ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PEKERJA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) PADA KELURAHAN JAGAKARSA Nama NPM Jurusan Dosen Pembimbing
: Dewi Nur Utami : 22213296 : Akuntansi : Irmawati Wijaya SE., MMSI
Latar Belakang Masalah Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin pesat ini, maka membawa dampak pada bidang ekonomi pada umumnya dan bidang akuntansi pada khususnya. Sistem akuntansi yang sebelumnya dijalankan secara manual dirasakan tidak lagi mampu memberikan manfaat yang memadai bagi kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan atau pemerintah daerah mulai beralih kepada sistem akuntansi komputerisasi pada software. Pengolahan data secara komputerisasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.
• Rumusan Masalah 1. Bagaimana Sistem Akuntansi Penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diterapkan pada Kelurahan Jagakarsa? 2. Apakah pengendalian intern Sistem Akuntansi Penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kelurahan Jagakarsa sudah berjalan efektif? • Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis sistem penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diterapkan pada Kelurahan Jagakarsa saat ini. 2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern atas sistem penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Jagakarsa.
Hasil dan Pembahasan Proses Sistem Penggajian Pekerja PPSU Pada Kelurahan Jagakarsa : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Bendahara
2
Mulai
3
DPA
Mengiput RG dan RA
RG 2
6
4
RA
RG 2
SPP
RA
Membuat SPP, SPM, dan SPD
Hasil dokumen RG dan RA
A
Memeriksa RG 2 dan RA
Otorisasi SPP dan SPM oleh PPK
Membuat DPA
RG 2
RG 1
RG 2
RA
RA
DPA
DPA
RG 2
RA
SPP
SPM
4 1
2
SPM
5
3 A
A
A
SPD
A
Hasil dan Pembahasan (lanjutan) Kas Daerah (Kasda)
Bank DKI
6
SPP
SPM
1
7
RG 1
SP2D
Mengirim sejumlah uang ke Rek. Kelurahan
Memeriksa SPP dan SPM
Uang Mengirim sejumlah uang ke masing-masing pekerja PPSU
Membuat SP2D
SPP
SPM
7
SP2D
Pekerja PPSU menerima pembayaran gaji
8 Selesai
Rangkuman Hasil Penelitian 1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara Tegas Stuktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pada sistem penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ini fungsi pembuat daftar gaji dan upah sudah terpisah dari fungsi keuangan. 2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Aset, Utang, Pendapatan, dan Beban Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
Rangkuman Hasil Penelitian (lanjutan) 3. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Cara yang ditempuh oleh Kelurahan Jagakarsa untuk menciptakan praktik yang sehat adalah setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi. 4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Untuk mendapatkan karyawan/pekerja yang kompeten dan dapat dipercaya maka bisa dilakukan dengan cara menseleksi calon pekerja berdasarkan syarat yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
Kesimpulan 1. Bahwa sistem penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diterapkan oleh Kelurahan Jagakarsa sudah berjalan dengan baik. Kegiatan dari masing – masing bagian yang terkait sudah sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 2. Pengendalian internal pada sistem penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada Kelurahan Jagakarsa sudah berjalan efektif. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Pembayaran gaji yang dilakukan sudah selalu tepat pada waktunya.
Saran
1. Sebaiknya dilakukan penambahan bagian yang terkait pada sistem penggajian Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yaitu bagian keuangan yang pekerjaannya dilakukan setelah bagian bendahara, agar tidak terjadi double job pada fungsi bendahara untuk mencegah terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan dalam pekerjaan. 2. Diharapkan Kelurahan Jagakarsa atau Instansi yang terkait menyediakan fasilitas kepada bendahara untuk memperdalam ilmu kebendaharaan melalui aturan-aturan yang berlaku dan merubah sistem daftar hadir manual menjadi elektrik (finger print) untuk menghindari kecurangan terhadap daftar hadir.
