ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN PIDANA PERKARA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns)
(Skripsi)
Oleh BELLA ANJELITA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
ABSTRAK ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN PIDANA PERKARA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns) Oleh BELLA ANJELITA Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan, bahwa pelaku tindak pidana pemerasan dijatuhi hukuman pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Namun pada putusan perkara No. 129/Pid.B/2016/PN.Gns terdakwa diputus dengan pidana penjara 1.6 (Satu tahun enam bulan). Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dan Apakah putusan terhadap pelaku pemerasan yang dilakuakan oleh oknum Lembaga Swadaya masyarakat pada putusan nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns telah sesuai dengan rasa keadilan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara berfikir induktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 129/Pid.B/2016/PN.Gns yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan adalah berpijak pada teori keseimbangan dengan melihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan pihak lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa merugikan saksi, sedangkan dari hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatanya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Saran yang diberikan penulis adalah (1) hakim disarankan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus lebih mempertimbangkan dari berbagai aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis serta harus dapat membuktikan dengan lebih proposional dalam mengambil keputusan. (2) Dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat hendaknya Pemerintah membuat aturan baru berupa adanya ukuran penjatuhan pidana minimum bagi okum Lembaga Swadaya Masyrakat yang melakukan tindak pidana pemerasan yang masih sangat marak saat ini sehinggga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang berasal dari Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat. Kata Kunci: Pemerasan, Pertimbangan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN PIDANA PERKARA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (Studi Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns)
Oleh BELLA ANJELITA
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Bella Anjelita, putri dari ayahanda muhamad Yusuf dan Ibunda Lani Linawati Penulis dilahirkan pada Tanggal 15 Juni 1995 di Cianjur Jawa Barat. Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar Negri (SDN) ibu Jenab IV Cianjur 2007, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI I Sukoharjo 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Pringsewu, yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada Tahun 2013, berkat ridho Allah SWT penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN ( Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).
MOTTO
Cara paling pasti untuk tidak gagal adalah bertekad untuk sukses (Richard B.Sheridan)
Segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, dan bukanya lebih sederhana (Albert Einstein)
Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. ( Robert K.Cooper)
PERSEMBAHAN
Maha Suci Allah dan Segala Puji untuk-Nya, sejumlah makhlukNya, Keridhaan diri-Nya, perhiasan ‘Arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimah-Nya Untuk-Nya yang tidak pernah tidur dan lupa akan makhluknya, Sang penguasa alam semesta beserta isinya Untaian huruf, kata dan kalimat berpadu dengan angka, menjadi sebuah bentuk karya bernama skripsi ini ku persembahkan untuk mereka yang ditakdirkan menjadi lumbung kasih sayang yang tiada pernah bertemu tepi dan mengenal sebuah akhir…. Kedua orang tuaku tercinta Muhamad Yusuf dan Lani Linawati yang dalam sembah sujudnya tiada henti selalu mendoakanku, memberi cinta dan kasih sayangnya, dan tiada hentinya selalu membimbing dan mengarahkan adinda diperjuangan dunia menuju akhirat , terima kasih banyak atas pengorbanan yang telah adinda terima , tidak ada yang dapat adinda berikan, semoga Allah membalas kebaikan papa dan mama selama ini . Saudara-saudaraku, Yuni Agneseftia dan Aldy Wiranta yang telah menjadi penyemangat, perhatian dan penuh kasih sayang , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Almamater Tercinta Universitas Lampung
SANWACANA
Segala ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang maha berhak menguasai seluruh langit dan bumi, yang tidak akan pernah memejamkan mata-Nya untuk selalu tetap mengawasi ciptaan-Nya yang paling mulia, serta yang akan menjadi hakim sangat adil di hari akhir nanti. Segala puji bagi Allah sejumlah apa yang di langit dan bumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan
judul,
“ANALISIS
PERTIMBANGAN
HAKIM
DALAM
PEMUTUSAN PIDANA PERKARA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ( Studi putusan nomor : 129/pid.B/2016/PN.Gns)” merupakan hasil penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Pidana.
Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Armen Yasir , S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 2. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini; 4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini; 5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas Satu yang telah
memberikan
masukkannya
dan
sarannya
sehingga
penulis
menyelesaikan skripsi ini; 6. Bapak Muhammad Farid , S.H., M.H. selaku Pembahas Dua yang telah memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini; 7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik; 8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dan meneteskan ilmu-ilmu yang luar biasa selama ini kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 9. Bu Asmawati, Bude Siti, Babe, Kiay Apri, Kiay Basir dan Kiay Zamroni terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis; 10. Bapak Galang Safta A, S.H., M.H dan Ibu Ricca Yulisnawati, SH., M.H serta Bapak Budi Rizki Husin S.H., M.H terimakasih atas bantuannya dan telah bersedia menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk Ayahandaku tercinta Muhamad Yusuf yang selalu menjadi penyemangat terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang selama ini; 12. Untuk Ibuku tercinta Lani Linawati terima kasih atas doa, dorongan dan semangat serta nasihat yang telah diberikan selama ini; 13. Untuk Kakakku Yuni Agnesseftia dan Joko Priono serta Adikku Aldy Wiranata yang telah jadi penyemangat, perhatian dengan penuh rasa sabar dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 14. Untuk sepupu-sepupuku Serly Rahmawati, Ayu Sari Putri, Julian Tri Nando, Ferdian Novresa Putra, Eka Mai Santi, Rima Ayu Safitri dan terimakasih telah memberikan support dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 15. Khususnya untuk Reza Pahlevi terimakasih untuk dukungan, kesabaran dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 16. Untuk teman seperjuangan Gita Herni, Rizki Amalia, Ria Safitri, Auliannisa Saraswati, Aplia Eka Dewi, Devi Ramadhanti, Annisa Dea Nastiti, Bevi Septrina, Dita Risnia, Anizar Ayu Pratiwi, Amanda Zulfa, Annisa Habibah Sahju, Darul Khutni Almurowi, Chandy Afrizal, Ahmad Sawal, Dimas Abimanyu,
terimaksih telah membantu dan memberi
masukan selama kita berjuang; 17. Untuk teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya angkatan 2013 terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Untuk Kelurga Pondok Putri Biru Ismadiah Wulandari, Noviatus Saadiah, Intan, Evita, Desi, Alpina Damayanti, Denita, Dessy, Resty, Novi terimakasih telah membantu dan member masukan selam berjuang. 19. Keluarga KKN Pekon Unggak Kelumbayan Tanggamus Sri Aknes Simanjuntak, Sumarni, Dharta Mahardani, Feby Gipantius Zama, Irsan terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 20. Untuk Teman Kecilku Wahyuni Retnasari, Yohana Febiasari, Zulfi Abdussalam, Annisa Emilaminia Pasa, Rini dewanti terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 21. Untuk teman SMA Negrei II pringsewu, Indra Pratama, Wahyu Triwibowo, Rizki Adhiwijaya, Nasyiatul Himmah, Intan Rosela, Sabrina Sakina, Danu Firmansyah, Bayu Kurniawan, Ahlun Nazar, Fifi zani Aziz terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 22. Semua yang mengisi dan mewarnai hidupku, terima kasih atas kasih sayangi, kebaikan, dan dukungannya yang telah memberikan pelajaran untukku. Serta semua pihak yang telah member hikmah dan membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.
Terimakasih Banyak atas semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT;
Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dibidang hukum.
Bandar Lampung, 26 Januari 2017 Penulis
Bella Anjelita
DAFTAR ISI
Halaman I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................................
1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ......................................................
6
C. Tujuan Penelitian Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ...........................
7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ......................................................
8
E. Sistematika Penulisan ..........................................................................
14
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Tindak Pidana ...................................................................
16
B. Tujuan Pemidanaan...............................................................................
22
C. Tindak Pidana Pemerasan atau Pengancaman......................................
25
D. Dasar Pertimbangan Hakim .................................................................
26
E. Tugas Dan Wewenang Hakim ..............................................................
34
F. Tinjauan Tentang Keadilan Subtantif ...................................................
35
G. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ..............................................
38
III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah ............................................................................
46
B. Sumber dan Jenis Data ........................................................................
47
C. Penentuan Narasumber ........................................................................
48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ....................................
48
E. Analisis Data .......................................................................................
49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Gunung sugih Nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns ......................................................................
50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pada Putusan Nomor : 129/Pid.B/2016/Pn Gns. ......................................................................
53
C. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Piadana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Okum Lembaga Swadaya Masyarakat pada Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns Sesuai Atau Tidak Dengan Rasa Keadilan. ..............................................................................................
67
V. PENUTUP A. Simpulan .............................................................................................
74
B. Saran ....................................................................................................
75
DAFTAR PUSTAKA
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada hakikatnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan manusia tersebut terjadi akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para manusia itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia bisa terjadi dalam suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat. Beberapa contoh kasus tindak pidana dalam masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana penganiayaan. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku dikarenakan lemah dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku sehingga dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Selain beberapa tindak pidana tersebut terdapat salah satu contoh tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pemerasan. Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.1 Pemerasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi :
1
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 855.
2
Pasal 368 KUHP “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapusakan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Ancaman pidana penjara maksimal sembilan ( 9 ) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemerasaan dan membuat pelaku tindak pidana pemerasan menjadi jera. Bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang harusnya menjadi wadah untuk membantu masyarakat karna dibentuk dengan tujuan menanggulangi dan meminimalisir kejahatan akibat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab malah melakukan hal yang sebalikanya. Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkatornop atau ONP (Bahasa Inggris: non-governmental organization; NGO). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut:
3
a.
Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
b.
Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).2
Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus pemerasan yang ada di dalam masyarakat, contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut: Terdapat salah satu kasus yang terjadi di Lampung Tengah, Pelaku pemerasan adalah dua orang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Ansori dan Joko Waluyo. Dalam hal tindak pidana pemerasan dilakukan oleh oknum Lembaga swadaya masyarakat dimana Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat dalam membantu menanggulangi berbagi tindak pidana menyimpang malah keluar dari tugasnya sebagai organisasi non pemerintah. kejadian ini sangat miris dan jauh dari rasa keadilan dan tanggungjawab.3 Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negri Gunung Sugih No: 129/Pid.B/2016/Pn Gns terdapat kronologis sebagai berikut :
Pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat kepada kepala sekolah di Lampung Tengah pada tanggal 30 November 2015 yaitu Ansori (41) warga Gunung Sugih dan Joko Waluyo (45) Lampung Timur. Ansori bersama dengan Joko Waluyo alias Iyok bin Sahidin menemui saksi Sudiyanto di SDN Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa Ansori bin Hamsyah menanyakan nama2 3
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat. Lenteraswaralampung.com
4
nama kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3S) lalu mengatakan bahwa K3S telah memotong dana bos sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per siswa adalah perbuatan yang salah kemudian Ansori bin Hamsyah dan Joko Waluyo alias Iyok bin Sahidin menakut-nakuti dan mengancam akan melaporkan para kepala sekolah SDN sekecamatan Punggur ke kejaksaan. Kemudian Ansori bin Hamsyah dan Joko Waluyo alias Iyok bin Sahidin meminta uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar permasalahan tersebut tidak dilaporkan ke kejaksaan mendengar ancaman tersebut membuat para kepala sekolah ketakutan sehingga para peserta rapat setuju memberikan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dikumpulkan dari para kepala sekolah sekecamatan Punggur sebesar Rp1. 000. 000,- (satu juta rupiah) per kepala sekolah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana dijatuhi hukuman pidana selama satu tahun enam bulan dan menjalani masa hukuman di Polres Lampug Tengah atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Pada tanggal 27 Juni 2016 di Lampung Tengah.
Kasus di atas telah diproses di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan penjatuhan hukuman satu tahun enam bulan. Oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituntut sesuai Pasal 368 KUHP yang disepakati oleh keputusan Hakim dengan memperhatikan Pasal 368 KUHP. Dimana dinyatakan dalam tuntutan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan pemerasan.
5
Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP yaitu sebagai berikut: Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) KUHP : 1.
Barang siapa.
2.
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3.
Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4.
Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seleruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
5.
Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Berdasarkan kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun dan 6 bulan. Sedangkan ketentuan didalam Pasal 368 KUHP hukuman pidana maksimal
9
tahun,
dalam
putusan
terdakwa
memeras
uang
sebesar
Rp25.000.000.- dan dijatuhkan hukuman 1 tahun dan 6 bulan. Atas dasar hal tersebut putusan yang dijatuhkan oleh hakim selama 1 tahun dan 6 bulan penjara maka
dianggap
kurang
berat
dikarenakan
dalam
putusan
Nomor
129/Pid.B/2016/PN.Gns yang menjadi terdakwa adalah oknum lembaga swadaya masyarakat dimana dalam hal ini kedua terdakwa mempergunakan kekuasaannya untuk memeras dan dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, terjadi kesenjangan antara ancaman pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP dengan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat maka penulis tertarik untuk
6
melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/Pn Gns)”.
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: a.
Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukuman
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga
Swadaya
Masyarakat
pada
Putusan
Nomor:
129/Pid.B/2016/PN.Gns? b. Apakah Putusan Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pada Putusan Nomor: 129/Pid.B/2016/PN.Gns telah memenuhi rasa keadilan?
2. Ruang Lingkup Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisis putusan pengadilan dalam perkara pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta waktu penelitian dilakansanakan pada tahun 2016.
7
C. Tujuan Penelitian Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
pertimbangan
hakim
dalam
menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh oknum
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
pada
Putusan
Nomor
:
129/Pid.B/2016/Pn Gns) di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. b.
Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Putusan Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pada Putusan Nomor: 129/Pid.B/2016/PN.Gns telah memenuhi rasa keadilan.
2. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut: a.
Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis putusan pengadilan dalam perkara pemerasan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat perkara nomor 129/Pid.B/2016/Pn Gns.
b.
Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana pemerasan serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian analisis
8
putusan pengadilan dalam perkara pemerasan yang dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat perkara nomor 129/Pid.B/2016/Pn Gns.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.4
a.
Dasar Pertimbangan Hakim
Untuk Membahas Permasalahan pertama dalam skripsi ini digunakan teori mengenai bagaimana peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu : 1) Teori Keseimbangan Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak4
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 2007. hlm 127.
9
pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP. 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. 3) Teori Pendekatan Keilmuan Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan. 4) Teori pendekatan pengalaman Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 5) Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim. 6) Teori Kebijaksanaan Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka
10
membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.5
b.
Teori Keadilan Subtantif
Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prsedural akan di “nomorduakan”. Secara teoritik, kedalilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan. 6
Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.7
5
Ahmad Rifai, Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum preogratif, Jakarta, Sinar Grafika,2012, hlm.106. 6 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com 7 Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni. Hlm.64.
11
Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundangundangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana Undang-Undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif Undang-Undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan Undang-Undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak
12
memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural UndangUndang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.
2. Konseptual Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian8. Konseptualisasi dalam penelitian ini adalah: a.
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.9
b.
Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap yang dihubungkan dengan alat bukti dalam menetapkan suatu putusan.
c.
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP);
d.
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidangm pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).
e.
Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan
8 9
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63 http://kbbi.web.id/analisis kamis 3 september 2016, 21:15.
13
pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.10 f.
Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut sebagai tindak pidana pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
g.
Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undangundang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.11
h. Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.12
10
Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1993. hlm. 46. 11 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.Jakarta. 1998. hlm. 25. 12 https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat.
14
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan oleh oknu Lembaga Swadaya Masyarakat.
III. METODE PENELITIAN Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pada Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns dan Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pada Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN.Gns sesuai atau tidak dengan keadilan masyarakat.
15
V. PENUTUP Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan dasar
16
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istialah itu. Sayang sekali sampai kini belum ada keseragaman pendapat.13
Rumusan pengertian tindak pidana (straafbaarfeit) yang diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali. Maksudnya bahwa Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan,2 ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
13
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum pidana. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2007. Hlm.67.
17
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.14
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.15
Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagi berikut : 1. Pompe Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua yaitu : a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidanan untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
14
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 22. 15 P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.
18
b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 2. Simons Tindak pidana adalah “kelakuan/handling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 3. Vos Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”. 4. Van Hamel Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalanm wet (undangundang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakuakan dengan kesalahan”. 5. Moeljatno Perbuatan pidana (tindak pidana–pen) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut” .16
Perbedaan pandangan mengenai pengertian tindak pidana ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Misalnya Siomons, seorang penganut aliran monistis dalam merumusakna pengertian Tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 16
Tri andriman. Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013. Anugrah Utama Rahrja. 2013. Hlm. 70.
19
1. Perbuatan manusia; 2. diancam dengan pidana; 3. melawan hukum; 4. Dilakukan dengan kesalahan. 5. Orang yang mempu bertanggungjawab.17
Berkaitan dengan pidana, di Indonesia terdapat bentuk pidana yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP adalah : 1. Pidana pokok yang terdiri dari : a. Pidana mati Pidana mati adalah puncak dari segala pidana, pidana ini banyak dipersoalkan antara golongan yang pro dan kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana mati yaitu sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak mungkin untuk mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana ini telah dijatuhkan. b. Pidana penjara Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) diantara pidanapidana kehilangan/pembatasan kemerdekaan.
Pasal 12 KUHP Ayat 1; menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur hidup atau sementara, Ayat 2; menentukan bahwa pidana penjara untuk sementara itu paling sedikit satu hari dan selama-lamanya 15 tahun, Ayat 3; menentukan pidana penjara 15 tahun dapat dipertinggi lagi sampai 20 tahun berturut-turut yakni dalam hal-hal :
17
Ibid. hlm.72.
20
a) Kejahatan yang pidananya mati, penjara seumur hidup; b) Dari sebab tambahan pidana, karena gabungan kejahatan (concursus) dan pengulangan kejahatan; c) Terjadinya kegiatan seperti dimaksud dalam Pasal 52 (pemberatan karena jabatan) dan 52a (pemberatan karena dengan memakai bendera seragam) sedangkan pada ayat 4 menentukan batas yang paling tinggi yaitu 20 tahun.
c. Pidana kurungan Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Ada perbedaan yang jelas antara pidana penjara dengan pidana kurungan : a) Hal ini jelas ditentukan oleh Pasal 69 KUHP bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis oleh urutan susunan dalam Pasal 10 KUHP; b) Ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, maksimal 1 tahun,Pasal 18 (1) dan Pasal 18 (2) KUHP menentukan bahwa pidana kurungan boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal mana terjadi gabungan peristiwa pidana (concursus), dan karena ulangan peristiwa pidana.
d. Pidana denda Pidana denda hampir ada pada semua tindakan pelanggaran yang tercantum buku III KUHP. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan pidana denda diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan, namun bagi kejahatankejahatan berat jarang sekali diancam dengan pidana denda.
21
e. Pidana tutupan Pidana tutupan pada mulanya tidak dikenal. Baru melalui UU No. 20 tahun 1946 pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. Tempat menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatu perlu untuk melaksanakan UU No. 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam PP No. 8 tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 tentang rumah tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari : a) Pencabutan hak-hak tertentu Perlu kita ketahui bahwa pencabutan segala hak yang dipunyai/diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata tidak diperkenankan oleh UU, lihat pasal 3 BW. Hak-hak yang dapat dicabut telah dapat ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu : a) Hak memegang pada umumnya atau jabatan tertentu; b) Hak masuk angkatan bersenjata; c) Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; d) Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum; e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri; f) Hak menjalankan pencaharian tertentu. b) Perampasan barang-barang tertentu Perampasan barang-barang suatu pidana hanya diperkenankan terhadap barang-barang tertentu. Undang-undang pidana tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan. Menurut pasal 39 KUHP barang yang dapat dirampas dengan putusan hakim adalah barang yang berasal/ diperoleh dari kejahatan.
22
c) Pengumuman keputusan hakim Sebenarnya tiap-tiap putusan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui umum. Misalnya seorang dokter bersalah karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan putusan hakim itu diumumkan pula sebagai pidana tambahan, maka publik akan diperingatkan terhadap kepercayaannya pada dokter. Biasanya ini dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar, dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh si terhukum.
B. Tujuan Pemidanaan
Pidana pada hakikatnya merupakan pemberian hukuman atau sanksi bagi pelanggar. Mengenai pemidanaan, maka ada beberapa teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pemidanaan dan apa tujuannya, yaitu :18 1.
Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retrubitif)
Menurut
teori
absolut,
dijatuhkannya
pidana
pada
orang
yang
melakukankejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk “pembalasan”. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama “Teori Pembalasan”.
18
Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana. Bandar Lampung : Universitas LampungTri. hlm 30-35
23
2.
Teori Relatif (Teori Tujuan/Utilitarian)
Menurut teori ini, “tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri”. Oleh sebab itu teori ini disebut juga dengan “Teori Tujuan”. Selanjutnya dijelaskan oleh teori tersebut, tujuan dari pidana itu untuk : “perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan”. Jadi menurut teori ini, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, tidak semata-mata untuk pembalasan. Untuk mencapai tujuan dari pidana tersebut, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, maka teori tujuan ini mempunyai beberapa teori, diantaranya : a.
Teori Prevensi Umum (Generale Preventie) Menurut teori ini, tujuan pidana itu adalah untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu : denganditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.
b.
Teori Prevensi Khusus (Speciale Preventie) Menurut teori ini, tujuan pidana adalah “untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan”.
3.
Teori Gabungan
Ide dasar teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindunganmasyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.
24
4.
Teori Integratif
Teori integratif ini diperkenalkan oleh Prof. Dr. Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menurut Muladi : dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebi memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan
multidimensional
yang
bersifat
mendasar
terhadap
dampak
pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).
Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologis dan yuridis, Muladi menyatakan sebagai berikut : “Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuapemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manaka yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis”. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah : (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.
25
C. Tindak Pidana Pemerasan atau Pengancaman
Tindak pidana pemerasan Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP : (1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. (2) “Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini”.
Bagian inti delik : a.
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat,dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu.jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapai, maka bukanlah pemerasan.19
b.
Secara Melawan hukum Melawan hukum disini merupak tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.Jadi pembuat mengetahui bahwa perbuatanya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum.20
19 20
Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 82. Ibid. hlm.83.
26
c.
Memaksa seseorang denga kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat mendapatkan piutangnya, juga jika memaksa seseorang untuk menjual barangnya,walaupun dia bayar harganya dengan penuh atau bahakan melebihi harganya.
d.
Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan oarang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. 21
D. Dasar Pertimbangan Hakim
Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah: 1.
Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2.
Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3.
Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusian. Oleh sebab itu,
21
Ibid. hlm 84-85.
27
dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusian.22
Praktik
peradilan
pidana
pada
putusan
hakim
sebelum
pertimbangan-
pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik faktafakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sistem yaang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.23
Pihak pengadilan dalam rangka penegak hukum pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana tidak boleh terlepas dari serangkaian politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai dua tujuan yaitu pertama untuk menakut-nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan, dan kedua untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum agar tidak melakukan kejahatan lagi. 24
22
Wahyu Affandi. Hakim dan Penegakan Hukum. Bandung. Alumni. 1984. hlm. 35. Andi Hamzah. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 97. 24 Arief Barda Nawawi. Op.Cit. hlm. 2. 23
28
Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butirbutir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.25
Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: 1.
Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat
25
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.Bandung, hlm.67.
29
2.
Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));
3.
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1));
4.
Perihal
mempertimbangkan
berat
ringannya
pidana,
hakim
wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)). 5.
Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
6.
Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 ayat (1)); Sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum.
Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dalam dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
30
Selain itu di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilaan yang hidup dalam masyarakat. Sampai saat ini belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur tentang pemerasan. Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenisjenis pidana, batas maksimun dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.26
Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (impartial judge). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (equality before the law). Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristic. Artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari 26
Soedjono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 40.
31
sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.27
Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:28 a.
Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
b.
Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
c.
Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.
1.
Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:
27 28
Ibid. hlm. 41. Sudarto, Op.Cit. hlm. 78.
32
a. Dakwaan jaksa penuntut umum; b. Keterangan saksi; c. Keterangan terdakwa; d. Barang-barang bukti; e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika.
2.
Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:29 a. Akibat perbuatan terdakwa; b. Kondisi diri terdakwa.
Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni: 1.
Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan dan kebenaran;
2.
Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya; 3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berperkara maupun tekanan publik;
3.
Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
4.
29
Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.
33
5.
Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi
pengawasan
dari
masyarakat
untuk
menghindari
hilangnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah; 6.
Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.30
Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the way test) berupa: 1.
Benarkah putusanku ini?;
2.
Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?;
3.
Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini?;
4.
Bermanfaatkah putusanku ini?.31
Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.32
30
Wahyu Affandi , Op.Cit, hlm. 89. Lilik Mulyadi, Op.Cit. hlm. 136. 32 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm. 125. 31
34
E. Tugas Dan Wewenang Hakim
1.
Tugas Hakim
Tugas Hakim secara Normatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: a.
Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
b.
Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
c.
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
d.
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
e.
Dalam
mempertimbangan
berat
ringannya
pidana
hakim
wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).
2.
Wewenang Hakim
Landasan hukum wewenang hakim dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman. Tugas dan wewenang hakim ketika sedang menangani suatu perkara, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yaitu antara lain:
35
a.
Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
b.
Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan utang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP). 31
c.
Mengeluarkan “penetapan“ agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
d.
Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
e.
Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).
F. Tinjauan Tentang Keadilan Substantif
Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan yang kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang
36
ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan dalam konteks hukum menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.33
Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya proses pembaharuan hukum ditentukan oleh pelembagaan hukum dalam masyarakat.34
Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.
Ide keadilan mengandung banyak aspek dan dimensi, yatu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof.
33
Sudarto, Op Cit. hlm. 64 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hlm. 23 34
37
Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang kadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.35
Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substansif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.36
35 36
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,hlm. 3 Ibid, hlm. 65
38
G. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban teorekenbaardheid
pidana atau
dalam
criminal
istilah
asing
responsibility
disebut yang
juga
dengan
menjurus
kepada
pemindanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorng terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.37
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.38
Pertanggungajawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang
dikatakan
mempunyai
kesalahan
menyangkut
masalah
pertanggungjawaban pidana.39
37
Saefudien. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm.76. 38 Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta 2011. hlm.70-71. 39 Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Bina Aksara. Jakarta. Hlm.75.
39
Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tersela (mens rea).40
Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zander schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.41
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan,” orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.42
40
Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. PT.Sinr Grafika. Jakarta. 2012. Hlm.156. Ibid. hlm.157. 42 Ibid. hlm 159. 41
40
Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena
pada
umumnya
setiap
orang
normal
batinnya
dan
mampu
bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.
Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawabtidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada keslahan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.43
Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada, yaitu system peradilan pidana berdasarkan KUHP.44
43 44
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1887. hlm 155. Saefudien, Op.cit hlm 76.
41
Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.45
Penjabaran Doktrin Mens Rea dalam ilmu pengetahuan pidana sejalan dengan adagium yang berbunyi:” Nullum delictum noela poena siene praevia lege poenali”. Artinya: seseorang tidak dapat di pidana tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai hal (kesalahan) itu sebelumnya. Dalam bahasa belanda adagium ini dipersamakan istilah”Geen straf zonder schduld ” yang artinya “tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan”.Berdasarkan adagium ini maka seseorang dapat dimintakan pertamggungjwaban pidananya hanya jika terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Adagium ini dianut berdasarkan penafsiran Pasal 44 KUHP dan menetapkan pentingnya unsur kesalahan dalam suatu pertanggung jawaban pidana,sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pemidanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesalahahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.46
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karna harus dilihat dulu ORANG-nya (pelaku tindak pidana), apakah mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana.Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan : “KESALAHAN”. 45 46
Andi Hamzah. Asas - Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 12. Moeljatno, Kitab Undang-undang Pidana,Cet. Ke-19.Bumi Aksara.Jakarta.1996. hlm 21-22.
42
Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1. Kemampuan Bertanggungjawab (K B J). 2. Sengaja (Dolus/Opzet) dan Lalai (Culpa/Alpa). 3. Tidak ada alasan pemaaf.47
1.
Kemampuan Bertanggungjawab (K B J).
Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (KBJ). Tidaklah mungkin seorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum
pidana apabila ia tidak mampu
bertanggungjawab.Apa yang dimaksud dengan dengan mampu bertanggungjawab KUHP tidak memebrikan rumusannya.Untuk itu perlu dicari dalam pendapatpendapat pakar hukum berikut ini:48 Simons “Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psyichish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.
Lebih lanjut dikatakan oleh Simons, seorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni : a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. b. Ia mampu menentukan kehendakanya sesuai dengan kesadaran tersebut.
47
Tri Andrisman. Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2013. Hlm.91. 48 Ibid.hlm.97.
43
Van Hamel Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan kecerdasan yang membawa 3 (tiga) kemampuan : a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatanya sendiri. b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatanya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan. c. Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2.
(Opzet atau Dolus) atau Kealpaan (Culpa atau Alpa).
Unsur kedua dari kesalahan adalah Kesengajaaan (Opzet atau Dolus) atau Kealpaan (Culpa atau Alpa). Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan tidak mungkin untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut diatas, kehendak itu dapat ditunjukan kepada : a. Perbuatan yang dilarang. b. Akibat yang dilarang. c. Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.49 Kesengajaan adalah “mengehendaki atau mengetahui apa yang dilakukan”. Orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.50 Sedangkan kealpaan merupakan kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.Alasan pembentuk undangundang mengancam pidana perbuatan yang mengandung unsur kealpaan, dapat diketahui melalui MvT :
49
Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. PT.RajaGrafindo. Jakarta. 2012. hlm.96. Tri Andrisman. Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2013. Hlm.102. 50
44
“ada keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hati, sikap sembrono, pendek kata terhadap kealpaan yang menyebabkan keadaan tersebut”.51
3.
Tidak ada alasan pemaaf
Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut: a.
Alasan pemaaf/ kesalahannya ditiadakan, yaitu: 1) Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). 2) Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP). 3) Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 KUHP). 4) Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 KUHP).
b.
Alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum, yaitu: 1) Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP). 2) melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 KUHP). 3) Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
51
Ibid. hlm.108.
45
4) Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).
46
III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut : 1.
Pendekatan yuridis normatif
Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrindoktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.52 Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2.
Pendekatan yuridis empiris
Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 52
Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bandung. 2004. hlm. 134
47
B. Sumber dan Jenis Data
Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 53 1.
Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2.
Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer bersumber dari: a.
Bahan Hukum Primer 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat (2).
b.
Bahan Hukum Sekunder : 1) Kode Etik Konsil Lembaga Swadaya Masayarakat Indonesia. 2) Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. perkara 129/pid. B/2016/PN. Gns.
53
Ibid. hlm.61.
48
3.
Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur bukubuku hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.
C. Penentuan Narasumber
Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Jaksa Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
: 1 orang
2.
Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih
: 1 orang
3.
Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila
: 1 orang +
Jumlah
: 3 orang
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:54 1.
Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur sertamelakukan pengkajian terhadap ketentuan
peraturan perundang-
undangan terkait dengan permasalahan.
54
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 176.
49
2.
Studi Lapangan Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.55
E. Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci56, yang kemudian diinterpretasi untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai Putusan Pengadilan dalam perkara pemerasan yang dilakukan oleh okum Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan PN Nomor 129/pid.B/2016/PN Gns). Kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.
55
Soerjono Soekanto. Op cit. hlm.112 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001., hlm.38. 56
V. PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 1.6 (Satu tahun enam bulan) Orang Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaku Tindak Pidana Pemerasan dalam Perkara Nomor 129/Pid.B/2016/PN Gns yaitu mempertimbangkan semua unsur delik Pasal 368 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan berupa keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, hal-hal yang meringankan, juga hal-hal yang memberatkan, juga berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, Pasal 193 (1) dan Ayat (2) b KUHAP dan pasal–pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangktuan.
Majelis hakim memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1.6 (Satu tahun enam bukan) Tahun dengan menetapkan masa penahanan tetap dijalani terdakwa 4 bulan dari pidana yang diputuskan, menetapkan terdakwa di
75
dalam tahanan, membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar RP.2000,- (Dua Ribu Rupiah). 2.
Putusan Hakim pada perkara diatas akan dikaitkan rasa keadilan dimasyarakat, tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi korban yang mana dalam perkara ini penjatuhan hukuman pidana 1.6 (satun tahun enam bulan) dari ancaman maksimal 9 (sembilan tahun) serta hakim Dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan bahwa kedua terdakwa adalah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang tugas pokoknya adalah menjadi pelindung masyarakat namun malah meresahkan rakyat. Hal ini dirasa belum cukup karna hendakanya aparat penegak hukum dalam menjatuhkan suatu putusan mempertimbangkan aspek keadilan bukan hanya bagi pelaku tapi korban dan masyarakat, agar tidak terjadi lagi pemerasan yang kita lihat masih marak dimasyrakat dan hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1.
Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang okum Lembaga Swadaya Masyarakat agar memperhatikan juga kewenangan dan martabat yang telah diberikan pemerintah kepada terdakwa yang telah disalahgunakan, karna kita ketahui bahwa pada saat ini sangat banyak kejadian anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan pemerasan, serta untuk mengindari keresahan
76
masyarakat akan terjadinya kembali pemerasan tersebut. Oleh sebab itu hendaknya
hakim
memperhatikan
dan
mempertimbangkan
kembali
penjatuhan pidana dan pemberian efek jera pada terdakwa. 2.
Dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat hendaknya Pemerintah membuat aturan baru berupa adanya ukuran penjatuhan pidana minimum bagi okum Lembaga Swadaya Masyrakat yang melakukan tindak pidana pemerasan yang masih sangat marak saat ini sehinggga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang berasal dari Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat agar tercapainya pemenuhan keadilan masyarakat dan
idealnya menjadi rujukan bagi setiap aparatur penegak
hukum dalam menangani perkara pidana terkait dengan kejahatan dan pelanggaran serupa dari mulai proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta putusan oleh hakim sampai eksekusi pidana, sehingga hak-hak korban dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.
DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Wahyu. 1984. Hakim dan Penegakan Hukum. Bandung. Alumni. Ali, Mahrus. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. Ali, Zainudin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Andrisman, Tri. 2011. Hukum Pidana. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. - - - - - - - - - -, 2013. Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Chazawi, Adami.2002. Percobaan Jakarta.Rajawali pers.
&
Penyertaan
(Pelajaran
Hukum
Pidana).
- - - - - - - - - -, 2007. Pelajaran Hukum pidana. Jakarta. PT.RajaGrafindo. Hamzah, Andi. 2002. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidan. Jakarta. Gramedia Pustaka. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. - - - - - - - - - -, 2011. Delik-delik tertentu di dalam KUHP. Jakrta. Sinar Grafika. Huda, Chairul. 2002. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Prana Media. Mulyadi, Lilik. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Bina Ilmu. Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara. Rahardjo , Satjipto. 1998. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta . Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Prasetyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: PT.RajaGrafindo. Rifai, Ahmad. 2012. Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum preogratif. Jakarta, Sinar Grafika. Saefudien. 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta.Bina Aksara. Santoso, H.M. Agus. 2012. Hukum, Moral, dan Keadilan. Jakarta: Kencana. Soekanto, Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. Sunggono, Bambang. 2001. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni. Suharto. 1996. Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan. Jakarta. Sinar Grafika. Sunggono, Bambang. 2001. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat. tanggal 27 September 2016.
diakses
pada
