AND SUBSIDIARIES

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 (Disajikan Kembali)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2015 and December 31, 2014 (as Restated)

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

(Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1.

UMUM

1.

GENERAL

a.

Pendirian Perusahaan

a.

Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Perusahaan atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tanggal 30 April 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (the Company or PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was initially established as Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. It was a State-Owned Enterprise (SOE) supervision of the Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementrian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada dibawah pembinaan kementrian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 03 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus 2013 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013.

Based on Government Regulation No. 57 of 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). Due to the government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 dated June 17, 1993. Since the establisment of the Ministry of State Owned Enterprise (MOSOE), the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 03 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013 regarding the Company's additional share capital issued and fully paid share capital. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia through its Acceptance Letter No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013.

Berdasarkan Akta No. 03 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada PT Pengerukan Indonesia dalam rangka restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia.

Based on the Notarial Deed No. 03 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company amounting to Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in PT Pengerukan Indonesia for restructuring of PT Pengerukan Indonesia.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid of the Company’s shares changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

7





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

a.

Pendirian Perusahaan (lanjutan)

a.

Establishment of the Company (continued)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

The purposes and objectives of the Company were to conduct managing and enterprising of port services and optimalization of resources utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company’s value by applying Limited Liability principles.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses that related to port businesses.

Saat ini, Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut “Kelompok Usaha”) bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, jasa informasi teknologi, jasa rumah sakit, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

Currently, the Company and Subsidiaries (collectively referred to hereafter as “the Group”) are involved in several businesses consisting of port services, information technology services, hospital services, dredging services, training services and others.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company’s head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

Cabang Kelas Utama Cabang Kelas Satu Cabang Kelas Dua

Tanjung Priok Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Pontianak dan/and Cirebon Sunda Kelapa, Banten, Bengkulu, Jambi, Pangkal Balam dan/and Tanjung Pandan

Berikut adalah izin-izin yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

Main Branch First Class Branches Second Class Branches

The following are permits obtain by the Company in relation to port operation:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

- Decision of Ministry of Transportation No. 98 Tahun 2011 regarding Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.

- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.

- Decision of Ministry of Tahun 2012 regarding Pelabuhan Indonesia II Service on Pilot Water Terminal.

8

Transportation No. KP 1121 Granting of Permit to PT (Persero) to Conduct Pilotage Sea Port and Certain Special





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.

Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas

b.

Subsidiaries, Associate Entities and Joint Control Entity

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan kerja sama operasi sebagai berikut: Nama perusahaan/ company name

Tempat Kegiatan usaha/ Nature of business kedudukan/ activities Domicile

Kepemilikan Langsung/Direct Ownership PT Electronic Data Interchange Jakarta Sistem Informasi/ Information Indonesia (EDII) System PT Multi Terminal Indonesia Jakarta Terminal Petikemas dan (MTI) Konvensional/ Multicargo Terminal PT Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Rumah Sakit/ Hospital (RSP)

As of December 31, 2015 and December 31, 2014, the Company has subsidiaries, associates and joint operation company as follows: Tahun

Persentase

Pendirian/

Kepemilikan/

Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination

Year of

Percentage of

Establishment

Ownership

1995

51.00%

150.744.683

118.657.504

2002

99.00%

871.597.085

858.014.834

1999

99,77%

293.150.696

229.640.531

Des-15

Des-14

PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)

Jakarta

Terminal Kendaraan/ Car Terminal

2012

99,99%

249.083.213

166.713.771

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)

Jakarta

51,00%

139.745.629

110.395.355

Jakarta

Sistem Informasi/ Information System Aktivitas Kepelabuhanan/ Port Activities Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Services Penyedia Energi Listrik/ Electricity Provider Pengerukan Alur/ Dredging

2012

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI)

2012

99,99%

457.386.591

295.549.290

2012

99,99%

122.191.551

62.610.420

2012

55,00%

106.443.630

93.935.099

2012

99,90%

346.214.819

406.214.381

Penyedia Jasa Transportasi Laut/ Ship Transportation Services Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Terminal Petikemas dan Konvensional/ Terminal Petikemas/ Container Terminal Terminal Petikemas/ Container Terminal

2013

99,99%

561.014.308

317.087.085

2013

99,99%

61.125.088

32.353.061

2013

99,99%

1.119.115.319

470.240.406

2013

99,99%

324.257.662

204.201.895

1994

54,91%

533.053.222

593.707.877

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)

Jakarta

PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)

Jakarta

PT Pengerukan Indonesia (Rukindo)

Jakarta

PT Jasa Armada Indonesia (JAI)

Jakarta

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)

Jakarta

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP)

Jakarta

PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK)

Jakarta

Kerjasama Operasi Terminal Petikemas

Jakarta

Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership Dimiliki melalui/ trhrough PPI PT Akses Pelabuhan Jakarta Indonesia (API) Dimiliki melalui/ trhrough API

Proyek Jalan Tol/ Toll Road Project

2014

98,01%

133.196.476

46.494.970

PT MTD CTP Jakarta Expressway (MTDX) Dimiliki melalui/ trhrough IPC TPK

Proyek Jalan Tol/ Toll Road Project

2015

45,00%

-

-

PT New Priok Container Terminal One (NPCT1)

Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)/ Cargo Handling (Yard

2014

50,99%

665.190.740

599.853.048

2013

25,00%

142.518.899

144.339.065

1999

50,90%

4.027.019.166

3.837.528.271

Jakarta

Perusahaan Asosiasi/Associate Entities PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

Jakarta

PT Jakarta International Container Terminal

Jakarta

Terminal Petikemas/ Container Terminal Terminal Petikemas/ Container Terminal

9





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.

Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Kerja Sama Operasi (lanjutan)

b.

Subsidiaries, Associate Entities and Joint Operation (continued)

EDII Sesuai dengan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 Pasal 3, Perusahaan telah melakukan penyertaan pada badan usaha patungan yang dibentuk bersama dengan PT Sisindokom Lintas Buana yang diberi nama PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-9572 HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

EDII According to the Deed of Amendment of the Article of Association No. 4 Article 3, the Company has entered into a joint venture agreement with PT Sisindokom Lintas Buana and established a joint venture company, namely PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) which was notarized through Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H. Such establishment was approved by Minister of Justice in decree No. C2-9572 HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

Anggaran dasar EDII telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 27 April 2009 No. 33 yang dimuat dihadapan Adi Triharso S.H., mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EDII. Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23908.AH.01.02 tanggal 1 Juni 2009.

EDII's Articles of Association have been amended several times. The latest Articles of Association by notarial deed dated April 27, 2009 No. 33 of Adi Triharso S.H., concerning the changes of EDII’s aim and objectives and EDII’s activities. This amendements was reported to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU23908.AH.01.02 dated June 1, 2009.

Modal dasar EDII sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of EDII is Rp100,000,000 constituted of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital is Rp25,000,000 constituted of 25,000,000 shares with the composition as follows:

●

Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.

●

The Company owns 51% or Rp12,750,000 constituted of 12,750,000 shares.

●

PT Sisindokom Lintas Buana memiliki 49% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

●

PT Sisindokom Lintas Buana owns 49% Rp12,250,000 constituted of 12,250,000 shares.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan administrasi efek.

10

or

Currently, EDII’s activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


MTI MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002. Akta Pendirian MTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 dari notaris yang sama tanggal 9 Februari 2012 tentang penambahan kegiatan usaha milik MTI. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-10751.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012.

MTI MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002. MTI’s Article of Association have been amended several times, the latest with Notarial Deed No. 24 of the same notary, dated February 9, 2012 regarding the addition of business activities. This amendment has been approved by Law and Human Right Minister of Republic Indonesia with the decree No. AHU-10751.AH.01.02 Tahun 2012 dated February 28, 2012.

Modal dasar MTI 57.000.000 saham penuh) per saham. penuh sebanyak Rp17.314.719.

sebesar Rp28.500.000 terdiri dari dengan nilai nominal Rp500 (nilai Total modal ditempatkan dan disetor 34.629.439 saham atau sebesar

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta No. 85 dari Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., tanggal 14 Agustus 2008 telah disetujui untuk melepaskan sebagian sisa saham yang masih dalam simpanan sebanyak 15.629.439 saham atau sebesar Rp7.814.719 sehingga komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

Based on Minutes of Meeting of Extraordinary Stockholders’ General Meeting which was notarized through Notarial Deed No. 85 of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., dated August 14, 2008 it was agreed to release the remaining 15,629,439 shares, equivalent to Rp7,814,719, thereafter the share ownership issued and fully paid shares is as follows:

●

Perusahaan memiliki sebesar 99% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.

●

The Company owns 99% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.

●

Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144

●

Koperasi Pegawai Maritim owns 1% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat petikemas, curah kering, curah cair, bunkering serta jasa logistik. Selanjutnya, terhitung 1 Januari 2015, seluruh kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan bongkar muat dialihkan ke PTP.

Currently, MTI’s activities consist of loading and unloading container services, dry bulk, liquid bulk, bunkering and logistic services. Furthermore, as of January 1, 2015, all business activities related to loading and unloading activities are transferred to PTP.

RSP RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata. SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

RSP RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of Republic Indonesia with the Decree No.C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

11





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


Akta pendirian RSP telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 123 tanggal 24 Juni 2014 dari Notaris Herdimansyah Chaidirsyah. SH. notaris di Jakarta mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi RSP. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-16294.40.22.2014 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014.

The Deed of Establishment of RSP has been amended several times most recently by Deed No. 52 dated August 11. 2008 of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notary in Jakarta regarding to the appointment of the Director’s of RSP. This amendment has been approved by Law and Human Right Minister of Republic Indonesia with the decree No. AHU-16294.40.22.2014 dated June 27, 2014.

Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 37.632 saham atau sebesar Rp37.632.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of RSP amounted to Rp150,000,000 composed of 150,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to 37,632 shares or Rp37,632,000 with the share ownership as follows:

●

Perusahaan memiliki sebesar 99,52% atau sebanyak 37.451 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.451.000.

●

The Company owns 99.52% or 37,451 shares with the total amount of Rp37,451,000.

●

Koperasi Pegawai Maritim sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

●

Koperasi Pegawai Maritim owns 180 shares with total amount of Rp180,000.

Pada tahun 2012 dan 2013, Perusahaan melakukan penambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp24.450.000 dan Rp16.897.050, sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut:

In 2012 and 2013, the Company increased its paid-in capital by Rp24,450,000 and Rp16,897,050, respectively, accordingly the capital share ownership is as follows:

●

Perusahaan memiliki 99,77% atau sebanyak 78.979 saham dengan nilai nominal sebesar Rp78.979.050.

●

The Company owns 99.77% or 78,979 shares with total amount of Rp78,979,050.

●

Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,23% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

●

Koperasi Pegawai Maritim owns 0.23% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

Currently, RSP’s activities consist of health services and other health support services.

Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp75.000.000, sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut:

In 2015, the Company increased its paid-in capital by Rp75,000,000, accordingly the capital share ownership is as follows:

●

Perusahaan memiliki 99,88% atau sebanyak 153.979 saham dengan nilai nominal sebesar Rp153.979.050.

●


●

Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,23% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

●

Koperasi Pegawai Maritim owns 0.23% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

Currently, RSP’s activities consist of health services and other health support services.

IKT IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

IKT IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

12





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


Modal dasar IKT sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.000.000 saham atau sebesar Rp10.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of IKT amounted to Rp40,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp10,000,000 composed of 1,000,000 shares with the share ownership as follows:

●

Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 990.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.900.000.

●

The Company owns 99% or 990,000 shares with total amount of Rp9,900,000.

●

MTI memiliki 1% atau sebanyak 10.000 saham dengan nilai sebesar Rp100.000

●

MTI owns 1% or 10,000 shares with total amount of Rp100,000. Currently, IKT’s activities consist of car terminal management, stevedoring/ cargodoring, yard operation and other logistic services.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya

ILCS

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., MKn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., MKn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 10.000.000 saham atau sebesar Rp100.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with the share ownership as follows:

●

Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.

●


●

PT Multimedia Nusantara memiliki 49% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

●

PT Multimedia Nusantara owns 49% or 4,900,000 shares with total amount of Rp49,000,000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan e-trade logistic dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa e-commerce, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

Currently, ILCS’ activities consist of providing e-trade logistic services and other services including data management, ecommerce, computer on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

PPI PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

PPI PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianty Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

13





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 2.500.000 shares with the share ownership as follows:

●


●


●

MTI memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

●

MTI owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000. Currently, PPI’s activities are concentrated on the development and operation of Kalibaru terminal at Tanjung Priok Port, Jakarta.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pembangunan dan pengoperasian terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. JPPI JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Iriawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU- 57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

JPPI JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU57978.AH.01.01.Tahun2012 dated November 13, 2012.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 2,500,000 shares with the share ownership as follows:

●


●


●

MTI memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

●

MTI owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (boiler/pressure vessel). EPI EPI didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

14

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel. EPI EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.

Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Kerja Sama Operasi lanjutan)

b.


Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Anggaran Dasar EPI sebanyak 15.000.000 saham atau sebesar Rp150.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of EPI amounted to Rp600,000,000 composed of 60,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital based on EPI’s Article of Association amounted to Rp150,000,000 composed of 15,000,000 shares with the share ownership as follows:

●


●


●

PT Haleyora Power memiliki 45% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

●

PT Haleyora Power owns 45% or 6,750,000 shares with total amount of Rp67,500,000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Currently, EPI’s activities consist of providing electrical supply on port areas.

Rukindo Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Rukindo Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 542.164 saham atau sebesar Rp542.164.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of EPI amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp542,164,000 composed of 542,164 shares with the share ownership as follows:

●

Perusahaan memiliki 99,9% atau sebanyak 541.622 saham dengan nilai sebesar Rp541.622.000.

●


●

PPI memiliki 0,1% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

●

PPI owns 0.1% or of 542 shares with total amount of Rp542,000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

15

Currently, Rukindo’s main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


JAI JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

JAI JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Modal dasar JAI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 58.000 saham atau sebesar Rp58.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of JAI amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp58,000,000 composed of 58,000 shares with share ownership as follows:

●


●


●

MTI memiliki 1% atau sebanyak 580 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.

●

MTI owns 1% or 580 shares with total amount of Rp580,000.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

Currently, JAI’s activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

PMLI PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

PMLI PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 30.000 saham atau sebesar Rp30.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp30,000,000 composed of 30,000 shares with share ownership as follows:

●


●


●


●


Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan serta konsultasi di bidang maritim dan logistik.

16

Currently, PMLI’s activities consist of providing educational and training services and consultation on maritime and logistic areas.





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


PTP PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PTP PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000 shares with the share ownership as follows:

●


●


●


●


Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan.

Currently, PTP’s activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

IPC TPK IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

IPC TPK IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000 shares with share ownership as follows:

●


●


●

PT MTI memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

●

PT MTI owns 1% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa penundaan kapal, terminal petikemas serta jasa pergudangan dan lapangan.

17

Currently, IPC TPK activities consist of tug services, container terminal services and warehousing dan yard services.





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


API API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014.

API API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014.

Modal dasar API sebesar Rp500.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp125.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of API amounted to Rp500,000 which is divided into 50,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp125,000 with share ownership as follows:

●

PPI memiliki sebesar 99% atau sebanyak 12.375 saham dengan nilai nominal sebesar Rp123.750.

●

PPI owns 99% or 12,375 shares with total amount of Rp123,750.

●

PTP memiliki sebesar 1% atau sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.250.

●

PTP owns 1% or 125 shares with total amount of Rp1,250.

Saat ini, API masih dalam tahap praoperasi dan akan beraktivitas dalam proyek jalan tol dan akses jalan.

Currently, API’s is still in pre-operating stage and will engage in toll and access road projects.

MTDX PT MTD CTP Expressway (MTDX) didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 18 September 2015 dari Hambit Maseh, S.H. Akta pendirian tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan HAM R.I, Tanggal 4 Juli 2002 No.C-902.HT.03.02-Th.2002 dan Kepala Badan Petanahan Nasional, Tanggal 4 Maret 2004 No.3-X.A-2004.

MTDX PT MTD CTP Expressway (MTDX) was established based on Deed No.6 dated September 18, 2015 of Hambit Maseh,S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and HAM of the Republic of Indonesia in its Decision No.C-902.HT.03.02-Th.2002 dated July 4, 2002 and Head of National Land Agency, No.No.3-X.A-2004 dated March 4, 2004

Modal dasar MTDX sebesar Rp364.000.000 yang terbagi atas 400.000 saham dengan nilai nominal Rp.910.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.263.333.980 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of MTDX amounted to Rp364,000,000 which is divided into 400,000 shares with a nominal value of Rp910,000 (full amount) per share. Total issued and fullypaid capital amounted to Rp263,333,980 with share ownership as follows:

●

MTD Capital Bhd memiliki sebesar 50% atau sebanyak 144.689 saham dengan nilai nominal sebesar Rp131.666.990.

●

MTD Capital Bhd owns 50% or 144,689 shares with total amount of Rp131,666,990.

●

PT API memiliki sebesar 45 % atau sebanyak 130.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp118.500.200.

●

PT API owns 45 % or 130,220 shares with total amount of Rp118,500,200.

●

PT Nusacipta Eka Pratama memiliki sebesar 5% atau sebanyak 14.469 saham dengan nilai nominal sebesar Rp13.166.790.

●

PT Nusacipta Eka Pratama owns 5 % or 14,469 shares with total amount of Rp13,166,790.

Saat ini, MTDX masih dalam tahap praoperasi dan akan beraktivitas dalam proyek jalan tol dan akses jalan.

18

Currently, MTDX is still in pre-operating stage and will engage in toll and access road projects.





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


NPCT1 NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

NPCT1 NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masingmasing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp340.725.600 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp340,725,600 with share ownership as follows:

●

IPC TPK memiliki sebesar 51% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.

●

IPC TPK owns 51% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.

●

Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki sebesar 49% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

●

Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Saat ini, NPCT1 belum melakukan kegiatan operasi komersial.

Currently, NPCT1 has not yet started commercial operation.

TPI TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU- 21873.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

TPI TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-21873.AH.01.01.Tahun 2013 dated April 24, 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp150.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fullypaid capital amounted to Rp150,000,000 with share ownership as follows:

●

Perusahaan memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

●


●

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

●

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

●

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

●

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

●

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

●

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

19

Currently, TPI has not yet started commercial operation.





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

b.


b.


JICT JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C5466.HT.01.01.TH’99 tanggal 29 Maret 1999.

JICT JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH’99 dated March 29, 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital is as follows:

Berdasarkan amandemen perjanjian pemegang saham PT. Jakarta International Container Terminal tanggal 5 Agustus 2014. Modal dasar JICT terbagi atas 1 saham seri A dan 460.978.396 saham seri B. Total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

Based on amandment of shareholders' agreement PT. Jakarta International Container Terminal dated 5 August 2014. The authorized capital of JICT comprising of 1 Series A and 460.978.396 Series B shares . Total issued and fully paid capital is as follows:

●

Perusahaan memiliki sebesar 50,90% atau sebanyaK 234.638.003 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp117.319.001.

●

The Company owns 50.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp117.319.001.

●

Koperasi Pegawai Maritim memiliki sebesar 0,10% atau sebanyak 460.978 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp230.489.

●

Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 460.978 Series B shares with total amount of Rp230.489

●

Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) sebesar 49% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

●

Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 49% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

Currently, JICT’s activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

TPK Koja Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Notaris Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia (HPI). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu 1 November 1998 (Catatan 47a).

TPK Koja Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Notary Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia (HPI). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 and revised further on June 22, 2011. The term of the agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 (Note 47a).

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

Currently, TPK Koja’s activities consist of operating and managing a container port and terminal.

20





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

c.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary dan Karyawan

c.

Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK78/MBU/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan No. SK79/MBU/2015 tanggal 3 Juni 2015, SK-187/MBU/10/2015 tanggal 6 Oktober 2015, dan SK-251/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015, serta Keputusan Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) No. 264/DK/PI.II/XII-2015 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK78/MBU/2015 dated on June 3, 2015 and No. SK79/MBU/2015 dated on June 3, 2015, SK-187/MBU/10/2015 dated October, 6, 2015, and SK-251/MBU/12/2015 and also the Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 264/DK/PI.II/XII-2015 the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2015, are as follows:

Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Dewan Direksi Plt. Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

Tumpak H. Panggabean Luky Eko Wuryanto Retno Pudji Budi Astuti Agus Suharyono Bobby R. Mamahit Heru Pambudi

Dede R. Martin Dana Amin Orias Petrus Moedak Saptono R. Irianto Dede R. Martin

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK08/MBU/2014 tanggal 27 Januari 2014, SK-48/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014, dan SK-126/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

Board of Commissioners : President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Board of Management : President Director Director Director Director Director

Based on the Decree of the Minister of SOEs in lieu of the General Meeting of the Company’s Shareholders No. SK08/MBU/2014 dated January, 27 2014, SK-48/MBU/2014 dated March 11, 2014, and SK-126/MBU/2014 dated June 10, 2014, the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31,2014 are as follows:

Luky Eko Wuryanto M. Djali Jusuf Albert Inkiriwang Retno Pudji Budi Astuti Gunadi Agus Suharyono

Board of Commissioners : President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner

R.J. Lino Ferialdy Noerlan Saptono R. Irianto Dana Amin Orias Petrus Moedak Dede R. Martin

Board of Management : Acting President Director Director Director Director Director Director

21





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

c.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary dan Karyawan (lanjutan)

c.

Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Komite Audit dan Corporate Secretary

Audit Committee and Corporate Secretary

Susunan Komite Audit dan Corporate Secretary tanggal 30 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

The Company’s Audit Committee and Corporate Secretary as of December 30, 2015 are as follow:

Komite Audit Ketua Anggota Anggota

Retno Pudji Budi Astuti Suparman Agus Witjaksono

Audit Committee Head Member Member

Banu Astrini

Corporate Secretary

Corporate Secretary Karyawan

Employees

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebanyak 4.361 (tidak diaudit) dan 4.351 karyawan (diaudit).

d.

Mata Uang Pelaporan

Total of permanent employees of the Group as of December 31, 2015 and December 31, 2014 are 4.361 (unaudited) and 4.351 employees (audited), respectively.

d.

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali PPI, IPC TPK, JICT dan TPK KOJA dalam Dolar Amerika Serikat. e.

Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Reporting Currency The Group reporting currency is Rupiah, except PPI, IPC TPK, JICT and TPK KOJA which is in United States Dollar.

e.

Translation into Presentation Currency

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional.

The presentation currency of the Group’s consolidated financial statements is in Rupiah, which is also the functional currency.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan PPI, IPC TPK dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of PPI, IPC TPK and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

●

Aset dan liabilitias dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;

●

Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;

●

Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan

●

Income and expenses were translated using the average exchange rate; and

●

Seluruh hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

●

All exchange differences were recognized in other comprehensive income.

22





1.

UMUM (Lanjutan)

1.

GENERAL (Continued)

e.

Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian (lanjutan)

e.

Translation into Presentation Currency (continued)

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

Mutation for exchange different due to financial statements translation account are as follow:

31-Des-15

31-Dec-14

Saldo Awal

233.386.803

Efek Penjabaran Neto Imbalan Kerja Saldo Akhir

225.590.754 (74.353.249) 384.624.308

257.106.166 (64.921.367) 41.202.004 233.386.803

Beginning Balance Effect due to translation - net Employee Benefit Ending Balance

2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

a.

Basis of preparation of the consolidated financial statements

b.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

The consolidated financial statements have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant notes.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statement of cash flows was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

Prinsip Konsolidasian

b.

Principles of consolidation

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through subsidiaries more than half of the voting power of an entity.

23





2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b.

Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

b.

Principles of consolidation (continued)

Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

Control also exists when the Company owns half or less of the voting power of an entity when there is:

a)

kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain

a)

power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors

b)

kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian

b)

power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement

c)

kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut

c)

power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body

d)

kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut

d)

power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

If it loses control over a subsidiary, the Group:

•

menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak.

•

•

menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas. bila ada

•

•

•

derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity.

•

mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.

•

recognizes the fair value of the consideration received.

•

mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.

•

•

mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif, dan

•

recognizes the fair value of any investment retained. recognizes any surplus or deficit in statements of comprehensive income, and

•

mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi komprehensif atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

•

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

24

derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries. derecognizes the carrying amount of any NCI.

reclassifies the parent’s share of components previously recognized in other comprehensive income to statements of comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statements of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.





2.


2.


b.

Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

b.

Principles of consolidation (continued)

Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham minoritas pada suatu entitas anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor entitas anak tersebut. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas dibebankan kepada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka panjang lainnya pada entitas anak terkait atau terdapat kewajiban yang mengikat pemegang saham minoritas dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila selanjutnya entitas anak melaporkan laba, maka laba tersebut harus dialokasikan kepada pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Perusahaan, sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang sebelumnya dibebankan kepada Perusahaan dapat dipulihkan. c.

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

The losses applicable to the minority interests in subsidiaries may have exceeded the minority interests in the equity of the subsidiaries. The excess and any further losses applicable to the minority interests are absorbed by the Company as the majority shareholder, except to the extent that the minority interests have other long-term interest in the related subsidiaries or have binding obligations for and are able to make good of the losses. If the subsidiaries subsequently reported profits, all such profits are allocated to the majority interest holder, in this case the Company, until the minority interests’ share of losses previously absorbed by the Company is recovered.

c.

Foreign Currency Transactions and Balances

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Transaksi dalam Mata Uang Asing” (Catatan 1d dan 1e).

The Group applies PSAK No. 10 (Revised 2010), “Transactions in Foreign Currencies” (Notes 1d and 1e).

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun/periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun kini.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year/period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company’s functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statement of comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

25





2.


2.


c.

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

c.

Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 (nilai penuh):

Below are the major exchange rates used for translation as of Desember 31, 2015 and Desember 31, 2014 (full amount):

31-Dec-15

d.

e.

31-Des-14

Dolar Amerika Serikat ($AS) 1

13.795

12.440

United States Dollar ($US) 1

Euro Eropa (€EUR) 1

15.070

15.133

European Euro (€EUR) 1

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

d.

Transactions with related parties

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (revised 2010), “Related Party Disclosures”.

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihakpihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

e.

Business combinations entities under common control

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

The Group applied PSAK No. 38 (Revised 2012), “Business Combinations Entities Under Common Control”.

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali dan diterapkan untuk kombinasi bisnis sepengendali yang memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis”, baik untuk entitas penerimaan dan entitas penarikan.

This PSAK prescribes the accounting treatment for business combinations under common control and applied to business combinations under common control that meet the requirements in PSAK No. 22 “Business Combinations”, both for acquirer and acquiree entity.

26





2.


2.


e.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali (lanjutan)

e.

Business combinations entities under common control (continued)

f.

g.

Berdasarkan standar ini, transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali yang dilakukan dalam rangka reorganisasi perusahaan yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut dan harus dicatat sesuai dengan nilai buku dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests method). Dalam metode penyatuan kepemilikan, laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode perusahaan yang bergabung dalam sepengendalian.

Under this standard, transactions between entities under common control carried out within the framework of reorganizing the entities under the same group do not constitute a change of ownership based on the economic sustance of such transactions and do not result in gain or loss to the group or to the individual entity within the same group. Further, such transactions must be recorded at book value using the pooling-of-interests method. Under the pooling-of-interests method, the financial statements of restructured company are presented as if the restructuring occured since the beggining of the period in which the entities were under common control.

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun tambahan modal disetor.

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that disposed and received business records the difference between the consideration received/transferred and the carrying amount of the disposed business/carrying amount of any business combination transaction in equity in the “additional paid-in capital“ account.

Kas dan Setara Kas

f.

Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

Piutang usaha dan dan cadangan kerugian penurunan nilai Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

27

g.

Trade receivables and impairment loss reserve accounts

Trade receivables are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment. Allowance for impairment losses is determined based on management’s evaluation on the collectability of the balances. Trade receivables are written off in the period when the receivables cannot be collected.





2.


2.


h.

Persediaan

h.

Inventory

i.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Allowance for inventory obsolence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

Beban dibayar di muka

i.

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya. j.

Investasi pada entitas asosiasi Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali, biasanya melalui kepemilikan hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Prepaid expenses Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

j.

Investments in associates Associates entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a direct or indirect shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group’s investment in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui didalam pendapatan komprehensif lainnya. Mutasi pendapatan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

The Group’s share of their associates post acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative postacquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group’s share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasinya dieliminasi sebesar kepentingan Kelompok usaha pada entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi, jika ada, juga dieliminasi kecuali terjadi penurunan nilai atas aset yang dialihkan.

Unrealized gains on transactions between the Group and their associates are eliminated to the extent of the Group’s interest in the associates. Unrealized losses, if any, are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.

28





2.


2.


j.

Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

j.

Investments in associates (continued)

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau ventura bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 12 (Revisi 2009), “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”. Ketika kehilangan pengaruh signifikan. maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi komprehensif setiap selisih antara:

The Group shall discontinue the use of the equity method from the date when Group ceases to have significant influence over an associate and shall account for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial Instrument: Recognition and Measurement”, from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint venture as defined in PSAK No. 12 (Revised 2009), "Interest in Joint Ventures”. On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in consolidated statement of comprehensive income any difference between:

a)

nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan

a)

the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and

b)

jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

b)

the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011). k.

Properti Investasi

When an investment ceases to be an associate and is accounted for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011). k.

Investment Properties

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Investment properties represents properties (land or building or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

The Company has chosen the cost model to account for its investment properties.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

29





2.


2.


k.

Properti Investasi (lanjutan)

k.

Investment Properties (continued)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. l.

Aset tetap

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statement of comprehensive income in the period of retirement or disposal.

l.

Fixed assets

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap” dan ISAK No. 25, “Hak atas Tanah”.

The Group applies PSAK No. 16 (Revised 2011), “Fixed Assets” and ISAK No. 25, “Land Rights”.

ISAK 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”). Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun “Beban Ditangguhkan - neto” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

ISAK 25 prescribes that the legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights (“Hak Guna Usaha” or “HGU”). Building Usage Right (“Hak Guna Bangunan” or “HGB”) and Usage Rights (“Hak Pakai” or “HP”) when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the “Fixed Assets” account and not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are recognized as part of “Deferred Charges - net” account in the consolidated statements of financial position and are amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

Jenis Aset Bangunan Fasilitas Pelabuhan Kapal Alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi Fasilitas Pelabuhan Jalan dan Bangunan Peralatan Kendaraan Emplasemen

Tahun/Years 10 - 50 10 - 20 5 - 20 10 - 25 10 - 40 4 - 25 5 3 - 25

30

Type of Assets Building and Port Facilities Vessels Port Equipment Port Facility Installation Road and Building Equipment Vehicles Emplacement





2.


2.


l.

Aset tetap (lanjutan)

l.

Fixed assets (continued)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statements of comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and not depreciated.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam konstruksi. Biaya pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat (qualifying asset), dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut secara substansial telah selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Biaya perolehan atas aset tetap dalam konstruksi termasuk transfer keuntungan dan kerugian selisih kurs atas lindung nilai arus kas yang memenuhi persyaratan dan berkaitan dengan pengadaan aset tersebut.

The costs of construction of fixed assets are capitalized as construction in progress. Borrowing costs on loans used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is substantially completed. These costs are reclassified into fixed asset accounts when the construction or installation is completed. The costs of construction in progress include the transfer of foreign exchange gains and losses on qualifying cash flow hedges for the acquisition of assets.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statement of comprehensive income as incurred

31





2.


2.


l.

Aset tetap (lanjutan)

l.

Fixed assets (continued)

m.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Aset pengelolaan bersama merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset pengelolaan bersama dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Jointly controlled assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Jointly controlled assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

Sewa

m.

Lease

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Group as a lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statement of comprehensive income.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statement of comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

32





2.


2.


m.

Sewa (lanjutan)

m.

Lease (continued)

n.

Kelompok Usaha sebagai lessor

Group as a lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

Investasi Pegendalian Bersama Entitas

n.

Investments in Jointly Controlled Entity

Entitas pengendalian bersama adalah perusahaan, kemitraan atau lainnya di mana setiap venturer mempunyai bagian partisipasi. Entitas pengendalian bersama beroperasi dengan cara yang sama dengan entitas lainnya, kecuali adanya perjanjian kontraktual yang menciptakan pengendalian bersama. Sebuah entitas pengendalian bersama mengendalikan aset perusahaan patungan, memperoleh pendapatan sendiri dan menimbulkan kewajiban dan biaya sendiri. Kepentingan dalam entitas pengendalian bersama dicatat dengan metode ekuitas.

A jointly controlled entity is a corporation, partnership or other entity in which each venturer holds an interest. A jointly controlled entity operates in the same way as other entities, except that a contractual arrangement established joint control. A jointly controlled entity controls the assets of the joint venture, earns its own income and incurs its own liabilities and expenses. Interests in jointly controlled entities are accounted for using the equity method.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi dalam usaha patungan disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga perolehan ditambah perubahan di Perusahaan atas aktiva bersih perusahaan patungan setelah diakuisisi.

Under the equity method, the investment in the joint venture is carried in the consolidated statement of financial position at cost plus post acquisition changes in the Company’s share of net assets of the joint venture.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian Perusahaan atas hasil operasi perusahaan patungan. Apabila terdapat perubahan yang diakui langsung dalam ekuitas perusahaan patungan, Perusahaan mengakui bagiannya atas setiap perubahan dan mengungkapkan perubahan tersebut, ketika diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang tidak direalisasi yang dihasilkan dari transaksi antara Perusahaan dan perusahaan patungan dieliminasi untuk kepentingan dalam perusahaan patungan.

The statement of comprehensive income reflects the Company’s share of the results of operations of the joint venture. Where there has been a change recognised directly in the equity of the joint venture, the Company recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the joint venture are eliminated to the extent of the interest in the joint venture.

33





2.


2.


n.

Investasi Pegendalian Bersama Entitas (lanjutan)

n.

Investments in Jointly Controlled Entity (continued)

o.

Bagian laba bersih perusahaan patungan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang merupakan keuntungan yang dapat diatribusikan kepada venturer dalam perusahaan patungan.

The share of the joint venture’s net profit is shown on the face of the consolidated statement of comprehensive income. This is the profit attributable to venturers in the joint venture.

Laporan keuangan entitas pengendalian bersama disiapkan dalam periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Jika diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan laporan keuangan Perusahaan.

The financial statements of the jointly controlled entities are prepared for the same reporting period as the Company. Where necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Company.

Aset Tak Berwujud

o.

Intangible Assets

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan tata kelola perusahaan.

Intangible assets of the Group consist of concession asset, software and good corporate governance.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Intagible assets are recognized if Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

An intangible asset is amortized over the asset’s useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat; i) dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

An intangible asset shall be derecognized; i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Aset Hak Konsesi

Concession Asset

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Kalibaru yang meliputi biaya pembangunan dermaga dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan. Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konstruksi pembangunan aset konsesi ditambah dengan margin konstruksi yang telah ditentukan manajemen. Aset hak konsesi akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Concession asset is the cost directly attributable to the construction of concession assets - Kalibaru Terminal which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated. Concession assets are recorded at fair value, i.e. construction cost of concession asset plus a profit margin determined by the management. Concession asset will amortized over the concession period using the straight-line method.

34





2.


2.


o.

Aset TakBerwujud (lanjutan)

o.

Intangible Assets (continued)

p.

q.

Piranti lunak

Software

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Kapitalisasi Biaya Pinjaman

p.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No.26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

The Group implemented SFAS No.26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise. borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of fund.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

Pendapatan Diterima di Muka

q.

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. r.

Capitalization of Borrowing Cost

Pendapatan dan Beban

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated statement of financial position.

r.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

35

Unearned Revenues

Revenue and Expenses Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.





2.


2.


r.

Pendapatan dan Beban (lanjutan) Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

r.

Revenue and Expenses (continued) The criteria of revenue recognition are as follows:

•

Pendapatan jasa kapal, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.

•

Revenue from ship services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.

•

Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.

•

Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items are have been delivered to the patients.

•

Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat resiko dan hak kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

•

Revenue from network services, consulting and maintenance services are recognized when services have been rendered to the customers. Revenue from software sales is recognized when the significant risk and rewards of ownership have been tranferred to the customer

•

Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.

•

Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued revenues. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue.

•

Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada saat kegiatan telah dilaksanakan.

•

Revenue from training services is recognized when the activities are completed.

•

Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

•

Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.

•

Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.

•

Dividend revenue is recognized when the Group’s right to receive the dividend payment is established.

•

Pendapatan konstruksi Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

•

Construction revenues The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

36





2.


2.


r.

Pendapatan dan Beban (lanjutan)

r.

Revenue and Expenses (continued)

s.

Beban konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan terminal Kalibaru yang meliputi studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan terminal, termasuk biaya pembangunan jalan akses ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Construction expenses comprise all the amount of Kalibaru terminal construction costs consisting of feasibility study cost and other costs that are directly related to terminal construction, including construction costs for access roads and other borrowing costs, that are directly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the facility operated.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time as recognition of intangible asset during construction phase.

Perpajakan

s.

Taxation

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”.

The Group applied PSAK No. 46 (Revised 2010), “Income Tax”.

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carryover of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable. The tax effects for the year are allocated to current operations, except for the tax effects from transactions which are directly charged or credited to equity.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a tax assessment letter (SKP) shall be recognized as income or expense in the current period of the consolidated statement of comprehensive income, unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through SKP are deferred as long as it meets the asset recognition criteria.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang akan dikenakan pada periode saat nilai aset direalisasikan atau nilai liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively by the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Kelompok Usaha menyajikan penyesuaian atas pajak penghasilan tahun/periode sebelumnya, jika ada, sebagai bagian dari “Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan - Tahun Berjalan” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The Group presented adjustments of income tax from previous years/periods, if any, as part of “Income Tax Expense (Benefit) - Current” in the consolidated statement of comprehensive income.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas tersebut.

For each of the consolidated entities, the tax effects of temporary differences and tax loss carryover, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts.

37





2.


2.


t.

Imbalan Kerja

t.

Employment Benefits

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”, yang mengatur akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan pascakerja). Kelompok Usaha telah memilih tetap Penggunakan “10% corridor method” untuk pengakuan keuntungan atau kerugian aktuaria. Kelompok Usaha juga melakukan pengakuan kewajiban dan beban ketika pekerja telah memberikan layanan dan entitas mengkonsumsi manfaat ekonomi yang timbul dari layanan tersebut.

The Group has applied PSAK No. 24 (Revised 2010), “Employee Benefits”, which regulates the accounting and disclosure for employee benefits, both short-term (e.g., paid annual leave, paid sick leave) and long-term (e.g., long-service leave, post-employment medical benefits). The Group has chosen to retain the 10% corridor method for the recognition of actuarial gains or losses. The Group also requires recognition of liability and expense when an employee has provided service and the entity receives economic benefit arising from the service

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company provides for such shortfall.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

The Company also provides long-term post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode projected-unit-credit. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi Total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (present value of the defined benefit obligation) pada tanggal tersebut.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceed 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

38





2.


2.


t.

Imbalan Kerja (lanjutan)

t.

Employment Benefits (continued)

u.

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (vested).

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Other long-term employment benefits include the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulations. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the years of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statement of comprehensive income

Program iuran pasti

Defined contribution plans

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

Instrumen Keuangan

u.

Financial Instruments

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

The Group applied PSAK No. 50 (Revised 2010), “Financial Instruments: Presentation”, PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, and PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures”

i)

i)

Aset Keuangan

Financial Assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, heldto-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re¬evaluate this designation at the end of each financial year.

39





2.


2.


u.

Instrumen Keuangan (lanjutan)

u.

Financial Instruments (continued)

i)

Aset Keuangan (lanjutan)

i)

Financial Assets (continued)

Pengakuan awal (lanjutan)

Initial recognition (continued)

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai “Pinjaman yang diberikan dan Piutang”.

The financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets, are all classified as “Loans and Receivables”.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

(a) Financial assets at fair value through profit or loss

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan Kelompok Usaha pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the Group’s statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

The Group has short-term investment classified under this category.

40





2.


2.


u.


u.


i)

ii)

Aset Keuangan (lanjutan)

i)

Financial Assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(b) Loan and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

The Group has cash and cash equivalents, shortterm investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non¬current assets classified under this category.

Liabilitas Keuangan

ii) Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measures at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measures at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup utang bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, sewa pembiayaan, utang bank jangka panjang serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The financial liabilities of the Group, which include shortterm bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, finance lease, long-term bank loans and other long-term liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

41





2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) ii)

2.

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) ii) Financial liabilities (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

iii) Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. iv) Nilai wajar instrumen keuangan

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv) Fair value of financial instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (arm’slength market transactions), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

42

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm’s-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.





2.


2.


u.


u.


v)

Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

vi) Penurunan nilai aset keuangan

v) Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

vi) Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

43





2.


2.


u.


u.


vi) Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

vi) Impairment of financial assets (continued)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group.

Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

44





2.


2.


u.


u.


vii) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

vii) Derecognition of financial assets and liabilities

Aset keuangan

Financial assets

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group’s continuing involvement in the asset.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group’s continuing involvement in the asset.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

45





2.


2.


u.


u.


vii) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

vii) Derecognition of financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

46





2.


2.


v.

Provisi

v.

Provision

3.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”.

The Group applies PSAK No. 57 (Revised 2009), “Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets”.

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

KAS DAN SETARA KAS

3.

Saldo kas dan setara kas yang dimiliki dapat dirinci sebagai berikut:

Kas Bank Deposito berjangka Total kas dan setara kas

CASH AND CASH EQUIVALENT The detail of cash and cash equivalents are as follows:

31-Dec-15 Rp 7.758.062 1.696.580.964 13.320.635.303 15.024.974.331

31-Dec-14 Rp 10.787.428 1.330.911.380 2.367.302.615 3.709.001.423

31-Dec-15 Rp 7.758.062

31-Dec-14 Rp 10.787.428

a. Cash on hand

a. Kas

Kas

Cash on hand Cash in banks Time deposits Total cash and cash equivalents

47

Cash





3.

KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

3.

CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued) b. Bank

b. Bank 31-Dec-15 Rp

31-Dec-14 Rp

Rupiah Pihak ketiga PT Bank BNI Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Syariah PT BPD Sumbar PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk

30.535.527 162.446.765 6.399.300 267.209 44.189.198 3.003.792

26.857.148 25.813.505 21.482.328 15.946.973 4.124.975

414.471

779.340

PT BPD Jabar Banten

1.991.104

675.818

PT Bank BCA Syariah

1.711.584

398.738

11.428.928

262.825

PT Bank Syariah Mandiri

-

260.613

PT BPD DKI

-

185.203

329.988

90.421

PT Bank UOB Indonesia

1.059.539

72.722

PT BPD Lampung

2.587.671

20.393

1.723

1.000

31.895.396

-

Bank BBD Tg. Priok

-

-

PT Bank Lippo Tbk

-

-

Standard Chartered Bank Indonesia

-

-

Citibank Indonesia

-

-

Bank HSBC Indonesia

-

-

21.345

825

104.491

-

254.347

-

29.741.559

-

453.884.312

319.332.222

243.899.020

289.667.870

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Mega Tbk

PT Bank Commonwealth PT Bank Permata

PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank J trust Indonesia Bank Lainnya Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Related parties

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sub-total

42.963.310

17.384.661

1.069.130.578

723.357.580

Dolar AS Pihak ketiga PT Bank CIMB Niaga Tbk

350.084.107

339.356.355

25.985

47.023.616

PT Bank OCBC NISP Tbk

28.911

467.845

PT Bank Bukopin Tbk

79.944

72.854

PT Bank Central Asia Tbk

26.611

12.043

12.141.976

75.514

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

2.300.310

-

PT Bank International Indonesia Tbk

3.912.432

-

PT Bank Permata Tbk

7.391.876

-

PT Bank Mega Tbk

3.510.000

-

Bank BBD Tg. Priok

-

-

PT Bank Lippo Tbk

-

-

Citibank Indonesia

-

-

HSBC Indonesia

-

-

82.968

-

PT Bank DBS Indonesia

Standard Chartered Bank Indonesia

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sub-total US Dollar

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Rupiah Third parties PT Bank BNI Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Syariah PT BPD Sumbar PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT BPD Jabar Banten PT Bank BCA Syariah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT BPD DKI PT Bank Mega Tbk PT Bank UOB Indonesia PT BPD Lampung PT Bank Commonwealth PT Bank Permata Bank BBD Tg. Priok PT Bank Lippo Tbk Standard Chartered Bank Indonesia Citibank Indonesia Bank HSBC Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank J trust Indonesia Other Banks

48

Third parties PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Mega Tbk Bank BBD Tg. Priok PT Bank Lippo Tbk Citibank Indonesia HSBC Indonesia Standard Chartered Bank Indonesia





3.


3.

CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued) b. Bank (continued)

b. Bank (lanjutan)

Related parties

Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

183.873.364

117.274.392

55.186.238

91.520.483


Euro Eropa

6.774.735

4.863.101

625.419.455

600.666.203

31-Dec-15 Rp

31-Dec-14 Rp

Total bank

European Euro Related parties

Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sub-total

2.030.932

6.887.597

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1.696.580.964

1.330.911.380

Total bank c. Time Deposit

c. Deposito Berjangka 31-Dec-15 Rp

31-Dec-14 Rp

Rupiah

Rupiah

Pihak ketiga PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Third parties PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

20.000.000

9.500.000

12.500.000

PT Bank Victoria International Tbk

PT Bank Mayapada International Tbk

15.500.000

12.000.000

PT Bank Mayapada International Tbk

PT Bank BNI Syariah PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Central Asia Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT BANK QNB Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Tabungan Negara Syariah

32.500.000 5.000.000 55.000.000 12.500.000 28.969.500 6.000.000 3.000.000

PT Bank BNI Syariah PT Bank Bukopin Tbk

-

4.000.000 2.500.000 95.522.614 -

77.000.000 38.000.000 25.520.000 20.000.000 328.489.500

143.600.000 115.000.000 59.030.000 464.152.614

PT Bank Victoria International Tbk

Pihak berelasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Sub-total

PT BANK QNB Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Tabungan Negara Syariah

Related parties

Dolar AS Pihak ketiga PT Bank Permata Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Mandiri Syariah PT Bank CIMB Niaga Syariah PT Bank Danamon PT Bank DKI PT Bank Hanabank PT BNI Syariah PT Bank BJB Bank Lainnya

PT Bank Central Asia Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Sub-total US Dollar

Third parties 137.950.000 275.977.000 137.950.000 689.750.000 689.750.000 137.950.000 79.948.804

49

597.120.000 497.600.000 497.430.000 -

PT Bank Permata Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Mandiri Syariah PT Bank CIMB Niaga Syariah PT Bank Danamon PT Bank DKI PT Bank Hanabank PT BNI Syariah PT Bank BJB Other Banks





3.


3.

CASH AND CASH EQUIVALENT (Continued) c. Time Deposit (continued)

c. Deposito Berjangka (lanjutan) Pihak berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sub-total Total deposito berjangka

Related parties 311.000.000 1.903.150.000


13.320.635.304

2.367.302.614

Total time deposits

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

Rupiah Dolar AS

4.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

31-Dec-15 Rp 7,50% 0,5% - 1,5%

INVESTASI JANGKA PENDEK

31-Dec-14 Rp 4,50% - 11,50% 3,00%

4.

Akun ini merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

SHORT-TERM INVESTMENTS

31-Dec-14 Rp Related parties

Pihak berelasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

3.076.285.000 206.925.000

90.000.000 -

Pihak ketiga PT Hanabank PT Bank Jabar Banten PT Bank Mega Tbk Total investasi jangka pendek

275.900.000 411.730.000 551.800.000 4.522.640.000

90.000.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Third parties

PIUTANG USAHA

5.

a. Berdasarkan pelanggan

Pihak ketiga Swasta

Rupiah US Dollar

This account represents time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year.

31-Dec-15 Rp

5.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2.241.687.500 4.345.425.000 4.255.757.500 12.992.145.804

PT Hanabank PT Bank Jabar Banten PT Bank Mega Tbk Total short-term investments

TRADE RECEIVABLES a. By customer

31-Dec-15

31-Dec-14

Rp

Rp Third parties

799.312.250

667.081.382

Private

Perorangan

2.890.589

6.630.928

Individuals

Sub-total

802.202.839

Pihak berelasi Tentara Nasional Indonesia Instansi Pemerintah Badan Usaha Milik Negara Sub-total Total

673.712.311

5.668.147

10.928.728

686.412

3.722.469

Government Institutions

440.771.995

79.989.622

State Owned Enterprises

447.126.553

94.640.819

1.249.329.392

768.353.130

Dikurangi:

Penyisihan penurunan nilai Total

Sub-total Related parties Indonesian Armed Forces

Sub-total Total Less:

(308.446.045)

(259.408.299)

940.883.348

508.944.831

50

Allowance for impairment Total





5.

PIUTANG USAHA (lanjutan)

5.

b. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Penyisihan periode berjalan

TRADE RECEIVABLES (continued) b. The movements in the allowance for impairment of receivables are as follows:

31-Dec-15

31-Dec-14

Rp

Rp

259.408.299

200.124.603

Beginning Balance

49.037.746

59.283.696

Provision for the period

Pemulihan/penghapusan piutang

Recovery/written-off doubtful

tak tertagih Saldo akhir

308.446.045

259.408.299

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masingmasing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

6.

PIUTANG LAIN-LAIN

Pihak ketiga Swasta

accounts Ending balance

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group’s management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

6.

OTHERS RECEIVABLE

31-Dec-15

31-Dec-14

Rp

Rp Third parties

95.539.434

83.090.736

Private

Perorangan

101.026

101.026

Individuals

Pihak berelasi Tentara Nasional Indonesia

934.500

934.500

Indonesian Armed Forces

Instansi Pemerintah Badan Usaha Milik Negara Sub-total

Related parties 128.696.660

2.691.344

Government Institutions

39.487.831

47.159.645

State Owned Enterprises

264.759.451

133.977.251

Penyisihan penurunan nilai

(45.098.103)

(46.311.651)

Total

219.661.346

87.665.600

Dikurangi:

Sub-total Less:

51

Allowance for impairment Total





6.

PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

6.

Mutasi penyisihan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment of other receivables are as follows:

31-Dec-15

31-Dec-14

Rp

Rp

Saldo awal

46.311.651

Penyisihan tahun berjalan

44.803.508

Provision for the year

-

tak tertagih Saldo akhir

-

(1.213.548)

1.508.143

45.098.103

46.311.651

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masingmasing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

8.

Recovery/write off of allowance for impairment of receivable Ending balance

Based on a review of the status of the individual receivable accounts at end of reporting period, the Group’s management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

7.

31-Dec-15 Rp Uang Muka Operasional Ekspor dan Impor Perjalanan Dinas Lain-lain Sub-total Beban dibayar dimuka Pegawai Kerja sama mitra usaha Asuransi Lain-lain Sub-total Total

Beginning balance

-

Pemulihan/penghapusan piutang

7.

OTHERS RECEIVABLE (Continued)

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES 31-Dec-14 Rp

29.706.583 256.453 17.085.242 47.048.278

18.085.290 3.015.906 1.400.679 14.251.446 36.753.322

38.179.938 5.517.185 16.189.428 106.996.553 166.883.104 213.931.382

39.642.867 5.025.792 4.334.745 38.506.867 87.510.270 124.263.592

PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

8.

31-Dec-15 Rp

Advance Operations Export and Import Official Travel Others Sub-total Prepaid expense Personnel Partnership Insurance Others Sub-total Total

ACCRUED REVENUES 31-Dec-14 Rp

Pihak ketiga Jasa Pelayanan Kapal Jasa Pelayanan Barang Jasa Pelayanan Terminal Jasa Pelayanan Terminal Petikemas Jasa Pelayanan Alat Jasa Pelayanan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik Jasa Rumah Sakit Pas Pelabuhan Lain-lain Sub-total

29.688.501 44.543.273 43.782.620 2.683.584 24.548.746 76.968.273

18.909.347 48.902.940 51.132.813 1.525.164 5.821.028 52.865.670

Third parties Vessel Services Cargo Services Terminal Services Container Terminal Services Equipment Services Land, Building, Water and Electrical

43.338.635 11.615.063 35.325.377 312.494.073

216.619 38.859.688 218.233.269

Medical services Entry fee Others Sub-total

Pihak berelasi Royalti JICT Royalti Throughput TPK Koja PT PAL Indonesia (Persero) Lain-lain Sub-total Total

2.072.459 14.000 73.133 2.159.592 314.653.665

49.628.538 44.060.591 64.717 929.643 94.683.489 312.916.758

Related parties

52

Royalty of JICT Royalty of throughput TPK Koja PT PAL Indonesia (Persero) Others Sub-total Total





9.

PERSEDIAAN

Suku Cadang

Bahan Bakar Suku Cadang Alat Fasilitas Pelabuhan

Obat, Bahan dan Alat Medis Alat Tulis dan Barang Cetakan Perlengkapan Kapal Lain-lain Total

9. 31-Dec-15 Rp 6.686.476 6.119.921 23.510.221 6.349.046 3.170.488 598.514 7.967.250 54.401.916

INVENTORIES 31-Dec-14 Rp 9.595.506 6.699.854 10.261.663 5.617.928 2.440.957 1.890.205 8.196.802 44.702.915

Spare Parts Fuel Spare Parts of Port Equipment Medicines, Materials and Equipment Stationeries and Printings Vehicles Equipment Others Total

Dikurangi:

Less:

Penyisihan persediaan usang Total

-

(3.080.468)

54.401.916

10.

31-Dec-14 Rp 2.671.598 (5.752.066) (3.080.468)

10.

Akun ini merupakan investasi pengendalian bersama entitas pada TPK Koja dengan perhitungan sebagai berikut:

31-Dec-15 Rp Nilai Tercatat Awal Penyesuaian Nilai Tercatat Akhir

The movements are the allowance for inventory obsolence is as follows:

31-Dec-15 Rp (3.080.468) 3.080.468 -

INVESTASI PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS

Total

41.622.447

Mutasi penyisihan penurunan persediaan usang adalah sebagai berikut:

Saldo awal Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir

Allowance for inventory obsolence

Beginning balance Provision for the year Ending balance

INVESTMENT OF JOINTLY CONTROLLED ENTITY This account represents the participation of jointly controlled entity at TPK Koja was calculated as follows:

31-Dec-14 Rp

18.654.402 19.822.992 38.477.394

53

18.874.249 (219.847) 18.654.402

Carrying Value - Beginning Balance Adjustment Carrying Value - Ending Balance





11.

INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

11. 31-Dec-15 Rp

JICT NPCT1 TPI MTDX Total

INVESTMENTS IN ASSOCIATES 31-Dec-14 Rp

1.552.241.658 127.668.653 35.399.305 118.500.200 1.833.809.816

1.212.941.415 184.383.316 35.776.448 1.433.101.179

JICT NPCT1 TPI MTDX Total

31 Desember/December 31, 2015 Persentase kepemilikan/ Percentage

Harga perolehan/

of ownership

Cost

Akumulasi Bagian Laba Accumulated equity

Nilai Tercatat Carriyng Value

Metode Ekuitas

Equity Method

Dimiliki oleh Perusahaan JICT TPI

Owned by the Company 50,90% 25,00%

154.698.925 37.500.000

1.397.542.733 (2.100.695)

1.552.241.658 35.399.305

NPCT1

51,00%

187.794.240

(60.125.587)

127.668.653

NPCT1

Dimiliki oleh PPI MTDX

45,00%

118.500.200

-

118.500.200

Owned by the Company MTDX

379.993.165

1.335.316.451

1.833.809.816

Total

Dimiliki oleh IPC TPK

JICT TPI Owned by the Company

Total

31 Desember/December 31, 2014 Persentase kepemilikan/ Percentage

Harga perolehan/

of ownership

Cost

Akumulasi Bagian Laba Accumulated equity

Nilai Tercatat Carriyng Value

Metode Ekuitas

Equity Method

Dimiliki oleh Perusahaan JICT TPI

Owned by the Company 48,90% 25,00%

154.698.925 37.500.000

1.058.242.488 (1.723.551)

1.212.941.414 35.776.449

51,00%

187.794.240

(3.410.924)

184.383.316

NPCT1

379.993.165

1.053.108.013

1.433.101.179

Total

Dimiliki oleh IPC TPK NPCT1

Total

JICT TPI Owned by the Company

54





12.

PROPERTI INVESTASI

12.

PROPERTY INVESTMENT

31 Desember/December 31, 2015 Saldo Awal/ Beginning

Penambahan/ additional

Pengurangan/ Deduction

Reklasifikasi & Koreksi/ Reclassification

Saldo Akhir/ Ending

& Adjustment

Balance

Balance Harga Perolehan Tanah

Acquisition Cost 46.236.254

1.197.363

37.888.228

-

9.545.389

Land

Bangunan Fasilitas Pelabuhan

628.380.883

-

-

-

628.380.883

Port Facilities

Jalan dan Bangunan Total

14.868.567 689.485.704

1.197.363

3.637.665 41.525.893

-

11.230.902 649.157.174

Roads and buildings Total

Bangunan Fasilitas Pelabuhan Jalan dan Bangunan

227.987.850 6.176.222

19.123.491 425.257

58.038

-

247.111.341 6.543.441

Total

234.164.072

19.548.748

58.038

-

253.654.782

Total

Nilai Buku Neto

455.321.632

395.502.392

Net Book Value

Akumulasi Penyusutan

Accumulated Depreciation Port Facilities Roads and buildings

31 Desember/December 31, 2014 Saldo Awal/ Beginning

Penambahan/ additional

Pengurangan/ Deduction

Balance

Reklasifikasi & Koreksi/ Reclassification

Saldo Akhir/ Ending

& Adjustment

Balance

Harga Perolehan Tanah


181.848

-

37.888.229

46.236.254

Land


599.966.693

28.414.190

-

-

628.380.883

Port Facilities

Jalan dan Bangunan Total

14.868.567 623.001.437

28.596.038

-

-

14.868.567 689.485.704

Roads and buildings Total

Bangunan Fasilitas Pelabuhan Jalan dan Bangunan

208.428.188 5.692.928

19.559.662 483.294

-

-

227.987.850 6.176.222

Total

214.121.116

19.559.662

-

-

234.164.072

Total

Nilai Buku Neto

408.880.321

455.321.632

Net Book Value


Accumulated Depreciation

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai beban operasi.

55

Port Facilities Roads and buildings

Depreciation expenses of investment properties are recorded as operating expenses.





13.

ASET TETAP

13.

FIXED ASSETS

31 Desember/December 31, 2015 Saldo Awal/

Penambahan/

Pengurangan/

Reklasifikasi & Koreksi/

Beginning

additional

Deduction

Reclassification

Ending

& Adjustment

Balance

Balance

Saldo Akhir/

Harga Perolehan

Acquisition Cost

Tanah

1.370.796.423

5.047.696

16.740.826

1.359.103.293

Land


4.488.753.587

1.395.616.032

1.689.172.418

4.195.197.201

Port Facilities

Kapal

1.671.613.498

1.048.842

3.546.652

1.669.115.688

Vessels

Alat Fasilitas Pelabuhan

2.190.392.892

518.680.543

334.789.333

2.374.284.102

Port Equipment

Instalasi Fasilitas Pelabuhan

479.377.618

28.016.430

121.031.730

386.362.318

Port Installation

Jalan dan Bangunan

882.661.859

358.890.385

126.624.362

1.114.927.882

Roads and Buildings

Peralatan

409.176.549

255.860.491

317.830.454

347.206.586

Equipment

Kendaraan

48.316.515

11.777.471

2.723.307

57.370.679

Vehicles

Emplasemen

23.235.220

1.331.934

980.457

23.586.697

Emplacement

11.564.324.161

2.576.269.825

2.613.439.539

774.127.423

6.036.562.795

4.469.583.417

12.338.451.584

8.612.832.620

7.083.022.956


744.522.182

72.800.506,00

-

817.322.688

Kapal

683.097.398

64.948.109

-

748.045.507

Vessels


592.932.150

187.645.770

-

780.577.920

Port Equipment

Sub Total Aset Dalam Penyelesaian Total

-

-

11.527.154.447

Sub Total

2.341.106.801

Construction in Progress

13.868.261.248

Total



Accumulated Depreciation Port Facilities

91.510.750

58.103.321

42.733.908

106.880.163

Port Installation

Jalan dan Bangunan

222.963.610

57.828.104

12.658.236

268.133.478

Roads and Buildings

Peralatan

260.627.205

81.616.152

92.503.384

249.739.973

Equipment

Kendaraan

30.222.858

5.745.407

501.613

35.466.652

Vehicles

Emplasemen

12.021.640

616.370

817.648

11.820.362

Emplacement

Total

2.637.897.793

529.303.739

149.214.789

Nilai Buku Neto

9.700.553.791

56

-

3.017.986.743

Total

10.850.274.506

Net Book Value





13.

ASET TETAP (lanjutan)

13.

FIXED ASSETS (continued)


Penambahan/

Pengurangan/

Reklasifikasi & Koreksi/

Beginning

additional

Deduction

Reclassification

Ending

& Adjustment

Balance

Balance

Saldo Akhir/

Harga Perolehan

Acquisition Cost

Tanah

1.394.407.379

7.345.060

-

(30.956.016)

1.370.796.423

Land


3.729.112.384

194.774.978

776.291

565.642.516

4.488.753.587

Port Facilities

Kapal

1.671.613.498

-

-

1.671.613.498

Vessels


1.642.869.324

49.213.705

3.580.646

501.890.509

2.190.392.892

Port Equipment


303.508.732

49.574.386

6.761

126.301.261

479.377.618

Port Installation

Jalan dan Bangunan

770.877.301

41.873.224

53.684

69.965.018

882.661.859

Roads and Buildings

Peralatan

387.138.053

12.627.790

9.410.706

409.176.549

Equipment

Kendaraan

51.493.069

-

3.176.554

-

48.316.515

Vehicles

Emplasemen

17.700.990

3.798.496

-

1.735.734

23.235.220

Emplacement

Sub Total

9.968.720.730

359.207.639

7.593.936

1.243.989.728

11.564.324.161

Sub Total

Aset Dalam Penyelesaian

1.018.803.863

1.037.201.517

-

(1.281.877.957)

774.127.423

Construction in Progress

10.987.524.593

1.396.409.156

7.593.936

(651.335.735.910)

12.338.451.584

Total


638.921.598

105.953.805

353.221

-

744.522.182

Kapal

625.659.257

57.438.142

-

-

683.097.398

Vessels


476.220.996

118.239.280

1.528.126

-

592.932.150

Port Equipment

Total Akumulasi Penyusutan


Accumulated Depreciation Port Facilities

68.798.785

22.717.530

5.565

-

91.510.750

Port Installation

Jalan dan Bangunan

180.240.178

42.755.229

31.797

-

222.963.610

Roads and Buildings

Peralatan

241.086.557

19.540.648

-

-

260.627.205

Equipment

Kendaraan

29.308.211

3.659.871

2.745.224

-

30.222.858

Vehicles

Emplasemen

10.484.544

1.537.096

-

-

12.021.640

Emplacement

Total

2.270.720.126

371.841.601

4.663.933

-

2.637.897.793

Total

Nilai Buku Neto

8.716.804.467

9.700.553.791

Net Book Value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi.

57

Depreciation expense of fixed assets is allocated in operating expenses.





14.

ASET PENGELOLAAN BERSAMA

14.

JOINTLY CONTROLLED ASSETS

Aset pengelolaan kerjasama merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola dalam perjanjian KSO Terminal Petikemas Koja dengan PT Hutchison Ports Indonesia berdasarkan perjanjian kontraktual. Aset tersebut sebagai berikut:

Jointly controlled assets represent assets that is delivered to be manage under KSO Terminal Petikemas Koja with PT Hutchison Ports Indonesia based on contractual agreement as follow:


Penambahan/

Pengurangan/

Reklasifikasi/

Beginning

additional

Disposal

Reclassification

Saldo Akhir/ Ending

Balance

Balance

Harga Perolehan Bangunan Fasilitas Pelabuhan Alat Fasilitas Pelabuhan


-

-

65.772.183

760.088.321

Port Facilities

86.424.760

-

-

-

86.424.760

Port Equipment

Instalasi fasilitas pelabuhan

5.689.430

-

-

100.376

5.789.806

Port installation

Aset tetap dalam konstruksi

60.502.823

5.369.736

-

(65.872.559)

0

Construction in progress

846.933.151

5.369.736

-

-

852.302.887

Total

263.112.698

23.359.418

1.344.485

10.119.618

7.647.130

Total Akumulasi Penyusutan Bangunan Fasilitas Pelabuhan Alat Fasilitas Pelabuhan



44.811

557.408

Total

273.277.127

31.563.956

Nilai Buku Neto

573.656.024

-

285.127.631

Port Facilities

-

-

17.766.748

Port Equipment

-

-

602.219

Port installation

1.344.485

-

303.496.598

Total

548.806.288

Net Book Value


Penambahan/

Pengurangan/

Reklasifikasi/

Beginning

additional

Disposal

Reclassification

Saldo Akhir/ Ending

Balance

Balance

Harga Perolehan Bangunan Fasilitas Pelabuhan Alat Fasilitas Pelabuhan


-

-

6.734.692

694.316.138

Port Facilities

85.699.098

596.165

-

129.497

86.424.760

Port Equipment


-

-

-

5.689.430

5.689.430

Port installation

Aset tetap dalam konstruksi

39.174.339

33.882.103

-

(12.553.619)

60.502.823

Construction in progress

812.454.883

34.478.268

-

-

846.933.151

Total

244.882.344

18.230.354

-

-

263.112.698

Port Facilities

2.521.832

7.597.786

-

-

10.119.618

Port Equipment

44.811

-

44.811

Port installation

Total Akumulasi Penyusutan Bangunan Fasilitas Pelabuhan Alat Fasilitas Pelabuhan Instalasi fasilitas pelabuhan


-

Total

247.404.176

Nilai Buku Neto

565.050.707

25.872.951

58

-

-

273.277.127

Total

573.656.024

Net Book Value





15.

ASET TIDAK BERWUJUD

Aset hak konsesi Piranti lunak Aset takberwujud lainnya Sub Total Akumulasi Amortisasi Total

16.

15. 31-Dec-15 Rp 6.242.523.254 191.142.905 357.874.105 6.791.540.265 (283.606.545) 6.507.933.720

INTANGIBLE ASSETS 31-Dec-14 Rp 3.877.631.960 187.373.530 15.468.286 4.080.473.776 (67.116.779) 4.013.356.997

Konsesi Royalty of TPK Koja Software Application Sub Total Accumulated Amortization Total

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Konsesi No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 tanggal 31 Agustus 2012 (Catatan 46). Pada tahun 2015 dan 2014, biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru masing-masing sebesar Rp145.539.779 dan Rp169.574.674

Concession assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port based on Concession Agreement No. PP.0001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11PI.II-12 dated August 31, 2012 (Note 46). In 2015 and 2014, borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal amounted to Rp145,539,779 and Rp169,574,674 respectively.

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi Port Wide Solution untuk pelayanan car terminal, container terminal dan pergudangan beserta Annual Technical Support (ATS) dan change request, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (electronic data interchange), aplikasi ICT (sistem informasi operasional, keuangan, personalia, teknik), pengembangan Port Community System/Inaportnet, aplikasi dash board system untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, perangkat untuk integrasi sistem (enterprise service bus).

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, ICT application (operation, finance, human resources, technical information system), development of Port Community System/ Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance and tools for system integration (enterprise service bus).

DANA YANG DIBATASI PENCAIRANNYA

16. 31-Dec-15 Rp

Deutche Bank Total

RESTRICTED FUNDS 31-Dec-14 Rp

-

59

450.881.147 450.881.147

Deutche Bank Total





17.

ASET LAIN-LAIN

Jaminan pelaksanaan Jaminan pembayaran Dirjen Bea Cukai Uang Jaminan Aset Lain - Lain (Gedung) u/Pihak ke III Lain-lain Total

18.

17.

OTHER ASSETS

31-Dec-15 Rp 37.000.000

31-Dec-14 Rp 37.000.000

104.329 17.169.622 41.768.039 86.707.167

5.836.225 41.768.039 34.639.688

182.749.157

119.243.952

Performance bond Bond payment general Director of custom Secutity deposits Other Asset (Building) for Third Party Others Total

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal.

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Aset lain-lain - lain-lain terutama merupakan biaya perbaikan kapal berupa penambahan peralatan, perluasan atau perawatan besar (special docking) atas kapal keruk dan alat bantunya.

Other assets - others mainly represent vessel repair costs incured for addition of equipment, expansion or major maintenance (special docking) of dredgers and related tools.

UTANG BANK JANGKA PENDEK

18. 31-Dec-15 Rp

SHORT-TERM BANK LOANS 31-Dec-14 Rp

PT Bank Negara Indonesia

PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk (BNI)

(Persero) Tbk (BNI)

Kredit Modal Kerja (KMK)

-

175.000.000

LC Import Sight

-

6.873.100

Sub total

-

181.873.100

-

176.716.396

-

176.716.396

-

358.589.496

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Kredit Modal Kerja (KMK) LC Import Sight Sub total PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Kredit Modal Kerja (KMK) Sub total Total

60

Kredit Modal Kerja (KMK) Sub total Total





18.

19.

UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

18.

SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Selama tahun 2014, Perusahaan telah melakukan penarikan kembali fasilitas pinjaman PTK sebesar Rp1.300.000.000 dan Rp1.300.000.000, masing- masing dari BNI dan Mandiri.

In 2014, the Company has withdrawn the PTK facility amounting to Rp1,300,000,000 and Rp1,300,000,000, from BNI and Mandiri, respectively.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan negative pledge, yaitu segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan total terhutang yang timbul dari Perjanjian PTK.

The credit facilities are secured by negative pledge, which are all property, both moving and non- moving, and that exist or will exist as collateral of the total loan from the PTK agreement.

Fasilitas tersebut telah diperpanjang melalui Adendum I Perjanjian PTK No. CRO.KP/262/PTK/2013 tanggal 22 Agustus 2014 dan Perjanjian PTK No. 23 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 27 Agustus 2015.

These facilities have been extended several times through Amendment I of the PTK Agreement No. CRO.KP/262/PTK/2013 dated August 22, 2014 and PTK Agreement No. 23 dated August 22, 2014 with period until August 27, 2015.

Letter of credit

Letter of credit

Pada tanggal 28 Februari 2014, MTI memperoleh fasilitas LC Import Sight dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar USD8.840.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 13 (tiga belas) unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dari Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Jepang. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 30 April 2015.

On February 28, 2014, MTI obtained a facility of LC Import Sight from BNI with maximum limit amounting to USD8,840,000. This facility is used for the purchase 13 (thirteen) units of Rubber of Tyred Gantry (RTG) from Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Japan. This maturity of this LC is on April 30, 2015.

Fasilitas ini mensyaratkan MTI untuk memiliki deposito, rekening giro atau rekening lainnya minimum sebesar 80% dari saldo LC outstanding pada BNI.

This facility requires MTI to have deposits, current account or other account in BNI at minimum of 80% of from outstanding LC account.

Selama tahun 2014, MTI telah menggunakan fasilitas ini sebesar USD8.290.000. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD522.500 (setara dengan Rp6.873.100).

During 2014, MTI has used this facility amounting to USD8,290,000. As of December 31, 2014, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD522,500 (equivalent to Rp6,873,100).

Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo rekening giro MTI di BNI adalah sebesar Rp37.941.206 dan USD763 (setara Rp9.491.150) serta deposito sebesar Rp70.100.000.

As of December 31, 2014, the balance of MTI’s current account in BNI amounting to Rp37,941,206 and USD763 (equivalent to Rp9,491,150) and deposit amounting Rp70,100,000.

UTANG USAHA

19.

Berdasarkan pemasok

Pihak Ketiga Swasta Pihak berelasi Badan Usaha Milik Negara Total

TRADE PAYABLES By supplier

31-Dec-15

31-Dec-14

Rp

Rp

473.208.009

671.991.286

Third parties Private

605.657.963 1.078.865.972

434.471.546 1.106.462.832

Related parties State Owned Enterprise Total

61





20.

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA PENDEK

20.

31-Dec-15 Rp

21.

SHORT-TERM UNEARNED REVENUES 31-Dec-14 Rp

Uang Untuk Diperhitungkan Swasta Badan Usaha Milik Negara Instansi Pemerintah Tentara Nasional Indonesia Sisa Uper Lain-lain Sub-total

26.187.491 (93.520) 15.859 2.977 (15.993.189) 5.292.975 15.412.593

29.054.945 1.959.453 5.448.558 651.193 460.893 11.093 37.586.135

Advance from Customer Private State Owned Enterprises Government Indonesian Armed Forces Surplus on Advance Others Sub-total

Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Royalti TPK Koja Lain-lain Sub-total Total

101.135.721 8.164.675 162.754.271 272.054.667 287.467.260

78.496.756 8.164.675 6.180.590 92.842.021 130.428.156

Land, building, water and electricity service Royalty from TPK Koja Others Sub-total Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Perusahaan.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Company.

Pendapatan diterima di muka - tanah, bangunan, air dan listrik merupakan pendapatan sehubungan dengan penggunaan tanah HPL Perusahaan.

Unearned revenues - land, building, water and electricity mainly represents revenue derived from usage of Company’s Right to Manage (HPL) land.

BEBAN AKRUAL

Pegawai Umum Pemeliharaan Sewa Bahan bakar Lain-lain Total

21. 31-Dec-15 Rp 266.267.724 1.140.963 36.976.437 140.158.275 29.565.942 670.959.155 1.145.068.496

ACCRUED EXPENSE 31-Dec-14 Rp 199.609.371 46.667.555 41.390.496 38.270.010 10.371.840 171.101.687 507.410.959

Employees General Maintenance Rent Fuels Others Total

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represent accrued expenses for employee’s bonus and tantiem.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Accrued expenses - general mainly represent accrued expenses for training and education.

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan stadion olahraga berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 26 May 1995 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November 1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangungan kepada Perusahaan.

Provision of construction of assets of Pemda DKI represents the Company’s obligation to construct dock and sport stadium under the Memorandum of Understanding dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (Menhub) and the letter from Menhub to the Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21, 1996 regarding the transfer of construction liability to the Company.

62





22.

LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

22. 31-Dec-15 Rp

Uang Titipan Swasta Badan Usaha Milik Negara Tentara Nasional Indonesia Instansi Pemerintah Lain-lain Sub-total PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB) Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Lainnya Sub-total Total

OTHERS CURRENT LIABILITIES 31-Dec-14 Rp

69.162.756 2.030.031 846 28.207 284.564.363 355.786.204

97.332.474 61.075.041 366.446 2.594 157.277.685 316.054.239

31.666.118

31.666.118

24.676.057 15.473.907 71.816.082 427.602.286

10.372.319 6.892.618 48.931.055 364.985.294

Deposit from Customer Private State Owned Enterprises Indonesian Armed Forces Government Others Sub-total Dock Koja Bahari Bahari (Persero) (DKB) Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Other liabilities Sub-total Total

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled to customer or will be taken into account with subsequent services.

Uang titipan - Badan Usaha Milik Negara terutama merupakan uang titipan dari PT Pertamina (Persero) sehubungan dengan kegiatan jasa kapal.

Deposit from State Owned Enterprise mainly represents deposit from PT Pertamina (Persero) in relation to ship operation activities.

Utang kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Debt to DKB represent a shortage of payment of compensation DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Utang kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

Debt to the DP4 represent an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

63





23.

PERPAJAKAN a.

23.

TAXATION a. Prepaid taxes and estimated claims for tax refund

Pajak Dibayar Dimuka dan taksiran tagihan restitusi pajak

Prepaid taxes

Pajak dibayar di muka 31-Dec-15 Rp Perusahaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai - WAPU Pajak Penghasilan Pasal 4 Final Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Lainnya Sub-total Entitas anak Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 4 Final Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Lainnya Sub-total Total

31-Dec-14 Rp

96.502.287 10.264.009

136.771.076 11.049.059

375.545 429.344.250 (93.869) 162.202.982 698.595.204

143.471 58.609 1.139.312 375.545 149.537.072

189.053.871

56.739.100

72.155 140.503 23.619.867 160.839.700 44.545.511 418.271.607 1.116.866.812

4.117.689 20.896.864 81.753.653 231.290.725

Subsidiaries Value Added Tax Income Taxes Article 4 Final Article 21 Article 23 Article 25 Others Sub-total Total

Estimated claims for tax refund

Taksiran tagihan restitusi pajak 31-Dec-15 Rp Perusahaan 2012 2013 2014 2015 Total

The Company Value Added Tax Value Added Tax - Tax Collector Income Taxes Article 4 Final Article 22 Article 23 Article 25 Others Sub-total

31-Dec-14 Rp

3.604.845 10.819.129 69.932.335 273.046.494 357.402.803

64

3.604.845 10.819.129 69.932.335 84.356.309

The Company 2012 2013 2014 2015 Total





23.

PERPAJAKAN (lanjutan) b.

23.

b. Taxes Payable

Utang Pajak 31-Dec-15 Rp Perusahaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 15 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Lainnya Sub-total Entitas anak Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (WAPU) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Pajak Bumi & Bangunan Lainnya Sub-total Total

c.

31-Dec-14 Rp

163.030.258

55.388.681

23.365.424 9.879.274 159.050 1.049.808 10.034.141 4.075.485 105.308 211.698.749

13.943.381 14.657 11.066.328 4.219.026 20.844.795 690.208 106.167.076

68.390.753 2.797.307

25.628.377 20.599.785

1.365.404 9.433.257,27 19.903.362 23.432 218.804 210.425.399 (1.484.388) 8.139.639 319.212.968 530.911.717

2.375.606 27.789.180

Rincian beban pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

6.316.204 11.026.996 65.058 65.927.998 10.200 3.971.150 163.710.554 269.877.630

The Company Value Added Tax Income Taxes Article 4 (2) Article 15 Article 21 Article22 Article 23 Article 25 Article 26 Article 29 Others Sub-total Subsidiaries Value Added Tax Value Added Tax – Tax Collector Income Taxes Article 4 (2) Article 21 Article 22 Article 23 Article 25 Article 26 Article 29 Land and Building Tax Others Sub-total Total

c. The details of current income tax expenses and deffered tax are as follows:

31-Dec-15 Rp Perusahaan Pajak penghasilan badan Pajak tangguhan Entitas anak Pajak penghasilan badan Pajak tangguhan Total

TAXATION (continued)

31-Dec-14 Rp

106.057.136 17.969.003

243.924.922 58.601.102

243.324.273 2.843.622 370.194.034

135.687.021 27.540.691 465.753.736

65

The Company Corporate income tax Deffered tax Subsidiaries Corporate income tax Deffered tax Total





24.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

24.

LONG-TERM LIABILITY

31-Dec-15 Rp Pinjaman Sindikasi Utang Obligasi Jangka Panjang Dikurangi: Bagian lancar utang obligasi jangka panjang Beban bunga efektif yang belum diamortisasi dan biaya provisi ditangguhkan Total Liabilitas Sewa pembiayaan Utang STMS

21.974.214.584

6.705.159.882 -

(157.202.220)

-

32.803.667 21.849.816.032

(182.045.635) 6.523.114.247

Syndicated Loan Long Term Bond Less: Current maturities of long-term bond Unamortized of effective interest costs and deferred provision costs Total

462.175 191.575.851

830.710 191.575.850

Finance lease STMS Liabilities

5.211.932

6.642.165

PT Bank BNI Syariah Current maturities of long-term bank loans Total

PT Bank BNI Syariah Bagian lancar utang bank jangka panjang Total Lainnya Total Liabilitas jangka panjang

31-Dec-14 Rp

(1.535.323) 3.676.610

(504.784.444) (498.142.279)

1.978.708 22.047.509.375

6.217.378.528

Others Total Long-term liabilities

Pinjaman Sindikasi

Syndicated loan

Perusahaan

The Company

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 12 September 2014, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG, Singapura; PT Bank ANZ Indonesia; The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta; Mizuho Bank Ltd., Singapura; Societe Generale, Hong Kong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura dan United Overseas Bank Limited, Singapura dengan Deutsche Bank AG, Hong Kong sebagai Agen Fasilitas, dengan jumlah maksimum sebesar USD1.000.000.000. Fasilitas ini dapat ditingkatkan menjadi USD1.250.000.000 dengan greenshoe option yang dapat diambil sampai dengan 31 Januari 2016.

Based on Facility Agreement dated September 12, 2014, the Company received credit facility from Deutsche Bank AG, Singapore; PT Bank ANZ Indonesia; The Bank of TokyoMitsubishi UFJ Ltd., Jakarta; Mizuho Bank Ltd., Singapore; Societe Generale, Hong Kong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore and United Overseas Bank Limited, Singapore with Deutsche Bank AG, Hong Kong as the Facility Agent, with a maximum facility amounted to USD1,000,000,000. This facility can be increased up to USD1,250,000.000 with a greenshoe option up to January 31, 2016.

Fasilitas kredit ini digunakan untuk:

The Credit Facility is used for:

a.

Pembiayaan kembali fasilitas kredit Mandiri dan BNI sebesar USD375.000.000.

a. Refinancing Credit Facility from Mandiri and BNI amounting to USD375,000,000.

b.

Jumlah tersisa akan digunakan membiayai belanja modal

b.

untuk

The remaining amount will be used to finance capital expenditure

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2019. Fasilitas ini dikenai tingkat bunga tahunan sebesar 2,2% di atas London Interbank Offered Rate (LIBOR).

The loan will be paid quarterly and the maturity date is on September 12, 2019. This facility bears an annual interest at 2.2% above London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan keuangan serta persyaratan lainnya yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

Based on the Facility Agreement, the Company is obliged to comply with several requirements, such as financial covenants and other requirements as stipulated in the Credit Agreement.

66





24.

LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

24.

LONG-TERM LIABILITY (continued)

Perjanjian fasilitas tersebut juga mengatur mengenai pembatasan kas sebagai berikut:

The facility agreement also regulates cash restrictions as follows:

- Rekening collection Semua pembayaran dividen, distribusi, sewa, royalti maupun bagi hasil yang diterima dari JICT dan TPK Koja langsung ditampung di rekening Collection dan dikonversi ke US Dolar (jika diperlukan) menggunakan kurs konversi pada tanggal uang ditampung di rekening collection.

- Collection account All payment of dividends, distribution, rental payment, royalties or profit sharing received by it with respect to the JICT and the TPK Koja is directly deposited into the Collection account and converted into US Dollars (if neccesary) at the Conversion Rate on the date of deposit into the Collection account.

-

Rekening debt service reserve Perusahaan akan senantiasa mempertahankan saldo rekening debt services reserve paling sedikit sama dengan dengan jumlah utang pokok dan bunga terutang pada tanggal pembayaran berikutnya.

- Debt service reserve account The Company shall at all times maintain in the debt services reserves account a balance that is at least equal the principal and interest payable on the next repayment date.

-

Rekening excess cash Rekening yang digunakan untuk menampung sisa saldo rekening collection setelah pembayaran utang dan pokok pinjaman.

- Excess cash account Account that is used to hold the balance of remaining collection account after payment of debt and principal payment.

Perjanjian kredit mempersyaratkan Perusahaan untuk menjaga rasio gross debt to EBITDA lebih kecil dari 4 (empat), rasio EBITDA to interest expense lebih besar dari 4 (empat), rasio gross debt to total equity lebih kecil dari 1 (satu), rasio debt service coverage lebih besar dari 1,2 (satu koma dua) serta memenuhi guarantor cover dari EBITDA dan total aset minimal 90%. Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

The credit agreement requires the Company to maintain its gross debt to EBITDA ratio lesser than 4 (four), EBITDA to interest expense ratio greater than 4 (four), gross debt to total equity ratio lesser than 1 (one), debt service coverage ratio greater than 1.2 (one point two) and meet guarantor cover from EBITDA and minimum total assets of 90%. The Company has complied with all the requirements and covenants in accordance with the loan agreement.

Sebagian biaya bunga yang berasal dari pinjaman ini dikapitalisasi ke dalam aset tetap dan aset hak konsesi dalam konstruksi (Catatan 14 dan 16).

A portion of interest expense arising from this loan is capitalized into construction in progress of fixed assets and concession assets (Notes 14 and 16).

Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD528.000.000 (setara dengan Rp6.908.351.875).

As of December 31,2014, the outstanding loan under this facility amounted to USD528,000,000 (equivalent to Rp6,908,351,875)

67





24.

25.

LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

24.

LONG-TERM LIABILITY (continued)

PT Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah

RSP

RSP

Pada tanggal 29 September 2010, RSP memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dari PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dengan jumlah maksimum sebesar Rp19.401.817. Fasilitas ini dikenakan nisbah bagi hasil sebesar 54% dan denda sebesar 5,00% per tahun atas pembiayaan yang belum dilunasi.

On September 29, 2010, RSP obtained a Murabahah financing facility from PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) with a maximum facility of Rp19,401,817. This facility bears profit sharing ratio of 54% and penalty fee of 5.00% per annum from the outstanding financing.

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018. Fasilitas tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan rumah sakit di Jakarta.

The loan will be paid in monthly installments and will mature on September 28, 2018. This facility is used to renovate the hospital building in Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, saldo terhutang atas fasilitas tersebut masingmasing sebesar Rp5.211.932 dan Rp6.642.165.

As of Desember 31, 2015 and December 31, 2014 , the outstanding loan balance amounted to Rp5,211,932 and Rp6,642,165, respectively.

OBLIGASI

25.

BOND

Tempat Utang

Pencatatan/

Obligasi/

Pokok/

Penerbit/

Bond

Principal Publisher

Place of

Tanggal Terbit/ Jatuh Tempo/ Periode Pembayaran Bunga/

Tingkat Bunga per Tahun/

Recording

Date of Issue

Due Date

Interest Rate per Year

Interest Payment Period

Seri A

1100

Perusahaan

SGX

05 Mei 2015

05 Mei 2025

Semesteran

4,375%

Seri B

500

Perusahaan

SGX

05 Mei 2015

05 Mei 2045

Semesteran

5,500%

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah ANZ, BNP Paribas, Citi, Bahana, Danareksa. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank of New York Mellon.

The underwriters for the bonds are ANZ , BNP Paribas , Citi , Bahana , Danareksa . While acting as trustee is Bank of New York Mellon .

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 5 May 2015.

The Company received the proceeds of the bonds on May 5 , 2015.

Pada tanggal 23 April 2015, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Moody's adalah Baa3, S&P adalah BB+ dan Fitch BBB- (all stable ).

On April 23, 2015, the Company 's bond rating given by Moody's is Baa3, S&P is BB+ and Fitch BBB- (all stable.

68





26.

LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

26.

Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tahun:

2015 2016 2017 Nilai kini pembayaran sewa minimum Dikurangi: bagian lancar

Bagian jangka panjang

Payments will be due in: 31-Dec-15 Rp 194.591 398.913 425.121 1.018.625 (556.450) 462.175

31-Dec-14 Rp 285.795 398.913 425.121 1.109.829 (279.119) 830.710

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

27. 31-Dec-15 Rp

Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Total Bagian lancar Total bagian jangka panjang

28.

Present value of minimum lease payments Less: current portion

Long-term portion

OTHER LONG-TERM LIABILITIES 31-Dec-14 Rp

191.575.851 15.353.483 17.038.434 11.562.357 235.530.125 (43.954.274) 191.575.851

191.575.851 35.631.916 11.877.305 10.283.428 249.368.500 (57.792.649) 191.575.851

Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Total Current maturities Total long-term portion

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 (Catatan 46d).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 (Note 46d).

Utang kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Rukindo sesuai Perjanjian No. 22 tanggal 13 Agustus 2007. Pinjaman ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga 6,50% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 3 unit kapal keruk yang terdiri dari KK Natuna, KK Timor (Suction Hopper Dredger) dan KK Halmahera.

Liabilities to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) represent working capital loan to Rukindo under the Letter of Agreement No. 22 dated August 13, 2007. This agreement is valid for 5 (five) years and bears an annual interest rate of 6.50%. These loans are secured by 3 vessels consisting of KK Natuna, KK Timor (Suction Hopper Dredger) and KK Halmahera.

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

28. 31-Dec-15 Rp

29.

2015 2016 2017

Finance Lease ILCS has lease commitments to PT Graha Sarana Duta for workplace and work equipment with the option to purchase these assets at the end of the lease financing term.

Sewa pembiayaan ILCS memiliki komitmen sewa pembiayaan dengan PT Graha Sarana Duta dalam rangka pengadaan tempat kerja dan peralatan kerja dengan hak opsi untuk membeli aset-aset tersebut pada akhir masa sewa pembiayaan. 27.

FINANCE LEASE

UNEARNED REVENUES 31-Dec-14 Rp

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

4.815.770.308

1.091.360.697

Rental Received in Advance

Total

4.815.770.308

1.091.360.697

Total

LIABILITAS IMBALAN KERJA

29. 31-Dec-15 Rp

Perusahaan Entitas anak Liabilitas Imbalan Kerja

EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES 31-Dec-14 Rp

1.111.332.120 132.125.189 1.243.457.309

69

1.019.859.755 89.689.186 1.109.548.941

The Company Subsidiaries Employee Benefit Liabilities





30.

MODAL SAHAM

Pemegang saham

30.

SHARE CAPITAL

Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership

Nominal/ Amount

Shareholders

1.444.029

100,00%

1.444.029.000

Republic of Indonesia

Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Based on General Meeting of Shareholders' held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

Based on the Regulation of Government of the Republic of Indonesia No. 58 dated December 22, 2011 about Additional of Share Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

1)

Nilai penambahan penyertaan sebesar Rp7.652.976.

modal

negara

2)

Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976. 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

1)

menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

1) approved the disbursement/placement of shares that was still in portepel of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

2)

menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:

2) approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:

a. sebesar Rp7.652.976.000.00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang merupakan Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);

70

a.

in amount of Rp7,652,976,000 (seven billion six hundred fifty two million ninety seventy six thousand rupiahs) are shares additional of government capital as statement in Government Regulation Number 58, 2011, about additional capital shares of the government of the Republic of Indonesia into the capital of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);





30.

MODAL SAHAM (lanjutan)

30.

b. sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana suratnya nomor 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

31.

32.

SHARE CAPITAL (continued) b. in amount of Rp24,000 (twenty four thousand rupiahs) were taken from company reserve capitalization that noted in Financial statement of 2011, audited formed by Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Rekan as in statement number : 020/LA-PL.II/V/12, dated May 25, 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Based on the Deed of State-Owned Enterprises (SOEs) Minister of the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

MODAL DONASI

31.

DONATED CAPITAL

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

KEPENTINGAN NON PENGENDALI Pemegang Saham Minoritas Entitas Perusahaan/ The Minority Shareholders of Subsidiaries

32.

NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan non pengendali atas aset bersih/ Non-controlling interests in net assets 31-Dec-15 31-Dec-14 Rp Rp

PT Electronic Data Interchange Indonesia PT Integrasi Logistik Cipta Solusi PT Energi Pelabuhan Indonesia PT Multi Terminal Indonesia PT Rumah Sakit Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok PT Indonesia Kendaraan Terminal PT Jasa Armada Indonesia PT Jasa Perawatan Pelabuhan Indonesia PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia PT IPC Terminal Petikemas PT Pengerukan Indonesia PT Pengembang Pelabuhan Indonesia PT. API Jumlah/Total

47.453.864 39.177.091 36.044.616 5.911.479 310.312 45.030 15.678 30.778 4.650 841 (2.298) (1.998.806) (13.032) 126.980.202

71

40.685.901 38.039.125 32.013.951 5.759.027 292.238 12.098 11.731 10.770 3.699 2.958 248 (15) (6.627) (701) 116.824.403

Kepentingan non pengendali atas laba bersih/ Non-controlling interests in net income 31-Dec-15 31-Dec-14 Rp Rp 20.226.706 1.137.965 4.030.114 395.457 66.725 34.853 6.956 23.330 1.180 (2.124) (2.538) (490.579) (6.494) 25.421.550

16.823.429 1.132.572 8.119.211 1.156.567 39.274 9.596 6.022 5.010 1.235 (32) (2.225) (23) (5.559,74) (1.951) 27.283.125





33.

DIVIDEN

33.

DIVIDEND

a.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 9 Juni 2014, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun 2013 sebesar Rp696.775.089.

a.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company on June 9, 2014, the shareholders agreed to distribute cash dividend from 2013 net income amounted to Rp696,775,089.

b.

Berdasarkan surat Menteri BUMN nomor S786/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, ditetapkan penambahan dividen atas laba neto tahun 2013 sebesar Rp99.539.000.

Based on letter from Minister of BUMN number S786/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, the Company declared additional dividend from net income of 2013 amounting to Rp99,539,000.

Perusahaan telah menyetor dividen tersebut di atas pada tanggal 10 Juli 2014, 8 Agustus 2014, 9 September 2014, 9 Oktober 2014 dan 29 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp209.032.527, Rp174.193.772, Rp174.193.772, Rp139.355.018 dan Rp99.539.000.

The Company has transferred the above mentioned dividend on July 10, 2014, August 8, 2014, September 9, 2014, October 9, 2014 and December 29, 2014 amounting to Rp209,032,527, Rp174,193,772, Rp174,193,772, Rp139,355,018 and Rp99,539,000, respectively.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2015, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun 2014 sebesar Rp309.741.135.902.

b.

Perusahaan telah menyetor dividen tersebut di atas pada tanggal 7 Juli 2015 melalui Bank BNI, Bank CIMB Niaga dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp102.000.000.000, Rp194.000.000.000, dan Rp13.741.135.902. 34.

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

The Company has transferred the above mentioned dividend on July 7, 2015 by Bank BNI, Bank CIMB Niaga and Bank Mandiri amounting to Rp102,000,000,000, Rp194,000,000,000, and Rp13,741,135,902.

34.

Akun ini merupakan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan PPI, IPC TPK, JICT dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat dan pengukuran kembali atas program imbalan pasti.

35.

TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

OTHER COMPREHENSIVE INCOME This account represents the difference arising from translation of financial statements of PPI, IPC TPK, JICT and TPK Koja which functional currency is United States Dollar and Remeasurement on defined benefit plans.

35. 31-Dec-15 Rp (317.597.475)

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 20, 2015, the shareholders agreed to distribute cash dividend from 2014 net income amounted to Rp309.741.135.902.

ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL 31-Dec-14 Rp (317.597.475)

Difference in value of business combination transaction of entities under common control

Pada tanggal 2 Agustus 2013 Perusahaan menerima pengalihan saham PT Pengerukan Indonesia milik Pemerintah Negara Republik Indonesia pada dengan nilai sebesar Rp426.418.000.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham PT Pengerukan Indonesia.

On August 2, 2013 the Company received a transfer of shares from the Government of the Republic of Indonesia for its stake in PT Pengerukan Indonesia at value of Rp426.418.000.000. After the transfer, the Company has 100% control of the PT Pengerukan Indonesia.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference in value of business combination transaction of entities under common control as part of paid in capital account is as follows:

72





35.

36.

TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

35.

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan Nilai pengalihan

108.820.525 426.418.000

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

(317.597.475)

PENDAPATAN OPERASI

Pelayanan Jasa Kapal Pelayanan Jasa Terminal Pelayanan Jasa Barang

36.

Net assets of Rukindo as of transfer date Transfer amount Difference in value of business combination transaction of entity under common control

OPERATING REVENUES

31-Dec-15 Rp 1.593.116.566 2.298.726.331 345.906.046

31-Dec-14 Rp 1.321.075.932 2.307.634.363 599.454.624

Vessel Services Terminal Services Cargo Services

101.188.632 1.980.170.992 310.706.888

82.908.219 1.634.608.734 346.160.755

Equipment Services Container Terminal Land, Building, Water and Electricity

5.185.326 1.345.112.814 7.980.113.595

4.014.664 759.447.531 7.055.304.822

Partnerships Revenue Other Services Total

Pelayanan Pengusahaan Alat Pelayanan Terminal Peti Kemas Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik Pendapatan KSMU Pelayanan Rupa-rupa Usaha Jumlah

37.

ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

PENDAPATAN DAN BEBAN KONTRUKSI

37.

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode cost, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan.

CONSTRUCTION REVENUES & EXPENSES Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for building Kalibaru terminal. Construction revenue is measured using cost method, which all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

31-Dec-15 Rp

31-Dec-14 Rp

Pendapatan konstruksi Terminal Kalibaru

2.482.345.272

2.355.878.115

(2.482.345.272)

(2.355.878.115)

Beban konstruksi Terminal Kalibaru

38.

BEBAN OPERASI

38. 31-Dec-15 Rp

Beban Kerja sama mitra usaha Beban Pegawai Beban Umum Beban Bahan Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Pemeliharaan Beban Administrasi Kantor Beban Asuransi Total

Construction revenues Kalibaru Terminal Construction revenues

OPERATING EXPENSES 31-Dec-14 Rp

2.183.894.051 1.245.764.394 884.060.829 721.986.274 536.024.400 264.185.955 115.545.865 37.561.602 5.989.023.371

1.773.227.479 1.285.325.125 925.723.782 651.806.716 464.228.568 355.756.701 99.196.841 24.219.986 5.579.485.198

Partnerships Expense Employee Expenses General Expenses Material Expenses Depreciation & Amortization Expenses Maintenance Expenses Office Administration Expenses Insurance Expenses Total

Kerjasama mitra usaha adalah beban yang timbul dari pembagian pendapatan yang diperoleh dari pencapaian besaran realisasi kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off.

Partnership expenses are the cost arising from the revenue sharing derived from the realization of loading and unloading activities, cargodoring, and lift on and lift off.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

73





39.

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA a.

PENDAPATAN OPERASI LAINNYA

Royalti JICT Laba selisih kurs Royalti TPK Koja Royalti PT MTI Denda Laba Penjualan Aset Tetap Lain-lain Total

b.

39.

a. OTHER OPERATING INCOME 31-Dec-15 Rp 178.513.172 12.529.357 774.327 29.276.882 5.182.676 183.148.384 409.424.797

31-Dec-14 Rp 319.097.114 50.317.813 19.191.625 22.003.490 3.060.899 73.686.447 487.357.388

BEBAN OPERASI LAINNYA

40.

41.

47.936 152.123.568 122.211.119 6.665.843 1.050.478 21.076.258 303.175.203

31-Dec-15 Rp 173.069.732 50.564.031 223.633.763

31-Dec-15 Rp 917.777.490 3.653.873 921.431.363

31-Dec-15 Rp 314.381.006 (56.714.663) (377.144) 257.289.199

74

Interest income Interest income on current account Total

FINANCE COST 31-Dec-14 Rp 58.760.355 36.556.182 95.316.537

42.

Severance and retirement healthcare Loss on foreign exchange Final tax Penalties Loss on sale of fixed assets Others Total

FINANCE INCOME 31-Dec-14 Rp 37.835.075 24.568.643 62.403.718

41.

BAGIAN LABA PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS - NETO

JICT NPCT1 TPI Total

120.515.659 43.345.323 2.338.968 742.140 65.436.585 232.378.675

40.

BEBAN KEUANGAN

Beban bunga Beban administrasi bank Total

42.

31-Dec-14 Rp

PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan bunga deposito Pendapatan jasa giro Total

Royalty from JICT Gain on foreign exchange Royalty from TPK Koja Royalty from PT MTI Penalties Gain on Sale of Fixed Assets Others Total

b. OTHER OPERATING EXPENSE 31-Dec-15 Rp

Pesangon dan beban kesehatan pensiunan Rugi selisih kurs Pajak final Denda Rugi penjualan aset tetap Lain-lain Total

OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

Interest expenses Bank administration Total

EQUITY IN NET INCOME OF ASSOCIATES AND JOINT CONTROL ENTITY - NET 31-Dec-14 Rp 408.994.753 (3.152.761) (637.732) 405.204.260

PT JICT NPCT1 TPI Total





43.

PERKARA HUKUM a)

43.

Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

LAWSUITS a)

Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

Ir. Nuraini Udaya, cs. mengklaim sebagai pemilik 118 bidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik dan/atau Akta Jual Beli di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang yang berada tumpang tindih dengan HPL Perusahaan dan Ir. Nuraini Udaya menyatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada Perusahaan sehingga mendalilkan bahwa sertifikat HPL tersebut mengandung cacat hukum dan cacat administrasi.

Ir. Nuraini Udaya and group (the Plaintiff) claimed as the owner of 118 plots of lands based on Right of Ownership Certificates and/or Deeds of Sale and Purchase located at Pulo Ampel Village and Margasari Village. Pulo Ampel Sub-District the District of Serang which was overlapping with the HPL Certificates held under the Company’s name and Ir. Nuraini Udaya claimed that she had never sold her lands to the Company. Therefore she claimed that such HPL Certificates were subject law and administrative faults.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

The North Jakarta District Court in their decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT has granted in part the lawsuit filed by the Plaintiffs.

Atas Putusan PN Jakarta Utara No. 435/Ptd.G/2010/PN.JKT.UT,PT.Pelindo II (Persero) telah menempuhh upaya hukum Banding.

Based on the Decision of North Jakarta District Court No. 435/Ptd.G/2010/PN.JKT.UT has gone through the appeal process.

Atas upaya hukum Banding yang ditempuh oleh PT. Pelindo II (Persero), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI Jakarta) telah memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 634/PDT/2014/PT.DKI tanggal 10 Desember 2014 yang pokoknya menguatkan Putusan PN Jakarta Utara No. 435.Pdt.G/2010.ON.JKT.UT.

Based on the appeal of PT Pelind II (Persero), DKI Jakarta High Court (PT DKI Jakarta) has examined and come to a decision as what has been written on Decision No. 634/PDT/2014/PT.DK December 10th 2014 which empowers the Decision of North Jakarta District Court No. 435.Pdt.G/2010.ON.JKT.UT.

Atas Putusan PT DKI Jakarta No. 634/PDT/2014/PT.DKI, PT. Pelindo II (Persero) telah menempuh upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Juni 2015 dengan menunjuk Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Banten dan Kantor Advokat Agus Setiawan & Rekan selaku Kuasa Hukum.

On the Decree of PT DLI Jakarta No 634/PDT/2014/PT.DKI, PT Pelindo has gone through cassation legal measure in the RI Supreme Court on June 9 2005 by appointing state attorney from Banten state attorney office and Agus Setiawan & partners as legal representative.

75





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) b)

c)

43.

Gugatan dari Sdr. Bakri Abdullah kepada Perusahaan Cabang Teluk Bayur Nomor Perkara 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Nomor Perkara 10/PDT/2012.PT.PDG

LAWSUITS (continued) b)

Lawsuit Filed by Bakri Abdullah against Company - Teluk Bayur Branch with Case Number 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Case Number 10/PDT/2012.PT.PDG

Sdr. Bakri Abdullah (Penggugat) telah menuntut ganti rugi atas pemutusan kontrak penggunaan lahan di jalan By Pass Padang seluas 5.000 m2 berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/4/4/C.Tbs-2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/4/4/C.Tbs2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/5/15 C.Tbs-2005 antara Perusahaan Cabang Teluk Bayur dengan Puskoppolda Sumatera Barat Jo. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor Kop: B/03.A/35.1/XII/2005/Puskoppol tanggal 5 Desember 2005, dibuat antara Sdr. Bakri Abdullah dan Sdr. Darmansyah dengan Puskoppolda Sumatera Barat, yang diklaim telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Disamping itu Penggugat menuntut ganti rugi atas terjadinya kerusakan aset milik Penggugat di lahan obyek sengketa sebesar Rp1.840.000.000.

Bakrie Abdullah (the Plaintiff) claimed for compensation due to termination of a contract regarding the use of land at By Pass road in Padang with area of 5.000 m2 pursuant to Agreement No. HK.56/4/4/C.Tbs-2005 dated October 25, 2005 and a land area of 10.000 m2 pursuant to Agreement No. HK.56/5/15 C.Tbs2005 between Port of Teluk Bayur branch and Puskoppolda of West Sumatera Jo. Cooperation Agreement No. Kop: B/03.A/35.1/XII/2005/ Puskoppol dated December 5, 2005 entered into between Bakri Abdullah as well as Darmansyah and Puskoppolda of West Sumatera, which has been claimed to have created losses to the Plaintiff. In addition to above, the Plaintiff claimed for compensation due to the damage of assets owned by the Plaintiff on the disputed land amounting of Rp1.840.000.000.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/Pdt/2012/PT.PDG tanggal 17 September 2012 Pengadilan Tinggi Padang kembali membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 23 Mei 2012, dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis in Idem.

In a decision on appeal issued by Padang High Court No. 126/Pdt/2012/PT.PDG dated September 17, 2012, the Padang High Court revoked the decision issued by Padang District Court No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated May 23, 2012 with a dictum that the Plaintiff’s lawsuit was not acceptable due to Ne Bis in Idem.

Perkara ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

This case is now in the cassation process at the Supreme Court.

Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri. CS (131 Orang) eks Warga Koja Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.

c)

Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group (131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja Residents at District Court of Northern Jakarta with a Case No. 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.

Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah yang dikosongkan oleh Perusahaan antara tahun 1993 1997 untuk pembangunan terminal petikemas Koja dan belum menerima ganti rugi.

The Plaintiffs claimed as the owner of lands that were cleared by the Company in 1993 - 1997 for construction of container terminal of Koja and have not received the relevant compensation.

Tuntutan ganti rugi pengosongan tanah yang digunakan Perusahaan untuk Pembangunan Terminal Petikemas Koja dengan total tuntutan sebesar Rp1,07 triliun.

The compensation claimed by the Plaintiffs due to land clearance area for construction of container terminal of Koja amountd to Rp1.07 trillion.

76





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) c)

d)

43.

Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri. CS (131 Orang) eks Warga Koja Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT. (lanjutan)

LAWSUITS (continued) c)

Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group (131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja Residents at District Court of Northern Jakarta with a Case No. 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT. (continued)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 293/Pdt.G/2011/PN.JKT-UT tanggal 28 Agustus 2012, eksepsi Perusahaan (Tergugat) ditolak seluruhnya; mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; menghukum Perusahaan (Tergugat) untuk membayar kekurangan pembayaran ganti rugi lahan Koja Utara kepada warga senilai Rp7 miliar.

Based on the Decision issued by North Jakarta District Court of No. 293/Pdt.G/2011/PN.JKT-UT dated August 28, 2012, the whole exception made by Company (defendant) has been rejected; partially granting the Plaintiff’s lawsuit; penalizing the Company (defendant) to pay the underpayment compensation for North Koja lands to the respective residents amounting to Rp7 billion.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/PDT/2013/PT.DKI tanggal 16 April 2014 yang amar putusannya menyatakan gugatan Syamsul Bachri ditolak.

Based on the Decision issued by high court of DKI Jakarta No. 435/PDT/2013/PT.DKI dated April 16, 2014 that the verdict stated that Syamsul Bachri lawsuit rejected.

Pada tanggal 14 Juli 2014, Syamsul Bachri mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Sampai saat ini, Perusahaan masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

On July 14, 2014, the Company has filed a cassation on the decision issued by high court of DKI Jakarta. Until now, the Company is still waiting for decision of the Supreme Court.

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Syamsul Bachri, dkk dan Pemohon Kasasi II Suaeb, dkk dimana pokok putusannya adalah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Salinan putusan belum diterima.

Supreme Court has examined and decided the cassation proposed by Syamsul Bachri cs as 1st plaintiff and Suaeb as the 2nd plaintiff whereas the cassation appeal is overruled. The copy of the decision is not yet to be published.

Gugatan dari Wiryanto Khong, Cs Kepada Kepala Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

d)

The lawsuit from Wiryanto Khong, Cs to the Head of Sunda Kelapa Port Branch and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Sdr. Wirjanto Khong selaku Direktur Utama PT Carvil Abadi menggugat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa dan menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian penyerahan penggunaan bagian tanah HPL dengan pemberian HGB No. HK.566/1/5/C-Pska-93 antara Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dengan PT Putra Jaya Giri dan menuntut untuk menerbitkan rekomendasi penerbitan HGB selama 20 tahun (padahal tidak ada hubungan hukum antara Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dengan PT Crvil Abadi) seta tidak melakukan pengosongan lahan yang digunakan oleh PT Carvil Abadi.

Mr. Wirjanto Khong as the President Director of PT Carvil Abadi sue PT Pelabuhan Indonesia II Sunda Kelapa Branch for unlawful conduct on their land dividing rights by givingHGB No. HK.566/1/5/CPska-93 between PT Pelindo II Sunda Kelapa Branch and PT Putra Jaya Giri and demanded the extension of HGB to 20 years (although there is no legal relation betweenPT Jaya Giri and Sunda Kelapa Port) and the eviction of the land used by PT Carvil Abadi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 61/Pdt.G/2013/PN.JKT.Ut yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat (Sdr. Wirjanto Khong Cs) tidak tepat diterima.

The North Jakarta State Court No: 61/Pdt.G/2013/PN.JKT.Ut which was read on 19 March 2014 in principled declared that the lawsuit by the plaintiff (Wirjanto Khong) is unacceptable.

77





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) d)

e)

43.

Gugatan dari Wiryanto Khong, Cs Kepada Kepala Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) (lanjutan)

LAWSUITS (continued) d)

The lawsuit from Wiryanto Khong, Cs to the Head of Sunda Kelapa Port Branch and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (Continued)

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Sdr. Wiryanto Khong telah menyatakan banding pada tanggal 22 Mei 2014 dan telah menyampaikan Memori Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2014. Kuasa Hukum Perusahaan telah menyampaikan pula Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding tersebut.

Based on the State Court Decision, Wirjanto Khong has appealed on 22 May 2014 and has proposed the appeal memory to the North Jakarta State Court on 21 July 2014. The legal representative has proposed also the contra appeal memory.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa dan memutuskan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Wirjanto Khong, cs dimana pokok putusannya adalah bahwa permohonan banding tidak dapat diterima. Salinan putusan belum diterima.

Jakarta High Court has examined and decided that the appeal by Woryanto Khong whereas the decision is rejecting the appeal. The copy of the decisoon is not yet published.

Pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait kewajiban penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan Tanjung Priok.

e)

The inspection conducted by Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) over the violation of Article 17 and Article Paaragraph 2 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business related to the mandatory usage of Gantry Luffing Crane in Tanjung Priok Port .

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Terlapor I dan PT Multi Terminal Indonesia selaku Terlapor II, diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 17 (Monopoli) dan Pasal 15 ayat (2) (Perjanjian Tertutup) UU No. 5 Tahun 1999 karena mewajibkan pengguna jasa untuk menggunakan Gantry Luffing Crane untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

PT Pelabuhan Indonesia II as the defendant I and PT Multi Terminal Idonesia as the defendant II, was alleged to have conducted a violation of Article 17 (Monopoly) and Article 15 Paragraph 2 (closed agreement) of Law No. 5/1999 due to the mandatory usage of Gantry Luffing Crane for Loading activity in Tanjung Priok

Pada tanggal 20 Maret 2015 KPPU telah membacakan putusan yang pada pokoknya menyatakan Perusahaan terbukti melanggar Pasal 15 ayat 2 namun tidak terbukti melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, membtalakan surat-surat, kesepakatan bersama yang mengatur kewajibanpenggunaan alat bongkar muat darat Gantry Luffing Crane, mengumumkan pembatalan surat-surat dan kesepakatan bersama dimaksud pada 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia serta menyerahkan bukti pengumuman kepada KPPU.

On March 20th 2015, KPPU has published a decision which stated that the company is proven to have violated Article 15 Paragraph Two but does not proven to have violated Article 17 Law No. 5/1999, thus revoking any license or agreements which stipulates the mandatory usage of Gantry Luffing Crane and publishing aforementioned agreements on 2 (two) Indonesian public newspaper and submitting the proof of the publication to KPPU

78





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) e)

f)

43.

Pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait kewajiban penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan Tanjung Priok. (lanjutan)

LAWSUITS (continued) e)

The inspection conducted by Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) over the violation of Article 17 and Article Paaragraph 2 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business related to the mandatory usage of Gantry Luffing Crane in Tanjung Priok Port .(continued)

Atas Putusan KPPU dimaksud, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum Keberatan di Pengadilan Negeri dan pada tanggal 30 Juni 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan putusan yang pokoknya menyatakan Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014 dibatalkan.

Based on KPPU decision, the company has appealed an objection motion in the State Court and on June 30th 2015 the North Jakarta High Court has read the decision stating that the KPPU Decision KPPU No. 12/KPPU-I/2014 is revoked.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimaksud, KPPU telah menempuh upaya hukum kasasi. Saat ini perkara dalam pemeriksaan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

Based on the decision above, KPPU has appealed to a cassation. Currently, the case is under cassation review under Supreme Court.

Perkara perselisihan hubungan industrial terkait pemberian Penghargaan Masa Bakti (PMB) kepada pensiunan pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2012

f)

The Industrial Relations Dispute related to the Lifetime Achievement Award (PMB) for retired employee of PT Pelabuhan Indonesia in 2012.

Abdul Aziz Bassam, cs (77 orang) menggugat Direksi, Dewan Komisaris, dan Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) supaya pemberian PMB sebanyak 60x penghasilan diberlakukan juga bagi pensiunan pegawai tahun 2012, sehingga pensiunan pegawai tahun 2012 yang telah menerima pembayaran PMB sebesar 40x dapat diberikan pembayaran kekurangan PMB sebesar 20x.

Abdul Aziz Bassam, cs (77 People) has filed a lawsuit against thee Board of Directors, Board of Commisioners and the Minister of SOE as the stakeholder of PT Pelabuhan Indonesia II, demanding that the PMB validation which stipulates 60 times the earning, must also valid for the retiree of the year 2012. Currently, the retiree has already received 40 times and are now struggling for the rest of PMB 20 (twenty) time.

Tanggal 15 September 2014, Putusan PHI DKI Jakarta pada PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap mengingat Sdr. Abdul Aziz Bassam cs tidak mengajukan upaya hukum Banding, melainkan mengajukan Gugatan Baru di PHI pada PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST

On September 2014, DKI Jakarta High Court stated that the claim is denied. The decision has obtained force of law considering that Abdul Azis Bassam CS does not propose an appeal, but iproposing for a new claim on Central Jakarta High Court instead (Claim No 240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST)

Abdul Aziz Bassam, dkk mengajukan gugatan baru yang diregister dengan No. 240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST.

Abdul Aziz Bassam cs. Filed a new lawsuit which has been registered under the No. 240/PDT.SUS.PHI/2014/PN.JKT.PST.

Atas gugatan Abdul Aziz Bassam, dkk, Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta (PHI DKI Jakarta) telah memeriksa dan memutus perkara sebagaimana Putusan PHI DKI Jakarta tertanggal 9 Februari 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Sdr. Abdul Aziz Bassam cs sebagian, menyatakan Para Penggugat dan Tergugat terikat pada Addendum PKB, menghukum tergugat (PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero)) untuk membayar kekurangan pembayaran PMB sebesar Rp. 13.543.927.890,- serta menghukum Dewan Komisaris dan RUPS untuk tunduk pada putusan PHI ini.

Based on Abdul Aziz Bassam cs. lawsuit, the DKI Jakarta Industrial Relations Dispute court has examined and come to a decision as what has been written on February 9th 2015 DKI Jakarta Industrial Relations Dispute court decision which granted partially the claim of Abdul Azziz Bassam CS, and stated that both the Plaintiff and the Defendant which binded to the PKB Addendum, Penalizing the defendant (PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero)) to compensate the loss of PMB payment in amount to Rp. 13.543.927.890 and penalize the Board of Commissioner and Stakeholders General Meeting (RUPS) to adhere to the decision.

79





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) f)

g)

h)

43.

Perkara perselisihan hubungan industrial terkait pemberian Penghargaan Masa Bakti (PMB) kepada pensiunan pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2012

LAWSUITS (continued) f)

The Industrial Relations Dispute related to the Lifetime Achievement Award (PMB) for retired employee of PT Pelabuhan Indonesia in 2012.

Atas Putusan PHI DKI Jakarta, PT Pelindo II (Persero) melalui Kuasa Hukumnya telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Based on the aforementioned Industrial Relations Dispute court decision, PT Pelindo II (Persero) through its legal representative has proposed cassation to the Supreme Court.

Saat ini perkara sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI.

The case is currently under the examination on Cassation level in RI Supreme Court.

Perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Pusat terkait pengunduran diri Machfudy, Cs (23 orang pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero))

g)

The industrial Relations Dispute on DKI Jakarta Industrial Dispute Settlement Court related to the resignation of Machfudy Cs (23 employees of PT Pelabuhan Indonesia II)

Machfudy, cs (23 orang) menggugat keputusan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan 23 orang pekerja dimaksud atas dasar surat pengunduran diri dari jabatan yang diajukan oleh para pekerja dimaksud.

Machfudy Cs (23 people) filed a lawsuit against PT Pelabuhan Indonesia II management decision which stipulated the employment termination of the aforementioned employees.

Tanggal 22 Juli 2014, Putusan PHI DKI Jakarta Pusat menyatakan gugatan diterima sebagian.

On July 22nd 2014, The DKI Jakarta High Court has granted partially the plaintiff claim.

Atas Putusan PHI DKI Jakarta pada PN Jakarta Pusat dimaksud di atas, Machfudy Cs dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sama-sama telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Based on the aformentioned decision, Machfudy CS has proposed cassation to the Supreme Court.

Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara ditingkat kasasi dengan pokok Amar Putusan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Machfudy, cs (23 orang) sehingga Putusan PHI DKI Jakarta pada PN Jakarta Pusat menjadi berkekuatan hukum tetap.

Supreme Court has examined and decided to deny the cassation appealed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and denied the cassation appealed by Machfudy, cs (23 persons) and made the DKI Jakarta Industrial Dispute Settlement Court decision legally binding.

Perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial pada PN Palembang terkait pengunduran diri Capt. Gerard Arthur Dungus sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

h)

the Industrial Relations Dispute on Industrial Dispute Settlement, Palembang High Court related to the resignation of Gerard Arthur dungus as the employee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Capt. Gerard Arthur Dungus menggugat keputusan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah melakukan pengakhiran hubungan kerja atas dasar surat pengunduran diri dari jabatan yang diajukannya.

Capt. Gerard Arthur Dungus has filed a lawsuit against the management decision of PT Pelabuhan Indonesia II which has conducted emplyment termination of the aforementioned employee.

Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Palembang menyatakan hubungan kerja putus terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan, Tergugat harus memberikan segala hak pekerja yang masih belum diberikan terhitung sejak tanggal SK PHK sampai tanggal pembacaan putusan berupa manfaat program pensiun, uang pisah dan uang bantuan pindah sebesar Rp 39.888.707,-

The Palembang High Court Industrial Dispute Settlement has stated that the employment is terminated by the time the decision is being published. The defendant (PT Pelabuhan Indonesia Indonesia II) must give the former employee separation plans including pension plan, separation fee and removal aid amounted to Rp 39.888.707,-, which has not been given by the time the employment termination is finalized.

80





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) h)

i)

43.

Perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial pada PN Palembang terkait pengunduran diri Capt. Gerard Arthur Dungus sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) lanjutan

LAWSUITS (continued) h)

the Industrial Relations Dispute on Industrial Dispute Settlement, Palembang High Court related to the resignation of Gerard Arthur dungus as the employee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) continued

Penggugat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung.

The plaintiff has proposed cassation on the Supreme Court and is currently under examination.

Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara ditingkat kasasi dengan pokok Amar Putusan menolak perbaikan permohonan kasasi yang diajukan oleh Capt Gerard Arthur Dungus sehingga Putusan PHI pada PN Palembang menjadi berkekuatan hukum tetap.

Supreme Court has examined and decided to deny the cassation review appealed by Capt Gerard Arthur Dungus and has made the Industrial Dispute Settlement Court and Palembang State Court Decision as legally binding.

Perkara perselisihan hubungan industrial terkait pengunduran diri Drs. Abu Jai sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

i)

Industrial relations dispute related to the resignation of Drs. Abu Jai as the employee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Drs. Abu Jai mengajukan permohonan Mediasi kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dalam perselisihan hubungan industrial terkait pengakhiran hubungan kerja oleh manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas dasar surat pengunduran diri dari jabatan yang diajukannya.

Drs. Abu Jai has proposed a mediation to the Social, Labor and Transmigration Serviceof Muaro Jambi regency related to the employment terminationby PT Pelindo II based oh his own resignation letter.

PHI pada PN Jambi telah memeriksa dan memutus perkara sebagaimana Putusan No. 13/G/2014/PHI,Jmb tanggal 20 Nopember 2014 yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Pengunduran diri Penggugat tidak bertentangan dengan UU No.13/2003 dan SK tertanggal 28 Maret 2005, No. HK.56/2/19/PI.II.05; Pemutusan hubungn kerja Penggugat tertanggal 30 Desember 2013, No. KP.44/12/9/PI.II-13; mengukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan Januari 2014 sampai dengan putusan inkracht; menguhuk Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat; menghukum Turut Tergugat tunduk pada Putusan; menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Industrial Relation Dispute Court on Jambi District Court has examined and come to a decision as what has been written in the Decision No. 13/G/2014/PHI,Jmb, November 20th 2014, which partially granted Plaintiff lawsuit; The resignation of the Plaintif does not contradict with the Law No.13/2003 and Decision Letter March 28th 2005, No. HK.56/2/19/PI.II.05; Termination of Plaintiff's Employee on December 30th 2013, No. KP.44/12/9/PI.II-13; Penalize the defendant to compensate the salary of the Plaintiff on January 2014 until Inkracht; Penalizing the defendant to restore the employment of Plaintiff and adhere to the Decision, To compensate for the case fee.

Atas putusan tersebut, Perusahaan mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI

Based on this decision, the company has proposed cassation on the Supreme Court.

Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara ditingkat kasasi dengan pokok Amar Putusan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan sehingga membatalkan Putusan PHI Jambi.

Supreme Court has examined and decided to gran the cassation appealed by the company and overruled the Jambi Industrial Dispute Settlement Court Decision

81





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) j)

k)

43.

Perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial kelas 1 A Serang terkait pengunduran diri Sdr. Hartono sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

LAWSUITS (continued) j)

Industrial Relations Dispute on Serang Class I Industrial Relation Settlement related to the resignation of Hartono as the employee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Sdr. Hartono menggugat keputusan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah melakukan pengakhiran hubungan kerja atas dasar surat pengunduran diri dari jabatan yang diajukannya.

Hartono has filed a lawsuit against the management decision of PT Pelabuhan Indonesia II which has conducted the employee termination based on his own resignation letter.

PHI pada PN Serang telah memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana Putusan No. 227/SK.PHI.G/-/2014/PN.Srg tanggal 12 Desember 2014, yang pada intinya mengabulkan gugatan Para Penggugat.

The Industrial Relations Court on Serang High Court has examined and come to a decision as what has been written on Decision 227/SK.PHI.G//2014/PN.Srg which granted the Plantiff's claim.

Atas putusan tersebut, Perusahaan mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI dan saat ini sedang dalam pemerikasaan di Mahkamah Agung RI.

Based on this decision, the company has proposed cassation on Supreme Court and currently under examination.

Penanganan perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial pada PN kelas 1A khusus Bandung terkait pengunduran diri Drs. Sukirman, Cs (4 orang) sebagai pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

k)

the Industrial Relations Dispute on Class 1A Bandung District Court related to the resignation of Drs. Sukirman, Cs (4 Person as employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Drs. Sukirman , cs (4 orang Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) menggugat keputusan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang telah melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan 4 orang pekerja dimaksud atas dasar surat pengunduran diri dari jabatan yang diajukan oleh para pekerja dimaksud.

Drs. Sukirman Cs has filed a lawsuit against the management decision of PT Pelabuhan Indonesia II which has conducted the employment termination of aforementioned employees based on their own resignation letters.

Putusan PHI pada PN kelas 1A khusus Bandung dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menghukum Tergugat (Perusahaan) dan Turut Tergugat untuk mempekerjakan kembali, memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali dan membayar upah Para Penggugat sejak Januari s/d Juni 2014 sebesar Rp 502.971.108,-.

The Industrial Relations Court Decision on Class 1A Bandung Court on its verdict has partially granted the plaintiffs claim, Penalizing the defendant (company) and other defendants to restore the employment of plaintiffs, to recall the plaintiffs to resume their employment and to compensate their salary since January 2014 until June 2014 in amount of Rp 502.971.108,-.

Atas putusan tersebut, Perusahaan mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung.

Based on this decision, the company has proposed cassation on Supreme Court.

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara ditingkat kasasi dengan pokok Amar Putusan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan sehingga membatalkan Putusan PHI pada PN Klas 1A Khusus Bandung.

Supreme Court has examined and decided to grant cassation appeal by the company and overruled the Industrial Dispute Settlement Court decision on Bandung State Court Class 1A.

82





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) l)

m)

43.

Gugatan PMH Sdr. Candra, CS (Koperbam Teluk Bayur) terkait dengan penunjukkan LPM Gaung untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kapal di Pelabuhan Teluk Bayur

LAWSUITS (continued) l)

PMH lawsuit from Candra, CS (Koperbam Teluk Bayur) on the appointment of LPM Gaung to conduct port loading activity in Teluk Bayur Port.

Gugatan yang diajukan oleh Sdr. Candra, cs yang pada pokoknya menganggap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur (selaku tergugat IV) telah ikut mendukung kebijakan kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan teluk bayur (tergugat II) yang dianggap salah, dengan mengeluarkan surat No. 02/VII/M.4/C.Tbs-14 tanggal 20 Juli 2014 Hal Penunjukkan TKBM, yang pada intinya berisi penunjukkan LPM Gaung untuk melaksanakan bongkar muat kapal TB Herlina/BG Soekowati 308, padahal menurut anggapan Penggugat bahwal LPM Gaung bukan organisasi buruh bongkar muat yang terdaftar di Pelabuhan Teluk Bayur.

The lawsuit filed by Candra cs in principle considering PT Pelabuhan Indonesia II Teluk Bayur Branch (As defendant IV) has supported the policy of the Head of Emporium and the wrongfully claimed authority of Teluk Bayur Port (Defendant II, by publishing letter No. 02/VII/M.4/C.Tbs-14 on 20 July 2014 on the Appointment of TKBM, which in principle consist of the appointment of LPM Gaung to conduct dock loading activity from TBHerlina/BG Soekowati 308 freight ship, meanwhile according to the plaintiff, LPM Gaung is not a labor organization listed on Teluk Bayur Port.

Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya telah menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Padang high court has rejected wholly the plaintiff's claim.

Perkara No. 113/PDT.G/2014/PN.PDG diajukan oleh Darius Lamsudin

yang

m)

Case No. 113/PDT.G/2014/PN.PDG filed by Darius Lamsudin

Sdr. Darius Lamsudin menggugat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur terkait gugatan wanprestasi dalam pembayaran atas pembangunan 2 (dua) unit rumah untuk tambahan pengganti rumah dinas administrator pelabuhan teluk bayur dengan nilai gugatan sebesar Rp. 19.500.000,-

Darius Lamsudin filed against the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Teluk Bayur Branch Board of Director on the unlawful acts towards the payment of 2 (two) housing units as an additional compensation of company provided housing for the Teluk Bayur Port administration, with the claim in amount to Rp. 19.500.000,-

Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya telah menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Padang high court has rejected the plaintiff's claim.

83





43.

PERKARA HUKUM (lanjutan) n)

o)

43.

Perkara Sengketa Informasi Publik No. 103/VI/KIPRLS/2015 Di Komisi Informasi Pusat atas permohonan SM Hasan Saman untuk mendapatkan informasi dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terkait proses pengosongan Lahan Koja Utara untuk Pembangunan Terminal Peti Kemas Koja tahun 1996-1997

LAWSUITS (continued) n)

Sedang dalam proses persidangan di Komisi Informasi Pusat RI.

Under trial procedure in Central Information Commission of the Republic of Indonesia.

Pada tanggal 18 Desember 2015, Komisi Informasi Pusat mengeluarkan putusan yang dalam Amar Putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan informasi berupa dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka, memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

On December 18th, 2015. Central Information Commission has issued a decision which grants partially the plaintiff's proposal, stating that the information in form of documents requested by the plaintiff is an open source information, and commanded the defendant to give the information to the plaintiff, since this decision is legally binding.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan mengajukan upaya hukum keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat RI.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) will appeal objection morion based on the Central Information Commission decision.

Perkara No. 251/PDT/GI 2015/PN.JKT.UT. Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Wirjanto Khong Kepada Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Putra Madya Jaya Giri dan Badan Pertahanan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara

o)

Sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. p)

Perkara No.460/PDT/GI 2015/PN.JKT.UT Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait gugatan Gantii Rugi yang diajukan oleh PT OOCL Indonesia kepada Terminal Petikemas KOJA, dimana PT Pelabuhan Indonesia II (persero) selaku turut tergugat

Perkara No.349/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan oleh FX ARIEF POYUONO,dkk Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Terkait Perpanjangan Konsesi Jakarta International Container Terminal Sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

84

Case No. 251/PDT/GI 2015/PN.JKT.UT. In North Jakarta State Court related to the lawsuit on unlawful acts claimed by Wirjanto Khong to PT Pelabuhan Indonesia Sunda Kelapa Port, PT Putra Madya Jaya Giri and North Jakarta Branch of National Land Agency

Under verification process in North Jakarta State Court p)

Sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. q)

Public Information Dispute Case No. 103/VI/KIPRLS/2015 in the Central Information Commission on behalf of SM Hasan Saman in order to obtain information from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) related to the process of land eviction in Koja Utara for the purpose of Koja Container Terminal Construction in 19961997

Case No.460/PDT/GI 2015/PN.JKT.UT in North Jakarta State Court related to the compensation lawsuit filed by PT OOCL Indonesia to Freight Terminal KOJA, whereas PT Pelabuhan Indonesia II (persero) which also implicated in the case. Under verification process in North Jakarta State Court

q)

Case No.349/PDT.G/2015/PN.JKT.PST in North Jakarta State Court on Citizen Lawsuit filed by FX ARIEF POYUONO, cs to Pelabuhan Indonesia II (Persero) related to JICT concession.

Under the examination process on Central Jakarta State Court.





45.

INFORMASI SEGMEN

45.

SEGMENT INFORMATION

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember/December 31, 2015 Total Sebelum Operasi

Eliminasi/ Total

Kepelabuhanan/

Jasa lainnya/

Before

Eliminasi/

Total/

Port Operation

Other Services

Elimination

Elimination

Total

Pendapatan operasi segmen

Segment operating revenues

Pendapatan operasi eksternal

7.421.315.572

558.798.023

7.980.113.595

Pendapatan operasi antar segmen

1.490.910.596

392.502.857

1.883.413.453

7.980.113.595 (1.883.413.453)

-

External operating revenues Inter-segment operating revenues Total segment operating revenues

Total pendapatan operasi segmen

8.912.226.169

951.300.880

9.863.527.048

-

7.980.113.595

Beban operasi

(6.853.363.272)

(933.284.951)

(7.786.648.223)

1.797.624.852

(5.989.023.371)

Operating expenses

Pendapatan operasi lainnya

1.308.147.233

10.594.691

1.318.741.924

(909.317.127)

409.424.797

Other operating income

(593.191.313)

(35.996.779)

(629.188.092)

326.012.889

(303.175.203)

Other operating expenses Operating income Finance income

Beban operasi lainnya Laba Usaha Pendapatan keuangan

183.226.360

36.692.857

219.919.217

3.714.545

2.097.339.818 223.633.763

Beban keuangan

(890.291.270)

(31.140.093)

(921.431.363)

-

(921.431.363)

Finance expense

257.289.199

Equity in net income of associates and joint control entity - net

Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto

257.289.199

-

257.289.199

-

Laba sebelum pajak penghasilan

1.656.831.416 Income before income tax

Beban pajak penghasilan - neto Laba tahun berjalan

(370.194.034)

Port Facilities

1.286.637.382

Income for the year

Posisi keuangan

Financial position

Aset segmen

44.756.089.554

1.677.002.688

46.433.092.242

(3.300.071.221)

43.133.021.021

Segment assets

Liabilitas segmen

32.265.573.416

1.494.693.053

33.760.266.469

(1.516.779.265)

32.243.487.203

Segment liabilities

488.825.865

47.198.535

536.024.400

536.024.400

Segment depreciation and

Penyusutan dan amortisasi

-

segmen

amortization 31 Desember/December 31, 2014 Total Sebelum Operasi

Eliminasi/ Total

Kepelabuhanan/

Jasa lainnya/

Before

Eliminasi/

Total/

Port Operation

Other Services

Elimination

Elimination

Total

Pendapatan operasi segmen Pendapatan operasi eksternal Pendapatan operasi antar segmen

Segment operating revenues 6.545.354.820

509.950.002

7.055.304.822

-

520.730.052

96.686.408

617.416.460

(617.416.460)

7.055.304.822 -

External operating revenues Inter-segment operating revenues Total segment operating revenues

Total pendapatan operasi segmen

7.066.084.872

606.636.410

7.672.721.282

-

7.055.304.822

Beban operasi

(5.346.646.838)

(807.167.846)

(6.153.814.684)

574.329.487

(5.579.485.197)

Operating expenses

Pendapatan operasi lainnya

771.567.792

7.241.433

778.809.226

(291.451.837)

487.357.389

Other operating income

Beban operasi lainnya

(258.914.403)

(119.568.342)

(378.482.745)

146.104.070

(232.378.675)

Other operating expenses

Laba Usaha Pendapatan keuangan

57.782.244

4.621.474

62.403.718

-

1.730.798.338 62.403.718

Operating income Finance income

Beban keuangan

(85.611.450)

(9.705.087)

(95.316.537)

-

(95.316.537)

Finance expense

405.204.260

Equity in net income of associates and joint control entity - net

Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto

405.204.260

-

405.204.260

-

Laba sebelum pajak penghasilan

2.103.089.780 Income before income tax

Beban pajak penghasilan - neto Laba tahun berjalan

(465.753.737)

Port Facilities

1.637.336.043

Income for the year

Posisi keuangan

Financial position

Aset segmen

23.250.479.474

1.099.289.349

24.349.768.823

(2.380.877.767)

21.968.891.056

Segment assets

Liabilitas segmen

12.792.565.008

729.439.596

13.522.004.604

(1.360.752.991)

12.161.251.613

Segment liabilities

429.958.053

34.270.515

464.228.568

464.228.568

Segment depreciation and

Penyusutan dan amortisasi segmen

-

amortization

85

AND SUBSIDIARIES

Recommend Documents