Dasar hukum pelaksanaan pajak ini adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah beberapa kali diubah sebagai berikut: b. Perubahan I Perubahan II Perubahan III
: UU No. 11 Tahun 1994 : UU No. 18 Tahun 2000 : UU No. 42 Tahun 2009
c. d.
PENGERTIAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Pajak yang dikenakan atas: a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. Impor Barang Kena Pajak; c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Daerah Pabean : Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undangundang yang mengatur mengenai kepabeanan. Barang Kena Pajak : Barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenai pajak. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud : a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
e.
f.
paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial; pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak-hak tersebut di atas berupa: penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi serupa; penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat otpik atau teknologi serupa; dan penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
Jasa Kena Pajak : Setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenai pajak. Pengusaha Kena Pajak : Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau
1/5
P
E
R
P
A
J
A
A
N
4. 5. 6.
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean, yang dikenai pajak. Penyerahan barang/jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. barang/jasa berwujud/tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang/Jasa Kena Pajak Berwujud/Tidak Berwujud, b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, c. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selain pengenaan PPN, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap: a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
K
c.
BARANG/JASA TIDAK KENA PPN
Sagu; Kedelai; Garam, baik beryodium maupun yang tidak beryodium; 7. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 8. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; 9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan atau dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; 10. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 11. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang/Jasa Kena Pajak, kecuali jenis barang/jasa yang ditetapkan dalam UU, yaitu:
d.
BARANG TIDAK KENA PPN a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi: 1. Minyak mentah (crude oil); 2. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 3. Panas bumi; 4. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum) tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; 5. batu bara sebelum diproses sebagai briket batu bara; dan 6. bijih bersi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit. b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: 1. Beras; 2. Gabah; 3. Jagung;
JASA TIDAK KENA PPN a. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi: 1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. jasa dokter hewan; 3. jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 5. jasa paramedis dan perawat; 6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboraturium kesehatan dan sanatorium; 7. jasa psikolog dan psikiater; dan 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. b. Jasa pelayanan sosial, meliputi: 1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 2. jasa pemadam kebakaran; 3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 4. jasa lembaga rehabilitasi; 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. c. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
2/5
P
d.
e.
f.
g.
h. i.
j.
k.
R
P
A
tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Jasa keuangan, meliputi: 1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi; anjak piutang; usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen; 4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan 5. jasa penjaminan. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Jasa keagamaan, meliputi: 1. jasa pelayanan rumah ibadah; 2. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 4. jasa lainnya di bidang keagamaan. Jasa pendidikan, meliputi: 1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan 2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputijasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja, meliputi: 1. jasa tenaga kerja; 2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
E
J
A
K
A
N
3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Jasa perhotelan, meliputi: 1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan 2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel,rumah penginapan, motel, losmen dan hostel. m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). n. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. q. Jasa boga atau katering. l.
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: a. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol. Pengelompokkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dibagi menjadi dua, berdasarkan aturan terakhir yang berlaku, yaitu: a. Kendaraan Bermotor - Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2014 b. Selain Kendaraan Bermotor - Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2013 TARIF PPN & PPnBM PPN dan atau PPnBM dihitung dengan rumus perhitungan:
PPN / PPnBM = TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK
3/5
P
E
R
P
A
Tarif PPN adalah 10% sedangkan PPnBM adalah paling rendah 10% s.d. paling tinggi 200%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud/Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak, sedangkan tarif PPnBM atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah adalah 0%. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari: a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UndangUndang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP),ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. e. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.
J
A
K
PPN
A
N
IDR 344.283 x 10%
IDR
34.428
CONTOH 2 PT. WP Carpenter membuat 1 set kursi tamu kayu. Biaya bahan baku sebesar Rp 483.950. Biaya pembuatannya sebesar Rp 765.200. Nilai keuntungan yang ditetapkan dari penjualan sebesar 25% dari total biaya. Hitunglah besar PPN atas barang tersebut! Penyelesaian Biaya Bahan Baku Biaya Pembuatan Total Biaya Keuntungan 25% Dasar Pengenaan Pajak
Rp Rp Rp Rp Rp
PPN
IDR
Rp 1.561.437 x 10%
483.950 765.200 1.249.150 312.287 1.561.437 156.143
CONTOH 3 Tuan Fajar membeli sebuah mobil sedan BMW 730Li seharga USD 408.800 dari Singapura. Biaya pengiriman ditetapkan USD 9.960. Hitunglah PPN & PPnBM yang harus dibayarnya! (Kurs Fiskal : USD 1 = IDR 12.893 ; Tarif PPnBM 40%) Penyelesaian Harga Barang Biaya Kirim
USD 408.800 x IDR 12.893
IDR
5.270.658.400
USD 9.960 x IDR 12.893
IDR
128.414.280
Dasar Pengenaan Pajak
IDR
5.399.072.680
PPN
IDR 5.399.072.680 x 10%
IDR
539.907.268
PPnBM
IDR 5.399.072.680 x 40%
IDR
2.159.629.072
IDR
2.699.536.340
Total PPN & PPnBM SUMBER BACAAN
CONTOH PENGHITUNGAN PPN & PPnBM CONTOH 1 Jalal membeli outdoor backpack di www.amazon.com dengan harga USD 21,68. Biaya pengiriman yang dikenakan sebesar USD 7,35. Hitunglah berapa PPN yang harus dibayarnya! (Kurs Fiskal : USD 1 = IDR 12.893). Penyelesaian Harga Barang Biaya Kirim
USD 21,68 x IDR 12.893
IDR
279.520
USD 7,35 x IDR 12.893
IDR
64.763
Dasar Pengenaan Pajak
IDR
344.283
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pertambahan Nilai. 2013. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Persandingan Susunan Dalam
Satu Naskah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2009. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
4/5
P
E
R
P
A
J
A
K
A
N
TUGAS KURS FISKAL USD 1 = IDR 5 DIGIT TERAKHIR NIM ANDA 1.
Ahmar membeli sepasang sepatu Nike Air Monarch IV melalui www.ebay.com seharga USD 52,95. Biaya kirim menggunakan USPS Priority Mail International sebesar USD 45,00. Untuk menjaga barang dalam pengiriman, ditambahkan pula Biaya Asuransi Pengiriman senilai USD 1,35. Hitunglah berapa besar PPN yang akan dibayarnya!
2.
Tuan Abyad membeli sebuah sedan AUDI A3 1,4 TFSI S Tronic senilai USD 206.450. Biaya kirim menggunakan DHL International USD 9.960. Hitunglah PPN & PPnBM yang harus dibayarnya? (Tarif PPnBM = 30%)
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
3.
CV. Sandeley Blacksmith memproduksi set panci masak lengkap. Biaya yang dihabiskan untuk setiap set adalah: dikalikan Rp 15 Biaya Bahan Baku dengan 16 Biaya Tenaga Rp Rp 17 5 digit terakhir Kerja NIM Anda Biaya Peralatan & Perlengkapan Selain itu, masih ditambah dengan beberapa biaya yang dihitung dari total biaya di atas, yaitu: Biaya Distribusi 0,18% Biaya Promosi 0,19% Laba Yang Diinginkan 0,20% Hitunglah PPN yang akan dikenakan untuk produk tersebut!
5/5
