAs) untuk 7 profesi: teknisi, perawat, physician, dokter gigi, arsitek, surveyor, dan akun tan. 8 Sesuai dengan peraturan MRA, ke-10 negara ASEAN mengakui lisensi profesi yang tergabung dalam ketujuh profesi tersebut untuk dapat praktek ke negara-negara ASEAN, namun mereka harus mengikuti dan lolos lisensi test di negara ASEAN yang bersangkutan. Karena itulah kemudian Parlemen Thai land merevisi peraturan tes lisensi yang sebelumnya hanya dilakukan dengan menggunakan bahasa Thai. Selanjutnya untuk melindungi tenaga kerja Thailand dari serbuan tenaga kerja dari negara 7 Ibid., 8 A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead to Few Changes in Thailand. Diakses dari http://www.norcham.com/news/why-the-aec-in-2015-will-leadto-few-changes-in-thailand. pada 4 Desember 2015 pukul 12:20 WIB.

ASEAN lainnya, diberlakukan Thailand’s Alien Employment Act 2551 yang meng haruskan tenaga asing harus memiliki ijin kerja yang valid untuk dapat bekerja di Thailand. Selain itu, tenaga kerja asing tidak bisa mendirikan praktek secara mandiri, melainkan harus berkolaborasi dengan bisnis lokal. Dalam mempersiapkan ekonomi Thailand menghadapi pasar bebas MEA, Pemerintah dan Parlemen Thai land membangun konsep “Thailand Plus One”. Konsep “Thailand Plus One” merupakan instrumen untuk menarik investasi asing ke Thailand, dan mem prioritaskan juga investasi Thailand ke luar negeri seperti Indonesia, Singapura, Burma dan Vietnam di kawasan ASEAN serta Jepang, Hongkong, Uni Eropa dan Amerika Serikat melalui program Thailand’s Outbound Foreign Direct Investment (OFDI). Konsep ini didukung oleh beberapa proyek infrastruktur yang disponsori oleh Bank Pembangun an Asia (ADB) yang menghubungkan peluang biaya tenaga kerja yang lebih rendah di wilayah Kamboja, Laos dan Burma dengan klaster industri yang be rada di Thailand. Dengan menggunakan strategi perlindungan tenaga kerja lokal dan investasi ini, diharapkan Thailand siap menghadapi kompetisi pasar bebas MEA.

Lesson learned yang dapat diam bil Indonesia khususnya sinergi antara Pemerintah dan Lembaga Legislatif adalah bagaimana merumuskan kebi jakan yang tepat dari sisi pembangunan sosial-ekonomi, ketenagakerjaan dan investasi untuk memperkuat kapasitas dalam negeri Thailand dalam rangka menghadapi MEA yang segera diimple mentasikan. Referensi: Thailand Political Crisis Affects Ability To Implement Asean Eco nomic Community Diakses dari http://www.establishmentpost. com/thailand-political-crisis-affects-ability-implement-aseaneconomic-community-commitments/ Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. Diakses dari http://www.nationmultimedia.com/opinion/Why-Thailand-is-crazyover-AEC-30194564.html Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the AEC. Diakses dari http://www2.thaiembassy.be/thailand-investment-review-thailand1-towards-the-aec/ A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead to Few Changes in Thailand. Diakses dari http://www.norcham.com/ news/why-the-aec-in-2015-will-lead-to-few-changes-in-thailand Souche, Audray, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. Countdown to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL Legal and Tax. Rattanakhamfu, Saowaruj, Sumet Ongkittikul, Nutthawut Laksana punyakul, Nichamon Thongpat, Natcha O-Charoen. Thailand Coun try Study: ASEAN Economic Community Blueprint Mid-term Review Project. Thailand Development Research Institute. June 2015


77

POJOKPARLE

MEMANCING DI AIR KERUH

Serunya memancing bersama dalam acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI

78

A

cara Press Gathering terakhir pada tahun 2015 digelar agak lain dari yang lain. Kalau sebelumnya di ruangan rapat atau gedung, kali ini di tempat pemancingan. Acara yang berlangsung Minggu (13/12) di kolam pemancingan Fishing Valleys Bogor berjalan meriah. Suasana makin meriah dengan kehadiran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Sekjen DPR Winantu ningtyastiti dan Inspektur Utama Setyanta Nu graha serta Deputi Persidangan Damayanti dan Kepala Bagian Pemberitaan Irfan. Di sebelah kolam pemancingan, dua biduanita dan para wartawan diiringi organ tunggal asyik bernyanyi dan berjo get melantunkan lagu kesayangannya. Apalagi pa nitia juga menyediakan aneka hadiah dari laptop, pesawat TV 32 inci, home teater, kompor gas juga uang tunai. Sekjen DPR yang akrab disapa Win mengatakan, acara press gathering kali ini agak berbeda dengan sebelumnya yakni di kolam pemancingan. Seba nyak 300 kg ikan disebar oleh panitia diperuntuk kan bagi para wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan di Komplek Parlemen Senayan. Win mengatakan, acara press gathering ini sudah dibicarakan dengan Ketua Koordinatoriat Hilman.


Dan mereka mengusulkan acara yang tidak mem buat jenuh dan memilih jenis rekreasi ini. “Cuma saya nggak tahu apa ikannya nggak bingung, yang mancing ramai-ramai,” katanya disambut tawa termasuk Fahri Hamzah yang mengatakan apalagi airnya keruh. Memancing di air keruh dalam arti sebenarnya, bukan sebagaimana arti pepatah, me mancing keributan atau kerusuhan. “Mudah-mudahan ikannya tetap berkumpul dan makan umpan, tanpa memperkeruh air,” harap Win. Hilman Matauch mengatakan, sengaja dipilih me mancing karena ada filosofinya yaitu melatih ke sabaran. Meski memancing di air keruh tetapi piki ran kita tetap jernih dan memandang DPR dengan jernih pula. Dalam sambutannya Fahri juga memperta nyakan, kenapa memilih memancing. Apalagi, ko lam ikan tempat memancing, airnya cukup keruh. Sehingga, bisa dikatakan, ikannya tidak terlihat. “Saya tidak mengerti ini pilihannya memancing, di air yang keruh pula. Kalau serius mancing, ya se harusnya di laut, menggunakan pakaian resmi. Se hingga akan ketahuan, siapa yang asli, siapa yang palsu,” kata Fahri, yang disambut tertawa peserta acara. (MP) FOTO: DENUS, JAKA/PARLE/HR


79

ANTUSIAS MASYARAKAT PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

Recommend Documents