EVALUASI PENERAPAN TARIF PPh PASAL 17 AYAT 2 UU NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT SCK

Widjaja dan Krisnandy: Evaluasi Penerapan Tarif PPh Pasal 17 Ayat 2 UU No. 36...

EVALUASI PENERAPAN TARIF PPh PASAL 17 AYAT 2 UU NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT SCK P. Helen Widjaja dan Deta Krisnandy Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Email: [email protected] Abstract: This case study was conducted to know the ratio of corporate income tax using the rates of Income Tax article 17, paragraph 2 and the rates of Income Tax article 4, paragraph 2 of Law Number 36 of 2008 on Income Tax and the impact acquired by corporate from the application of both of these rates. The results of this case study showed that the calculation of corporate income tax using Income Tax Article 17, paragraph 2 of Law Number 36 of 2008 had a positive impact for the corporate. Key words: Tax rate, Income TaxArticle 17, paragraph 2 of Law number 36 of 2008 on Income Tax , Income Tax article 4, paragraph 2 of Law Number 36 of 2008 on Income Tax Abstrak: Studi kasus ini ingin untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 2dan tarif PPh pasal 4 ayat 2UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilandan dampak yang diperoleh perusahaan dari penerapan kedua tarif tersebut. Hasil pembahasan dalam studi kasus ini ternyata menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan bila menggunakan PPh pasal 17 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 memberikan dampak positif bagi perusahaan. Kata kunci: Tax rate, Income TaxArticle 17, paragraph 2 of Law number 36 of 2008 on Income Tax, Income Tax article 4, paragraph 2 of Law Number 36 of 2008 on Income Tax PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan Negara. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam hal penerimaan Negara dan sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan bagi Indonesia. Pajak didapat dari iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang.Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 tahun 2007, pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka wajib pajak tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda, bunga, kenaikan, surat paksa, sita, lelangserta sanksi pidana lainnya.Pajak yang dihimpunoleh Negara sangat berguna bagi jalannya roda pemerintahan, dan memberi kontribusi yang besaruntukmeningkatkanpembangunan.Pembangunan harus dilakukan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya, pemerintah tidak ingin pembayaran pajak menjadi beban bagi wajib pajak, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk memberikan keadilan dalam

Jurnal Ekonomi/Volume XXI, No. 02, Juli 2016: 180-195

180


pemungutan pajak yang diterapkan dalam masyarakat. Pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak secara umum adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan (PPh) adalahPajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilanyang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tetap membayar Pajak Penghasilan. Hal tersebut menunjukan PPh Final memiliki kelemahan karena PPh final tidak mengakui adanya kerugian. Pembahasan studi kasus ini ingin melihat, apakah penerapan tarif PPh pasal 17 ayat 2 UU PPh pada perusahaan konstruksi yang telah ditetapkan harus menggunakan tarif pasal 4 ayat 2 UU PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2009 mempunyai dampak positif atau sebaliknya, sehingga dapat menjadi bahan kajian dalam perubahan peraturan dimasa mendatang , baik dari sisi keadilan bagi wajib pajak maupun dari sisi kemudahan penerapan aturan perpajakan. KAJIAN TEORI Pengertian Pajak menurut prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam buku akuntansi perpajakan Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6): “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.” Definisi lainnyamenurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. Yang dikutip dari buku Perpajakan: Teori dan kasus (Siti Resmi:2013): “Pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pajak diatur dalam perundang-undangan atau memiliki kekuatan hukum karena berasal dari Peraturan Pemerintah. Dalam pemungutan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan Jurnal Ekonomi/Volume XXI, No. 02, Juli 2016: 180-195

181


umum Pemerintah dalam rangka menjalani fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangperundangan. Selain mempunyai fungsi sebagai penerimaan bagi negara, pajak juga mempunyai fungsi sebagai fungsi mengatur (Regulerend) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem Pemungutan Pajak. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak (Siti Resmi:10) antara lain: (a) Official Assessment System. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak; (b) Self Assessment System. Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; (c) Withholding System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pengertian Penghasilan. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi,yaitu: (1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; (2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan; (3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya; (4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebelumnya, seperti keuntungan karena pembebasan utang, hadiah undian, keuntungan karena selisih kurs valuta asing, keuntungan dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, dan sebagainya. Pengertian Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pengenaan Pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat tidak Final. Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima dan diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong oleh pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh Final terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Perlakuan perpajakan PPh Final ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: (1) Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak digabungkan dengan Jurnal Ekonomi/Volume XXI, No. 02, Juli 2016: 180-195

182


penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun; (2) Pajak Penghasilan yang terutang atau telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau bayar sendiri atas penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun; (3) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka perhitungan Penghasilan Kena Pajak; (4) Tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah tarif sepadan, kecuali terhadap uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun ayang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Tunjangan Hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja;(5) Pemenuhan kewajiban pajak atas penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan ada juga yang bayar sendiri. Pajak Penghasilan Final atas Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009 menjelaskan tentang pengertian yang berhubungan dengan bidang usaha jasa konstruksi meliputi: (1) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi; (2) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;(3) Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain; (4) Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement, and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (desain and build); (5) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan; (6) Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi; (7) Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun sub–subnya;(8) Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final akan dikenakan pajak dengan mengacu pada tarif pajak berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang tidak dikenakan PPh Final


183


Tabel 1.Tarif Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi NO 1

JENIS PENGHASILAN Jasa perencanaan Konstruksi a) Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha b) Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

2

3

Tarif 4% 6%

Jasa pelaksanaan Konstruksi a) Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil

2%

b) Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

4%

c) Penyedia jasa selain huruf a dan b

3%

Jasa pengawasan Konstruksi a) Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha

4%

b) Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6%

Pengenaan PPh bagi wajib pajak Badan adalah berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 Tarif yang dikenakan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang saat ini berlaku adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan menurut Pasal 17 (2b) UU No. 36 Tahun 2008 Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selain tarif PPh badan di atas, pemerintah juga memberikan fasilitas untuk Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan bruto sampai Rp. 50.000.000.000,00 dan kebijakan pemberian fasilitas ini sesuai dengan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).” PKP Rp 4.800.000.000,00 yang dimaksud dalam Pasal 31E adalah batas maksimum pemberian fasilitas diskon dan kebijakan ini wajib dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan kriteria Pasal 31E. Pemberlakuan Pasal 31E juga ditegaskan pelaksanaannya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.02/PJ./2015 tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perbedaan tetap dan waktu. Dalam perhitungan PPh badan terdapat perbedaan pengakuan penghasilan menurut pembukuan komersial dan pembukuan fiskal, perbedaan ini biasa disebut sebagai: (1) Beda Tetap (Permanent Difference). Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya; (2) Jurnal Ekonomi/Volume XXI, No. 02, Juli 2016: 180-195

184


Beda Waktu (Temporary Difference). Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Karena adanya perbedaanperbedaan di atas, maka koreksi fiskal wajib dilakukan oleh wajib pajak untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Koreksi Fiskal. Karena adanya perbedaan pengakuan dalam menyusun laporankeuangan antara komersial dengan pajak maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu prosedur penyesuaian pelaporan keuangan Wajib Pajak Badan menurut pencatatan komersial yang disesuaikan atau diubah menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Untuk melakukan rekonsiliasi fiskal yang perlu diketahui adalah penyesuaian ini dilakukan terhadap seluruh unsur yang ada di laporan laba rugi perusahaan yang meliputi unsur seperti penghasilan dan biaya adapun Wajib Pajak yang harus melakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut: (a) Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Final; (b) Wajib Pajak yang tidak memiliki penghasilan yang bukan objek; (c) Wajib Pajak yang tidak memiliki pengeluaran biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang sesuai Pasal 9 UU No. 7 Tahun 1983; (d) Wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang biaya tetapi metode pengakuan pengurangan biaya tersebut diatur oleh ketentuan perpajakan; (e) Wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final. METODE Pembahasan evaluasi penerapan Tarif PPh Badan berdasarkan pasal 17 ayat 2 dan berdasarkan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada PT SCK ini, metode penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan keuangan PT SCK yang terdiri dari laporan laba rugi, dan neraca selama tahun 2014. Dengan adanya laporan keuangan maka dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang memenuhi ketentuan pajak dan dilakukannya pembandingan dalam penerapan kedua tarif pajak di atas. Untuk mengumpulkan data diatas, teknik yang digunakan adalah: (1) Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian secara langsung untuk memperoleh data yang terperinci yang dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini. Penelitian ini menekankan dalam teknik observasi ataupun analisis deskriptif dengan melakukan pengamatan langsung atas dokumen atau data-data yang diperoleh dari PT SCK; (2) Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari buku-buku dari perpustakaan, artikel, peraturan-peraturan perpajakan, internet, literatur, dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sebagai landasan teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini; (3) Wawancara. Pengumpulan data dalam teknik wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung kepada pihakpihak yang berada di perusahaan terkait objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis serta data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Sedangkan dalam menganalisis data yang diperoleh sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu evaluasi penerapan Tarif PPh PPh Badan pasal 17 ayat 2 pada PT SCK. maka digunakan pendekatan dengan melakukan analisis data Jurnal Ekonomi/Volume XXI, No. 02, Juli 2016: 180-195

185


sebagai berikut: (1) Analisis Kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif, semua data yang sudah diperoleh dan sudah dianalisis dibandingkan dengan teori-teori yang telah ada dan telah diterapkan, serta dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga hasil dari analisis kualitatif dapat ditarik kesimpulan yang logis;(2) Analisis Kuantitatif. Dalam metode Kuantitatif ini berhubungan dengan analisis tentang semua data yang diperoleh dengan perhitungan yang disesuaikan berdasarkan penerapan teori yang telah ada, dan menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sehingga hasil dari analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan yang ada. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka pada tahapan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dalam pembahasan studi kasus ini pengelolahan data merupakan hal yang paling penting dan perlu dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi yang lebih mudah dibaca, dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan serta berguna dalam memecahkan permasalahan yang diteliti dalam kasus ini. Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melewati beberapa tahap, tahap pertama melihat data yang terkait dengan penelitian berupa laporan keuangan tahun 2014, Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2014, pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPh Badan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008. Kemudian tahap kedua yaitu membandingkan laporan keuangan tahun 2014, Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2014, perhitungan koreksi fiskal dan perhitungan PPh badan berdasakan PPh pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 berdasarkan teori atau peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan tarif PPh pasal 17 ayat 2 UU No 36 tahun 2008 Langkah terakhir adalah membandingkan perhitungan pajak penghasilan perusahaan menurut PPh final pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak penghasilan badan menurut PPh tarif pasal 17 ayat 2 dengan tujuan untuk mengetahui dampak pajak PT SCK apabila diterapkan perhitungan pajak menurut PPh badan pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008. HASIL DAN PEMBAHASAN Laporan Keuangan PT SCK Tahun 2014 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009 pasal 3 menyatakan: “(1) Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut: (a) 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; (b) 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidk memiliki kualifikasi usaha; (c) 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; (d) 4%(empat persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan (e) 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh peyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.


186


PT SCK LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (dalam Rp)

Pendapatan Selama tahun 2014

56.423.947.962,00

Harga Pokok Penjualan Persediaan Awal Pembelian Retur Pembelian Total Pembelian Pesediaan Akhir Barang yang Tersedia Beban Proyek Beban Upah Beban Gaji Beban Proyek Beban Perlengkapan Proyek Beban Penyusutan Inv. Proyek

13.137.124.536,00 54.436.014.451,00 (256.364,00) 67.572.882.623,00 (16.366.820.630,00) 51.206.061.993,00

940.135.000,00 256.800.000,00 12.377.850,00 129.778.576,00 7.257.268,25 1.346.348.694,25

Total Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Usaha Biaya Umum dan Administrasi Laba Usaha


52.552.410.687,25 3.871.537.274,75 319.609.097,96 3.551.928.176,79

187


Pendapatan dan Beban diluar Usaha Pendapatan Jasa Giro Pajak Jasa Giro Beban Bunga Pinjaman Bank Provisi Bank Pendapatan dan Beban Lain

(36.819.122,00) 7.417.543,00 2.703.054.881,00 93.200.000,00 38.627,57

Total Pendapatan dan Beban diluar Usaha

2.766.891.929,57

Laba Sebelum Pajak Pajak Penghasila PPH Final Rugi Tahun Berjalan

785.036.247,22 (1.118.773.325,00) (333.252.077,78)

PT SCK RINCIAN BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (dalam Rp)

BIAYA Umum dan Administrasi Biaya Gaji Biaya Alat-alat Tulis dan Cetakan Biaya Fotocopy Biaya Pos dan Materai Biaya Listrik dan Air Biaya Telepon dan Komunikasi Biaya Sewa Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan AT Iuran Kebersiha dan Keamanan Biaya BBM dan Tol dan Parkir Biaya Makanan danMinuman Beban Perlengkapan Kantor Biaya Administrasi Bank Biaya Asuransi Biaya Penyusutan Inv. Kantor Biaya Penyusutan Inv. Kendaraan

199.600.000,00 12.677.825,00 4.522.500,00 6.788.650,00 12.656.842,00 9.234.982,00 18.000.000,00 6.758.620,00 2.400.000,00 4.028.600,00 485.000,00 3.936.000,00 11.955.390,73 3.895.490,00 1.970.792,00 20.698.406,23

Total Biaya Operasional

319.609.097,96 Sumber: PT SCK


188


PT SCK NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (dalam Rp) AKTIVA Aktiva Lancar Kas Bank Piutang Dagang PPN Yang Akan Diterima Persediaan Akhir

12.577.625,00 4.130.028.156,00 7.583.279.416,00 331.171.312,00 16.366.820.630,00

Total Aktiva Lancar

28.423.877.139,00

AktivaTetap Kendaraan Inventaris Kantor Inventaris Proyek Akumulasi Penyusutan

351.971.000,00 33.575.900,00 115.687.750,00 501.234.650,00 (421.211.098,00)

Total Aktiva Tetap

80.023.552,00

Total Aktiva

28.503.900.691,00 PASIVA

Hutang Lancar


189


PASIVA Hutang Lancar Hutang Usaha Hutang Pajak Hutang Jangka Panjang Hutang Bank

2.415.461.200,00 21.605.095,00 22.525.000.000,00

Total Hutang Lancar

24.962.066.295,00

Modal Modal Laba Ditahan Laba (Rugi) Tahun Berjalan

125.000.000,00 3.705.086.473,78 (333.252.077,78)

Total Modal

3.541.834.396,00

Total Pasiva

28.503.900.691,00

Sumber : PT SCK PT SCK selaku perusahaan konstruksi telah memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan dikategorikan dalam kualifikasi usaha kecil sehingga menurut Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009 perusahaan akan dikenakan PPh bersifat final sebesar 2%, sehingga terhadap perusahaan akan dipotong sebesar 2% dari nilai kontrak oleh pihak pengguna jasa. Tabel 1. RincianPendapatan Perusahaan Tahun 2014 (dalamRp) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

Pendapatan 2.302.906.200 1.766.617.016 5.362.771.544 11.015.996.460 6.201.736.158 3.100.115.265 7.186.866.969 987.674.366 3.678.103.997


PajakPenghasilanTarif 2% (Rupiah) 46.058.124 35.332.340 107.255.430 220.319.929 124.034.723 62.002.305 143.737.339 19.753.487 73.562.080

190


No.

Bulan

10 11 12

Oktober November Desember Jumlah

Pendapatan 4.865.545.057 2.152.713.269 6.407.872.661 55.028.918.962

PajakPenghasilanTarif 2% (Rupiah) 97.310.901 43.054.265 128.157.453 1.118.773.325

Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi dengan menggunakan Tarif Pasal 17 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagimana terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pada pasal 17 ayat 1 dan 2a menyatakan: Ayat 1 “Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Ayat 2a: “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.” Berbeda dengan penerapan Tarif pajak yang bersifat final pada PP nomor 50 tahun 2008 jo PP nomor 40 tahun 2009, dimana PPh dihitung sebesar tarif pajak dikalikan dengan nilai kontrak yang diperoleh perusahaan, maka dalam penerapan tarif dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 menurut UU PPh, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif untuk memperoleh penghasilan kena pajak dan setelah itu baru dapat dikalikan dengan tarif pajak yang bersangkutan. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2014. Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan). Tabel 2. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT SCK LABA RUGI UNTUK TAHUN PAJAK YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (dalamRp)

Keterangan Pendapatan HPP Laba Kotor

Total 56.423.947.962,0 0 52.552.410.687,2 5 3.871.537.274,75


Koreksi Fiskal Positif Negatif

Total Fiskal 56.423.947.962,0 0 52.552.410.687,2 5 3.871.537.274,75

191


Biaya: Biaya Gaji Biaya Alat-alatTulis Biaya Fotocopy Biaya PosdanMaterai Biaya Listrik dan Air Biaya TelepondanKomunikasi Biaya Sewa Biaya Pemeliharaan AT IuranKebersihandanKeaman an Biaya BensindanToldanParkir Biaya MakanandanMinuman BebanPerlengkapan Kantor Biaya Administrasi Bank Biaya Asuransi Biaya PenyusutanInventaris Kantor Biaya Penyusutan InventarisKendaraan Total Biaya

199.600.000,00 12.677.825,00 4.522.500,00 6.788.650,00 12.656.842,00

199.600.000,00 12.677.825,00 4.522.500,00 6.788.650,00 12.656.842,00

9.234.982,00

9.234.982,00

18.000.000,00 6.758.620,00

18.000.000,00 6.758.620,00

2.400.000,00

2.400.000,00

4.028.600,00

4.028.600,00

485.000,00

485.000

-

3.936.000,00 11.955.390,73

3.936.000,00 11.955.390,73

3.895.490,00

3.895.490,00

1.970.792,00

1.970.792,00

20.698.406,23

20.698.406,23

319.609.097,96

319.124.097,96

PendapatandanBebanDiluar Usaha: Pendapatan Jasa Giro Pajak Jasa Giro BebanBungaPinjaman Bank Provisi Bank PendapatandanBeban Lainlain Total Pendapatan dan BebanDiluar Usaha Laba (Rugi) BersihSebelumPajak

36.819.12 2

36.819.122,00 7.417.543,00

7.417.543

-

2.703.054.881,00

2.703.054.881,00

93.200.000,00

93.200.000,00

38.627,57

38.627,57

2.766.891.929,57

2.796.293.508,57

785.036.247,22

756.119.668,22

Koreksi fiskal yang dilakukan adalah: Pertama. Biaya makanan dan minuman. Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya makanan dan minuman merupakan pemberian dalam bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai merupakan pengurang penghasilan karena tidak diberikan bagi seluruh karyawan, maka perlu dilakukan koreksi Jurnal Ekonomi/Volume XXI, No. 02, Juli 2016: 180-195

192


fiskal positif sebesar Rp485.000,00. Kedua. Pendapatan Jasa Giro. Sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pendapatan yang diperoleh dari jasa giro sudah kenakan PPh yang bersifat final, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar pendapatan jasa giro tersebut yaitu Rp36.819.122,00. Ketiga. Biaya Pajak Jasa Giro. Sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya pajak jasa giro bukan merupakan pengurang penghasilan, karena berkaitan dengan penghasilan jasa giro yang telah dikenakan PPh Final maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp7.417.543,00. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Tarif Pasal 17 ayat 2 UU PPh. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi, maka diketahui besarnya penghasilan kena pajak tahun 2014 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan badan yang terutang. Dari hasil rekonsiliasi fiskal di atas, diketahui perusahaan memiliki Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 756.119.668,22.Dan dikarenakan peredaran bruto PT SCKlebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) maka perusahaan akan dikenakan tarif pajak menurut pasal 17ayat 2yaitu sebesar: PenghasilanKenaPajak Rp756.119.668,22 Pembulatan Rp 756.119.000,00 PerhitunganPajakPenghasilan:Rp 756.119.000,00 x 25% = Rp 189.029.750,00. Perbandingan perhitungan pajak PT SCK menurut tarif pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 17 ayat 2 UU PPh disajikan berikut ini: Keterangan Pendapatan HPP Laba Kotor Biaya: Biaya Gaji Biaya Alat-alatTulis Biaya Fotocopy Biaya PosdanMaterai Biaya Listrik dan Air Biaya TelepondanKomunikasi Biaya Sewa Biaya Pemeliharaan AT IuranKebersihandanKeamanan Biaya BensindanToldanParkir Biaya MakanandanMinuman BebanPerlengkapan Kantor Biaya AdministrasiBank

PerhitunganPPhdenganpasal PerhitunganPPhdenganpasal 4 ayat 2 17 ayat 2 56.423.947.962,00 52.552.410.687,25 3.871.537.274,75

56.423.947.962,00 52.552.410.687,25 3.871.537.274,75

199.600.000,00 12.677.825,00 4.522.500,00 6.788.650,00 12.656.842,00 9.234.982,00 18.000.000,00 6.758.620,00 2.400.000,00 4.028.600,00 485.000,00 3.936.000,00 11.955.390,73

199.600.000,00 12.677.825,00 4.522.500,00 6.788.650,00 12.656.842,00 9.234.982,00 18.000.000,00 6.758.620,00 2.400.000,00 4.028.600,00 3.936.000,00 11.955.390,73


193


Biaya Asuransi Biaya PenyusutanInventaris Kantor Biaya Penyusutan Inventaris Kendaraan Total Biaya

PendapatandanBebanDiluar Usaha: Pendapatan Jasa Giro Pajak Jasa Giro BebanBungaPinjaman Bank Provisi Bank PendapatandanBeban Lainlain Total Pendapatan dan BebanDiluar Usaha Laba (Rugi) BersihSebelumPajak PPhBadan 2014 Laba (Rugi) BersihSetelahPajak

3.895.490,00

3.895.490,00

1.970.792,00

1.970.792,00

20.698.406,23

20.698.406,23

319.609.097,96

319.124.097,96

36.819.122,00 7.417.543,00

-

2.703.054.881,00

2.703.054.881,00

93.200.000,00

93.200.000,00

38.627,57

38.627,57

2.766.891.929,57

2.796.293.508,57

785.036.247,22 1.118.773.325,00 (333.252.077,78)

756.119.668,22 189.029.750,00 567.089.918,22

Dampak Penerapan tarif PPh Pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008. Dalam penerapan tarif PPh Pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 terhadap laporan keuangan PT SCK dilakukan perhitungan koreksi fiskal terlebih dahulu, karena adanya perbedaan pengakuan pendatan dan biaya menurut akuntansi dan aturan perpajakan. Hasil perhitungan di atas besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT SCK adalah sebesar Rp 189.029.750,00. Sedangkan jika perusahaan menggunakan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan tarif 2% dari nilai kontraknya, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp1.118.773.325,00 Maka dari kedua perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa perusahaan akan lebih untung jika menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 dibandingkan menggunakan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 UU No 36 tahun 2008 yang bersifat final, dikarenakan pembayaran pajak penghasilan dengan menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 lebih rendah dibandingkan tarif PPh Pasal 4 ayat 2.UU No. 36 tahun 2008 Dampak lain yang dapat dilihat bahwa dengan perhitungan pajak menggunakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final maka perusahaan menderita kerugian sebesar Rp(333.252.077,78), sedangkan bila perhitungan pajak menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 2 dengan tarif 25% dari laba bersih, perusahaan akan memperoleh laba sebesar Rp567.089.668,22.


194


PENUTUP Simpulan. Untuk perusahaan yang bergerak dibidang usaha konstruksi, memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah hal yang menguntunkan karena dengan memiliki surat tersebut, perusahaan akan memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Menurut Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dimiliki oleh perusahaan diketahui bahwa perusahaan memiliki kategori kualifikasi usaha kecil sehingga menurut Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009 perusahaan dikenakan PPh bersifat final sebesar 2%, dan perusahaan akan dipotong oleh pengguna jasa sebesar 2% dari nilai kontrak. Sedangkan bila perhitungan pajak menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 perhitungan pajak perusahaan dikenakan tarif 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi studi kasus di atas, maka besarnya pajak penghasilan perusahaan menurut perhitungan tarif PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebesar Rp1.118.773.325,00. Sedangkan besarnya pajak penghasilan perusahaaan menurut perhitungan tarif PPh pasal 17 ayat 2 adalah sebesar Rp189.030.000,00. Saran. Perusahaan akan memperoleh dampak atau pengaruh yang positif jika menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008. Dampak positif yang dapat diperoleh perusahaan adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan lebih rendah dibandingkan jika perusahaan menggunakan tarif PPh pasal 4 ayat 2UU No. 36 tahun 2008 .Dan bila tarif PPh pasal 17 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 diterapkan pada PT SCK maka perusahaan akan memperoleh laba, sedangkan apabila menggunakan perhitungan tarif PPh pasal 4 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 perusahaan akan mengalami kerugian. DAFTAR RUJUKAN Agoes, S. & Trisnawati, E. (2013) Akuntansi Perpajakan. Edisi ketiga revisi, Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo. (2009) Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. PP Nomor 46 Tahun 2013. (2013) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta. Resmi. Siti (2014) Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8 Jakarta: Salemba UU Nomor 28 tahun 2007. (2007) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Departemen Keuangan. UU Nomor 36 tahun 2008. (2008) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan. Waluyo (2011) Perpajakan Indonesia. Edisi kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.


195

EVALUASI PENERAPAN TARIF PPh PASAL 17 AYAT 2 UU NO. 36 TAHUN 2008 PADA PT SCK

Recommend Documents