ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PEDULI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN INDONESIA MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PEDULI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN INDONESIA MUKADIMAH Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.Bahwa perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting sebagai penentu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial budaya bagi terciptanya ketahanan nasional menuju masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Bahwa pembangunan perumahan dan permukiman harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya dan mempunyai kepastian hukum sesuai persyaratan administratif, teknis dan ekologis bangunan gedung. Bahwa dalam pembangunan perumahan dan permukiman, pelaksanaan penggunaan tanah dan pemanfaatan ruangnya tidak dapat dilaksanakan secara horizontal saja, karena keterbatasan lahan. Untuk penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang secara efisien, optimal dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan peningkatan taraf hidup, maka pembangunan perumahan dan permukiman secara vertikal termasuk rumah susun merupakan pilihan yang harus dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Memperhatikan kebutuhan akan perumahan dan permukiman dan didorong oleh cita-cita luhur berlandaskan asas kepedulian, keterbukaan, kemandirian serta kebersamaan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka dengan rahmat Tuhan YME kami masyarakat perumahan dan permukiman Indonesia 1

dengan berlandaskan Undang-undang No.01/2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-undang No. 20/2011 tentang Rumah Susun, Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenaga Kerjaan, UU No. 40/2013 tentang Jaminan Sosial/BPJS, dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang mempunyai hubungan/berkaitan dengan Perumahan, dengan ini menyatakan membentuk Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP​3​I). Bahwa dengan mempertimbangkan kompleksitas dan berbagai masalah pembangunan perumahan dan permukiman, yang memerlukan proses kajian kebijakan strategis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, mediasi, fasilitasi, sosialisasi, dan advokasi melalui organisasi MP​3​I maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART

2

ANGGARAN DASAR MP3I BAB I NAMA, BENTUK, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN WAKTU Pasal 1 Nama dan Bentuk 1. Organisasi ini bernama Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia disingkat MP3I dalam bahasa Inggris disebut ​“Community Care

Institute for Indonesian Housing and Settlement Development (CCI – IHSD) 2. Organisasi ini berbentuk perhimpunan Pasal 2 Lambang

Lambang MP​3​I mencerminkan kebulatan tekad, kepedulian, universalitas, keterbukaan, keadilan, kemandirian dan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sehingga meningkatkan harkat hidup dan martabat bangsa serta jatidiri rakyat Indonesia Pasal 3 Tempat Kedudukan (1). MP3I Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia (2). MP3I dapat dibentuk di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan serta arahan dan Kebijakan Pengurus Nasional Pasal 4 Wilayah Kerja Wilayah kerja MP3I meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 5 Waktu MP3I didirikan tanggal 22 Oktober 2004 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 3

BAB II ASAS, LANDASAN, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 6 Asas MP3I berasaskan Pancasila

Pasal 7 Landasan

(1). Landasan Konsitusional MP3I adalah Undang-Undang Dasar 1945 (2). Landasan Operasional MP3I adalah: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun; b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung e. Undang – Undang pengelolaan lingkungan nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup f. Peraturan Perundangan terkait lainnya g. Ketetapan Musyawarah Nasional MP3I Pasal 8 Sifat MP3I bersifat profesional, terbuka dan independen. Pasal 9 Tujuan MP3I bertujuan untuk 1. Membantu tersedianya rumah yang terjangkau oleh setiap keluarga dengan standar hunian yang baik dalam lingkungan permukiman yang sehat 2. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hunian untuk semua kelompok pendapatan 3. Membantu dalam pengembangan sumber-sumber pembangunan perumahan dan permukiman

pembiayaan

4. Membantu pengembangan teknologi bangunan prasarana dan sarana 4

bagi

5. Membantu dalam pengembangan permukiman yang berkelanjutan.

sistem

pengelolaan

lingkungan

6. Melaksanakan, Mensukseskan, Mengamankan semua kebijakan dan Program Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum​. BAB III TUGAS, FUNGSI, dan LINGKUP KEGIATAN Pasal 10 Tugas MP3I mempunyai tugas: (1). Melakukan kajian-kajian strategis dan monitoring serta evaluasi dalam upaya memenuhi pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan (2). Menjembatani aspirasi masyarakat dalam rangka pemecahan masalah perumahan dan permukiman Indonesia sebagai tempat awal dan utama bagi pembangunan kualitas manusia (3). Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berjatidiri Indonesia (4). Melakukan advokasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman Indonesia berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (5). Menggalang kepedulian masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman berlandaskan prinsip kesetaraan, kepatutan, dan kejujuran dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Pasal 11 Fungsi Dalam menjalankan tugasnya MP3I berfungsi: (1). Mewadahi terselenggaranya komunikasi, koordinasi, konsultasi dan advokasi antar para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (2). Melakukan kemitraan dengan lembaga terkait, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka menumbuhkembangkan serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. (3). Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman, sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (4). Memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah dan dunia usaha serta pelaku pembangunan perumahan dalam mendorong pertumbuhan perumahan dan permukiman (5). Mengembangkan teknologi bangunan dan sistem informasi dan komunikasi 5

bidang perumahan dan permukiman; Pasal 12 Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan MP3I meliputi: (1). Masukan kebijakan, program dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman; (2). Peningkatan kepedulian masyarakat dalam perumahan dan permukiman sesuai hak dan kewajiban menurut peraturan perundangan yang berlaku; (3). Pengembangan teknologi bangunan dan sistem informasi, komunikasi dan teknologi perumahan dan permukiman; (4). Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang mapan dan mandiri (5). Mendorong para Asosiasi pengembang Perumahan untuk meningkatkan Pembangunan RSH. BAB IV KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 13 Keanggotaan Anggota MP3I terdiri atas: (1). Anggota Biasa : a. Anggota Perorangan, yaitu seseorang menjadi anggota karena kepeduliannya dalam pembangunan perumahan dan permukiman Indonesia serta memenuhi syarat keanggotaan ; b. Anggota Institusi adalah seseorang yang ditunjuk oleh institusi baik pemerintah maupun non pemerintah yang peduli terhadap pembangunan perumahan dan permukiman serta memenuhi syarat keanggotaan. c. Anggota Asosiasi Pengembang Perumahan (2). Anggota Kehormatan, yaitu seseorang yang telah berjasa dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dan diangkat berdasarkan hasil rapat Pleno. Pasal 14 Hak Anggota Setiap anggota MP3I mempunyai hak: (1). Dipilih dan Memilih (2). Pelayanan informasi, bimbingan dan pelatihan (3). Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran baik secara lisan maupun tertulis untuk kemajuan organisasi. (4). Ikut aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi. 6

(5). Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam memperjuangkan hak-hak anggota sebagai pekerja. (6). Membela dan dibela dalam sidang organisasi. (7). Mendapat bimbingan perlindungan dan pembelaan dari organisasi. (8). Memperjuangkan Kepentingan Usaha Anggota. Pasal 15 Kewajiban Anggota Setiap anggota MP3I berkewajiban : (1). Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, serta ketentuan-ketentuan MP3I lainnya; (2). Menjaga, membela dan menjunjung nama baik organisasi. (3). Membayar uang pangkal, iuran dan uang konsolidasi. (4). Mentaati dan melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. (5). Menghadiri

dan

mengikuti

rapat,

pertemuan-pertemuan

serta

kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. (6). Wajib Menghadiri Musyawarah Nasional dan Daerah. BAB V ORGANISASI Pasal 16 Struktur (1). Dewan Penasihat; a. Dewan Penasihat terdiri dari 5 (lima)Orang unsur

Pemerintah

yang

membidangi

anggota yang mewakili

teknis

dan

administratif,

Perguruan Tinggi, Organisasi profesi, dunia usaha, lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan b. Struktur Dewan Penasihat terdiri Ketua dan anggota. (2). Dewan Pembina : Dewan Pembina terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang, Mempunyai tugas Membina Organisasi, Program dan Rekomendasi tanpa diminta. (3). Pengurus terdiri dari Pengurus Nasional disingkat Pengnas, Daerah Provinsi 7

disingkat Pengprov. Pengurus kabupaten/kota disingkat Pengkab/kot 3.1 Susunan Pengurus Nasional disingkat Pengnas, sekurang-kurangnya terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Orang Pengurus​ ​terdiri dari: a) Satu Orang Ketua Umum

b) 3 (tiga) Orang Wakil Ketua Umum c) 9 (sembilan) orang Ketua d) Satu Orang Sekretaris Jenderal e) 3 (tiga) Orang Wakil Sekretsris Jenderal f) 9 (sembilan) Orang Sekretaris g) Satu Orang Bendahara Umum h) 4 (empat) orang Wakil Bendahara i) Ketua – Ketua dan Sekretaris - Sekretaris, duduk di bidang sesuai dengan keahlian masing-masing yang dibentuk dalam Pleno Pengurus j) Bidang-bidang adalah sebagai berikut : 1. ORGANISASI KADERISASI DAN KELEMBAGAAN 2. PEMBIAYAN, INVESTASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3. SOSIAL BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN 4. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 5. TEKNOLOGI BANGUNAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA 6. HUKUM ADVOKASI, REGULASI, HAM 7. USAHA, KEMITRAAN 8. HUMAS HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KETENAGA KERJAAN 9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) 4. Susunan Pengurus Daerah disingkat Pengprov.sekurang-kurannya 19 ( sembilan belas ) Orang Pengurus terdiri dari : a) b) c) d) e)

Satu Orang Ketua 7 Orang Wakil Ketua Satu Orang Sekretaris 7 Orang Wakil sekretaris Satu Orang Bendahara 8

f) 2 Orang Wakil Bendahara g) Wakil-wakil Ketua dan Para Wakil Sekretaris akan duduk dalam Bidang - bidang sesuai dengan keahlian masing-masing yang dibentuk dalam Pleno Pengurus 5. Susunan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurannya 11 ( sebelas ) Orang Pengurus terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Satu Orang Ketua 3 (tiga) Orang Wakil Ketua Satu Orang Sekretaris 3 (tiga) Orang Wakil sekretaris Satu Orang Bendahara 2 Orang Wakil Bendahara Wakil-wakil Ketua dan Para Wakil Sekretaris akan duduk dalam Bidang - bidang sesuai dengan keahlian masing-masing yang dibentuk dalam Pleno Pengurus Pasal 17 Masa Jabatan

(1). Masa jabatan Dewan Penasihat adalah 5 (lima) tahun (2). Masa jabatan Pengurus Nasional, Daerah dan Cabang adalah 5 (lima) tahun Pasal 18 MUSYAWARAH NASIONAL 1. 2.

3.

4.

Musyawarah Nasional merupakan Kedaulatan tertinggi organisasi. Musyawarah Nasional diadakan setiap 5 ( lima ) tahun sekali dihadiri oleh : a. Dewan Penasehat Nasional MP3I b. Dewan Pengurus Nasional MP3I c. Dewan Pengurus Provinsi MP3I d. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota MP3I e. Utusan yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional sebagai peninjau. Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat dipercepat atau ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas keputusan Musyawarah Kerja Nasional (MUNAS) dan atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengda Provinsi dan atau ½ dari jumlah Pengda Kabupaten/Kota MUNAS berwenang untuk : a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional MP3I b. Menetapkan atau mengubah AD dan ART. c. Menetapkan Program Umum Organisasi.atau Program Kerja MP3I 9

d. e.

Memilih dan Menetapkan Dewan Pengurus Nasional MP3I Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan. Pasal 19 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL (MUKERNAS)

1. 2.

3. 4. 5.

Musyawarah Kerja Nasional adalah kekuasaan tertinggi organisasi diantara dua MUNAS. MUKERNAS dihadiri oleh : a. Dewan Pengurus Nasional MP3I b. Utusan Dewan Pengurus Pengda Provinsi MP3I c. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional MP3I MUKERNAS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan antara dua MUNAS. MUKERNAS dipimpin oleh Dewan Pengurus Nasional MP3I MUKERNAS berwenang untuk : a. Menilai dan mengesahkan kegiatan / kebijaksanaan Pengurus Nasional MP3I b. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berikutnya. c. Menetapkan keputusan penting lainnya. Pasal 20 MUSYAWARAH DAERAH

1.

2.

Musyawarah Daerah (MUSDA) diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Utusan Dewan Pengurus Nasional MP3I b.

Dewan Pengurus Provinsi MP3I

c.

Utusan Pengda Kabupaten/Kota MP3I

d.

Undangan yang ditetapkan oleh Pengda Provinsi MP3I

MUSDA berwenang untuk : a.

Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Pengda Provinsi MP3I

b.

Menetapkan program kerja daerah sebagai penjabaran program umum organisasi.

3.

c.

Memilih dan menetapkan Pengda Provinsi MP3I

d.

Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.

Dalam keadaan luar biasa MUSDA dapat dipercepat atas permintaan 10

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengurus kab/Kota atau dan ½ dari jumlah Pengurus Kabupaten/Kota MP3I.

Pasal 21 MUSYAWARAH CABANG 1.

2.

3.

Musyawarah Cabang (MUSCAB) Kabupaten/Kota diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh : a. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota MP3I b. Utusan Pengurus Provinsi MP3I c. Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota MP3I MUSCAB berwenang untuk : a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Kabupaten/Kota MP3I b. Menetapkan Program Kerja Pengkab/Kot sebagai penjabaran Pengurus Kabupaten/Kota MP3I c. Memilih dan menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota MP3I d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan. Dalam keadaan luar biasa MUSCAB dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Pasal 22 Hubungan Fungsional

(1). Hubungan internal: a. b. c. d.

Dewan Penasihat dengan Pengurus Antar bidang dalam kepengurusan Pengurus dengan Anggota Antar Anggota

(2). Hubungan Eksternal: a. Dengan pelaku, pengguna dan pengelola pembangunan b. Dengan institusi terkait baik di pusat maupun daerah (3). Hubungan Internasional permukiman baik secara:

dengan masyarakat peduli perumahan dan

a. Bilateral untuk bantuan teknis 11

b. Multilateral untuk fasilitasi bantuan keuangan Pasal 23 Perangkat Perangkat MP3I terdiri dari: (1). Musyawarah Nasional (Munas) untuk Nasional (2). Musyawarah Daerah (Musda) untuk Provinsi (3). Musyawarah Cabang (MUSCAB) untuk Kabupaten/Kota (4). Musyawarah Nasiolal Luar Biasa (Munaslub) untuk Nasional (5). Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk Provinsi (6). Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) untuk Kabupaten/Kota (7). Rapat Pimpinan Nasional ( RAPIMNAS ) untuk Nasional (8). Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) (9). Rapat Kerja Daerah ( RAKERDA ) untuk Provinsi (10). Rapat Kerja kabupaten/kota ( RAKERCAB ) untuk Kabupaten/Kota (11). Rapat Pleno Pengnas (12). Rapat Dewan Penasihat (13). Rapat Pengurus Pasal 24 RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) 1.

2.

3. 4.

1.

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat nasional dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi. RAKERNAS dihadiri oleh : a. Pengurus Nasional MP3I b. Utusan Pengurus Provinsi MP3I RAKERNAS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa bhakti. RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus Nasional MP​3​I Pasal 25 RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA​) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tengah tingkat propinsi dalam rangka keterpaduan dan 12

koordinasi program dan pengembangan organisasi di tingkat propinsi. 2.

3. 4.

RAKERDA dihadiri oleh : a. Pengurus Provinsi MP3I b. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota MP3I c. Unsur Pengurus Nasional RAKERDA diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa bhakti kepengurusan. RAKERDA dipimpin oleh Pengurus Provinsi MP3I Pasal 26 RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB)

1.

2.

3. 4.

Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) merupakan forum konsultasi, koordinasi, dan evaluasi tengah tingkat kabupaten/kota dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program pengembangan organisasi di tingkat cabang. RAKERCAB dihadiri oleh : a. Pengurus Kabupaten/Kota MP3I b. Utusan Anggota MP3I Kabupaten/Kota setempat c. Unsur Pengurus Provinsi MP3I RAKERCAB diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa perode. RAKERCAB dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota MP3I SANKSI ORGANISASI Pasal 27 PELANGGARAN DISIPLIN

Pelanggaran disiplin dapat dikenakan kepada anggota atau pengurus berupa : 1. Teguran Lisan. 2. Peringatan Tertulis. 3. Pemberhentian sementara. 4. Pemberhentian sebagai pengurus. 5. Pemecatan sebagai anggota Pasal 28 Wewenang Perangkat Kewenangan perangkat MP3I sebagai berikut: (1). Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi tingkat nasional dan Musyawarah Daerah adalah kekuasaan tertinggi tingkat provinsi dalam pengambilan keputusan MP3I. Musyawarah Cabang adalah 13

kekuasaan tertinggi tingkat kabupaten/Kota dalam pengambilan keputusan MP3I (2). Rapimnas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode wewenang pengambil Keputusan diantara MUNAS (3). Rakernas sekurang-kurangya satu kali dalam satu periode, wewenang mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan memutuskan program yang akan datang. (4). Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan MP3I untuk memutuskan hal-hal penting dan mendesak yang belum atau tidak diagendakan dalam musyawarah nasional dan/atau terjadi penyimpangan yang mengganggu kelangsungan organisasi. (5). Rapat Pleno adalah perangkat organisasi internal (Dewan Penasihat, Pembina dan Pengurus Nasipnal), dan dapat melibatkan unsur eksternal untuk memutuskan dan menetapkan kebijakan serta evaluasi kegiatan organisasi. (6). Rapat Dewan Penasihat adalah perangkat Dewan Penasihat untuk memberikan saran yang menyangkut kebijakan organisasi. (7). Rapat Dewan Pembina adalah perangkat untuk memberikan, rekomendasi organisasi. (8). Rapat pengurus adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasional (9). Rapat kerja adalah perangkat organisasi yang diselenggarakan untuk membahas agenda kerja masing-masing bidang.

Pasal 29 Kode Etik MP3I Dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program Kerja untuk melaksanakan kepedulian perumahan dan permukiman, MP3I baik kepengurusan maupun anggota harus menggunakan kode etik yang berlandaskan pada mukadimah, asas dan sifat organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

14

BAB VI KEUANGAN Pasal 30 Sumber Dana dan Pemanfaatan Dana (1). Guna membiayai kegiatan operasional memperoleh dana dari sumber:

dan

pengembangan

MP3I

a. Uang Pangkal b. Iuran dan Konstribusi anggota; c. Bantuan pemerintah d. Bantuan pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang sah sesuai AD/ART serta peraturan perundangan yang berlaku; e. Imbalan atas layanan jasa organisasi dalam advokasi, fasilitasi, pelatihan, informasi dan komunikasi serta layanan jasa lainnya, atau suatu perjanjian Kerjasama dengan intitusi Pemerintah atau swasta. f.

Sumbangan lainnya yang tidak mengikat sifatnya

(2). Keuangan MP3I organisasi.

hanya

digunakan

untuk

pelaksanaan

operasional

BAB VII PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 31 1.

2.

Penggantian antar waktu adalah penggantian seorang atau beberapa orang pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal 27 Anggaran Dasar ini dan atau karena meninggal dunia. Penggantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan Rapat Pleno atau Rapat Anggota pada tingkat masing-masing yang disahkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya. BAB VIII USAHA-USAHA

15

Pasal 32 Dalam upayanya mencapai tujuan maka MP3I dapat membentuk Yayasan, Badan Usaha dan Koperasi atau badan hukum lainnya Pasal 33 Pertanggungjawaban Pengurus MP3I mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada anggota MP3I sesuai dengan tingkatan masing-masing. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN MP3I

Pasal 34 Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional. Pasal 35 Pembubaran MP​3​I (1). Pembubaran MP3I hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Munas; (2). Pembubaran MP3I oleh pihak lain karena dianggap melanggar UUD 1945 dan Pancasila hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan dan harus disetujui oleh Munas atau Munaslub; (3). Apabila MP3I ini dibubarkan sebagai mana tersebut ayat (1) atau ayat (2) maka Munas atau Munaslub tersebut sekaligus menetapkan penghibahan seluruh kekayaan MP3I kepada badan-badan amal, badan-badan pendidikan pelatihan dan yayasan-yayasan sosial terkait. BAB X PENUTUP Pasal 36 Anggaran Rumah Tangga (1). Penjabaran anggaran dasar dan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar secara rinci diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 16

(2). Anggaran Rumah Tangga tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan menjadi satu kesatuan secara hukum yang tidak terpisahkan. Pasal 37 Berlakunya Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Dasar MP3I untuk ke 2 (dua) kalinya disahkan melalui Munas ke 3 (tiga) MP3I pada tanggal 25 Agustus 2015 di Jakarta dan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, diperbaiki atas usulan MUNAS ke II MP3I di Bandung. Di tetapkan di Pada tanggal

17

: Jakarta : 25 Agustus 2015

ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PEDULI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN INDONESIA

BAB I UMUM Pasal 1 Landasan Penyusunan (1). Penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini berlandaskan Anggaran Dasar MP3I Penyusunan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan penjabaran dari butir-butir yang ada pada Anggaran Dasar MP3I (2). Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar (AD). BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Pembentukan MP3I (1). Latar belakang pembentukan MP3I berdasarkan: a. Deklarasi Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukiman tanggal 28 Oktober 2002 di Jakarta b. Surat Keputusan Dirjen Perkim Dep. Kimpraswil No. 71/KPTS/DM/2004 c. Penyiapan AD/ART oleh Tim kecil yang terdiri dari unsur Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Lembaga Masyarakat, Lembaga Keuangan, Pemerhati perumahan dan permukiman d. Proses sosialisasi yang dilaksanakan menjelang Munas persiapan (2). Pengesahan pembentukan MP3I, AD/ART serta Pengurus dan anggota sementara pada Munas Persiapan tgl 4 Oktober 2004, bertepatan dengan peringatan hari Habitat tahun 2004 di Yogjakarta oleh Presiden RI (3). Penetapan MP3I beserta Pengurus tetap berdasarkan AD/ART serta Program

Kerjanya

pada

Munas 18

Pertama

yang

diselenggarakan

selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober 2005 (4). Pembentukan MP3I di daerah diprakarsai oleh masing-masing daerah, atau dibentuk oleh Pengurus Nasional berdasarkan AD/ART (5). Pembentukan MP3I di daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman pada AD/ART sebagaimana dimaksud ayat (3).

BAB III Lambang Lambang MP3I, yang meliputi​ : (1) LOGO : ▪ Bentuk : Lingkaran (bulat) yang mencerminkan kebulatan tekad para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman ▪

Ukuran : diameter 1,5 cm

▪

Gambar/simbol-simbol/kata-kata : Rumah, Rumah Susun, Halaman yang berarti upaya pemenuhan kebutuhan akan Perumahan dan Permukiman yang layak, sehat dan terjangkau dengan lingkungan yang asri.

▪

Warna yang mencerminkan : - Kekompakkan dan kekokohan - Ketulusan dan keterbukaan - Pembangunan yang berkelanjutan - Keharmonisan keluarga, masyarakat dan lingkungannya - Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

▪

Tema LANTERA dengan arti : Peduli Aman Sejahtera

(2) BENDERA ▪ Bendara Ukuran 2 x 1.5 m dengan mencantumkan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ▪ Warna dasar bendera putih yang mencerminkan independensi / non partisan BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 3 Anggota MP3I Penerimaan anggota bisa dilaksanakan dengan ketentuan: 19

(1). Calon Anggota Biasa baik secara perorangan maupun institusi atas inisiatif sendiri maupun rekomendasi dari pengurus atau anggota, mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus untuk menjadi anggota dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. Memberikan pernyataan tertulis dan mengisi formulir yang disiapkan oleh pengurus b. Tunduk pada AD/ART. (2). Keanggotaan Perorangan dan institusi adalah tetap, namun perorangan yang mewakili institusi dapat tidak tetap sesuai dengan mandat yang diberikan. (3). Penetapan status keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dilaksanakan melalui keputusan Rapat Pengurus MP​3​I. (4). Calon Anggota Kehormatan diangkat berdasarkan usulan pengurus, pernyataan kesediaan dengan mengsi formulir, untuk kemudian diajukan dalam Rapat Pleno (5). Penetapan status Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disahkan dalam Rapat Pleno (6). Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diberikan kartu anggota yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Pasal 4 Kehilangan Status Keanggotaan dan Pemberhentian Anggota (1) Anggota kehilangan status keanggotaannya karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri dan / atau institusi yang menunjuknya; c. Diberhentikan oleh pengurus bila yang bersangkutan melanggar AD/ART (2) Penetapan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir c dilakukan oleh pengurus setelah anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri pada rapat pleno (3) Penetapan atau peninjauan keanggotaan dilaksanakan oleh Pengurus . Pasal 5 Persyaratan Untuk Memperoleh Hak dan Melaksanakan Kewajiban (1) Anggota yang berhak dipilih menjadi pengurus : a.

Anggota biasa yang sudah menjadi anggota minimal 3 tahun

b.

Kesediaan menjadi pengurus 20

c.

Memiliki dedikasi dan loyalitas pada organisasi

d.

Tidak sedang kehilangan hak secara hukum

(2) Anggota yang berhak memilih pengurus : a.

Mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA)

b.

Harus hadir dan tidak diwakilkan

(3) Anggota yang berhak memperoleh pelayanan : a.

Seluruh anggota yang mempunyai KTA

b.

Tidak menyimpang dari AD/ART

(4) Anggota yang berhak memperoleh perlindungan: a.

Seluruh anggota yang mempunyai KTA

b. Menyangkut kasus hukum yang berkaitan dengan masalah perumahan dan permukiman dengan disertai informasi dan/atau bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (5) Seluruh anggota diwajibkan : a.

Melaksanakan kewajibannya selaku anggota

b.

Tunduk dan patuh pada keputusan dan / atau ketetapan organisasi

b.

Mendukung acara-acara yang dilaksanakan organisasi

c.

Aktif, Kreatif dan Inovatif serta tidak memaksakan kehendak

d. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku

BAB V KEPENGURUSAN Pasal 6 Dewan Penasehat (1) Pemilihan Dewan Penasehat dilakukan atas permohonan Pengurus yang membidangi teknis dan administratif, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga keuangan dan lembaga masyarakat (2) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Penasehat adalah: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Sehat c. Berprestasi dan berdedikasi penuh terhadap pembangunan perumahan dan permukiman d. Aktif terlibat dalam kegiatan kajian kebijakan strategis, pemantauan dan 21

evaluasi pelaksanaan, mediasi, fasilitasi, sosialisasi, dan advokasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman e. Anggota biasa yang berkompetensi karena posisi dan jabatannya dapat menjadi Dewan Penasehat (3) Ketua Dewan Penasehat dipilih oleh Anggota Dewan Penasehat. (4) Penetapan Dewan Penasehat dilaksanakan dengan ketentuan: a. Disahkan dalam Musyawarah Nasional b. Pengisian kekosongan antar waktu keanggotaan Dewan Penasehat diputuskan melalui rapat pleno c. Dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya sepanjang memenuhi hak dan kewajibannya serta disetujui oleh pengurus baru d. Dalam hal pengurus baru sebagaimana dimaksud dalam butir c. tidak menyetujui maka diatur masa transisi sampai terbentuknya Dewan Penasehat baru dan disahkan melalui Munaslub (5) Dewan Penasehat berhak untuk : a. Meminta laporan secara berkala kepada pengurus b. Mengingatkan Pengurus apabila menurut anggapannya Pengurus telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maupun ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional. (6) Dewan Penasehat berkewajiban untuk: a. Memberikan saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta. b. Menyusun agenda Dewan Penasihat dan mengadakan rapat minimal 1 kali dalam 5 tahun c. Membantu mobilisasi sumber-sumber keuangan d. Melakukan pembinaan bagi pengembangan MP3I e. Menyampaikan laporan pada Munas Pasal 7 Pengurus (1) Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Anggota Pengurus dilaksanakan dengan ketentuan : a. Prosedur pemilihan Ketua dan Sekretaris Jenderal Pengurus dilakukan dalam Musyawarah Nasional melalui Panitia Pemilihan b. Musyawah Nasional memilih dan menetapkan Formtur untuk menetapkan dan memmilih Pengurus-pengurus lainnya. c. Pemilihan Wakil Ketua Umum dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui rapat Formatur d. Pemilihan Wakil Sekretarus Jenderal dilakukan dengan musyawarah 22

dan mufakat, memlaui rapat Formatur. e. Pemilihan Bendahara dilakukan secara musyawah dan mufakat melalui rapat Formatur f. Musyawarah Nasional mengesahkan Keseluruhan Pengurus melalui rapat Pleno Munas. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus adalah: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Sehat c. Berprestasi dan berdedikasi penuh terhadap pembangunan perumahan dan permukiman (3) Penetapan pengurus dilaksanakan dengan ketentuan : a. Disahkan dalam Musyawarah Nasional b. Pengisian kekosongan antar waktu keanggotaan Dewan Penasihat diputuskan melalui rapat pleno c. Dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya sepanjang memenuhi hak dan kewajibannya serta disetujui oleh pengurus baru d. Dalam hal pengurus baru sebagaimana dimaksud dalam butir c. tidak menyetujui maka diatur masa transisi sampai terbentuknya Dewan Penasihat baru dan disahkan melalui Munaslub. (4) Masa jabatan pengurus adalah 5 ( lima ) tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali paling banyak dua kali berturut-turut (5) Pengurus berhak untuk : a. Meminta laporan secara berkala kepada pengurus b. Mengingatkan anggota yang dianggap telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maupun ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional. c. Memberhentikan Anggota yang melanggar setelah diberikan peringatan (6) Pengurus berkewajiban untuk : a. Menjalankan dengan penuh tanggung jawab segala ketentuan yang telah ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Musyawarah Nasional serta mempertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional berikutnya. b. Menyusun dan menjalankan program kerja sesuai tujuan, tugas dan fungsi MP3I, yang disusun melalui Rapat Pengurus dan atau Rapat Pleno dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam Musyawarah Nasional 23

c. Menyusun anggaran berdasarkan program kerja Pengurus dan menyampaikan laporan pelaksanaannya yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional d. Menyampaikan laporan berkala secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Penasihat e. Melaksanakan Musyawarah Nasional secara tepat waktu f. Melaksanakan Munaslub bila dianggap perlu Pasal 8 Tatacara Hubungan Fungsional (1) Tatacara, mekanisme, prosedur hubungan internal, external, internasional akan disusun lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Tatakerja oleh pengurus (2)

Pedoman Tatakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar

(3) Apabila Ketua Umum berhalangan, maka posisinya digantikan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan, maka posisinya digantikan oleh Wakil Kertua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal (5) Kepengurusan dalam bidang-bidang dirangkap oleh Ketua – Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional/Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota Bila dianggap perlu boleh menambah personil di luar kepengurusan. (6) Seksi-Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah : a. Bidang Organisasi Kaderiasi dan Kelembagaan : 1. Seksi Organisasi dan Tata laksana 2. Seksi Keuangan (Iuran, RAB, penggalian sumber dana) 3. Seksi Humas & Hubungan Luar Negeri 4. Seksi Kerjasama Bilateral dan Multilateral b. Pembiayaan dan Investasi Perumahan dan Permukiman : 1. Seksi Kebijakan dan Strategi Perkim 2. Seksi Pembiayaan Perkim 3. Seksi Kelembagaan c. Bidang Sosial budaya dan Kedejahteraan : 1. Seksi Pengembangan Lingkungan Sosial 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 3. Seksi Modernisasi 24

d. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup : 1. Seksi Optimalisasi Pemanfaatan Ruang 2. Seksi Kasiba / Lisiba 3. Seksi Pertanahan

e. Teknologi bangunan gedung, sarana dan prasarana : 1. Seksi Arsitektur Bangunan Gedung dan Lingkungan Binaan 2. Seksi Kualitas Bangunan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perkim f. Hukum Advokasi dan Ham 1. Seksi Hukum Pertanahan 2. Seksi Pengembangan Peraturan Perundang-undangan 3. Seksi Pelayanan Penegakan Hukum g. Usaha, Kemitraan, Yayasan, Yayasan, Koperasi dan Ham i. Humas, Hubungan Kuar Negeri dan Ketenaga Kerjaan j. Penelitian dan Pengembangan ( Litbang) (7) Bendahara dibantu oleh wakil bendahara (8) Dalam membuat keputusan dan / atau ketetapan, pengurus terlebih dahulu berkonsultansi dengan Dewan ​Penasihat BAB VI MUSYAWARAH NASIONAL DAN RAPAT-RAPAT Pasal 9 Musyawarah Nasional (Munas) (1) Musyawarah Nasional dilaksanakan dengan ketentuan: a. Musyawarah Nasional Pertama didahului oleh Munas Persiapan yang khusus diadakan untuk menetapkan peserta, agenda munas dan bahan dalam musyawarah nasional c. Musyawarah Nasional selanjutnya diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, tanpa didahului Munas Persiapan d. Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Pengurus dengan menunjuk Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional yang dibentuk oleh Pengurus e. Musyawarah Nasional diikuti oleh peserta yang terdiri dari Pengurus, Dewan Penasihat, Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan 25

(2)

Jumlah anggota yang mempunyai hak suara dalam Munas ditetapkan dalam Rapat Pengurus

(3) Tata tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional untuk disetujui oleh para peserta musyawarah pada saat Musyawarah Nasional dimulai. Pasal 10 Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dilaksanakan dengan ketentuan : (10). Munaslub hanya dilaksanakan untuk memutuskan hal-hal penting dan mendesak yang belum atau tidak diagendakan dalam musyawarah nasional dan/atau terjadi penyimpangan yang mengganggu kelangsungan organisasi. (11). Pelaksanaan Munaslub sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang telah diagendakan khusus untuk itu (12). Munaslub dapat dilaksanakan atas usulan sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota BAB VII KODE ETIK ORGANISASI, PENGURUS DAN ANGGOTA Pasal 11 (1) Kode Etik Organisasi : a. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi, taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum. c. Menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. d. Memberikan dharma baktinya untuk Masyarakat Peduli Perumahan Permukiman dengan berperilaku sesuai dengan latar belakang pengetahuan serta sikap yang luhur, mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan (2) Kode Etik Pengurus : a. Mempunyai tugas integritas tinggi dalam menjaga harkat dan martabat kedudukannya serta tangguh dalam menjaga kehormatan MP3I 26

b. Memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugasnya (3) Kode Etik Anggota : a. Menjunjung tingggi AD/ART dan Keputusan organisasi b. Loyalitas kepada organisasi c. Menghormati hak dan kewajiban sesama anggota BAB VIII KEUANGAN Pasal 12 Pengelolaan Keuangan (1) Pengelolaan keuangan oleh Pengurus dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran yang disusun berdasarkan program kerja Pengurus dan Dewan Penasihat yang ditetapkan dengan keputusan Pengurus melalui Rapat Pleno. (2) Pelaksanaan anggaran keuangan dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus dan setelah diaudit oleh akuntan publik harus dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional. Pasal 13 Pembiayaan (1) Pembiayaan program kerja Pengurus dan operasional Dewan Pembina dibebankan kepada anggaran organisasi (2) Pembiyaan Musyawarah Nasional dibebankan kepada anggaran organisasi dan sumber dana lainnya yang digali oleh Panitia Pelaksana Munas dan harus dipertanggungjawabkan kepada pengurus terpilih dalam Munas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan berikutnya (3) Pembiayaan penyelenggaraan Munaslub diupayakan dari anggaran organsiasi dan dari anggaran lainnya yang digali oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Luar Biasa dan harus dipertanggungjawabkan kepada pengurus selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan berikutnya Pasal 14 Iuran Anggota Keuangan yang diperoleh dari iuran anggota diatur sebagai berikut : (1) Pemungutan iuran anggota dilaksanakan oleh Pengurus (2) Besaran Iuran Anggota ditetapkan oleh pengurus dalam rapat pleno

27

(3) Pengurus berhak untuk menggunakan dana hasil pemungutan iuran anggota dalam batas-batas keperluan organisasi, sampai dengan tersisa minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah dana tersedia.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 15 Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Munas BAB X ATURAN PERALIHAN Pasal 16 (1). Munas Persiapan diselenggarakan oleh Tim Persiapan Pembentukan MP3I untuk pembentukan MP3I dan pengesahan AD/ART pertama kalinya (2). Sebelum Munas Pertama diselenggarakan, maka kepengurusan MP3I sebagimana dimaksud pada ayat 1 bersifat sementara (3). Penyelenggaraan organisasi oleh pengurus sementara berdasarkan AD/ART yang disahkan Munas Persiapan (4). Untuk pertama kali sejak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, maka penyelenggaraan kegiatan organisasi difasilitasi oleh Depkimpraswil sampai dengan organisasi MP​3​I independen serta dianggap mampu dan mandiri

BAB XI PENUTUP Pasal 17 (1). Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MP3I (2). Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh rapat anggota dalam Musyawarah Nasional. Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga MP​3​I untuk ke 2 (dua) 28

kalinya disahkan melalui

Munas ke 3 (tiga) MP3I pada tanggal 25 Agustus 2015 di Jakarta dan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, diperbaiki atas usulan MUNAS ke II MP3I di Bandung. Di tetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 25 Agustus 2015

MASYARAKAT PEDULI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN INDONESIA PEMBINA -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

-

Menteri Dalam Negeri RI

-

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI

-

Menteri Ketenagakerjaan RI

-

Menteri Sosial RI

-

Menteri Perencanaan Nasional Kepala Bappenas

-

PENGURUS NASIONAL MASYARAKAT PEDULI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN INDONESIA MASA BAKTI 2015 - 2020 I.PENASEHAT -

Dr. Ir. Aca Sugandhy, MSc

-

Dr. Ir. H. Syarif Burhanuddin, M.Eng

-

DR. Maurin Sitorus, SH

-

DR. Ir. Andreas Suhono, MSc

-

Maryono

-

Glen Glenardi

-

M. Iqbal Latanro, MBA

-

Ir. Himawan Arief Soegoto, MT

-

Dra. Haiyani Rumondang, MA

-

Ir. Aim Abdurachim Idris, MSc 29

-

Dr. Budiriyanto

II.PENGURUS Ketua Umum

: DR. Noer Soetrisno, MA

Wakil Ketua Umum

: Pof. Fashbir Noor Sidin, Ph. D

Wakil Ketua Umum

: Irman Alvian Zahiruddin , SE, MM

Wakil Ketua Umum

: Ir. Muhammad Nawir

Sekretaris Jenderal

: Drs. Jance Frans

Wakil Sekretaris Jenderal : Hirwandi Gafar, ST Wakil Sekretaris Jenderal : Rosniwaty Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Nur Alfiah, MBP Bendahara Umum

: Ir. Edy Dharmawan, M. Bus

Bendahara

: Dra. Sri Emmy Amulati, MSi

Bendahara

: H. Abd. Hamid, SE, MSi

Bendahara

: Sumadiyono, SE, MSi

III.BIDANG – BIDANG 1. ORGANISASI KADERISASI DAN KELEMBAGAAN Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

: : : : :

Ir.Fadhlullah TM. Daud Andi Hadiar Putra, SE, MA Heru Widianto, SE, MM Priska Siregar, SH Ir. T.M. Sagala

2. PEMBIAYAN, INVESTASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

: : : : :

Dr. Ir. Rifaid M. Nur,M.Eng Ir. Widianto Adiputra, MSc Ir. Rahmat Hidayat Iwan Febianto Vegan Ir. Mulyadih

3. SOSIAL BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN Ketua Wakil Ketua Angota Anggota Anggota

: : : : :

DR. Ir. Eko D. Heripoerwanto Nila Dwisari Andayaningrum Dra. Yvon L Tarore, MA Haerullah, SE, MM Siti Mahmudah

30

4. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : :

Ir. Lukman Hakim, MSc Ir. Rina Farida, MT Dr. Ir. Syamsul Hadi Ir. Zubir Husen, SE Ir. Ahmad Adib Zain Ir. Soraya, MSi

5. TEKNOLOGI BANGUNAN GEDUNG, SARANA DAN PRASARANA Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

: : : : :

Prof. DR. Ir. Arief Sabaruddin, CES Ir. Dedy Permadi, CES Drs. Gatut D. Purwoko Indra Tarigan, SE, MBM Mubarak, ST, MT

6. HUKUM, ADVOKASI, REGULASI DAN HAM Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

: : : : :

Maharani, SH, MH Vikari Soelandjari, SH, MSi Dwi Ratna Kartikawati, SH, MH, M.Hum H. Ibrahim Fadhil Dekson Silalahi, SH, MH, M.Hum

7. USAHA DAN KEMITRAAN Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : :

Ir. Wawan Darmawan Ir. Didik Sunardi, MT Ir Eko NugriyantoH. Donny Hananta, SE Harlans Muhararraman Fachira, SE, MSi Ismet Fahmi

8. HUMAS, HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KETENAGA KERJAAN Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota

: : : :

Rhenaldy, SE, MBA Drs. Barik Gussaini Ir. Herlin Sukmarini, MT Muhammad Sayidi, SE

9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ( LITBANG) Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : : :

Drs. Maret D. Santosa MM Dr. DT. Saraswati Syakirman Ir. Syakina Ahmad Tony Rohman, S.IP Nyi Mas Tuti Nurlaeli

IV . KORWIL 31

1. 2. 3. 4. 5.

Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah

Jawa Kalimantan Sulawesi Sumatera Timur

: : : : :

Dr. Rr. M. I. Retno Susilorini, ST, MT H. Mulyadi, SH ​Syainuddin Syamsuddin R. Adnan, SH Yustinus Habur, SE

Di tetapkan di Pada tanggal

32

: Jakarta : 25 September 2015