1
ANALISIS PERUBAHAN UU PERPAJAKAN NO. 17 TAHUN 2000 MENJADI UU PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LABA PADA KOPERASI PRIMER
Dedy Setiyono Universitas Madura
[email protected]
Abstract The role of tax revenue for the state as the main source of which is still huge potential for increased tax revenue to be able to meet all funding for the state. To stay in the corridor for the benefit of the community, the nation and the state levies taxes should be consistent and comply with the rules applicable law. As the control of society, the taxpayers need to understand what the obligations as a taxpayer, as well as understand what the function is actually tax. Changes in income tax rules will cause a change in tax treatment. In cooperative tax laws used to initially use tax law No.. 17 of 2000, while currently using the Law No. taxation. 36 In 2008, the number of taxpayers subject 03.020.118.0-608.000. This resulted in a reduction of income changes with the application of different tax rules. KEY WORDS: NO. TAX Act. 17 IN 2000, NO. TAX Act. 36 OF 2008, PROFIT
PENDAHULUAN Peranan
pajak sebagai penerimaan bagi negara merupakan
sumber utama yang masih sangat potensial untuk ditingkatkan agar penerimaan dari pajak mampu memenuhi seluruh pembiayaan bagi negara. Dengan uang yang berasal
dari pungutan pajak, negara
memperoleh dukungan dana untuk memperlancar
roda pemerintahan,
tetapi disisi lain apabila pungutan pajak dilaksanakan dengan tanpa terkendali dapat berakibat pemerasan terhadap rakyat. Untuk tetap dalam 1
2
koridor yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka pungutan pajak harus taat asas dan mematuhi aturan-aturan hukum yang
berlaku. Sebagai kontrol dari masyarakat maka para wajib pajak
perlu memahami apa yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak, serta memahami apa fungsi pajak sebenarnya. Zain (2005;7) pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang–undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang–undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dari segi ekonomi, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan–peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi pendapatan anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran negara (Zain,2005; 7). Dalam hal ini, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perpajakan juga mengatur pemungutan terhadap pajak penghasilan perorangan dan badan, sehingga perusahaan sebagai unit bisnis yang tidak lepas dari pajak juga akan menjadi objek pajak. Hal ini akan berdampak pada penghasilan badan usaha yang akan menurun dikarenakan pemungutan sesuai persentase nilai laba yang diperoleh unit usaha tersebut. Perubahan peraturan pajak penghasilan ini juga menyebabkan adanya perubahan perlakuan pajak dibeberapa Koperasi. Pada koperasi ini peraturan perpajakan yang digunakan pada awalnya menggunakan UU perpajakan No. 17 tahun 2000, sedangkan saat ini telah menggunakan UU
3
perpajakan No. 36 tahun 2008, dengan nomor pokok wajib pajak 03.020.118.0-608.000. Hal ini berdampak pada perubahan pengurangan laba dengan penerapan peraturan pajak yang berbeda.
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Pajak Pajak secara umum merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum. Menurut undang–undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28/2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna kemakmuran rakyat. Menurut Setiawan
( 2002;1)
pajak merupakan sarana yang
digunakan oleh pemerintah memperoleh dana dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara yang berupa bangunan fisik maupun non fisik. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2003 dalam Zain, 2005). Soemitro (1992;10) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
4
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian pajak tersebut, pajak memiliki ciri-ciri: a. Pajak
dipungut
berdasarkan
undang-undang
serta
aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membebani public investment. e. Tujuan pajak selain budgeter adalah untuk mengatur pendapatantan nasioanal sehingga tidak terjadi ketimpangan pada masyarakat.
Sistem Pumungutan Pajak Menurut Setiawan (2002;5) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: a. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System: 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 2. Wajib pajak bersifat pasif. 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assessment System
merupakan
pemungutan
pajak
yang
memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan sistem self assessment, setiap wajib wajib membayar pajak yang terutng sesuai dengan
5
peraturan
perundang-undangan
perpajakan,
dengan
tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. c. With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Pajak Penghasilan Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 pasal 4 ayat (1) tahun 2000 penghasilan didefinisikan sebagai setiap
tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari definisi diatas, bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh wajib pajak
merupakan
ukuran
kemampuan wajib pajak
untuk
ikut
menanggung beban atau beban yang dibutuhkan pemerintah untuk kegiatan pemerintahan.
Penghasilan yang Menjadi Subjek Pajak Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan UU hukum perdata dan atau hukum dagang, bentuk usaha dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus dibidang sosial ekonomi untuk mencari laba.
Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk
menghitung
pajak
terutang.
Menurut
Undang-Undang
pajak
penghasilan no. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
6
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indoensia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada persero, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan yang diperoleh persero, persekutuan dan badan lainnya, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
atau
pengambilalihan
usaha,
keuntungan
karena
pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. e. Penerimaan
kembali
pembayaran
pajak yang telah
dibebankan
sebagai beban bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. f. Royalti. g. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. h. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. i. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. j. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
7
k. Selisih karena penilaian kembali aktiva. l. Premi asuransi. m. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. n. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Semakin besar beban fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan
semakin kecil laba bersih
sebelum pajak dan otomatis mengurangi jumlah pajak yang terutang.
Tarif Pajak Penghasilan Besarnya
tarif
pajak
penghasilan
antara
badan
dan
perseorangan berbeda. Berdasarkan UU No.17 tahun 2000 ayat (1) besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah sebagai berikut: a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:
Tabel 1.1 Tarif Pengenaan Pajak Pribadi Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25,000,000.00
5%
Diatas Rp 25,000,000.00 sampai dengan Rp 50,000,000.00
10%
Diatas
Rp
50,000,000.00
sampai
dengan
Rp
15%
Diatas
Rp
100,000,000.00
sampai
dengan
Rp
25%
8
Diatas Rp 200,000,000.00
35%
Sumber: UU No. 17 tahun 2000 pajak penghasilan b. Untuk Wajib pajak badan Dalam Negeri dan BUT: Tabel 2.2 Tarif Pengenaan Pajak badan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50,000,000.00 Diatas
Rp
50,000,000.00
10% sampai
dengan
Diatas Rp 100,000,000.00
Rp 15% 30%
Sumber: UU No. 17 tahun 2000 pajak penghasilan Penghitungan tarif pajak No 36 tahun 2008 untuk wajib pajak dalam negeri adalah :
9
Tabel 2.3 Tarif Pengenaan Pajak Pribadi Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000
5%
Diatas
Rp
50,000,000.00
sampai
dengan
Rp 15%
Diatas
Rp
250,000,000.00
sampai
dengan
Rp 25%
Diatas Rp 500,000,000.00
30%
Sumber: UU No. 36 tahun 2008 pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) Untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak badan ini akan turun menjadi 25%, namun baru akan diberlakukan mulai tahun pajak 2010.
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Besarnya
penghasilan
kena
pajak merupakan dasar untuk
menghitung pajak terutang. Tetap berlandaskan pada laporan laba rugi fiskal perusahaan yang telah dikoreksi positif dan koreksi negatif. Cara menghitung pajak penghasilan menurut undang-undang No 36 Tahun 2008 adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak. Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak (Laba) Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu: a. Perhitungan PPh dengan dasar pembukuan b. Perhitungan PPh dengan dasar pencatatan
Laba Laba usaha adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu
10
badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu priode kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi oleh pemilik (Baridwan, 2004;29). Jika pengertian laba itu dilihat dari segi penghasilannya, maka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. Laba yang sudah direalisir, yaitu laba yang sudah bisa diakui pada saat terjadinya karena adanya transaksi penjualan. b. Laba yang terjadi karena peningkatan kekayaan, yaitu merupakan akibat dari kenaikan nilai aktiva dan belum terjadi transaksi pertukaran, yang mana laba ini tidak bisa diakui sampai asset yang bersangkutan dijual. Berdasarkan pada pengertian tersebut terdapat sifat yang melekat pada laba itu sendiri, misalnya: a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. b. Laba merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu. c. Untuk mendapatkan laba diperlukan penghitungan biaya atau beban yang dikeluarkan perusahan. Pengukuran laba Secara periodik, laba suatu badan usaha dapat diakui. Pengukuran laba secara periodik dapat menggunakan pendekan sebagai berikut; a. Pendekatan transaksi, dengan pendekatan ini laba diukur dengan semua transaksi yang terjadi. Misalnya penggunaan aktiva itu sendiri (transaksi intern) atau transfer aktiva keperusahaan lain (transaksi ekstern) b. Pendekatan aktivitas, berdasarkan pendekatan ini laba ditimbulkan oleh aktivitas yang terjadi. Misalnya laba yang timbul dari kegiatan perencanaan pembelian produk dan penjualan
Pengaruh Pajak Terhadap Laba Perusahaan
11
Pajak yang diasumsikan sebagai beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba atau profit. Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun di investasikan kembali. Walaupun pajak ditetapkan melalui undang-undang yang
mendapat
persetujuan wakil-wakil rakyat tidak semua wajib pajak rela membayar pajak. Tidak seorang pun senang membayar pajak. Mulyono (2006) berasumsi antara lain: a. Wajib pajak berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin sepanjang hal tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan. b. Wajib
pajak
cenderung
menyelundupkan
pajak
yakni
usaha
menghindarkan pajak yang terutang secara illegal. METODOLOGI PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek yang berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan sampel yaitu bagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002;115). data yang diteliti hanya berupa populasi saja, yaitu laporan keuangan dan struktur financial dari Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha jasa simpan pinjam dan usaha dagang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 2002;145). Selain itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu data yang diperoleh peneliti dari seseorang dalam bentuk interview sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder eksternal perusahaan, yaitu sumber data penelitian yang
12
diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sedangkan yang dimaksud eksternal adalah data tersebut diperoleh dari entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Dan sebagai data pendukung, peneliti juga menggunakan sumber data primer dalam menyempurnakan penelitiannya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa data Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mendokumentasikan dan mengumpulkan laporan keuangan dan struktur financial.
Teknik analisis data Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut: a. Penghitungan pajak terutang dengan rumus sebagai berikut Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak (Laba) b. Tarif pajak yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Penggunaan UU perpajakan No. 17 Tahun 2000 yaitu Penghitungan beban pajak koperasi menurut undang-undang perpajakan No. 17 Tahun 2000 pasal 31A dijelaskan bahwa pengenaan Penghasilan dimaksud
atas
dalam
Sisa Hasil Usaha (SHU) Pasal
26
sebesar
Pajak
sebagaimana
10% (sepuluh persen),
kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. 2. Menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak yang ditetapkan untuk badan usaha non koperasi sebagai mana dimaksudkan didalam ayat (1)
13
3. Menganalisis perubahan penerapan undang-undang perpajakan No. 17 tahun 2000 dan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 terhadap laba koperasi yang diperoleh pada tahun 2008 dan 2009 sehingga dapat dibandingkan perbendaan yang terjadi antara tahuntahun tersebut.
14
Neraca Per 31 Desember 2008 No
Aktiva
2009
I
Aktiva Lancar
100
Kas
Rp
798,310
110
Piutang Barang
Rp
29,382,600
124
Piutang SP
No
Passiva
III
Kewajiban Lancar
2009
Dana Pengurus
Rp
10,175,200
Dana Sosial
Rp
54,706,530
Rp 924,537,321
Dana Pendidikan
Rp
44,507,490
Piutang BBM
Rp 335,986,000
Dana Karyawan
Rp
5,705,515
Piutang DBS
Rp 107,221,000
Simpanan Mana Suka
Rp
22,744,838
Piutang APBD
Rp
15,030,000
Simpanan Lain-Lain
Rp
212,875,015
Investasi BBM
Rp
35,500,000
Simpanan KH
Rp
1,195,600
Simpanan Bank
Rp
34,000,000
Jasa Anggota
Rp
81,497,912
Hutang
Rp
13,500,000
Hutang Pihak III
Rp
17,778,500
Simpanan THR
Rp
7,460,000
Investasi BBM
Rp
35,500,000
Investasi Gedung
Rp
1,869,000
Rp
496,015,600
SBBM
Rp
10,000,000
DBS
Rp
75,000,000
Rp
85,000,000
Jumlah
Rp 1,495,955,231
Jumlah IV
Modal Jangka Panjang
APBD Jumlah II
Aktiva Tetap
IV
Modal Sendiri
10
Perlengkapan
Rp
34,950
Simpanan Pokok
Rp
10,245,000
11
Ak. Perlengkapan
Rp
(41,942)
Simpanan Wajib
Rp
286,152,300
18
Peralatan Kantor
Rp
14,608,925
Cadangan Koperasi
Rp
356,252,325
19
Ak. Peralatan Kantor
Rp
(3,575,493)
Modal Donasi
Rp
20,020,000
S.H.U
Rp
253,296,446
Rp
925,966,071
Jumlah Total Aktiva
Rp
11,026,440
Rp 1,506,981,671
Jumlah Total Pasiva
Rp 1,506,981,671
15
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Berikut ini Laporan Keuangan Laba Rugi dan Neraca yang disajikan oleh Koperasi Tahun 2008 dan 2009 sebagai berikut: Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2008 PENDAPATAN Pendapatan jasa SP Pendapatan Jasa BBM Pendapatan Jasa DBS Pendapatan Jasa APBD Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp
231,165,900.00 69,253,000.00 34,383,750.00 5,785,000.00 340,587,650.00
BIAYA OPERASIONAL Sewa Gedung Transpot BP, Pengurus, Ket KLP Administrasi By. Jasa BBM, DBS, APBD By. Jasa simpan mana suka Penyusutan peralatan/ perlengkapan Biaya lain-lain THR lebaran RAT Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,250,000.00 47,053,500.00 4,386,600.00 14,250,000.00 4,537,910.00 732,194.00 4,845,000.00 13,645,000.00 90,700,204.00
PENDAPATAN LAIN-LAIN Laba Sebelum Pajak Pajak koperasi Sisa Hasil Usaha
Rp Rp Rp Rp
4,780,000.00 254,667,446.00 58,900,234.00 195,767,212.00
16
Laporan keuangan laba rugi tahun 2008 di atas menggambarkan bahwa laba sebelum pajak yang diperoleh Koperasi sebesar Rp. 245.667.446. Dari laba tersebut, pajak yang harus dibayar
menurut undang undang Perpajakan No. 17
Tahun 2000 ayat 17 penghitungannya sebagai berikut.
Tarif Pajak Atas Perolehan Laba Usaha Tarif Pajak Laba Tahun 2008 Total Beban Pajak 10% Rp 50.000.000 Rp 5.000.000 15% Rp 50.000.000 Rp 7.500.000 30% Rp 154.667.446 Rp 46.400.234 Total Rp 254.667.446 Rp 58.900.234 Sumber Data yang diolah
Penghitungan pajak tahun 2008 ini masih menggunakan penerapan peraturan pajak penghasilan No. 17 tahun 2000. Karena penerapan UU perpajakan No. 36 Tahun 2008 akan diterapkan pada tahun 2009.
16
17
Laporan Keuangan tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2009 PENDAPATAN Pendapatan jasa SP Pendapatan Jasa BBM Pendapatan Jasa APBD Pendapatan Jasa DBS Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp
238.520.200,00 70.600.000,00 2.495.000,00 33.452.000,00 345.067.200,00
BIAYA OPERASIONAL Sewa Gedung Transpot BP, Pengurus, Ket KLP Administrasi Rapat anggota, Pengurus, BP Hr Karyawan Biaya lain-lain Biaya RAT THR lebaran Angsuran jasa Akm. Penyusutan Peralatan Akm. Penyusutan Perlengkapan Jumlah Pendapatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.500.000,00 46.604.500,00 5.077.050,00 7.200.000,00 5.400.000,00 23.730.000,00 11.970.000,00 41.405.000,00 6.000.000,00 858.197,00 1.748,00 149.746.495,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN Laba Sebelum Pajak Pajak koperasi Sisa Hasil Usaha
Rp Rp Rp Rp
3.610.000,00 198.930.705,00 55.700.597,00 143.230.107,60
18
Neraca Per 31 Desember 2009 No Aktiva I Aktiva Lancar 100 Kas 124 Piutang Barang Piutang BBM Piutang APBD Piutang DBS Piutang SP
2010
Jumlah
II
Hut Jangka Pendek Hut BBM ke SP Jumlah
Rp 5,066,450 Rp 48,082,600 Rp 356,850,000 Rp 17,470,000 Rp 62,949,600 Rp 1,015,237,171 Rp 1,505,655,821
Rp Rp
8,612,200 8,612,200
No Passiva III Kewajiban Lancar Dana Pengurus Dana Sosial Dana Pendidikan Dana Karyawan Simpanan Mana Suka Simpanan Lain-Lain Simpanan KH Hut APBD ke SP Simpanan THR Investasi Gedung Jumlah IV
II
Aktiva Tetap Perlengkapan Ak. Perlengkapan 18 Peralatan Kantor 19 Ak. Peralatan Kantor Jumlah Total Aktiva
IV Rp Rp Rp Rp Rp
34,950 (43,690) 17,163,925 (4,433,689) 12,721,496
Rp 1,526,989,517
Modal Jangka Panjang Pinjaman BBM Pinjaman APBD Pinjaman DBS Pinjaman JK Panjang Jumlah Modal Sendiri Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan Koperasi Modal Donasi S.H.U Jumlah Total Pasiva
18
2010 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,404,845 65,501,352 51,722,312 7,220,337 19,897,009 368,899,298 989,600 17,288,500 16,610,000 3,258,000 561,791,253
Rp Rp Rp Rp Rp
6,000,000 6,000,000
Rp 9,920,000 Rp 299,440,300 Rp 432,241,259 Rp 20,020,000 Rp 197,576,705 Rp 959,198,264 Rp 1,526,989,517
19 Dari laporan keuangan diatas, dapat dilihat bahwa penghitungan pajak penghasilan badan yang dibayarkan sebesar Rp. 55.700.597. Penghitungan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan menggunakan peraturan pajak penghasilan No. 36 tahun 2008. Dengan mengalikan tarif pajak sebesar 28% pada pajak yang dihasilkan tahun 2009. Peraturan perubahan penerapan pajak penghasilan, dapat digambarkan sebagai berikut :
Perbandingan Tarif Pajak berdasarkan UUP No. 17 tahun 2000 dan UUP No. 36 Tahun 2008 Tahun UUP No 17 Thn 2000 UUP No 36 Thn 2008 2008 Rp 58.900.234 Rp 71.306.885 2009 Rp 42.179.212 Rp 55.700.597
Dari tabel diatas dapat di analisis bahwa penerapan peraturan pajak No. 36 Tahun 2008, meningkat secara signifikan.meskipun penerapan pajak No. 17 Tahun 2000 penghitungannya menggunakan tahapan- tahapan nilai sesuai dengan nilai laba yang dihasilkan. Berikut perbandingan antara penghitungan beban pajak penghasilan badan pada tahun 2008 dan 2009 dengan menggunakan peraturan perpajakan No. 17 Tahun 2000 : a. Laba Tahun 2008 Tabel 4.7 Tarif Pajak berdasarkan UUP No. 17 tahun 2000 Tarif Pajak Laba Tahun 2008 Total Beban Pajak 10% Rp 50.000.000 Rp 5.000.000 15% Rp 50.000.000 Rp 7.500.000 30% Rp 154.667.446 Rp 46.400.234 Total Rp 254.667.446 Rp 58.900.234
b. Laba Tahun 2009 Tabel 4.8 Tarif Pajak berdasarkan UUP No. 17 tahun 2000 Tarif Pajak Laba Tahun 2009 Total Beban Pajak 10% Rp 50.000.000 Rp 5.000.000 15% Rp 50.000.000 Rp 7.500.000 30% Rp 98.930.705 Rp 29.679.212 Total Rp 198.930.705 Rp 42.179.212
20 Analisis pajak berdasarkan peraturan perpajakan No. 36 Tahun 2008 Menurut
undang-undang
No.
36
Tahun
2008,
penghitungn
pajak
penghasilan badan jika diterapkan pada perolehan laba tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut : a. Laba Tahun 2008 Tarif pajak x Laba Tahun 2008 = 28% x Rp 254,667,446 = Rp. 71.306.885 b. Laba Tahun 2009 Tarif pajak x Laba Tahun 2009 = 28% x Rp 198.930.705 = Rp. 55.700.597 Hal ini menggambarkan bahwa tingkat presentase pajak yang diterapkan menurut undang-undang No. 17 tahun 2000 lebih kecil dari pada penerapan undangundang perpajakan No. 36 tahun 2008, sehingga dampaknya terhadap laba juga akan sangat berpengaruh signifikan. Dari hasil analisa diatas dapat diketahui bahwa selisih yang ditimbulkan akibat penerapan penghitungan pajak penghasilan yang diberlakukan pemerintah, berdampak sangat signifikan terhadap laba koperasi. Dari penghitungan pajak tersebut diketahui bahwa selisih laba tahun 2008 adalah sebesar Rp. 12.406.651,00. Untuk tahun 2008 ini penerapan pajak yang ditetepkan lebih menguntungkan koperasi, karena pada tahun ini koperasi masih menggunakan penerapan perpajakan No. 17 Tahun 2000.sedangkan selisih laba tahun 2009 dengan penerapan perpajakan No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 13.521.385. Selisih ini merupakan nilai yang sangat besar bagi koperasi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah. Karnanya penetapan perpajakan berikutnya dapat menjadi pertimbangan pemerintah sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak agar tidak terjadi kecurangan pajak .
KESIMPULAN DAN SARAN Koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dalam penerapannya terhadap peraturan penghitungan pajak penghasilan badan lebih diuntungkan jika pemerintah memberlakukan peraturan pajak No. 17 tahun 2000 dari pada penerapan perpajakan yang baru yaitu peraturan pajak No. 36 Tahun 2008. Tetapi sebaliknya bagi pemerintah.
21 Penelitian ini dapat pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan peraturan pajak bagi badan usaha agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, pembebanan pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tingginya tingkat inflasi yang timbul di masyarakat, dikarenakan beban pajak yang ditanggungkan kepada badan usaha akan dilimpahkan pembebanannya kepada masyarakat yang menggunakan jasa yang dihasilkan koperasi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, zaki. 2004. Intermediate accounting. Edisi 8. Penerbit Bpfe, Yogyakarta. Casavera. 2009. Perpajakan. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Indriantoro, Nur dan Supomo. 2002. Metodologi penelitian Dan Bisnis. Bpfe, Yogyakarta. Isroah. 2004. Kompetensi dasar akuntansi 1. Edisi revisi. Penerbit Tiga serangkai, Solo. Jusuf, haryono. 2003. Dasar-dasar akuntansi, buku 1. Penerbit Stie, Yogyakarta. . 2005. Dasar-dasar akuntansi, buku 2. Penerbit Stie, Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2006. Akuntansi pajak. Penerbit Andi, Yogyakarta. Purba P, Marisi dan Andreas. 2005. Akuntansi Pajak Penghasilan.penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Setiawan, Setu. 2002. Perpajakan. Penerbit Universitas Muhammdiyah Malang, Malang. Soemarso. 1996. Akuntansi suatu pengantar. jilid 2. Penerbit Rineka cipta, Jakarta. Soemitro, Rochmat. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Penerbit PT. Eresco, Bandung. Undang-undang Perpajakan. 2000. Penerbit Citra Umbara, Bandung. Zain, Mohammad. 2005. Manajemen perpajakan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
